GUNUNGSAWIT BINALESTARI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 1.583.506(b.6c.1)e. Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (ad)0Kelebinan Pajak yang sudah: 0a. Dikompensasi ke Masa Pajak berikutnyab. Dikompensasi ke Masa Pajak.....(karena 0pembetulan)Cc. Jumlah (a + b) 1.583.506PPN yang kurang dibayar (2.e + 3.c) 760.083Sanksi Administrasi : 0a. Bunga Pasal 13 (2) KUP 0b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 0c. Bunga Pasal 13 (5) KUP 0d. Kenaikan Pasal 13A KUP 0e. Kenaikan Pasal 17C (5) KUP 760.083f.

Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2009 Nomor:00026/207/09/058/13 tanggal 29 Mei 2013, atas nama: PT GunungsawitBinalestari, NPWP 01.627.935.8058.000, beralamat di Gd.

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.85698/PP/M.IIB/16/2017 yang diucapkan tanggal 31 Agustus 2017 terkaitkoreksi atas pengkreditan PPN Masukan sehubungan dengan produksiTBS sebesar Rp151.514.251,00;2. Mengadili sendiri dan membatalkan Keputusan Keberatan NomorKEP2179/WPJ.07/2014 tanggal 25 Agustus 2014 perihal Keberatan atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Masa Pajak Februari 2009 Nomor 00026/207/09/058/13t a n g g a 29 Mei 2013;3.

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi Positif Pajak Masukan Masa Pajak Februari2009 sebesar Rp151.514.251,00 yang dilakukan oleh TermohonPeninjauan Kembali karena Pajak Masukan tersebut merupakan PajakMasukan atas perolehan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa KenaPajak (JKP) yang nyatanyata digunakan untuk menghasilkan barangpertanian yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN,yang tetap dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak

PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang samab.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 268.793.619b.3. STP (pokok kurang bayar)b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri 2.275.811.379b.5. Lainlain b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5) 2.544.604.998c. Diperhitungkan:c.1. SKPPKPd. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6c.1) 2.544.604.998e. Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (ad) 1.583.5063 Kelebihan Pajak yang sudah:a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya b.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT BAHARI GEMBIRA RIA

Wajib Pajak BadanNomor 0001 7/MF/TAX/I/18, tanggal 9 Januari 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, beralamat diJalan Jenderal Anmad Yani, ByPass Jakarta Timur 13230,Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Agus Amiwijaya, S.H.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.81 Tahun 2015 tentang Impordan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifatstrategis yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan NilaiPasal 1 ayat 1Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis yang atas impornyadibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai meliputiHuruf hBahan pakan untuk pembuatan pakan ternak dan pakan ikan,tidak termasuk imbuhan pakan dan pelengkap pakan, yang kriteriadan/atau rincian bahan pakan diatur dengan Peraturan

MenteriKeuangan setelah mendapat pertimbangan dari Menteri yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan danperikanan dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pertanianPasal 3 ayat 2Pemberian fasilitas dibebaskan dari pengenaan Pajak PertambahanNilai atas impor dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak tertentu yangbersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b,huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h dan huruf i serta Pasal 1ayat

dan Pasal 7 UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai junctoPasal 5 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor267/PMK.010/2015.Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanHalaman 7 dari 10 halaman.

Putusan Nomor 1152B/PK/Pjk/2018Pengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp121.584.000,00;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. BUKIT ULUWATU VILLA, TBK;

permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP130/WPuJ.17/BD.06/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Desember 2005 Nomor : 00017/407/05/904/11 tanggal 24 Januari 2011,atas nama : PT Bukit Uluwatu Villa Tok, NPWP : 02.097.827.6904.000, alamat :Perum Puri Gading Blok G 2, No. 6, Lingk.

Disamping itu keterlambatan menerbitkanfaktur pajak telah diatur dalam Pasal 14 ayat (4) UU KUP, yaitu denda 2%dari Dasar Pengenaan Pajak, bukan dengan menetapkan kembali padamasingmasing masa pajak seperti yang Terbanding lakukan";Bahwa atas pendapat Pemohon Banding tersebut Majelis berpendapatsebagai berikut:1.

Surat Tagihan Pajak berdasarkan Pasal 14 ayat (4) UndangUndangNomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 16 Tahun 2000 diterbitkan karena Wajib Pajak tidak atauHalaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 1045/B/PK/PJK/2017kurang melaporkan PPN dan saat menagih kekurangan bayar PPNterhadap Wajib Pajak juga dikenakan sanksi administrasi berupadenda sebesar 2% (dua persen) dari Dasar Pengenaan Pajak;2.

NomorPut.54912/PP/M.XVIIIB/16/2014 tanggal 4 September 2014 yangmenyatakan:Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP130/WPuJ.17/BD.06/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Keberatan Wajib Pajakatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak Desember 2005 #=/Nomor00017/407/05/904/11 tanggal 24 Januari 2011, atas nama : PT.

9 ayat (8) huruf b jo Pasal 9 ayat(2) dan ayat (9) UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai;b.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. TAMBANG DAMAI;

Pajak Keluaran Yang Harus Dipungut Sendiri 0b. Dikurangi :b. 1. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 25.931.508.530 30.484.3b.2. LainLain 0c. Jumlah (a+b) 25.931.508.530 30.484.3id.

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP2118/WPJ.06/2015 tanggal 22 September 2015 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak OktoberHalaman 3 dari 7 halaman.

Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP2118/WPJ.06/2015 tanggal 22 September 2015,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemungutan Pajak olehPemungut Pajak

Masa Pajak Oktober 2012 Nomor 00045/207/12/029/14tanggal 1/7 Juli 2014, atas nama Pemohon Banding, NPWP01.614.652.4029.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadinihil, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi Pajak Masukan Masa Pajak Oktober 2012sebesar Rp4.552.872.180,00 yang tidak dapat dipertahankan olehMajelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelahmeneliti dan menguji Kembali dalildalil yang diajukan dalam MemoriHalaman 4 dari 7 halaman.

PRIMA MITRAJAYA MANDIRI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

SEAMLESS PIPE INDONESIA JAYA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

Putusan Nomor 2779 /B/PK/Pjk/2018 Menolak Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00303/KEB/WPJ.19/2016, tanggal 20 Juni2016, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00051/207/13/092/15, tanggal 24 Maret 2015, Masa Pajak Februari 2013, atas namaPT Seamless Pipe Indonesia Jaya, NPWP 01.061.523.5092.000,beralamat di Sentral Senayan II Lantai 11 Jalan Asia Afrika Nomor 8,Gelora, Tanah Abang,

Membatalkan dan menyatakan tidak berlaku:(a) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00303/KEB/WPJ.19/2016, tanggal 20 Juni 2016, tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2013;dan(b) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak Februari 2013 Nomor 00051/207/13/092/15 tanggal 24 Maret 2015;dengan segala akibat hukumnya;3.

Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2013 Nomor00051/207/13/092/15, tanggal 24 Maret 2015, atas nama Pemohon Banding,NPWP 01.061.523.5092.000, adalah sudah tepat dan benar denganpertimbangan:a.

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PajakPertambahan Nilai yang harus dipungut sendiri Masa Pajak Februari2013 sebesar Rp98.732.592,00 yang dipertahankan oleh Majelis HakimPengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti danmenguji kembali dalildalil yang diajukan dalam Memori PeninjauanKembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan denganKontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkanfaktafakta

dan melemahkan buktibukti yang terungkap dalampersidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak,karena dalam perkara a quo berupa substansi yang telah diperiksa,diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar,sehingga Majelis Hakim Agung mengambilalin pertimbangan hukum danmenguatkan putusan Pengadilan Pajak a quo karena in casu terlepasdari jawaban klarifikasi atas Pajak Masukan, namun terkait dengan PajakMasukan yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatanusaha

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT BARETTAMUDA PRATAMA

PUTUSANNomor 2828/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanGatot Subroto Nomor 4042 Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU4078/PJ/2018, tanggal 26 September 2018.

BarettamudaPratama, NPWP 01.101.776.1201.000, beralamat di Jalan Palembang No.19, Belanti Timur, Kota Padang dan Mengabulkan permohonan Penggugatuntuk menunda pelaksanaan penagihan sampai dengan adanya Putusan diPengadilan Pajak;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 24 Juli 2018, kemudianterhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonanpeninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak padatanggal 16

Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor PUT114686.99/2016/PP/M.XIIBHalaman 2 dari 7 halaman.

Menyatakan bahwa Surat Paksa Nomor SP00263/WPJ.27/KP.0404/2016 tanggal 24 Mei 2016 besertaselurun prosedur pelaksanaan penagihan utang pajak tanpamenunggu adanya Putusan di Pengadilan Pajak atas nama PTBarettamuda Pratama, NPWP 01.101.776.1201.000, beralamatdi Jl. Palembang No. 19, Belanti Timur, Kota Padang, adalahtelan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum,;3.3.

Dengan demikian Majelis Hakim Agungberpendapat untuk menguatkan kembali putusan Pengadilan Pajak a quokarena in casu berupa ketetapan pajak yang terkait dengan Surat PaksaNomor: SP00263/WPJ.27/KP.0404/2016 tanggal 24 Mei 2016 yangmenjadi sengketa, sehingga dalam mewujudkan keadilan danHalaman 4 dari 7 halaman.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. NIPPON SHOKUBAI INDONESIA;

PUTUSANNomor 3197/B/PK/Pjk/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 40 42, Jakarta, 12190:Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU1996/PJ./2018, tanggal 16 April 2018;Pemohon Peninjauan Kembali

Putusan Nomor 3197/B/PK/Pjk/2018Tagihan Pajak berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf (c) atas SuratTagihan Pajak Nomor 00217/107/11/052/13 tanggal 28 Juni 2013 MasaPajak September 2011:Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat sampai denganperkara gugatan ini disidangkan Pengadilan Pajak tidak menerima SuratTanggapan dimaksud;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT111575.99/2011/PP/M.XIIB Tahun 2018, tanggal 31 Januari 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai

berikut:Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat atas penerbitan KeputusanTergugat Nomor KEP00456/NKEB/WP4J.07/2017 tanggal 24 Februari2017 tentang Pembatalan Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36ayat (1) huruf c atas Surat Tagihan Pajak Nomor 00217/107/11/052/13tanggal 28 Juni 2013 Masa Pajak September 2011 dan membatalkanSurat Tagihan Pajak Nomor 00217/107/11/052/13 tanggal 28 Juni 2013Masa Pajak September 2011 yang terdaftar dalam berkas sengketaNomor 111575.99/2011/PP, atas nama PT Nippon

yang menyatakanmengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Keputusan TergugatNomor : KEP00456/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 24 Februari 2017 tentangPembatalan Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c atasSurat Tagihan Pajak Nomor: 00217/107/11/052/13 tanggal 28 Juni 2013Masa Pajak September 2011 dan membatalkan Surat Tagihan PajakNomor: 00217/107/11/052/13 tanggal 28 Juni 2013 Masa Pajak September2011, atas nama Penggugat NPWP : 01.071.713.0052.000, adalah sudahtepat dan benar

052/13 tanggal 28 Juni 2013 Masa Pajak September 2011oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karenasetelah meneliti dan menguji Kembali dalildalil yang diajukan dalamMemori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan KembaliHalaman 4 dari 7 halaman.

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut;

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT MANGLI DJAYA RAYA

Pajak dapat dilakukandalam hal terdapat kesalahan atau kekeliruan bersifat manusiawi yang tidakmengandung persengketaan antara Pemeriksa dan Wajib Pajak;Bahwa Keputusan Tergugat Nomor KEP467/WPJ.12/2011 sudah diajukangugatan ke Pengadilan Pajak atau sudah terdapat sengketa pajak antaraTergugat dan Penggugat, sehingga tidak dapat dibetulkan, selanjutnyamenunggu putusan Pengadilan Pajak;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.39446/PP/M.X/99/2012, tanggal 27 Juli 2012 yang telah berkekuatan

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (3) UndangUndangNomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebutUndangUndang Pengadilan Pajak) menyatakan sebagai berikut:Pihakpihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembailiatas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung;2.

Yang dapat dibetulkan karena kesalahanatau kekeliruan adalah: Surat ketetapan pajak, antara lain Surat Ketetapan Pajak KurangBayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, SuratKetetapan Pajak Lebih Bayar dan Surat Ketetapan Pajak Nihil Surat Tagihan Pajak; Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak; Surat Keputusan Keberatan; Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan SanksiAdministrasi; Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajakyang tidak benar;Pasal 23 ayat

(2):Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:a.

Keputusan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 yangberkaitan dengan Surat Tagihan Pajak;d. Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 yang berkaitandengan Surat Tagihan Pajak;Hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak;Pasal 36 ayat (1) huruf a:Direktur Jenderal Pajak dapat:a.

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

DIREKTUR JENDERAL PAJAKVSPT PERKEBUNAN MILANO

Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPenghasilan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00015/207/13/092/15 tanggal26 Januari 2015 Masa Pajak Juli 2013, atas nama : PT.

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00158/KEB/WPJ.19/2016 tanggal 13 April 2016 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Penghasilan Nilai Barang dan Jasa Nomor00015/207/ 13/092/15 tanggal 26 Januari 2015 Masa Pajak Juli2013, gatas nama : PT.

yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor : KEP00158/KEB/WPJ.19/2016 tanggal 13April 2016, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Penghasilan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2013Nomor : 00015/207/13/092/15 tanggal 26 Januari 2015, atas namaPemohon Banding, NPWP : 01.128.141.7092.000, sehingga pajak yangmasih harus dibayar menjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar denganpertimbangan :a.

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut-89664/PP/M.XXB/16/2017, tanggal 30 November 2017;MENGADILI KEMBALI:Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding

FARINDA BERSAUDARAVSDIREKTUR JENDERAL PAJAK

Putusan Nomor 2589/B/PK/Pjk/2018Mengabulkan Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor: KEP00159/KEB/WPJ.14/2016 tanggal 18 Agustus2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2013Nomor: 00090/207/13/725/15 tanggal 5 Juni 2015, sehingga jumlah PajakPertambahan Nilai yang masih harus Pemohon Banding bayar untuk masaMaret 2013 menjadi Nihil;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding

mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 18 Januari 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut89664/PP/M.XXB/16/2017, tanggal 30 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor: KEP00159/KEB/WPJ.14/2016 tanggal 18 Agustus 2016tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2013 Nomor:00090/207

91 huruf e Undangundang Nomor 14Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak sehingga pajak yang masih harusdibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp 0,00; (nihil), denganperincian sebagai berikut : NoUraian Rp Dasar Pengenaan Pajak 10.503.683.400 Penghitungan PPN kurang bayar a.

Pajak Keluaran yang harus dipungut/ dibayar sendiri 1.050.368.340 b. Dikurangi : bi. PPN yang disetor di muka dalam Masa pajak yang sama b2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 11.996.001.177 b3. STP (pokok kurang bayar) Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2589/B/PK/Pjk/2018 b4. Dibayar dengan NPWP sendiri b5. lainlain b6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5) 11.996.001.177 c. Diperhitungkan c.1 SKPPKP d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6c.1) 11.996.001.177 e.

Jumlah Perhitungan PPN Kurang bayar (ad) (110.945.632.837)3 Kelebihan pajak yang sudaha. Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya 10.945.632.837b. Dikompensasikan ke masa pajak .... (karena pembetulan)&. durian (a+8) 10.945.632.837 4 Jumlah PPN yang kurang dibayar (2.e+3.c) 5 Sanksi Administrasi: a. Bunga Pasal 13 (2) KUP b.Kenaikan Pasal 13 (3) KUP c.

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut ;

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. PFIZER INDONESIA

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT HINDOLI

PUTUSANNomor 1210/B/PK/Pjk/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dadang Suwarna dankawankawan, kewarganegaraan Indonesia, jabatan DirekturKeberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU1470/PJ./2016 tanggal 18 April 2016;Pemohon

SKPPKP 0,00d Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6c.1) 9.699.806.041,00e Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (ad) (6.472.372.829,00)3 Kelebihan Pajak yang sudah:a Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 6.472.372.829,00b Dikompensaikan ke Masa Pajak (karena pembetulan) 0,00c.

Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2009Nomor: 00076/207/09/058/13 tanggal 4 September 2013 atas nama: PTHindoli, NPWP 01.061.916.1058.000, beralamat di Wisma 46 Kota BNI Lt.28, JI.

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP3019/WPJ.07/2014 tanggal 27 November 2014, tentangkeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2009Nomor: 00076/207/09/058/13 tanggal 4 September 2013 atasnama: PT Hindoli, NPWP 01.061.916.1058.000, beralamat diWisma 46 Kota BNI Lt. 28, JI. Jend. Sudirman Kav. 1, KaretHalaman 4 dari 9 halaman.

yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP3019/WPJ.07/2014 tanggal 27 November 2014,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2009 Nomor:00076/ 207/09/058/13 tanggal 4 September 2013, atas nama PemohonBanding, NPWP: 01.061.916.1058.000, sehingga pajak yang masih harusdibayar menjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT NICHIAS ROCKWOOL INDONESIA

PUTUSANNomor 1510/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 40 42, Jakarta, 12190:Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU3957/PJ/2018, tanggal 19 September 2018;Pemohon Peninjauan Kembali

2018, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhnadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00243/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 25 Januari2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Masa Pajak November 2014 Nomor00116/107/14/052/16 tanggal 29 Januari 2016 Berdasarkan Pasal 36 ayat(1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak dan membatalkan SuratTagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00243/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 25 Januari2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat TagihanPajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakNovember 2014 Nomor 00116/107/14/052/16 Tanggal 29 Januari2016 Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C Karena PermohonanWajib Pajak, atas nama PT Nichias Rockwool Indonesia, NPWP01.081.635.3052.000, beralamat di Jalan Jenderal Ahmad YaniPO BOX 1 Cikampek, Kabupaten Karawang

permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa, alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Keputusan TergugatNomor : KEP00243/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 25 Januari 2017 tentangPembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPertambahan Nilai Masa

Pajak November 2014 #Nomor00116/107/14/052/16 tanggal 29 Januari 2016 Berdasarkan Pasal 36 ayat(1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak dan membatalkan SuratTagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak November 2014Nomor : 00116/107/14/052/16 tanggal 29 Januari 2016, atas namaHalaman 4 dari 8 halaman.

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. JAVAPAPERINDO UTAMA INDUSTRIES

PUTUSANNomor 1168/B/PK/Pjk/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190;Selanjutnya diwakili oleh Catur Rini Widosari, DirekturKeberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dankawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU1147/PJ/2010, tanggal 31 Desember 2010;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT.

, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut: Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak agarmengabulkan permohonan Banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor: KEP440/WPJ.24/BD.0604/2008 tanggal6 Agustus 2008 mengenai keberatan alas Surat Ketetapan Pajak KuranHalaman 1 dari 7 halaman.

Putusan Nomor 1168/B/PK/Pjk/2018bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor: 00027/207/07/641/08 tanggal 21Januari 2008 Masa Pajak Januari sampai dengan Agustus 2007;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 20 Januari 2009;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.25311/PP/M.V/16/2010, tanggal 18 Agustus 2010, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruh permohonan Banding Pemohon Banding terhadapKeputusan

Terbanding Nomor: KEP440/WPJ.24/BD.0604/2008 tanggal 6Agustus 2008 mengenai keberatan alas Surat Ketetapan Pajak Kuran bayarPajak Pertambahan Nilai Nomor: 00027/207/07/641/08 tanggal 21 Januari2008 Masa Pajak Januari s.d Agustus 2007, atas nama : PT.

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor: KEP.440/WPJ.24/BD.0604/2008 tanggal 6 Agustus 2008mengenai keberatan alas Surat Ketetapan Pajak Kuran bayarPajak Pertambahan Nilai Nomor: 00027/207/07/641/08 tanggal 21Januari 2008 Masa Pajak Januari s.d Agustus 2007, atas nama:PT. Javapaperindo Utama Industries, NPWP:01.568.173.7641.000 adalah telah sah dan berkekuatan hukum;3.1.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. DALEM SAKTI;

PUTUSANNomor 2008/B/PK/Pjk/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, dankawankawan, jabatan Direktur Keberatan dan BandingDirektorat Jenderal Pajak, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor SKU792/PJ./2018, tanggal 22 Februari 2018;Pemohon Peninjauan Kembali

Putusan Nomor 2008/B/PK/Pjk/2018Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 8 Juni 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.89474/PP/M.IVA/16/2017, tanggal 28 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP647/WPUJ.29/2016 tanggal 27 Januari2016, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak

KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November2012 Nomor 00110/207/12/732/14 tanggal 25 November 2014, atas namaPT Dalem Sakti, NPWP 01.434.839.5732.000, beralamat di Jalan Batuah,Nomor 1/D, Keraton, MartapuraBanjar, Kalimantan Selatan, sehingga PPNyang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebagai berikut: 1 DPP atas Ekspor Rp 0,002 DPP atas Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp 9.898.375.267,003 Jumlah Dasar Pengenaan Pajak Rp 9.898.375.267 ,004 Pajak

yang menyatakanmengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP647/WPJ.29/2016 tanggal 27 Januari 2016,mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2012Nomor 00110/207/12/732/14 tanggal 25 November 2014, atas namaPemohon Banding, NPWP 01.434.839.5732.000, sehingga pajak yangmasih harus dibayar menjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar denganpertimbangan:a.

buktibukti yang terungkap dalam persidangan sertapertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara aquo yang diawali dengan uji bukti berupa Faktur Pajak dan invoice olehpara pihak dihadapan Majelis Pengadilan Pajak dan telah dilakukanHalaman 4 dari 7 halaman.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. FORD MOTOR INDONESIA;

PUTUSANNomor 2339/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Kav. 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, dankawankawan, jabatan Direktur Keberatan dan BandingDirektorat Jenderal Pajak, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor SKU3501/PJ/2018, tanggal 6 Agustus 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;

Pasal 13(2) KUP Jumlah Pajak Ymh Dibayar Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 7 September 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.103759.15/2009/PP/M.IB Tahun 2018, tanggal 23 Mei 2018 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00092/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 29Februari 2016, tentang Keberatan Wajib Pajak atas

Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2009 Nomor00020/206/09/056/14 tanggal 9 Desember 2014, atas nama PT Ford MotorIndonesia, NPWP 01.958.122.2056.000, beralamat di Wisma Pondok Indah2, Suite 16012, Jalan Sultan Iskandar Muda Lav.VTA, PondokIndahJakarta Selatan 12310, dengan perhitungan sebagai berikut: Penghasilan Netto (Rugi) Rp 166.789.268.292,00Kompensasi Kerugian Rp 0,00Penghasilan Kena Pajak Rp 166.789.268.292,00Pajak Terutang Rp 46.700.995.040,00Kredit Pajak

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00092/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 29 Februari2016, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2009Halaman 3 dari 8 halaman.

Pajak 2009 Nomor 00020/206/09/056/14 tanggal 9Desember 2014, atas nama Pemohon Banding, NPWP01.958.122.2056.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadiRp43.683.699.971,00, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT VICTOR JAYA RAYA

Putusan Nomor 1236/B/PK/Pjk/2018Bahwa Pemohon Banding mohon Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Pasal 21 tersebut di atas dapat dikurangkan menjadi:Semula Ditambah / (Dikurangi) MenjURAIAN(Rp) (Rp) (Rpa. Dasar Pengenaan Pajak b. Pajak Penghasilan (PPh) Terutang 264.153.562,00 (65.271.060,00) 198.882.c. Kredit Pajak 197.774.360,00 197.774.d. Kompensasi Masa Pajak Sebelumnya e. PPh kurang / (Lebih) Bayar 66.379.202,00 (65.271.060,00) 1.108.f.

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 10 Februari 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT.84892/PP/M.XIIB/10/2017, tanggal 19 Juli 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MENGADILIMengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP1699/WPJ.01/2015 tanggal 17September 2015, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan

Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak 4.552.501.844,002. PPh Pasal 21 yang terutang 198.882.501,00 3. Kredit Pajak:a. PPh Ditanggung Pemerintah b. Setoran masa dan tahunan 197.774.360,00c. Surat Tagihan Pajak (pokok kurang bayar) d. Kompensasi kelebihan dari masa sebelumnya e. Lainlain Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1236/B/PK/Pjk/2018 f. Kompensasi kelebinan ke masa ... g. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan 197.774.360,004. Pajak yang tidak/kurang bayar 1.108.141,005.

Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP1699/WPJ.01/2015, tanggal 17 September 2015,mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Penghasilan Pasal 21, Masa Pajak Januari sampai dengan Desember2012,

Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak4.552.501.844,00 2. PPh Pasal 21 yang terutang198.882.501,00 3. Kredit Pajak: a. PPh Ditanggung Pemerintah b. Setoran masa dan tahunan197.774.360,00 c. Surat Tagihan Pajak (pokok kurang bayar) d. Kompensasi kelebihan dari masa sebelumnya e. Lainlain f. Kompensasi kelebinan ke masa ... g. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan197.774.360,00 4. Pajak yang tidak/kurang bayar 1.108.141,005. Sanksi Administrasi: 398.931,006.

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut;

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. SINARINDO GERBANGMAS

Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidaklangsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajaklain, atau hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan palingrendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih,demikian pula hubungan antara dua Wajib Pajak atau lebih yangdisebut terakhir; ataub.

perpajakannya bagi Wajib Pajak luar negeriyang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu bentukusaha tetap di Indonesia, dan pemotongan oleh pihak yang wajib membayarbagi Wajib Pajak luar negeri lainnya.Ketentuan ini mengatur tentang pemotongan atas penghasilan yangbersumber di Indonesia yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeriselain bentuk usaha tetap.Ayat (1)Pemotongan pajak berdasarkan ketentuan ini wajib dilakukan oleh badanpemerintah, Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara

akan dikenakan pajak di Belanda;8.

Pajak BergandaIndonesia Belanda.

yang berkenaan dengan pajak atas penghasilan.b.