haji ( BPIH ) dengan namaCaris Tirta Meja binti Tirta Meja dengan data di paspor dengan nama Caris TirtamejaDipakara, dan atas adanya perbedaan nama Pemohon tersebut, Pemohon mohonpembetulan nama di pendaftaran haji ( BPIH ) dengan nama Caris Tirta Meja binti TirtaMeja dibetulkan menjadi nama Caris Tirtameja Dipakara seperti yang tertera di paspor;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan keteranganPemohon dipersidangan, nama Pemohon yang ada dalam Surat Tanda Bukti SetoranAwal Biaya Penyelenggara

Ibadah Haji Tahun 1437 H / 2016 M yang dikeluarkan olehBank Mandiri Syariah Pemohon tersebut tertulis atas nama jamaah haji Caris Tirta Mejabinti Tirta Meja dan nama jamaah haji Caris Tirtameja Dipakara yang tertera di paspor( vide surat bukti P4 dan P5 ) adalah benarbenar orang yang sama yaitu Pemohon dantelah dikuatkan dengan Surat Keterangan dari Kepala Desa Cilongok ( vide surat buktiP6 dan P7 );Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 10 ayat (1) dan (2) PeraturanDirektur Jenderal Imigrasi

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NUR FAHRATUL ASHARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak bertindak sebagai Penyelenggara Ibadah Haji Khusus dengan mengumpulkan Jemaah haji khusus dan juga melakukan Penipuan terhadap dana Umroh dan Haji calon jemaahsebagaimana dakwaan ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa

Lhoksukontanggal 17 Desember 2018 dibawah register permohonan Nomor167/Pdt.P/2018/PN.LSK, pada pokoknya mengemukakan halhal sebagai berikut : Bahwa adalah warga Negara Indonesia RI berdasarkan kartu tanda pendudukNo : 1108030107600128 yang di keluarkan oleh provinsi Aceh KabupatenAceh Utara; Bahwa pemohon bernama MUHAMMAD YAHYA, jenis Kelamin Laki lakiahir di Cot Rheu, pada Tanggal 01071960 sesuai dengan kartu tandapenduduk ( KTP), ingin mengubah tahun kelahiran dari tahun 1950 yangdikeluarkan oleh Badan Penyelenggara

Ibadah Haji ( BPIH ) KabupatenAceh Utara;Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan No.165/Pdt.P/2018/PN.LSK~~ ONY Bahwa pemohon ingin merubah tahun lahir pemohon dari tahun 1950menjadi 1960; Bahwa merubah tahun tersebut pemohon melakukan karena tahun pemohontidak sesuai dengan data yang ada pada kartu keluarga ( KK) dan KTP; Bahwa untuk merubah tahun pemohon tersebut terlebin dahulu harusmendapatkan Izin dengan suatu surat penetapan dari Pengadilan Negeri;Sebagai bahan pertimbangan dengan ini turut pemohon

Bahwa pada saat ini pemohon telah mendaftar untuk calon haji, padaBPIH (Biaya Penyelenggara Ibadah Haji) pada Bank BNI cabang MeulabohNomor Porsi : 0100049064, nama pemohon tersebut didaftar dengan namaMUHAMMAD JIHAD MULYANA Bin JAJANG MICADO ALIAS JAJA MIHARJA tempattanggal lahir Meulaboh, 19 November 1990, dengan Nomor Rek. 0180989277;4.

orang;Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan dihubungkan dengan buktisurat dan keterangan saksi, maka terdapat fakta hokum bahwa Pemohon akan berangkatmelaksanakan ibadah haji padatahunini 1437 h / 2016 M danketika proses administrasiHajiternyataadaperbedaannamaantara data saatmendaftar haji ( BPIH ) dengannamaSoli Mad Kanan bin Mad Kanandengan data di paspordengannama SoliMadkananJayabangsa,Menimbang, bahwa berdasar hal diatas, maka oleh karena dalam Surat TandaBukti Setoran Awal Biaya Penyelenggara

Ibadah Haji Tahun 1437 H/ 2016 M yangdikeluarkan oleh Bank Mandiri Syariah Pemohon tersebut tertulis nama jamaah hajiSoli Mad Kanan bin Mad Kanan untuk dibetulkan menjadi nama jamaah haji SoliMadkanan Jayabangsa, sebagaimana yang tertera di paspor A 3412801 tertanggal 18Juli 2012, maka untuk menjamin Paspor Biasa dalam rangka ibadah haji denganpenyederhanaan dan kemudahan prosedur, sehingga Petitum nomor 2 PermohonanPemohon beralasan secara hukum untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya

Bahwa pada saat ini pemohon telah mendaftar untukcalon haji, pada BPIH (Biaya Penyelenggara Ibadah Haji) padaBank Mandiri Syariah Cabang Meulaboh dengan nomor porsi:0100053507, nama tersebut didaftar dengan nama Diana BintiIdris Yusuf, dengan nomor rekening2360048661);4. Bahwa nama pemohon telah terdaftar pada kantorImigrasi Kelas Il Meulaboh tercatat dengan nama DianaMuhammad Idris Yusuf, Tempat Tanggal Lahir Meulaboh, 08Februari 1966, dengan Nomor Passpor B8271631 NIKIM110254411589 ;5.

ABU NIMAH SEJAHTERA UTAMA bukan termasuk dantidak terdaftar sebagai Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) diKementrian Agama R.I.

Pada pasal 18 UndangUndang tersebut menyebutkan, jemaahhaji dengan visa mujamalah tidak mendaftarkan diri di KementerianAgama pada aplikasi Siskohat, namun mendaftar, diberangkatkan, dandilayani oleh Penyelenggara Ibadah Haji Knusus (PIHK). Keberangkatanjemaah visa haji mujamalah wajib dilaporkan kepada Menteri Agama. Bahwa Kementrian Agama Republik Indonesia mempunyai daftar PIHKyang terdaftar secara sah.

Haji Mujamalah Undangan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi (Jemaahnyadiberangkatkan dan dilayani oleh Penyelenggara Ibadah Haji Khusus).

HALIMAH S Binti SAID maupun Saksi ZIYAD BinABDULLAH tidak memiliki izin sebagai Penyelenggara Ibadah Haji Knusus dantidak memiliki izin bertindak sebagai penerima pembayaran/setoran BPIH (BiayaPerjalanan Ibadah Haji) sehingga tidak memiliki hak untuk mengumpulkandan/atau memberangkatkan Saksi SISWOYO, Sdr. ZAINURI, Sdr. ARAFAH,Sdr. ERNA, Saksi WAHYU PRIHANTONO, Saksi SAHABUDIN, SaksiSYAHRIAL, Saksi SASI YULIANA, Saksi ASMARDI, Sdr.

yang diajukan Pemohon yaitu alatbukti Surat P1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 33080334507710007 tertanggal13 Oktober 2012 atas nama Pemohon, P2 berupa Kartu Keluarga Nomor3308030307104532 tertanggal 30 September 2019 dengan salah satu anggotaHalaman 3 dari 8 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 147/Pdt.P/2019/PN Mkd.keluarga atas nama Pemohon, P6 berupa Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH)Nomor PORSI: 1101154117 tertanggal 15 Agustus 2019 atas nama Pemohon, danP7 berupa Tanda Bukti Setoran Biaya Penyelenggara

Ibadah Haji Nomor Validasi:14719081558610165209 tertanggal 15 Agustus 2019 atas nama Pemohon,Pemohon bertempat tinggal di Sabrangkali RT 002 RW 002, Desa Blongkeng,Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang yang termasuk ke dalam wilayah hukumPengadilan Negeri Mungkid, sehingga Hakim Pengadilan Negeri Mungkid berwenangmemeriksa dan memutus perkara a quo serta permohonan Pemohon patut untukditerima;Menimbang, bahwa dari alatalat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitualat bukti surat P2 berupa Kartu Keluarga

Fotokopi Setoran Biaya Penyelenggara Ibadah Haji 1434 H/2013 M atas namaXX XXX pada bank BRI cabang XXXXX, yang telah bermeterai cukup meskipuntidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis Hakim diberikode P.10;Bahwa selain suratsurat tersebut, Pemohon mengajukan saksisaksi sebagaiberikut :1.

Sulawesi Selatan, tidakmemiliki izin dari Menteri Agama sebagai penyelenggara ibadah haji, umroh,maupun ibadah haji khusus;Bahwa pada tahun 2015 di Wajo Sulawesi Selatan, terdakwa telah bertemudengan Syech Rasyidin (dalam pencarian/ DPO) yang merupakan WargaNegara Filipina menawarkan agar merekrut Warga Negara Indonesia untukmelakukan ibadah haji ke Arab Saudi dengan menggunakan dokumen hajiyang dibuat di Filipina dan berangkat dari Filipina, dengan janji atau alasancepat dan langsung berangkat tahun

Sulawesi Selatan, tidakmemiliki izin dari Menteri Agama sebagai penyelenggara ibadah haji, umroh,maupun ibadah haji khusus; Bahwa pada tahun 2015 di Wajo Sulawesi Selatan, Terdakwa telah bertemudengan Syech Rasyidin (dalam pencarian/) DPO) yang merupakan WargaNegara Filipina menawarkan agar merekrut Warga Negara Indonesia untukmelakukan ibadah haji ke Arab Saudi dengan menggunakan dokumen hajiyang dibuat di Filipina dan berangkat dari Filipina, dengan janji atau alasancepat dan langsung berangkat

Sulawesi Selatan, tidakmemiliki izin dari Menteri Agama sebagai penyelenggara ibadah haji, umroh,maupun ibadah haji khusus; Bahwa pada tahun 2015 di Wajo Sulawesi Selatan, terdakwa telah bertemudengan Syech Rasyidin (dalam pencarian/) DPO) yang merupakan WargaNegara Filipina menawarkan agar merekrut Warga Negara Indonesia untukmelakukan ibadah haji ke Arab Saudi dengan menggunakan dokumen hajiyang dibuat di Filipina dan berangkat dari Filipina dan langsung berangkattahun ini, hal itu bisa karena

Penyelenggara Ibadah Haji Khusus;2. Yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal40;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut diatas Majelis Hakimakan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:Halaman 71 dari94 Putusan Nomor 287/Pid.B/2016/PN SkgAd. 1. Penyelenggara Ibadah Haji Khusus:Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraanloadah Haji Jo.

Aulad Amin Insan Cemerlang tidak berhakuntuk bertindak sebagai penyelenggara ibadah haji khusus sebagaimanaketentuan Pasal 1 angka 8 Jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UndangUndangNomor 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan lbadah Haji;Menimbang, bahwa terhadap pembelaan' terdakwa yangmenyatakan bahwa PT. Aulad Amin Insan Cemerlang yang beralamat dijalan R. A.

SANABIL &TRAVEL yang tercatat sebagai Penyelenggara Perjalanan lbadah Umrah /Penyelenggara Ibadah Haji Khusus yang resmi pada Kementerian Agamadengan Nomor 934 Tahun 2017;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P11 dihubungkan denganketerangan saksi Rajamin dan saksi Anwar Munir diperoleh suatu fakta jikaPemohon telah memiliki paspor dengan nama Marfin Matsin dan saksi Rajamindan saksi Anwar Munir tidak mengetahui bagaimana bisa paspor tersebut atasnama seperti itu;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P12

SAMAUNA pada hariSenin tanggal 17 September 2012 Sekira jam 11.00 wita, sampai dengan tahun2016 atau setidak tidaknya antara bulan September tahun 2012 sampai denganHalaman 10 dari 101 Putusan Nomor 91/Pid.B/2019/PN Bontahun 2016, bertempat di Jalan Sultan Hasanudin Rt.5 Nomor 49 KelurahanBerbas Pantai Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang atau setidaktidaknyadi suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriBontang Penyelenggara ibadah Haji Khusus yang tidak melaksnakanketentuan

H2O tidak memiliki ijin ataupun terdaftar di kemenagsebagai PIHK ( penyelenggara ibadah haji khusus ) danPPIU( penyelenggara perjalanan ibadah umroh ) dimana menurutketerangan Direktur Utama untuk ijinnya masih dalam pengurusan.Bahwa PT. H2O merupakan Perusahaan penyelenggara perjalanan hajikhusus dan umroh yaituHalaman 11 dari 101 Putusan Nomor 91/Pid.B/2019/PN Bon. untuk perjalanan haji kKnusus yang dimana PT.

H2O tidak memiliki ijin ataupun terdaftar di kemenagsebagai PIHK ( penyelenggara ibadah haji khusus ) danPPIU( penyelenggara perjalanan ibadah umroh ) dimana menurutketerangan Direktur Utama untuk ijinnya masih dalam pengurusan.Bahwa PT. H2O merupakan Perusahaan penyelenggara perjalanan hajikhusus dan umroh yaitua. untuk perjalanan haji knusus yang dimana PT.

H2O tidak memiliki ijin ataupun terdaftar di kemenagsebagai PIHK ( penyelenggara ibadah haji khusus ) danHalaman 27 dari 101 Putusan Nomor 91/Pid.B/2019/PN BonPPIU( penyelenggara perjalanan ibadah umroh ) dimana menurutketerangan Direktur Utama untuk ijinnya masih dalam pengurusan. Bahwa PT. H2O merupakan Perusahaan penyelenggara perjalanan hajikhusus dan umroh yaitua. untuk perjalanan haji knusus yang dimana PT.

H2O tidak memenuhi persyaratan sebagai PIHK(Penyelenggara Ibadah Haji Knusus) dan PPIU (Penyelenggara PerjalananIbadah Umroh), karena PT. HIDAYAH HASYID OETAMA (H20) tidakmemiliki Kantor, hanya rumah yang didepannya dipasang spanduk PT.HIDAYAH HASYID OETAMA (H20) karena idealnya sebuah kantor ada ijinHalaman 60 dari 101 Putusan Nomor 91/Pid.B/2019/PN Bonstruktur, dan ijin harus dipajang karena memiliki batas berlaku selama 3(tiga) tahun; Bahwa menurut ahli PT.

NOER ALYA FITRA pada BeritaAcara Pemeriksaan (BAP), Sesuai dengan Pasal 18 UndangUndang Nomor8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah telahmengatur tentang Visa Haji Indonesia, yaitu visa Haji Indonesia terdiri atasVisa Haji Kuota Indonesia yang terdiri dari Jemaah Haji Reguler (yangdiberangkatkan dan dilayani oleh Menteri Agama) dan Jemaah Haji KhususHalaman 11 dari 73 Putusan Nomor 760/Pid.B/2020/PN Bks(yang diberangkatkan dan dilayani olen Penyelenggara Ibadah Haji Khusus)serta

HALIMAH dan FAJRI MUCHTAR tidak memilikiizin perusahaan sebagai Penyelenggara Ibadah Haji Khusus.Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan atas keterangansaksi tersebut;2.Saksi SAHABUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut: Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Kepolisian di tingkat Penyidikan dansaksi membenarkan semua keterangan yang ada dalam Berita AcaraPemeriksaan dalam tingkat penyidikan. Bahwa saksi gagal menunaikan ibadah haji melalui Hj.

ABU NIMAH SEJAHTERA UTAMA bukan termasuk dantidak terdaftar sebagai Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) diKementrian Agama R.1I. Bahwa Prosedur memberangkatkan Jamaah Haji Harus sesuai denganperaturan haji di Indonesia dan harus melalui Prosedur KementerianAgama dengan menggunakan visa haji, bahwa tidak dibenarkanberangkat haji menggunakan visa kerja dan dalam hal ini saksi mengakulkesalahan saksi dalam memproses visa kerja untuk ibadah haji.

Pada pasal 18 UndangUndang tersebut menyebutkan, jemaahhaji dengan visa mujamalah tidak mendaftarkan diri di KementerianAgama pada aplikasi Siskohat, namun mendaftar, diberangkatkan, dandilayani oleh Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK). Keberangkatanjemaah visa haji mujamalah wajib dilaporkan kepada Menteri Agama. Bahwa Kementrian Agama Republik Indonesia mempunyai daftar PIHKyang terdaftar secara sah.

NAZMI di Deportasi ke Indonesia secara bertahap olehKJRI Jeddah sekira tanggal 17 Agustus 2019.Menimbang, bahwa Terdakwa, Saksi FAJRI Bin MUCHTAR, Saksi Hj.HALIMAH S Binti SAID maupun Saksi ZIYAD Bin ABDULLAH tidak memiliki izinsebagai Penyelenggara Ibadah Haji Khusus dan tidak memiliki izin bertindaksebagai penerima pembayaran/setoran BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji)sehingga tidak memiliki hak untuk mengumpulkan dan/atau memberangkatkanSaksi SISWOYO, Sdr. ZAINURI, Sdr. ARAFAH, Sdr.

Yayah Rokayah, MA (terdakwa) dengantujuan seolaholah agar mendapatkan nomor Porsi pada hari Senintanggal 17 April 2017 di Kementerian Agama RI yang beralamatkan diJIl.Lapangan Banteng Barat No.34 Jakarta Pusat.Bahwa oleh karena pihak PT.Mitra Insan Mandiri atau terdakwa tidakpernah mendaftarkan keempat saksi tersebut untuk perjalanan lbadah hajidan tidak memiliki izin sebagai Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK)serta tidak terdaftar di Kementerian Agama RI serta pihak KementerianAgama RI JI.

ARMINAREKA PERDANA; 1 (satu) bendel Penetapan Biro Perjalanan Wisata sebagai Penyelenggara Ibadah Haji Khusus; 1 (satu) bendel surat Penetapan Kembali Biro Perjalanan Wisata sebagai penyelenggara Ibadah Umrah; Struktur Jamaah Umrah (22 paket) ARMINAREKA PERDANA; Struktur Jamaah Umrah (40 paket) ARMINAREKA PERDANA; 1 (satu) lembar Divisi Marketing Umrah dan Haji ARMINAREKA PERDANA; 1 (satu) lembar kertas yang berisi nama-nama Bank yang bekerja sama dengan

ARMINAREKAPERDANA;1 (satu) bendel Penetapan biro perjalanan Wisatasebagai penyelenggara ibadah Haji Khusus;1 (satu) bendel surat Penetapan kembali biroperjalanan Wisata sebagai penyelenggara IbadahUmrah;Struktur Jamaah Umrah (22 paket) ARMINAREKAPERDANA;Struktur Jamaah Umrah (40 paket) ARMINAREKAPERDANA;1 (satu) lembar Divisi marketing Umrah dan HajiARMINAREKA PERDANA;1 (satu) lembar kertas yang berisi namanama Bankyang bekerja sama dengan ARMINAREKA PERDANAuntuk pembayaran Umrah dan Haji Plus;1

ARMINAREKA PERDANA, 1 (satu) bendel Penetapan biroperjalanan Wisata sebagai penyelenggara ibadah Haji Khusus,1 (satu) bendel surat Penetapan kembali biro perjalanan wisatasebagai penyelenggara Ibadah Umrah, Struktur Jamaah Umrah(22 paket) ARMINAREKA PERDANA, Struktur Jamaah Umrah(40 paket) ARMINAREKA PERDANA, 1 (satu) lembar DivisiMarketing Umrah dan Haji ARMINAREKA PERDANA, 1 (satu)lembar kertas yang berisi namanama Bank yang bekerja samadengan ARMINAREKA PERDANA untuk pembayaran Umrah danHaji Plus

NOER ALYA FITRA pada Berita AcaraPemeriksaan (BAP), Sesuai dengan Pasal 18 UndangUndang Nomor 8 Tahun2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah telah mengaturtentang Visa Haji Indonesia, yaitu visa Haji Indonesia terdiri atas Visa HajiKuota Indonesia yang terdiri dari Jemaah Haji Reguler (yang diberangkatkandan dilayani oleh Menteri Agama) dan Jemaah Haji Khusus (yangdiberangkatkan dan dilayani oleh Penyelenggara Ibadah Haji Khusus) sertaHalaman 7 dari 29, Putusan Nomor 289/PID.SUS/2021/PT

BDGVisa Haji Mujamalah Undangan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi (Jemaahnyadiberangkatkan dan dilayani oleh Penyelenggara Ibadah Haji Khusus).> Bahwa Terdakwa, Saksi SHOHIBUL WT ARIFIN Bin H.

SAFINATUN NAJAH SALSABIL, BiroPerjalanan Wisata Penyelenggara Ibadah Haji danUmroh, Alamat, JIn Imam Bonjol Kav 5 depan KantorWalikota Pariaman.

YUSUF SAFULOH pada hariKamis, tanggal 15 Maret 2018 sekira jam 11.15 Wib, atau setidaktidaknya padawaktu di Tahun 2018, bertempat di Bank Mandiri Cabang Karawang KabupatenKarawang atau setidaktidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasukdaerah hukum Pengadilan Negeri Karawang, Penyelenggara Ibadah Haji Khususyang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 yaituPenyelenggara Ibadah Haji Khusus wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :menerima pendaftaran dan melayani

Bahwa Pemohon bekerja sebagai penyelenggara Ibadah Haji dan umrohmemang sering berada di Timur Tengah, namun Pemohon sebagai suamitetap mengirim belanja kepada Termohon berkisar 1 juta s/d 2 juta setiapbulannya. Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Termohon ada mempunyai hartabawaan yang saat ini ada ditangan Pemohon.

Bahwa Pemohon bekerja sebagai penyelenggara Ibadah Haji dan umrohmemang sering berada di Timur Tengah, dan Terkadang sampai enambulan lamanya baru pulang ke Padangsidimpuan, namun Pemohonsebagai saksi tetap mengirim belanja kepada Termohon berkisar 1 juta s/d2 juta setiap bulannya.

Bahwa Pemohon bekerja sebagai penyelenggara Ibadah Haji dan umrohmemang sering berada di Timur Tengah, namun Pemohon sebagai suamitetap mengirim belanja kepada Termohon berkisar 1 juta s/d 2 juta setiapbulannya. Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Termohon ada mempunyai hartabawaan yang saat ini ada ditangan Pemohon.

Bahwa Pemohon bekerja sebagai penyelenggara Ibadah Haji dan umrohmemang sering berada di Timur Tengah, dan Terkadang sampai enambulan lamanya baru pulang ke Padangsidimpuan, namun Pemohonsebagai saksi tetap mengirim belanja kepada Termohon berkisar 1 juta s/d2 juta setiap bulannya.