Sumber GiziSejahtera/Fa Sumber Terang);Terdakwa tidak ditahan;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan NegeriSurabaya karena didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 104 UndangUndang RI Nomor 32Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriSurabaya tanggal 1 Maret 2016 sebagai berikut:1.

Menyatakan Terdakwa PETRUS SUGIANTO KURNIAWAN, BA telahterbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana*"Melakukan dumping dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpaHalaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 366 kK/PID.SUS.LH/2018izin sebagaimana diatur dalam Pasal 104 UndangUndang RI Nomor 32Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;2.

Menyatakan Terdakwa PETRUS SUGIANTO KURNIAWAN, BA terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaMelakukan dumping dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpaizin;2.

hidup tanpa izin" juga berdasarkanpertimbangan hukum yang benar, yaitu:Judex Facti (Pengadilan Negeri Surabaya dan PengadilanTinggi Surabaya) telah memverifikasi alatalat bukti dan barangbukti yang dihadirkan di persidangan secara tepat dan benarsehingga diperoleh faktafakta hukum yang benar mengenaiperkara a quo yang bersesuaian secara yuridis denganDakwaan Tunggal Pasal 104 UndangUndang RI Nomor 32Tahun 2009 tentang Perlindungan dan PengelolaanLingkungan dari Penuntut Umum;Judex Facti telah membuat

Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untukmembayar biaya perkara pada tingkat kasasi;Mengingat Pasal 104 UndangUndang RI Nomor 32 Tahun 2009tentang PerlindunganP dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 14 aKUHPidana, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum AcaraPidana, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman, dan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang MahkamahHalaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 366 kK/PID.SUS.LH

atau setidaktidaknya pada suatu waktu antara bulan Februari2008 sampai dengan bulan Mei 2008 atau setidaknya dalam waktu lain sekitartahun 2008 bertempat di Dusun dan Dusun Il, Desa Sei Sijenggi, KecamatanPerbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya di suatu tempat lainyang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, telahmelakukan atau turut serta melakukan perobuatan secara melawan hukumdengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemarandan/atau perusakan lingkungan

hidup, perbuatan mana dilakukan Terdakwadengan caracara sebagai berikut:Sekitar tahun 2007 Terdakwa selaku Kepala Desa Sei Sijenggi secarakedinasan melaporkan persoalan masyarakat kepada pihak PemerintahKabupaten Serdang Bedagai tentang tingginya sedimen di sepanjang DaerahAliran Sungai (DAS) Sungai Nipah yang selama ini dijadikan Prasarana SumberDaya Air yakni untuk mengairi lahan masyarakat sekitarnya, sehingga saat ituHal. 1 dari 27 hal.

Terdakwa SUTARIO pada tanggal 16 Februari 2008 sampai dengantanggal 18 Mei 2008 atau setidaksetidaknya pada suatu waktu antara bulanFebruari 2008 sampai dengan bulan Mei 2008 atau setidaknya dalam waktu lainsekitar tahun 2008 bertempat di Dusun dan Dusun Il Desa Sei SijenggiKecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai atau tidaknya di suatutempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri LubukPakam, karena kealpaannya melakukan perobuatan yang mengakibatkanpencemaran dan/atau perusakan lingkungan

hidup, perobuatan mana dilakukanTerdakwa dengan caracara sebagai berikut:Sekitar tahun 2007 Terdakwa selaku Kepala Desa Sei Sijenggi secarakedinasan melaporkan persoalan masyarakat kepada pihak PemerintahKabupaten Serdang Bedagai tentang tingginya sedimen di sepanjang DaerahAliran Sungai (DAS) Sungai Nipah yang selama ini dijadikan Prasarana SumberDaya Air yakni untuk mengairi lanan masyarakat sekitamya, sehingga saat ituTerdakwa melalui Forum Gerakan Pembangunan Swadaya Rakyat (GERBANGSWARA) yang

SYAIFUDDIN Bin MAT RAI dalammenjalankan usahanya tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah ;Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 102UndangUndang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan danPengelolaan Lingkungan Hidup ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriSurabaya tanggal 7 Mei 2012 sebagai berikut :1. Menyatakan Terdakwa MUCH.

SYAIFUDDIN Bin MAT RAI telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukanpengelolaan limbah B3 tanpa ijin sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 102 UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009 tentangPerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUCH. SYAIFUDDIN Bin MATRAI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesarRp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan ;3.

HBI)telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaPencemaran Lingkungan Hidup;2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Gustin Ruddy Narang Bin Holmes Narang selaku Direktur Utama yang mewakili PT. Makmur Bersama Asia (PT. MBA) dan PT. Hidup Bahagia Industri (PT. HBI)oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);3.

SK. 177/Menhut-II 2013 tanggal 31 Maret 2015;L. 1 (satu) buku fotocopy Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) No. 79/BPN TAHUN 2009 tanggal 05 Maret 2009 dan pelepasan kawasan yang dikeluarkan Keputusan Menteri Kehutanan RI No. SK. 177/Menhut-II 2013 tanggal 31 Maret 2015;M. 1 (satu) buku fotocopy IUPHHK/SAWMILL dan IPK (IZIN PEMANFAATAN KAYU) PT. HIDUP BAHAGIA INDUSTRI;N. 1 (satu) bundel fotocopy akte pendirian Perseroan Terbatas PT.

Fotocopy Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas No. 660/154/BLH/VI/2013 tertanggal 12 Juni 2013 Perihal Rekomendasi atas UKL-UPL Kegiatan Penggergajian Kayu (Sawmill) PT. Hidup Bahagia Industri di Desa Masaran Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;13. Fotocopy Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No.

Fotocopy Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) PT. Makmur Bersama Asia;2. Fotocopy Surat pernyataan atas nama Gustin Rudy Narang tertanggal Mei 2014.Bundel 7 terdiri dari:1. Foto Pos Security/Pos Pemantau PT. Makmur Bersama Asia;2. Foto Pos Bak Penampungan Air 1 PT. Makmur Bersama Asia;3. Foto Bak Penampungan Air 2 PT. Makmur Bersama Asia;4. Foto Kolam Penampungan Air 1 PT. Makmur Bersama Asia;5. Foto Kolam Penampungan Air 2 PT.

Dalamimplementasinya, hanya parameter penting saja yang digunakan untukmemastikan timbulnya kerusakan lingkungan hidup;Bahwa pihak PT.

Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhlukhidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan atauunsur pencemar yang ditenggang keberadannya dalam suatu sumberdaya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup;b. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahansifat fisik, kimia dan atau hayati lingkungan hidup yang ditenggang olehlingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya;c.

Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkanperubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, danhayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakanlingkungan hidup;d. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung atau tidaklangsung terhadap sifat fisik, kimia, dan hayati lingkungan hidup sehinggamelampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;e.

Unsurmengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutuair, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka13 s/d angka15 UndangUndangNo. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telahdijabarkan mengenai apa yang dimaksud dengan baku mutu lingkungan hidup,pencemaran lingkungan hidup dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, sebagaiberikut:109 Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk

hidup, zat,energi, atau Komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yangditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsurlingkungan hidup; Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhlukhidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup olehkegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telahditetapkan; Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifatfisik, kimia, dan/atau hayati

Penuntut Umum yang selengkapnya akan ditentukan dalam amarputusan ini;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbuktibersalah, sesuai dengan ketentuan pasal 222 KUHAP maka Terdakwa dibebaniuntuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amarputusan ini;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidanaterlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankandari diri Terdakwa sebagai berikut:Keadaan yang memberatkan: Perbuatan Terdakwa dapat merusak lingkungan

hidup;Keadaan yang meringankan: Terdakwa sopan dan berterus terang di persidangan sehingga memperlancarjalannya persidangan; Terdakwa menyesali perobuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi; Terdakwa belum pernah dihukum;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, makasegala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telahtermuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;Memperhatikan, Pasal 158 jo Pasal 37 UndangUndang Nomor 4Tahun 2009 tentang Pertambangan

SUTAN PANE Bin H, MADLUDIN PANE(Alm) adalah Kelompok Jenis Meranti yang merupakan hasil hutansebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Lingkungan Hidup danHalaman 10 dari23 halaman putusan nomor 667/Pid.Sus.LH/2017/PN JmbKehutanan Nomor : P.43 / Menlhk / Setjen / 2015 Jo P.60 / Menlhk Setjen /Kum / 2016 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dariHutan Alam serta Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 163/KptsI/2003tentang Pengelompokan Jenis Kayu sebagai Dasar Pengenaan luranKehutanan disebutkan

bahwa Kelompok Jenis Meranti merupakan Jeniskayu yang dikenakan iuran kehutanan.Bahwa Penatausahaan Hasil Hutan untuk kayu gergajian diaturBerdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:P.43 / Menlhk / Setjen / 2015 Jo P.60 / Menlhk / Setjen / Kum / 2016tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam,pengangkutan hasil hutan yang berasal dari hutan alam berupa kayugergajian harus dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan KayuOlahan (SKSHHKKO) diterbitkan

Putusan Nomor 894 K/PID.SUS.LH/2019Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bale Bandungkarena didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu. perbuatan Terdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 100 Ayat (1) juncto Pasal116 Ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009 tentangPerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ;Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriKabupaten Bandung tanggal 3 Mei 2018 sebagai berikut:Menyatakan Terdakwa

SINAR BASKARASEJATI yang diwakili oleh DJONI GUNAWAN telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melanggar baku mutu airlimbah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 100 Ayat (1)juncto Pasal 116 Ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimanadalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;Menjatuhkan kepada Terdakwa PT.

SINAR BASKARA SEJATI ;2 (dua) lembar asli sertifikat hasil pengujian No sertifikat 00358.16.01049dan Laporan Hasil Pengujian kwalitas air tanggal penerimaan 16 Februari2016 dari Laboratorium Pengendalian Kwalitas Lingkungan PDAMTirtawening Kota Bandung ;1 (satu) lembar asli berita acara pertemuan yang dihadiri unsur BPLHDPropinsi Jawa Barat dan Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten BandungBarat tanggal 17 Mei 2016 ;7 (tujuh) lembar asli surat kKeputusan kepala BPLHD Provinsi Jawa BaratNomor 800/8188BPLHD

SINAR BASKARA SEJATIdalam hal ini diwakili oleh DJONI GUNAWAN, yaitu mulai dari bukti 1.Aberupa foto copy Berita Acara Pengawasan dari Badan PengelolaanLingkungan Hidup Daerah, pada hari Kamis, tanggal 28 Mei 2015 sampaidengan bukti 15 berupa foto copy Surat Rekomendasi TPS Limbah B3dari Kantor Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Bandung Barat,tanggal 2 November 2012 atas nama PT. SINAR BASKARA SEJATI ;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;4. Menghukum Terdakwa PT.

Hidup Daerah) Provinsi Jawa Barat 3(tiga) kali masingmasing Nomor 800/372/BPLHD/2015 tanggal 5 Februari2015, Nomor 800/Kep.4081BPLHD/2015 tanggal 30 Juni 2015 dan Nomor800/8.188BPLHD/2016 tanggal 21 Oktober 2016, akan tetapi belumdilaksanakan dengan baik ; Bahwa selanjutnya berdasarkan hasil penelitian laboratorium sample limbahproduksi pabrik PT.

untuk membayar biaya perkarayang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidanaterhadap Para Terdakwa maka Majelis Hakim terlebih dahulu akanmempertimbangkan halhal yang memberatkan dan halhal yang meringankanyang ada pada diri Para Terdakwa sebagai berikut :Halhal yang memberatkan : Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah untukmemberantas kegiatan pertambangan ilegal ; Perbuatan Para Terdakwa dapat merusak kelestarian lingkungan

hidup ;Halhal yang meringankan : Para Terdakwa belum pernah dihukum ; Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan sopan dalampersidangan; Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya masingmasing ;Memperhatikan Undangundang No.8 Tahun 1981 dan peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan khususnya Pasal 158 Jo Pasal 37huruf a Jo Pasal 48 huruf a UndangUndang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentangPertambangan Mineral dan Batubara jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana ;MENGADILI1.

Bahwa kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai kegiatanperbuatan perusakan hutan menurut ketentuan pada bagian keduaketentuan perbuatan perusakan hutan Pasal 11 UU RI No. 18 tahun2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan pengrusakan hutanmeliputi pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutansecara tidak sah yang dilakukan secara terorganisasi, yangdiantaranya adalah melakukan penebangan pohon dan melakukanpertambangan serta perkebunan tanpa izin Menteri;Bahwa izin yang dikeluarkan oleh Menteri Lingkungan

Hidup danKehutanan adalah izin pinjam pakai kawasan hutan dan dapat sayajelaskan dalam hal izin melakukan kegiatan didalam kawasan hutantersebut ada 2 (dua) bentuk perizinan yaitu @npemanfaatan kawasanhutan dan izin pinjam pakai kawasan hutan tersebut, dapat sayajelaskan disini untuk izin pemanfaatan kawasan hutan merupakanizin yang dikeluarkan untuk kegiatan disektor kehutanan sepertihalnya HTl, HTR hutan desa dan lainlain sedangkan izin pinjampakai kawasan hutan merupakan izin yang dikeluarkan

untuk usahadiluar sektor kehutanan seperti hanya pertambangan dan lainsebagainya;Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (2) UU RI No. 41 Tahun 1999pemerintah menetapkan hutan berdasarkan fungsi pokok yaitudiantaranya hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi;Bahwa memang semua kawasan hutan bisa dikeluarkan izin pinjampakai kawasan hutan oleh Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan untuk usaha penambangan kecuali hutan konservasiyang tidak boleh dilakukan usaha pertambangan sama sekali, hanyasaja

Menimbang, bahwa oleh karena paraterdakwa ditahan dan penahananterhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agarterdakwa tetap berada dalam tahanan;Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukansebagaimana dalam amar putusanini;Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa,maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan danyang meringankan terdakwa;Keadaan yang memberatkan: Perbuatan terdakwa dapat merusak kelestarian hutan dan lingkungan

hidup;Hal 15 dari 17Putusan Pidana No.213/Pid.SusLH/2017/PN.SglKeadaan yang meringankan: Terdakwa bersikap sopan dipersidangan; Terdakwa mengakui dan menyesali perouatannya;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwadijatuhi pidana maka haruslahdibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan,Pasal 82 ayat (1) huruf b UU Nomor 18 tahun 2013tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, UndangundangNomor8s Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang

Sumatera Utara atauHalaman 17 dari 100 Putusan Nomor : 650/Pid.Sus LH /2016/PN Rapsetidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Pelaku Usaha Perkebunan yangtidak menerapkan analisa mengenai dampak lingkungan hidup atau upayapengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup,perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :Pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2015 telah dilakukan penyelidikan atassesuatu lahan

(sekarang Meneteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup R.I.)serta wajid memiliki dokumen pengelolaan lingkungan hidup berupa dokumenAnalisis Mengenai dampak Lingkungan (AMDAL) dalam pembukaan lahanyang dijadikan lahan perkebunan kelapa sawit yang berada di dalam kawasanhutan dengan fungsi Kawasan Hutan Lindung (HL).Halaman 18 dari 100 Putusan Nomor : 650/Pid.Sus LH /2016/PN RapHal tersebut diatur sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 05Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau kegiatan

yang wajibmemiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup pada pasal 3 ayat 91) dan(2) dan Lampiran III Daftar Kawasan Lindung.nnn Perbuatan terdakwa sebagaimana diatusr dan diancam pidanaPasal 109 huruf a Undangundang R.I.

(sekarang Meneteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup R.I.)serta wajid memiliki dokumen pengelolaan lingkungan hidup berupa dokumenAnalisis Mengenai dampak Lingkungan (AMDAL) dalam pembukaan lahanyang dijadikan lahan perkebunan kelapa sawit yang berada di dalam kawasanhutan dengan fungsi Kawasan Hutan Lindung (HL).Hal tersebut diatur sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 05Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau kegiatan yang wajibmemiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup

No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan DanPengelolaan Lingkungan Hidup .Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut :1.