pemohonadalah KINARA AULIA ZAHRA ;Penetapan No.76/Pdt.P/2018/PN.Tjs, halaman 5 dari 8Menimbang, bahwa dari uraianuraian pertimbangan diatas, jelaslahpemohon telah dapat membuktikan dalilnya bahwa nama anak pemohon yangsebenarnya adalah KINARA AULIA ZAHRA, oleh karenanya terdapat cukupalasan untuk mengabulkan permohonan pemohon tersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa pembetulannama Pemohon dari KINARA AULIYA ZAHARA menjadi KINARA AULIAZAHRA bukanlah suatu perbuatan yang melanggar

hukum adat suatu daerah danjuga bukan nama suatu gelar / nama Bangsawan sesuatu suku / daerah sehinggadengan demikian permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangandengan hukum;Menimbang, bahwa oleh karena telah terdapat kesalahan pada penulisannama anak pemohon dimaksud didalam kutipan Akta Kelahiran Nomor 6473LU140620130033 tertanggal 20 Juni 2013 atas nama KINARA AULIYA ZAHARAyang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil KabupatenBulungan, maka pengadilan perlu memerintahkan

Anom, tanggal 03 Januari 1980, Jenis kelamin lakilakitersebut telah memeluk agama Islam dan akan dirubah namanya menjadiMUHAMMAD JAFAR dengan alasan menurut Pemohon nama tersebut cocok danlebih Islami;Menimbang, bahwa perubahan nama Pemohon dari yang semula bernamaPETRUS JONI SUPROJO menjadi MUHAMMAD JAFAR bukanlah suatuperbuatan yang melanggar hukum adat suatu daerah, dan juga bukan nama suatugelar/nama Bangsawan suatu suku/daerah sehingga dengan demikianPermohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak

Anom, tanggal 03 Januari 1980, Jenis kelamin lakilakitersebut telah memeluk agama Islam dan pemohon akan merubah nama anaknyamenjadi MUHAMMAD YUSUF dengan alasan menurut Pemohon nama tersebutcocok dan lebih Islami;Menimbang, bahwa perubahan nama anak Pemohon dari yang semulabernama FRANSISKUS ZION menjadi MUHAMMAD YUSUF bukanlah suatuperbuatan yang melanggar hukum adat suatu daerah, dan juga bukan nama suatugelar/nama Bangsawan suatu suku/daerah sehingga dengan demikianPermohonan Pemohon adalah beralasan

Dan juga menurut keterangan saksi ANDI MASNAWATI dan Risnabahwa benar pemohon bernama ANIK DWI ASTUTIK ;Menimbang, bahwa dari uraianuraian pertimbangan diatas, jelaslahpemohon telah dapat membuktikan dalilnya bahwa nama pemohon yangsebenarnya adalah ANIK DWI ASTUTIK, oleh karenanya terdapat cukup alasanuntuk mengabulkan permohonan pemohon tersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa pembetulannama Pemohon dari ANIK ASTUTIK menjadi ANIK DWI ASTUTIK bukanlahsuatu perbuatan yang melanggar

hukum adat suatu daerah dan juga bukan namasuatu gelar / nama Bangsawan sesuatu suku / daerah sehingga dengan demikianpermohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;Menimbang, bahwa oleh karena telah terdapat kesalahan pada penulisannama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon (ARTIZA) Nomor :4079/V/2004/2000 tertanggal 28 April 2004, yang diterbitkan oleh KantorKependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, maka pengadilan perlumemerintahkan agar Kantor

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telahdirubah dengan UndangUndang Republik Indonesia No 24 Tahun 2013 tentangAdministrasi Kependudukan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakanberdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;Menimbang bahwa, setelah Pengadilan mempertimbangkan permohonanPemohon secara seksama dan memeriksa bukti surat, Pengadilan berpendapatbahwa penggantian nama Pemohon dari nama MASAD Al JUFRI diganti menjadiMASAD bukanlah suatu perbuatan yang melanggar

hukum adat suatu daerah danjuga bukan nama suatu gelar / nama Bangsawan sesuatu suku / daerah sehinggadengan demikian Permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangandengan hukum ;Halaman 6 dari 8 Penetapan No. 42/Pdt.P/2018/PN PrgMenimbang, bahwa demikian juga perubahan nama tersebut tidakbertentangan dengan adat istiadat atau kebiasaan di Kabupaten Parigi Moutong sertatidak bertentangan dengan kesusilaan ;Menimbang bahwa oleh karena permohonan dikabulkan, maka demiterwujudnya keseragaman

ZANNY PUTRIdirubah menjadi IRENNE ZANNY PUTRI; Bahwa tujuaan Pemohon untuk menyamakan nama anak ke 4 (empat) danke 5 (lima) Pemohon sebagaimana didalam ljazah sekolahnya danmengganti Kutipan Akta Kelahiran sebelumnya ;Menimbang, bahwa penggantian/penetapan nama anak ke 4 (empat)Pemohon dari LATUR KADRI dirubah menjadi LATUL QODRI dan nama anakHalaman 5 Penetapan Nomor: 35/Pdt.P/2016/PN.SIk.ke 5 (lima) Pemohon dari IRENE ZANNY PUTRI dirubah menjadi IRENNEZANNY PUTRI bukanlah suatu perobuatan yang melanggar

hukum adat suatudaerah dan juga bukan nama suatu gelar / nama Bangsawan sesuatu suku /daerah sehingga dengan demikian Permohonan Pemohon adalah beralasandan tidak bertentangan dengan hukum ;Menimbang, bahwa penambahan/penetapan nama tersebut tidakbertentangan dengan adat istiadat atau kebiasaan di Sumatera Barat ;Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 12 KUH Perdata yaituapabila Pengadilan Negeri mengijinkan suatu perubahan nama depan ataupenambahan nama depan, maka surat penetapannya harus disampaikankepada

menjadi ADITIA DELFISASMITA; Bahwa untuk keseragaman pada bulan lahir akta kelahiran anak pemohonyang nomor 1 (satu) dan nama akta kelahiran anak pemohon yang nomor2 (dua)tersebut supaya disesuaikan dengan ijazah SD, SMP, dan SMA;Menimbang, bahwa penggantian/penetapan bulan lahir anak Pemohonyang nomor 1 (satu) dari 28 Mei 1995 menjadi 28 Agustus 1995 danpenggantian/penetapan nama anak Pemohon yang nomor 2 (dua) dari ADITIADELVI SASMITA menjadi ADITIA DELFI SASMITA, bukanlah suatu perbuatanyang melanggar

hukum adat daerah dan juga bukan nama suatu gelar / namaBangsawan sesuatu suku / daerah sehingga dengan demikian PermohonanPemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;Halaman 5 Penetapan Nomor: 26/Pdt.P/2016/PN.SIk.Menimbang, bahwa penambahan/penetapan nama tersebut tidakbertentangan dengan adat istiadat atau kebiasaan di Sumatera Barat ;Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 12 KUH Perdata yaituapabila Pengadilan Negeri mengijinkan suatu perubahan nama depan ataupenambahan nama

Bahwa tindakan PT Mikgro Metal Perdana sebagai pemegang objek gugatanaquo, telah melanggar hukum adat setempat yang disebut 'tenata komagurang dan tai adate yang selama ini dianggap oleh masyarakat PulauBangka sebagai suatu hal tabu (sangat dilarang) oleh karena kejadian sejenispernah terjadi di sekitar tahun 1860 ketika sekelompok Perompak mendarat diPulau Bangka dengan merusak tanaman dan membuka hutan yang kemudiandiusir oleh penduduk setempat dengan menelan banyak korban jiwa yangmembuat pantai

Bahwa akibat dari penerbitan objek gugatan aquo, PT Mikgro Metal Perdanasebagai pemegang objek gugatan aquo bersamasama dengan Tergugat telahmerencanakan memindahkan atau merelokasi atau mengevakuasi ParaPenggugat dan masyarakat Pulau Bangka ke wilayah lain tanpa persetujuanPara Penggugat sebelumnya, seolaholah Para Penggugat hanyalah binatangternak yang tidak memiliki akal sehat yang dapat digiring sekehendak hatipemiliknya, dimana hal ini tidak saja telah melanggar HUKUM ADAT setempat(Kehu Ku),

Melanggar hukum adat setempat ; nn enn nnn nnn6. Melecehkan harkat martabat Para Penggugat sebagai manusia ;maka NYATANYATA objek gugatan aquo diterbitkan secara bertentangandengan AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagaimanadimaksud Pasal 53 ayat (2) UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara jo. BAB ITI.

Bahwa objek gugatan aquo telah melanggar hukum adat di Pulau Bangka yangbertentangan dengan kepentingan umum di Pulau Bangka, dan melecehkanharkat serta martabat Para Penggugat sebagai manusia yang sangat merugikan PUTUSANPerk. No. 04/G.TUN/2012/PTUN MDO.. 38kepentingan Para Penggugat sehingga telah menimbulkan keadaan yang sangatmendesak bagi Para Penggugat untuk memohon kepada Majelis Hakim yangmemeriksa perkara ini untuk ditangguhkannya objek gugatan aquo ;.

dapat membuktikan dalilnya bahwa nama anak pemohon yangbernama MUHAMMAD ILHAM sering sakitsakitan dan diharapkan denganmerubah nama menjadi MUHAMMAD ILHAM ABDULLAH maka diharapkansupaya sakit anak pemohon bisa sembuh dan tidak menjadi sakitsakitan lagi,oleh karenanya terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan pemohontersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa perubahannama anak Pemohon dari MUHAMMAD ILHAM menjadi MUHAMMAD ILHAMABDULLAH bukanlah suatu perbuatan yang melanggar

hukum adat suatu daerahPenetapan No.75/Pdt.P/2018/PN.Tjs, halaman 6 dari 9dan juga bukan nama suatu gelar / nama Bangsawan sesuatu suku / daerahsehingga dengan demikian permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidakbertentangan dengan hukum;Menimbang, bahwa oleh karena telah terdapat cukup alasan untukmengabulkan permohonan pemohon maka terhadap penulisan nama anakpemohon dimaksud didalam kutipan Akta Kelahiran Nomor 6501LT290520170001 tanggal 29 Mei 2017 atas nama MUHAMMAD ILHAM yang diterbitkan

Dan juga menurut keterangan saksi ANDI MASNAWATIdan Risna bahwa benar pemohon bernama ANIK DWI ASTUTIK ;Menimbang, bahwa dari uraianuraian pertimbangan diatas, jelaslahpemohon telah dapat membuktikan dalilnya bahwa nama pemohon yangsebenarnya adalah ANIK DWI ASTUTIK, oleh karenanya terdapat cukup alasanuntuk mengabulkan permohonan pemohon tersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa pembetulannama Pemohon dari ANIK ASTUTIK menjadi ANIK DWI ASTUTIK bukanlahsuatu perbuatan yang melanggar

hukum adat suatu daerah dan juga bukan namasuatu gelar / nama Bangsawan sesuatu suku / daerah sehingga dengan demikianpermohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;Menimbang, bahwa oleh karena telah terdapat kesalahan pada penulisannama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon (RIZKI ARDIAN)Nomor : 4080/1/2004/04 tertanggal 28 April 2004, yang diterbitkan oleh KantorKependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, maka pengadilan perlumemerintahkan agar Kantor

Bahwa Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah melanggar hukum adat yangsenantiasa berlaku juga di Bantul, olen karena ternyata tanah sawah sengketatersebut dengan Letter C atas nama lbu Karto/Ibu Surip sebagai Penjual,sehingga dengan sendirinya syaratsyarat sahnya jualbeli telah terpenuhi;2.

bahwa ayah Pemohon telah dipanggil oleh Kantor Urusan AgamaKecamatan Sambungmacan sebanyak tiga kali akan tetapi ayah Pemohontidak mau hadir dan tidak mau menjadi wali nikah Pemohon dan calon suamiPemohon yang bernama Sutrisno bin Joyo Sentono adalah duda dan hinggasekarang masih berstatus duda;Menimbang, bahwa saksisaksi yang dihadirkan dipersidangan padapokoknya memberikan keterangan bahwa keberatan ayah kandung Pemohon(Ayah) untuk menjadi wali dalam pernikahan Pemohon dengan calonsuaminya karena melanggar

hukum adat sehingga ayah Pemohon menolakmenjadi wali nikah;Menimbang, bahwa dari bukti P.4 dan ketidakhadiran ayah kandungPemohon di persidangan serta bukti saksi dimuka persidangan, majelisdapat menyimpulkan bahwa Ayah kandung Pemohon yang nama Ayah telahmenolak untuk menjadi wali dalam pernikahan Pemohon dengan calonsuaminya yang bernama Sutrisno bin Joyo Sentono;Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal hal yang telahdipertimbangkan diatas.

TegarAgung Sapta Proangsa anak pertama dari para Pemohon sesuai dengan KutipanAkta Nikah Nomor : 225/13 / VIII / 2000 tanggal 20 Juli 2000 yang dikeluarkanoleh KUA Kecamatan Gerung dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8634 /D/ LB /2009 tanggal 13 Juli 2009;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4, P.5 dan P.6 diketahui bahwapara Pemohon bernama Sukasih dan Marini;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa perbaikantempat lahir anak para Pemohon dari Bakong menjadi Proa bukanlah suatuperbuatan yang melanggar

hukum adat suatu daerah dan juga bukan nama suatugelar / nama Bangsawan sesuatu suku / daerah sehingga dengan demikianpermohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukanbahwa pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Pemohon kepadaInstansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya salinan

Menyatakan hukum, perbuatan istri dari Suhardiansyah atas RiskaSaputri melanggar Hukum Adat Mandati dan Wanci yang dipertahankanoleh masyarakat secara turuntemurun dari dulu hingga saat sekarang ini.4. Menyatakan bahwa penerapan peristiwa hukum yang keliru tersebutdiatas, mohon Suhardiansyah segera dikeluarkan dari tahanan penyidikPolres Wakatobi;5.

sebagaimana telahdirubah dengan UndangUndang Republik Indonesia No 24 Tahun 2013 tentangAdministrasi Kependudukan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakanberdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;Menimbang bahwa, setelah Pengadilan mempertimbangkan permohonanPemohon secara seksama dan memeriksa bukti surat, Pengadilan berpendapatbahwa penggantian nama Anak Kandung Pemohon dari nama NALDI L digantimenjadi SUPARDI L dan ARBAN L diganti menjadi SUKARMAN L bukanlah suatuperbuatan yang melanggar

hukum adat suatu daerah dan juga bukan nama suatuHalaman 6 dari 8 Penetapan No. 8/Pdt.P/2019/PN Prggelar / nama Bangsawan sesuatu suku / daerah sehingga dengan demikianPermohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum ;Menimbang, bahwa demikian juga perubahan nama tersebut tidakbertentangan dengan adat istiadat atau kebiasaan di Kabupaten Parigi Moutong sertatidak bertentangan dengan kesusilaan ;Menimbang, bahwa sebagaimana tujuan daripada Pemohonmengajukan permohonan ini adalah

yang tidakmenghargai dan tidak menghormati keturunan dari abang kandungnyaAlmarhum Andareas Manurung/Ama Langgak karena harta pusakapeninggalan Oppu Langgak Manurung telah dijual tanpa ada kesepakatanbahkan harta pusaka tersebut dialinkan kepada marga lain yaitu Tergugat IIdan Tergugat Ill, sedangkan keturunan dari Almarhum Oppu LanggakManurung dan Almarhum Andareas Manurung masih mampu membelinyaagar harta pusaka terjaga tidak jatuh ke marga lain, maka perbuatanTergugat jelas melanggar hukum dan melanggar

hukum adat dan tidakmenghargai adat Batak.

Bahwa tindakan Tergugat yang melecehkan keturunan dari AlmarhumAndreas Manurung/Ama Langgak Manurung selaku abang kandungnyasendiri namun penjualan terhadap harta pusaka dimaksud dilakukanTergugat dengan kehendaknya sendiri sehingga perbuatan tersebutmengundang perselisihan diantara keturunan Oppu Langgak Manurung.Maka perbuatannya adalah melanggar hukum adat;Perbuatan Tergugat II (Harmen Hasibuan) dan perbuatan Tergugat III (Nai MediBoru Hasibuan)1.Bahwa Tergugat II maupun Tergugat III sangat jelas

QISYA ZIHNI yang di keluarkan oleh Kantor DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Barito Timur, yangsemula Nama anak Pemohon tersebut tercatatkan QISYA ZIHNI, dirubahmenjadi QISYA ZIHNI MUSHON sehingga hal demikian tersebut menurut Pasal13 Kitab UndangUndang Hukum Perdata merupakan alasan untukdiadakannya pembetulan;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa pembetulannama anak Pemohon dari QISYA ZIHNI, dirubah menjadi QISYA ZIHNIMUSHON bukanlah suatu perbuatan yang melanggar

hukum adat suatu daerahdan juga bukan nama suatu gelar / nama Bangsawan sesuatu suku / daerahsehingga dengan demikian permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidakbertentangan dengan hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukanbahwa pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Pemohon kepadaInstansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30(tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan

sebagaimana telahdirubah dengan UndangUndang Republik Indonesia No 24 Tahun 2013 tentangAdministrasi Kependudukan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakanberdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;Menimbang bahwa, setelah Pengadilan mempertimbangkan permohonanPemohon secara seksama dan memeriksa bukti surat, Pengadilan berpendapatbahwa penggantian nama Anak Kandung Pemohon dari nama NALDI L digantimenjadi SUPARDI L dan ARBAN L diganti menjadi SUKARMAN L bukanlah suatuperbuatan yang melanggar

hukum adat suatu daerah dan juga bukan nama suatuHalaman 6 dari 8 Penetapan No. 8/Pdt.P/2019/PN Prggelar / nama Bangsawan sesuatu suku / daerah sehingga dengan demikianPermohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum ;Menimbang, bahwa demikian juga perubahan nama tersebut tidakbertentangan dengan adat istiadat atau kebiasaan di Kabupaten Parigi Moutong sertatidak bertentangan dengan kesusilaan ;Menimbang, bahwa sebagaimana tujuan daripada Pemohonmengajukan permohonan ini adalah

Bahwa selama ini orang tua Pemohon, telah samasama mengetahuihubungan cinta kasih antara Pemohon dan calon suami Pemohon tersebut.Bahkan calon suami Pemohon telah meminang Pemohon 2 kali, namun walinikah Pemohon tetap menolak dengan alasan Calon suami bertempat tinggalpada arah barat laut (ngalor ngulon), sehingga menurut keyakinan orangtuaPemohon hal tersebut melanggar hukum adat;.

Oleh karenaitu. berdasar dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim Agungmembatalkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 42/Pid/2008/PT.MKS ;Menimbang, bahwa atas alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena JudexFacti tidak salah menerapkan hukum dan mengenai pertimbangan hukumnyajuga telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, dimana Terdakwa telahmelakukan perbuatan yang melanggar Hukum Adat, dengan pertimbangansebagai berikut