Pasal 43 ayat (1)UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umumdan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah beberapa kaliterakhir dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2009 jo. Pasal65 ayat (1) KUHP;Hal. 1 dari 29 hal.

Pasal 43 ayat (1) tentang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapakali dan terakhir dengan UndagUndang Nomor 16/2009 tentangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo.

Pasal 65 ayat (1) KUHP(Dakwaan ke1) dan terbukti bersalan melakukan tindak pidanaPerpajakan sebagaimana diatur dalam Pasal 39A huruf a UndangUndang Nomor 6/1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan sebagaimana telah diuban beberapa kali dan terakhirdengan UndangUndang Nomor 16/2009 tentang Ketentuan Umum danTata Cara Perpajakan jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP (Dakwaan Ke2);2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Deviyana Sandy alias Sandybin H.

Putusan No. 689 K/Pid.Sus/2018dalam tindak pidana perpajakan, penjatuhan pidana adalah bersifat u/timumremidium artinya pemidanaan adalah upaya terakhir dan yang didahulukanadalah denda dan pembayaran pajaknya.

Pasal 43 ayat (1)UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum danTata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali danterakhir dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2009 jo. Pasal 65 ayat(1) KUHP (Dakwaan ke1) dan Pasal 39A huruf a UndangUndangNomor 6 Tahun1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan sebagaimana telah diuban beberapa kali dan terakhirdengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2009 jo.

HARAPAN DIESEL 25.090.354.9518.001 544,254,0694,383,181,457 dengan pokok pajak sebesar Rp. 4.383.181.457, (empat milyar tiga ratusdelapan puluh tiga juta seratus delapan puluh satu ribu empat ratus limapuluh tujuh rupiah);ooncencenen Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 39 A huruf a jo Pasal 43 ayat (1) UndangUndang Nomor 6Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan joUndangUndang Nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atasUndangUndang Nomor 6 Tahun

Menyatakan Terdakwa JOKO BUDISUSILO fterbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Perpajakan yangdilakukan secara bersamasama sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Ahuruf a jo Pasal 43 ayat (1) UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo UndangUndangNomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndangNomor 6 Tahun 1983, sebagaimana telah diubah terakhir denganUndangUndang Nomor 16 Tahun 2009 jo pasal 64 ayat (1) KUHPsebagaimana dakwaan

alin sebagaipertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding danpertimbangan tersebut dianggap termuat selengkapnya dalam putusan ini.Begitupun mengenai pemidanaannya baik pidana penjara maupun pidanadenda yang dijatunkan dengan mengambil alin pula halhal yang meringankandan memberatkan bagi Terdakwa, dipandang adil, tetapi Pengadilan TinggiJawa Tengah, tidak sependapat terhadap pidana pengganti atas pidana dendayang dijatuhkan, dengan pertimbangan bahwa dalam tindak pidana perpajakan

tahanan dan tidak adaalasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkanketentuan Pasal 242 Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana,memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dipidana, maka ia dibebaniuntuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalamtingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;Mengingat pasal 39 A huruf a jo Pasal 43 ayat (1) UndangUndangNomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

10RW 03, Jelambar Grogol Petamburan,Jakarta Barat;Atau;Jalan Kemang IB Nomor 26, KelurahanBangka, Jakarta Selatan;Agama : Kristen;Pekerjaan : Swasta (Direktur CV Aneka NiagaTunas Sejati);Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri JakartaBarat karena didakwa dengan Dakwaan Tunggal, yaitu perobuatan Terdakwadiatur dan diancam dalam Pasal 39 Ayat (1) huruf c UndangUndang Nomor16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 6Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

junctoPasal 39 Ayat (1) huruf d UndangUndang Nomor 28 Tahun 2007 tentangPerubahan Ketiga UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 39A huruf aUndangUndang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga UndangUndang Nomor 6 Tahun1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP;Mahkamah Agung tersebut;Hal. 1 dari 55 hal.

perbuatanberlanjut, dengan sengaja menyampaikan surat pemberitahuan dan atauketerangan yang Isinya tidak benar atau tidak lengkap, menerbitkandan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, buktipemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkantransaksi yang sebenarnya sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 39 Ayat (1) huruf c UndangUndang Nomor 16 Tahun 2000tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

juncto Pasal 39Ayat (1) huruf d UndangUndang Nomor 28 Tahun 2007 tentangPerubahan Ketiga UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 39A huruf aUndangUndang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan KetigaUndangUndang Nomor 6 Tahun1983 tentang Ketentuan Umum danTata Cara Perpajakan juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP;Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ANTON TEDJAselama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalamtahanan dengan perintah supaya

junctoPasal 39 Ayat (1) huruf d UndangUndang Nomor 28 Tahun 2007 tentangPerubahan Ketiga UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 39A huruf aUndangUndang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga UndangUndang Nomor 6 Tahun1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP, UndangUndang Nomor 8Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, UndangUndang Nomor 48Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan UndangUndang Nomor14

Menyatakan Terdakwa ALEXANDER PATRA iterbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perpajakan sebagaimana diaturdalam pasal 39 Ayat (1) huruf c atau f Undangundang Nomor : 16 Tahun 2000Tentang perubahan kedua atas Undangundang Nomor : 6 Tahun 1983Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo Pasal 39 ayat (1)huruf d atau g Undangundang Nomor : 28 Tahun 2007 Tentang Perubahanketiga Undangundang Nomor : 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum danTata Cara Perpajakan Jo Pasal 64

Siddik.Sehingga dengan demikian kewajiban perpajakan tahun 2005 2008Tn.Alexander Patra untuk ikut sunset policy telah terpenuhi, namun tetap jugadipaksakan untuk dilakukan pemeriksaan hingga ke penyidikan, yang secaraperaturan perundangundangan telah melampaui atau bahkan melanggarperaturan perundangundangan perpajakan itu sendiri.5.

Bahwa dalam membuat SPT Terdakwa tersebut saksi tidak ada SuratPerjanjian Kerja/ Surat Penugasan dari ALEXANDER PATRA kepada Saksisehubungan pengurusan administrasi perpajakan ALEXANDER PATRAPengurusan administrasi perpajakan ALEXANDER PATRA dilakukanHalaman 64 dari 137 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2014/PN.Pbr.hanya berdasarkan permintaan lisan ALEXANDER PATRA saja.Bahwa Setahu Saksi usaha ALEXANDER PATRAadalah dagang elektronikdi Toko SONY ELEKTRONIK.Bahwa pengurusan kewajiban perpajakan ALEXANDER

terdiri daripenyederhanaan prosedur administratif dan ketentuan perpajakan lainnya, danmemodernisasi tekhnologi informasi termasuk pemanfaatan teknologi informasiuntuk mempermudah Wajib Pajak (WP) dan administrasi perpajakan.Bahwa dengan adanya era modernisasi perpajakan, petugas pajak tetapmelaksanakan tugasnya sesuai ketentuan UU.

Bahkan setiappetugas pajak diharapbkan memberikan informasi secepat mungkin mengenaiberbagai aturan perpajakan yang baru diterbitkan, sehingga Wajib pajak dapatmemahami seerta melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan sebaikbaiknya.Bahwa sejak reformasi perpajakan, posisi wajib pajak setara dengan petugaspajak. Bahkan sering dikemukakan bahkan berbagai aturan perpajakan sudahmerupakan busines friendly bagi wajib pajak.

Kharisma Mitra Sejajarsebagai Wakil Wajib Pajak Badan tidak melaksanakan ketentuan, aturan sertaperundangundangan dalam bidang perpajakan sebagai berikut :1. Terdakwa selaku Direktur Utama PT.

6Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 28 Tahun 2007tentang Perubahan Ketiga Atas UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentangKetentutan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah danditambah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 5Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas UndangUndang Nomor 6 Tahun1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan

No. 1014 K/PID.SUS/2016tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2009 tentangPenetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 5 Tahun2008 tentang perubahan keempat atas UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo Pasal 64 Ayat 1 KUHPdalam dakwaan;2.

Kharisma Mitra Sejajarsebagai Wakil Wajib Pajak Badan tidak melaksanakan ketentuan, aturan sertaperundangundangan dalam bidang perpajakan sebagai berikut :1) UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 Jo.

S212/WPJ.16/KP.0109/2013 tanggal 26 22013, perihal pemenuhankewajiban perpajakan ;Hal. 57 dari 59 hal. Put.

Pluit Putra 5Nomor 2 RT 11/RW 6, Penjaringan,Jakarta Utara;Agama > Kristen;Pekerjaan : Wiraswasta;Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara(Rutan) sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan sekarang;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri JakartaSelatan karena didakwa dengan Dakwaan Tunggal sebagai berikut ;Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 A huruf ajuncto Pasal 43 ayat (1) UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Nomor 3363 K/Pid.Sus/2019pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yangmenganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana dibidangperpajakan, menerbitkan dan/ atau menggunakan faktur pajak, buktipemungutan pajak, bukti pemotongan pajak dan/ atau bukti setoran pajakyang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 39 A huruf a juncto Pasal 43 Ayat (1)UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan TataCara Perpajakan

Menyatakan Terdakwa Liaw Edi Wirawan telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Perbarengan beberapaperbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri,sebagai pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut sertamelakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindakpidana dibidang perpajakan, menerbitkan dan/ atau menggunakan fakturpajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak dan/ atau buktisetoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi

Putusan JudexFacti Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Judex FactiPengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan tindak pidanaperbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagaiperbuatan yang berdiri sendiri, sebagal pihak lain yang menyuruhmelakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yangmembantu melakukan tindak pidana dibidang perpajakan, menerbitkandan/atau menggunakan faktur pajak, bukti

Nomor 3363 K/Pid.Sus/2019UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum danTata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir denganUndangUndang Nomor 16 Tahun 2009 juncto Pasal 65 Ayat (1)KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;3.

TIRA PERSADA belum pernah melakukan pembetulan SPT MasaPPN tahun 2009 dan 2010,namun selama proses pemeriksaan pernahmelakukan pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Masa PPNsebagaimana ketentuan dalam Pasal 8 (3) UndangUndang Nomor 6 Tahun1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2009 ke KPP Pratama Sleman.6. Pengungkapan ketidakbenaran SPT Masa PPN tahun 2009 dan 2010 CV.

SSP atas pelunasan sanksi administrasi berupa denda.Perkiraan Kerugian pada Pendapatan Negara yang diakibatkan dari dugaantindak pidana dalam bidang perpajakan yang dilakukan oleh TerdakwaALEX SETYANTO WAHYU PRIHASMORO,saksi LIN HANDY KIATARTO melalui CV. TIRA PERSADA dapat dirincisebagai berikut :a.

lainnya seperti di Pasal 43 UndangUndang Perpajakan ;Bahwa pelaku penyertaan dalam perkara a quo adalah pegawai dari wajibpajak yang berperan penting dalam perkara dimaksud karena yangbersangkutan yang melakukan penghitungan, pelaporan pajak CV.

TiraPersada pada tahun 2009/2010 yang ada permasalahan hukumnya ;Bahwa Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa tidaksesuai dengan UndangUndang Perpajakan, dimana ancaman hukumanyang diatur dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf i juncto Pasal43 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 yangancaman pidananya berupa pidana penjara paling singkat

hukum yangbenar ;Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan Terdakwatelah melakukan tindak pidana "perpajakan secara bersamasama secaraberlanjut dilakukan dengan cara sebagai berikut :Terdakwa selaku Manager Marketing CV.

No. 2184 K/Pid.Sus/2015(delapan miliar empat ratus dua puluh dua juta lima ratus empat puluh dua ribudelapan ratus rupiah);Perbuatan Terdakwa Christin Marliana NPWP 14.172.310.6913.000sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 Ayat (1) huruf cUndangUndang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua atasUndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan TataCara Perpajakan Jo.

Pasal 39 Ayat (1) huruf d UndangUndang Nomor 28Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas UndangUndang Nomor 6 Tahun1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo. Pasal 39 Ayat(1) huruf d UndangUndang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang PerubahanKeempat atas UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umumdan Tata Cara Perpajakan;Mahkamah Agung tersebut;Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriSumbawa Besar tanggal 18 Desember 2014 sebagai berikut:1.

Pasal 39 Ayat (1) huruf dUndangUndang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga AtasUndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan TataCara Perpajakan Jo. Pasal 39 Ayat (1) huruf d UndangUndang Nomor 16Tahun 2009 Tentang Perubahan Keempat Atas UndangUndang Nomor 6Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ;2.

Kejahatan dalam bidang perpajakan inimerupakan ciri yang menonjol dari kejahatan terhadap pembangunanmasyarakat bangsabangsa di dunia, baik masyarakat yang sudahmaju / modern maupun yang sedang mengalami perkembangan ke arahmodernisasi, karena kejahatan ini sangat luas dan dapat melampauibatasbatas teritorial.

Bahwa seandainya Terdakwa baru pertama kali memberikanketerangan tidak benar dalam kaitannya dengan perpajakan yangmerugikan Negara, akan tetapi ternyata Terdakwa tidak melunasikewajibannya untuk membayar kewajiban pajaknya sebesarRp8.422.542.800,00 (delapan miliar empat ratus dua puluh dua jutalima ratus empat puluh dua ribu delapan ratus rupiah) dan setelahHal. 43 dari 53 hal. Put.

Kristen Protestan ;: Wiraswasta ;Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negarasejak tanggal 03 Oktober 2017 sampai dengan sekarang ;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri JakartaUtara karena didakwa dengan Dakwaan Tunggal, yaitu perbuatan Terdakwadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 39A huruf a juncto Pasal 43 ayat (1)UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana diubah beberapa kalliterakhir dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2009 tentang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan

SUTANTO Bin EDDYSUTANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Turutserta dengan sengaja menerbitkan faktur pajak, yang tidak berdasarkantransaksi yang sebenarnya, dan perbarengan beberapa perbuatan yangharus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 39A huruf a juncto Pasal 43 ayat(1) UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana diubah beberapakali terakhir dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2009 tentangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Jkt.Utr., tanggal 6 Maret 2018 harus diperbaiki mengenaipengganti pidana denda, sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untukmembayar biaya perkara pada tingkat kasasi;Mengingat Pasal 39A huruf a juncto Pasal 43 Ayat (1) UndangUndangNomor 6 Tahun 1983 sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir denganUndangUndang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan TataCara Perpajakan juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP, UndangUndang Nomor 8Tahun

, terakhir kali diubah dengan UndangUndangNomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan PemerintahPengganti UndangUndang Nomor 5 Tahun 2008 tentangPerubahan Keempat Atas UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi UndangUndang juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP;ATAUHal.1 dari 10 hal.

No.2486 K/Pid.Sus/2018KEDUA: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 39 Ayat (1) huruf b juncto Pasal 43 Ayat (1) UndangUndang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga AtasUndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umumdan Tata Cara Perpajakan, terakhir kali diubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan PeraturanPemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 5 Tahun 2008tentang Perubahan Keempat Atas UndangUndang Nomor 6Tahun 1983 Ketentuan Umum

Perubahan KetigaAtas UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umumdan Tata Cara Perpajakan, terakhir kali dirubah dengan UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan PeraturanPemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 5 Tahun 2008 tentangPerubahan Keempat Atas UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi UndangUndangJuncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YULI RISDIANTI denganpidana penjara selama 3 (tiga)

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan,karena putusan judex facti/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusanJudex facti/Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dibidang perpajakan sebagai perbuatan berlanjut, tidak salah dan telahmenerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta caramengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undangundang;2.

CiptaGemilang, yang berwenang mengurusi masalah perpajakan, pembuatanPPN, membuat SPT, membayar kekurangan pajak dan melaporkan SPTke Kantor Pelayanan Pajak. Dalam menjalankan tugasnya Terdakwatelah membuat faktur pajak tidak berdasarkan transaksi yangsebenarnya, yang dipesan oleh beberapa perusahaan seperti PT.Bintang Fajar Transportindo, PT. Multikarya Nindya Utama, PT. BetsindoTrans Sejahtera, PT. Sinarindo, PT. Raja Manunggal Perkasa, PT. BomaVipta Citra dan lainlain;3.

Shields Indonesia termasuk untukpembayaran perpajakan dilakukan yaitu :a. Pembayaran atau pengeluaran uang yang jumlahnya tidakmelebihi dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)Hal. 43 dari 67 hal. Put. No. 938 K/Pid.Sus/2015dilaksanakan oleh GM Finance and Accounting danb.

Sebab baik di dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidanamaupun di luar Kitab UndangUndang Hukum Pidana Cq UndangUndangtentang Ketentuan Umum Perpajakan tidak mengenal delik yang disebutTindak Pidana Perpajakan tanpa kualifikasi. Bahwa sama halnya suatuputusan terhadap pelaku tindak Pidana Korupsi yang hanya menyatakan,terbukti melakukan tindak pidana korupsi tanpa menunjuk pada kualifikasidelik korupsi yang terbukti itu ;Hal. 44 dari 67 hal. Put.

Sebab ada banyak kualifikasi delik dalam Undangundangtentang Ketentuan Umum Perpajakan, oleh karena itu cara merumuskandelik yang dipertanggung jawabkan kepada terdakwa/ Pemohon Kasasibukanlah delik menurut Undangundang.Majelis hakim Judex Facti telahmelampaui kewenangannya dengan menciptakan delik baru.