Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraSurabaya telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 03/G/2014/PT.TUN.SBY. Tanggal 21 April 2015 yang amarnya sebagai berikut:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.

perkara sebesarRp 231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraSurabaya tersebut diputus dengan hadirnya kuasa Tergugat pada tanggal 21April 2015, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraankuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi dan Surat Kuasa Khusus yangmasingmasing pada tanggal 27 April 2015 diajukan permohonan kasasi secaralisan pada tanggal 29 April 2015, sebagaimana ternyata dari Akta PermohonanKasasi Nomor 03

/G/2014/PT.TUN.SBY. yang dibuat oleh Wakil PaniteraPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya.

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara SurabayaNomor 03/G/2014/PT.TUN.SBY telah diputus pada tanggal 21 April2015;3. Bahwa Pemohon Kasasi dahulu Tergugat telah menyatakan kasasiterhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara SurabayaHalaman 12 dari 22 halaman. Putusan Nomor 443 K/TUN/2015Nomor 03/G/2014/PT.TUN.SBY, pada hari Rabu tanggal 29 April2015;4.

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraNomor 03/G/2014/PT.TUN.SBY tersebut di atas, Pemohon Kasasitelah menyerahkan Memori Kasasi pada tanggal 13 Mei 2015,dengan demikian antara jangka waktu tanggal diketahuinya PutusanPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya (21 April 2015)dengan pernyataan kasasi (29 April 2015) dan penyerahan memorikasasi, telah sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan olehundangundang, maka secara formal permohonan kasasi a quoharuslah diterima;5.

/G/2014/PTUNSMD tanggal 25 Maret 2014, yakni khususnya, nama : Ricky Elviandi Afrizal,Pekerjaan : Pj.

Menghukum Tergugat membayar ongkos gugatan ini.Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukanJawabannya tertanggal 27 April 2015, dengan mengemukakan halhal yang pada pokoknyasebagai berikut :A.DALAM EKSEPSIBahwa Tergugat menolak dengan keras seluruh dalildalil Pengugat kecuali terhadap halhalyang diakui dengan tegas;1.Bahwa gugatan Penggugat sudah pernah diajukan Ke Pengadilan Tata Usaha NegaraSamarinda Nomor : 03/G/2014/PTUN.SMD namun yang bersangkutan mencabutgugatannya

I (III/b).Bukti P2: Foto copy sesuai dengan Salinan Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta Nomor : 69/G/2010/PTUN.JKT, tanggal 30 Agustus 2010;Bukti P 3 : Foto copy sesuai dengan Salinan Penetapan Pengadilan TataUsaha Negara Samarinda, Nomor : 03/G/2014/PTUN.SMD, Tanggal 25 Maret 2014;Bukti P4: Foto copy sesuai dengan Salainan Penetapan Mahkamah KonstitusiRepublik Indonesia, Nomor : 134/PUUXII/2014, tanggal 8 Januari 2013;Bukti P5: Foto copy sesuai dengan Salainan UndangUndang Nomor 5 Tahun1986

Bukti T6 : Foto copy sesuai dengan Asli Surat Pemberitahuan isiPenetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, Nomor : 03/G/2014/PTUN.SMD, Tanggal 26 Maret 2014;Menimbang, bahwa Para Pihak telah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi,akan baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan tidak mengajukan saksi;Menimbang, bahwa pada akhir pemeriksaan persidangan perkara ini, Para Pihakmengajukan Kesimpulan, masingmasing tertanggal 18 Juni 2015;Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan

Gugatan penggugat pernah diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 03/G/2014/PTUN.SMD namun yang bersangkutan telah mencabut gugatannya;2. Objek sengketa masih memerlukan persetujuan dari instansi lain dan tidak relevandijadikan objek TUN sebagaimana diatur Pasal 2 huruf C UndangUndang No. 5Tahun 1986 Jo. UndangUndaang Nomor 9 tahun 20093.

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketaini;Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha NegaraBengkulu telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 03/G/2014/PTUN.BKLTanggal 16 April 2014 yang amarnya sebagai berikut:Dalam Pokok Sengketa; Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima; Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesarRp. 224.000,00 (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah);Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugatputusan

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan olehPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor115/B/2014/PT.TUNMDN., Tanggal 13 Agustus 2014 ;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPembanding/Penggugat pada Tanggal 29 September 2014 kemudianterhadapnya oleh Pembanding/Penggugat diajukan permohonan kasasi secaralisan pada Tanggal 06 Oktober 2014, sebagaimana ternyata dari AktaPermohonan Kasasi Nomor 03/G/2014/PTUN.BKL., yang dibuat oleh PaniteraMuda

/G/2014/PTUNBKL tanggal 16April 2014 yang dimohonkan banding harus dikuatkan.Bahwa Pemohon Kasasi sangat tidak sependapat dengan cara berpikir danmengadili yang dilakukan Majelis Hakim Tinggi Tata Usaha Negara Medan,yang secara gampang hanya menyatakan berpendapat ' sertaberkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan TataUsaha Negara Bengkulu tersebut telah tepat dan benar sesuai denganhukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dimaksud diambilallh oleh Pengadilan Tinggi

Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMedan dalam mengadili perkara a quo, dan karena itu pula, mohon MajelisHakim Agung di tingkat kasasi dalam menguji kebenaran keputusan yangsudah diputuskan oleh Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata UsahaMedan.Bahwa Menurut Pemohon Kasasi tindakan Majelis hakim Tinggi Tata UsahaNegara Medan dan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkuludalam memeriksa dan mengadili perkara sengketa tata usaha negaraNomor : 115/B/2014/PT.TUNMDN jo nomor : 03

/G/2014/PTUN.BKL, telahsalah dalam menerapkan ketentuan hukum acara, dengan alasan, bahwapertimbangan hukum judex facti Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkuludalam putusan pada keenam halaman 4041 yang menyatakan:Menimbang bahwa oleh karena Penggugat tidak mempunyaikepentingan yang dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dalamhal ini objek sengketa a quo sebagaimana yang dimaksud dalamketentuan pasal 53 ayat (1) UndangUndang Nomor 9 tahun 2014tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 5 tahun 1986

Nomor 11 PK/Pdt.SusPHI/2016Atau:Apabila Majelis berpendapat lain agar dapat memberikan putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Palu telah memberikan putusan Nomor 03/G/2014/PHI.PN.PL, tanggal 7 Juli 2014 yang amarnya sebagai berikut:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putusdemi hukum sejak putusan diucapkan;3.

CABANG PALU tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Palu Nomor 03/G/2014/PHI.PN PL tanggal 07 Juli 2014;MENGADILI SENDIRIMenolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Membebankan biaya perkara kepada Negara;Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Termohon KasasiHalaman 8 dari 13 hal. Put.

BANK NEGARAINDONESIA (Persero), Tok., CABANG PALU;Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Palu Nomor 03/G/2014/PHI.PN.PL tanggal 7 Juli 2014;MENGADILI LAGI Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; Membebankan biaya perkara kepada Negara;Bahwa salah satu pertimbangan Hakim Agung dalam pertimbanganputusannya tersebut antara lain: bahwa alasanalasan keberatan dariPemohon Kasasi/Tergugat Asal dapat dibenarkan, oleh karena setelahmeneliti secara saksama memori kasasi

Nurhayati Harianjadiberhentikan/PHK oleh Perusahaan karena yang bersangkutan adalah bukankaryawan seperti yang disampaikan oleh Kuasa yang bersangkutan;Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Pekanbaru telah memberikan putusan Nomor 03/G/2014/PHI.PBR..

., Jo Nomor 03/G/2014/PHI.Pbr., yang dibuat oleh Panitera Muda PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, permohonan tersebut disertaidengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 21 Juli 2014;Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 24 Juli2014, kemudian Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan

risalan perundingan Bipartit maupun risalahpenyelesian melalui mediasi antara Penggugat dengan Tergugat, sehinggadengan demikian gugatan haruslah tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard);Bahwa juga memperhatikan ketentuan Pasal 83 UU PPHI, cukup beralasanbagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan gugatan tidakdapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Jambi telah memberikan putusan Nomor 03

/G/2014/PHI.JBI., tanggal 8 Mei 2014, yang amarnya sebagai berikut:Dalam Eksepsi:Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:Mengabulkan gugatan Penggugat Supriadi untuk sebagaian; Menghukum Tergugat untuk membayar hakhak Penggugat Supriadisecara tunai dan sekaligus berupa uang pesangon' sejumlahRp23.400.000,00 (dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah), uangpenghargaan masa kerja sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratusHal. 8 dari 16 hal.Put.Nomor 489 K/Pdt.SusPHI/2014ribu

,mengajukan Dissenting Opinion (Pendapat Lain) yang serupa denganjawaban maupun kesimpulan Pemohon Kasasi sehubungan tidakdilaksanakannya Bipartit yang berakibat hukum Prematurenya gugatanTermohon Kasasi, namun pendapat berbeda tersebut juga tidak menjadipertimbangan (dikesampingkan);Bahwa dalam putusan Nomor 03/G/2014/PHI.JBI., yakni didalampertimbangannya, dipertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa dengan dikumpulkannya selurun karyawan yangmenuntut kenaikan upah dan manager menghubungi Pemilik

Bahwa mempertimbangkan dalil pada point 1 dan point 2 di atas jelasbahwa Termohon Kasasilah yang yang berinisiatif untuk tidak bekerja lagipada Perusahaan Pemohon Kasasi dengan kata lain Mengundurkan Diri,bukanlah PHK tanpa kesalahan sebagaimana dalil Termohon Kasasi dalamgugatannya dan Putusan Nomor 03/G/2014/PHI.JBI;4.

Umum Kabupaten Alor yang tidak memenuhi syaratdalam uji kelayakan dan kepatutan untuk diangkat sebagai Anggota KPUKabupaten Alor Periode 20142019 ;2 Bahwa oleh karena penggugat tidak memiliki kepentingan hukum yangdirugikan atas diterbitkannya obyek sengketa maka Tergugat mohon agar YangMulia Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan yang menyatakan gugatanpenggugat tidak dapat diterima ;Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang telahmengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 03

/G/2014/PTUN.KPG., Tanggal 25 Maret2014 yang amarnya sebagai berikut:DALAM EKSEPSI:e Menolak eksepsi Tergugat ;DALAM POKOK PERKARA :e Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;e Menghukum Penggugat untuk membayar biaya sebesar Rp.421.000, (EmpatRatus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah) ;Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusanPengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Surabaya, dengan Putusan Nomor 122 / B / 2014 /PT.TUN.SBY

., Tanggal 15 Juli 2014;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPembanding/Penggugat pada Tanggal 11 Agustus 2014 kemudian terhadapnya olehPembanding/Penggugat diajukan permohonan kasasi secara lisan pada Tanggal 22Agustus 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 03/G/2014/PTUN.KPG., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang.Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara tersebut

Tindakan sewenang dariTerbanding tersebut semakin memperjelas bahwa Terbanding telah dengan sengajatidak meloloskan Pembanding sebagai Anggota KPU Kabupaten Alor sehinggaTerbanding mengkesampingkan prosedur perengkingan;9 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dalam salinanputusan No : 03/G/2014/PTUNKPG, Majelis Hakim telah dengan sengajamengemukakan pertimbangan yang salah tentang keterangan saksi atas nama VictorDakamoly yang hadirkan oleh Pembanding, dimana dalam salinan putusandisebutkan

Redaksi : Rp. 5.000,Jumlah : Rp. 3.126.000, (tiga juta seratus dua puluhenam ribu rupiah)Untuk salinan pertama yang sah sesuai bunyi asli putusan Akta PerdamaianPerkara No 03 /G/ 2014/PN.Bbs tersebut diberikan kepada YUNUS HANDOYO aliasJOHNI ( Turut Tergugat V ), atas permintaannya secara lisan tanggal 3 Juli 2014 diKepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes ;3 Juli 2014Panitera Pengadilan Negeri Brebes ,SUMITRO, SHNIP.19611108 198303 1 005

PENETAPANNOMOR : 03/PEN.DIS/2014/PTUN.DPSDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAKami, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar ;Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 3 Februari 2014, yang telahdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada tanggal5 Februari 2014 dengan Register Nomor : 03/G/2014/PTUN DPS dalam perkara antara :I PUTU AGUS ADIARTA, Kewarganegaraan : Indonesia, beralamat di Banjar Kangin,Kelurahan Sempidi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung

Affandi tertanggal 15 April 2014 danterdaftar pada Pengadilan Hubungan Industrial No.03/G/2014/PHIPN.PL tanggal 16 April2014 mengenai hakhak Sdr. Affandi ;Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung No.583 K/Pdt.SusPHI/2014 tanggal 7Januari 2015 atas perkara Sdr. Affandi yang isinya menolak untuk gugatan Sdr.

Affandi tertanggal 15 April 2014 dan terdaftar pada Pengadilan HubunganIndustrial No.03/G/2014/PHI.PN.PL tanggal 16 April 2014 mengenai hakhak Sdr.

Affandi ;Bahwa dalam gugatannya, Penggugat keliru mengenai orang yang digugat/salah alamat(Eksepsi Error in Persona), karena berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RepublikIndonesia terhadapa perkara No : 03/G/2014/PHI.PN.PL dan Nomor 629 K/Pdt.SusPHI/2014 yang merupakan yurisprudensi perkara ini tidak menghukum YAYASAN MITRAKARYA MEMBANGUN sebagai pihak yang bertanggung jawab sehingga alasanPenggugat melakukan gugatan kepada kami adalah keliru/salah alamat ;Menimbang, bahwa terhadap jawaban atau bantahan

/G.2014/PHI.PN.PL atas nama Afandi,SE., diberi tanda P.1.5 ;Foto copy Surat Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri PaluNo.05/PDT.SusPHI/2014/PN.PAL atas nama Erna Ridwan dan Ridwan Muhsen, diberitanda P.1.6 ;Foto copy Surat Putusan Mahkamah Agung RI No.629K/Pdt.SusPHI/2014 Perkara KasasiPerdata Khusus antara PT.

Bank Negara Indonesia (Persero) TbkKantor Wilayah 11 Manado, Perihal Penunjukan Pelatihan Pra Dasar Satpam (Jaga malam)diberi tanda P.2.3 ;Foto copy Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu No.03/G/2014/PHI.PN.PL atas nama Afandi,SE diberi tanda P.2.4;Foto copy Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu No.05/PDT.SusPHI/2014/PN.PAL atas nama Erna Ridwan dan Ridwan Muhsen diberi tanda P.2.5Foto copy putusan Mahkamah Agung RI no. 629K/Pdt.SusPHI/2014

Sementara GugatanPembatalan Objek Sengketa dan Objek Sengketa II didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu melalui KuasaHukumnya tertanggal 14 Maret 2014 dengan Registrasi PerkaraNomor. 03/G/2014/PTUN.PL.

Bahwa surat gugatan Penggugat bertanggal 14 Maret 2014 yangsalinannya telah diserahkan oleh Penggugat dan telah diterima olehTergugat dari Penggugat pada persidangan, hari Kamis, tanggal 24 April2014 dalam perkara yang didaftar oleh Penggugat di KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Palu, pada tanggal 14 Maret 2014 denganregister perkara Nomor 03/G/2014/PTUN.PL, adalah risalah gugatan yangmengidap cacat tidak dapat dijadikan dasar atau patokan dalam kerangkamemeriksa dan mengadili perkara a quo

/G/2014/PTUN.PL. tanggal 10September 2014 yang amarnya sebagai berikut:.

Hal tersebut telah dipertimbangkandengan baik oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang menyatakan dalildalil JawabanJawaban Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi padabagian Eksepsi angka ke 4 telah memperkuat dalil gugatan PemohonKasasi adanya kepentingan Termohon Kasasi terhadap Objek Sengketa H(vide: Halaman 110 Putusan: 03/G/2014, tanggal 10 September 2014);Bahwa pada hakekatnya Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasidalam jawabannya, tidak membantah dalildalil gugatan dan bahkanmengakui

P75 dan telah pula dipertimbangkan oleh MajelisHakim Tingkat Pertama dengan baik dalam Putusannnya (vide: Halaman115 s/d Halaman 122) sehingga Objek Sengketa dinyatakan batal atautidak sah dalam Putusan Nomor 03/G/2014, tanggal 10 September 2014,akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding mengabaikan hal terserbutdalam pertimbangan hukumnya tersebut di atas;Bahwa terkait dengan penerbitan Objek Sengketa II berawal dari adanyapenerbitan Objek Sengketa , berdasarkan faktafakta yang terdapat padaObjek

PUTUSANNomor : 03/G/2014/PHI.SmdaDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda yangmemeriksa dan mengadili perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkatpertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :PT.

yang berperkara;Setelah Memeriksa buktibukti dan para saksi yang diajukan ke persidangan ;TENTANG DUDUKNYA PERKARA :Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 31Desember 2013 yang dilampiri Risalah Penyelesaian Perselisihan HubunganIndustrial dari Mediator pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi PemerintahKabupaten Paser dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 09 Januari 2014, denganRegister Perkara No.03

/G/2014/PHI.Smda telah mengemukakan halhal sebagaiberikut:Hubungan Kerja Antara Penggugat dengan Tergugat1.Bahwa Penggugat adalah Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan AktaPendirian Perseroan tanggal 29 Desember 1999 yang dibuat oleh Notaris RadenJohanes Sarwono, SH, dengan Pengesahan Surat Keputusan Menteri Hukumdan PerundangUndangan Nomor C5698 HT.01.01.Th.2000.

Bahwa GUGATAN Penggugat yang terdaftar di kepaniteraan denganNomor: 03/G/2014/PHI.Smda tertanggal 09 Januari 2014 dengan Perihal:Gugatan PHK terhadap Sdr.

/G/2014/PHI.Smda tanggal 09 Januari 2014 kecuali yang nyatanyata Tergugat akui kebenarannya;Bahwa dalam gugatan Penggugat pada point 1,2,3,4,5 dan point 6 Tergugattidak keberatan oleh karena memang Tergugat bekerja di PerusahaanPenggugat;Bahwa dalam gugatan Penggugat pada point 7,8,9,10 Tergugat keberatanoleh karena dalil yang dibuatbuat oleh Penggugat untuk mencaricarikesalahan yang sebenarnya tidak pernah terjadi;Bahwa dalam gugatan Penggugat pada pint 11 Tergugat tidak keberatanoleh karena dalil

Suatu penambahan pertimbangan yang seharusnya tidak perludilakukan Judex Facti;> Mohon agar Mahkamah Agung untuk memeriksa dan meneliti isi kesaksiandari Rahmad Kurniawan didalam isi putusan Nomor 03/G/2014/PHI.PN.PLR,pada halaman 22 dikatakan bahwa saksi tidak mengetahui PerusahaanTergugat Pailit dan didalam isi kesaksian dari Saksi Gunawan Hari Susilodidalam isi putusan Nomor 03/G/2014/PHI.PN.PLR, pada halaman 23dikatakan bahwa saksi tidak mengetahui kegiatan perusahaan Tergugat saatini, tetapi

Berdasarkan uraian diatas maka beralasan bagi Judex Juris untukmembatalkan Putusan Judex Facti Nomor 03/G/2014/PHI.PN.PLR, tertanggal14 Agustus 2014;DALAM POKOK PERKARA1.

;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraMedan Nomor 03/G/2014/P.TUN.MDN, Tanggal 07 Juli 2014 adalah sebagaiberikut: Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima ; Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yangdiperhitungkan sampai dengan putusan sebesar Rp.540.000 (Lima RatusEmpat Puluh Ribu Rupiah)Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Medan Nomor 165/B/2014/PT.TUN.MDN, Tanggal 25 November 2014adalah sebagai berikut: Menerima permohonan

banding dari Para Penggugat/Pembanding; Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor :03/G/2014/PTUNMDN tanggal 07 Juli 2014, yang dimohonkan banding; Menghukum Para Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara di duatingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapbkan sebesarRp. 250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 141K/TUN/2015, Tanggal 23 April 2015 yang telah berkekuatan hukum tetaptersebut adalah sebagai berikut:Menolak

Putusan Nomor 83 PK/TUN/2016Kasasi/ Para Pembanding/Para Penggugat pada tanggal 04 Februari 2016,kemudian terhadapnya oleh Para Para Pemohon Kasasi/ ParaPembanding/Para Penggugat diajukan permohonan peninjauan kembali secaratertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada Tanggal25 April 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan PeninjauanKembali Nomor 03/G/2014/P.TUN.MDN Jo. Nomor 165/G/2014/PT.TUN.MDNJo.

/ G/ 2014/ PTUNMDNHalaman 40 dari 49 halaman.

Putusan Nomor 83 PK/TUN/2016Medan Nomor 165/ B/ 2014/ PT.TUNMedan tertanggal 25 Nopember 2014 joputusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, Reg.No:03/G/2014/PTUN MDN, tertanggal 7 Juli 2014 dengan mengadili sendiri ;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, denganpertimbangan sebagai berikut:Bahwa Novum yang diajukan tidak signifikan terhadap Putusan JudexJuris;Bahwa

Affanditertanggal 15 April 2014 dan terdaftar pada Pengadilan Hubungan IndustrialNo. 03/G/2014/PHLPN.PL tanggal 16 April 2014 mengenai hakhak Sadr.Affandi.2. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung No. 583 K/Pdt.SusPHV/2014tanggal 7 Januari 2015 atas perkara Sdr. Affandi yang isinya menolak untukgugatan Sdr. Affandi untuk seluruhnya.3.

PALNo. 03/G/2014/PHLPN.PL tanggal 16 April 2014 mengenai hakhak Sadr.Affandi.2. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung No. 583 K/Pdt.SusPHV/2014tanggal 7 Januari 2015 atas perkara Sdr. Affandi yang isinya menolak untukgugatan Sdr. Affandi untuk seluruhnya.3.

Affandi tertanggal 15 April 2014 dan terdaftar pada PengadilanHubungan Industrial No. 03/G/2014/PHLPN.PL tanggal 16 April 2014mengenai hakhak Sdr. Affandi.Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung No. 583 K/Pdt.SusPHI/2014 tanggal 7 Januari 2015 atas perkara Sdr. Affandi yang isinyamenolak untuk gugatan Sadr.

PUTUSANNOMOR : 03/G/2014/PTUN BNA DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan Acara Biasayang bersidang di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Ir. Mohd.

;e Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata UsahaNegara Banda Aceh Nomor : 03/Pen.MH/2014/PTUNBNAtanggal 14 Pebruari 2014, tentang Penunjukan MajelisHakim;e Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 03/Pen.PP/2014/PTUNBNA tanggal 18 Pebruari 2014, tentang Haridan Tanggal PemeriksaanPersiapan;e Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 03/Pen.HS/2014/PTUNBNA tanggal 13 Maret 2014, tentang Haridan Tanggal Persidangan Terbuka UntukUmum) e Telah membaca Putusan Sela Nomor : 03

/G/2014/PTUNBNA/INTV, tanggal 24 Maret2014;e Telah membaca surat gugatan Penggugat Nomor : 03/G/2014/PTUNBNA, tertanggal 11 Pebruari 2014, yang didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh padatanggal 12 Pebruari 2014;e Telah membaca dan mempelajari berkas perkaratersebut;e Telah mendengar keterangan dari para pihak = dipersidangan;TENTANG DUDUKNYA SENGKETAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Pebruari2014, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Tata Usaha Negara Banda Aceh padatanggal 12 Pebruari 2014, dengan Register Perkara Nomor : 03/G/2014/PTUNBNA, dantelah diperbaiki secara formal tanggal 12 Maret 2014, telah mengajukan gugatan yangisinya berbunyi sebagai berikut;I.OBJEK SENGKETA : Surat PT.

hurufb dari UndangUndang No.5 Tahun 1986, juga merupakan dalil gugatanyang kabur dan tidak jelas, Karena ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf b telahdihapus dan diubah dengan UndangUndang No.9 Tahun 2004 tentangPerubahan atas UndangUndang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara, sehingga dalil gugatan Penggugat pada halaman 7tersebut layak untuk dinyatakan kabur dan tidak jelas ;Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha NegaraBandung telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 03

/G/2014/PTUNBDG, tanggal 10 Juli 2014 yang amarnya sebagai berikut:DALAM EKSEPSI Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima;DALAM POKOK PERKARA Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalamperkara ini sebesar Rp. 5.715.000, (Lima Juta Tujuh Ratus Lima Belas RibuRupiah);Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonanPembanding/Penggugat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telahdikuatkan oleh

biaya perkara dalamkedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPembanding/Penggugat pada tanggal 18 Pebruari 2015, kemudianterhadapnya oleh Pembanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanyaberdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Maret 2015 diajukan permohonankasasi secara lisan pada tanggal 2 Maret 2015, sebagaimana ternyata dariAkta Permohonan Kasasi Nomor 03

/G/2014/PTUNBDG Juncto Nomor :2/8/B/2014/PT.TUN.JKT., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata UsahaNegara Bandung.

Nomor 1418 K/Pdt/2020Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 2Oktober 2019 dihubungkan dengan pertimbangan judex facti dalam hal iniPengadilan Tinggi Mataram yang membatalkan Putusan Pengadilan NegeriDompu terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum, denganpertimbangan sebagai berikut: Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usah Negara Mataram tanggal 19Juni 2014, Nomor 03/G/2014/PTUNMTR adalah mengenai adanyatumpang tindih 2 (dua) sertifikat dalam 1 (satu) obyek yang sama,sedangkan

timbuldalam pemeriksaan perkara ini ;Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadiladilnya (ex aequo et bono) ;Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat Iltelah mengajukan Jawabannya pada tanggal 12 Mei 2016, yang pada pokoknyasebagai berikut:1.Pokok perkara dalam surat gugatan yang disampaikan oleh pihakpenggugat sama dengan surat gugatan sebelumnya yang diajukan oleh Sadr.Affandi tertanggal 15 April 2014 dan terdaftar pada Pengadilan HubunganIndustrial No.03

/G/2014/PHI.PN.PL tanggal 16 April 2014 mengenai hakhak Sdr.

mengajukan alat alat bukti surat yangbermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sebagiancocok dan sebagian lagi tidak ada aslinya dan diberi tanda P.1.1 s/d P.1.5 danP.2.1 s/d P.2.5 yaitu:1.10.Foto Copy Surat Slip Gaji Januari 2013 atas nama Syahrizal/penggugat 1diberi tanda P.1.1;Foto Copy Surat Pengakhiran Penugasan No.PPU/03b/3158/hst/12/R atasnama Syahrizal/ Penggugat 1 diberi tanda P.1.2;Foto copy Surat Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Palu No.03

/G.2014/PHI.PN.PL atas nama Afandi,SE., diberi tandaP.1.3;Foto copy Surat Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Palu No.05/PDT.SusPHI/2014/PN.PAL atas nama Erna Ridwan danRidwan Muhsen, diberitanda P.1.4;Foto copy Surat Putusan Mahkamah Agung RI No.629K/Pdt.Sus PHI/2014Perkara Kasasi Perdata Khusus antara PT.

PPU/03b/3168/hst/12/Ratas nama Nanang Syahril tertanggal 31 Desember 2012 diberi tandaP.2.2;Foto copy Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriPalu No.03/G/2014/PHLPN.PL atas nama Afandi,SE diberi tanda P.2.3;Foto copy Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriPalu No.05/PDT.SusPHI/2014/PN.PAL atas nama Erna Ridwan danRidwan Muhsen diberi tanda P.2.4;Foto copy Putusan Mahkamah Agung RI no. 629K/Pdt.SusPHI/2014Perkara Kasasi Perdata Khusus antara PT.

Nomor Perkara 168/B/2014/PT.UN.SBYyaitu ILham Yahyu S.Pd sebagai TERGUGAT IIntervensi/Pembanding.MelawanARIYANI, SH.Sebagai Penggugat/Terbanding dan Kepala Kantor PertanahanKabupaten Dompu DKK untuk selanjutnya di sebut sebagaiTERGUGAT/TERBANDING.Tetapi oleh Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Surabaya dengan salinan Putusan Perkara Nomor168/B/2014/PT.TUN.SBY.Mengadili Menerima Permohonan banding dari tergugat Il Intervensipembanding; Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara MataramNomor 03

/G/2014/PTUT.MTR Tanggal 19 Juni 2014 yang dimohonkan Banding; Menghukum Tergugat II Intervensi/Pembanding untuk membayarbiaya Perkara pada dua tingkatan Peradilan di tetapkan 250.000(Dau ratus lima puluh ribu rupiah);2.8.

Tanggal 29 Desember 1997,selanjutnya diberi tanda P1;Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 5736 Atas Nama ARIYANI tanggal 16Agustus 1999, selanjutnya diberi tanda P2;Fotokopi Surat Somasi kepada Bapak ILHAM YAHYU, S.Pd tanggal 12September 2011, selanjutnya diberi tanda P3Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi danBangunan Tahun 2017 atas nama Wajib Pajak ARIYANI tanggal 01 Maret2017, selanjutnya diberi tanda P4;Fotokopy Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor :03

/G/2014/PTUN.MTR, selanjutnya diberi tanda P5;Fotokopy Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor :03/G/2014/PTUN.MTR. jo Nomor : 168/B/2014/PT.TUN.SBY, selanjutnyadiberi tanda P6 ;Fotokopy Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor :03/G/2014/PTUN.MTR. jo Nomor : 168/B/2014/PT.TUN.SBY. jo Nomor :112 K/TUN/2015, selanjutnya diberi tanda P7 ;Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dicocokan dan sesuaidengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup, kecuali terhadap

/G/2014/PTUNMTR sampai ketingkat kasasi dan telah berkekuatan hukum tetap (vide bukti surat P5, P6,dan P7), atas dasar tersebut bukti surat P2 berupa Sertifikat Hak Milik No.5736 Tanggal 16 Agustus 1999, An.