PTUNPLGBerdasarkan uraian di atas jelas bahwa Penerbitan Sertifikat perkara a quoyang objeknya terletak di desa Kenten Laut Kecamatan Talang KelapaKabupaten Banyuasin secara de facto dan de jure merupakan wilayahkerja/kewenangan Badan Pertanahan Kabupaten Banyuasin telah sesuaidengan Peraturan perundangundangan yang berlaku yang merupakanpengaturan yang bersifat umum. sehingga Hakim Tata Usaha NegaraPalembang tidak berwenang mengadili perkara a quo, hal ini sejalan dengankaidah hukum Perkara Nomor: 12

/G/2016/PTUN.Plg yang telah berkekuatanhukum tetap;B.

Milik;Berdasarkan uraian di atas jelas bahwa Penerbitan Sertifikat perkara a quoyang objeknya terletak di desa Kenten Laut Kecamatan Talang KelapaKabupaten Banyuasin secara de facto dan de jure merupakan wilayahkerja/kewenangan Badan Pertanahan Kabupaten Banyuasin telah sesuaidengan Peraturan perundangundangan yang berlaku yang merupakanpengaturan yang bersifat umum. sehingga Hakim Tata Usaha NegaraPalembang tidak berwenang mengadili perkara a quo, hal ini sejalan dengankaidah hukum Perkara Nomor: 12

/G/2016/PTUN.PLG yang telah berkekuatanhukum tetap;Halaman 43 dari 126 halamanPutusan Perkara Nomor : 33/G/2019/PTUNPLGB.

Banyuasin No. 2 Tahun 2006, artinya yang menjadipersoalan adalah tentang batas wilayah sehingga hakim TUN Palembangtidak berwenang mengadili perkara aquo, hal ini sejalan dengan kaidahhukum Perkara Nomor: 12/G/2016/PTUN.Plg, yang telah berkekuatanhukum tetap;. Bahwa Penggugat mendalilkan dasar hukum Penggugat dalam halmengajukan Gugatan di PTUN Palembang adalah mendasarkan padahak kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik No.181/Kenten seluas18.350 m?

Banyuasin No. 2 Tahun 2006, artinya yang menjadipersoalan adalah tentang batas wilayah sehingga hakim TUNPalembang tidak berwenang mengadili perkara Aquo, hal ini sejalandengan kaidah hukum Perkara Nomor: 12/G/2016/PTUN.Plg, yang telahberkekuatan hukum tetap;. Bahwa Penggugat mendalilkan dasar hukum Penggugat dalam halmengajukan Gugatan di PTUN Palembang adalah mendasarkan padahak kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik No.181/Kenten seluasHalaman 47 Putusan Nomor 30/G/2019/PTUN.PLG18.350 M2.

T Il Intv 1.12:PenggugatmemberikanSurat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan Tahun 2019 atas nama Maria Yunida (sesuaidengan fotokopi);Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2019 (sesuaidengan asili);Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan Tahun 2019 atas nama Nurlela (sesuai denganfotokopi);Salinan Putusan Nomor : 12/G/2016/PTUNPLG tanggal 2Agustus 2016 (sesuai dengan salinan resmi);Surat Nomor : 1094/416.71/XI/2018 tanggal 13 November2018 (sesuai dengan asli)

Junaidi Aziz Bahwa saksi tinggal di Sako sejak tahun 1984; Bahwa saksi tahu mengenai sengketa ini dan jarak rumah saksi denganobjek sengketa lebih kurang 3 km; Bahwa berdasarkan data yang ada pada saksi, objek sengketa masukwilayah Dusun III Desa Kenten Laut; Bahwa dasar saksi menyatakan objek sengketa masuk wilayah Banyuasinadalah adanya tugu batas Banyuasin;Halaman 75 Putusan Nomor 30/G/2019/PTUN.PLGBahwa saksi sebagai Kuasa Hukum dari Penggugat Intervensi dalamperkara No. 12/G/2016/PTUNPLG;Bahwa

Bahwa dikarenakan bidang tanah (objek sengketa) berada di Desa KentenLaut Kabupaten Banyuasin, sedangkan Desa Kenten memang berbatasandengan wilayah Kota Palembang sebagaimana disebutkan Pasal 9Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin No. 2 Tahun 2006, artinya yangmenjadi persoalan adalah tentang batas wilayah, sehingga Hakim TUNPalembang tidak berwenang mengadili perkara a quo, hal ini sejalanHalaman 82 Putusan Nomor 30/G/2019/PTUN.PLGdengan kaidah hukum perkara Nomor: 12/G/2016/PTUN.Plg, yang telahberkekuatan

Banyuasin No. 2 Tahun 2006, artinya yang menjadi persoalan adalahtentang batas wilayah sehingga Hakim TUN Palembang tidak berwenangmengadili perkara a quo, hal ini sejalan dengan kaidah hukum PerkaraNomor 12/G/2016/PTUN.Plg, yang telah berkekuatan hukum tetap;Bahwa Penggugat mendalilkan dasar hukum Penggugat dalam halmengajukan gugatan di PTUN Palembang adalah mendasarkan pada HakKempemilikan berupa Sertipikat Hak Milik No.175/Kenten seluas 18.215 M2,sedangkan objek sengketa dalam perkara a quo adalah

Banyuasin No. 2 Tahun 2006, artinya yang menjadi persoalan adalahtentang batas wilayah sehingga Hakim TUN Palembang tidak berwenangmengadili perkara a quo, hal ini sejalan dengan kaidah hukum PerkaraNomor 12/G/2016/PTUN.PLG yang telah berkekuatan hukum tetap;Bahwa Penggugat mendalilkan sebagai dasar hukum Penggugat dalam halmengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang adalahmendasarkan pada hak kempemilikan berupa Sertipikat Hak MilikNo.175/Kenten seluas 18.215 M2; sedangkan objek

(Sesuai dengan fotokopi stempel asili);: Salinan Putusan Perkara No.12/G/2016/PTUN.PLG,antara Salim Bin Abu Bakar selaku Penggugatmelawan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembangselaku Tergugat. (Sesuai dengan fotokopi Salinanresmi);: Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota PalembangNomor 1094/461.71/X1/2018 tanggal 13 Nopember2018.

Eksepsi mengenai Kewenangan PengadilanMenimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 1 s.d 4 membantah dalilgugatan terkait kKewenangan pengadilan dan mendalilkan dalam eksepsinyaterkait Kewenangan pengadilan yang pada pokoknya sebagai berikut: Telah terjadi sengketa wilayah administrasi di lokasi tanah atas objeksengketa sehingga Hakim Pengadilam Tata Usaha Negara Palembangtidak berwenang mengadili perkara aquo, hal ini sejalan dengan kaidahhukum Perkara Nomor 12/G/2016/PTUN.PLG, yang telah berkekuatanhukum

Bahwa oleh karena obyek gugatan belum bersifat final, serta denganmerujuk pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor:12/G/2016/PTUNJKT tanggal 7 Juni 2016, maka Pengadilan TataUsaha Negara Jakarta tidak berwenng memeriksa, mengadili danmemutus perkara a quo.Berdasarkan fakta dan alasan di atas, mohon Yang Mulia MajelisHakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa danmengadili perkara a quo untuk menyatakan Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta tidak berwenng memeriksa, mengadili dan

Putusan yang demikian ini sudah sesuai dengan PutusanMahkamah Agung RI Nomor 78 K/Sip/1972 tanggal 11 Nopember1975, yang bunyinya: Gugatan kurang pihak atau kekurangan formil,tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima dan PutusanMahkamah Agung RI Nomor 546 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985,yang bunyinya: Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkarakurang pihak;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraAmbon Nomor 12/G/2016/PTUN.ABN tanggal 8 November 2016 adalahsebagai

Juni 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon PeninjauanKembali/Pembanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2017 diajukan permohonan peninjauankembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambonpada tanggal 16 Agustus 2017, sebagaimana ternyata dari Akta PermohonanPeninjauan Kembali Nomor 12/G/2016/PTUN.ABN. yang dibuat oleh PaniteraPengadilan Tata Usaha Negara Ambon.

gugatan Pengguggatkurang pihak (Plurium Litis Consortium) yang berakibat gugatan tidak dapatditerima (Niet Ontvankelijke Verklaara);Berdasarkan hal tersebut maka cukup beralasan hukum bagi Yang Mulia MajelisHakim untuk memutus perkara a quo menerima eksepsi I/ntervenient s/dIntervenient Xll, menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak dan tidak dapatditerima (Niet Ontvankelijke Verklaara);Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha NegaraSerang telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 12

/G/2016/PTUNSRGTanggal 10 Oktober 2016 yang amarnya sebagai berikut:Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat Il Intervensi 1 sampai denganTergugat II Intervensi 13;Dalam Pokok Sengketa:1.

Pemohon Kasasi I, diajukanJawaban Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata UsahaNegara Serang pada tanggal 15 Mei 2017;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPembanding/Tergugat pada tanggal 11 April 2017, kKemudian terhadapnya olehPembanding/Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 20 April 2016 diajukan permohonan kasasi secara lisanpada tanggal 26 April 2017, sebagaimana ternyata dari Akta PermohonanKasasi Nomor 12

/G/2016/PTUNSRG yang dibuat oleh Panitera PengadilanTata Usaha Negara Serang.

Perincian Biaya Perkara Nomor : 12/G/2016/PTUNBDG :. Biaya Pendaftaran Gugatan= Rp. 30.000,ATK = Rp. 125.000,. Panggilanpanggilan = Rp. 95.000,. Pemeriksaan Setempat = Rp. . Redaksi = Rp. 5.000,. Leges = Rp. 3.000,.. Materai Putusan Sela = Rp. n. Materai Putusan = Rp. 6.000.Jumlah = Rp. 264.000,(Dua ratus enam puluh empat ribu rupiah)Hal. 83 dari 83 hal. Put. No. 12/G/2017/PTUNBDG

RABIAH Moleh Kepala Badan Kepegawaian Negara tanggal 31052014;Halaman 67 dari 111 Halaman, Putusan Perkara Nomor 28/G/2017/PTUN.SMDBukti P9Bukti P10Bukti P11Bukti P12Bukti P13Bukti P14Fotokopi dari asli print out Daftar Peserta CPNS HonorerKategori 2 yang lulus di Instansi Pemerintah KabupatenPenajam Paser Utara;Fotokopi asli print out Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraSamarinda Nomor: 12/G/2016/PTUNSMD tanggal 6 Oktober2016;Fotokopi dari fotokopi Memo dari Badan Kepegawaian NegaraKantor regional

UndangUndang No. 5 Tahun 1986Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, namun dalam praktek peradilan petitumini dapat diterapkan pada gugatan terhadap objek sengketa berupa keputusanbadan atau pejabat tata usaha negara yang isinya tidak mengabulkan/menolakpermohonan Penggugat apabila Penggugat telah pernah mengajukanpermohonan kepada Badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang,hal ini telah menjadi praktek dan diakui dalam hukum acara Peradilan TataUsaha Negara contoh Putusan PTUN Denpasar Nomor : 12

/G/2016/PTUN.DPStanggal 18 Oktober 2016 jo.