Berkah Sawit Lestari dalam perkaraNomor : 25/G/2015/PTUNSMD) pada saat pelaksanaan persidangan PemeriksaanSetempat di depan Kantor Kepala Desa Setulang tanggal 19 Februari 2016 ; Bahwa sampai dengan saat ini tidak satupun dari 9 (sembilan) poin kewajibanPenggugat sebagaimana Surat Keputusan Bupati Malinau 503/K.09/2011 tanggal04 Januari 2011 yang dilaksanakan oleh Penggugat, dengan demikian secara terangdan nyata diperoleh faktafakta bahwa Penggugat ternyata tidak melakukankegiatan usaha perkebunannya

Cipto Mangunkusumo No.88Samarinda melalui kantor pos tetapi ternyata suratsurat tersebut dikembalikandengan alasan penerima tidak dikenal dan alamat tidak lengkap ;Bahwa dalam persidangan perkara Nomor : 25/G/2015/PTUNSMD peringatantersebut juga telah Tergugat masukkan sebagai bukti surat hal mana bukti suratperingatan yang dikirmkan oleh Tergugat dalam persidangan dikuatkan denganketerangan saksi ISKANDAR petugas kantor pos besar Samarinda yang sejaktahun 2007 bertugas mengantarkan surat didaerah

kuasa hukumnya mengajukan bukti yang ditandai dengan bukti T84 berupaobjek sengketa a quo pada persidangan dalam Perkara Nomor : 25/G/2015/PTUN.SMD;Menimbang, bahwa dalam pesidangan terungkap fakta hukum yang menunjukanbahwa benar objek sengketa in casu tidak pernah diterima Penggugat secara langsungsebagaimana disebutkan dalam dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat yangmendalikan bahwa objek sengketa in casu tidak pernah diterima penggugat karenatempat kedudukan Penggugat yang tidak jelas

Penggugat baru mengetahui secaranyata pada persidangan tanggal 2 Februari 2016, pada saat Tergugat mengajukan buktiT.84 dalam Perkara Nomor : 25/G/2015/PTUNSMD;Menimbang, bahwa atas dasar faktafakta tersebut diatas, Majelis Hakimberpendapat bahwa penyampaian lisan dan kronologis singkat kuasa Penggugat padaMajelis Hakim saat Pemeriksaan Persiapan tanggal 24 November 2015 dalam PerkaraNomor : 25/G/2015/PTUNSMD tidak menunjukan fakta hukum bahwa Penggugat telahmengetahui dengan melihat langsung secara

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah bersengketa di Pengadilan Tata UsahaSamarinda dalam Perkara Nomor : 25/G/2015/PTUNSMD (vide bukti T.13);5. Bahwa menurut keterangan saksi atas nama ISKANDAR yang bekerja sebagaiPegawai Kantor Pos Kota samarinda menyatakan bahwa saksi pernah mengantarkansurat yang dikirmkan oleh Tergugat kepada Penggugat namun alamat penggugat DiJalan Cipto Mangkusumo No. 88 Samarinda tidak ditemukan;6.

Usaha Negara tersebuttelah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan denganPutusan Nomor 61/B/2016/PT.TUN.MDN tanggal 14 Juni 2016;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPembanding/Penggugat pada tanggal 28 Juni 2016 kemudian terhadapnya olehPembanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 4 Juli 2016 diajukan permohonan kasasi secara lisanpada tanggal 11 Juli 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan KasasiNomor 25

/G/2015/PTUN.BL yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata UsahaNegara Bandar Lampung.

Putusan Nomor 449 K/TUN/2016Judex Facti di Tingkat Banding berpendapat dan berkesimpulan bahwapertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara BandarLampung tersebut telah tepat dan benar dan sesuai dengan hukum yangberlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dimaksud diambil alin menjadipertimbangan hukum Judex Facti dalam memeriksa dan memutus sengketaini di Tingkat Banding Putusan Pengadlan Tata Usaha Negara BandarLampung Nomor 25/G/2015/PTUN.BL tanggal 5 Januari 2016 Tersebut;4.

Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbanganpertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara BandarLampung dalam perkara Nomor 25/G/2015/PTUN.BL Tanggal 5 Januari2016 dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor61/B/2016/PT.TUN.MDN. tanggal 14 Juni 2016 yang mempertimbangkanbahwa keputusan Termohon Kasasi yang dijadikan objek gugatan a quotelah sesuai dengan peraturan perundangperundangan yang berlaku baiksegi prosedur, kewenangan dan subtansi penerbitan keputusan Termohonkasasi

YUKKAS (PENJUAL) dengan membuktikan terlebih dahulu kepemilikanTergugat atas objek sengketa namun dengan rekayasa dan tanpaHalaman 4 dari 26 halam@otusan NOMOR 73/PDT/2020/PT KDIdiketahui Penggugat kemudian pihak Tergugat melakukan gugatan kepadaBPN Kota Kendari (Turut Tergugat) melalui Pengadilan Tata Usaha NegaraKendari pada tahun 2015 untuk membatalkan SHM No. 00851 dan melaluiPutusan No. 25/G/2015/PTUN.Kdi tanggal 25 Februari 2016 telahmembatalkan SHM No. 00851 namun meskipun demikian sampai

SARNO tidak melakukan upaya hukum sehingga putusanberkekuatan hukum tetap hanya pada tingkat pertama;Bahwa Penggugat secara hukum sangat dirugikan karena tidak dilibatkannyaPenggugat sebagai pihak ketiga dalam perkara PTUN Kendari dalam perkaraNo. 25/G/2015/PTUN.Kdi menjadikan Pihak Penggugat tidak dapat melakukanupaya hukum apapun untuk membela kepentingannya pada perkara tersebutnamun demikian telah jelas putusan PTUN tersebut tidak menghilangkan hakPenggugat untuk melakukan gugatan atas kepemilikan

bahwa adapun menyangkut pokok perkara = akandipertimbangkan sebagai berikut di bawah ini ;Menimbang bahwa sebagaimana diketahui alas hak dalildalil gugatanPenggugat dalam surat gugatannya tertanggal 3 Juni 2020 yang terdaftar dalamRegister Nomor 58/Pdt.G/2020/PN Kdi, adalah menunjuk pada Sertifikat Hak MilikNo.00851/Wundudopi, surat ukur, 127/Wundudopi/2012 atas nama Penggugat(vide bukti P1);Menimbang bahwa sedangkan berdasarkan surat bukti bertanda T2 yaituputusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 25

/G/2015/PTUN.kKdi,tertanggal 25Pebruari 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap, telah ternyata Sertifikat HakMilik No.00851/Wundudopi, surat ukur, 127/Wundudopi/2012 (vide bukti P1) yangdijadikan alas hak atas gugatan tersebut diatas telah dinyatakan batal;Menimbang bahwa selanjutnya putusan PTUN No. 25/G/2015/PTUN.Kdi,tanggal 25 Pebruari 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap di atas, telahternyata sesuai bukti Surat T1 berupa Surat Keputusan Kantor Pertanahan KotaKendari No. 18/SK.74.71.100.VP

.02.03/II/2020, tanggal 17 Pebruari 2020, olehkepala BPN Kota Kendari jugatelah ditindak lanjuti dan dilaksanakan denganmenyatakan dalam suratnya bahwa Sertifikat Hak Milik No.00851/Wundudopi,surat ukur, 127/Wundudopi/2012 di atas dicabut dan dinyatakan batal ;Menimbang bahwa berdasarkan alasanalasan di atas maka berhubungSertifikat Hak Milik No.00851/Wundudopi yang menjadi dasar gugatan(Fundamentum Petendi) perkara aquo berdasarkan putusan Pengadilan TataUsaha Negara No. 25/G/2015/PTUN.kKdi, tertanggal

Serimba Raya Makmur, baru diketahui Penggugat padatanggal 02 Pebruari 2016 pada saat Tergugat ( Bupati Malinau ) melalui KuasaHukumnya mengajukan obyek sengketa sebagai bukti pertanda T83 dalam PerkaraNomor. 25/G/2015/PTUN.SMD dan salinan daftar bukti tersebut diserahkan kepadaPenggugat, dan dari daftar bukti itulah penggugat mengetahui nomor dan tanggalobyek sengketa, akan tetapi sampai sekarang ini obyek sengketa tersebut belumpernah diterima dari Tergugat;Bahwa gugatan PT.

Serimba Raya Makmur dalam perkara Nomor. 25/G/2015/PTUNHalaman 17 dari 54 Halaman, Putusan No. 19/G/2016/PTUNSMDSMD ), pada saat pelaksanaan persidangan Pemeriksaan Setempat di depan KantorKepala Desa Setulang tanggal 19 Pebruari 2016;Bahwa sampai dengan saat ini tidak satupun dari 9 ( Sembilan ) poin kewajbanPenggugat sebagaimana Surat Keputusan Bupati Malinau Nomor. 503/K.15/2011tanggal 10 Januari 2011 yang dilaksanakan oleh Penggugat, dengan demikiansecara terang dan nyata diperoleh faktafakta

/G/ 2015/PTUNSMD.

Bukti P9Fotocopy dari fotocopy daftar bukti Tergugat dalam perkaraNomor: 25/G/2015/PTUN. SMD;Fotocopy sesuai dengan aslinya Akta Pendirian Perseroan TerbatasPT.

/G/2015/PTUNSMD pada Persidangan tanggal 25 Nopember2015 );Fotocopy dari fotocopy salinan putusan Pengadila TUN SamarindaNomor. 25/G/2015/PTUNSMD tanggal 12 April2016;Foto copy sesuai dengan aslinya Sampul Surat dari DinasPerkebunan Kabupaten Malinau Nomor. 525/K.387/2012 yangdityukan kepada PT.

Bahwa dalam pertimbangan hukum putusan Tingkat Banding padahalaman 8 Putusan yang menjadikan dasar menguatkan PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 25/G/2015/PTUNBDGmenyatakan : Menimbang , bahwa setelah Majelis Hakim PengadilanTinggi Tata Usaha negara Jakarta memeriksa sengketa a quo secaraseksama mulai gugatan, berita acara pemeriksaan persiapan, beritaacara persidangan, surat surat bukti , saksi saksi yang diajukan olehpihak Penggugat/Pembanding dipersidangan dan salinan resmiPutusan

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No.25/G/2015/PTUNBDG tanggal 18 Juni 2015 yang dimohonkanBanding , memory banding dari Penggugat/Pembanding , kontramemory banding dari Tergugat Il Intervensi/Terbanding, ternyata tidakterdapat hal hal baru yang dapat dijadikan alasaan oleh Majelis HakimPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk membatalkanputusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha negara Bandungtersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraJakarta berpendapat bahwa

/G/2015/PTUNBDG tanggal 18 Juni 2015 yang dimohonkanBanding , memory banding dari Penggugat/Pembanding.

/G/2015/PTUNBDG tanggal 18 Juni 2015, harus dibatalkan.Bahwa Bahwa Putusan Pengadilan Tingkat Banding yang mengambil alihpertimbangan hukum Tingkat Pertama telah keliru dan terdapat kesalahanpenerapan hukum dalam menilai suatu Keputusan Tata Usaha Negaradalam menggunakan dasar hukum perhitungan daluarsa/liwat waktumemakai dasar Pemeriksaan Lapangan , hal ini disebabkan : Bahwa dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Bandung No. 25/G/2015/PTUNBDG tanggal 18 Juni 2015,pada halan

/G/2015/PTUNBDG tanggal 18 Juni 2015, harus dibatalkan.Ill.

BINA SAWIT ALAM MAKMUR, baru diketahuiPenggugat pada tanggal 02 Februari 2016, pada saat Tergugat (BupatiMalinau) melalui kuasa hukumnya mengajukan objek sengketa sebagaibukti tertanda T83 dalam Perkara Nomor : 25/G/2015/PTUN.SMD. dansalinan daftar bukti tersebut diserahkan kepada Penggugat, dan daridaftar bukti itulah Penggugat mengetahui Nomor dan tanggal objeksengketa, akan tetapi sampai sekarang ini objek sengketa tersebutsama sekali belum pernah diterima Penggugat;2.

berpendirian Pengadilan tidak berwenang mengadiliperkara ini, namun demikian seandainya Majelis Hakim berpendapat lain,dan memandang pengetahuan Penggugat dan/atau Kuasanya mengenaipencabutan izin usaha perkebunan tetap dianggap telah diterima olehPenggugat, atau tetap dianggap telah diumumkan oleh Tergugat, makagugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan tanggal 21 April 2016 jugatelah melebihi batas tenggang waktu yang ditentukan oleh undangundang.Bahwa benar pada persidangan Perkara TUN Nomor : 25

/G/2015/PTUNSMD tanggal 02 Februari 2016 Kuasa Tergugat atas perintah lisan dariKetua Majelis Hakim telah menyerahkan bukti surat berupa SuratKeputusan Bupati Malinau Nomor : 525.26/K.184/2013 tanggal 4 April 2013tentang Pencabutan Keputusan Bupati Malinau Nomor 525.26/K.55/2008tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Yang TerpaduDengan Industri Pengolahannya Kepada PT.

Penggugat pada hurufromawi Il halaman 3 dari Gugatan Penggugat yang menyatakan barudiketahuinya Objek Sengketa, yaitu Keputusan Bupati Malinau Nomor525.26/K.184/2013 tanggal 4 April 2013 tentang Pencabutan KeputusanBupati Malinau 525.26/K.55/2008 tentang Pemberian Izin UsahaPerkebunan Kelapa Sawit Terpadu dengan Industri Pengolahannya KepadaPT Bina Sawit Alam Makmur pada tanggal 2 Februari 2016, yaitu pada saatTergugat melalui kuasa hukumnya mengajukan Objek Sengketa sebagaibukti dalam Perkara Nomor 25

/G/2015/PTUN.SMD sangatlah tidak dapatdibenarkan dan tidak dapat diterima sebagai alasan yang logis.3.

atas nama Jhon Putra (Penggugat) telah dinyatakan bataloleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kendari dalam Putusan No.25/G/2015/PTUN.Kdi tanggal 25 Februari 2015 dan kini telah ditindaklanjutisecara prosedural oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Kendari dan kinitelah diajukan permohonan pembatalan Sertifikat Hak Milik No. 00851/Kel.Wundudopi, tanggal 28052013, Surat Ukur tanggal 17102021 No.127/Wundudopi/2012 luas 1.377 m? atas nama Jhon Putra;2.

Wundudopi atas namaPenggugat (Jhon Putra) karena telah dinyatakan batal oleh Pangadilan TataUsaha Negara Kendari, vide Putusan No. 25/G/2015/PTUN.Kdi tanggal 25Februari 2016 dan dalam proses pembatalan oleh Kepala KantorPertanahan Kota Kendari;5.

MajelisHakim yang mulia berpendapat lain, mohon Putusan yang seadiladilnya (Exaequo et bono).Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Surabaya telah memberikan putusan Nomor 25/G/2015/PHISby. tanggal 6 Juli 2015 yang amarnya sebagai berikut:DALAM PROVISI; Permohonan Provisi tidak dapat diterima;DALAM POKOK PERKARA; Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan

Kasasi adalah sah dan tanpa dapat uang pesangon;Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas menurutpendapat Mahkamah Agung amar putusan Pengadilan Negeri Surabaya harusdiperbaiki sepanjang mengenai uang pisah;Hal. 9 dari 11 hal.Put.Nomor 684 K/Pdt.SusPHI/2015Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makapermohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ROBERT IMMANUELMARPAUNG tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan PengadilanNegeri Surabaya Nomor 25

/G/2015/PHI.Sby. tanggal 6 Juli 2015 sehingga amarnyaseperti yang akan disebutkan di bawah ini :Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari PemohonKasasi ditolak, meskipun dengan perbaikan amar, maka Pemohon Kasasidihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini dibawah Rp150.000.000,00 maka biaya perkara dalam tingkat kasasi inidibebankan kepada Negara ;Memperhatikan, UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan

., sebagaimana putusan Nomor 25/G/2015/PTUNPLG tanggal 13 Januari 2015 dengan amar putusan tersebut di atas;Tergugat/Pemohon Kasasi tetap menyatakan bahwa PemberhentianTidak Dengan Hormat (PTDH) yang dilakukan oleh Tergugat/PemohonKasasi terhadap Penggugat/Termohon Kasasi sebagaimana dituangkandalam Keputusan Nomor Kep/38/II/2015 tanggal 11 Februari 2015dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telahmengindahkan asasasas umum pemerintahan yang baik, karenanyaputusan PTDH terhadap Penggugat

Bahwa Penggugat/Termohon Kasasi tidak pernah mengajukan ataumembuat laporan Keberatan atau komplain kepada Ankum atauAtasan Ankum sebelum mengajukan gugatan ke Peradilan TataUsaha Negara (PTUN), Tergugat mengetahui adanya Sidang PTUNdari Surat Panggilan Nomor 25/G/2015/PTUNPLG tanggal 28 Mei2015 tentang panggilan sidang gugatan PTUN terhadap KepalaHalaman 18 dari 32 halaman.

yang menjadi atensi dan prioritas pimpinanPolri dengan memberikan perintah dibentuknya satuan tugas ini sebagaiupaya Polri dalam melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat,lebih khusus lagi terhadap bahaya Narkoba dan di tahun 2015 ini adalahmerupakan Tahun Zero Narkoba yang berarti bahwa pemberantasanterhadap kejahatan Narkoba adalah harga mati.Mencermati alasan dan dasar hukum yang menjadi pertimbanganPutusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medansebagaimana Putusan Nomor 25

/G/2015/PTUNPLG tanggal 13 Januari2016 yang mengabulkan gugatan Penggugat/Termohon Kasasi adalahtidak tepat dan tidak benar, bertentangan dengan ketentuan Pasal 107A ayat (2) UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 karena:a.

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMedan sebagaimana Putusan Nomor 25/G/2015/PTUNPLGtanggal Januari 2015 yang mengabulkan GugatanPenggugat/Termohon Kasasi didasarkan atas alasan dan dasarhukum yang tidak tepat dan tidak benar, karena itu bertentangandengan ketentuan Pasal 107 A ayat (2) UndangUndang Nomor 51Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undangundang Nomor5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut

/G/2015/PTUN.Dps. tanggal 16 Februari 2016 dalam sangketa antaraPenggugat: Ida Bagus Putu Wesnawa, BA.

Wayan Mudarnatha, MM, lalu dibertanda P25;Surat Pemberitahuan putusan Banding tanggal 20 Juli 2016No.25/G/2015/PTUN.Dps. tentang pemberitahuan isi putusan Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Surabaya. tertanggal 21 Juni = 2016No.119/B/2016/PT.TUN.SBY, lalu diberi tanda P26;Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara SurabayaNo.119/B/2016/PT.TUN.SBY. tanggal 21 Juni 2016 antara: Ida Bagus PutusWesnawa, BA. Dkk.

/G/2015/PTUN.DPS tanggal 16 Pebruari 2016/asli ada pada tergugat II,lalu diberi tanda T.I10;Halaman 31 dari 52 Putusan Nomor 220/Pdt.G/2017/PN Gin11.

Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara DenpasarNo.25/G/2015/PTUN.DPS tanggal 16 pebruari 2016, lalu diberi tanda T.Il14;Halaman 32 dari 52 Putusan Nomor 220/Pdt.G/2017/PN Gin15.

Fotokopi salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara DenpasarNo.25/G/2015/PTUN.Dps tanggal 16 Pebruari 2016, lalu diberi tanda T.T38;39. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha SurabayaNo.119/B/2016/PT.TU.SBY tanggal 21 Juni 2016, lalu diberi tanda T.T39;40. Fotokopi Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas atas namayang menempati Ir.

BerkahSawit Lestari baru diketahui Penggugat pada tanggal 02 Februari 2016pada saat Tergugat (Bupati Malinau) melalui kuasa hukumnyamengajukan objek sengketa sebagai bukti tertanda T83 dalam perkaraNomor 25/G/2015/PTUN.SMD dan salinan daftar bukti tersebutdiserahkan kepada Penggugat, dan dari daftar bukti itulan Penggugatmengetahui nomor dan tanggal objek sengketa, akan tetapi sampaisekarang ini objek sengketa tersebut sama sekali belum pernah diterimaPenggugat dari Tergugat;Bahwa dengan demikian

tetap berpendirian pengadilan tidak berwenang mengadiliperkara ini, namun demikian seandainya Majelis Hakim berpendapat laindan memandang pengetahuan Penggugat dan/atau kuasanya mengenaipencabutan izin usaha perkebunan tetap dianggap telah diterima olehPenggugat atau tetap dianggap telah diumumkan oleh Tergugat, makagugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan tanggal 02 Mei 2016 telahmelebihi batas tenggang waktu yang ditentukan oleh undangundang;Bahwa benar pada persidangan perkara TUN Nomor 25

/G/2015/PTUNSMD tanggal 02 Februari 2016 kuasa Tergugat atas perintah lisan dariKetua Majelis Hakim telah menyerahkan bukti surat berupa SuratKeputusan Bupati Malinau Nomor 525.26/K.181/2013 tanggal 04 April 2013tentang pencabutan Keputusan Bupati Malinau Nomor 503/K.09/2011tentang pemberian izin usaha perkebunan kelapa sawit yang terpadudengan industri pengolahannya kepada PT.

SerimbaRaya Makmur, baru diketahui Penggugat pada tanggal 02 Februari2016 pada saat Tergugat ( Bupati Malinau ) melalui Kuasa Hukumnyamengajukan objek sengketa sebagai bukti pertanda T83 dalamPerkara Nomor 25/G/2015/PTUN.SMD dan salinan daftar buktitersebut diserahkan kepada Penggugat, dan dari daftar bukti itulahpenggugat mengetahui nomor dan tanggal objek sengketa, akantetapi sampai sekarang ini objek sengketa tersebut belum pernahditerima dari Tergugat;Halaman 2 dari 16 halaman.

Putusan Nomor 333 K/TUN/2017Diumumkan oleh Tergugat, maka gugatan Penggugat yang diajukan kePengadilan tanggal 02 Mei 2016 telah melebihi batas tenggang waktuyang ditentukan oleh undangundang;Bahwa benar pada persidangan perkara TUN Nomor: 25/G/2015/TUNSMD tanggal 02 Februari 2016 Kuasa Tergugat atas perintah lisan dariKetua Majelis Hakim telah menyerahkan bukti surat berupa SuratKeputusan Bupati Malinau Nomor 525.26/K.183/2013 tanggal 4 April 2013tentang Pencabutan Keputusan Bupati malinau Nomor

sengketa;Eksepsi Tergugat II: Gugatan Para Penggugat tidak jelas (kabur) karena salah menyebut luastotal objek sengketa;Eksepsi Turut Tergugat: Perbedaan data luas objek sengketa membuat gugatan Para Penggugatmenjadi kabur atau tidak jelas (obscuur libel); Sepatutnya Para Penggugat mengajukan gugatannya melalui PengadilanTata Usaha Negara Denpasar; Terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 920, 921, 922, 923, 924, pernahdigugat oleh Para Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasardengan Nomor Perkara 25

/G/2015/PTUN Dps., Kemudian Para Penggugatmengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabayadengan Nomor Perkara 119/B/2016/PTTUN SBY., yang dalam amarnyamenyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, yang diputuspada tanggal 21 Juni 2016, dan telah berkekuatan hukum tetap sejaktanggal 26 Oktober 2016;Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Gianyar telah menjatuhkanPutusan Nomor 220/Pdt.G/2017/PN Gin., tanggal 26 Juli 2018, dengan amarHalaman 4 dari 10 hal.

Putusan Nomor 76 K/TUN/2017Nomor 25/G/2015/PTUNPDG, yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan TataUsaha Negara Padang.

pengetahuan hakim;Bahwa pertimbangan Judex Facti tingkat Banding yang mengambilalin pertimbangan Judex Facti tingkat pertama yang menyatakanObjek Sengketa a quo cacat prosedural tidak berdasarkan alat buktiyang terungkap di persidangan (catatan: sengaja Pemohon Kasasitulis dengan huruf tebal), namun Judex Facti membuat suatukesimpulan, tanpa dasar alat bukti dan menjadikan fakta (hukum)tersebut seolaholah merupakan fakta (hukum) yang terungkap dipersidangan;Hal ini diperkuat oleh Putusan Nomor 25

/G/2015/PTUNPDG (vide:halaman 111 sampai dengan 119) maupun berita Berita AcaraSidang (BAS) tanggal 22 Maret 2016, juga tidak ada ditemukan Alatbukti yang menyinggung mengenai permasalahan Berita AcaraPemeriksaan terhadap Penggugat sebagaimana didalampertimbangannya;Uraian fakta dalam pertimbangan pada bagian tersebut di atas,sangat tidak jelas darimana sumbernya.

Putusan Nomor 76 K/TUN/2017dari 143 Putusan Perkara Nomor 25/G/2015/PTUNPDG tanggal 31Mei 2016), sebagaimana alat bukti yang telah Tergugat ajukan:Berdasarkan uraian di atas, nampak jelas bahwa Judex Facti tidakmenerapkan ketentuan Pasal 107 dikaitkan dengan ketentuan Pasal100 ayat (1) UU Peratun.b.

Bilamana tidak dipenuhi, maka gugatan tersebutoleh Pengadilan atau Mahkamah Agung akan memberikan Putusanyang amarnya: Gugatan tidak dapat diterima.Sesuai dengan tertib hukum acara, Pemohon Kasasi memintaGugatan dengan Nomor 25/G/2015/PTUNPDG tidak dapatditerima, sebagaimana Yurisprudensi MARI dan Pasal 62 ayat (1)huruf c UU Peratun di atas.Halaman 36 dari 49 halaman. Putusan Nomor 76 K/TUN/2017c.

. :25/G/2015/P TUNMDN tanggal 7 Juli 2015 antara Drs.Ahmad Fuad Lubis, M.Si. melawan Kepala KejaksaanTinggi Sumatera Utara.

tepat karena bertentangan dengan hukum acara bahwa prosesdismissal itu merupakan kewenangan ketua (vide Pasal 62 UU Peratun)tanoa menyentuh pokok perkara dan jika pokok perkara telah diperiksaberarti perkara dimaksud telah lolos dismissal dan diperiksa oleh MajelisHakim yang telah ditunjuk oleh ketua Pengadilan tata Usaha Negara danperkara nomor 200/G/2016/PTUN.JKT bukan perkara permohonansebagaimana dimaksud Pasal 21 UUAP;Menimbang bahwa mengenai Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Medan Nomor. 25

/G/2015/PTUN.MDN tanggal 7 Juli 2015 bahwaperkara tersebut adalah perkara permohonan dan tidak similia similibusdengan perkara ini Sehingga bukti P. 3 aquoharuslah dikesampingkan ;Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangantersebut diatas, oleh karena penerbitan obyek sengketa dalam perkaranomor 200/G/2016/PTUN.Jkt diterbitkan mendasarkan pada KUHAP atauUU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan tindakpidana pencucian uang (TPPU) dan permintaan istansi lain (KEPOLISIANRl),

BuktiP.8: Foto Copy Salinan Resmi Penetapan Pengadilan Tata UsahaNegara Makassar, Nomor : 25/G/2015/PTUN.Mks, tanggal 27 Mei 2015 ;9.

Marthina Baka dan Salinan resmi PenetapanPerkara Nomor : 25/G/2015/PTUN.Mks, menurut Majelis Hakim bahwa bukti tersebuthanya menerangkan bahwa Tergugat pernah mengajukan gugatan ke PTUN akantetapi Tergugat melalui Kuasa WHukumnya telah mengajukan permohonanPencabutan gugatan sehingga terhadap gugatan dan penetapan tersebut tidak adamengenai obyek sengketa sehingga terhadap bukti tersebut patut untuk dikesampingkan ;Menimbang, bahwa terhadap bukti tertanda P.9 dan bukti tertanda T.3berupa Surat Izin

Putusan Nomor 07 K/TUN/2017tanggal 13 September 2016, sebagaimana ternyata dari Akta PermohonanKasasi Nomor 25/G/2015/PTUN.ABN yang dibuat oleh Wakil PaniteraPengadilan Tata Usaha Negara Ambon.

Saksi Para Termohon Banding/ Para Penggugat yang bernama Wayan Indan dalam Putusan Judex Factie Tingkat Pertamahalaman 46sangat berbeda dan merugikan pemohon bandingKarena :1.Mohon yang mulia memeriksa dan membandingkanketerangan saksi yang terungkap di PTUN Denpasar denganPerkara Nomor : 25/G/2015/PTUN.Dps. halaman 46 yangsebagai bukti surat dalam perkara ini dengan Putusan JudexFactie Tingkat Pertama atau Pengadilan Negeri GianyarPerkara Perdata Nomor 220/Pdt.G/2017/PN.GIN padahalaman 46, yang

Wayan Mudarnatha, MM.Karena seluruh sertifikat yang ada diatas sudah pernah diuji diPengadilan Tata Usaha Negara Denpasar dengan Nomor PerkaraNomor : 25/G/2015/PTUN.Dps.dan Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegera Surabaya Dengan Nomor Perkara 119 /B /2016 /PT .TUN. SBY serta telah mempunyai kekuatan hukum Tetapsehingga sertifikat tersebut diatas tetap mempunyai kekutanhukum;. Bahwa sesuai dalam Pasal 164 Het Herzien Inlandsch Reglement(HIR) jo.

Pengadilan Negeri tidak berlanjutapabila terbentur pada prejudicieel geshil yang seharusnya ditempuh :Menunda sidang sampai Hakim Perdata menentukan siapa yang berhakatas tanah tersebut, dengan memberi waktu tertentu kepada Terdakwauntuk mengajukan Gugatan Perdata ;Bahwa Terdakwa tidak sependapat dan keberatan dengan alasan yuridisatas putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbanganhukumnya bahwa seolaholan SHGB No. 15/Bojong Koneng a/n PT.Sentul City, Tok, dapat ditafsirkan dalam perkara No. 25

/G/2015.PTUNHalaman 31 dari 35, putusan Nomor 102/Pid /2016/PT.

Kdi,tanggal 16 Juli 2018 :MENETAPKAN:1) Mewajibkan kepada Termohon eksekusi (dahulu Tergugat) dalam halini Bupati Konawe Selatan untuk melaksanakan isi Putusan PengadilanTata Usaha Negara Kendari No. 25/G/2015/PTUN.KDI tanggal 28Oktober 2015 Jo.