Ditemukan 1221802 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : 99/pdt/2018/pt kpg Pemerintah ri cq. presiden ri Cq menteri dalam negeri ri Cq. gubernur nusa tenggara timur Cq. bupati ngada cq. camat riung cq. kepala desa lengkosambi barat Katarina kewa 13/pdt.g/2017/pn bjw 47/pdt/2016/pt mks 11/pdt.g/2014/pn pol pemerintah republik indonesia : cq. menteri pertahanan republik indonesia cq. panglima angkatan bersenjata republik indonesia cq . kasad republik indonesia cq. panglima kodam vii/ wirabuana cq. danrem 142/tatag cq. 112/pdt/2015/pt.kpg Abraham abang Agustinus gulo Laurensius nurak Pemerintah r.i cq departemen dalam negeri/otda Cq pemerintah propinsi nusa tenggara timur Cq pemerintah kabupaten sikka Cq camat alok barat Cq lurah wolomarang Pemerintah r.i cq dep Pemerintah ri cq. presiden ri cq. menteri dalam negeri cq. gubernur sulawesi utara cq. bupati kepulauan siau tagulandang biaro (sitaro) cq. panitia pengadaan tanah untuk pembuatan pelabuhan udara (bandar udara) siau Dk. vs hengki halim; 01/pid.prap/2016/pn lrt. Ashari kopong boli alias kopong(pemohon) negara indonesia Cq. presiden republik indonesia Cq. kepala kepolisian republik indonesia Cq. kepala kepolisian daerah nusa tenggara timur Cq. kepala kepolisian resort flores timur Ir. iskandar ali johan pemerintah republik indonesia cq. menteri dalam negeri republik indonesia di jakarta cq. gubernur provinsi nanggroe aceh darussalam cq. bupati aceh utara pemerintah kabupaten aceh utara cq. bupati aceh utara cq. direktur perusahaan 65/pdt/2011/ptk Pemerintah ri cq menteri pertahanan dan keamanan r.i Cq. panglima tni Cq. kepala staf tni-ad Cq. pangdam ix udayana Cq dan rem 161 wirasakti kupang Cq. dan den zibang ix/i kupang Cq dan den pom ix/i kupang Thomas pattiwaellapia P 15/pdt/2014/ptk Pemerintah negara r.i. Cq. menteri dalam negeri r.i. Cq. gubernur propinsi ntt Cq. bupati manggarai barat Abdullah ibrahim 85/pdt/2015/pt.kpg Johanis fanggidae Pemerintah ri Cq. menteri dalam negeri ri Cq. gubernur ntt Cq. wali kota kupang Cq. lurah fatufeto Daniel tefa Wellem nonis Nyanyu hj. tuti nurdjanah aschari Dkk. Sebagai para pemohon peninjauan kembali vs 1. agus hilman Sebagai para termohon peninjauan kembali; 2. pemerintah r.l. cq. menteri dalam negeri cq. gubernur provinsi jawa barat cq. walikota bandung cq. kepala dinas pengelolaan keuangan dan asset derah (dpkad) kota bandung Sebagai termohon peninjauan kembali; 3. pemerintah r.i. cq. menteri dalam negeri cq. gubernur provinsi jawa barat cq. walikota bandung cq. camat kecamatan cibiru cq. lurah kelurahan cipadung Dk. Sebagai para termohon peninjauan kembali; 4. pemerintah r.i. cq. menteri dalam negeri cq. gubernur provinsi jawa barat cq. walikota bandung cq. camat kecamatan gedebage cq. lurah kelurahan cimincrang Sebagai para turut termohon peninjauan kembali;
Pengadilan PN TUAL Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 08-08-2016 — Putus : 12-01-2017 — Upload : 31-08-2017
Putusan PN TUAL Nomor 12/Pdt.G/2016/PN Tul
Tanggal 12 Januari 2017 — PERDATA Penggugat: - ABDULLAH RAHAWARIN Tergugat: - Presiden RI Cq. Menteri Dalam Negeri RI Cq. Gubernur Maluku Cq. Bupati Malra - Bupati Malra Cq. Sekda Malra selaku Pejabat Pembuat Komitmen - Bupati Malra Cq. Sekda Malra Cq. Panitia Pelelangan Pemilihan Langsung Pengadaan Barang dan Jasa Pemda Malra - Bupati Malra Cq. Sekda Malra, Kabag Umum dan Perlengkapan Cq. Panitia Pemeriksa Barang - Bupati Malra Cq. Kepala Inspektorat Pemda Malra - Bupati Malra Cq. Sekda Malra Cq. Kepala BKPD Kab.
233 — 135
  • PERDATAPenggugat:- ABDULLAH RAHAWARINTergugat:- Presiden RI Cq. Menteri Dalam Negeri RI Cq. Gubernur Maluku Cq. Bupati Malra- Bupati Malra Cq. Sekda Malra selaku Pejabat Pembuat Komitmen- Bupati Malra Cq. Sekda Malra Cq. Panitia Pelelangan Pemilihan Langsung Pengadaan Barang dan Jasa Pemda Malra- Bupati Malra Cq. Sekda Malra, Kabag Umum dan Perlengkapan Cq. Panitia Pemeriksa Barang- Bupati Malra Cq. Kepala Inspektorat Pemda Malra- Bupati Malra Cq. Sekda Malra Cq. Kepala BKPD Kab.
    INGRATUBUN, BA dalam kedudukan jabatan sebagai Mantan Kabag Umum dan Perlengkapan- BANK INDONESIA Cq. Pimpinan PT. Bank Maluku Cab. Tual Maluku Tenggara
    Presiden Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Cq.Gubernur Maluku Cq. Bupati Maluku Tenggara, Alamat : Kantor Bupati MalukuTenggara Jalan Sudirman Kelurahan OhoiyangWatdek Kecamatan Kei KecilKabupaten Maluku Tenggara, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;2. Bupati Maluku Tenggara Cq.
    Bupati Maluku Tenggara Cq. Sekda Maluku Tenggara Cq. Panitia PelelanganPemilihan Langsung dan Penunjukan Langsung Pengadaan Barang/Jasa LingkupPemda Maluku Tenggara Tahun Anggaran 2008, Alamat : Kantor Bupati MalukuTenggara Jalan Sudirman Kelurahan OhoyangWatdek Kecamatan Kei KecilKabupaten Maluku Tenggara, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III ;4. Bupati Maluku Tenggara Cq. Sekda Maluku Tenggara, Kepala Bagian Umum danPerlengkapan Setda Kantor Bupati Maluku Tenggara Cq.
    Bupati Maluku Tenggara Cq. Kepala Inspektorat Pemda Maluku Tenggara yangmelakukan, Alamat : Kantor Bupati Maluku Tenggara Jalan Sudirman KelurahanPutusan12/Pdt.G/2016/PN Tul Halaman 1 dari 56OhoijangWatdek Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara, selanjutnyadisebut sebagai TERGUGAT VV ; === 6. Bupati Maluku Tenggara Cq. Sekda Maluku Tenggara Cq.
    Bank Indonesia Cq. Pimpinan PT Bank Maluku Cq.
    Bahwa dalam surat perjanjian (kontrak) tersebut tidak tercantum data ukuranpakaian dinas, jenis kain, gambar dan atribut karena tidak dibuat perencanaanteknis, yang menjadi tanggung jawab Turut Tergugat I cq Turut Tergugat II sebagaiKabag Umum dan Perlengkapan Sekretariat Kantor Bupati Maluku Tenggara ;3.
Pengadilan PT KUPANG
Register : 07-04-2016 — Putus : 17-05-2016 — Upload : 28-03-2017
Putusan PT KUPANG Nomor 46/PDT/2016/PT KPG
Tanggal 17 Mei 2016 —
30 — 17
  • - SAM SON KAY vs - Negara RI, Cq. Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur, Cq. Pemerintah Kota Kupang, dalam hal ini diwakili Walikota Kupang di Kupang, Cq Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kupang
    PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. PEMERINTAHPROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, Cq.
    PEMERINTAH KOTAKUPANG, dalam hal ini diwakili Walikota Kupang diKupang, Cq Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata KotaKupang, beralamat di Jalan S.K Lerik Nomor 1 Kota Kupang,Nusa Tenggara Timur, 2022222 enon cence cen enn en re none rene eeeDalam hal ini memberikan Kuasa kepada MARSEL RADJA,SHdan FRIDOM Y.RADJAH,SH berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 4 Maret 2015, yang didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Kupang dibawah register Nomor.85/Pdt/Lgs/K/2015,tanggal O09 Maret 2015 sebagai TERBANDINGsemula
    Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaarbijvoorrad) meskipun ada banding, kasasi maupun verzet. 10.Atau apabila Pengadilan Negeri Kupang Cq Majelis Hakim yang memeriksadan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).Perk.
    Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah menggugat Pemerintah KotaKupang cq. Dinas Pariwisata dengan menempatkan dalil status pemilikantanah adalah milik Penggugat eror in persona/ salah subyek oleh karenastatus pemilikan tanah adalah tanah konsevesi kehutanan, bukan tanahPenggugat, sehingga segala bentuk perjanjian atas tanah adalah tidak sahantara Penggugatdan T ergugat ; 2.
Pengadilan PT MALUKU UTARA Perdata Wanprestasi
Putus : 08-05-2020 — Upload : 19-05-2020
Putusan PT MALUKU UTARA Nomor 13 /PDT /2020/PT.TTE
Tanggal 8 Mei 2020 — AMINA SAYALAHA lawan Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Dalam Negeri Cq. Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara Cq. Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan Cq. Bupati Halmahera Selatan,bertempat di Kantor Bupati Halmahera Selatan
208 — 80
  • AMINA SAYALAHA lawanPemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Dalam Negeri Cq. Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara Cq. Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan Cq. Bupati Halmahera Selatan,bertempat di Kantor Bupati Halmahera Selatan
    perempuan,Agama Islam, Pekerjaan Tani, Bertempat Tinggal di Desa KaputusangKecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan sebagaiPEMBANDING/Semula PENGGUGAT dalam hal ini memberi kuasaInsidentil kepada : HUSAIN JUMAT, umur 42 Tahun, Jenis Kelamin LakiLaki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat Tinggal di DesaTomori Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan berdasarkanSurat jin Nomor :16/In/KS/PDT/2019/PN.Lbh. tanggal 2 Oktober 2019oleh Ketua pengadilan Negeri Labuha;Pemerintah Republik Indonesia Cq
    Kementerian Dalam Negeri Cq.Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara Cq. Pemerintah KabupatenHalmahera Selatan Cq.
Pengadilan PT KUPANG Perdata
Putus : 22-09-2016 — Upload : 28-03-2017
Putusan PT KUPANG Nomor 100/PDT/2016/PT KPG
Tanggal 22 September 2016 — - Drs EDMUNDUS FALLO, M.M. vs - PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA Cq. KEJAKSAAN TINGGI NTT Cq KEJAKSAAN NEGERI KEFAMANANU
123 — 67
  • - Drs EDMUNDUS FALLO, M.M. vs - PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA Cq. KEJAKSAAN TINGGI NTT Cq KEJAKSAAN NEGERI KEFAMANANU
    Menyatakan sebagai hukum, Putusan Praperadilan Nomor:4/PidPrap/2015/PN.Kfm antara Drs Vinsensius Saba melawanKejaksaan Agung RI Cq Kejaksaan Tinggi Nusa TenggaraTimur CQ Kejaksaan Negeri Kefamenanu, hanya mengikatpara pihak dan tidak mengikat pihak ketiga termasukPelawan.4.
    Menolak permohonan pemohon praperadilan untuk selain danselebihnya.Bahwa pada tanggal 23 Nopember 2015 Terlawan mengirim suratpanggilan kepada Pelawan Nomor : B490/P.3.12/Fd.1/11/2015dengan perihal pengembalian barang bukti yang didasarkan padaputusan praperadilan pada Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor :4/PIDPRAP/2015, tanggal 21 Oktober 2015 ;Bahwa putusan praperadilan Nomor : 4/PIDPRAP/2015 antaraVinsensius Saba melawan Kejagung RI cq. Kejati NTT cq.
    Bahwa putusan Praperadilan PN Kefamenanu nomor4/Pid.Prap/2015/PN.Kfn, tanggal 21 Oktober 2015, HANYAMENGIKAT PIHAK DRS VINSENSIUS SABA SEBAGAI PEMOQHON DAN PIHAK KEJAKSAAN AGUNG RI, Cq KEJAKSAAN TINGGI NTT, Cq KEJAKSAAN NEGERI KEFAMENANU SEBAGAI TERMOHON, DAN TIDAK ADA PIHAK LAIN;Sedangkan putusan Praperadilan PN Kefamenanu nomor5/Pid.Prap/2015/PN.Kfn, tanggal 22 Oktober 2015, HANYAMENGIKAT PIHAK DRS DRS EDMUNDUS FALLO, MM SEBAGAI PEMOHON DAN PIHAK KEJAKSAAN AGUNG RI, Cq Putusan Nomor : 100/Pdt/2016
    /PT.KPG Halaman 22 dari 33 HalamanKEJAKSAAN TINGGI NTT, Cq KEJAKSAAN NEGERI KEFAMENANU SEBAGAI TERMOHON,DAN TIDAK ADA PIHAK LAIN;.
    Vinsensius Saba sebagaiPemohon dan Kejaksaan Agung RI, Cq Kejaksaan Tinggi NTT,Cq Kejaksaan Negeri Kefamenanu sebagai Termohon adalahSurat Perintah Penyidikan nomor : Print01/P.3.12/Fd.1/01/2014tanggal 6 Januari 2014,DAN TIDAK ADA OBYEK LAIN. o Perbuatan Terbanding mengembalikan barang bukti kepadaPembanding dengan menggunakan dasar putusan nomor4/Pid.Prap/2015/PN.Kfn yang tidak mengikat Pembanding sertadilakukan diluar perintah putusan tersebut adalah merupakanperbuatan yang melanggar hukum dan
Pengadilan PT MALUKU UTARA Perdata Tanah
Putus : 04-02-2013 — Upload : 08-07-2013
Putusan PT MALUKU UTARA Nomor 21/PDT/2012/PT.MALUT
Tanggal 4 Februari 2013 — Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Cq. Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan Cq. Bupati Halmahera Selatan, VS La M a m i, DKK
71 — 17
  • Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Cq. Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan Cq. Bupati Halmahera Selatan, VS La M a m i, DKK
Pengadilan PT KUPANG Perdata Waris
Putus : 16-07-2014 — Upload : 22-08-2015
Putusan PT KUPANG Nomor 72/PDT/2014/PTK
Tanggal 16 Juli 2014 — - Kantor Wilayah Pertanahan Propinsi NTT cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai, cq. Kantor Pertanahan Manggarai Barat, Cs. vs - AHMAD TAMI, Cs.
94 — 31
  • - Kantor Wilayah Pertanahan Propinsi NTT cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai, cq. Kantor Pertanahan Manggarai Barat, Cs. vs - AHMAD TAMI, Cs.
    Kantor Wilayah Pertanahan Propinsi NTT cq. Kantor Pertanahan2. MUHAMADKabupaten Manggarai, cq. Kantor PertanahanManggarai Barat, beralamat di JI. Frans Nala,Desa Batu) Cermin, Kecamatan Komodo,Kabupaten Manggarai Barat, dalam hal ini diwakilioleh kuasanya Max M.
Pengadilan PN BANYUWANGI Perdata
Register : 31-12-2013 — Putus : 02-06-2014 — Upload : 09-06-2015
Putusan PN BANYUWANGI Nomor 198/Pdt.G/2013/PN Bwi
Tanggal 2 Juni 2014 — BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk (T) ; - KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA, Cq. KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA JAWA TIMUR, Cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG Jember (T) ;
80 — 17
  • BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk (T) ;- KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA, Cq. KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA JAWA TIMUR, Cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG Jember (T) ;
    KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Cq. DIREKTORATJENDERAL KEKAYAAN NEGARA, Cq.
Pengadilan PN MAUMERE Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 18-07-2012 — Putus : 08-08-2012 — Upload : 14-11-2012
Putusan PN MAUMERE Nomor 4/Pid.Pra/2012/PN.MMR
Tanggal 8 Agustus 2012 — - BENJIMAN VARGHEESE VS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA cq DIREKTUR JENDERAL IMIGASI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA cq KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II MAUMERE
99 — 31
  • - BENJIMAN VARGHEESE VS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA cq DIREKTUR JENDERAL IMIGASI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA cq KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II MAUMERE
    Jendral Sudirman No.49,Maumere, Kabupaten Sikka, Provinsi NTT berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal15 Juli 2012,yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumeredibawah nomor register :08/SK.PID/VII/2012/PN MMR tertanggal 18 Juli 2012,Selanjutnya disebut sebagai: PEMOHON ;LawanPEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI HUKUM DAN HAK ASASIMANUSIA REPUBLIK INDONESIA cq DIREKTUR JENDERAL IMIGASIKEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA cq KEPALA KANTORWILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
    stressberkepanjangan yang sulit sekali terpulihkan akibat proses karantina/Detensi atauPENAHANAN oleh TERMOHON yang dilakukan tanta alasan hukum yangmemadai dan merupakan tindakan penyidikan keimigrasian yang tidak sesuaidengan KUHAP , oleh karenanya PEMOHON berkepentingan pula untukdirehabilitasi dan dipulihkan citra dan nama baiknya dalam segala kedudukan,kemampuan, harkat serta martabatnya ;Berdasarkan seluruh dalil dan alasan yang terurai di atas,s PEMOHON mohon agar Bapak KetuaPengadilan Negeri Maumere cq
Pengadilan PT KUPANG Perdata Tanah
Putus : 20-05-2015 — Upload : 22-08-2015
Putusan PT KUPANG Nomor 37/PDT/2015/PT.KPG
Tanggal 20 Mei 2015 — - Pemerintah Republik Indonesia Cq, Menteri Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq, Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur, Cq, Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Rote Ndau, yang bertempat kedudukan di Jln. Nusaklaian-Lekunik Baa-Rote vs - JUNUS ANIN, Cs.
30 — 15
  • - Pemerintah Republik Indonesia Cq, Menteri Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq, Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur, Cq, Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Rote Ndau, yang bertempat kedudukan di Jln. Nusaklaian-Lekunik Baa-Rote vs - JUNUS ANIN, Cs.
Pengadilan PT MALUKU UTARA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 08-09-2014 — Upload : 12-09-2014
Putusan PT MALUKU UTARA Nomor 14/PDT/2014/PT TTE
Tanggal 8 September 2014 — ., VS 1 Pemerintah RI Cq. Menteri Keuangan RI cq Direktur Jenderal Kekayaan Negara cq Kantor Wilayah VII Jakarta Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang , DKK.
54 — 13
  • ., VS 1 Pemerintah RI Cq. Menteri Keuangan RI cq Direktur Jenderal Kekayaan Negara cq Kantor Wilayah VII Jakarta Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang , DKK.
    SH, Advokat danKonsultan Hukum yang berkantor pada LawOffice Makugawane, beralamat di KelurahanBastiong Talangame (depan Hotel Bukit Pelangi)berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 01Februari 2013 selanjutnya disebut sebagaiPEMBANDING semula PENGGUGAT ;Melawan1 Pemerintah RI Cq.
    Menteri Keuangan RI cq Direktur Jenderal Kekayaan Negaracq Kantor Wilayah VII Jakarta Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang (KPKNL) Jakarta II PUPN Cabang Jakarta, berkedudukan di jalanPrapaan Nomor : 10 Jakarta Pusat , telpo 021.3847015 Fax 0021.3518371, Untukselanjutnya disebut sebagai TERBANDING I semula TERGUGAT I,2 Direktur P.T Bank Rakyat Indonesia (persero) tbk. Berkedudukan di JalanJenderal Sudirman nomor 44 46 Tromol Pos 1094/1000 Jakarta Pusat 10210,Hal. 1 dari hal. 8Pts.
    Nelayan Bakti dan Penanggung jawab Mantrus Grup, berkedudukan di JalanRaya Widya Chandra Kaveling 21 RT 008 RW.08 Kelurahan SenayanKecamatan Kemayoran Baru Jakarta Selatan , Untuk selanjutnya disebutsebagai TERBANDING IV semula TERGUGAT IV;5 Pemerintah RI.cq Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN RI cq Kepala KantorWilayah BPN Prov .Maluku Utara cq KepalaKantor Pertanahan Kota Ternate,berkedudukan di Ternate, Untuk selanjutnya disebut sebagai TURUTTERBANDING semula TURUT TERGUGAT ;PENGADILAN TINGGI TERSEBUT
    No. 14/PDT/2014/PT TTE9 Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun adaperlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Para Tergugat(uitvoerbaar bij Vorraad);10 Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;11 Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;Atau :Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara cq.
Pengadilan PT MALUKU UTARA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 18-01-2021 — Putus : 23-02-2021 — Upload : 23-02-2021
Putusan PT MALUKU UTARA Nomor 4/PDT/2021/PT TTE
Tanggal 23 Februari 2021 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTERIAN DALAM NEGERI cq PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA cq KABUPATEN HALMAHERA UTARA LAWAN UMIAN MAKPAL, DKK
144 — 35
  • PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTERIAN DALAM NEGERI cq PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA cq KABUPATEN HALMAHERA UTARA LAWAN UMIAN MAKPAL, DKK
    PUTUSANNomor 4/PDT/2021/PT TTEDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Maluku Utara yang memeriksa dan memutus perkaraperdata pada tingkat banding, telah menjatunkan putusan sebagai berikut dalamperkara antara:PEMERINT AH REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTERIAN DALAM NEGERIcq PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA cq KABUPATENHALMAHERA UTARA, dalam hal ini diwakili oleh IR.
    /PT TTE tanggal 18 Maret 2020 dalam perkaragugatan antara Pembanding dengan Rudi Sumampouw (Terbanding semulaPenggugat) yang kedua objek perkara itu berkaitan dengan objek gugatanmilik para Terbanding saat ini yakni Stadion KARIANGA) dan kemudiankedua perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap, Majelis HakimPengadilan Tinggi Maluku Utara telah menjatuhkan putusan yang amarnyapada pokoknya yaitu menyatakan penguasaan tanpa hak dan melawanhukum atas tanah sengketa oleh Tergugat (Pemerintah RI Cq
Pengadilan PT KUPANG Perdata
Register : 24-10-2017 — Putus : 19-12-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan PT KUPANG Nomor 141/PDT/2017/PT KPG
Tanggal 19 Desember 2017 — - JHON MANILANI vs - Negara Republik Indonesia Cq. Gubernur Nusa Tenggara Timur Cq. Bupati Alor
74 — 42
  • - JHON MANILANI vs - Negara Republik Indonesia Cq. Gubernur Nusa Tenggara Timur Cq. Bupati Alor
    Advokat beralamat diJalan Wiyakan Batunirwala, Rt. 010/ Rw. 004, Desa Petleng,Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal Kalabahi 02 Oktober 2017 yang terdaftardi Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor W26U12/40/HT.01.10/X/2017 tanggal 02 Oktober 2017;LAWANNegara Republik Indonesia cq. Gubernur Nusa Tenggara Timur, cq. BupatiAlor, yang berlamat di Soekarno Hatta Batunirwala, sebagaiTerbanding semula Tergugat;Dalam hal ini diwakili oleh Hendrik Y. G.
    administrasiproses pengangkatan PNS Daerah formasi Tahun Anggaran 2010 yangditujukan ke Pengadilan Negeri adalah salah alamat karena sesungguhnyaPengadilan Negeri tidak berkewenangan untuk memeriksa dan mengadiliadministrasi pengangkatan PNS Daerah;Bahwa untuk menyatakan sah atau tidak sah keputusan panselnasberkenaan dengan pengangkatan CPNS Daerah formasi Tahun Anggaran2010 adalah menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;Bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Negara RepublikIndonesia cq
    Gubernur Nusa Tenggara Timur cq. Bupati Alor selakuTergugat adalah salah alamat karena seharusnya Penggugat mengajukangugatan kepada Pemerintah Republik Indonesia cq. Badan KepegawaianNegara Republik Indonesia di Jakarta, cq.
Pengadilan PT KUPANG Perdata
Putus : 15-01-2014 — Upload : 21-01-2014
Putusan PT KUPANG Nomor 143/PDT/2013/PTK
Tanggal 15 Januari 2014 — ., vs - Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kepala Polisi Republik Indonesia Cq. Kapolres Ende yang berkedudukan di Jalan Polisi Ende, Kabupaten Ende dan Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia Cq. Kepala Kejaksaan Negeri Ende
92 — 41
  • ., vs - Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kepala Polisi Republik Indonesia Cq. Kapolres Ende yang berkedudukan di Jalan Polisi Ende, Kabupaten Ende dan Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia Cq. Kepala Kejaksaan Negeri Ende
    Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kepala Polisi Republik Indonesia Cq.Kapolres Ende yang berkedudukan di Jalan Polisi Ende, Kabupaten Ende ;Selanjutnya disebut sebagai Terbanding I, semula sebagai Tergugat I; Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama : 1. YANKRISTIAN RATU, S.H., Pangkat/NRP AKP/72090623, JabatanKasubbidbankum Bidkum Polda NTT, Alamat Polda NTT Jalan SoehartoKupang ; 2.
    Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kepala Kejaksaan Agung RepublikIndonesia Cq. Kepala Kejaksaan Negeri Ende yang berkedudukan di JalanEltari, Kabupaten Ende ;Selanjutnya disebut sebagai Terbanding II, semula Tergugat II; Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama : 1. TERESIAWEKO, S.H., Jabatan Jaksa Pengacara Negara, Alamat Kantor KejaksaanNegeri Ende ; 2, HELM Y HIDAYAT, S.H., Jabatan Jaksa Pengacara Negara,Alamat Kantor Kejaksaan Negeri Ende ; 3.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 11-06-2021 — Putus : 05-08-2021 — Upload : 11-01-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 95 PK/FP/TUN/2021
Tanggal 5 Agustus 2021 — ANITA LIE, SH VS OTORITAS JASA KEUANGAN cq. DEWAN KOMISIONER OJK;
453 — 461 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ANITA LIE, SH VS OTORITAS JASA KEUANGAN cq. DEWAN KOMISIONER OJK;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Register : 21-01-2021 — Putus : 29-03-2021 — Upload : 02-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 140 PK/PDT/2021
Tanggal 29 Maret 2021 — NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA Cq. KEJAKSAAN TINGGI JAWA BARAT Cq. KEJAKSAAN NEGERI TANGERANG, sebagai Termohon Peninjauan Kembali; 2. NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA, sebagai Termohon Peninjauan Kembali; 3. YAYASAN PEMBANGUNAN MADRASAH ISLAM DAN IHSAN (YPMII), sebagai Termohon Peninjauan Kembali; 4.
150 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA Cq. KEJAKSAAN TINGGI JAWA BARAT Cq. KEJAKSAAN NEGERI TANGERANG, sebagai Termohon Peninjauan Kembali; 2. NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA, sebagai Termohon Peninjauan Kembali; 3. YAYASAN PEMBANGUNAN MADRASAH ISLAM DAN IHSAN (YPMII), sebagai Termohon Peninjauan Kembali; 4.
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata Tanah
Putus : 07-02-2013 — Upload : 25-06-2013
Putusan PT MAKASSAR Nomor 03/PDT/2013/PT.MKS
Tanggal 7 Februari 2013 — - TAHIR DG.NGAWING - SUDIRMAN - ABD.SALAM KACI - NEGARA RI, Cq KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL, Cq KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI SELATAN, Cq KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR lawan - SADDO DG.TINRI
53 — 26
  • - TAHIR DG.NGAWING- SUDIRMAN- ABD.SALAM KACI- NEGARA RI, Cq KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL, Cq KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI SELATAN, Cq KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSARlawan - SADDO DG.TINRI
    NEGARA RI, Cq KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL, CqKEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONALPROVINSISULAWESI SELATAN, Cq KEPALA KANTORPERTANAHAN KOTA MAKASSAR, beralamat di Jin.
    keterangan yang dimunculkan berupa batasbatas serta luas semuanya dariPenggugat/Terbanding keterangan tersebut hanya sepihak saja, sehingga patutberalasan hukum Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia untuk membatalkanPutusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Cq, Majelis Hakim yang menanganiperkara ini.KEBERATAN KETIGABahwa demikian pula pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertamasebagaiman diuraikan dibawah ini :Menimbang, bahwa menyikapi gugatan Penggugat tersebut, pihakTergugat Ill telah melakukan perdamaian
Pengadilan PT KUPANG Perdata Tanah
Putus : 10-07-2013 — Upload : 28-01-2014
Putusan PT KUPANG Nomor 116/PDT/2012/PTK
Tanggal 10 Juli 2013 — - BAMBANG IRAWAN vs - MICHAEL HERTANTO SASTERO, Cs.
61 — 13
  • Pemerintah Negara Republik Indonesia, cq. MenteriNegara Agraria/Kepala BPN cq.Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Propinsi NTT, cq.
Pengadilan PT KUPANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 28-11-2018 — Putus : 03-01-2019 — Upload : 29-01-2019
Putusan PT KUPANG Nomor 165/PDT/2018/PT KPG
Tanggal 3 Januari 2019 — PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA, Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Cq. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Nusa Tenggara Timur, Cq. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Manggarai Barat
57 — 19
  • PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA, Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Cq. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Nusa Tenggara Timur, Cq. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Manggarai Barat
    Tanggal 7 September 2018, yang untuk selanjutnya disebutsebagai Pembanding semula Penggugat;Lawan:PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA, Cq. Menteri Dalam NegeriRepublik Indonesia, Cq. Gubernur Kepala Daerah Tingkat Propinsi Nusa Tenggara Timur, Cq. Bupati Kepala DaerahTingkat Il Kabupaten Manggarai Barat, beralamat di JalanFrans Sales Lega Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat,yang dalam hal ini memberika kuasa kepada:Yulius Sigit Kristanto SH, MH.
    Penggugat (Pembanding) mendirikan Rumah Penginapan /Indekos tersebut Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat melalui Instansiterkait yaitu Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Manggarai Barat,melalui Surat Nomor: DPE.540/158/VII/2014, meminta kepada Penggugat(Pembanding) untuk membayar Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuansebesar Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);Bahwa Penggugat (Pembanding) juga telah mengajukan Permohonan jinMendirikan Bangunan (IMB) kepada Bupati Manggarai Barat Cq
    Fotocopy terlampir;Bahwa atas tindakan Tergugat / Terbanding yang karena hak dankekuasaan mengEksekusi bangunan milik Penggugat / Pembanding tanpaputusan hukum yang mempunyai kekuatan hukum tetap, merupakanperbuatan melawan hukum dan melanggar Hak Asasi Manusia;Bahwa perlu juga kami sampaikan kehadapan Yang Mulia KetuaPengadilan Tinggi Kupang, Cq.
    ManggaraiBarat);Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Kupang:Halaman 16 dari 38, Putusan Nomor 165/PDT/2018/PT KPGYang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, kepada siapa lagiPenggugat (Pembanding) meminta / memohon perlindungan hukum kalaubukan kepada lembaga peradilan, sebagaimana yang Penggugat (Pembanding)jalankan dengan mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Labuan Bajo;Bahwa berdasarkan alasanalasan sebagaimana terurai di atas, kami mohonKepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Cq
    Bahwa pada saat itu juga meteran listrik yang digunakan untuk penerangandi Penginapan / Indekos juga dicabut yang hingga saat ini meteran listriktersebut masih dikuasai oleh Tergugat (Terbanding);Bahwa berdasarkan uraian serta alasanalasan tersebut di atas,Penggugat / Pembanding mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan TinggiKupang cq.
Pengadilan PT MALUKU UTARA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 18-03-2020 — Upload : 20-03-2020
Putusan PT MALUKU UTARA Nomor 6/PDT/2020/PT. TTE
Tanggal 18 Maret 2020 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN DALAM NEGERI CQ. PEMERINTAH DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA Cq. KABUPATEN HALMAHERA UTARA,YANG DI WAKILI OLEH BUPATI HALMAHERA UTARA vs RUDI SUMAMPOW, DKK
64 — 28
  • PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN DALAM NEGERI CQ. PEMERINTAH DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA Cq. KABUPATEN HALMAHERA UTARA,YANG DI WAKILI OLEH BUPATI HALMAHERA UTARA vsRUDI SUMAMPOW, DKK
    PUTUSANNomor 6/PDT/2020/PT.TTEDEMI KEADILAN BERDASARKAN KET UHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Maluku Utara di Sofifi yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaraantara:PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN DALAMNEGERI CQ.
Pengadilan PT KUPANG Perdata Tanah
Register : 06-10-2017 — Putus : 06-12-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan PT KUPANG Nomor 132/PDT/2017/PT KPG
Tanggal 6 Desember 2017 — - YAN POY vs BARNABAS ADU, Cs.
102 — 31
  • mengusahakan Tanah Sengketa, sebaliknya saksisaksi tersebuttelah menerangkan bahwa Christian Adu, Ayah Terbanding dahuluTergugat berdiam diatas Tanah Sengketa dan mengusahakannya secaraterus menerus dan setelah Christian Adu dan Isterinya meninggal dunia,maka pemilikan, penguasaan dan pengusahaan Bidang Tanah ObyekSengketa diteruskan oleh anak mereka Bernabas Adu, Terbanding dahuluTergugat atas bidang tanah sengketa dan telah mendapat penegasan hakdan pengakuan dari Pemerintah Negara Republik Indonesia Cq