Surat Keterangan Nomor : 474.2/139/2014 tanggal 03 Nopember2014 yang dikeluarkan kepala Desa Pendem KecamatanNgaringan Kabupaten Grobogan bermeterai cukup setelahdiperiksa dinyatakan benar , lalu diberi tanda P.3 ; B. Alat Bukti Saksi yaitu ; 1.

Asli Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Kantor Urusan AgamaKecamatan Sampang Kabupaten Sampang Nomor Kk.15.21.1/Pw.01/139/2014 tertanggal 16 Desember 2014, telah dinazegel/ dibubuhimaterai cukup, bukti P.4;5.

dengan kalimat : sekarang tidak diketahuitempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia;Bahwa untuk menguatkan dalildalil Permohonannya, Pemohon telahmengajukan alatalat bukti berupa :A Surat:1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX, (bukti P.1);2 Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan AgamaKecamatan XXX Kabupaten Pati Nomor : Kk.11.18.19/PW.01/07/2014tanggal 05 Maret 2014, (bukti P.2);3 Surat Keterangan dari Kepala Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Patinomor : 145/139

/2014 tanggal 12 Agustus 2014, (bukti P.3);B Saksi:1 SAKSI, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman diDukuh XXX RT.002 RW.001 Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Pati,di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang padapokoknya sebagai berikut :e Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalahtetangga Pemohon;e Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tahun 2008, setelahmenikah Pemohon dan Termohon hidup rukun bersamasama tinggaldirumah orang tua

Foto copy Ijazah Madrasah Aliyah NomorMA.519/13.02/PP.01.1/139/2014 atas nama Yanuar Rizqi Suciana(tanda bukti P6);7.

Asli Surat Pemberitahuan Adanya Halangan, dari Kantor Urusan AgamaKecamatan Purwojati, Kabupaten Banyumas Model N. 8 Nomor Kk.11.02.04/PW.01/139/2014, tanggal 06 Oktober 2014, tanpa meterai selanjutnya ditandaidengan( P.5 );6. Asli Surat Penolakan Pernikahan, dari Kecamatan Purwojati, KabupatenBanyumas, Model N. 9 Nomor : Kk.11.16/PW.01/140/2014, tanggal 06 Oktober2014, tanpa meterai ( P.6);B. SAKSISAKSI, 222 n nnn n nnn cn ence cence nce1.

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.11.19.03/PW.01/88/2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan Jati Kabupaten Kudus padatanggal 20 Oktober 2014, telah bermeterai cukup dan telahdicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya,kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda Bukti P.2. dan diparaf;Fotokopi Surat Perihal Penolakan Pernikahan Model N9 Nomor :Kk.11.19.04/PW.01/139/2014 yang dikeluarkan oleh PegawaiPencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Pada tanggal 23 September 1995, Pemohon dengan Termohonmelangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan (KutipanAkta Nikah Nomor: 425/80/IX/1995) sesuai dengan Duplikat Kutipan AktaNikah Nomor: Kk.16.11.2/DN/139/2014 tanggal 06 Februari 2015;Halaman 1 dari 13 halaman Put. 0457/Pdt.G/201/PA.

Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua MudaPidana tanggal 11 Agustus 2014 Nomor 139/2014/842 K/PP/2014/MA.Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 842 K/PID/2014Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari sejaktanggal 12 Juni 2014;10.Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b.Ketua Muda Pidana tanggal 11 Agustus 2014 Nomor 140/2014/842 K/PP/2014/MA.

Tergugat menyerahkan Surat Akta Jual Beli Nomor 139/2014, tanggal6 Oktober 2014, berupa tanah seluas 318 m/? (tiga ratusdelapan belas meter persegi), dan Surat Akta Jual BeliNomor 273/2014, tanggal 4 Oktober 2015 berupa tanahseluas 318 m? (tiga ratus delapan belas meter persegi), yangkeduanya atas nama Tergugat dan keduanya terletak di Kp.Cibeureum Rt. 001, Rw. 003, Kelurahan Mulyaharja,Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor. Tergugat berkewajiban membayar uang pokok gadai sebesar Rp.50.000.000.

Tergugat telahmenyerahkan Surat Akta Jual Beli Nomor 139/2014, atasnama Tergugat sebagai jaminan kepada Penggugat VI,yaitu berupa tanah beserta rumah kontrakan diatasnya,terletak di Kp.

Adapun pejabat PPATSKecamatan Bogor Selatan pada periode tanggal dan tahuntersebut diatas adalah Usman.Bahwa Penggugat VI menerima surat balasan dari CamatBogor Selatan, Nomor: 593/Bosel, tanggal 14 Pebruari 2020yang pada pokoknya menyampaikan Surat Akta Jual BelliNomor 139/2014, setelah dilakukan pengecekan pada arsipdokumen Akta Jual Beli di Kecamatan Bogor Selatan diketahulbahwa Akta Jual Beli tersebut bukan atas nama Tergugat I.Bahwa Penggugat VIII menerima surat balasan dari CamatBogor Selatan

Menjaminkan Surat Akta Jual Beli Nomor 139/2014,tanggal 6 Oktober 2014 kepada Penggugat IV.V. Menjaminkan Surat Akta Jual Beli Nomor 118/2016,tanggal 6 Oktober 2016 kepada Penggugat V.VI. Menjaminkan Surat Akta Jual Beli Nomor 139/2014,kepada Penggugat VI.VII. Menjaminkan Surat Akta Jual Beli Nomor 273/2009,tanggal 3 Maret 2009, kepada Penggugat VII.VIII. Menjaminkan Surat Akta Jual Beli Nomor 118/2016,tanggal 6 Oktober 2016, kepada Penggugat VIII.IX.

Fotokopi Surat Keterangan Ghoib, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa ;Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo, Nomor 471/139/2014, tanggal 05 Juni2014, telah bermaterai cukup dan sesuai serta cocok dengan aslinya, diberiB. Saksi saksi;1.

Tergugat menyerahkan Surat Akta Jual Beli Nomor 139/2014, tanggal6 Oktober 2014, berupa tanah seluas 318 m/? (tiga ratusdelapan belas meter persegi), dan Surat Akta Jual BeliNomor 273/2014, tanggal 4 Oktober 2015 berupa tanahseluas 318 m? (tiga ratus delapan belas meter persegi), yangkeduanya atas nama Tergugat dan keduanya terletak di Kp.Cibeureum Rt. 001, Rw. 003, Kelurahan Mulyaharja,Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor. Tergugat berkewajiban membayar uang pokok gadai sebesar Rp.50.000.000.

Tergugat telahmenyerahkan Surat Akta Jual Beli Nomor 139/2014, atasnama Tergugat sebagai jaminan kepada Penggugat VI,yaitu berupa tanah beserta rumah kontrakan diatasnya,terletak di Kp.

Adapun pejabat PPATSKecamatan Bogor Selatan pada periode tanggal dan tahuntersebut diatas adalah Usman.Bahwa Penggugat VI menerima surat balasan dari CamatBogor Selatan, Nomor: 593/Bosel, tanggal 14 Pebruari 2020yang pada pokoknya menyampaikan Surat Akta Jual BelliNomor 139/2014, setelah dilakukan pengecekan pada arsipdokumen Akta Jual Beli di Kecamatan Bogor Selatan diketahulbahwa Akta Jual Beli tersebut bukan atas nama Tergugat I.Bahwa Penggugat VIII menerima surat balasan dari CamatBogor Selatan

Menjaminkan Surat Akta Jual Beli Nomor 139/2014,tanggal 6 Oktober 2014 kepada Penggugat IV.V. Menjaminkan Surat Akta Jual Beli Nomor 118/2016,tanggal 6 Oktober 2016 kepada Penggugat V.VI. Menjaminkan Surat Akta Jual Beli Nomor 139/2014,kepada Penggugat VI.VII. Menjaminkan Surat Akta Jual Beli Nomor 273/2009,tanggal 3 Maret 2009, kepada Penggugat VII.VIII. Menjaminkan Surat Akta Jual Beli Nomor 118/2016,tanggal 6 Oktober 2016, kepada Penggugat VIII.IX.

Bahwa jelas sifat ascecoir dari Hak Tanggungan padaperkara a quo tidak terbantahkan karena terdapat di dalam AktaPemberian Hak Tanggungan No. 19/2007 tanggal 09/03/2007 danAkta Pemberian Hak Tanggungan No. 139/2014 tanggal 26/05/2014bahwa objek a quo telah dibebankan Hak Tanggungan sebagaipelunasan utang tertentu, yaitu utang mana yang dijaminberdasarkan Perjanjian Kredit dengan TURUT TERGUGAT I.5.3.

Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 19/2007 tanggal9 Maret 2007 dan Nomor 139/2014 tanggal 26 Mei 2014;d. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah;diketahul bahwa yang menjadi Debitur adalah PT Bogor Eco Group (PTBogor Eco Farming, PT Insan Muda Berkarya, dan PT Prima KarsaTeknotama). Dalam Perjanjian Kredit antara Debitur dengan Turut Tergugat, salah satu objek jaminannya adalah SHM Nomor 132/Babakan seluas 900m? a.n. Ir.

Dalamhal pemilik hak atas tanah (sebagai pemberi Hak Tanggungan) bukanlahDebitur itu sendiri, maka pihak ketiga pemilik hak atas tanah, dapat menjadipemberi HakTanggungan bagi Debitur tersebut.32.Bahwa berdasarkan APHT Nomor 19/2007 tanggal 9 Maret 2007 danNomor 139/2014 tanggal 26 Mei 2014, diketahui bahwa Penggugat (Selakupemilik jaminan yang dilelang) melalui Akta Surat Kuasa Membebankan HakTanggungan Nomor 32 tanggal 12 Februari 2007 dan Akta Surat KuasaMembebankan Hak Tanggungan Nomor 22 tanggal

Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. berdasarkanAPHT No. 139/2014 tanggal 26/05/2014 yang dibuat oleh Masnah Sari,S.H. selaku PPAT;i.Bahwa pada tanggal 30/04/2018, diterbitkan SKPT No. 246/2018 tanggal30/04/2018, berdasarkan Surat dari KPKNL~ Bogor No.S1336/WKN.08/KNL.03/2018;j.Bahwa pada tanggal 05/07/2018, diblokir berdasarkan permohonan dariIr.Sinta Tjandra Gunawan;k.Bahwa pada tanggal 14/10/2019, diterbitkan SKPT No. 731/2019 tanggal14/10/2019, berdasarkan Surat dari KPKNL Bogor WNo.S419/WKN.08

Bukti TT.II8 : Akta Pemberian HakTanggungan Nomor : 139/2014 tanggal 26 Mei 2014(Copy dari copy) ;9. BuktiTT.Il9 : Surat Peringatan PertamaNomor PJM/1/757 tanggal 9 Nopember 2017 halPeringatan Tunggakan Fasilitas Kredit (Somasi) ;10. Bukti TT.II10: Surat Peringatan Kedua NomorPJM/1/774 tanggal 17 Nopember 2017 hal PeringatanTunggakan Fasilitas Kredit (Somasi ke2)11. Bukti TT.l11: Surat Peringatan Ketiga NomorPJM/1/883 tanggal 13 Desember 2017 ;12.

sehubungan dengan penguasaannya atas objek sengketatersebut adalah batal demi hukum atau tidak memikat;Bahwa oleh karena Para Penggugat merupakan keluarga miskin berdasarkanSurat Keterangan Tidak Mampu yang dibuat oleh Kepala Desa Biluhu TimurKecamatan Batudaa Pantai Kabupaten Gorontalo Nomor 1.40/DBTBP/115/IV/2014 tertanggal 3 April 2014 atas nama Kadir Maruf (Penggugat ),Surat Keterangan Tidak Mampu yang dibuat olen Kepala Desa KayubulanKecamatan Batudaa Pantai Kabupaten Gorontalo Nomor 330/KYB/IV/139

/2014 tertanggal 03 April 2014 atas nama Jamaria Maruf (Penggugat Il),Surat Keterangan Tidak Mampu yang dibuat oleh Kepala Desa Pelehu,Kecamatan Bilato, Kabupaten Gorontalo Nomor 47/DPBLTO/11/IV/2014tertanggal 07 April 2014 atas nama Hajira Maruf, dan didukung pula denganbukti Penerimaan Bantuan Keluarga Miskin lainnya seperti Kartu BLSMD(Bantuan Langsung Sementara MasyarakatDaerah) Propinsi Gorontalo (fotocopi terlampir), Kartu Peserta JAMKESMAS (foto copi terlampir), KartuElektronik PKH (foto copi

Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik IndonesiaNo. 139/2014/S.071.Tah.Sus.An/PP/2014/MA, tanggal 24 Januari2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 25 (dua puluhlima) hari, terhitung sejak tanggal 21 Januari 2014;Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 272 K/Pid.Sus/20147.

Menikahpada tanggal 28 Oktober 2014, sebagaimana tertera dalam Kutipan Aktanikah : Kk.15.9/20/Pw.01/79/2015 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No.630/139/2014 tanggal 07 September 2015, yang dikeluarkan oleh KantorUrusan Agama Kecamatan Purwodadi Pasuruan;.

.5.2.5:3:5.4.Pemberian Hak Tanggungan didahului dengan janji untukmemberikan Hak Tanggungan sebagai jaminan pelunasan utangtertentu, yang dituangkan di dalam dan merupakan bagian takterpisahkan dari penanjian utangpiutang yang bersangkutan atauperjanjian lainnya yang menimbulkan utang tersebut.Bahwa Jelas sifat ascecoir dari Hak Tanggungan pada perkara a quotidak terbantahkan karena terdapat di dalam Akta Pemberian HakTanggungan No. 19/2007 tanggal 09/03/2007 dan Akta PemberianHak Tanggungan No. 139

/2014 tanggal 26/05/2014 bahwa objek aquo telah dibebankan Hak Tanggungan sebagai pelunasan utangtertentu, yaitu utang mana yang dijamin berdasarkan PerjanjianKredit dengan Turut Tergugat I.Pasal 6Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertamamempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan ataskekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambilpelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.Pasal 20 (1Apabila debitor cidera janji, maka berdasarkan : a. hak pemegangHak Tanggungan

Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 19/2007 tanggal 9Maret 2007 dan Nomor 139/2014 tanggal 26 Mei 2014;d. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah;Halaman 55 dari 84 halaman Putusan Nomor 232/PDT/2021/PT.BDG.15.16.17.18.diketahul bahwa yang menjadi Debitur adalah PT Bogor Eco Group (PTBogor Eco Farming, PT Insan Muda Berkarya, dan PT Prima KarsaTeknotama). Dalam Perjanjian Kredit antara Debitur dengan Turut Tergugat I,salah satu objek jaminannya adalah SHM Nomor 132/Babakan seluas 900m? a.n.

Dalamhal pemilik hak atas tanah (Sebagai pemberi Hak Tanggungan) bukanlahDebitur itu sendiri, maka pihak ketiga pemilik hak atas tanah, dapat menjadipemberi HakTanggungan bagi Debitur tersebut.Bahwa berdasarkan APHT Nomor 19/2007 tanggal 9 Maret 2007 danNomor 139/2014 tanggal 26 Mei 2014, diketahui bahwa Penggugat (selakupemilik jaminan yang dilelang) melalui Akta Surat Kuasa Membebankan HakHalaman 59 dari 84 halaman Putusan Nomor 232/PDT/2021/PT.BDG.Tanggungan Nomor 32 tanggal 12 Februari 2007 dan

Bank Negara Indonesia (Persero) Tok. berdasarkanAPHT No. 139/2014 tanggal 26/05/2014 yang dibuat oleh Masnah Sari,S.H. selaku PPAT;Bahwa pada tanggal 30/04/2018, diterbitkan SKPT No. 246/2018 tanggal30/04/2018, berdasarkan Surat dari KPKNL Bogor No.S1336/WKN.08/KNL.03/2018;Bahwa pada tanggal 05/07/2018, diblokir berdasarkan permohonan dariIr.Sinta Tjandra Gunawan;Bahwa pada tanggal 14/10/2019, diterbitkan SKPT No. 731/2019 tanggal14/10/2019, berdasarkan Surat dari KPKNL~ Bogor WNo.S419/WKN.08/KNL

Termohon dengan menggadaikan tanah tegalmilik orang tua Termohon senilai Rp.15.000.000, (lima belas juta rupiah);Bahwa Termohon mengetahui sekarang Pemohon bekerja di pabrik semenHOLCIM Tuban namun Termohon tidak mengetahui besarnya penghasilanPemohon;Bahwa Termohon tetap pada jawaban dan tuntutannya semula;Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukanberupa surat :Fotokopi Duplikat Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) KecamatanJenu Kabupaten Tuban Nomor Kk.15.17.15/PW.01/139

/2014 tanggal 23Hal. 9 dari 19 Hal.

Nomor 25 PK/Ag/2014Bahwa kebenaran pernikahan antara Pemohon dan Termohon terjadiadalah hari senin tanggal 03 Desember 2007, dan hal ini merupakanbukti baru sesuai dengan legalisir nomor KK. 19.07/2/RW.01 / 139/2014 tertanggal 30 Januari 2014 dan bahwa tertanggal surat nikahsesual dengan aslinya yang ditanda tangani dan diketahui olehKepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan tempatdilangsungkannya pernikahan, hal ini disampaikan karena bukti dalampemeriksaan persidangan tentang foto copy duplikat

GiritamaPersada untuk melaksanakan Pekerjaan perencanaanberdasarkan Kontrak / Surat Perjanjian Kerja Nomor602/03/DPU/B.IIVSPK.139/2014 Tanggal 18 Juni 2014, dengannilai kontrak Rp. 390.192.000, (tiga ratus sembilan puluh jutaseratus sembilan puluh dua ribu rupiah)2. Pekerjaan Pengawasan yang kemudian ditetapkanlah PT.

GiritamaPersada untuk melaksanakan Pekerjaan perencanaanberdasarkan Kontrak / Surat Perjanjian Kerja Nomor602/03/DPU/B.IIVSPK.139/2014 Tanggal 18 Juni 2014, dengannilai kontrak Rp. 390.192.000, (tiga ratus sembilanpuluh juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah)2. Pekerjaan Pengawasan yang kemudian ditetapkanlah PT.

Pekerjaan Perencanaan yang kemudian ditetapkan PT.Giritama Persada untuk melaksanakan Pekerjaanperencanaan berdasarkan Kontrak / Surat Perjanjian KerjaNomor : 602/03/DPU/B.IIVSPK.139/2014 Tanggal 18 Juni2014, dengan nilai kontrak Rp. 390.192.000, (tigaratus sembilan puluh juta seratus sembilan puluh dua riburupiah)2.

Pekerjaan Perencanaan yang kemudian ditetapkan PT.Giritama Persada untuk melaksanakan Pekerjaan perencanaanberdasarkan Kontrak / Surat Perjanjian Kerja Nomor602/03/DPU/B.IIVSPK.139/2014 Tanggal 18 Juni 2014, dengannilai kontrak Rp. 390.192.000, (tiga ratus sembilan puluh jutaseratus sembilan puluh dua ribu rupiah)2.

Pekerjaan Perencanaan yang kemudian ditetapkan PT.Giritama Persada untuk melaksanakan Pekerjaanperencanaan berdasarkan Kontrak / Surat Perjanjian KerjaNomor : 602/03/DPU/B.IIVSPK.139/2014 Tanggal 18 Juni2014, dengan nilai kontrak Rp. 390.192.000, (tiga ratussembilan puluh juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah)2.

Bahwa pelelangan tersebutdilakukan berdasarkanketentuan bunyi pasal 6 UndangUndang Hak Tanggungan nomor4 tahun 1996 dan klausul AktaPemberian Hak Tanggungannomor : 139/2014 tanggal 19Maret 2014, yang berbunyi :Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 98/Pdt G/2014/PN SkhJika debitor tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi hutangnya,berdasarkan perjanjian utang piutang tersebut diatas, oleh pihak pertama,pihak kedua selaku pemegang hak tanggungan peringkat pertama denganakta ini diberi dan menyatakan menerima