Ditemukan 222 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 08-05-2020 — Putus : 15-07-2020 — Upload : 16-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2553 B/PK/PJK/2020
Tanggal 15 Juli 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS YUDHA UNTEFAN;
5435 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mengabulkan permohonan Penggugat yaitu dengan membatalkan SuratKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP01947/NKEB/WP.J.17/2018 tanggal 24 Juli 2018:Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 19 September 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.006777.99/2018/PP/M.IIIA Tahun 2019, tanggal 25 April 2019 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Keputusan DirekturJenderal
    Pajak Nomor KEP01947/NKEB/WPJ.17/2018 tanggal 24 Juli 2018,tentang Pengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf B Karena Permohonan WajibPajak, atas nama Yudha Untefan, NPWP 09.825.173.9901.000, beralamatdi Jalan Gatot Subroto Barat, Nomor 516, Padangsambian Kaja, DenpasarBarat, Denpasar, Bali;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitanhukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 14 Mei 2019,kemudian terhadapnya oleh Pemohon
    Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP01947/NKEB/WPJ.17/2018 tanggal 24 Juli 2018, tentangPengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf B Karena PermohonanWajid Pajak, atas nama Yudha Untefan, NPWP 09.825.173.9901.000, beralamat di Jalan Gatot Subroto Barat, Nomor 516,Padangsambian Kaja, Denpasar Barat, Denpasar, Bali, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya
    mohon putusanyang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Keputusan TergugatNomor KEP01947/NKEB/WPJ.17
    /2018 tanggal 24 Juli 2018, tentangPengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarBerdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf B Karena Permohonan Wajib Pajak,atas nama Penggugat NPWP 09.825.173.9901.000, adalah sudah tepat danbenar dengan pertimbangan:a.
Putus : 15-07-2020 — Upload : 26-11-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2552/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 15 Juli 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs YUDHA UNTEFAN
13336 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Membatalkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP01945/NKEB/WPJ.17/2018 tanggal 24 Juli 2018;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 19 September 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.006789.99/2018/PP/M.IIIA Tahun 2019, tanggal 25 April 2019 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP01945/NKEB/WPJ.17/2018
    Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP01945/NKEB/WPJ.17/2018 tanggal 24 Juli 2018, tentangPengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf B KarenaPermohonan Wajib Pajak, atas nama Yudha Untefan, NPWP09.825.173.9901.000, beralamat di Jalan Gatot Subroto Barat,Nomor 516, Padangsambian Kaja, Denpasar Barat, Denpasar,Bali, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanyatelah
    mohon putusanyang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Keputusan TergugatNomor KEP01945/NKEB/WPJ.17
    /2018 tanggal 24 Juli 2018, tentangPengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarBerdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf B Karena Permohonan Wajib Pajak,atas nama Penggugat NPWP 09.825.173.9901.000, adalah sudah tepat danbenar dengan pertimbangan:a.
Putus : 27-10-2020 — Upload : 17-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3979/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 27 Oktober 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS YUDHA UNTEFAN
13456 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mengabulkan permohonan Penggugat yaitu dengan membatalkan SuratKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP01932/NKEB/WPJ.17/2018 tanggal 24 Juli 2018:Halaman 1 dari 7 halaman.
    Pengadilan Pajak yang memeriksa danmengadili sengketa ini dapat memutuskan dengan pertimbangan yangseadiladilnya;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 19 September 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT006792.99/2018/PP/M.IIIA Tahun 2019 tanggal 25 April 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP01932/NKEB/WPJ.17
    Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP01932/NKEB/WPJ.17/2018 tanggal 24 Juli 2018, tentangPengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf B Karena PermohonanWajib Pajak, atas nama: Yudha Untefan, NPWP 09.825.173.9901.000, beralamat di Jalan Gatot Subroto Barat No.516,Padangsambian Kaja, Denpasar Barat, Denpasar, Bali, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya
    mohon putusanyang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Keputusan TergugatNomor: KEP01932/NKEB/WPJ.17
    /2018 tanggal 24 Juli 2018, tentangPengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarBerdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf B Karena Permohonan Wajib Pajak,atas nama Penggugat NPWP: 09.825.173.9901.000, adalah sudah tepatdan benar dengan pertimbangan:a. bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Termohon PeninjauanKembali (semula Penggugat) terhadap Keputusan Pemohon PeninjauanKembali (semula Tergugat) Nomor: KEP01932/NKEB
Putus : 15-07-2019 — Upload : 26-11-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2456/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 15 Juli 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs YUDHA UNTEFAN
11031 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mengabulkan permohonan Penggugat yaitu dengan membatalkan SuratKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP01849/NKEB/WPJ.17/2018 tanggal 20 Juli 2018;Agar Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadilisengketa ini dapat memutuskan dengan pertimbangan yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 19 September 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT006796.99/2018/PP/M.IIIA Tahun 2019, tanggal 25 April 2019, yangtelah
    berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya gugatan Penggugat terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP01849/NKEB/WPJ.17/2018 tanggal 20 Juli 2018,tentang Pengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf B Karena Permohonan WajibPajak, atas nama: Yudha Untefan, NPWP 09.825.173.9901.000, beralamatdi Jalan Gatot Subroto Barat No.516, Padangsambian Kaja, Denpasar Barat,Denpasar, Bali;Menimbang, bahwa
    Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP01849/NKEB/WPJ.17/2018 tanggal 20 Juli 2018, tentangPengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf B Karena PermohonanWajib Pajak, atas nama: Yudha Untefan, NPWP 09.825.173.9901.000, beralamat di Jalan Gatot Subroto Barat No.516,Padangsambian Kaja, Denpasar Barat, Denpasar, Bali, adalah telahsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya
    mohonputusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Keputusan TergugatNomor: KEP01849/NKEB/WPJ.17
    /2018 tanggal 20 Juli 2018, tentangPengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarBerdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf B Karena Permohonan Wajib Pajak,atas nama Penggugat NPWP: 09.825.173.9901.000, adalah sudah tepatdan benar dengan pertimbangan:a. bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Termohon PeninjauanKembali (semula Penggugat) terhadap Keputusan Pemohon PeninjauanKembali (semula Tergugat) Nomor: KEP01849/NKEB
Register : 16-06-2020 — Putus : 14-08-2020 — Upload : 30-07-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3016 B/PK/PJK/2020
Tanggal 14 Agustus 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. ANUGERAH AGUNG ALAMI
5026 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT004116.16/2018/PP/M.IIIA Tahun 2019, tanggal 26 Juni 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon PeninjauanKembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa berdasarkan alasan Pemohon Banding memohon kepadaMajelis Hakim Pengadilan Pajak untuk dapat mengurangkan ataumengbulkan seluruhnya Pajak yang terutang di dalam Surat KeputusanKeberatan Nomor KEP00002/KEB/WPJ.17
    /2018, tanggal 28 Maret 2018tentang Keberatan Wajib Pajak atas SKPKB PPN Nomor 00001/207/15/906/17, tanggal 25 April 2017, Masa Pajak Mei 2015 atas karena koreksiyang dilakukan tidak sesuai asas keadilan dan peraturan perundangundangan yang berlaku dan mengabulkan perhitungan yang PemohonBanding lakukan;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 20 Juli 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT004116.16/2018/PP/M.IIIA Tahun 2019,
    tanggal 26 Juni 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut: Mengabulkan Seluruhnya Banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00002/KEB/WPuJ.17/2018, tanggal 28Maret 2018, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Mei 2015 Nomor 00001/207/15/906/17, tanggal 25 April 2017, atasnama PT Anugerah Agung Alami, NPWP 71.482.232.2906.000, beralamatdi Jalan Raya
    Dengan mengadili sendiri:3.1.3.2.3.3.3. 4.Atau:Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00002/KEB/WPJ.17/2018, tanggal 28 Maret 2018,tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00001/207/15/906/17, tanggal 25 April 2017, Masa Pajak Mei2015, atas nama PT Anugerah Agung Alami NPWP 71.842.232.2906.000, beralamat di Jalan Raya Bringkit Gadon, Banjar KelodKauh
    Putusan Nomor 3016/B/PK/Pjk/2020Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00002/KEB/WPJ.17/2018, tanggal 28 Maret 2018,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei
Register : 13-03-2020 — Putus : 23-03-2020 — Upload : 23-03-2020
Putusan PT KUPANG Nomor 25/PID/2020/PT KPG
Tanggal 23 Maret 2020 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
11038
  • 2,000,0006 3/23/2017 Set Blist Muhamad Nur 3,930,0007 3/27/2017 Set Blist Ricky Letto 265,0008 4/6/2017 Setoran Blist Mad Nur 1,586,0009 4/6/2017 Setoran Blist Anselmus 1,140,00010 5/31/2017 Lunas Nota 023768 7,370,00011 6/22/2017 Blits : Yosfin Yunan 2,279,10012 7/19/2017 Blits Selin P&G KPG 394,80013 7/19/2017 Blits Selin P&G KPG 394,80014 8/2/2017 Lunas Nota 021915 4,647,90015 8/3/2017 KPG Uang Blits 282,00016 9/15/2017 Lunas Nota 039871 7,027,50017 10/18/2017 Lunas Nota 43733 2,700,00018 1/17
    /2018 Lunas Nota 5,717,50019 1/17/2018 Lunas Blits Sahabat 3,060,00020 1/30/2018 Lunas Nota 084624 3,880,00021 3/5/2018 Uang Blitz 1,780,00022 4/26/2018 Yerem Uang Blitz 574,00023 4/26/2018 Dus Uang Blitz 189,20024 4/26/2018 Ansel Uang Blitz 108,10025 5/2/2018 Lunas Blits 637,00026 5/2/2018 Lunas Blits 2,268,00027 5/3/2018 Uang Blitz Yerem 350,60028 5/11/2018 Lunas Nota 016973 1,920,00029 5/11/2018 Lunas Nota 014977 552,00030 5/11/2018 Lunas Nota 018432 3,177,00031 5/17/2018 Lunas Nota 19756 1,465,50032
    5/17/2018 Lunas Nota 019456 1,920,000 Halaman 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor 25/Pid/2020/PT KPGselaku , Tanggal Nama Barang Rupiah1 2 3 433 5/31/2018 Pelunasan Blits 2,040,00034 6/6/2018 Ansel Uang Buts 3,217,00035 6/6/2018 Dus Uang Buts 120,00036 6/6/2018 Ricky Uang Buts 272,700of 6/7/2018 Yerem Blits 704,00038 6/7/2018 Ansel Blits 470,500Pembayaran Ekspedisi Kupang39 6/8/2018 Retur P&G 500,00040 6/28/2018 Yerem Blits 147,20041 6/29/2018 Pelunasan Blits 1,235,00042 02/07/2018 Surya Jaya 13,354,50043
    /2018 Lunas Nota 5,717,50019 1/17/2018 Lunas Blits Sahabat 3,060,00020 1/30/2018 Lunas Nota 084624 3,880,00021 3/5/2018 Uang Blitz 1,780,00022 4/26/2018 Yerem Uang Blitz 574,00023 4/26/2018 Dus Uang Blitz 189,20024 4/26/2018 Ansel Uang Blitz 108,10025 5/2/2018 Lunas Blits 637,00026 5/2/2018 Lunas Blits 2,268,0002/ 5/3/2018 Uang Blitz Yerem 350,60028 5/11/2018 Lunas Nota 016973 1,920,00029 5/11/2018 Lunas Nota 014977 552,00030 5/11/2018 Lunas Nota 018432 3,177,00031 5/17/2018 Lunas Nota 19756 1,465,50032
    5/17/2018 Lunas Nota 019456 1,920,00033 5/31/2018 Pelunasan Blits 2,040,00034 6/6/2018 Ansel Uang Buts 3,217,00035 6/6/2018 Dus Uang Buts 120,00036 6/6/2018 Ricky Uang Buts 272,70037 6/7/2018 Yerem Blits 704,00038 6/7/2018 Ansel Blits 470,500Pembayaran Ekspedisi Kupang39 6/8/2018 Retur P&G 500,00040 6/28/2018 Yerem Blits 147,20041 6/29/2018 Pelunasan Blits 1,235,00042 02/07/2018 Surya Jaya 13,354,50043 10/07/2018 Uang Blitz Ansel 441,70044 10/07/2018 Uang Blitz Abdon 182,40045 10/07/2018 Uang Blitz
Putus : 02-06-2020 — Upload : 26-11-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1951/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 2 Juni 2020 — PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA Tbk vs. DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
12633 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP16/WBC.17/2018, tanggal 16 Januari 2018, tentang Penetapan atasKeberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean(SPTNP) Nomor 000190/NTL/WBC.17/KPPMP01/2017, tanggal 19Oktober 2017, dengan perhitungan sebagai berikut: Bea Masuk Rp. 0,00Cukai Rp. 0,00Pajak Pertambahan Nilai Rp. 0,00Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) Rp. 0,00Pajak Penghasilan Pasal 22 Rp. 0,00Denda Rp. 0,00Jumlah Rp. 0,00Menimbang, bahwa atas banding
    tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 22 Mei 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT002189.45/2018/PP/M.VIIB Tahun 2019, tanggal 27 Juni 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Bea dan Cukai Nomor KEP16/WBC.17/2018, tanggal 16 Januari2018, tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarifdan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor 000190/NTL/WBC.17
    Menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP16/WBC.17/2018, tentang Penetapan Atas Keberatan PT CharoenPokphand Indonesia Terhadap Penetapan Yang Dilakukan OlehPejabat Bea Dan Cukai Dalam Surat Penetapan Tarif dan/atau NilaiPabean Nomor 000190/NTL/WBC.17/KPPMP01/2017, tanggal 19Oktober 2017, batal demi hukum;5.
    kontra memori peninjauankembali pada tanggal 8 November 2019, yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding NomorKEP16/WBC.17
    /2018, tanggal 16 Januari 2018, tentang Penetapan atasKeberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP)Nomor 000190/NTL/WBC.17/KPPMP01/2017, tanggal 19 Oktober 2017, atasnama Pemohon Banding, NPWP 01.000.172.5092.000; dan menetapkanatas barang impor Meat and Bone Meal (tepung daging dan tulang) BahanBaku Pakan Ternak, Negara asal Australia Pos Tarif 2309.00.90.90 yangdiberitahukan dengan PIB Nomor 001476, tanggal 12 Oktober 2017,dikenakan pembebanan Pajak Pertambahan Nilai sebesar
Register : 28-07-2020 — Putus : 22-12-2020 — Upload : 22-12-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 146/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 22 Desember 2020 — Penggugat:
PT Electronic Data Interchange Indonesia diwakili oleh E. Helmi Wantono (Direktur Umum)
Tergugat:
Kepala Biro Bina Program Badan Pusat Statistik (BPS) selaku Kuasa Pengguna Anggaran BPS
532336
  • /2018;Halaman 12 dari 71 Halaman Putusan Nomor 146/G/2020/PTUN.JKT.1.1.did1.3.1.4.1.5.Sesuai ketentuan Pasal 8 Peraturan LKPP No. 17/2018, penetapansanksi daftar hitam harus melalui tahapan yang meliputi:1) Pengusulan;2) Pemberitahuan;3) Keberatan;4) Permintaan rekomendasi:;5) Pemeriksaan usulan; dan6) Penetapan.Kemudian pada Pasal 9 dan 10 Peraturan LKPP No. 17/2018,pengusulan yang merupakan tahap pertama dalam menjatuhkansanksi daftar hitam, harus didahului dengan melakukan pemeriksaan:1) Penelitian
    mengenai penyebab keterlambatan atau belumselesainya pekerjaan, sebagaimana disyaratkan Pasal 9 ayat (3) hurufc Peraturan LKPP No. 17/2018.
    Pasal 10 Peraturan LKPP No.17/2018 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya di atas, karenatidak didahului dengan klarifikasi terhadap Penggugat dan TWG selakupihak terkait;1.2.
    Bahwadikemukakannya dalil tersebut oleh Penggugat menunjukkan secara terangbahwa Penggugat tidak memahami secara komprehensif Peraturan LKPPNo. 17/2018 yang dirujuknya karena menurut ketentuan Pasal 10 ayat (3)Peraturan LKPP No. 17/2018 dinyatakan bahwa,Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) danayat (2) dapat diganti dengan dokumen/bukti lain yang dianggap cukupuntuk menjadi dasar usulan.Ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan LKPP No. 17/2018 tersebut secaraeksplisit menyatakan
    B434/BPS/8100/05/2020 sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 16 ayat (1)Peraturan LKPP No. 17/2018.
Register : 21-10-2019 — Putus : 31-10-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 376/PID.SUS/2019/PT DKI
Tanggal 31 Oktober 2019 — Pembanding/Penuntut Umum III : DIKY WAHYU A., SH.
Terbanding/Terdakwa : RYAN ANTONIA
290335
  • RYANANTONIA 1/16/2018 20,000 SUBGRAO75 SENTUL NCRPERTAMEDIKA78 RYANANTONIA 1/16/2018 50,000 SUBGRAO75 SENTUL NCRPERTAMEDIKA79 RYANANTONIA 1/16/2018 100,000 SUBGRAO75 SENTUL NCRPERTAMEDIKA80 RYANANTONIA 1/16/2018 250,000 SUBGRAO75 SENTUL NCRPERTAMEDIKA81 RYANANTONIA 1/16/2018 500,000 SUBGRAO75 SENTUL NCRPERTAMEDIKA82 RYANANTONIA 1/17/2018 100,000 SUBGRAO75 SENTUL NCRPERTAMEDIKA83 RYANANTONIA 1/17/2018 100,000 SUBGRAO75 SENTUL NCRPERTAMEDIKA84 RYANANTONIA 1/17/2018 500,000 SUBGRAO75 SENTUL NCRPERTAMEDIKA85
    /2018 10,000 SUBGRAO75 SENTUL NCR Halaman 11 dari 41 halaman Putusan nomor 376/PID.SUS/2019/PT.DKI PERTAMEDIKA10 RYANANTONIA 1/17/2018 50,000 SUBGRAO75 SENTUL NCRPERTAMEDIKA11 RYANANTONIA 1/17/2018 250,000 SUBGRAO75 SENTUL NCRPERTAMEDIKA12 RYANANTONIA 1/17/2018 500,000 SUBGRAO75 SENTUL NCRPERTAMEDIKA13 RYANANTONIA 1/19/2018 100,000 SUBGRAO75 SENTUL NCRRYAN PERTAMEDIKA14 ANTONIA 1/19/2018 100,000 S1JBGRAO75 SENTUL NCRRYAN PERTAMEDIKA15 ANTONIA 1/19/2018 250,000 S1JBGRAO75 SENTUL NCRRYAN PERTAMEDIKA16
    RYANANTONIA 1/16/2018 20,000 S1JBGRAO75 SENTUL NCRPERTAMEDIKA78 RYANANTONIA 1/16/2018 50,000 S1JBGRAO75 SENTUL NCRPERTAMEDIKA79 RYANANTONIA 1/16/2018 100,000 S1JBGRAO75 SENTUL NCR Halaman 21 dari 41 halaman Putusan nomor 376/PID.SUS/2019/PT.DKI PERTAMEDIKA80 RYANANTONIA 1/16/2018 250,000 S1JBGRAO75 SENTUL NCRPERTAMEDIKA81 RYANANTONIA 1/16/2018 500,000 S1JBGRAO75 SENTUL NCRPERTAMEDIKA82 RYANANTONIA 1/17/2018 100,000 S1JBGRAO75 SENTUL NCRPERTAMEDIKA83 RYANANTONIA 1/17/2018 100,000 S1JBGRAO75 SENTUL
    NCRPERTAMEDIKA84 RYANANTONIA 1/17/2018 500,000 S1JBGRAO75 SENTUL NCRPERTAMEDIKA85 RYANANTONIA 1/18/2018 100,000 S1JBGRAO75 SENTUL NCRPERTAMEDIKA86 RYANANTONIA 1/18/2018 500,000 S1JBGRAO75 SENTUL NCRPERTAMEDIKA87 RYANANTONIA 1/19/2018 50,000 S1JBGRAO75 SENTUL NCRPERTAMEDIKA88 RYANANTONIA 1/19/2018 100,000 S1JBGRAO75 SENTUL NCRPERTAMEDIKA89 RYANANTONIA 1/19/2018 250,000 S1JBGRAO75 SENTUL NCRPERTAMEDIKA90 RYANANTONIA 1/19/2018 500,000 S1JBGRAO75 SENTUL NCRPERTAMEDIKA91 RYANANTONIA 1/21/2018 500,000
    /2018 10,000 S1JBGRAO75 SENTUL NCRPERTAMEDIKA10 RYAN ANTONIA 1/17/2018 50,000 SIJBGRAO75 SENTUL NCRPERTAMEDIKA11 RYANANTONIA 1/17/2018 250,000 SUBGRAO75 SENTUL NCRPERTAMEDIKA12 RYAN ANTONIA 1/17/2018 500,000 SIBGRAO75 SENTUL NCRPERTAMEDIKA13 RYAN ANTONIA 1/19/2018 100,000 SIJBGRAO75 SENTUL NCR Halaman 25 dari 41 halaman Putusan nomor 376/PID.SUS/2019/PT.DKI RYAN PERTAMEDIKA14 ANTONIA 1/19/2018 100,000 S1JBGRAO75 SENTUL NCRRYAN PERTAMEDIKA45 ANTONIA 1/19/2018 250,000 S1JBGRAO75 SENTUL NCRRYAN PERTAMEDIKA16
Putus : 27-07-2020 — Upload : 03-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2478/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 27 Juli 2020 —
9316 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 2478/B/PK/Pjk/2020Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 19 September 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT006788.99/2018/PP/M.IIIA Tahun 2019, tanggal 25 April 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP01842/NKEB/WPJ.17/2018 tanggal20 Juli 2018, tentang Pengurangan Ketetapan Pajak atas Surat KetetapanPajak
    Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP01842/NKEB/WPJ.17/2018 tanggal 20 Juli 2018, tentangPengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf B karena PermohonanWajib Pajak, atas nama: Yudha Untefan, NPWP 09.825.173.9901.000, beralamat di Jalan Gatot Subroto Barat Nomor 516,Padangsambian Kaja, Denpasar Barat, Denpasar, Bali, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya
    mohonputusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembalitersebut, Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra MemoriPeninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa, alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Keputusan TergugatNomor : KEP01842/NKEB/WPJ.17
    /2018 tanggal 20 Juli 2018, tentangPengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarBerdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf B Karena Permohonan Wajib Pajak,atas nama Penggugat NPWP : 09.825.173.9901.000, adalah sudah tepatdan benar dengan pertimbangan :a.
Register : 08-05-2020 — Putus : 27-07-2020 — Upload : 25-11-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2482 B/PK/PJK/2020
Tanggal 27 Juli 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS YUDHA UNTEFAN;
12329 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 2482/B/PK/Pjk/2020Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 19 September 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT006773.99/2018/PP/M.IIIA Tahun 2019, tanggal 25 April 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP01848/NKEB/WPJ.17/2018 tanggal20 Juli 2018, tentang Pengurangan Ketetapan Pajak atas Surat KetetapanPajak
    Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP01848/NKEB/WPJ.17/2018 tanggal 20 Juli 2018, tentangPengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf B karena PermohonanWajib Pajak, atas nama : Yudha Untefan, NPWP 09.825.173.9901.000, beralamat di Jalan Gatot Subroto Barat Nomor 516,Padangsambian Kaja, Denpasar Barat, Denpasar, Bali, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh
    mohonputusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembalitersebut, Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra MemoriPeninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa, alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Keputusan TergugatNomor : KEP01848/NKEB/WPJ.17
    /2018 tanggal 20 Juli 2018, tentangPengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarBerdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf B Karena Permohonan Wajib Pajak,atas nama Penggugat NPWP : 09.825.173.9901.000, adalah sudah tepatdan benar dengan pertimbangan :a.
Register : 07-12-2018 — Putus : 18-12-2018 — Upload : 19-12-2018
Putusan PA GRESIK Nomor 0422/Pdt.P/2018/PA.Gs
Tanggal 18 Desember 2018 — Pemohon melawan Termohon
201
  • Bahwa Pemohon dan SUAMI PEMOHON telah menikah pada tanggal 12Februari 1971, di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Gresik Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur, sebagaimanaDuplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B60/Kua.13.19.01/Pw.01/17/2018,tanggal 06 Desember 2018;2.
    Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor: B60/Kua.13.19.01/Pw.01/17/2018, tanggal O6 Desember 2018, yangdikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan GresikKabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telahdicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelisdiberi tanda (P.1);2.
    Penetapan No.0422/Pdt.P/2018/PA.Gs.pencatatan nikah, maka perkara a quo menjadi kewenangan absolutPengadilan Agama;Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwaPemohon mengajukan perubahan biodata Akta Nikah, dikarenakan biodataPemohon yang tercantum pada kutipan akta nikah Nomor: B60/Kua.13.19.01/Pw.01/17/2018 tanggal O6 Desember 2018 terdapatkesalahan yaitu tertulis (PEMOHON ASLI, tanggal lahir 19 tahun), dan suamiPemohon tertulis (SUAMI PEMOHON, tempat, tanggal lahir: Gresik, 04Oktober
    Penetapan No.0422/Pdt.P/2018/PA.Gs.Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonannya, serta buktibuktisurat maupun saksisaksi yang diajukan oleh Pemohon, maka Majelis Hakimmenemukan fakta sebagai berikut:Bahwa terdapat perbedaan biodata Pemohon, dalam Akta NikahNomor B60/Kua.13.19.01/Pw.01/17/2018, tanggal 06 Desember 2018,yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gresik KabupatenGresik;Bahwa suami Pemohon yang bernama SUAMI PEMOHON bin R.H.M.Tamsi Tedjosasmito telah meninggal dunia pada
Register : 08-05-2020 — Putus : 27-07-2020 — Upload : 25-11-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2481 B/PK/PJK/2020
Tanggal 27 Juli 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS YUDHA UNTEFAN;
19838 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 2481/B/PK/Pjk/2020Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 19 September 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT006771.99/2018/PP/M.IIIA Tahun 2019, tanggal 25 April 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP01839/NKEB/WPJ.17/2018 tanggal20 Juli 2018, tentang Pengurangan Ketetapan Pajak atas Surat KetetapanPajak
    Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP01839/NKEB/WPJ.17/2018 tanggal 20 Juli 2018, tentangPengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf B Karena PermohonanWajib Pajak, atas nama: Yudha Untefan, NPWP 09.825.173.9901.000, beralamat di Jalan Gatot Subroto Barat Nomor 516,Padangsambian Kaja, Denpasar Barat, Denpasar, Bali, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya
    mohonputusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembalitersebut, Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra MemoriPeninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa, alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Keputusan TergugatNomor : KEP01839/NKEB/WPJ.17
    /2018 tanggal 20 Juli 2018, tentangPengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarBerdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf B Karena Permohonan Wajib Pajak,atas nama Penggugat NPWP : 09.825.173.9901.000, adalah sudah tepatdan benar dengan pertimbangan :a.
Register : 08-05-2020 — Putus : 27-07-2020 — Upload : 25-11-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2480 B/PK/PJK/2020
Tanggal 27 Juli 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS YUDHA UNTEFAN;
14037 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 2480/B/PK/Pjk/2020Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 19 September 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT006784.99/2018/PP/M.IIIA Tahun 2019, tanggal 25 April 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP01942/NKEB/WPJ.17/2018 tanggal24 Juli 2018, tentang Pengurangan Ketetapan Pajak atas Surat KetetapanPajak
    Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP01942/NKEB/WPJ.17/2018 tanggal 24 Juli 2018,tentang Pengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf B karenaPermohonan Wajib Pajak, atas nama : Yudha Untefan, NPWP09.825.173.9901.000, beralamat di Jalan Gatot Subroto BaratNomor 516, Padangsambian Kaja, Denpasar Barat, Denpasar, Bali,adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga
    mohonputusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembalitersebut, Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra MemoriPeninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa, alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Keputusan TergugatNomor : KEP01942/NKEB/WPJ.17
    /2018 tanggal 24 Juli 2018, tentangPengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarBerdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf B Karena Permohonan Wajib Pajak,atas nama Penggugat NPWP : 09.825.173.9901.000, adalah sudah tepatdan benar dengan pertimbangan :a.
Register : 11-03-2020 — Putus : 04-06-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1832 B/PK/PJK/2020
Tanggal 4 Juni 2020 — PT. CHAROEN POKPHAND INDONESIA, TBK. vs DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI;
15731 Berkekuatan Hukum Tetap
  • berikut :Bea Masuk Rp. 0,00Cukai Rp. 0,00PPN Rp. 0,00PPn BM Rp. 0,00PPh Pasal 22 Rp. 0,00Denda Rp. 0,00Jumlah Rp. 0,00Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 31 Mei 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT002186.45/2018/PP/M.VIIB Tahun 2019, tanggal 27 Juni 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur JenderalBea dan Cukai nomor: KEP19/WBC.17
    /2018 tanggal 16 Januari 2018tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atauNilai Pabean (SPTNP) Nomor 000192/NTL/WBC.17/KPPMP01/2017 tanggal23 Oktober 2017 atas nama PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk, NPWP01.000.172.5092.000, beralamat di Jalan Ancol Barat VIII No. 1, Kel.
    Menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor: KEP19/WBC.17/2018 Tentang Penetapan Atas Keberatan PT. CharoenPokphand Indonesia Terhadap Penetapan Yang Dilakukan Oleh PejabatBea Dan Cukai Dalam Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai PabeanHalaman 3 dari 3 halaman. Putusan Nomor 1832/B/PK/Pjk/2020Nomor: 000192/NTL/WBC.17/KPPMP01/2017 tanggal 23 Oktober 2017batal demi hukum:5.
    mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 8 November 2019 yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolakbanding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP19/WBC.17
    /2018 tanggal 16 Januari 2018, tentang Penetapan atasKeberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP)Nomor: 000192/NTL/WBC.17/KPPMP01/2017 tanggal 23 Oktober 2017, atasnama Pemohon Banding, NPWP: 01.000.172.5092.000; dan menetapkanatas barang impor Meat and Bone Meal (tepung daging dan tulang) BahanBaku Pakan Ternak, Negara asal: Australia Pos Tarif 2309.00.90.90 yangdiberitahukan dengan PIB Nomor 001510 tanggal 19 Oktober 2017dikenakan pembebanan PPN sebesar 10%, sehingga tagihan
Putus : 14-05-2020 — Upload : 14-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1595/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 14 Mei 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT CENTRAL TUNAS BUMI LESTARI
11632 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tagihan Pajak PPh Final Pasal 4 ayat (2) nomor00013/140/12/908/14 tanggal 23 Desember 2014 Masa Pajak Mei s.d.Desember 2012:Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 25 Juli 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT004854.99/2018/PP/M.IIIA Tahun 2019, tanggal 26 Juli 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian gugatan Penggugat terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP01156/NKEB/WPJ.17
    /2018 tanggal 24 Mei 2018tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak BerdasarkanPasal 36 ayat (1) huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak, atas nama :PT Central Tunasbumi Lestari, NPWP 01.349.055.2904.001 d.h01.349.055.2908.001, beralamat di Br.
    Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor: KEP01156/NKEB/WPJ.17/2018 tanggal 24 Mei 2018tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf c Karena Permohonan WajibPajak, atas nama PT Central Tunasbumi Sejati, NPWP:01.349.055.2904.001 d.h. 01.349.055.2908.001, beralamat di Br.Batu Tampih Kangin, Kediri, Tabanan terkait sengketa a quo,adalah telan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga
    Memori PeninjauanKembali pada tanggal 14 November 2019 yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian gugatan Penggugat terhadap Keputusan TergugatNomor: KEP01156/NKEB/WPJ.17
    /2018 tanggal 24 Mei 2018 tentangPembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal36 ayat (1) huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak atas nama PenggugatNPWP: 01.349.055.2904.001 d.h 01.349.055.2908.001, sehingga pajakyang masih harus dibayar menjadi Rp132.604.920,00; adalah sudah tepatdan benar dengan pertimbangan:Halaman 4 dari 8 halaman.
Putus : 04-06-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1910/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 4 Juni 2020 — PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA TBK vs DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,
17133 Berkekuatan Hukum Tetap
  • sebagai berikut:Bea Masuk Rp 0,00Cukai Rp 0,00PPn Rp 0,00PPn BM Rp 0,00PPh Pasal 22 Rp 0,00Denda Rp 0,00Jumlah Rp 0,00Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 31 Mei 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT002188.45/2018/PP/M.VIIB Tahun 2019, tanggal 27 Juni 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Bea dan Cukai Nomor KEP18/WBC.17
    /2018 tanggal 16 Januari2018 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarifdan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor 000182/NTL/WBC.15/KPP.01/2017Halaman 2 dari 8 halaman.
    Menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP18WVBC.17/2018 Tentang Penetapan Atas Keberatan PT CharoenPokphand Indonesia Terhadap Penetapan Yang Dilakukan Oleh PejabatBea Dan Cukai Dalam Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai PabeanNomor 000182/NTL/WBC.15/KPP.01/2017 tanggal 10 Oktober 2017batal demi hukum:5.
    Putusan Nomor 1910/B/PK/Pjk/2020menyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP18/WBC.17/2018 tanggal 16 Januari 2018, tentangPenetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau NilaiPabean (SPTNP) Nomor 000182/NTL/WBC.15/KPP.01/2017 tanggal 10Oktober 2017, atas nama Pemohon Banding, NPWP 01.000.172.5092.000;dan menetapkan atas barang impor Meat and Bone Meal (tepung dagingdan tulang) Bahan Baku Pakan Ternak, Negara asal United State Pos Tarif2309.00.90.90
Putus : 14-07-2009 — Upload : 02-11-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 822K/PID/2009
Tanggal 14 Juli 2009 — JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI vs. JAHYA ROULAND SUMASA
7249 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Surat Keterangan No. 17/2018/VIII/94 tanggal 3 Agustus 1994tersebut, kemudian digunakan oleh Betty Talumepa untuk mengajukanpermohonan penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah tersebut pada tahun 1994yang kemudian permohonan kedua pada bulan Juli 2002 ke BadanPertanahan Nasional (BPN) Minahasa ;. Bahwa Surat Keterangan No. 17/2018/VIII/94, tanggal 3 Agustus 1994 yangisinya menerangkan bahwa E.
    Bahwa perbuatan Terdakwa sebagai kejahatan yangdiancam pidana penjara dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP sebagai delikaduan terkait dengan ketentuan Pasal 74 KUHPidana, sehingga perhitungandaluwarsa menurut ketentuan Pasal 78 ayat (1) angka 3 jo Pasal 79KUHPidana tidaklah berdiri sendiri akan tetapi harus dijontokan denganketentuan Pasal 74 ayat (1) KUHPidana ; Bahwa perbuatan Terdakwa yang menggunakan surat keterangan No.17/2018/VIII/94, tanggal 03 Agustus 1994 yang digunakan untuk pengajuanpermohonan
Register : 05-06-2018 — Putus : 23-08-2018 — Upload : 04-12-2018
Putusan PN BANGIL Nomor 285/Pid.B/2018/PN Bil
Tanggal 23 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
RENDY ADITYA PUTRA WARDANA,SH
Terdakwa:
SUKARTI binti SANOPI
749
  • mulutnya lebar lalu terdakwa mengambil sandal milik saksi suhanadan langsung memukulkan kearah wajah saksi suhana sebanyak 5 kalikemudian terdakwa memukul saksi suhana menggunakan tangan kosongkearahn muka dan dada sebanyak kurang lebin 10 kali sehinggamengakibatkan saksi Suhana mengalami luka sobek akibat pukulan dibagiantulang hidung dan nyeri di pelipis sebelah kanan dan dada merasa nyeri;Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Suhana mengalami lukalukaberdasarkan Visum et Repertum No. 140/04/430/17
    /2018 tanggal 21 Februari2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.
    /2018 tanggal 21 Februari 2018 yangdibuat dan ditandatangani oleh dr.
    /2018 tanggal 21 Februari 2018 yang dibuat danHalaman 9 dari 12 Putusan Pidana Nomor 285/Pid.B/2018/PN Bilditandatangani oleh dr.
Register : 27-03-2019 — Putus : 17-06-2019 — Upload : 13-08-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 207 K/TUN/2019
Tanggal 17 Juni 2019 — DRS. M. JUNIAR A VS BUPATI KABUPATEN SIMEULUE;
6723 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati SimeulueNomor 821.2/17/2018, tanggal 05 Maret 2018, tentang Pemberhentiandan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan TinggiPratama (Eselon Il), Administrator (Eselon Ill), Pengawas (Eselon IV)dan Kepala Puskesmas di Lingkungan Pemerintahan KabupatenSimeulue Khusus pada lampiran nomor urut 124 atas nama Drs.
    Mewajibkan Tergugat agar mencabut Surat Keputusan Bupati SimeulueNomor 821.2/17/2018, tanggal 05 Maret 2018, tentang Pemberhentiandan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan TinggiPratama (Eselon Il), Administrator (Eselon Ill), Pengawas (Eselon IV)dan Kepala Puskesmas di Lingkungan Pemerintahan KabupatenSimeulue Khusus pada lampiran nomor urut 124 atas nama Drs.