Kepala Kejaksaan NegeriSerang, berkedudukan di Kantor Kejaksaan Negeri KotaTangerang, Jalan Taman Makam Pahlawan (TMP) TarunaNomor 10 Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor : 180/1403.Bagian Hukum/2020, selanjutnyamemberikan kuasa substitusi kepada: 1. Sucipto, S.H., M.H.2. Rina Mariana, S.H. 3. Bakti Suryantoro, S.H. 4. Imelda,S.H. 5.

sehingga membuatbingung Penggugat sebenarnya mana dan apa yang dimaksud olehTergugat dengan kalimat terse but; Bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum diatas, maka prosespenegakan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri kepada Penggugatselaku terduga pelanggar secara yuridis telah bertentangan denganketentuan perundangundangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi Dan TataKerja Komisi Kode Etik Profesi Polri sehingga dapat Penggugatkategorikan cacat hukum

;; 2020 2Bahwa oleh karena proses penegakan Kode Etik Profesi Polrisebbagaimana disebutkan dalam angka 9 diatas adalah bertentangandengan ketentuan perundangundangan, dengan demikian terpenuhilahketentuan pasal 53 ayat (2) huruf a yang berbunyi: P aS al 53 22222 2a nn nnn n nen nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn(2) Alasanalasan yang dapat digunakan dalam gugatansebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a.

Maka untuk itu terlebih dahulu akandipertimbangkan unsurunsur dari dakwaan Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkandan meneliti apakah dari faktafakta tersebut apa yang dilakukan ParaTerdakwa merupakan tindak pidana atau tidak sebagaimana yangdidakwakan Penuntut umum ; Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telahmelakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah danmeyakinkan menurut hukuM ; 2020" 220wooannnn Menimbang, bahwa Para

Muhlis sebanyak 2(dua) kali dan penis terdakwa masuk ke dalam vagina saksi Hardianti binti32Muhlis dan hal tersebut dikuatkan dengan Visum et Repertum bahwa selaputdara saksi Hardianti binti Muhlis sudah tidak utuh lagi akibat benda tumpulsehingga dapat disimpulkan bahwa benar telah terjadi persetubuhan antaraterdakwa dengan saksi Hardianti binti Muhlis;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelisberpendapat unsure melakukan persetubuhan telah terpenuhi secara sah danmeyakinkan menurut hukuM

. 2020 non en nono nnn nnneeMenimbang bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas dengan demikian majelis berpendapat seluruh unsurunsur dari Pasal 81ayat (2) UndangUndang Nomor: 23 Tahun 2002 sebagaimana dalam dakwaanAlternatif kesatu Subsidair Penuntut Umum telah terpenuhi; Menimbang bahwa oleh karena unsurunsur dalam dakwaan alternatifkesatu Subsidair telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan telahterbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimanadalam

/q Pemerintah Daerah KotaTangerang c/q Camat Karang Tengah c/q Kepala Kelurahan PondokBahar, tempat kedudukan Jalan Pondok Bahar No. 1 Kelurahan PondokBahar Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang Provinsi Bantendalam hal ini diwakili oleh Titto Chairil Yustiadi,SH, Zuraidah Lubis,SHdan Ramdhana Budiutomo,SH semuanya anggota Tim PemberiBantuan Hukum Pemerintah Kota Tangerang berdasarkan surat kuasakhusus Nomor : 800/33 sekret/2020 tanggal 27 Maret 2020 dan SuratPerintah Tugas Nomor : 800/1175Bag Hukum

/2020 tanggal 31 Maret2020 sebagai Turut Terbanding / Turut Tergugat ;3.

Dengan demikian, lelang yang diperantarai oleh Tergugat II tidakdapat dibatalkan karena telah sah secara hukum. 2020 Bahwa Tergugat II juga dengan tegas menolak dalil/alasan Penggugat baik dalamposita maupun petitumnya yang pada pokoknya Penggugat menganggapbahwa ParaTergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikanPenggugat sehinggamenuntut kepada Para Tergugat untuk membayar ganti rugimateriil sebesar Rp. 400.000.000.

Nama : MUHAMMADONGH SALAM, S.H.Kewarganegaraan : IndonesiaJabatan : Kasubag Bantuan Hukum = danHAMAlamat : Jalan Batalipu Kelurahan Leok IlKabupaten BuolSelanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:180/05.01/Bagian Hukum/2020, tanggal 2 April 2020, telahmemberikan kuasa kepada:Nama : CHANDRA PURNAMA, S.H.

Pasal 10 Ayat (1)Undangundang Nomor 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan yaitu asas kepastian hukum, kecermatan dan keterbukaan;Asas Kepastian Hukum: 2020 2cno non nn n=Tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan bertentangandengan peraturan perundangundangan yang berlaku secara formil,karena Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan terakhir pemeganghak atas nama Haji Rusdi dilakukan tanpa persetujuan dari Penggugatselaku pemilik de facto tanah objek gugatan.

;Jabatan : Analis Peraturan PerundangUndangan BagianHukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa;Semua berkewarganegaraan Indonesia masingmasing beralamatpada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa, diJalan Garuda No. 1 Sumbawa Besar;Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 183.2/174/Hukum/2020 tanggal18 Juni 2020:Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut telah membaca:1.Surat gugatan Penggugat tanggal 02 Juni 2020 yang telah diterima dandidaftarkan di Kepaniteraan

., selaku Kasubag PeraturanPerundangundangan;Halaman 1Putusan Perkara Nomor : 20/G/2020/PTUN.PDGKesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pegawai NegeriSipil pada Kantor Bupati Pasaman, Jalan Jenderal SudirmanNo. 40, Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, ProvinsiSumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :180/1542/Hukum/2020 Tanggal 15 Oktober 2020;Selanjutnya dISCDUtSEDAGAL ............ccceceeeeeeeeeeeeeees TERGUGAT ;2.

Nama : MUHAMMADONG~ HSALAM, S.H.Kewarganegaraan: IndonesiaHalaman 1 dari 94 halaman Putusan Nomor: 11/G/2020/PTUN.PLJabatan : Kasubag Bantuan Hukum dan HAMAlamat : Jalan Batalipu Kelurahan Leok IlKabupaten BuolSelanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:180/04.01/Bagian Hukum/2020, tanggal 19 Maret 2020, telahmemberikan kuasa kepada:Nama : CHANDRA PURNAMA, S.H.