Ditemukan 65 data
16 — 2
Asli Surat Keterangan Pernikahan Tidak Tercacat nama Pemohon I danPemohon II nomor KK.03.17.04/Pw.01/83/2011 tanggal 21 Maret 2011yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan SungaiRumbai, selanjutnya oleh Ketua Majelis telah diteliti kebenarannya dandiberi kode P.I.2;3.
10 — 0
Fotokopi bermeterai cukup Duplikat Kutipan Akta Nikah NomorKk.10.02.26/Pw.01/83/2011, yang aslinya dikeluarkan oleh KantorUrusan Agama Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, tanggal 1April 1999;Bahwa, selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga telahmengajukan saksisaksi, yaitu :Halaman 4 dari 12 halaman.
38 — 9
Il No. 5 BandaAceh, sesuai surat Kuasa Khusus yang dilegalisasioleh Panitera Mahkamah Syariyah Banda AcehNomor: MS/I/P/SK/83/2011 tanggal 17 Oktober 2011,Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon ;Mahkamah Syariyah tersebut ;Telah membaca suratsurat perkara ;Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksisaksinya dipersidangan ;TENTANG DUDUKPERKARANYA Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya bertanggal 17Oktober 2011 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris keMahkamah Syariyah Banda Aceh
Kereta Api Indonesia (PERSERO)Untuk Menyelenggarakan Prasarana Dan Sarana Bandar UdaraSoekarnoHatta dan Jalur Lingkar JakartaBogorDepokTangerangBekasi (Perpres 83/2011) (Bukti T9);35.
Bahwa Pasal 5 Perpres 83/2011 menyatakan:(1) Dalam rangka pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalamPasal 1, Pemerintah dan pemerintah daerah terkait, sesuai dengankewenangan masingmasing memberi dukungan untuk peningkatankapasitas jalur kereta api, berupa:d.e.IsQg.h.Pembangunan perlintasan tidak sebidang;Penataan area sekitar stasiun;Koordinasi antar moda;Penetapan peraturan tata ruang dan tata guna lahan untukpengembangan stasiun yang telah ada dan baru; danAkses ke stasiun dan pengembangan
lainnya;(2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dalam notakesepahaman antara Pemerintah, pemerintah daerah terkait dan PT KeretaApi Indonesia (Persero);(Cetak tebal oleh TERGUGAT);36.Bahwa dengan adanya Ruko yang masih tetap beroperasi di area LahanTERGUGAT, secara jelas dan nyata menghambat pengembanganStasiun Tangerang yang telah diamanatkan oleh Pemerintah PusatberdasarkanPerpres 83/2011, namun juga secara umum menghambat pengembangankota Tangerang itu sendiri dimana atas pengembangan
87 — 76
Kereta Api Indonesia (PERSERO) Untuk Menyelenggarakan PrasaranaDan Sarana Bandar Udara SoekarnoHatta Dan Jalur Lingkar JakartaBogorDepokTangerangBekasi (Perpres 83/2011) (Bukti T9) ;Bahwa Pasal 5 Perpres 83/2011 menyatakan :(1) Dalam rangka pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalamPasal 1, Pemerintah dan pemerintah daerah terkait, sesuai dengankewenangan masingmasing memberi dukungan untuk peningkatankapasitas jalur kereta api, berupa :a.Pembangunan perlintasan tidak sebidang ;b.Penataan area
Bahwa dengan adanya Ruko yang masih tetap beroperasi di area LahanTERGUGAT, secara jelas dan nyata menghambat pengembangan StasiunTangerang yang telah diamanatkan oleh Pemerintah Pusat berdasarkanPerpres 83/2011, namun juga secara umum menghambat pengembangankota Tangerang itu sendiri dimana atas pengembangan Lahan yang akandilaksanakan akan menciptakan begitu banyak lahan pekerjaan baru bagimasyarakat kota Tangerang ;TERGUGAT TELAH MELAKUKAN SEGALA UPAYA YANG DIATUROLEH UNDANGUNDANG AGAR PENGGUGAT
Fhoto setelah dibongkar ;Foto copy Surat dari Tergugat No.JB.312/INV/10/D.12015, tgl 21 April2015, tanpa aslinya, telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberitanda P11;Foto copy Perpres No. 83/2011, tanpa aslinya, telah diberi materaisecukupnya, selanjutnya diberitanda P 12 ;Lihat pasal 5 (2) ;Foto copy Surat Wali Kota untuk Tergugat tertanggal 15 April 2015, prihal :Permohonan Penundaan Penertiban, tanpa aslinya, telah diberi materaisecukupnya, selanjutnya diberi tanda P 13 ;Foto copy Notulensi
Kereta Api Indonesia (PERSERO) Untuk MenyelenggarakanPrasarana Dan Sarana Bandar Udara SoekarnoHatta Dan Jalur LingkarJakartaBogorDepokTangerangBekasi (Perpres 83/2011), tanpaaslinya, telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T 9;Foto copy Surat PT. Kereta Api (Persero) Nomor : 02/Aset1/UM/X1V2014tertanggal 1 Desember 2014, perihal : Somasi Kesatu, tanpa aslinya, telahdiberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T 10;Foto copy Surat PT.
87 — 34
No. 15/Pdt.G/2019/PA.DthSurat:Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:Kk.24.08/01/Pw.01/83/2011, tanggal 9 Juni 2011, yang dikeluarkan olehPenghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Wangi Wangi, KabupatenWakatobi, bukti tersebut telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya,bukti P;Saksi:1.
19 — 7
Nopember 1997 dan terdaftar di Buku Register Nikah Nomor749/57/XV1997 ;Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan tersebut telah dikaruniaiketurunan seorang anak yang bernama : , lahir tanggal 16 Desember 1998(umur 16 tahun 4 bulan) ;Bahwa anak Pemohon yang tersebut diposita 2 diatas mempunyai kakek(ayah kandung SOLICHATI alias SULICHATI) bernama WARISO,selanjutnya kakek dari anak Pemohon tersebut pada tanggal 26122011menghibahkan hartanya melalui PPAT DONNI YULIAN DWISISWANTO,SH.MKn. dengan Akta No. 83
/2011, harta yang dihibahkantersebut berupa :Sebidang tanah diatasnya terdapat sebuah rumah batu seluas 773 m?
11 — 0
Fotokopi surat dari KUA Kecamatan Lumajang tanggal 09 Maret 2011,nomor: Kk.13.08/01/Pw.01/83/2011, bermeterai cukup, telah dicocokkandengan aslinya dan cocok kemudian diberi tanda (P. 2).Menimbang bahwa, berdasarkan kedua bukti surat tersebut,Penggugat dan Tergugat membenarkan semuanya.Menimbang bahwa, disamping bukti surat tersebut, Penggugatjuga menghadirkan saksisaksinya dipersidangan yang bernama:1.
20 — 4
Alat bukti Surat Asli Surat Keterangan dari Kepala Kantor UrusanAgama Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok NomorKe.03.02/01/PW.01/83/2011 tanggal 14 Maret 2011 yangtelah bermaterai cukup dan dinazeggelen, oleh ketuamajelis diberi tanggal, tanda P lalu diparaf;B. Alat bukti Saksi1.
Melawan
SRI WIDADI SULISTYANINGSIH, SE, dkk
42 — 5
KHOLFISALADIN, A.Ptnh sebagaimana Surat Khuasa Khusus No. 03/Sk14.35.02/XII/2011 bertanggal 01 Desember 2011 dan terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri Ponorogo dengan register nomor:83/2011 tanggal 8 Desember 2011;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca suratsurat dalam berkas perkara yang bersangkutan;Setelah mendengar para pihak dipersidangan;Setelah memperhatikan bukti bukti surat yang diajukan masingmasing pihak dipersidangan;Setelah mendengar keterangan para saksi yang diajukan oleh
33 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 1447 K/Pdt/2017aspek, baik secara yusridis, sosial, sosiologis dan nilainilai Kemanusiaan;15.Bahwa oleh karenanya peradilan Tingkat Kasasi, kKnususnya PengadilanMahkamah Agung RI mempunyai kKewenangan untuk memeriksa kemballfaktafakta dan penerapan hukumnya;16.Bahwa merujuk Perpres 83/2011, Pasal 5 (1) (Bukti P12 dan T9) Dalamrangka pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1,Pemerintah dan pemerintah daerah terkait, sesuai dengan kewenanganmasingmasing memberi dukungan untuk peningkatan
Akses ke stasiun dan pengembangan lainnya;(2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dalam notakesepahaman antara Pemerintah, pemerintah daerah terkait dan PT KeretaApi Indonesia (Persero);(cetak tebal oleh Pembanding/Pengguat);Bahwa amanat Perpres 83/2011, dalam melaksanakan sebagaimanadijelaskan dalam ayat (1), harus dan wajib memperhatikan ayat (2), yaitumembuat nota kesepahaman antara Pemerintah, pemerintah daerah terkaitdan PT Kereta Api Indonesia (Persero);Bahwa Termohon Kasasi
33 — 15
Kondang No. 32A, Majalaya, Kabupaten Bandung,bertanda P1;Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 83/2011 tertanggal 06 Desember 2011atas nama drs.
14 — 0
ltrchfcs0f1lang1057langfe1033langnp1057insrsid5439503charrsid8528750mengrtlchfcsl afl ltrchfcs0f1lang1057langfe1033langnp1057insrsid157 48497 charrsid8528750 hadapkuasanya CAROLINA TAHAPARY, SH, Dkkrtlchfcsl afl ltrchfcs0f1lang1057langfel1033langnp1057insrsid5439503charrsid8528750xrtlchfesl afl ltrchfcs0f1lang1057langfe1033langnp1057insrsid15748497charrsid8528750 yangtelah terdftar di Kepaniteraan Pengadilan Ambon dibawah RegisterNo.2rtlchfesl1 afl ltrchfcs0f1lang1057langfe1033langnp1057insrsid8528750 83
/2011 tertanggal 27Juni 2011rtlchfesl afl ltrchfcsO flinsrsid8528750 ;rtlchfcsl aflltrchfcsO flinsrsid2163327 tab rtlchfeosl1 afl ltrchfes0f1lang1033langfel1033 langnp1033insrsid13917010charrsid8 528750par rtlchfcsl afl ltrchfcs0f1lang1057langfe1033langnp1057insrsid13917010charrsid8528750 tabxrtlchfesl afl ltrchfcsO f1insrsid13917010charrsid2901240Menimbang, rtlchfcsl afl ltrchfcs0f1lang1057langfe1033langnp1057insrsid13917010charrsid2163327ba rtlchfcsl afl ltrchfcs0f1lang1057langfe1033langnp1057insrsid157
ATMARIADI,SH,MH
Terdakwa:
Ir.RITA SUNELVIA DEWI,MT,IAL
126 — 49
Koto Nan Tuo;
- 1 (satu) rangkap Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2015, dari Kementrian Agama Ditjen Pendidikan Islam Provinsi Sumatera Barat sebagaimana tertuang dalam DIPA Tahun Anggaran 2015 Nomor : DIPA-025.04.2.574146/2015 tanggal 14 November 2015 yang dialokasikan untuk Satker Madrasah Tsanawiyah Negeri Koto Nan Tuo Barulak Kabupaten Tanah Datar;
- 1 (satu) surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor : Kw.03.1/2/KP.07.6/3/83
/2011 tanggal 29 Desember 2011 beserta lampirannya mengangkat Datu Maskaryanto, SPd NIP. 19710321 199703 1 004 dalam jabatan selaku Kepala MTsN Koto Nan Tuo Kabupaten Tanah Datar;
- 1 (satu) lembar fotocopy sertifikat ahli pengadaan Nasional an.
Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran PetikanTahun Anggaran 2015, dari Kementrian Agama Ditjen Pendidikan Islam ProvinsiSumatera Barat sebagaimana tertuang dalam DIPA Tahun Anggaran 2015Nomor : DIPA025.04.2.574146/2015 tanggal 14 November 2015 yangdialokasikan untuk Satker Madrasah Tsanawiyah Negeri Koto Nan Tuo BarulakKabupaten Tanah Datar;Hal 3 dari 135 Putusan No :10/Pid.SusTPK/2018/PN Pdg3)4)5)6)28)9)10)11)1 (satu) surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomorKw.03.1/2/KP.07.6/3/83
/2011 tanggal 29 Desember 2011 beserta lampirannyamengangkat Datu Maskaryanto, SPd NIP. 19710321 199703 1 004 dalamjabatan selaku Kepala MTSN Koto Nan Tuo Kabupaten Tanah Datar;1 (satu) lembar fotocopy sertifikat ahli pengadaan Nasional an.
/ 2011 tanggal 29 Desember 2011 beserta lampirannya mengangkat DatuMaskaryanto, SPd NIP. 19710321 199703 1 004 yang secara exOfficio sebagai KuasaPengguna Anggaran (KPA) dalam jabatan tersebut dan selaku Pejabat PembuatKomitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala MTSN Koto Nan Tuo BarulakKabupaten Tanah Datar Nomor : 17.a Tahun 2015 tanggal 15 Januari 2015 tentangpengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen,Penandatangan SPM, Bendahara Pengeluaran, Pembuatan Daftar
/2011 tanggal 29 Desember 2011 beserta lampirannyamengangkat Datu Maskaryanto, SPd NIP. 19710321 199703 1 004 dalam jabatanselaku Kepala MTSN Koto Nan Tuo Kabupaten Tanah Datar;. 1 (Satu) lembar fotocopy sertifikat ahli pengadaan Nasional an.
/2011 tanggal 29 Desember 2011 beserta lampirannyamengangkat Datu Maskaryanto, SPd NIP. 19710321 199703 1 004 dalamjabatan selaku Kepala MTsSN Koto Nan Tuo Kabupaten Tanah Datar;4) 1 (satu) lembar fotocopy sertifikat ahli pengadaan Nasional an.
ANTRA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH
165 — 82
Pujut Tanggal 25 Juli2011 (Sesuali dengan aslinya);: Surat setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanahdan Bangunan tanggal 26 Juli 2011 (Sesuai denganPutusan Nomor : 50/G/2018/PTUN.MTRHalaman 1910.Ade.12.13.14.15.16.ne18.19.20.das22.23.T10T11T12T13T14T15T16T17T18T19T20T21T22T23fotokopinya);Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A Nomor: 500.1/82/2011(Sesuai dengan aslinya);Berita) Acara pemeriksaan Lapangan Oleh AnggotaPemeriksaan Tanah A (Sesuai dengan aslinya);Risalan Pengelolaan Data No.500.1/83
/2011 (Ssesuai denganaslinya);Risalan Pertimbangan Teknis penatagunaan Dalam RangkaPemberian Hak Atas Tanah .
56 — 15
Bekasi.Agama : IslamPekerjaan : SwastaTelah ditahan berdasarkan Surat Perintah /Penetapan Penahanan :1.Penyidik tanggal 83 2011.No18/II/2011/Sekta.Pdg, sejak tanggal 83 2011 s/d tanggal273 20112 Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 1832011 No.TAP.332/0.2.25/Epp.1/03/2011 sejak tangal 283 2011 s/d tanggal 65 2011;3 Penuntut Umum tanggal 214 2011 No.
62 — 12
1 Oktober 2011, yang dikeluarkan olehKepala Desa Nuapin, diberi tanda: P11;1 (Satu) lembar fotokopi Keterangan Izin Penjualan Ternak No.53.55.12.2003/81/2011 tanggal 1 Oktober 2011, yang dikeluarkan olehKepala Desa Nuapin, diberi tanda: P12;13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.1 (Satu) lembar fotokopi KeteranganIzin Penjualan Ternak53.55.12.2003/86/2011 tanggal 1 Oktober 2011, yang dikeluarkanKepala Desa Nuapin, diberi tanda: P13;1 (Satu) lembar fotokopi KeteranganIzin Penjualan Ternak53.55.12.2003/83
/2011 tanggal 1 Oktober 2011, yang dikeluarkanKepala Desa Nuapin, diberi tanda: P14;1 (Satu) lembar fotokopi KeteranganIzin Penjualan Ternak53.55.12.2003/84/2011 tanggal 1 Oktober 2011, yang dikeluarkanKepala Desa Nuapin, diberi tanda: P15;1 (Satu) lembar fotokopi KeteranganIzin Penjualan Ternak53.55.12.2003/89/2011 tanggal 1 Oktober 2011, yang dikeluarkanKepala Desa Nuapin, diberi tanda: P16;1 (Satu) lembar fotokopi53.55.12.2003/102/2012 tanggal 29 JuliKepala Desa Nuapin, diberi tanda: P17;1 (Satu
44 — 7
Foto copy Akta Jual beli No. 83/2011, tanggal 26 September 2011, Selanjutnya diberitanda T1;2. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan(PBB) Tahun 2010 atas nama H. Rahmat Mansur, Selanjutnya diberi tanda T2 ;3. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan(PBB) Tahun 2010 atas nama H. Rahmat Mansur, Selanjutnya diberi tanda T3 ;4. Foto copy Akta Jual beli No. 84/2011, tanggal 26 September 2011, Selanjutnya diberitanda T4 ;5.
78 — 8
Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Pendaftaran TanahNomor : 83 / 2011, tertanggal 07 / 11 / 2011, yang dikeluarkan oleh KantorPertanahan Kabupaten Trenggalek, yang selanjutnya pada foto copy buktitersebut diberi tanda: TT Il dan TT IIl 8;9. Foto copy dari foto copy Peringatan Pertama, Nomor : 022 / Tla / 2011,tertanggal 17 Pebruari 2011, yang dikeluarkan oleh PT Bank Central AsiaCabang Tulungagung, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberitanda: TT Il dan TT Ill 9;10.
88 — 508
Majelis Hakim diberi Kode P.40.Fotocopy Akta Jual Beli No. 1204/ 2009 tanggal 25 Nopember 2009 (KebunBogor) oleh Majelis Hakim diberi Kode P.41.Fotocopy Akta Jual Beli No. 1268/ 2009 tanggal 7 Desember 2009 (KebunBogor) oleh Majelis Hakim diberi Kode P.42.Fotocopy Akta Jual Beli No. 746/ 2009 tanggal 14 Juli 2009 (Kebun Bogor)oleh Majelis Hakim diberi Kode P.43.Fotocopy Akta Jual Beli No. 676/ 2008 tanggal 22 Juli 2008 (Kebun Bogor)oleh Majelis Hakim diberi Kode P.44.Fotocopy Akta Jual Beli No. 83
/ 2011 tanggal 20 Oktober 2011 (Kebun Bogor)oleh Majelis Hakim diberi Kode P.45.Fotocopy Akta Jual Beli No. 736/ 2008 tanggal 7 Agustus 2008 (Kebun Bogor)oleh Majelis Hakim diberi Kode P.46.Hal. 34 dari 46 hal.