Ditemukan 280 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 03-05-2018 — Upload : 02-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 893/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 3 Mei 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT SOE MAKMUR RESOURCES
2411 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 13 tanggal 05 Desember 2013 Masa PajakSeptember 2010, sebesar Rp333.000.000,00 menjadi Rp0,00 (Nol Rupiah)atau "NIHIL";Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 9 Desember 2014;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.68941/PP/M.XIIIA/16/2016, tanggal 2 maret 2016, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP607/WPJ.31
    /2014 tanggal25 Juni 2014, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2010Nomor 00019/207/10/922/13 tanggal 05 Desember 2013, atas nama: PTSoe Makmur Resources, NPWP 21.050.669.7922.001, Alamat: JI.
    Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor: KEP607/WPJ.31/2014 tanggal 25 Juni 2014, tentangkeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2010Nomor 00019/207/10/922/13 tanggal 05 Desember 2013, atasnama: PT Soe Makmur Resources, NPWP 21.050.669.7922.001,adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.3.
    PeninjauanKembali pada tanggal 19 Mei 2017, yang pada intinya putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP607/WP4J.31
    /2014 tanggal 25 Juni 2014, mengenaikeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakHalaman 4 dari 8 halaman.
Register : 02-01-2018 — Putus : 19-02-2018 — Upload : 09-05-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 159 B/PK/PJK/2018
Tanggal 19 Februari 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SOE MAKMUR RESOURCES;
2412 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Rupiah) atau "Nihil";Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 8 Desember 2014;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.68938/PP/M.XIIIA/16/2016, tanggal 2 Maret 2016, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut: Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP669/WPJ.31/2014, tanggal 10 Juli2014, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan
    Menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP669/WPJ.31/2014, tanggal 10 Juli 2014, tentangKeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2010Nomor 00016/207/10/922/13, tanggal 05 Desember 2013, atasnama: PT Soe Makmur Resources, NPWP21.050.669.7922.001, Alamat: JI.
    Putusan Nomor 159 B/PK/Pjk/2018Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP669/WP4J.31/2014 tanggal 10 Juli 2014 mengenaikeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2010
Register : 22-03-2018 — Putus : 16-05-2018 — Upload : 04-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 885 B/PK/PJK/2018
Tanggal 16 Mei 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SOE MAKMUR RESOURCES;
2813 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 922/13 tanggal 05 Desember 2013Masa Pajak Mei 2011, sebesar Ro123.432.000,00 menjadi Rp0,00 (NolRupiah) atau "NIHIL";Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 1 Desember 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.68925/PP/M.XIIIA/16/2016, tanggal 2 Maret 2016, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP1286/WPJ.31
    /2014 tanggal 31Desember 2014 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2011Nomor 00057/207/11/922/13 tanggal 05 Desember 2013, atas nama: PTSoe Makmur Resources, NPWP 21.050.669.7922.001, Alamat: JI.
    Menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP1286/WPJ.31/2014 tanggal 31 Desember 2014 tentangKeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2011 Nomor00057/207/11/922/13 tanggal 05 Desember 2013, atas nama: PTSoe Makmur Resources, NPWP 21.050.669.7922.001, Alamat:JI.
    Memori PeninjauanKembali pada tanggal 19 Mei 2017 yang pada intinya putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP1286/WPJ.31
    /2014 tanggal 31 Desember 2014,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2011 Nomor:00057/207/11/922/13 tanggal 5 Desember 2013, atas nama PemohonBanding, NPWP: 21.050.669.7922.001, sehingga pajak yang masih harusHalaman 4 dari 8 halaman.
Putus : 14-02-2019 — Upload : 18-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 130/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 14 Februari 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT SOE MAKMUR RESOURCES
2715 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 13 tanggal 5 Desember 2013 MasaPajak Desember 2010, sebesar Rp144.300.000,00 menjadi Rp0,00 (NolRupiah) atau "Nihil":Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 10 Desember 2014:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.68944/PP/M.XIIIA/16/2016, tanggal 2 Maret 2016, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP627/WPJ.31
    /2014 tanggal26 Juni 2014 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2010Nomor 00022/207/10/922/13 tanggal 5 Desember 2013, atas nama PT SoeMakmur Resources, NPWP 21.050.669.7922.001, Alamat Jalan RayaNikiNiki, RT 016, RW 008, Supul, Amanuban Barat, Timor Tengah Selatan,Nusa Tenggara Timur, sehingga perhitungan pajaknya menjadi:Dasar Pengenaan Pajak: Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp0O,00Perhitungan PPN kurang
    Menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP627/WPJ.31/2014 tanggal 26 Juni 2014 tentang KeberatanHalaman 3 dari 8 halaman.
    PeninjauanKembali pada tanggal 19 Mei 2017, yang pada intinya putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa alasanalasan permohonan Pemohon PeninjauanKembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yangmenyatakan mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP627/WPJ.31
    /2014 tanggal 26 Juni 2014,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2010Nomor 00022/207/10/922/13 tanggal 5 Desember 2013, atas namaPemohon Banding, NPWP 21.050.669.7922.001, sehingga pajak yangmasih harus dibayar menjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar denganpertimbangan :a.
Register : 22-03-2018 — Putus : 03-05-2018 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 894 B/PK/PJK/2018
Tanggal 3 Mei 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SOE MAKMUR RESOURCES;
2113 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Rupiah) atau"nihil";Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 9 Desember 2014;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.68942/PP/M.XIIIA/16/2016, tanggal 2 Maret 2016, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP618/WPJ.31/2014 tanggal 25 Juni 2014 tentangKeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan
    Menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP618/WPJ.31/2014 tanggal 25 Juni 2014 tentang Keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2010 Nomor00020/207/10/922/13 tanggal 05 Desember 2013, atas nama: PTSoe Makmur Resources, NPWP 21.050.669.7922.001, Alamat: JI.Raya NikiNiki RT 016 RW 008, Supul, Amanuban Barat, TimorTengah Selatan, Nusa Tenggara Timur, adalah telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakanyang
    Putusan Nomor 894 B/PK/Pjk/2018Terbanding Nomor KEP618/WPJ.31/2014 tanggal 25 Juni 2014, mengenaikeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2010 Nomor00020/207/10/922/13 tanggal 5 Desember 2013, atas nama PemohonBanding, NPWP 21.050.669.7922.001, sehingga pajak yang masih harusdibayar menjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo
Putus : 03-05-2018 — Upload : 28-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 886 B/PK/PJK/2018
Tanggal 3 Mei 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SOE MAKMUR RESOURCES
2710 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 922/13 tanggal 05 Desember 2013Masa Pajak Juni 2011, sebesar Rp937.728.000,00 menjadi Rp0O,00 (NolRupiah) atau "NIHIL";Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 1 Desember 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.68926/PP/M.XIIIA/16/2016, tanggal 2 Maret 2016, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1287/WPJ.31
    /2014 tanggal31 Desember 2014 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2011Nomor 00058/207/11/922/13 tanggal 05 Desember 2013, atas nama: PTSoe Makmur Resources, NPWP 21.050.669.7922.001, Alamat: JI.
    Menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP1287/WPJ.31/2014 tanggal 31 Desember 2014 tentangKeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2011Nomor 00058/207/11/922/13 tanggal 05 Desember 2013, atasnama: PT Soe Makmur Resources, NPWP 21.050.669.7922.001,Alamat: Jl.
    Memori PeninjauanKembali pada tanggal 19 Mei 2017 yang pada intinya putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP1287/WPJ.31
    /2014 tanggal 31 Desember 2014,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2011 Nomor:00058/207/11/922/13 tanggal 05 Desember 2013, atas nama PemohonBanding, NPWP: 21.050.669.7922.001, sehingga pajak yang masih harusdibayar menjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:Halaman 4 dari 8 halaman.
Putus : 14-12-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1509/B/PK/PJK/2016
Tanggal 14 Desember 2016 — TATY SUKMAWATY (UD. TUGU MAS) VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
3719 Berkekuatan Hukum Tetap
  • /2014, 10 Februari 2014Tentang : Keberatan Wajib Pajak atas SKPKB PPNJenis Penetapan : PPNHalaman 1 dari 18 halaman.
    Putusan Nomor 1509/B/PK/PJK/2016 Bahwa KEP117/WPJ.31/2014 tanggal 10 Februari 2014 yang Pemohon Bandingterima tanggal memutuskan:a. Menolak keberatan Pemohon Banding.b. Mempertahankan jumlah pajak yang masih harus dibayar dengan perinciansebagai berikut: ; Ditambah/ MenjadiUraian Rp. Semula Rp. , ,(Dikurangi) Rp. (Rp.)a. PPN kurang/ (lebih) Bayar 197.328.714 197.328.714b. Sanksi Bunga 80.462.045 80.462.045c. Sanksi Kenaikan 29.699.453 29.699.453d.
    KetuaPengadilan Pajak dapat mempertimbangkannya;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put62711/PP/M.VA/16/2015 tanggal 30 Juli 2015 yang telah berkekuatan hukumtetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP117/WPJ.31/2014 tanggal 10 Februari2014 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2009 Nomor:00032/207/09/913/12 tanggal 29
    /2014 Tolak 30/07/2015 Put.62715/PP/M.VA/16/2015 Tolak 555.550.116 Halaman 14 dari 18 halaman.
    /2014 tanggal 10 Februari2014, mengenai Keberatan Atas SKPKB Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak Maret 2009, atas nama: Taty Sukmawaty(UD.
Register : 21-06-2021 — Putus : 08-07-2021 — Upload : 08-07-2021
Putusan PTA SEMARANG Nomor 235/Pdt.G/2021/PTA.Smg
Tanggal 8 Juli 2021 — Pembanding/Penggugat I : Puji Hastuti, Bsc
Terbanding/Tergugat I : PT. Bank Mega Syariah Pusat Jakarta
Terbanding/Tergugat II : Kantor Notaris dan PPAT Nany Pudjianti Suwigjo, SH
Terbanding/Tergugat III : Menteri Keuangan Negara Republik Indonesia Cq Departemen Keuangan Republik Indonesia
Terbanding/Tergugat IV : Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Pusat Jakarta
Terbanding/Tergugat V : Joko Setia Adji
Terbanding/Tergugat VI : Utami Dian Suryandari
Terbanding/Turut Tergugat : OTORITAS JASA KEUANGAN OJK SOLO
Turut Terbanding/Penggugat II : Drs. Sigit Premono
175103
  • Menyatakan menurut hukum Risalah Lelang No. 31/2014 tanggal24 Juni 2015 haruslah dinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyalkekuatan hukum mengikat terhadap :a.
    /2014 tanggal 24 Juni 2014, TergugatKonvensi Ill mengeluarkan Risalah Lelang Nomor 31/2014 tanggal 9Januari 2014 sebagai hasil dari pelaksanaan lelang atas permohonanPT.
    /2014 tanggal O9 Januari 2014 yangditerbitkan KPKNL Surakarta (ic.
    Sehingga RisalahLelang Nomor 31/2014 tanggal 9 Januari 2014 adalah sah menuruthukum.
    , terletak di Desa/Kelurahan Jaten, KecamatanJuwiring, Kabupaten Klaten dengan batasbatas tersebut diatas (vide :Dalam Rekonvensi Nomor 2 / Obyek Sengketa) berdasarkan RisalahLelang Nomor: 31/2014 tanggal 09 Januari 2014 adalah sah danberkekuatan hukum ;3.
Putus : 10-10-2019 — Upload : 20-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 53 PK/Pid/2019
Tanggal 10 Oktober 2019 — MUNESH KUMAR
12578 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Maju Jaya nomor rekening0153260009 di Bank BCA Solo tanggal 30 Desember 2014 (asli) ;1 (satu) bendel foto copy Akta Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 18Maret 2016 nomor 1925/L/III/2016 oleh Notaris THOMAS SANTOSOWIDJAYA GUNAWAN ;1 (satu) bendel foto copy Akta Jual Beli Nomor 31/2014 tanggal 11Maret 2014 oleh Notaris RETNO WULAN SRIWIDIATI, S.H.
    Maju Jaya nomorrekening 0153260009 di Bank BCA Solo tanggal 30 Desember 2014(asll) ;f. 1 (satu) bendel foto copy Akta Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 18Maret 2016 nomor 1925/L/III/2016 oleh Notaris THOMAS SANTOSOWIDJAYA GUNAWAN ;g. 1 (satu) bendel foto copy Akta Jual Beli Nomor 31/2014 tanggal 11Maret 2014 oleh Notaris RETNO WULAN SRIWIDIATI, S.H. ;Dikembalikan kepada saksi PREM NARAYANA ;6.
    Maju Jaya nomorrekening 0153260009 di Bank BCA Solo tanggal 30 Desember 2014(asll) ;6. 1 (satu) bendel foto copy Akta Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 18Maret 2016 nomor 1925/L/III/2016 oleh Notaris THOMAS SANTOSOWIDJAYA GUNAWAN ;7. 1 (satu) bendel foto copy Akta Jual Beli Nomor 31/2014 tanggal 11Maret 2014 oleh Notaris RETNO WULAN SRIWIDIATI, S.H. ;Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 53 PK/Pid/2019Dikembalikan kepada saksi PREM NARAYANA ;6.
Putus : 03-05-2018 — Upload : 02-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 890/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 3 Mei 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT SOE MAKMUR RESOURCES
2311 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 922/13 tanggal 05 Desember 2013 Masa PajakAgustus 2012, sebesar Rp592.020.000,00 menjadi RpO0,00 (Nol Rupiah)atau "NIHIL":Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 4 Maret 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.68933/PP/M.XIIIA/16/2016, tanggal 2 Maret 2016, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP972/WPJ.31
    /2014 tanggal31 Oktober 2014 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2012Nomor 00005/207/12/922/13 tanggal 05 Desember 2013, atas nama: PTSoe Makmur Resources, NPWP 21.050.669.7922.001, Alamat: JI.
    Menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP972/WPJ.31/2014 tanggal 31 Oktober 2014 tentangKeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2012Nomor 00005/207/12/922/13 tanggal 05 Desember 2013, atasnama: PT Soe Makmur Resources, NPWP 21.050.669.7922.001,Alamat: Jl.
    Memori PeninjauanKembali pada tanggal 19 Mei 2017, yang pada intinya putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP972/WPJ.31
    /2014 tanggal 31 Oktober 2014,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2012Nomor: 00005/207/12/922/13 tanggal 05 Desember 2013, atas namaPemohon Banding, NPWP: 21.050.669.7922.001, sehingga pajak yangmasih harus dibayar menjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar denganpertimbangan:Halaman 4 dari 8 halaman.
Putus : 03-05-2018 — Upload : 02-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 892/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 3 Mei 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT SOE MAKMUR RESOURCES
2511 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 922/13 tanggal 05 Desember 2013 Masa Pajak Juni2010, sebesar Rp386.280.000,00 menjadi RpO,00 (Nol Rupiah) atau "NIHIL";Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 08 Desember 2014;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT68939/PP/M.XIIIA/16/2016, tanggal 2 Maret 2016 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP670/WPJ.31
    /2014 tanggal10 Juli 2014 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2010 Nomor00017/207/10/922/13 tanggal 05 Desember 2013, atas nama: PT SoeMakmur Resources, NPWP 21.050.669.7922.001, Alamat: JI.
    Menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP617/WPJ.31/2014 tanggal 25 Juni 2014 tentang Keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2010 Nomor00018/207/10/922/13 tanggal 05 Desember 2013, atas nama: PTSoe Makmur Resources, NPWP 21.050.669.7922.001, Alamat:JI.
    Memori PeninjauanKembali pada tanggal 19 Mei 2017 yang pada intinya putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP670/WPJ.31
    /2014 tanggal 10 Juli 2014, mengenaikeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2010 Nomor:Halaman 4 dari 8 halaman.
Putus : 02-04-2020 — Upload : 27-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1098/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 2 April 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT SARANA LOMBOK UTAMA
12028 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 13 (2) KUP 174.000.387 120.387 173.880.000Jumlah PPh Masih Harus Dibayar 536.501 .194 371.193 536.130.000) Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 25 Agustus 2014;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.079993.12/2008/PP/M.VA Tahun 2019, tanggal 18 Maret 2019 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP242/WPJ.31
    /2014 tanggal 13 Maret2014 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Desember 2008 Nomor:00019/203/08/915/12 tanggal 28 Desember 2012 atas Nama PT SaranaLombok Utama, NPWP 02.231.749.9915.000, beralamat di KomplekPelabuhan Lembar, Lombok Barat, alamat korespondensi GedungWirausaha Lt.5, Jalan HR.
    Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP242/WPJ.31/2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang KeberatanWajid Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakHalaman 3 dari 8 halaman.
    Putusan Nomor 1098/B/PK/Pjk/2020mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP242/WPJ.31/2014 tanggal 13 Maret 2014 mengenaiKeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPenghasilan Pasal 23 Masa Pajak Desember 2008 Nomor00019/203/08/915/12 tanggal 28 Desember 2012, atas nama PemohonBanding, NPWP 02.231.749.9915.000; sehingga pajak yang masih harusdibayar menjadi Rp371.194,00, adalah sudah tepat dan benar denganpertimbangan:a.
Putus : 19-03-2020 — Upload : 26-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 929 B/PK/PJK/2020
Tanggal 19 Maret 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SARANA LOMBOK UTAMA;
13123 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 0 0Sanksi Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 26.059.137 0 26.059.137Jumlah PPN YMH Dibayar 80.349.005 0 80.349.005 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 25 Agustus 2014;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT 079996.16/2008/PP/M.VA Tahun 2019, tanggal 18 Maret 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP244/WPJ.31
    /2014 tanggal 13 Maret2014 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2008Nomor: 00003/207/08/915/12 tanggal 28 Desember 2012 atas Nama: PT.NPWP: 02.231.749.9915.000, beralamat diPelabuhan Lembar, Persiapan Lembar Tapen, Gerung, Lombok Barat,Sarana Lombok Utama,alamat korespondensi: Gedung Wirausaha Lt.5, JI.
    Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor: KEP244/WPJ.31/2014 tanggal 13 Maret 2014 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober2008 Nomor: 00003/207/08/915/12 tanggal 28 Desember 2012,atas nama: PT Sarana Lombok Utama, NPWP: 02.231.749.9915.000, beralamat di Pelabuhan Lembar, Persiapan LembarTapen, Gerung, Lombok Barat, alamat korespondensi: GedungWirausaha Lt.5, JI. HR.
    Memori PeninjauanKembali pada tanggal 4 September 2019 yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP244/WPJ.31
    /2014 tanggal 13 Maret 2014 mengenaikeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2008 Nomor:00003/207/08/915/12 tanggal 28 Desember 2012, atas nama PemohonBanding, NPWP : 02.231.749.9915.000; sehingga pajak yang masih harusdibayar menjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.
Register : 18-09-2017 — Putus : 26-10-2017 — Upload : 15-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 472 K/TUN/2017
Tanggal 26 Oktober 2017 — SITI KHOMASIYATUN VS I. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI DKI JAKARTA., II. PT. CITRA ABADI MANDIRI;
10567 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Penggugat merasa keberatan terhadap terbitnya Surat KeputusanKepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi DKI JakartaNomor 34/HGB/BPN.31/2014 tanggal 04082014 tentang Pemberian HakGuna Bangunan atas sebidang tanah seluas 46.664 m?
    /2014 tanggal 04082014 tentang Pemberian Hak GunaBangunan atas sebidang tanah seluas 46.664 m?
    Bahwa yang menjadi obyek gugatan adalah Surat Keputusan KepalaKantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi DKI JakartaNomor 34/HGB/BPN.31/2014 tentang Pemberian Hak Guna Bangunanatas sebidang tanah seluas 46.664 m?
    Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Surat Keputusan KepalaKantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi DKI JakartaNomor 34/HGB/BPN.31/2014 tentang Pemberian Hak Guna Bangunanatas sebidang tanah seluas 46.664 m?, terletak di Kelurahan RawaHalaman 27 dari 48 Halaman.
    /2014 tanggal 04Halaman 28 dari 48 Halaman.
Putus : 16-04-2020 — Upload : 26-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 856 B/PK/PJK/2020
Tanggal 16 April 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SARANA LOMBOK UTAMA ;
11623 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP245/WPJ.31/2014, tanggal 13 Maret 2014, tentang Keberatan WajibHalaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 856/B/PK/Pjk/2020Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PertambahanNilai Barang dan dJasaMasaPajakJuli 2008Nomor00002/207/08/915/12, tanggal 28 Desember 2012, dengan perhitungansebagai berikut: Keterangan i a) ing Banding RD.
    0 0Sanksi Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 45.731.469 0) 45.731.469Jumlah PPN YMH Dibayar 91.462.938) 0 91.462.938 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 25 Agustus 2014;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT079995.16/2008/PP/M.VA Tahun 2019, tanggal 18 Maret 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP245/WPJ.31
    /2014, tanggal13 Maret 2014, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli2008 Nomor 00002/207/08/915/12, tanggal 28 Desember 2012, atas NamaPT Sarana Lombok Utama, NPWP 02.231.749.9915.000, beralamat diPelabuhan Lembar, Persiapan Lembar Tapen, Gerung, Lombok Barat,alamat korespondensi Gedung Wirausaha Lantai 5, Jalan HR.
    peninjauankembali pada tanggal 4 September 2019, yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP245/WPJ.31
    /2014, tanggal 13 Maret 2014,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2008 Nomor00002/207/08/915/12, tanggal 28 Desember 2012, atas nama PemohonBanding, NPWP 02.231.749.9915.000; sehingga pajak yang masih harusdibayar menjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.
Register : 20-05-2016 — Putus : 22-11-2016 — Upload : 01-02-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 114/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 22 Nopember 2016 — SITI KHOMASIYATUN;1. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, 2. PT. CITRA ABADI MANDIRI
204623
  • Bahwa yang menjadi obyek gugatan adalah Surat Keputusan KepalaKantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi DKI Jakarta No.34/HGB/BPN.31/2014 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atassebidang tanah seluas 46.664 M?
    Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada halaman 5angka 2 yang menyatakan Penggugat mengetahui perihal penerbitanSurat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan NasionalPropinsi DKI Jakarta No. 34/HGB/BPN. 31/2014 tanggal 04082014 danSurat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan NasionalPropinsi DKI Jakarta No. 35/HGB/BPN.31/2014 tanggal 04082014,karena sebagaimana dalil Penggugat halaman 5 angka 2 berdasarkanadanya Surat yang ditujukan kepada Jhonson Sianturi, SH tgl.
    /2014 tanggal 04082014 dan Surat KeputusanKepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi DKI JakartaNo. 35/HGB/BPN. 31/2014 tanggal 04082014 sudah diketahui olehPenggugat sejak lama;f.
    Nasional Propinsi DKI Jakarta No.Halaman 82 dari 126 halaman Putusan Nomor : 114/G/2016/PTUNJKT.35/HGB/BPN.31/2014 tanggal 04082014 tentang Pemberian Hak GunaBangunan atas sebidang tanah seluas 60.722 M?
    /2014 tanggal 4 #.Agustus 2014 dan No.35/HGB/BPN.31/2014 tanggal 4 Agustus 2014;Bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan dirinya sebagai Pemilik atasbidang tanah dimaksud, sehingga gugatan Penggugat merupakansengketa kepemilikan.
Putus : 14-12-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1510/B/PK/PJK/2016
Tanggal 14 Desember 2016 — TATY SUKMAWATY (UD. TUGU MAS) VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
257 Berkekuatan Hukum Tetap
  • /2014, 10 Februari 2014Tentang : Keberatan Wajib Pajak atas SKPKB PPNJenis Penetapan : PPNHalaman 1 dari 19 halaman.
    Putusan Nomor 1510/B/PK/PJK/2016 Bahwa KEP118/WPJ.31/2014 tanggal 10 Februari 2014 yang Pemohon Bandingterima tanggal memutuskan:a. Menolak keberatan Pemohon Banding.b. Mempertahankan jumlah pajak yang masih harus dibayar dengan perinciansebagai berikut: Uraian Rp. Semula Rp. Ditambah/ (Dikurangi) Rp. Menjadi (Rp.)a. PPN kurang/ (lebih) Bayar 250.933.102 250.933.102b. Sanksi Bunga 89.047.200 89.047.200c. Sanksi Kenaikan 65.418.089 65.418.089d.
    KetuaPengadilan Pajak dapat mempertimbangkannya;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put62712/PP/M.VA/16/2015 tanggal 30 Juli 2015 yang telah berkekuatan hukumtetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor : KEP118/WPJ.31/2014 tanggal 10 Februari2014 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2009 Nomor:00033/207/09/913/12 tanggal
    /2014 tanggal 10 Februari 2014,mengenai Keberatan Atas SKPKB Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Masa Pajak April 2009, atas nama: Taty Sukmawaty (UDTugu Mas), NPWP 04.016.380.0913.000, tidak memperhatikanyuridis formal atau mengabaikan fakta yang terungkap dan yangdiungkapkan dalam persidangan, sehingga menghasilkan Putusanyang tidak berkeadilan dan tidak sesuai dengan peraturan Perpajakanyang berlaku di Indonesia.ll.
    /2014 tanggal 10 Februari2014, mengenai Keberatan Atas SKPKB Pajak Pertambahan NilaiHalaman 16 dari 19 halaman.
Putus : 17-07-2018 — Upload : 29-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 376 K/PID/2018
Tanggal 17 Juli 2018 — MUNESH KUMAR ;
10886 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Maju Jaya nomorrekening 0153260009 di Bank BCA Solo tanggal 30 Desember 2014(asli) ;1 (satu) bendel foto copy Akta Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 18Maret 2016 nomor 1925/L/III/2016 oleh Notaris THOMAS SANTOSOWIDJAYA GUNAWAN ;1 (satu) bendel foto copy Akta Jual Beli Nomor 31/2014 tanggal 11Maret 2014 oleh Notaris RETNO WULAN SRIWIDIATI, S.H.
    Nomor 376 K/PID/2018g. 1 (satu) bendel foto copy Akta Jual Beli Nomor 31/2014 tanggal 11Maret 2014 oleh Notaris RETNO WULAN SRIWIDIATI, S.H. ;Dikembalikan kepada saksi PREM NARAYANA ;6. Membebankan biaya perkara kepada Negara ;Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor1.KS/Akta.Pid/2018/PN.Yyk. juncto Nomor 324/Pid.B/2017/PN. Yyk. yangdibuat oleh Plh.
    Maju Jayanomor rekening 0153260009 di Bank BCA Solo tanggal 30Desember 2014 (asli) ;1 (satu) bendel foto copy Akta Perjanjian Sewa Menyewa tanggal18 Maret 2016 nomor 1925/L/III/2016 oleh Notaris THOMASSANTOSO WIDJAYA GUNAWAN ;1 (satu) bendel foto copy Akta Jual Beli Nomor 31/2014 tanggal 11Maret 2014 oleh Notaris RETNO WULAN SRIWIDIATI, S.H. ;Dikembalikan kepada saksi PREM NARAYANA ;Hal. 8 dari 9 hal. Put. Nomor 376 K/PID/20186.
Register : 02-08-2016 — Putus : 06-12-2016 — Upload : 03-12-2019
Putusan PA DOMPU Nomor 497/Pdt.G/2016/PA.Dp
Tanggal 6 Desember 2016 — Penggugat melawan Tergugat
116
  • Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang pernikahannya telahdilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2005 di Kelurahan Dorotangga dantelah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, KabupatenDompu, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah nomorKk.19.05.1/PW.01/31/2014 tertanggal 02 April 2014 yang dikeluarkan olehPegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompusesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah nomorKk.19.05.1/PW.01/31/2014 tertanggal 02 April 2014 yang dikeluarkan olehPegawai
Register : 08-09-2014 — Putus : 13-10-2014 — Upload : 09-12-2014
Putusan PA SRAGEN Nomor 1735/Pdt.G/2014/PA.Sr
Tanggal 13 Oktober 2014 — PENGGUGAT-TERGUGAT
331
  • Bahwa antara penggugat dengan tergugat pada tanggal 09 Agustus 1982, telahmelangsungkan perkawinan dan tercatat Kantor Urusan Agama KUAKecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen, dengan Duplikat KutipanAkta Nikah Akta Nikah, Nomor : KK.14.14/Pw.01//31/2014, dengan statuspenggugat perawan dalam usia ... tahun dan tergugat jejaka dalam usia ...tahun.Bahwa sesudah akad nikah tergugat mengucapkan dan menandatangani janjitaliktalak, yang bunyinya seperti tertera dalam buku nikah ;Bahwa setelah melangsungkan
    Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan AgamaKecamatan Sambungmacan Nomor KK.14.14/Pw.01/31/2014 tanggal 03September 2014, (P.2);B. Bukti sakstsaksi :1.
    Tergugat, sesuaidengan pasal 125 dan 126 HIR, yakni diputus dengan verstek.Menimbang, bahwa majelis hakim berdasarkan pasal 82 UndangundangNomor 7 tahun 1989, telah berusaha menasihati Penggugat supaya bersabar danrukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak dapat dilakukan mediasi karenaTergugat tidak pernah hadir, karenanya usaha perdamaian tersebut tidak berhasil.Menimbang, bahwa pertamatama berdasarkan surat gugatan penggugatdan bukti (P2) yaitu berupa Kutipan Akta Nikah, NomorKK.14.14/Pw.01//31
    /2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan AgamaKecamatan KUA Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen, dan dikuatkanoleh keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian, maka harus dinyatakanterbukti bahwa antara penggugat dan tergugat telah terikat dalam suatu perkawinanyang sah.Menimbang bahwa gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugatpada pokoknya didasarkan kepada alasan, bahwa antara penggugat dan tergugatsejak tahun 2009, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus,