Penggugat:
1.PT EICASINDO
2.Nyonya Syafrida
Tergugat:
1.Pimpinan Cabang Bank BTN Pekanbaru
2.Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negera dan pelelangan Pekanbaru
3.Kepala Kantor BPN Kota Pekanbaru
4.Oktavia Putri Yuswita

Tergugat:
1.SUDIONO
2.PT BANK SYARIAH MANDIRI Cq PT BANK SYARIAH MANDIRI BRANCH DENPASAR Cq PT BANK MANDIRI BRANCH SUMBAWA
Turut Tergugat:
KANTOR PELELANGAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MATARAM

Kantor Wilayah Bali dan Nusa Tenggara Cq.Kantor Pelelangan Kekayaan Negara dan Lelang Mataram, beralamat di JalanPendidikan No 24 Mataram, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat III ;Pengadilan Negeri tersebut ;Setelah membaca berkas perkara ;Halaman 1 Penetapan Nomor : 21/Pdt.G/2020/PN SbwMenimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak ParaPenggugat datang menghadap Kuasanya bernama MARNITA EKA SURYANDARI, S.H.

NUGRAHA KARYA UTAMA, ; PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN LELANG PAKETPEKERJAAN PENINGKATAN JALAN LONG KALIRANTAUBELIMBING-DEKOI-SEBAKUNG ; PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN LELANG PAKET PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN SEI SIRANG-MUARA GUSUNG ; KETUA PANITIA PELELANGAN BARANG DAN JASA KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN JALAN KABUPATEN PASIR

SIMBARA KIRANA- PANITIA PELELANGAN PROYEK PEKERJAAN PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN JARINGAN IRIGASI JANGKANG KOMPLEKS DI DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN SANGGAU PROPINSI KALIMANTAN BARAT- KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA

Bahwa kesimpulan investigator ada peraturan kerjasama antara Terlapor II,Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V yang dipasilitasi oleh Panitia Pelelangan;3.5. Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi tidak pernah meminjamkan sertifikatkeahliannya terkait dengan tender pelelangan pekerjaan pembangunan danpeningkatan jaringan irigasi jangkang komplek Dinas Pekerjaan UmumKabupaten Sanggau tahun anggaran 2010 yang rnelampirkan foto copysertifikat keahliannya;.6.

Bahwa selama mengikuti proses pelelangan umum sampai dengan pemenangan tenderPEMOHON ( dahulu terlapor III ) selalu mentaati dan melaksanakan semua prosedurtender yang di isyaratkan oleh panitia lelang sesuai dengan Kepres3.

Bahwa selama mengikuti proses pelelangan umum sampai dengan pemenangan tenderPEMOHON (dahulu terlapor IV) selalu mentaati dan melaksanakan semua prosedurtender yang di isyaratkan oleh panitia lelang sesuai dengan Kepres3.

Bahwa PEMOHON adalah PANITIA PELELANGAN PROYEK PEKERJAANPEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN JARINGAN IRIGASI JANGKANGKOMPLEK DI DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN SANGGAU,PROVINSI KALIMANTAN BARAT, TAHUN ANGGARAN 2010.Berkedudukan di Jalan RE Martadinata Nomor 16, Kabupaten Sanggau,Kalimantan Barat, Indonesia;2.

Bahwa PEMOHON Panitia Pelelangan Proyek Paket Pekerjaan pembangunan danpeningkatan Jaringan Irigasi Jangkang komplek di Dinas Peker aan UmumKabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2010;3.

kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp.189.362.500,- (seratus delapan puluh Sembilan juta tiga ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);

umum, dimana hasil pelelangan tersebut dipakai untuk membayar seluruh kewajiban Para Tergugat kepada Penguggat, dengan ketentuan sisa/kelebihan dari penjualan/pelelangan tersebut harus diserahkan kepada Para Tergugat

Kantor Wilayah IX Kantor Pelelangan Kekayaan Negara dan Lelang ( KPKNL ) Pekalongan. Beralamat di Jl. Gajahmada No.25 Pekalongan (TURUT TERGUGAT)

Kantor Wilayah IX Kantor Pelelangan KekayaanNegara dan Lelang ( KPKNL ) Pekalongan. Beralamat di Jl. Gajahmada No.25 Pekalongan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yang bernamaRISANG HANUNG HASCARYA, S.H., DWI YANTINI, S.H.

Atau apabila Bank terpaksa menyelesaikan kewajiban debitur/penjamin melalui pengadilan atau menjual agunan melalui pelelangan umum olehKantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang, maka ongkosongkos tersebutsemuanya tanpa kecuali menjadi tanggungan dan , kewajiban debitur ;Klausula Baku ini lah yang dilarang oleh UndangUndang No.8 Th. 1999 pasal 18 ayat(1) huruf g, h ;h.

Disamping itu, Tergugat juga telah mengirimkan suratpemberitahuan lelang kepada Penggugat perihal pemberitahuan peiaksanaan eksekusileiang tersebut dengan surat No B.3879/KCVII/ADK/11/2011 tanggal 16 November2011 :Bahwa setelah melalui proses persiapan leiang sebagaimana tersebut diatas,dilakukan pelelangan atas agunan kredit tersebut dengan bantuan Turut Tergugat padatanggal 24 November 2011, dengan hasil agunan kredit tersebut tidak laku terjuallelang ;Bahwa dalil Penggugat yang mendasarkan pada

KUHPerdata jo Pasal 174 HIR/Pasal 311 RBg, sehingga tidak perludibuktikan lagi secara hukum karena telah mempunyai kekuatan hukum yangsempulina ;167.164 Dua hal ini adalah pengakuan yang bersifat muri dan bulat sehinggamempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan(volledig bindende es beslissende, bewijskraft) dan pengakuan itu tidak dapatditarik kembali karena tidak ada lagi yang dipersengketakan antara Penggugatdengan Tergugat yang berkaitan dengan hal tersebut ;5 Bahwa pelelangan

Bahwa untuk memenuhi azas publisitas Pihak Penjual (dalam hal ini PT Bank BankRakyat Indonesia (Tbk) cabang Pekalongan juga telah mengumumkan rencanapenjualan pelelangan tersebut melalui selebaran tanggal 26 Oktober 2011 danPengumuman Lelang Kedua melalui surat kabar harian Radar Pekalongan yang terbitpada tanggal 10 Nopember 2011 ;9.

DALAM PENUNDAAN:

• Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Penetapan Pemenang yang terdapat didalam Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 915550.2/BAHP/POKJA-Kons/2017, tentang Pelelangan Pekerjaan Pembangunan Gedung Ruang Operasi RSUD (DAK) Kota Subulussalam atas nama PT.

Bahwa oleh karena Penggugat mengetahui Surat Keputusan PenetapanPemenang yang terdapat didalam Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor:915550.2/BAHP/POKJAKonst/2017 Tentang Pelelangan PekerjaanPembangunan Gedung Ruang Operasi RSUD (DAK) Kota Subulussalamatas nama PT.

Bahwa Objek Sengketa yang digugat yaitu Surat Keputusan PenetapanPemenang yang terdapat didalam Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor:915550.2/BAHP/POKJAKonst/2017 Tentang Pelelangan PekerjaanPembangunan Gedung Ruang Operasi RSUD (DAK) Kota Subulussalamatas nama PT.

Nomor:915550.2/BAHP/POKJAKonst/2017 Tentang Pelelangan PekerjaanPembangunan Gedung Ruang Operasi RSUD (DAK) Kota Subulussalamatas nama PT.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan PenetapanPemenang yang terdapat didalam Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor:915550.2/BAHP/POKJAKonst/2017, Tentang Pelelangan PekerjaanPembangunan Gedung Ruang Operasi RSUD (DAK) Kota Subulussalamatas nama PT. Fauzan Usaha Mandiri;4.

Kantor Wilayah IX Kantor Pelelangan Kekayaan Negara dan Lelang ( KPKNL ) Pekalongan. Beralamat di Jl. Gajahmada No.25 Pekalongan (TURUT TERGUGAT)

Memerintahkan kepada Tergugat untuk melaksanakan penjualan atau pelelangan obyek jaminan fidusia sebagaimana tercantum dalam akta jaminan fidusia no 307 tanggal 4 Pebruari 2016;4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengembalikan uang sisa penjualan atau pelelangan obyek jaminan fidusia kepada Penggugat apabila masih ada;5. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya;6.

memproleh kekuatan hukum tetapsebagaimana yang diatur didalam Bab V UndangUndang Jaminan Fidusia,khususnya mengenai Eksekusi Jaminan didalam Pasal (1) yang menyatakan,Apabila debitor atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yangmenjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara :a) pelaksanaan titeleksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia,b) penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan PenerimaFidusia sendiri melalui pelelangan

danterselesaikannya masalah ini secara menyeluruh, maka Majelis Hakim berpendapatsebagai berikut:Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah lalai dalam melaksanakankewajibannya (vide bukti T6) maka berdasarkan akta jaminan fidusia (vide bukti T4)pasal 8 ayat 1 huruf a Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat sebagai penerimafidusia atau kreditur untuk menjual atau melelang obyek jaminan fidusia untukmemperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.Apabila terdapat uang sisadari penjualan atau pelelangan

obyek jaminan fidusia, maka Tergugat harusmenyerahkan sisa uang penjualan atau pelelangan kepada debitur;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian makaTergugat haruslah dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan harus dihukum untukmembayar biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sebesar Rp.361.000, (tigaratus enam puluh satu ribu rupiah);Memperhatikan KUHPerdata dan KUHAPerdata serta peraturanperaturan lainyang bersangkutan;MENGADILI:Dalam Eksepsi:1.

Pelelangan Untuk Pelelangan Umum. Pengadaan Jasa Konstruksidengan Pascakualifikasi lengkap.Fotocopy32 Buah Laporan Evaluasi Pelelangan "Paket : Penyediaan Sarana & Prasarana Tangkap".Fotocopy4567891011121314151617181920212223 24Engineering EstimateDok. Lelang untuk Pelelangan Umum Pengadaan Jasa Konstruksi dgn PascakualifikasiDok. Kontrak Dinas Kelautan Dan Perikanan

Pelelangan Untuk Pelelangan Umum. Pengadaan Jasa FotocopyKonstruksi3 2 Buah Laporan Evaluasi Pelelangan "Paket : Penyediaan FotocopySarana & Prasarana Tangkap".4 Engineering Estimate5 Dok. Lelang untuk Pelelangan Umum Pengadaan Jasa otocopyKonstruksi dgn Pascakualifikasi6 Dok. Kontrak Dinas Kelautan Dan Perikanan ~ cy. Fotocopy7 Sinar Laut FotocopyDok. Perjanjian Kerja (Kontrak antara KPA Dinas8 Kelautan Dan Perikanan CV.

Muna menangdalam pelelangan dan pelaksanaan pekerjaan pembuatan kapal kayu akandiserahkan ke terdakwa dan saksi Hi. Laode Maulud.Bahwa sekitar awal Agustus 2007 Gono Handoko dan Revi datang kembali kerumah terdakwa meminta kertas blangko yang ada kops surat CV.

Pelelangan Untuk Pelelangan Umum Pengadaan Jasa Konstruksi Fotocopydengan Pascakualifikasi lengkap.3 2 Buah Laporan Evaluasi Pelelangan Paket : Penyediaan Sarana & FotocopyPrasarana Tangkap.4 Engineering Estimate Fotocopy5 Dok. Lelang untuk Pelelangan Umum Pengadaan Jasa Konstruksi dgn FotocopyPascakualifikasi 101112131415161718192021222324 Dok. Kontrak DKP CV. Sinar LautDok. Perjanjian Kerja (Kontrak antara KPA DKP CV.

PelelanganUntuk Pelelangan Umum Pengadaan Jasa Konstruksi dengan Pascakualifikasilengkap, 2 Buah Laporan Evaluasi Pelelangan Paket : Penyediaan Sarana &Prasarana Tangkap, Engineering Estimate, Dok. Lelang untuk PelelanganUmum Pengadaan Jasa Konstruksi dgn Pascakualifikasi, Dok. Kontrak DinasKelautan Dan Perikanan Kota Bandar Lampung CV. Sinar Laut, Dok.Perjanjian Kerja (Kontrak antara Kuasa Pengguna Anggaran Dinas KelautanDan Perikanan Kota Bandar Lampung CV.

Pelelangan Untuk Pelelangan Umum. Pengadaan Jasa FotocopyKonstruksi3 2 Buah Laporan Evaluasi Pelelangan "Paket : PenyediaanFotocoSarana & Prasarana Tangkap". Py4 Engineering Estimate5 Dok. Lelang untuk Pelelangan Umum Pengadaan Jasa FotocopyKonstruksi dgn Pascakualifikasi6 Dok. Kontrak Dinas Kelautan Dan Perikanan CV. Fotocopy7 Sinar Laut FotocopyDok. Perjanjian Kerja (Kontrak antara KPA Dinas8 Kelautan Dan Perikanan CV.

PANITIA PELELANGAN PROYEK PEKERJAAN PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN JARINGAN IRIGASI JANGKANG KOMPLEKS DI DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN SANGGAU PROVINSI KALIMANTAN BARAT tersebut;

PANITIA PELELANGAN PROYEK PEKERJAAN PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN JARINGAN IRIGASI JANGKANG KOMPLEKS DI DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN SANGGAU PROVINSI KALIMANTAN BARAT vs KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA

SIMBARA KIRANA, berkedudukan di Jalan PAM Baru No.4,Pejompongan, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada:GUNTUR LIMBONG, SH, dan kawankawan, Advokat padaGUNTUR LIMBONG, SH & REKAN, Advokat, berkantor di JalanCimandiri No. 7, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 25 November 2011;5 PANITIA PELELANGAN PROYEK PEKERJAANPEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN JARINGAN IRIGASIJANGKANG KOMPLEKS DI DINAS PEKERJAAN UMUMKABUPATEN SANGGAU PROVINSI KALIMANTAN BARAT,berkedudukan di Jalan R.E.

;5 Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi, tidak pernah meminjamkan sertifikatkeahliannya terkait dengan tender pelelangan pekerjaan pembangunan danpeningkatan jaringan irigasi jangkang Komplek Dinas Pekerjaan UmumKabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2010 yang melampirkan fotokopisertifikat keahliannya;6 Bahwa dengan demikian, unsur persekongkolan untuk mengatur dan ataumenentukan pemenang telah terpenuhi;Dari uraian tersebut di atas, dengan sangat jelas Termohon yang menyatakanPemohon (dahulu Terlapor

umum sampai dengan pemenangantender, Pemohon (dahulu Terlapor II) selalu mentaati dan melaksanakan semuaprosedur tender yang diisyaratkan oleh panitia lelang sesuai dengan Kepres;3 Bahwa dalam memutus perkara, KPPU RI tidak konsisten dan tebang pilih,dimana seluruh peserta pelelangan tidak dihukum, sehingga dapat disimpulkanKPPU RI dalam menetapkan putusan melakukan diskriminasi;Berdasarkan segala apa yang kami uraikan di atas, maka jelas dapat disimpulkanbahwa dalam melaksanakan tugasnya baik dalam

PANITIA PELELANGAN PROYEKPEKERJAAN PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN JARINGAN IRIGASIJANGKANG KOMPLEKS DI DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATENSANGGAU PROVINSI KALIMANTAN BARAT tersebut;Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Pemohon secara tanggung rentenguntuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,00 (Limaratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimMahkamah Agung, pada hari Senin, tanggal 30 Juli 2012, oleh Prof. Dr.

Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Demak dengan Ketua Organisasi Pelaksana Pelelangan Ikan Mino Santoso tentang Penyelenggaraan Pelelangan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di wilayah Kabupaten Demak, No. 523.1/38/2012, tanggal 19 Januari 2012;

Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Demak dengan Ketua Organisasi Pelaksana Pelelangan Ikan Mino Santoso tentang Penyelenggaraan Pelelangan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di wilayah Kabupaten Demak, No. 523.1/037/2013, tanggal 21 Januari 2013;

Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Demak dengan Ketua Organisasi Pelaksana Pelelangan Ikan Mino Santoso tentang Penyelenggaraan Pelelangan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di wilayah Kabupaten Demak, No. 523.1/018/2014, tanggal 08 Januari 2014;

Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Demak dengan Ketua Organisasi Pelaksana Pelelangan Ikan Mino Santoso tentang Penyelenggaraan Pelelangan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di wilayah Kabupaten Demak, No. 523.1/215/2016, tanggal 01 April 2016;

Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Demak dengan Ketua Organisasi Pelaksana Pelelangan Ikan Mino Santoso tentang Penyelenggaraan Pelelangan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di wilayah Kabupaten Demak, No. 523/0196/2018, tanggal 21 Februari 2018;

Ikan Pasal 5, 12 dan 19.Pasal 5 berbunyi :(1) Tanggungjawab pelaksanaan pelelangan ikan di Tempat PelelanganIkan diserahkan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan;(2) Pelaksanaan pelelangan ikan di Tempat pelelangan Ikan dapatdiserahkan kepada Organisasi Nelayan dalam bentuk Koperasi atauPihak ke Tiga lainnya;(3)Pelaksanaan pelelangan ikan di Tempat Pelelangan Ikan sebagaimanadimaksud pada ayat (2) didasarkan perjanjian kerjasama antaraPemerintah Daerah dengan Organisasi Pelaksana yang akandievaluasi

Ikan Pasal 5,12 dan 19.Pasal 5 berbunyi :1.Tanggungjawab pelaksanaan pelelangan ikan di TempatPelelangan Ikan diserahkan kepada Dinas Kelautan danPerikanan;2.Pelaksanaan pelelangan ikan di Tempat pelelangan Ikandapat diserahkan kepada organisasi nelayan dalam bentukkoperasi atau pihak ketiga lainnya;3.Pelaksanaan pelelangan ikan di Tempat Pelelangan Ikansebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan perjanjiankerjasama antara Pemerintah Daerah dengan organisasipelaksana yang akan dievaluasi setiap

Ikan Pasal 5, 12 dan 19;Pasal 5 berbunyi :(1) Tanggungjawab pelaksanaan pelelangan ikan di TempatPelelangan Ikan diserahkan kepada Dinas Kelautan danPerikanan;(2) Pelaksanaan pelelangan ikan di Tempat pelelangan Ikan dapatdiserahkan kepada organisasi nelayan dalam bentuk koperasiatau pihak ketiga lainnya;(3) Pelaksanaan pelelangan ikan di Tempat Pelelangan Ikansebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan perjanjiankerjasama antara Pemerintah Daerah dengan organisasipelaksana yang akan dievaluasi

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Demak Nomor 07 Tahun2010 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan Pasal 5, 12 dan 19.Pasal 5 berbunyi :(1) Tanggungjawab pelaksanaan pelelangan ikan di Tempat PelelanganIkan diserahkan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan;(2) Pelaksanaan pelelangan ikan di Tempat pelelangan Ikan dapatdiserahkan kepada Organisasi Nelayan dalam bentuk Koperasi atauPihak ke Tiga lainnya;(3)Pelaksanaan pelelangan ikan di Tempat Pelelangan Ikan sebagaimanadimaksud pada ayat (2) didasarkan

Mengawasi pelaksanaan pelelangan ikan.3.

Pembanding/Penggugat : HAJJA SRI RAHSIANTI HASAN
Terbanding/Tergugat IV : SUROTO
Terbanding/Tergugat II : KEPALA KANTOR PELELANGAN NEGARA ( KPKNL) PROVINSI SULAWESI SELATAN
Terbanding/Tergugat III : HARDIANTO
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK RAKYAT INDOSIA ( PERSERO) TBK, CQ PT BANK RAKYAT INDONESIA CABANG MAKASSAR SOMBA OPU

Kepala Kantor Pelelangan Negara (KPKNL) Propinsi Sulawesi Selatanberkedududkan di jalan Urif Sumoharjo KotaMakassar yang diwakili oleh Direktur jenderalKekayaan Negara dalam hal ini memberikanKuasa kepada 1. Chairiah, SH.MH, 2. HadiPriyanto, SH .MM, 3. Nanang Ansari, SE, 4.Wiesky Renata Julene,SE, . 5. I.Gede AbdiNegara berdasarkan surat kuasa khusus NomorSKU795/MK.6/2014 tanggal 16 Desember 2014dan surat tugas Nomor. ST18/WKN.5?

Pelelangan dilakukan Tergugat dan tergugat II tidak sesuai prosedurhukum tanpa surat penetapan dari Pengadilan NegeriMakassar.Pengosongan atas obyek dilakukan dengan kekerasan danpengrusakan bangunan milikPenggugat ;Keberatan Pertama :Bahwa hakim pertama pada Pengadilan Negeri Makassar telah kelirudan salah dalam putusannya yaitu mengenai alamat dan pekerjaan Tergugat yang menyatakan :PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk Cq PT.

DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi Terlawan I untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan permohonan Pelawan;
2. Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang beritikad baik (good opposant);
3. Menyatakan bahwa pelelangan yang dilakukan oleh Terlawan II atas permintaan Terlawan I adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
4. Menyatakan pelelangan yang dilakukan oleh Terlawan

Umum (Pengadilan Negeri):4) Bertentangan dengan Pasal 200 Ayat (1) HIR Yang MewajibkanKetua Pengadilan Negeri (DalamPerkaraA guo Pengadilan NegeriStabat) untuk memerintahkan Kantor Lelang (Kantor PelayananKekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan) untuk menjualnya (BukanPelaku Usahayang meminta kepada Kantor PelayananKekayaanNegara dan Lelang/KPKNL);5) Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yangmenyatakan bahwa Pelaksanaan Pelelangan

Menyatakan bahwa pelelangan yang dilakukan oleh Terlawan Il ataspermintaan Terlawan adalah batal demi hukum dan tidak mempunyaikekuatan hukum;4.

Menyatakan bahwa pelelangan yang dilakukan oleh Terlawan II ataspermintaan Terlawan adalah perbuatan melawan hukum (OnRechtmatigEdaad), serta bertentangan dengan :1) Bertentangan dengan Pasal 26 Undangundang Hak Tanggungan(UUHT) Nomor : 4 tahun 1996 yang mengharuskan Eksekusi HakTanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 RBG yang mengharuskanikut campur Ketua Pengadilan Negeri, (Bukan Peraturan Menteri KeuanganRepublik Indonesia Nomor: 93/PMK.06/2010 Yo Peraturan MenteriKeuangan Republik Indonesia

Bahwa dalil Pelawan pada Posita angka 3 halaman 5 yang menyatakanmenurut Jurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 3210.5/PDT/1984tanggal 30 Januari 1986, menyatakan "Pelaksanaan Pelelangan yang tidakdilaksanakan atas Penetapan!

Menyatakan bahwa pelelangan yang dilakukan oleh Terlawan Il ataspermintaan Terlawan adalah batal demi hukum dan tidak mempunyaikekuatan hukum ;4. Menyatakan pelelangan yang dilakukan oleh Terlawan Il atas permintaanTerlawan adalah perbuatan melawan hukum5. Menghukum Terlawan III untuk mematuhi putusan ini ;6.

Menyatakan Batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat dalam hal ini Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berupa Berita Acara Pelelangan Gagal No. 346/DKP-BMU/XI/2012 tertanggal 13 November 2012; 3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat dalam hal ini Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berupa Berita Acara Pelelangan Gagal No. 346/DKP-BMU/XI/2012 tertanggal 13 November 2012; 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara yang untuk Peradilan tingkat pertama diperhitungkan sebesar Rp. 161.000,- (Seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Bolaang Mongondouw Utara www.lpse.bolmutkab.go.id.beserta berita acara hasil pelelangan ; Bahwa berdasarkan jadwal pelelangan yang di umumkan melalui portal resmiLayanan Pengadaan Secara Elektronik Kab. Bolaang Mongondouw UtaraHalaman 5 dari 34 Hal.

Pelaksanaan Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung tidak sesuai atau menyimpang dari Dokumen Pengadaan;g. calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 mengundurkandiri; atau ; Halaman 6 dari 34 Hal.

Menyatakan bahwa Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yangmenyatakan Pelelangan Gagal No. 346/DKPBMU/XI/2012 adalah benarmenurut hukum; 3.

Felinda ;Bahwa tugas PPK memonitoring seluruh proses pelelangan adalah diatur dalamPeraturan Presiden No. 54 tahun 2010 dan Peraturan Presiden No. 70 tahun2012;Bahwa tidak boleh PPK menerbitkan Berita Acara Pelelangan Gagal ;Bahwa ada 11 (sebelas) perusahaan yang masuk dalam dokumen lelang dantermasuk CV.

Pelaksanaan pelelangan / seleksi/ tidak sesuai atau menyimpang daridokumen pengadaang. Calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 mengundurkan diri;atauh. Pelaksanaan pelelangan / seleeksi/ pemilihan langsung melanggur peraturanpresiden ini.Menimbang, dari alatalat bukti yang diajukan dipersidangan, terungkap faktabahwa : Halaman 26 dari 34 Hal.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

2. Menetapkan proses pelaksaan pelelangan hak tanggungan atas tanah obyek sengketa milik Penggugat, yaitu tanah dan bangunan seluas 480 m2, SHM Nomor 135 atas nama SUARTINI TOMBAAN, yang terletak di Jalan Uwe Maisi, RT/RW 006/003, Kelurahan Kampal, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : jalan

tanah obyek sengketa milik Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat I dengan difasilitasi oleh Tergugat II adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

4. Menyatakan penguasaan Tergugat III atas tanah objek sengketa a quo saat ini adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

5. Memerintahkan Tergugat III atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya, untuk mengembalikan tanah objek sengketa ke dalam keadaan semula seperti sebelum terjadinya proses pelelangan

hak tanggungan kepada Tergugat I, untuk kemudian dilakukan pelelangan ulang yang difasilitasi oleh Tergugat II dengan harga limit yang ditetapkan secara wajar oleh Penilai yang ditunjuk khusus untuk itu;

6. Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat I yang melakukan proses pelaksaan pelelangan hak tanggungan atas tanah obyek sengketa milik Penggugat dengan tidak menggunakan harga limit yang ditetapkan secara wajar oleh Penilai yang ditunjuk khusus untuk itu, sebagai perbuatan melawan

hukum;

7. Menghukum Tergugat I untuk membayar kembali hasil pelelangan hak tanggungan atas tanah obyek sengketa milik Penggugat kepada pemenang lelang yakni Tergugat III sebesar Rp151.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

8. Menghukum Penggugat untuk mengembalikan sisa hasil pelelangan hak tanggungan atas tanah obyek sengketa milik Penggugat kepada Tergugat I sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

9. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian material

EICASINDO
Pembanding/Penggugat II : SYAFRIDA R
Terbanding/Tergugat II : Oktavia Putri Yuswita
Terbanding/Tergugat III : Pimpinan Cabang Bank BTN Pekanbaru
Terbanding/Tergugat IV : Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Pelelangan Pekanbaru,Cq. Kementrian Keuangan Republik Indonesia

hukum perbuatan Tergugat adalah wanprestasi kepada Penggugat;

oleh Penggugat untuk melunasi hutangnya tersebut dan kelebihan hasil pelelangan tersebut akan dikembalikan kepada Tergugat;