Menyatakan Terdakwa SUPRIYANTO Bin PODO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: melakukan usaha pertambangan tanpa IUP (Ijin Usaha Pertambangan, IPR (Ijin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Ijin Usaha Pertambangan Khusus);

Bahwa selanjutnya terdakwa yang memiliki Ijin Usaha Pertambangan namunsudah tidak berlaku lagi sejak tanggal 06 Maret 2012, melakukan usahapertambangan dengan cara melakukan pengerukan dibukit milik saksiDAMUN als.

Usaha Pertambangan.Bahwa berdasarkan keterangan Ahli TJAHJO ADIBAWONI, BE, STmenerangkan dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan wajib memilikiIzin Usaha pertambangan dan dalam kenyataannya terdakwa tidak memilikiIUP (izin Usaha Pertambangan)Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 158UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum diatas, Terdakwatelah mengajukan keberatan, dan atas keberatan

, yang berlaku sejak 6 Oktober 2011 sampaidengan 6 Maret 2012, namun ijin tersebut telah berakhir dan KPPTMagetan tidak pernah memberikan perpanjangan ijin;Bahwa Terdakwa pernah mengajukan Ijin Usaha Pertambangan (IUP)yang baru ke KPPT Magetan, namun KPPT Magetan tidak memberikanperpanjangan ijin kepada Terdakwa, karena adaya surat dari:Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Direktorat JenderalMineral Dan Batubara Edaran nomor 08.E/30/DJB/2012 tanggal 6 Maret2012 tentang Penghentian Sementara

dalam melakukan usaha pertambangan di lahan milik saksi Damun aliasKitun tidak didasari dengan Ijin Usaha Pertambangan(IUP), atau Ijin PertambanganRakyat (IPR) maupun Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur TanpaIUP, IPR atau IUPK telah terpenuhi pula menurut hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka semua unsurtindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu melanggar pasal 158UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 tentang

Pertambangan Mineral dan Batubaratelah terpenuhi, sehingga Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan usaha pertambangantanpa dilengkapi UP (Ijin Usaha Pertambangan) atau IPR (Ijin PertambanganRakyat) atau IUPK (Ijin Usaha Pertambangan Khusus), sehingga harus dijatuhipidana;26adMenimbang, bahwa selanjutnya oleh karena selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya fakta bahwa Terdakwa adalahtermasuk orang yang

menyimpan bahan bakar minyak tanpa ijin usaha penyimpanan

Tana Tidung, atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang masihtermasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan telah melakukan tindakpidana, yang melakukan penyimpanan berupa bahan bakar minyak jenis bensindan minyak tanah tanpa ijin usaha penyimpanan, pebuatan tersebut dilakukandengan cara sebagai berikut:Berawal dari petugas kepolisian dari Direktorat Kepolisian PolairudPolda Kaltim ketika sedang berpatroli di perairan Tarakan berdasarkanSurat Perintah Gerak dari Direktur Kepolisian Polairud Polda

Tana Tidung, atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang masihtermasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan telah melakukan tindakpidana, yang melakukan Niaga berupa bahan bakar minyak bensin dan minyaktanah tanpa ijin usaha Niaga, pebuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagaiberikut:e Berawal dari petugas kepolisian dari Direktorat Kepolisian PolairudPolda Kaltim ketika sedang berpatroli di perairan Tarakan berdasarkanSurat Perintah Gerak dari Direktur Kepolisian Polairud Polda KaltimNo : SPG

Nunukan ;Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas dari Kepolisian PolairudPolda Kaltim ternyata terdakwa menyimpan bahan bakar minyak jenis bensinsebanyak 3400 liter dari bahan bakar minyak jenis minyak tanah sebanyak180 (seratus delapan puluh) liter dimasukkan dalam 15 (lima belas) buahdrum dan 25 (dua puluh lima) jerigen diletakkan dalam lambung kapal, tidakdilengkapi dengan ijin usaha penyimpanan bahan bakar minyak (BBM) daripihak yang berwenang yaitu Direktorat Jendral Minyak dan Gas

Nunukan ;e Bahwa benar, setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas dari KepolisianPolairud Polda Kaltim ternyata terdakwa menyimpan bahan bakar minyakjenis bensin sebanyak 3400 liter dari bahan bakar minyak jenis minyak tanahsebanyak 180 (seratus delapan puluh) liter dimasukkan dalam 15 (lima belas)buah drum dan 25 (dua puluh lima) jerigen diletakkan dalam lambung kapal,tidak dilengkapi dengan ijin usaha penyimpanan bahan bakar minyak (BBM)dari pihak yang berwenang yaitu Direktorat Jendral Minyak

Dalam Pokok Sengketa:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal tindakan Tergugat yang tidak memasukkan Ijin Usaha Pertambangan PT. Pinhard Indonesia yakni Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.007/DESDM/VI/2010, tanggal 8 Juni 2010, Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT.

Pinhard Indonesia ke dalam Daftar Ijin Usaha Pertambangan (IUP) yang memenuhi ketentuan;

Pinhard Indonesia ke dalam Daftar Ijin Usaha Pertambangan (IUP) yang memenuhi ketentuan;

-Pengangkutan Kegiatan Usaha Hilir Tanpa Mendapat Ijin Usaha Pengangkutan dari Pemerintah

Niaga;Bahwa berdasarkan Pasal 23 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyakdan Gas Bumi terhadap Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dalamPasal 5 angka 2 yang hanya dapat dilakukan oleh Badan Usahasetelah memperoleh Ijin Usaha dari Pemerintah,Bahwa dalam pasal 30 UU RI No.22 tahun 2001 tentang Minyak danGas Bumi dan Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2004 pasal 13dan 14 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, yangberwenang mengeluarkan ijin usaha dalam kegiatan hilir minyakadalah pemerintah cq.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;Bahwa dalam Lembaran Negara No. 199 tahun 1927 dan No. 200tahun 1927 yang mengatur Petroleum Opslag Ordonantie yangmasih berlaku, dibolenkan mengangkut Bahan bakar/zat cai biasatermasuk minyak jenis bensin tanpa ijin untuk usaha perseoranganadalah 120 liter sampai ke bawah sedangkan pengangkutan melebihi120 liter harus dilengkapi dengan surat ijin usaha;Bahwa terhadap keterangan ahli tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidakkeberatan;2.

mengeluarkan ijin usaha dalam kegiatan hilir minyakadalah pemerintah cq.

Usaha dalam bidang pengangkutan Minyakdan Gas Bumi tersebut.

Menyatakan terdakwa SILVANUS bin INSEN telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pengangkutan KegiatanUsaha Hilir Tanpa Mendapat Ijin Usaha Pengangkutan dariPemerintah;2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SILVANUS bin INSEN denganpidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari dan Dendasebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) yang apabila tidak dibayardiganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;3.

Menyatakan terdakwa WUGUH tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan usaha penambangAn tanpa dilengkapi IUP (Ijin Usaha Penambangan), IPR (Ijin Pertambangan Rakyat), IUPK (Ijin Usaha Pertambangan Khusus) sebagaimana diatur dalam pasal 158 UURI Nomor 4 tahun 2009; 2. Membebaskan terdakwa WUGUH dari dakwaan tersebut;3. Memulihkan hak serta harkat dan martabatnya dalam masyarakat;

Dakwaan:Bahwa Terdakwa WUGUH pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingatantara bulan Desember 2014 sampai dengan bulan Januari 2015 atau setidaktidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk tahun 2014 sampai dengangtahun 2015 bertempat di Desa Trocor, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjoatau setidaktidaknya pada tempat lain masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Sidoarjo, telah melakukan usaha penambangan tanpa dilengkapiIUP (jin Usaha Pertambangan), IPR (Ijin Pertambangan Rakyat) atau IUPK(Ijin

Usaha Pertambangan Khusus); perobuatan mana dilakukan terdakwadengan caracara sebagai berikut: Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, petugaskepolisian dari Polres Sidoarjo yang berdasarkan informasi dari masyarakat,bahwa terdakwa telah melakukan penambangan pasir, setelah itu petugasKepolisian yaitu saksi Nanang Adianto dan saksi Sunarso mendatangi lokasisesuai informasi tersebut dan ternyata benar kalau terdakwa sedang melakukanpenambangan pasir.

Polres Sidoarjo ditemukan,bahwa perbuatan terdakwa WUGUH tidak sesuai dengan ketentuan UURI Nomor4 tahun 2009 Tentang Penambangan Mineral dan Batu bara karena terdakwaWUGUH melaksanakan kegiatan penambangan tanpa dilengkapi oleh izin yangsah berupa Izin Usaha Penambangan;Bahwa dalam Perkara tersebut disebutkan ditemukan pelanggaran berupa tindakpidana yang tercantum dalam pasal 158 UURI Nomor 4 Tahun 2009 tentangpenambangan mineral dan batubara;Bahwa penambangan tersebut harus memiliki izin IUP (Ijin

Usaha Pertambangan),dan yang berhak mengeluarkan ijin tersebut adalah Gubernur;Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu.Menimbang, bahwa selanjutnya didengar keterangan terdakwa WUGUHyang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :Bahwa benar, terdakwa mempunyai tambak bertempat di desa Trocor, KecamatanJabon, Kabupaten Sidoarjo, luasnya kirakira 1 (satu) hektar;Bahwa tambak tersebut turun temurun dari orang tua terdakwa;Bahwa tambak tersebut terdakwa kelola sendiri dan dipelihara

Menyatakan terdakwa WUGUH tersebut diatas tidak terobukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan usahapenambangn tanpa dilengkapi IUP (jin Usaha Penambangan), IPR (jinPertambangan Rakyat), IUPK (Ijin Usaha Pertambangan Khusus)sebagaimana diatur dalam pasal 158 UURI Nomor 4 tahun 2009;Membebaskan terdakwa WUGUH dari dakwaan tersebut;Memulihkan hak serta harkat dan martabatnya dalam masyarakat;Memerintahkan agar terdakwa dikeluarkan dari tahanan;ao fF & bfMenetapkan barang

MELAKUKAN NIAGA UNTUK KEGIATAN USAHA BAHAN BAKAR MINYAK TANPA IJIN USAHA NIAGA

dibawah ini;Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukumankepada terdakwa maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkandan keadaan yang meringankan;Keadaan yang memberatkan :e Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakay;e Perbuatan terdakwa telah merusak tata aturan distribusi bahan bakarminyak jenis premium;Keadaanyang meringankan :e Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginyalagi;e Terdakwa belum pernah dihukum ;e Terdakwa sekarang telah mempeoleh ijin

usaha untuk niaga eceran BBM;Mengingat Pasal 53 huruf d UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentangMinyak dan Gas jo.UndangUndang Nomor: 8 tahun 1981 tentang KUHAPdan peraturan lain yang berkaitan ;MENGADILI1.

MELAKUKAN NIAGA UNTUK KEGIATAN USAHA BAHAN BAKAR MINYAK TANPA IJIN USAHA NIAGA

biaya perkara;Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukumankepada terdakwa maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkandan keadaan yang meringankan;Keadaan yang memberatkan :e Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakay;e Perbuatan terdakwa telah merusak tata aturan distribusi bahan bakarminyak jenis premium;Keadaanyang meringankan :e Terdakwa menyesali perobuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginyalagi;e Terdakwa belum pernah dihukum ;e Terdakwa sekarang telah mempeoleh ijin

usaha untuk niaga eceran BBM;Mengingat Pasal 53 huruf d UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentangMinyak dan Gas jo.UndangUndang Nomor: 8 tahun 1981 tentang KUHAPdan peraturan lain yang berkaitan ;MENGADILI1.

kegiatan usaha hilir untuk pengangkutan minyak bumi tanpa ijin usaha pengangkutan dari pemerintah

usaha pengangkutan yangdikeluarkan oleh Menteri ESDM Up.

solar saat itu Rp.8.563, perliter untuk nonsubsidi, sedangkan subsidi Rp.4.500, perliter;e Setelah dihitung/ditera ternyata jumlah keseluruhan dari BBM jenissolar yang diangkut terdakwa ada sekitar 150 liter melebihi dari 120liter, sehingga sudah melebihi dari batas pengangkutan solar yangdiijinkan bagi perseorangan dan sudah termasuk usahabaikperorangan maupun badan usaha berdasarkan UU RI No. 22 tahun2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sedangkan untuk melakukanusaha pengangkutan harus memiliki ijin

Bahwa terdakwa membeli solar + 150 liter seharga Rp. 675.000, dimanaperliternya Rp.4.500,, lalu dijual kembali ke masyarakat perliternyaRp.5.500,;Bahwa terdakwa membawa 5 jerigen minyak solar caranya dimasukan didalammobil phanter rencananya mau dijual lagi kepada masyararkat yaitu untukpenggilingan padi huller dan penyosohan beras di Desa Baluti;Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin usaha pengangkutan dari pemerintah;Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti perkara ini;Menimbang, bahwa didalam persidangan

usaha pengangkutan sebagaimana dimaksud pasal 23 UUNo. 22 Tahun 2001 tentang Minyak Gas dan Bumi;Unsur ke satu : Setiap orang.

Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Tanpa Ijin Usaha Pengangkutan ;

Tapin.Bahwa pada saat saksi ANDRE H.M.P menanyakan jjin usaha kepada terdakwa dalam halniaga BBM bersubsidi selanjutnya terdakwa mengaku tidak memiliki ijin usaha niagaBBM bersubsidi dan terdakwa tidak memiliki keahlian dalam hal perminyakan sertaterdakwa tidak memiliki jin ataupun SPBU kemudian terdakwa beserta barang buktidiamankan ke Mapolres Hulu Sungai Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 53 huruf b Undangundang RI No.22 tahun

Tapin Bahwa pada saat saksit ANDRE H.M.P menanyakan ijin usaha kepada terdakwadalam hal niaga BBM bersubsidi selanjutnya terdakwa mengaku tidak memiliki ijinusaha niaga BBM bersubsidi dan terdakwa tidak memiliki keahlian dalam halperminyakan serta terdakwa tidak memiliki ijin ataupun SPBU kemudian terdakwabeserta barang bukti diamankan ke Mapolres Hulu Sungai Selatan untuk pemeriksaanlebih lanjut. Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan2.

Tapin Bahwa pada saat saksi ANDRE H.M.P menanyakan ijin usaha kepada terdakwadalam hal niaga BBM bersubsidi selanjutnya terdakwa mengaku tidak memiliki ijinusaha niaga BBM bersubsidi dan terdakwa tidak memiliki keahlian dalam halperminyakan serta terdakwa tidak memiliki jin ataupun SPBU kemudian terdakwabeserta barang bukti diamankan ke Mapolres Hulu Sungai Selatan untuk pemeriksaanlebih lanjut.

Tapin; Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin usaha niaga BBM bersubsidi dan terdakwa tidakmemiliki keahlian dalam hal perminyakan serta terdakwa tidak memiliki ijin ataupunSPBU kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Mapolres Hulu SungaiSelatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menyatakan terdakwa SYAHRUDIN Als UDIN Bin TAPERI (Alm) telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pengangkutan BahanBakar Minyak Tanpa Ijin Usaha Pengangkutan ;2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SYAHRUDIN Als UDIN Bin (Alm) TAPERIdengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp.3.000.000.000,(tiga miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar makadiganti dengan pidana penjara selama (satu) bulan;3.

kegiatan usaha hilir untuk penyimpanan minyak bumi tanpa ijin usaha penyimpanan dari pemerintah;

Nomor 22 tahun 2001 adalah kegiatan usaha hilir yang dilakukanoleh badan usaha ataupun perorangan yang sudah memenuhi perijinan dariMenteri ESDM RI;e Bahwa untuk melakukan kegiatan ijin usaha pengolahan, usaha pengangkutan,usaha penyimpanan, usaha niaga harus berbentuk badan usaha yang memenuhisyarat yang ditentukan dan ijin usaha tersebut dikeluarkan oleh menteri ESDMRI melalui Dirjen Migas;Bahwa pelaku usaha yang tidak memiliki ijin usaha penyimpanan yangdikeluarkan oleh Menteri ESDM RI melalui

HSS tidak pernah mengeluarkan ijin yang mengatur tentangpenyimpanan BBM jenis bensin;Bahwa kegiatan ijin usaha penyimpanan sebagaimana dimaksud pasal 23 ayat2 huruf c UU.

Nomor 22 tahun 2001 adalah kegiatan usaha hilir yang dilakukanoleh badan usaha ataupun perorangan yang sudah memenuhi perijinan dariMenteri ESDM RI;e Bahwa untuk melakukan kegiatan ijin usaha pengelohan, usaha pengangkutan,usaha penyimpanan, usaha niaga harus berbentuk badan usaha yang memenuhisyarat yang ditentukan dan ijin usaha tersebut dikeluarkan oleh menteri ESDMRI melalui Dirjen Migas;e Bahwa ketentuan yang mengatur bahan bakar minyak dan perijinannya yaitu:e UU.

usaha penyimpanan sebagaimana dimaksud pasal23 ayat 2 huruf c UU.

Nomor 22 tahun 2001 adalah kegiatan usaha hilir yang dilakukanoleh badan usaha ataupun perorangan yang sudah memenuhi perijinan dari Menteri ESDMRI, oleh karenanya untuk melakukan kegiatan ijin usaha pengolahan, usaha pengangkutan,usaha penyimpanan, usaha niaga harus berbentuk badan usaha yang memenuhi syarat yangditentukan dan ijin usaha tersebut dikeluarkan oleh menteri ESDM RI melalui DirjenMigas;Menimbang, bahwa ternyata terdakwa pada waktu ditangkap oleh Polisi tidak dapatmenunjukan ijin usaha

melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak tanpa ijin Usaha Pengangkutan;

Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2016/PN Kgnsedangkan untuk BBM jenis Bensin baru 4 (empat) kali karena terdakwasebelumnya sering membeli BBM jenis solar dan bensian tersebut di SPBUTaal Kec.Sungai Raya Kab.Hulu Sungai Selatan ;Bahwa kemudian saksi menanyakan ijin usaha kepada terdakwa dalam halniaga BBM bersubsidi kemudian terdakwa mengaku tidak memilik ijin usahaniaga BBM bersubsidi dan terdakwa tidak memiliki keahlian dalam halkeminyakan dan tersangka tidak memiliki ijin ataupun SPBU kemudianterdakwa

Yang melakukan pengangkutan tanpa ijin usaha pengangkutan;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur' tersebut Majelis akanmempertimbangkannya sebagai berikut :1. Unsur Setiap Orang;Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur Setiap Orang adalahmenunjuk kepada subjek hukum manusia dalam hal ini terdakwa SYAHRANI Bin.(Alm) MUHAMMAD YANI yang sewaktu ditanya identitasnya sebagaimanatercantum didalam dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa membenarkannya.

berbentukbadan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus menerus dandidirikan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku serta bekerjadan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ijin usaha adalah izin yangdiberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan pengolahan, pengangkutan,penyimpanan dan atau niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba;Menimbang, bahwa kegiatan usaha minyak dan gas bumi

Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2016/PN KgnMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatasditambah dengan keyakinan Majelis, bahwa terdakwa telah melakukanpengangkutan BBM tanpa ijin usaha pengangkutan.

(Alm) MUHAMMAD YANI terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana melakukanpengangkutan Bahan Bakar Minyak tanpa ijin Usaha Pengangkutan:2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima)bulan dan pidana denda sebesar Rp. 2000.000.000,00 (dua miliar rupiah),dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidanakurungan selama 1 (satu) bulan;3.

kegiatan usaha hilir untuk pengangkutan minyak bumi tanpa ijin usaha pengangkutan dari pemerintah secara bersama-sama;

usaha sebagai pengecer minyak tanah danmendapatkan minyak tanah dari agen H.

DA 9271 BK dan menyerahkan uang sejumlah Rp.2.500.000, denganmembawa 15 jerigen untuk diisi minyak tanah sejumlah 500 liter;Bahwa rencananya minyak tanah tersebut akan dibawa dan dijual kembalikepada masyarakat di Banjarbaru;Bahwa saksi tidak mempunyai ijin usaha pengangkutan dari pemerintah;Bahwa saksi membenarkan barang bukti perkara ini;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dantidak keberatan serta tidak mengajukan pertanyaan kepadanya;ksi ahli Drs. M.

usaha pengangkutan dari pemerintah (pasal 23);Bahwa daerah yang tidak lagi mendapat subsidi BBM minyak tanah adalahkota Banjarmasin, sejak bulan Maret 2012, kota Banjarbaru dan Kab.

Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, UndangUndang Nomor 48 Tahun2009, Undangundang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan Perundangundangan lainnya yang berkaitan;MENGADILI1 Menyatakan terdakwa YANTO bin MATSIDIKtersebut di atas telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidanakegiatan usaha hilir untuk pengangkutan minyak bumitanpa ijin usaha pengangkutan dari pemerintah secarabersamasama;Halaman 25 dari 27 halamanPutusan No.116/Pid.B/2013/PN.Kgn. 2 Menjatuhkan pidana kepada

Pengangkutan Kegiatan Usaha Hilir Tanpa Mendapat Ijin Usaha Pengangkutan dari Pemerintah;

Energi dan Sumber Daya Mineral;Bahwa dalam Lembaran Negara No. 199 tahun 1927 dan No. 200 tahun1927 yang mengatur Petroleum Opslag Ordonantie yang masih berlaku,dibolehkan mengangkut Bahan bakar/zat cai biasa termasuk minyak jenishalaman 9 dari 20 halamanPerkara Nomor 218 / Pid.B / 2013 /bensin tanpa ijin untuk usaha perseorangan adalah 120 liter sampai kebawah sedangkan pengangkutan melebihi 120 liter harus dilengkapi dengansurat ijin usaha;e Bahwa berdasarkan mekanisme penyaluran BBM bersubsidi

Menteri Energi danSumber Daya Mineral;e Bahwa dalam Lembaran Negara No. 199 tahun 1927 dan No. 200 tahun1927 yang mengatur Petroleum Opslag Ordonantie yang masih berlaku,dibolehkan mengangkut Bahan bakar/zat cai biasa termasuk minyakjenis bensin tanpa ijin untuk usaha perseorangan adalah 120 liter sampaike bawah sedangkan pengangkutan melebihi 120 liter harus dilengkapidengan surat ijin usaha;e Berdasarkan keterangan ahli dari Pertamina menyatakan mekanismepenyaluran BBM bersubsidi dan non subsidi

Unsur Menyalahgunakan Pengangkutan dan / atau Niaga Bahan Bakar Minyakyang disubsidi pemerintah:Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi, keterangan ahli dan yangdiperkuat dengan keterangan terdakwa di persidangan dan dihubungkan dengan barangbukti yang saling berkaitan, terdakwa tidak mempunyai ijin usaha pengangkutan samasekali sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 23 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyakdan Gas Bumi dalam membawa kurang lebih 127 liter BBM jenis Solat bersubsidipemerintah

Usaha dalam bidang pengangkutan Minyak dan Gas Bumi tersebut.Bukan menyalahgunakan ijin yang telah ada.

Usaha dalam bidang pengangkutan Minyak dan Gas Bumi tersebut.Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;Menimbang, bahwa dengan terbukti dan terpenuhinya seluruh unsur dalamdakwaan Subsidair penuntut umum ini maka terdakwa haruslah dipersalahkan dan dijatuhipidana karena melakukan perbuatan pidana Melakukan Pengangkutan kegiatan usahahilir tanpa mendapat ijin usaha pengangkutan dari pemerintah.Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan di persidangan, terdakwadalam keadaan sehat jasmani dan

Sleman Nomor : 973/ bulan Juni 2020, berlaku bulan Juli 2020, jenis komoditas tambang pasir, Nama Wajib Pajak/Perusahaan: KOPERASI PETRUK, NPWPD : 0069790, Nomor Ijin Usaha : 545/5423/KP2TSP/2017, yang diduga palsu;

Sleman Nomor : 973/ bulan Januari 2020, berlaku bulan Februari 2020, jenis komoditas tambang pasir, Nama Wajib Pajak/Perusahaan: KOPERASI PETRUK, NPWPD : 0069790, Nomor Ijin Usaha : 545/5423/KP2TSP/2017, yang diduga palsu ;

Nama Wajib Pajak/Perusahaan: KOPERASI PETRUK, NPWPD : 0069790, Nomor Ijin Usaha : 545/5423/KP2TSP/2017, yang diduga palsu;

Sleman Nomor : 973/ bulan Juni 2020, berlaku bulan Juli 2020, jenis komoditas tambang pasir, Nama Wajib Pajak/Perusahaan: KOPERASI PETRUK, NPWPD : 0069790, Nomor Ijin Usaha : 545/5423/KP2TSP/2017, yang diduga palsu.

Sleman Nomor : 973/ bulan Juni 2020, berlaku bulan Juli 2020, jenis komoditas tambang pasir, Nama Wajib Pajak/Perusahaan: KOPERASI PETRUK, NPWPD : 0069790, Nomor Ijin Usaha : 545/5423/KP2TSP/2017, yang diduga palsu ;

Sleman Nomor : 973/bulan Mei 2020, berlaku bulan Juni 2020, jenis Komoditas tambang pasir,Nama Wajid Pajak/Perusahaan: KOPERASI PETRUK, NPWPD0069790, Nomor Ijin Usaha : 545/5423/KP2TSP/2017, yang didugapalsu.128 (Sseratus dua puluh delapan) lembar Surat Keterangan dari BadanKeuangan Dan Aset Daerah (BKAD) Kab.

Sleman Nomor : 973/ bulanJuni 2020, berlaku bulan Juli 2020, jenis komoditas tambang pasir, NamaWajib Pajak/Perusahaan: KOPERASI PETRUK, NPWPD : 0069790,Nomor Ijin Usaha : 545/5423/KP2TSP/2017, yang diduga palsu.1 (Satu)lembar Surat Keterangan dari Badan Keuangan Dan Aset Daerah(BKAD) Kab.

Nama Wajid Pajak/Perusahaan: KOPERASI PETRUK,NPWPD : 0069790, Nomor Ijin Usaha : 545/5423/KP2TSP/2017,yang diduga palsu;134 (seratus tiga puluh empat) lembar Surat Keterangan dari BadanKeuangan Dan Aset Daerah (BKAD) Kab.

Sleman Nomor : 973/ bulan Juni 2020, berlakubulan Juli 2020, jenis komoditas tambang pasir, Nama WajibPajak/Perusahaan: KOPERASI PETRUK, NPWPD : 0069790,Nomor Ijin Usaha : 545/5423/KP2TSP/2017, yang diduga palsu;2 (dua) lembar Surat Keterangan dari Badan Keuangan Dan AsetDaerah (BKAD) Kab.

Sleman Nomor : 973/ bulan Juni 2020, berlaku bulan Juli 2020, jenis komoditas tambang pasir, Nama Wajib Pajak/Perusahaan: KOPERASI PETRUK, NPWPD : 0069790, Nomor Ijin Usaha : 545/5423/KP2TSP/2017, yang diduga palsu;

Sleman Nomor : 973/ bulan Januari 2020, berlaku bulan Februari 2020, jenis komoditas tambang pasir, Nama Wajib Pajak/Perusahaan: KOPERASI PETRUK, NPWPD : 0069790, Nomor Ijin Usaha : 545/5423/KP2TSP/2017, yang diduga palsu ;

Nama Wajib Pajak/Perusahaan: KOPERASI PETRUK, NPWPD : 0069790, Nomor Ijin Usaha : 545/5423/KP2TSP/2017, yang diduga palsu;

Sleman Nomor : 973/ bulan Juni 2020, berlaku bulan Juli 2020, jenis komoditas tambang pasir, Nama Wajib Pajak/Perusahaan: KOPERASI PETRUK, NPWPD : 0069790, Nomor Ijin Usaha : 545/5423/KP2TSP/2017, yang diduga palsu.

Sleman Nomor : 973/ bulan Juni 2020, berlaku bulan Juli 2020, jenis komoditas tambang pasir, Nama Wajib Pajak/Perusahaan: KOPERASI PETRUK, NPWPD : 0069790, Nomor Ijin Usaha : 545/5423/KP2TSP/2017, yang diduga palsu ;

pidana kegiatan usaha hilir untuk pengangkutan minyak bumi tanpa ijin usaha pengangkutan dari pemerintah secara bersama-sama;

usaha niaga sebagaimana diatur dalam pasal 53huruf d UU.

Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;ATAUKETIGA :Bahwa ia terdakwa WASENO bin MUJANI, pada waktu dan tempat sebagaimanatersebut dalam dakwaan pertama, telah melakukan pengangkutan (sebagaimana dimaksudpasal 23 UU No. 22 tahun 2001) tanpa ijin usaha pengangkutan, perbuatan tersebutdilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, kejadian berawalpada saat sdr. Ricky Hakubun dan sdr.

usaha sebagai pengecer minyak tanah danmendapatkan minyak tanah dari agen H.

DA 9271 BK dan menyerahkan uang sejumlahRp.2.500.000, dengan membawa 15 jerigen untuk diisi minyak tanah sejumlah500 liter;Bahwa rencananya minyak tanah tersebut akan dibawa dan dijual kembalikepada masyarakat di Banjarbaru;Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin usaha pengangkutan dari pemerintah;Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti perkara ini;Halaman 13 dari 21 halamanPutusan No.115/Pid.B/2013/PN.Kgn.

Menimbang, bahwa ternyata mobil milik terdakwa pada waktu ditangkap oleh polisitidak dapat menunjukkan ijin usaha pengangkutan bahan bakar minyak jenis minyak tanahdari pemerintah dan terdakwa mengangkut bahan bakar minyak jenis minyaka tanahsebanyak 15 jerigen dengan jumlah sekitar 500 liter telah melebihi dari ketentuan yangberlaku karena kegiatan usaha pengangkutan terdakwa termasuk usaha kecil yang harusmendapatkan ijin dari menteri ESDM Up.

Sleman Nomor : 973/ bulan Juni 2020, berlaku bulan Juli 2020, jenis komoditas tambang pasir, Nama Wajib Pajak/Perusahaan: KOPERASI PETRUK, NPWPD : 0069790, Nomor Ijin Usaha : 545/5423/KP2TSP/2017, yang diduga palsu;

Sleman Nomor : 973/ bulan Desember 2019, berlaku bulan Januari 2020, jenis komoditas tambang pasir, Nama Wajib Pajak/Perusahaan: KOPERASI PETRUK, NPWPD : 0069790, Nomor Ijin Usaha : 545/5423/KP2TSP/2017, yang diduga palsu.

Sleman Nomor : 973/ bulan Januari 2020, berlaku bulan Februari 2020, jenis komoditas tambang pasir, Nama Wajib Pajak/Perusahaan: KOPERASI PETRUK, NPWPD : 0069790, Nomor Ijin Usaha : 545/5423/KP2TSP/2017, yang diduga palsu.

Nama Wajib Pajak/Perusahaan: KOPERASI PETRUK, NPWPD : 0069790, Nomor Ijin Usaha : 545/5423/KP2TSP/2017, yang diduga palsu.

Sleman Nomor : 973/ bulan Juni 2020, berlaku bulan Juli 2020, jenis komoditas tambang pasir, Nama Wajib Pajak/Perusahaan: KOPERASI PETRUK, NPWPD : 0069790, Nomor Ijin Usaha : 545/5423/KP2TSP/2017, yang diduga palsu.

Sleman Nomor : 973/ bulan Juni 2020, berlakubulan Juli 2020, jenis komoditas tambang pasir, Nama WajibPajak/Perusahaan: KOPERASI PETRUK, NPWPD : 0069790,Nomor Ijin Usaha : 545/5423/KP2TSP/2017, yang diduga palsu; 2 (dua) lembar Surat Keterangan dari Badan Keuangan Dan AsetDaerah (BKAD) Kab.

Sleman Nomor : 973/ bulan Januari 2020,berlaku bulan Februari 2020, jenis komoditas tambang pasir, NamaWajib Pajak/Perusahaan: KOPERASI PETRUK, NPWPD : 0069790,Nomor Ijin Usaha : 545/5423/KP2TSP/2017, yang diduga palsu.1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Badan Keuangan Dan AsetDaerah (BKAD) Kab.

Sleman Nomor : 973/1130 tanggal 23 Juni2020, berlaku bulan Juli 2020, jenis komoditas tambang pasir, NamaWajib Pajak/Perusahaan: KOPERASI PETRUK, NPWPD : 0069790,Nomor Ijin Usaha : 545/5423/KP2TSP/2017 Tanggal 08 Nopember2017;Dikembalikan kepada saksi SUPRAYITNO Bin MUHAMMAD JAMAL ;6.

Pada informasi perusahaan terkait nomor ijin usaha tidak mencantumkantanggal IUP. Dalam isi surat tidak ada penekanan kata kata tidak lagi dipungutpajak ; Tidak ada tanda tangan atas nama Kepala BKAD Kab. Sleman dan tidakada gambar bintang di cap BKAD Kab. Sleman.

Menyatakan para terdakwa : I H.ABDUL AZIZ ALS KAMSUN Bin (alm) MODI WIRYO dan terdakwa II GUSERI Bin (alm) GIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Melakukan Usaha penambangan tanpa ijin usaha penambangan, tanpa ijin pertambangan rakyat atau tanpa ijin usaha pertambangan Khusus sebagalmana dimaksud dalam pasal 37, pasal 40 ayat (3), pasal 48, pasal 67 ayat (1) atau ayat (5) melanggar pasal 158 UU RI No. 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan Batubara

usaha pertambangan, ijin pertambangan rakyatatau 1jin usaha pertambangan khusus ;e Bahwa yang melakukan usaha penambangan tanpa ijin usaha pertambangan, ijinpertambangan rakyat atau ijin usaha pertambangan khusus tersebut dilakukansecara bersamasama dan dilakukan oleh para terdakwae Bahwa kasus tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2012 sekirapukul 11.00 Wib bertempat dipersawahan Desa Kebunagung KecamatanWonodadi Kabupaten Blitar ;Hal 4 dari22 hal Put No. 267/Pid.Sus/2012/PN.BItBahwa

usaha pertambangan, ijin pertambangan rakyatatau 1jin usaha pertambangan khusus ;Bahwa yang melakukan usaha penambangan tanpa ijin usaha pertambangan, ijinpertambangan rakyat atau ijin usaha pertambangan khusus tersebut dilakukansecara bersamasama dan dilakukan oleh para terdakwaBahwakasus tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2012 sekirapukul 11.00 Wib bertempat dipersawahan Desa Kebunagung KecamatanWonodadi Kabupaten Blitar ;Bahwa pada saat ditangkap mereka terdakwa I H.

;Saksi IV: ZAENAL ALI MUSTOFA menerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi dimukapenyidik tersebut benar ;Bahwa keterangan saksi di Penyidik tersebut berkaitan dengan kasus melakukanusaha penambangan tanpa ijin usaha pertambangan, ijin pertambangan rakyatatau 1jin usaha pertambangan khusus ;Bahwa yang melakukan usaha penambangan tanpa ijin usaha pertambangan, ijinpertambangan rakyat atau ijin usaha pertambangan khusus tersebut dilakukansecara bersamasama

Usaha Penambangan, Ijin Usaha Penambangan atau Ijin UsahaPenambangan Khusus ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tjin Usaha Pertambangan (IUP)adalah ijin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan JUP Eksplorasi untukmelakukan tahapan kegiatan operasi produksi., yang dimaksud dengan JjinPertambangan Rakyat adalah ijin usaha melaksanakan usaha pertambangan dalamwilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas, yangdimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan Khusus adalah

usaha penambangan, tanpa ijin pertambangan rakyatatau tanpa ijin usaha pertambangan Khusus sebagalmana dimaksud dalampasal 37, pasal 40 ayat (3), pasal 48, pasal 67 ayat (1) atau ayat (5)melanggar pasal 158 UU RI No. 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineraldan Batubara jo.

Sriwijaya Nomor: 22 Surabaya;

Mayjend Sungkono 101-103 Surabaya;

Sulawesi Nomor: 61 Surabaya;

Basuki Rachmad Nomor: 94-96 Surabaya;

Ciputra Boulevard No. 5 Lakarsantri;

Pengangkutan Kegiatan Usaha Hilir Tanpa Mendapat Ijin Usaha Pengangkutan dari Pemerintah;

ABDULLAH telah melakukan pengangkutanniaga Bahan Bakar Minyak tanpa ijin usaha pengangkutan;Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2013 sekirapukul 04.30 wita Saksi mendapatkan informasi bahwa ada sebuah mobil PickUp yang sering mengangkut BBM, setelah mendapatkan informasi tersebutsaksi bersama dengan saksi M. MUSLIM ANSYARI Bin H.

berwenang mengeluarkan ijin usaha dalam kegiatan hilir minyakadalah pemerintah cq.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;Bahwa dalam Lembaran Negara No. 199 tahun 1927 dan No. 200 tahun 1927yang mengatur Petroleum Opslag Ordonantie yang masih berlaku, dibolehkanmengangkut Bahan bakar/zat cair biasa termasuk minyak jenis bensin tanpa ijinuntuk usaha perseorangan adalah 120 liter sampai ke bawah sedangkanpengangkutan melebihi 120 liter harus dilengkapi dengan surat ijin usaha;Berdasarkan keterangan ahli dari Pertamina menyatakan mekanisme penyaluranBBM bersubsidi dan non subsidi

Usaha Pengangkutan sebagai mana disebutkan di atas dan ternyataterdakwa mengakui sendiri tidak mempunyai Ijin Usaha dalam bidang pengangkutanMinyak dan Gas Bumi tersebut.

ABDULLAH telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pengangkutan KegiatanUsaha Hilir Tanpa Mendapat Ijin Usaha Pengangkutan dari Pemerintah;4 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SULIMAN Bin (Alm.)