Reg. 41/G/2016/PTUN.MTR tanggal14 Oktober 2016, yang saat gugatan ini diajukan masih dalam prosespemeriksaan;Bahwa atas dasar Surat BKN tanggal 9 September 2016 yang didasarkanpada Surat Tergugat tertanggal 12 Mei 2014 yang didasarkan pada SKPembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau serta hasil Verifikasi danPemantau. yang cacat hukum, maka kemudian Tergugat dengansewenangwenang mengeluarkan objek sengketa berupa KeputusanHalaman 18 dari 88 hal.

validasi CPNS yang telah dinyatakanlulus seleksi;Menimbang, bahwa Tim Verifikasi dan Tim Verifikasi dan Pemantau DataBase Pegawai Honorer Daerah Kategori Dua Kabupaten Dompu yang dibentukoleh Tergugat tersebut tugas pokoknya adalah untuk melakukan verifikasi terhadap390 orang yang sebelumnya telah dinyatakan lulus seleksi CPNS, padahal saat ituproses pengusulan pengangkatannya sebagai CPNS tengah berlangsung;Menimbang, bahwa hal tersebut dapat diketahui di dalam pertimbanganhukum Putusan Nomor 41

/G/2016/PTUN.MTR, yang memiliki substansi pengujianterhadap keabsahan dari keberadaan/eksistensi Tim Verifikasi dan Tim Verifikasidan Pemantau Data Base Pegawai Honorer Daerah Kategori Dua KabupatenHalaman 75 dari 88 hal.

Putusan No. 47/G/2017/PTUNMTRtanggal 30 Juni 2014 (vide Bukti T16), akan tetapi Majelis Hakim mengetahuiberdasarkan Putusan Nomor 41/G/2016/PTUN.MTR, bahwa dibentuknya TimVerifikasi dan Pemantau Data Base Pegawai Honorer Daerah Kategori DuaKabupaten Dompu (vide Bukti T.11 dan Bukti T.12), tidak didasarkan padapendelegasian wewenang atau adanya supervisi maupun koordinasi denganpemegang kewenangan (Badan Kepegawaian Negara), melainkan akibat tekananpolitik dan psikologis dari pihakpihak yang tidak

Inkonsistensi yangsama juga dapat terbaca dalam Putusan Nomor 41/G/2016/PTUN.MTR, dimanadinyatakan pada pemeriksaan persiapan tanggal 9 November 2016, KuasaTergugat menyatakan belum ada tindakan/keputusan terbaru terkait permasalahanyang menimpa 134 orang yang dinyatakan TMK tersebut, namun padakenyataannya SK Pencabutan Status CPNS Penggugat (serta 133 orang lainnya)tertanggal 5 Oktober 2016.

Reg. 41/G/2016/PTUN.MTR tanggal14 Oktober 2016, yang saat gugatan ini diajukan masih dalam prosespemeriksaan;Bahwa atas dasar Surat BKN tanggal 9 September 2016 yang didasarkanpada Surat Tergugat tertanggal 12 Mei 2014 yang didasarkan pada SKPembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau serta hasil Verifikasi danPemantau. yang cacat hukum, maka kemudian Tergugat dengansewenangwenang mengeluarkan objek sengketa berupa KeputusanHalaman 18 dari 88 hal.

validasi CPNS yang telah dinyatakanlulus seleksi;Menimbang, bahwa Tim Verifikasi dan Tim Verifikasi dan Pemantau DataBase Pegawai Honorer Daerah Kategori Dua Kabupaten Dompu yang dibentukoleh Tergugat tersebut tugas pokoknya adalah untuk melakukan verifikasi terhadap390 orang yang sebelumnya telah dinyatakan lulus seleksi CPNS, padahal saat ituproses pengusulan pengangkatannya sebagai CPNS tengah berlangsung;Menimbang, bahwa hal tersebut dapat diketahui di dalam pertimbanganhukum Putusan Nomor 41

/G/2016/PTUN.MTR, yang memiliki Substansi pengujianterhadap keabsahan dari keberadaan/eksistensi Tim Verifikasi dan Tim Verifikasidan Pemantau Data Base Pegawai Honorer Daerah Kategori Dua KabupatenDompu yang dibentuk oleh Tergugat, dimana telah diputuskan bahwa suratkeputusan pembentukan tim verifikasi tersebut adalah tidak sah;Menimbang, bahwa kendatipun sengketa Nomor 41/G/2016/PTUN.MTRtersebut belum berkekuatan hukum tetap sebab para pihak masih menggunakanupaya hukum terhadapnya, namun Majelis

/G/2016/PTUN.MTR, bahwa dibentuknya TimVerifikasi dan Pemantau Data Base Pegawai Honorer Daerah Kategori DuaKabupaten Dompu (vide Bukti T.11 dan Bukti T.12), tidak didasarkan padapendelegasian wewenang atau adanya supervisi maupun koordinasi denganHalaman 79 dari 88 hal.

Inkonsistensi yangsama juga dapat terbaca dalam Putusan Nomor 41/G/2016/PTUN.MTR, dimanadinyatakan pada pemeriksaan persiapan tanggal 9 November 2016, KuasaTergugat menyatakan belum ada tindakan/keputusan terbaru terkait permasalahanyang menimpa 134 orang yang dinyatakan TMK tersebut, namun padakenyataannya SK Pencabutan Status CPNS Penggugat (serta 133 orang lainnya)tertanggal 5 Oktober 2016.

Reg. 41/G/2016/PTUN.MTR tanggal14 Oktober 2016, yang saat gugatan ini diajukan masih dalam prosespemeriksaan;Bahwa atas dasar Surat BKN tanggal 9 September 2016 yang didasarkanpada Surat Tergugat tertanggal 12 Mei 2014 yang didasarkan pada SKPembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau serta hasil Verifikasi danPemantau. yang cacat hukum, maka kemudian Tergugat dengansewenangwenang mengeluarkan objek sengketa berupa KeputusanHalaman 18 dari 88 hal.

validasi CPNS yang telah dinyatakanlulus seleksi;Menimbang, bahwa Tim Verifikasi dan Tim Verifikasi dan Pemantau DataBase Pegawai Honorer Daerah Kategori Dua Kabupaten Dompu yang dibentukoleh Tergugat tersebut tugas pokoknya adalah untuk melakukan verifikasi terhadap390 orang yang sebelumnya telah dinyatakan lulus seleksi CPNS, padahal saat ituproses pengusulan pengangkatannya sebagai CPNS tengah berlangsung;Menimbang, bahwa hal tersebut dapat diketahui di dalam pertimbanganhukum Putusan Nomor 41

/G/2016/PTUN.MTR, yang memiliki Substansi pengujianterhadap keabsahan dari keberadaan/eksistensi Tim Verifikasi dan Tim VerifikasiHalaman 75 dari 88 hal.

/G/2016/PTUN.MTR, bahwa dibentuknya TimVerifikasi dan Pemantau Data Base Pegawai Honorer Daerah Kategori DuaKabupaten Dompu (vide Bukti 1.11 dan Bukti T.12), tidak didasarkan padapendelegasian wewenang atau adanya supervisi maupun koordinasi denganpemegang kewenangan (Badan Kepegawaian Negara), melainkan akibat tekananpolitik dan psikologis dari pihakpihak yang tidak puas dengan hasil seleksi CPNS.

Inkonsistensi yangsama juga dapat terbaca dalam Putusan Nomor 41/G/2016/PTUN.MTR, dimanadinyatakan pada pemeriksaan persiapan tanggal 9 November 2016, KuasaTergugat menyatakan belum ada tindakan/keputusan terbaru terkait permasalahanyang menimpa 134 orang yang dinyatakan TMK tersebut, namun padakenyataannya SK Pencabutan Status CPNS Penggugat (serta 133 orang lainnya)tertanggal 5 Oktober 2016.

Reg. 41/G/2016/PTUN.MTR tanggal 14 Oktober 2016, yang saatgugatan ini diajukan masih dalam proses pemeriksaan;20.

04/INSPEKTORAT/2014 Tentang Perubahan PertamaKeputusan Bupati Dompu Nomor:800/85/INSPEKTORAT/2014 Tentang Pembentukan TimVerifikasi dan Pemantau Data Base Pegawai HonorerDaerah Kategori Dua Kabupaten Dompu tanggal 21 Maret2014 (beserta lampiran) (fotokopi dari fotokopi);Surat Bupati Dompu No. 810/174/BKD/2014, PerihalPenyampaian Hasil Verifikasi Berkas Tenaga Honorer K Il,tanggal 12 Mei 2014 (beserta lampiran) (fotokopi darifotokopi);Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraMataram No. 41

/G/2016/PTUN.MTR tanggal 23 Februari2017 (fotokopi dari salinan resmi putusan);Daftar Pembayaran Gaji atas nama MUSLIMAH bulanJanuari 2016 sampai dengan September 2016 DaftarPembayaran Gaji atas nama MUSLIMAH bulan Januari2016 sampai dengan September 2016 (beserta lampiran)(fotokopi dari fotokopi);Kawat Surat Titik Dua Nomor : 800/390/BKD/2016, Perihal:Pemberhentian Sementara Pembayaran Gaji Calon PegawaiNegeri Sipil Kategori Il (134 CPNS) Kabupaten Dompu tanggal30 September 2016 (fotokopi dari fotokopi

/G/2016/PTUN.MTR; Bahwa saksi menyatakan benar bahwa pada saat 4 orangCalon Pegawai Negeri Sipil Kategori II menggugat Bupati Dompu terkaitSurat Kawat Bupati Dompu tentang Pemberhentian Sementara PembayaranGaji Calon Pegawai Negeri Sipil Kategori II (134 orang), Surat KeputusanBupati Dompu tentang Pembatalan NIP yang menjadi Obyek SengketaPerkara ini belum terbit; Bahwa saksi menyatakan benar hasil verifikasi tidakdiumumkan oleh Pemerintah Kabupaten Dompu; Bahwa saksi menyatakan 134 Calon Pegawai

/G/2016/PTUN.MTR;Bahwa saksi menyatakan tahu bahwa Bupati Dompu pernah mengatakantidak akan mencabut SK CPNS dari 134 orang pada tanggal 21 Oktober2016;Bahwa saksi menyatakan tahu apa yang dikatakan Bupati Dompu yaitu tidakakan mencabut SK CPNS karena masih menunggu proses hukum diPengadilan Tata Usaha Negara Mataram;Bahwa saksi menyatakan Calon Pegawai Negeri Sipil yang menggugat kePengadilan Tata Usaha Negara Mataram sebelum Penggugat adalah IraSusanti, Haryono dan lain lupa namanya;Bahwa saksi

Reg. 41/G/2016/PTUN.MTR tanggal 14 Oktober2016, yang saat gugatan ini diajukan masih dalam proses pemeriksaan;Putusan Nomor 33/G/2017/ PTUN.MTR 2020.

04/INSPEKTORAT/2014 Tentang Perubahan PertamaKeputusan Bupati Dompu Nomor:800/85/INSPEKTORAT/2014 Tentang Pembentukan TimVerifikasi dan Pemantau Data Base Pegawai HonorerDaerah Kategori Dua Kabupaten Dompu tanggal 21 Maret2014 (beserta lampiran) (fotokopi dari fotokopi);Surat Bupati Dompu No. 810/174/BKD/2014, PerihalPenyampaian Hasil Verifikasi Berkas Tenaga Honorer K Il,tanggal 12 Mei 2014 (beserta lampiran) (fotokopi darifotokopi);Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraMataram No. 41

/G/2016/PTUN.MTR tanggal 23 Februari2017 (fotokopi dari salinan resm );Daftar Pembayaran Gaji atas nama Muhammad Nasir bulanJanuari 2016 sampai dengan September 2016 (besertalampiran) (fotokopi dari fotokopi);Kawat Surat Titik Dua Nomor : 800/390/BKD/2016, Perihal:Pemberhentian Sementara Pembayaran Gaji Calon PegawaiNegeri Sipil Kategori II (184 CPNS) Kabupaten Dompu tanggal30 September 2016 (fotokopi dari fotokopi);Berita Online yang berjudul Kepala BKD Enggan Paraf SKPemberhentian 134 CPNS K2 yang

/G/2016/PTUN.MTR; Bahwa saksi menyatakan benar bahwa pada saat 4 orangCalon Pegawai Negeri Sipil Kategori II menggugat Bupati Dompu terkaitSurat Kawat BupatiDompu tentang Pemberhentian Sementara Pembayaran Gaji Calon PegawaiNegeri Sipil Kategori Il (134 orang), Surat Keputusan Bupati Dompu tentangPembatalan NIP yang menjadi Obyek Sengketa Perkara ini belum terbit; Bahwa saksi menyatakan benar hasil verifikasi tidakdiumumkan oleh Pemerintah Kabupaten Dompu;Putusan Nomor 33/G/2017/ PTUN.MTR 45 Bahwa

/G/2016/PTUN.MTR;Bahwa saksi menyatakan tahu bahwa Bupati Dompu pernah mengatakantidak akan mencabut SK CPNS dari 134 orang pada tanggal 21 Oktober2016;Bahwa saksi menyatakan tahu apa yang dikatakan Bupati Dompu yaitu tidakakan mencabut SK CPNS karena masih menunggu proses hukum diPengadilan Tata Usaha Negara Mataram;Bahwa saksi menyatakan Calon Pegawai Negeri Sipil yang menggugat kePengadilan Tata Usaha Negara Mataram sebelum Penggugat adalah IraSusanti, Haryono dan lain lupa namanya;Bahwa saksi

Reg. 41/G/2016/PTUN.MTR tanggal14 Oktober 2016, yang saat gugatan ini diajukan masih dalam prosespemeriksaan;Bahwa atas dasar Surat BKN tanggal 9 September 2016 yang didasarkanpada Surat Tergugat tertanggal 12 Mei 2014 yang didasarkan pada SKPembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau serta hasil Verifikasi danPemantau. yang cacat hukum, maka kemudian Tergugat dengansewenangwenang mengeluarkan objek sengketa berupa KeputusanBupati Dompu Nomor: 814.2/062/BKD/2016 Tentang PencabutanKeputusan Bupati Dompu

verifikasi dan validasi CPNSyang telah dinyatakan lulus seleksi;Menimbang, bahwa Tim Verifikasi dan Tim Verifikasi dan Pemantau DataBase Pegawai Honorer Daerah Kategori Dua Kabupaten Dompu yang dibentukoleh Tergugat tersebut tugas pokoknya adalah untuk melakukan verifikasiterhadap 390 orang yang sebelumnya telah dinyatakan lulus seleksi CPNS,padahal saat itu proses pengusulan pengangkatannya sebagai CPNS tengahberlangsung;Menimbang, hal tersebut dapat diketahui di dalam pertimbangan hukumPutusan Nomor 41

/G/2016/PTUN.MTR, yang memiliki Substansi pengujianterhadap keabsahan dari keberadaan/eksistensi Tim Verifikasi dan Tim Verifikasidan Pemantau Data Base Pegawai Honorer Daerah Kategori Dua KabupatenDompu yang dibentuk oleh Tergugat, dimana telah diputuskan bahwa suratkeputusan pembentukan tim verifikasi tersebut adalah tidak sah;Menimbang, bahwa kendatipun sengketa Nomor 41/G/2016/PTUN.MTRtersebut belum berkekuatan hukum tetap sebab para pihak masihmenggunakan upaya hukum terhadapnya, namun Majelis

kendatipun tidak terungkap serta tidak pula diakui didalam persidangan, melainkan dinyatakan secara berulang oleh Tergugatbahwa dasar dibentuknya Tim Verifikasi dan Validasi tersebut adalah adanyaSurat Edaran Nomor 3 Tahun 2012 dari Kementerian Pendayagunaan AparaturNegara, tanggal 12 Maret 2012 (vide Bukti T1), maupun Surat Nomor:B.2605/M.PAN.RB/6/2014, dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara,tanggal 30 Juni 2014 (vide Bukti T16), akan tetapi Majelis Hakim mengetahuiberdasarkan Putusan Nomor 41

/G/2016/PTUN.MTR, bahwa dibentuknya TimVerifikasi dan Pemantau Data Base Pegawai Honorer Daerah Kategori DuaPutusan Nomor 113/G/2017/PTUN.MTR Halaman 70Kabupaten Dompu (vide Bukti T.11 dan Bukti 1.12), tidak didasarkan padapendelegasian wewenang atau adanya supervisi maupun koordinasi denganpemegang kewenangan (Badan Kepegawaian Negara), melainkan akibattekanan politik dan psikologis dari pihakpihak yang tidak puas dengan hasilseleksi CPNS.

Reg. 41/G/2016/PTUN.MTR tanggal14 Oktober 2016, yang saat gugatan ini diajukan masih dalam prosespemeriksaan;Bahwa atas dasar Surat BKN tanggal 9 September 2016 yang didasarkanpada Surat Tergugat tertanggal 12 Mei 2014 yang didasarkan pada SKPembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau serta hasil Verifikasi danPemantau. yang cacat hukum, maka kemudian Tergugat dengansewenangwenang mengeluarkan objek sengketa berupa KeputusanBupati Dompu Nomor: 814.3/055/BKD/2016 tanggal 05 Oktober 2016Bahwa oleh karena

verifikasi dan validasi CPNSyang telah dinyatakan lulus seleksi;Menimbang, bahwa Tim Verifikasi dan Tim Verifikasi dan Pemantau DataBase Pegawai Honorer Daerah Kategori Dua Kabupaten Dompu yang dibentukoleh Tergugat tersebut tugas pokoknya adalah untuk melakukan verifikasiterhadap 390 orang yang sebelumnya telah dinyatakan lulus seleksi CPNS,padahal saat itu proses pengusulan pengangkatannya sebagai CPNS tengahberlangsung;Menimbang, hal tersebut dapat diketahui di dalam pertimbangan hukumPutusan Nomor 41

/G/2016/PTUN.MTR, yang memiliki substansi pengujianterhadap keabsahan dari keberadaan/eksistensi Tim Verifikasi dan Tim Verifikasidan Pemantau Data Base Pegawai Honorer Daerah Kategori Dua KabupatenDompu yang dibentuk oleh Tergugat, dimana telah diputuskan bahwa suratkeputusan pembentukan tim verifikasi tersebut adalah tidak sah; Putusan Nomor 115/G/2017/PTUN.MTR Halaman 67Menimbang, bahwa kendatipun sengketa Nomor 41/G/2016/PTUN.MTRtersebut belum berkekuatan hukum tetap sebab para pihak masihmenggunakan

didalam persidangan, melainkan dinyatakan secara berulang oleh Tergugatbahwa dasar dibentuknya Tim Verifikasi dan Validasi tersebut adalah adanya Putusan Nomor 115/G/2017/PTUN.MTR Halaman 71Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2012 dari Kementerian Pendayagunaan AparaturNegara, tanggal 12 Maret 2012 (vide Bukti T1), maupun Surat Nomor:B.2605/M.PAN.RB/6/2014, dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara,tanggal 30 Juni 2014 (vide Bukti T16), akan tetapi Majelis Hakim mengetahuiberdasarkan Putusan Nomor 41

/G/2016/PTUN.MTR, bahwa dibentuknya TimVerifikasi dan Pemantau Data Base Pegawai Honorer Daerah Kategori DuaKabupaten Dompu (vide Bukti T.11 dan Bukti 1.12), tidak didasarkan padapendelegasian wewenang atau adanya supervisi maupun koordinasi denganpemegang kewenangan (Badan Kepegawaian Negara), melainkan akibattekanan politik dan psikologis dari pihakpihak yang tidak puas dengan hasilseleksi CPNS.

Reg. 41/G/2016/PTUN.MTR tanggal14 Oktober 2016, yang saat gugatan ini diajukan masih dalam prosespemeriksaan;Bahwa atas dasar Surat BKN tanggal 9 September 2016 yang didasarkanpada Surat Tergugat tertanggal 12 Mei 2014 yang didasarkan pada SKPembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau serta hasil Verifikasi danPemantau. yang cacat hukum, maka kemudian Tergugat dengansewenangwenang mengeluarkan objek sengketa berupa KeputusanBupati Dompu Nomor: 814.3/050/BKD/2016 Tentang PencabutanKeputusan Bupati Dompu

verifikasi dan validasi CPNSyang telah dinyatakan lulus seleksi;Menimbang, bahwa Tim Verifikasi dan Tim Verifikasi dan Pemantau DataBase Pegawai Honorer Daerah Kategori Dua Kabupaten Dompu yang dibentukoleh Tergugat tersebut tugas pokoknya adalah untuk melakukan verifikasiterhadap 390 orang yang sebelumnya telah dinyatakan lulus seleksi CPNS,padahal saat itu proses pengusulan pengangkatannya sebagai CPNS tengahberlangsung;Menimbang, hal tersebut dapat diketahui di dalam pertimbangan hukumPutusan Nomor 41

/G/2016/PTUN.MTR, yang memiliki substansi pengujianterhadap keabsahan dari keberadaan/eksistensi Tim Verifikasi dan Tim Verifikasidan Pemantau Data Base Pegawai Honorer Daerah Kategori Dua KabupatenDompu yang dibentuk oleh Tergugat, dimana telah diputuskan bahwa suratkeputusan pembentukan tim verifikasi tersebut adalah tidak sah;Putusan Nomor 111/G/2017/PTUN.MTR Halaman 66Menimbang, bahwa kendatipun sengketa Nomor 41/G/2016/PTUN.MTRtersebut belum berkekuatan hukum tetap sebab para pihak masihmenggunakan

diakui didalam persidangan, melainkan dinyatakan secara berulang oleh Tergugatbahwa dasar dibentuknya Tim Verifikasi dan Validasi tersebut adalah adanyaPutusan Nomor 111/G/2017/PTUN.MTR Halaman 70Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2012 dari Kementerian Pendayagunaan AparaturNegara, tanggal 12 Maret 2012 (vide Bukti T1), maupun Surat Nomor:B.2605/M.PAN.RB/6/2014, dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara,tanggal 30 Juni 2014 (vide Bukti T16), akan tetapi Majelis Hakim mengetahuiberdasarkan Putusan Nomor 41

/G/2016/PTUN.MTR, bahwa dibentuknya TimVerifikasi dan Pemantau Data Base Pegawai Honorer Daerah Kategori DuaKabupaten Dompu (vide Bukti T.11 dan Bukti 1.12), tidak didasarkan padapendelegasian wewenang atau adanya supervisi maupun koordinasi denganpemegang kewenangan (Badan Kepegawaian Negara), melainkan akibattekanan politik dan psikologis dari pihakpihak yang tidak puas dengan hasilseleksi CPNS.

Reg. 41/G/2016/PTUN.MTR tanggal 14 Oktober 2016,yang saat gugatan ini diajukan masih dalam proses pemeriksaanBahwa atas dasar Surat BKN tanggal 9 September 2016 yangdidasarkan pada Surat Tergugat tertanggal 12 Mei 2014 yangdidasarkan pada SK Pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau sertahasil Verifikasi dan Pemantau yang cacat hukum, maka kemudianHalaman 19 dari 66 Hal.

.1415161718192021Bukti P14Bukti P15Bukti P16Bukti P17Bukti P18Bukti P19Bukti P20Bukti P21Tim Verifikasi dan Pemantau data Base PegawaiHonorer Daerah Kategori Il Kabupaten Dompu yangditetapbkan Bupati Dompu tanggal 21 Maret 2014(fotokopi sesuai dengan fotokopi); Surat Bupati Dompu No.810/174/BKD/2014 tentangpenyampaian hasil Verifikasi berkas tenaga honor K IIyang dibuat Bupati Dompu tanggal 12 Mei 2014beserta Lampiran (fotokopi Sesuai dengan fotokop)); Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara MataramNo.41

/G/2016/PTUN.MTR tanggal 23 Februari 2017(fotokopi Sesual dengan salinan aslinya); Daftar pembayaran Gaji bulan Januari 2016 sampaidengan September 2016 (fotokopi sesuai denganfotokOpi); Surat Kawat Surat titik dua Nomor: 800/390/BKD/2016perihal pemberhentian sementara pembayaran GajiCalon Pegawai Negeri Sipil Kategori Il (134 CPNS)Kabupaten Dompu tanggal 30 September 2016(fotokopi sesuai dengan fotokopi); Berita Online yang berjudul Kepala BKD Enggan parafSK Pemberhentian 134 CPNS K2 yang diterbitkanSuara

Reg. 41/G/2016/PTUN.MTR tanggal 14 Oktober 2016, yang saatgugatan ini diajukan masih dalam proses pemeriksaan;Bahwa atas dasar Surat BKN tanggal 9 September 2016 yang didasarkanpada Surat Tergugat tertanggal 12 Mei 2014 yang didasarkan pada SKPembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau serta hasil Verifikasi danPemantau yang cacat hukum, maka kemudian Tergugat dengan sewenangwenang mengeluarkan objek sengketa berupa Keputusan Bupati DompuNomor : 814.2/042/BKD/2016 Tentang Pencabutan Keputusan BupatiDompu

Perubahan PertamaKeputusan Bupati Dompu Nomor800/85/INSPEKTORAT/2014 tentang Pembentukan TimVerifikasi dan Pemantau Data Base Peagawai HonorerDaerah Kategori Il Kabupaten Dompu yang ditetapkanBupati Dompu tanggal 21 Maret 2014 ( copy dari copy );Fotokopi Surat Bupati Dompu Nomor : 810/174/BKD/2014tentang Penyampaian Hasil Verifikasi Berkas TenagaHonorer K II yang dibuat Bupati Dompu tanggal 12 Mei2014, beserta lampiran ( copy dari copy );Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraMataram Nomor : 41

/G/2016/PTUN.MTR tanggal 23Pebruari 2017 ( Sesuai salinan asili );Fotokopi Daftar Gaji atas nama Syupriatman, bulanPebruari 2016 sampai dengan September 2016 ( copydari copy legalisir );Fotokopi Kawat Surat Titik dua Nomor800/390/BKD/2016 perihal Pemberhentian SementaraPembayaran Gaji Calon Pegawai Negeri Sipil Kategori II(134 CPNS) Kabupaten Dompu tanggal 30 September2016( copy dari copy );Fotokopi Berita online yang berjudul "Kepala BKD EngganParaf SK Pemberhentian 134 CPNS K2 yang diterbitkanSUARANTB.com

Reg. 41/G/2016/PTUN.MTR tanggal 14 Oktober 2016, yang saatgugatan ini diajukan masih dalam proses pemeriksaan;Bahwa atas dasar Surat BKN tanggal 9 September 2016 yang didasarkanpada Surat Tergugat tertanggal 12 Mei 2014 yang didasarkan pada SKPembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau serta hasil Verifikasi danPemantau yang cacat hukum, maka kemudian Tergugat dengan sewenangwenang mengeluarkan objek sengketa berupa Keputusan Bupati DompuNomor : 814.2/095/BKD/2016 Tentang Pencabutan Keputusan BupatiDompu

Perubahan PertamaKeputusan Bupati Dompu Nomor800/85/INSPEKTORAT/2014 tentang Pembentukan TimVerifikasi dan Pemantau Data Base Peagawai HonorerDaerah Kategori Il Kabupaten Dompu yang ditetapkanBupati Dompu tanggal 21 Maret 2014 ( copy dari copy );Fotokopi Surat Bupati Dompu Nomor810/174/BKD/2014 tentang Penyampaian Hasil VerifikasiBerkas Tenaga Honorer K Il yang dibuat Bupati Domputanggal 12 Mei 2014, beserta lampiran ( copy dari copy );Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraMataram Nomor : 41

/G/2016/PTUN.MTR tanggal 23Pebruari 2017 ( Sesuai salinan asli );Fotokopi Daftar Gaji atas nama Wiwin Indrawati, bulanNopember 2015 sampai dengan September 2016 ( copydari copy legalisir );Fotokopi Kawat Surat Titik dua Nomor800/390/BKD/2016 perihal Pemberhentian SementaraPembayaran Gaji Calon Pegawai Negeri Sipil Kategori II(134 CPNS) Kabupaten Dompu tanggal 30 September2016( copy dari copy );Putusan Nomor 83/G/2017/PTUN.MTR Halaman 393.

Reg. 41/G/2016/PTUN.MTR tanggal14 Oktober 2016, yang saat gugatan ini diajukan masih dalam prosespemeriksaan;20.

Perubahan PertamaKeputusan Bupati Dompu Nomor800/85/INSPEKTORAT/2014 tentang Pembentukan TimVerifikasi dan Pemantau Data Base Peagawai HonorerDaerah Kategori Il Kabupaten Dompu yang ditetapkanBupati Dompu tanggal 21 Maret 2014 ( copy dari copy );Fotokopi Surat Bupati Dompu Nomor : 810/174/BKD/2014tentangPenyampaian Hasil Verifikasi Berkas Tenaga Honorer K IIyang dibuat Bupati Dompu tanggal 12 Mei 2014, besertalampiran ( copy dari copy );Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara MataramNomor : 41

/G/2016/PTUN.MTR tanggal 23 Pebruari 2017( sesuai salinan asi );Putusan Nomor : 87/G/2017/PTUN.MTR Halaman 3916.AT18.19.20.21.BuktiBuktiBuktiBuktiBuktiBuktiP 16:P17P18 :P 19:P 20P 21:Fotokopi Daftar Gaji atas nama Sumarlin bulan Januari2016 sampai dengan bulan September 2016 ( copy daricopy legalisir);: Fotokopi Kawat Surat Titik dua Nomor : 800/390/BKD/2016perihal Pemberhentian Sementara Pembayaran Gaji CalonPegawai Negeri Sipil Kategori Il (1834 CPNS) KabupatenDompu tanggal 30 September 2016 (

Reg. 41/G/2016/PTUN.MTR tanggalPutusan Nomor : 91/G/2017/PTUN.MTR Halaman 1914 Oktober 2016, yang saat gugatan ini diajukan masih dalam prosespemeriksaan;20.

Perubahan PertamaKeputusan Bupati Dompu Nomor800/85/INSPEKTORAT/2014 tentang Pembentukan TimVerifikasi dan Pemantau Data Base Peagawai HonorerDaerah Kategori Il Kabupaten Dompu yang ditetapkanBupati Dompu tanggal 21 Maret 2014 ( copy dari copy );Fotokopi Surat Bupati Dompu Nomor : 810/174/BKD/2014tentang Penyampaian Hasil Verifikasi Berkas TenagaHonorer K Il yang dibuat Bupati Dompu tanggal 12 Mei2014, beserta lampiran ( copy dari copy );Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraMataram Nomor : 41

/G/2016/PTUN.MTR tanggal 23Pebruari 2017 ( Sesuai salinan asli );Fotokopi Daftar Gaji atas nama M.

Reg. 41/G/2016/PTUN.MTR tanggalPutusan Nomor : 86/G/PTUN.MTR Halaman 1914 Oktober 2016, yang saat gugatan ini diajukan masih dalam prosespemeriksaan;20.

Perubahan PertamaKeputusan Bupati Dompu Nomor800/85/INSPEKTORAT/2014 tentang Pembentukan TimVerifikasi dan Pemantau Data Base Peagawai HonorerDaerah Kategori Il Kabupaten Dompu yang ditetapkanBupati Dompu tanggal 21 Maret 2014 ( copy dari copy );Fotokopi Surat Bupati Dompu Nomor : 810/174/BKD/2014tentang Penyampaian Hasil Verifikasi Berkas TenagaHonorer K Il yang dibuat Bupati Dompu tanggal 12 Mei2014, beserta lampiran ( copy dari copy );Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara MataramNomor : 41

/G/2016/PTUN.MTR tanggal 23 Pebruari 2017( sesuai salinan asli );Fotokopi Daftar Gaji atas nama Irfan bulan Januari 2016sampai dengan bulan September 2016 ( copy dari copylegalisir );Fotokopi Kawat Surat Titik dua Nomor : 800/390/BKD/2016perihal Pemberhentian Sementara Pembayaran Gaji CalonPegawai Negeri Sipil Kategori Il (134 CPNS) KabupatenDompu tanggal 30 September 2016 ( copy dari copy );Fotokopi Berita online yang berjudul "Kepala BKD EngganParaf SK Pemberhentian 134 CPNS K2 yang diterbitkanSUARANTB.com

Reg. 41/G/2016/PTUN.MTR tanggal 14 Oktober 2016, yang saatgugatan ini diajukan masih dalam proses pemeriksaan;Bahwa atas dasar Surat BKN tanggal 9 September 2016 yang didasarkan padaSurat Tergugat tertanggal 12 Mei 2014 yang didasarkan pada SK PembentukanTim Verifikasi dan Pemantau serta hasil Verifikasi dan Pemantau yang cacathukum, maka kemudian Tergugat dengan sewenangwenang mengeluarkanobjek sengketa berupa Keputusan Bupati Dompu Nomor814.2/065/BKD/2016 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati DompuTanggal

BuktiP15 :P18 :P 19:P 20P 21:Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara MataramNomor : 41/G/2016/PTUN.MTR tanggal 23 Pebruari 2017( sesuai salinan asi );Fotokopi Daftar Gaji atas nama Asiah, bulan Nopember2015 sampai dengan September 2016 ( copy dari copylegalisir );: Fotokopi Kawat Surat Titik dua Nomor : 800/390/BKD/2016perihal Pemberhentian Sementara Pembayaran Gaji CalonPegawai Negeri Sipil Kategori II (134 CPNS) KabupatenDompu tanggal 30 September 2016( copy dari copy );Fotokopi Berita online

Reg. 41/G/2016/PTUN.MTR tanggal 14 Oktober 2016, yangsaat gugatan ini diajukan masih dalam proses pemeriksaan;20.

BuktiP17:P 18:P 19:P 20:Honorer K Il yang dibuat Bupati Dompu tanggal 12 Mei2014, beserta lampiran ( copy dari copy );Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara MataramNomor : 41/G/2016/PTUN.MTR tanggal 23 Pebruari 2017( sesuai salinan asli );Fotokopi Kawat Surat Titik dua Nomor : 800/390/BKD/2016perihal Pemberhentian Sementara Pembayaran Gaji CalonPegawai Negeri Sipil Kategori Il (134 CPNS) KabupatenDompu tanggal 30 September 2016( copy dari copy );Fotokopi Berita online yang berjudul "Kepala

Reg. 41/G/2016/PTUN.MTR tanggal14 Oktober 2016, yang saat gugatan ini diajukan masih dalam prosespemeriksaan;Putusan Nomor :82/G/2017/PTUN.MTR Halaman 1920.

Perubahan PertamaKeputusan Bupati Dompu Nomor800/85/INSPEKTORAT/2014 tentang Pembentukan TimVerifikasi dan Pemantau Data Base Peagawai HonorerDaerah Kategori Il Kabupaten Dompu yang ditetapkanBupati Dompu tanggal 21 Maret 2014 ( copy dari copy );Fotokopi Surat Bupati Dompu Nomor : 810/174/BKD/2014tentang Penyampaian Hasil Verifikasi Berkas TenagaHonorer K Il yang dibuat Bupati Dompu tanggal 12 Mei2014, beserta lampiran ( copy dari copy );Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara MataramNomor : 41

/G/2016/PTUN.MTR tanggal 23 Pebruari 2017( sesuai salinan asli );Fotokopi Daftar Gaji atas nama Asiah, bulan Nopember2015 sampai dengan September 2016 ( copy dari copylegalisir );Fotokopi Kawat Surat Titik dua Nomor : 800/390/BKD/2016perihal Pemberhentian Sementara Pembayaran Gaji CalonPegawai Negeri Sipil Kategori Il (134 CPNS) KabupatenDompu tanggal 30 September 2016( copy dari copy );Fotokopi Berita online yang berjudul "Kepala BKD EngganParaf SK Pemberhentian 134 CPNS K2 yang diterbitkanPutusan

Reg. 41/G/2016/PTUN.MTR tanggal14 Oktober 2016, yang saat gugatan ini diajukan masih dalam prosespemeriksaan;20.

Bukti P15 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara MataramNomor : 41/G/2016/PTUN.MTR tanggal 23 Pebruari 2017( sesuai salinan asli );1. Bukti P 16 : Fotokopi Daftar Gaji atas nama Burhan, bulan Nopember2015 sampai dengan September 2016 ( copy dari copylegalisir );2.

Reg. 41/G/2016/PTUN.MTR tanggal14 Oktober 2016, yang saat gugatan ini diajukan masih dalam prosespemeriksaan;20.

Perubahan PertamaKeputusan Bupati Dompu Nomor800/85/INSPEKTORAT/2014 tentang Pembentukan TimVerifikasi dan Pemantau Data Base Peagawai HonorerDaerah Kategori II Kabupaten Dompu yang ditetapkanBupati Dompu tanggal 21 Maret 2014 ( copy dari copy );Fotokopi Surat Bupati Dompu Nomor : 810/174/BKD/2014tentang Penyampaian Hasil Verifikasi Berkas TenagaHonorer K II yang dibuat Bupati Dompu tanggal 12 Mei2014, beserta lampiran ( copy dari copy );Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara MataramNomor : 41

/G/2016/PTUN.MTR tanggal 23 Pebruari 2017( sesuai salinan asli );Fotokopi Daftar Gaji atas nama Muflihun bulan Januari2016 sampai dengan bulan September 2016 ( copy daricopy legalisir );Fotokopi Kawat Surat Titik dua Nomor : 800/390/BKD/2016perihal Pemberhentian Sementara Pembayaran Gaji CalonPutusan Nomor: 88/G/2017/PTUN.MTR Halaman 39Pegawai Negeri Sipil Kategori Il (184 CPNS) KabupatenDompu tanggal 30 September 2016 ( copy dari copy );18.

Reg. 41/G/2016/PTUN.MTR tanggal14 Oktober 2016, yang saat gugatan ini diajukan masih dalam prosespemeriksaan;20.

Bukti P 18 :19Bukti P 19 :Verifikasi dan Pemantau Data Base Peagawai HonorerDaerah Kategori II Kabupaten Dompu yang ditetapkanBupati Dompu tanggal 21 Maret 2014 ( copy dari copy );Fotokopi Surat Bupati Dompu Nomor : 810/174/BKD/2014tentang Penyampaian Hasil Verifikasi Berkas TenagaHonorer K Il yang dibuat Bupati Dompu tanggal 12 Mei2014, beserta lampiran ( copy dari copy );Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara MataramNomor : 41/G/2016/PTUN.MTR tanggal 23 Pebruari 2017( sesuai salinan asli