Foto kopi Surat Pemberian Ijin Cerai nomor XX yang ditanda tanganioleh XX tanggal XX diberi tanda P67.

Foto copy surat pemutrusan pemberian ijin cerai dari Sekretaris DaerahKabupaten Tamrau pada tanggal 6 Juli 2020 bukti P 3 ;4. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran anak GABRIEL IMANUEL KOLE padatanggal 31 Oktober 2006 bukti P 4 ;5. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran anak JELITA GLORIA KOLE padatanggal 14 januari 2011 bukti P 5;6. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran anak NADINE NATRHANIA KOLEpada tanggal 17 Juni 2017 bukti P6 ;7.

Bukti tersebut menjelaskan tentang pemberian ijin cerai kepadaPemohon yang berstatus sebagai PNS dari atasannya yaitu Kepala KantorKementrian Agama Kabupaten Bulungan. Berdasarkan bukti tersebut, makaPemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipiljo.

Bukti tersebut menjelaskan tentang pemberian ijin cerai kepadaPemohon yang berstatus sebagai PNS dari atasannya yaitu Kepala KantorKementrian Agama Kabupaten Bulungan. Berdasarkan bukti tersebut, makaPemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipiljo.

Surat Pemberian ijin cerai Nomor B/101//2015, yang dikeluarkan oleh KomandanKoramil 130102/Siau Kabupaten Sitaro, tanggal 14 Januari 2015, kemudianditandai sebagai bukti P.3 ;B. Saksisaksi :1.

Peraturan Pemerintah Nomor 45tahun 1990, Majelis Hakim harus memeriksa apakah Penggugat mendapatkan jindari atasannya untuk mengajukan gugatan cerai;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemberian Ijin Cerai NomorB.669/KK.31.03/1/Kp.0.1.2/02/2020 atas nama Selfina, S.Pd.K yang dikeluarkanoleh Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 27 Pebruari2020 (vide bukti P4), telah menyatakan pemberian jjin dari Atasan kepadaPenggugat untuk mengajukan gugatan cerainya ke Pengadilan;Halaman 9 dari

Surat Ijin Pemberian Ijin Cerai dari Kepala Desa XXX, Kecamatan XXX,Kabupaten Purworejo tanggal 12 Juni 2017 bermaterai cukup, selanjutnyaoleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai,kemudian diparaf diberi tanda (P3)d.

Foto kopi Keputusan Pemberian Ijin cerai nomor : XX.diberi tanda P11.12. Foto kopi Surat nomor XX tanggal 30 Maret 2020 diberi tanda P12.13.

Bahwa dalil dalil yang dikemukakan dalam memori banding olehPenggugat / Pembanding tentang surat kKeputusan Nomor 83 / Sk.KPT /KP.01.2 / IJIN CERAI / 6 / 2021 tentang pemberian ijin cerai yangdikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang, Tergugat / Terbandingmenolak dengan tegas, bahwa Pengadilan Tinggi Kupang tidak benarmengeluarkan surat tersebut kepada Penggugat / Pembanding karenamelangkahi kewenangan / ketentuan Pasal 3 Ayat (3) dan Pasal 6 Ayat(1), (2), (3) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun

Komandan Pemohon.Pemohon justru ingkar dan masih banyak hallain yang lain yang kalau mau diceritakan belum tentu selasai dalamsepuluh lembar.Sebagai informasi saja kepada Majelis Hakim yangmemeriksa perkara ini bahwa pada saat Pemohon berdinas di Surabayadan mulai mengajukan cerai sejak tahun 2009 sampai saat ini barudisetujui (Karena Pemohon saat ini sudah pindah Dinas di Jakarta) olehKomandannya, selama ini tidak diberikan ijin hal ini dikarenakan Dinastidak melihat satupun alasan pembenar untuk pemberian

ijin cerai kepadaPemohon;.

Komandan Pemohon.Pemohon justra ingkar dan masih banyak hallain yang lain yang kalau mau diceritakan belum tentu selasai dalamsepuluh lembar.Sebagai informasi saja kepada Majelis Hakim yangmemeriksa perkara ini bahwa pada saat Pemohon berdinas di Surabayadan mulai mengajukan cerai sejak tahun 2009 sampai saat ini barudisetujui (Karena Pemohon saat ini sudah pindah Dinas di Jakarta) olehKomandannya, selama ini tidak diberikan ijin hal ini dikarenakan Dinastidak melihat satupun alasan pembenar untuk pemberian

ijin cerai kepadaPemohon;Bahwa tidak benar pisah rumah antara Pemohon dan Termohon teijadipada tahun 2008 yang benar pada tahun 2009 akhir dan dikarenakanPemohon hidup dengan perempuan lain yang bemama Mrs.

mengajukanduplik bahkan Tergugat mengirim surat tertanggal 27 Juli 2011 yang pada pokoknya tidakakan menghadiri persidangan lagi dan mohon segera memutuskan perkara ini; Menimbang, bahwa untuk memperkuat gugatannya, Penggugat mengajukan suratbukti berupa : Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 51/51/I/2006 tanggal 16 Januari 2006, yangdikeluarkan oleh KUA Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang,yang bermeteraicukup dan telah dicocokan dengan aslinya (Bukti P1); Foto copy Kutipan Keputusan Bupati Magelang tentang pemberian

Ijin Cerai Nomor:474.2/15/Kep/29/2008 tanggal 16 Juli 2008, yang bermeterai cukup dan telahdicocokan dengan aslinya (Bukti P2);Menimbang, bahwa Penggugat telah pula menghadirkan 2 orang saksi sebagai1.

Asli Surat Keputusan Bupati Jombang dengan stempel basah,tentang Pemberian Ijin Cerai atas nama Auk Masdin Setiawan, Nomor868/77/415.42/2016 bertanggal, 30 Juni 2016 (P.18)ll. Saksi .Hal. 17 dari 43 Put.

mempertimbangkangugatan rekonpensi Penggugat;Menimbang, bahwa telah ternyata pula Penggugat adalah juga berstatuspegawai negeri sipil yaitu sebagai staf di Rumah Sakit Umum Daerah Kab.Jombang, fakta ini Majelis menilai kerelaan Tergugat sebagai suamimengijinkan Penggugat bekerja merupakan pemberian yang sangat tidakternilai bila diukur dengan materi dan sampai saat ini Keduanya masih tetapaktif bekerja sebagai PNS (vide bukti P.18 bukti Tergugat Rekonpensi sebagaisuami dan PNS yaitu adanya surat Pemberian

Ijin Cerai dari Bupati JombangNomor 868/77/415.42/2016 bertanggal 30 Juni 2016 Tergugat Rekonpensisebagai staf di Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Jombang danbukti T.4/P.R.4 bukti Penggugat Rekonpensi sebagai istri dan adalah juga PNSyaitu adanya Surat Keterangan untuk Melakukan Perceraian dari BupatiJombang Nomor 868/1220/415.42.2016 bertanggal 30 Juni 2016 PenggugatRekonpensi sebagai staf di Rumah Sakit Umum Daerah Kab.

sebagai ibunya dan usia anak tersebutbelum mumayyiz (belum berusia 12 tahun), maka mohon untuk beradadalam asuhan dan perawatan Penggugat sebagai ibunya ( vide : pasal 156Kompilasi Hukum Islam);13.Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atasnantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anakdan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat setiap bulannyasejumlah 1/3 bagian dari penghasilan ayahnya (Keputusan Bupati MagelangNO 472.23/10/KEP/22/2020 tentang tentang pemberian

ijin cerai Penggugatdan Tergugat, dan PP no 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan danPeceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Pasal 8 );Halaman 4 dari 49 putusan Nomor 1305/Pdt.G/2020/PA.Mkd14.

pemeriksaan perkara a quo telahmemenuhi maksud pasal 130 HIR, juncto Pasal 82 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009;Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi sebagai Pegawai Negeri Sipil((Guru SDN Patren 2 Kecamatan Dukun) telah memperoleh izin dari BupatiMagelang sebagaimana Surat Keputusan Bupati Magelang Nomor472.23/10/KEP/22/2020 Tanggal 8 Juni 2020 Tentang Pemberian

Ijin Cerai,sehingga gugatan ini telah memenuhi ketentuan pasal 3 ayat 1 PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan PerceraianBagi Pegawai Negeri Sipil;Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi denganmediator Drs, ALI IRFAN, S.H, M.H namun berdasarkan laporan mediatortanggal 22 September 2020 mediasi tidak berhasil.

PP No.9 Tahun 1975 khusus bagi anggota Pegawai Negeri Sipildiberlakukan PP Nomor 10 Tahun 1983 juncto PP No.45 Tahun 1990 TentangIzin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil pada pasal 3 ayat (1)Halaman 14 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 268/Pat.G/2019/PN Tnnmenentukan Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajibmemperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat;Menimbang, bahwa didalam bukti surat Penggugat (bukti P9) yang manatelah memperoleh surat pemberian

ijin cerai dari Dinas Badan PerencanaanPenelitian dan Pengembangan Daerah yang ditandatangani oleh Kepala SubBagian Umum Kepegawaian dan Hukum tanggal 20 Agustus 2019;Menimbang, bahwa dengan demikian maka Penggugat selaku PegawaiNegeri Sipil telah memenuhi syarat formal untuk mengajukan gugatan ceraidalam perkara ini;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perihal pokok gugatanPenggugat yang memohon perceraian, Majelis Hakim akan mempertimbangkanterlebih dahulu mengenai sahnya perkawinan antara

mengakhirisengketanya dengan perdamaian yang isinya Pemohon memberikan kepadaTermohon nafkah 2 orang anak minimal sebesar Rp 500.000, (lima ratus riburupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, danmut'h sebesar Rp 100.000, (satu juta rupia), SPP sekolah dan kebutuhanlainnya menjadi tanggungan Pemohon.Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil permohonannya,Pemohon mengajukan alat bukti tertulis, berupa :Fotokopi bermeterai cukup Surat Keputusan Bupati Blitar No: XXXXXXtentang pemberian

ijin cerai yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telahdinezegeland (P.1);Fotokopi Duplikat/Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohonyang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Blitar Nomor : XXXXXXX yangtelah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezegeland ( P.2) ;Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Pemohonjuga mengajukan saksi keluarga/orang dekat bernama:SAKSI PEMOHON , Umur 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PegawaiNegeri Sipil ( Diknas Blitar), bertempat

MANADO tanggal 12 Juni Menimbang, bahwa selanjutnya timbul pertanyaan, apakah surat izin dari atasan yangisinya dapat berupa penolakan ataupun dapat berupa pemberian ijin cerai bersifat imperatifmengikat hakim dalam memutuskan suatu perkaraperceraian?

Dengandemikian perkawinan ini harus putus karena perceraian;Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat memiliki anak makasudah semestinya dinyatakan sekalipun terjadi perceraian tetapi anaktersebut tetap dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;Bahwa gugatan cerai ini juga didasarkan Pemberian Ijin cerai kepadaPenggugat berdasarkan Surat Ijin cerai Nomor:SIC/03/V/2019;Demikianlah uraian singkat tentang dasar dan duduknya perkara,akhirnya Penggugat mohon agar kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kupangmenetapkan

Fotokopi Surat Pemberian Ijin Cerai, atas nama PENGGUGAT tanggal 11Juni 2021, diberi tanda P7;8.

Bahwa pada tanggal 10 Desember 2012 telah diterbitkanKeputusan Bupati Madiun tentang pemberian ijin cerai yangdiajukan oleh Penggugat. Akan tetapi surat tembusan untukTergugat yang sudah diambil oleh Penggugat di kantor BadanKepegawaian Daerah (BKD) yang seharusnya dikirim kepadaTergugat dengan sengaja tidak dikirimkan kepada Tergugat.

Bahwa mulai bulan Februari, Maret, April 2012 penasihat hukumTergugat dari Pangkalan TNI AU selalu mengecek pendaftarangugatan cerai ke PA Kodya madiun, ternyata Penggugat belummendaftarkan gugatan cerai terhadap Tergugat, padahal suratKeputusan Bupati Madiun tentang pemberian ijin cerai yangdiajukan oleh Penggugat telah diterbitkan tanggal 10 Desember2012.

AHMADI MH,namun tidak berhasil;Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isiserta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telahmemberikan jawaban secara tertulis tertanggal 5 September 2015 yang padapokoknya sebagai berikut :DALAM EKSEPSI :Bahwa pemberian ijin cerai oleh Pejabat atasan Pemohon/Pemohon tidaksesuai dengan PP Nomor 10 Tahun Pasal 8 Ayat (1) yang berbunyi : Apabila perceraian terjadi atas kehendak PNS Pria maka