Menyatakan bahwa Tergugat telah terbukti mencantumkan klausula yangdilarang oleh Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 sesuai yangdimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d dan huruf g tentangPerlindungan Konsumen pada Perjanjian Kredit Nomor APHT/BPRNSB/NT/PK/II/2014 dan Akta Addendum dengan Nomor 125 tertanggal22122015 atas nama Mustagori Qaula yang dibuat oleh Tergugat padatanggal 22 Desember 2015;3.

Menyatakan Perjanjian Kredit Nomor APHT/BPR NSB/NT/PK/II/2014 danAkta Addendum dengan Nomor 125 tertanggal 22122015 atas namaMustagqori Qaula yang dibuat oleh Tergugat pada tanggal 22 Desember2015 tersebut bertentangan dengan yang dimaksud dalam Pasal 18 ayat(1) huruf d dan huruf g Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentangHalaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 1661 K/Padt/2019Perlindungan Konsumen (UUPKk), dinyatakan batal demi hukum;4.

Memerintahkan Tergugat untuk membuat perjanjian baru, penggantiPerjanjian Kredit Nomor APHT/BPR NSB/NT/PK/II/2014 dan AktaAddendum dengan Nomor 125 tertanggal 22122015 atas namaMustagori Qaula yang dibuat oleh Tergugat pada tanggal 22 Desember2015 tanpa mencantumkan klausula baku yang dilarang dalam Pasal 18Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen (UUPK);5.

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah mengikatkan diridalam suatu perjanjian kredit dimana Penggugat sebagai Kreditur danTergugat sebagai Debitur sebagaimana tercantum dalam PerjanjianKredit Nomor : 00405265/MAM/PK/II/16 tanggal 18 Februari 2016;2. Bahwa dalam perjanjian tersebut di atas Tergugat telah meminjamuang kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,(seratus jutarupiah), dengan kewajiban membayar bunga sebesar 18,6% setiaptahunnya;3.

Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepadapara Pihak Surat Perjanjian Kredit Nomor : 00405265/MAM/PK/II/16tanggal 18 Februari 2016;3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat PenyerahanJaminan sebagai Penyelesaian Kewajiban Nomor 4 tanggal 08 Mei 2018yang dibuat di hadapan Notaris M.M. Lily Setiawati, S.H Notaris yangberkedudukan di Kabupaten Tegal;4.

Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat telah wanprestasi tidakmemenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Perjanjian KreditNomor : 00405265/MAM/PK/II/16 tanggal 18 Februari 2016;5. Menyatakan sisa hutang Tergugat adalah sebesar Rp. 149.690.084,00(seratus empat puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh ribudelapan puluh empat rupiah);Halaman 5 dari 17 halaman, Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2019/PN Slw.6.

Dengan alasansebagaimana dalam Perjanjian Kredit Nomor. 00405265/MAN/PK/II/L6 yangditandatangani bersama oleh Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 18Februari 2016. Dalam Pasal 2 disebutkan tentang Jangka Waktu FasilitasPinjaman.

Copy Surat Perjanjian Kredit Nomor. 00405265/MAN/PK/II/16 yangditandatangani bersama oleh Penggugat dengan Tergugat padatanggal 18 Februari 2016;T.s.2.

p>M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonanPemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinanantaraPemohonLAURENSIA GURUSINGA dengan suami Pemohon,JUJUR SIHOMBINGyang dilaksanakan pada tanggal 19 Februari 2015 secara agama Kristen di Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Ebenhaezer Medanpadatanggal 19 Februari 2015sesuai dengan Surat Pernikahan Nomor 003/Gbl/GPdI-EH/PK

/II/2015 tanggal 19 Februari 2015;

memperhatikan surat dan bukti yang diajukandipersidangan;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannyayang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalangdibawah Register Nomor 41/Pdt.P/2019/PN Sdk tanggal 13 Mei 2019mengajukan dalil sebagai berikut :Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan JUJURSIHOMBING menurut tata cara Hukum Agama Kristen yangdiselenggarakan pada tanggal 19 Februari 2015, sesuai denganSurat Keterangan Nikah No. 003/GblI/GPdlEH/PK

/II/2015, yangdikeluarkan oleh Gereka Pantekosta di Indonesia EbenhaezerMedan yang ditandatangani olen Pendeta Samuel Ghozaly.DBahwa dari hasil perkawinan Pemohon dengan JUJURSIHOMBING telah dikaruniai 1 (Satu) orang anakyaitu :1.

Keluarga Nomor1211040702170001 atas nama kepala keluarga Jujur Sihombing, bahwaPemohon Laurensia Gurusinga bertempat tinggal di Perum GrandPavilium Sidikalang, Desa Huta Imbaru, Kecamatan Siempat Nempu,Kabupaten Dairi, yang meruapakn wilayah hukum Pengadilan NegeriSidikalang, oleh karenanya Pengadilan Negeri Sidikalang berwenangmengadili permohonan Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5 yaitu Surat PernikahanNomor 003/Gbi/GPdIEH/PK/II/2015 yang diterbitkan oleh GerejaPantekosta di Indonesia

Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon LAURENSIAGURUSINGA dengan suami Pemohon, JUJUR SIHOMBING yangdilaksanakan pada tanggal 19 Februari 2015 secara agama Kristendi Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdl) Ebenhaezer Medan padatanggal 19 Februari 2015 sesuai dengan Surat Pernikahan Nomor003/GblI/GPdlEH/PK/II/2015 tanggal 19 Februari 2015;3.

Mandar ( SuamiTermohon PK II) atas tanah seluas kirakira 1.000 M2 ( seribumeter persegi) yang terletak di Kampung Asem, Kel. Cijantung,Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur, yang sekarang disebut Kel.Pekayon, Kec. Pasar Rebo, dengan batasbatas sebagai berikut : Sebelah Utara : Jalan Desa Sebelah Selatan : Pecahan Ridan Sebelah Timur : Pecahan Ridin Sebelah Barat : Kali GongsengYang disetujui dan ditandatangani oleh adikadik kandung M.Djalim, yaitu :1. Hasan. Emih3. Emah2.

Bahwa ternyata berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumidan Bangunan ( PBB ) atas nama Teungku Aisah Muchtar (Termohon PK II)dari tahun 1977 sampai dengan tahun 1999 selama tiga tahun berturutturutyang dibayar / dilunasi pada tanggal 31 Agustus 1999, luas tanah hanya 420M2 ( empat ratus dua puluh meter persegi ) ;6.

Bahwa akibat diterbitkannya Sertifikat Hak Milik No.1689 tertanggal 20 Maret2000 dengan luas 535 M2 ( lima ratus tiga puluh lima meter persegi) atas namaTeungku Aisah Muchtar (Termohon PK II) jelas bertentangan dengan faktafakta yang ada ;II.

Djalim ;Bahwa Ketua Ajudikasi atas nama Kepala Badan Pertanahan JakartaTimur (Termohon PK I d/hPemohon Kasasi I / Pembanding / TergugatI ) telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 1689 tertanggal 20Maret 2000 seluas 535 M2 (lima ratus tiga puluh lima meter persegi)atas nama Teungku Aisah Muchtar (Termohon PK II d/h PemohonKasasi I/Terbanding Intervensi/Tergugat Intervensi ) tanpa adanyabukti kepemilikan tanah seluas 100 M2 ( seratus meter persegi ) yangberasal dari Tanah Milik Adat Girik C No.

Bukti kepemilikan tanah seluas 435 M2 (empat ratus tiga puluh limameter persegi) Teungku Aisah Muchtar istri dari Ir MandarTermohon PK II d/h Pemohon Kasasi II/Terbanding Intervensi/TergugatIntervensi) yang berasal dari tanah milik Adat Girik C No. 4505 Persil 67aBlok S1 atas nama M. Djalim sesuai dengan Akta Jual Beli No. 799/Ps.Rebo/1992 tertanggal 14 Agustus 1992, secara yuridis sah ;b.

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian secara verstek;

3. Menyatakan sah Perjanjian Kredit yang dibuat antara Penggugat dan Para Tergugat berupa Fasilitas Pinjaman Nomor SPK : 0199/PK/II/2022 pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 dengan dibebankan Sertipikat Hak Milik Nomor 707 tanggal 25 Desember 2018, Surat Ukur No.00669/Karangpaiton/2018, tanggal 21 Desember 2018, Luas 1831m² Nomor Identifikasi Bidang (NIB): 12.34.18.10.00465 terletak di : Karangpaiton, Kecamatan

Yongky YohanRooroh;Bahwa pada bulan Oktober 2009 saksi Pernah bersamasama denganTergugat II/Pemohon PK II menghadiri Pertemuan di Bar Boulevard,hadir pada saat itu Penggugat/Termohon PK, Ricky Martin Gandhi,Yongky Yohan Rooroh, Sehingga sejak saat itu Kontrak Tergugat II/Pemohon PK II dilakukan dengan Ricky Martin Gandhi;Bahwa pada tahun 2010 Ricky Martin Gandhi meninggal dunia,sehingga kontrak dilanjutkan dengan Tergugat IV/Pemohon PK IVselaku Istri Ricky Martin Gandhi;Bahwa saksi menerangkan bahwa

tahun 2011 saksi melihat KuasaHukum Penggugat/Termohon PK dengan Stafnya Mengukur tanah dantidak ada Petugas BPN Mimika;Saksi Semi Sapteno, menerangkan:Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I/Pemohon PK sebagaipengacara dan Tergugat II/Pemohon PK II sebagai pengontrak objeksengketa (bar VS);Bahwa saksi pernah bekerja sebagai karyawan Ricky Martin Gandhidan Penggugat/Termohon PK II juga Karyawan Ricky Martin Gandhidan bertugas mengurus Bar Boulevard, dan yang bertugas mengurusPembelian Tanah adalah Yongky

II adalah sebagai sebagaipenyewa/pengontrak, karena pembayaran sewa kontrakan yang disetor kepadaPenggugat/Termohon PK adalah berdasarkan persetujuan pemberi kontrak(Ricky Matin Gandhi) bukan Penggugat/Termohon PK;Tergugat Ill hanya mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat II/Pemohon PK Il sedangkan Tergugat II/Pemohon PK Il sama sekali tidakmempunyai hubugan hukum apapun dengan Penggugat/Termohon PK;Bahwa Tergugat II/Pemohon PK II sesuai perjanjian kontrak 20092010dibayarkan kepada Ricky Martin

Rorooh dengan Pemohon PK II terhitung Oktober 2008s/d Oktober 2009;Bukti T.II.4.A Surat Perjanjian Kontrak tanah dan bangunan antaraRicky Martin Gandhi dengan Pemohon PK II terhitung Oktober 2009s/d Oktober 2010, lanjutan kontrak antara Ricky Martin Gandhidengan Pemohon PK Il didasari pertemuan di tempat tinggalTermohon PK dan sesuai isi Surat perjanjian kontrak pada Pasal 3disebutkan bahwa harga kontrak dibayarkan kepada Termohon PK,didasarkan persetujuan Ricky Martin Gandhi;Bukti T.1l.4.B bukti

Ricky MartinGandhi pada bulan Agustus 2010;Bukti T.IV.8 bukti akta Perkawinan Ricky Martin Gandhi denganPemohon PK IV, akta perkawinan Nomor 477/58.b/MMK/2002tertanggal 5 Mei 2002;Bukti T.II.5.A Bukti Surat Perjanjian Kontrak tanah dan bangunanantara Pemohon PK II (pengontrak) dengan Pemohon PK IV (ahliwaris) terhitung Oktober 2010 s/d Oktober 2011;Bukti T.11.6.A Bukti surat perjanjian Kontrak tanah dan bangunanantara Pemohon PK II (pengontrak) dengan Pemohon PK IV (ahliHalaman 34 dari 41 Hal.

Pemohon II/Termohon PK II) danBASRAH LUBIS, SH adalah sebagai pengelola. Atas kerja samapengolahan kebun sawit tersebut Drs. H. IMRAN LUBIS memperoleh bagian2/3 dari keseluruhan lahan, sedangkan untuk BASRAH LUBIS, SH (pelapor)dan ALI HASYIM LUBIS, SH (ic. Pemohon II/Termohon PK II) mendapatlahan 1/3 dari keseluruhan lahan sehingga keduanya mendapat masingmasing 1/6 dari lahan kebun sawit tersebut.

PemohonIl/Termohon PK II) mengajukan gugatan perdata terhadap Drs. H. IMRANLUBIS Dkk di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dengan perkara No.18/Pdt.G/2014/PNPsp (Bukti PPK104) untuk membatalkan PerjanjianKerja sama Nomor 58 tanggal 17 Februari 2007 (Bukti PPK102) namungugatan tersebut dicabut oleh Pemohon II/Termohon PK II.

Pemohon II/Termohon PK II) kepadaH. SUTOR SIREGAR (ic. Pemohon /Termohon PK I) adalah milik Drs.H.

Pemohon II/Termohon PK II);. Bahwa berdasarkan surat Ketua Pengadilan Negeri PadangsidimpuanNo.

Pemohon II/Termohon PK II (Bukti PPK154/Bukti P4) dan SuratPerintah Penahanan Nomor: SP.Han/02/l/2015/Ditreskrimum tanggal 1Januari 2015 untuk Tersangka SIT KHODIJAH ic.

Apakah miliknyaPenggugat I dan II / Terbanding I dan II / Termohon Kasasi I dan IIsekarang Termohon PK I dan II, ataukah milik dari pihak Tergugat II /Pembanding II / Pemohon Kasasi II sekarang Pemohon PK II, PiusRema, untuk selanjutnya disebut Pemohon PK II selaku Ketua Woe(Suku) Deru B, Sao Koponata sekaligus selaku Mori Tana Tere Lengisecara turun temurun ?

Karena itu kini diteruskan kepada anaknyayakni Pius Rema, yang tidak lain Pemohon PK II sekaligus penerus dariMori Tana Tere Lengi sejak sekitar tahun 1938. Karena Pemohon PK Iadalah anak / ahli waris dari alm.

Gere Beo (ayah kandung) dan Penga Beo (paman kandung) melakukanritual Tere Lengi untuk memastikan apakah lokasi yang hendak dijadikanTanah Tere Lengi layak atau tidak layak, Tergugat II / Pembanding II /Pemohon Kasasi II sekarang Pemohon PK II, PIUS REMA, untukselanjutnya disebut Pemohon PK II sudah berusia + 9 tahun (sudahbersekolah).

Bahkan Pemohon PK II, PIUS REMA sebagai Mori TanaTere Lengi yang menentukan dimana lokasi yang layak dan sesuai untukkedua Sao tersebut didirikan diareal Tanah Tere Lengi.

Tetapi ketika sudah dibantah oleh Para Pemohon PK bahkan sampaipernah menantang Pemohon PK II untuk melakukan sumpah adat ternyatatidak berani muncul dan takut akan dimakan sumpah.

.;2 Bahwa Judex Facti terbukti tidak memberikan pertimbangan hukum terhadapdalil Pemohon PK tentang keabsahan surat kuasa Termohon PK II. Karenanyaterbukti pertimbangan hukum Judex Juris telah bertentangan dengan Pasal 178ayat (2) HIR, dimana putusan harus secara total dan menyeluruh memeriksa danmengadili setiap dalil permohonan yang diajukan dan cara mengadili tersebutjuga bertentangan dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 109 K/Sip/1960,tertanggal 20 September 1960.

II dan Termohon PK III, dan Pemohon PK telahmenyampaikan eksepsi berkaitan dengan hal tersebut.

Dan nyatanyaTermohon PK I meminta kepada Termohon PK II dan Termohon PK IIIuntuk memperbaiki Surat Kuasanya dengan Surat Kuasa yang barusebagaimana Perbaikan Surat Kuasa tertanggal 19 Juli 2010;Hal. 21 dari 30 hal. Put.

;Bahwa Kontrak tersebut telah dibuat secara sah oleh Pemohon PK, TermohonPK II dan Termohon PK II sehingga berlaku sebagai undangundang bagipara pihak yang membuatnya (vide Pasal 1338 KUH Perdata);Bahwa dalam proses pemeriksaan arbitrase, Termohon PK I wajib mengikutiseluruh kesepakatan yang telah diadakan antara pihakpihak yang bersengketayang merupakan bagian dari klausula arbitrase, sebagaimana ketentuan dalamPasal Peraturan Prosedur BANI menyatakan:Apabila para pihak dalam suatu perjanjian atau

pengangkatan Majelis Arbitrase tanpamemperhatikan ketentuan dalam Pasal 12.4 Kontrak yang telah disepakatipara pihak;Bahwa berdasarkan Pasal 12.4 Kontrak tersebut, maka pengangkatan arbiterketiga menurut Peraturan Prosedur BANI baru dapat diberlakukan apabilaPara Pihak, yaitu Pemohon PK, Termohon PK II dan Termohon PK II, gagalmenyepakati tentang pemilihan arbiter ketiga dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sejak penunjukan arbiter terakhir dari dua arbiter yang telah dipilihpara pihak;Bahwa arbiter

/II/2007, Nomor : 06/SAB/PK/IIV2007, tentang BudidayaTanam Bibit Tebu Dan Tebu Giling Di Kabupaten Rembang tertanggal 21Maret 2007 ;Bahwa Surat Perjanjian Nomor 010/RBSJ/PK/IIV2007, Nomor:06/SAB/PK/II/2007 tentang Budidaya Tanam Bibit Tebu Dan Tebu Giling DiKabupaten Rembang tertanggal 21 Maret 2007 dibuat dan ditandantanganioleh H.M Siswadi, SH., MKn., selaku Direktur pada PT.

010/RBSJ/PK/II/2007, Nomor : O6/SAB/PK/IIV2007 tentangBudidaya Tanam Bibit Tebu Dan Tebu Giling Di Kabupaten Rembangtertanggal 21 Maret 2007 ;Bahwa jangka waktu perjanjian Nomor 010/RBSJ/PK/IIV2007, Nomor :06/SAB/PK/II/2007 tentang Budidaya Tanam Bibit Tebu Dan Tebu Giling DiKabupaten Rembang tertanggal 21 Maret 2007 sebagaimana tersebutdalam Pasal 3 yakni :a.

Smg adalah bukanmilik tergugat Il melainkan milik tergugat , yang dalam hal ini terkaitdengan perjanjian kerjasama antara tergugat I, yang dalam hal ini terkaitdengan perjanjian kerjasama antara tergugat dengan penggugatsebagaimana tersebut dalam perjanjian Nomor No.010/RBSJ/PK/II/2007,No.06/SAB/PK/II/2007 tgl. 21 Maret 2007 tentang Budidaya tanam bibittebu dan tebu giling di Kabupaten Rembang, yang mana uangpembeliannya berasal dari modal yang diberikan oleh penggugat kepadatergugat I, maka apabila

Menyatakan bahwa Perjanjian Kerjasama Nomor 010/RBSJ/PK/II/2007,Nomor : 06/SAB/PK/II/2007 tentang Budidaya Tanam Bibit Tebu dan TebuGiling di Kabupaten Rembang tertanggal 21 Maret 2007 beserta perubahanperubahannya adalah sah menurut hukum;4.

Menyatakan perjanjian kerja sama No. 010/RBJS/PK/lIIV2007, No.06/SAB/PK/II/2007 tentang budi daya tanam bibit tebu dan tebugiling di Kabupaten Rembang, bertanggal 21 Maret 2007 besertaperubahanperubahannya adalah sah dan menurut hukum;4.

Kep 25/BW/PTKMigas/1993 tanggal 21Oktober 1993 yang amarnya menolak permohonan sdr.MuktamarMangjurdin ;Bahwa karena masih tidak puas atas putusan PTK MIGAS Termohon PKberusaha mengajukan permohonan peninjauan kembali kepada TurutTermohon PK II melalui surat tanggal 14 September 1994, akan tetapipermohonan tersebut ditolak dan Turut Termohon PK II memperkuatputusan PTK MIGAS No. 25/BW/PTKMigas/1993 tanggal 21 Oktober1993, sebagaimana disampaikan Turut Termohon PK II dalam keputusannyaNo.Kep66/Men/

1995 ;Bahwa seluruh proses PHK yang dilakukan Pemohon PK dan kemudiandiputus PTK Migas dan Turut Termohon PK II telah sesuai dan berdasarkanPeraturan Perusahaan dan Keputusan Bersama No.

KEP116/MEN/1991, No. 0316.K/702/M.PE tanggal 9 Maret1991 dan Pemohon PK tidak tunduk pada Undangundang No.12 Tahun1964 maupun Undangundang No. 22 Tahun 1957, oleh karenanya tidak adaperbuatan melawan hukum yang dilakukan Pemohon PK maupun TurutTermohon PK I dan Turut Termohon PK II oleh karenanya putusan JudexJuris yang telah mengabulkan gugatan Termohon PK dan menyatakan ParaTergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah kekhilafan ataukekeliruan Judex Juris dan harus segera dibatalkan;

Putusan tersebut jelas menunjukkan bahwa JudexJuris telah melakukan kekhilafan atau kekliruan dalam mengambilkeputusan mengingat putusan PHK yang diambil PK sudah mendapatpersetujuan dari Turut Termohon PK I dan telah diputus pula oleh PTKMIGAS dalam putusannya No. 25/BW/PTKMigas/1993, tanggal 31Oktober 1993 dan dikuatkan pula oleh Turut Termohon PK II dalamputusannya No.

II dalamputusannya No.

MeiyaneHalimatussyadiah, S.H., menjelaskan dan meyakinkan Pemohon PKbahwa Akta Hibah Nomor 04/2006 yang dibuatnya tersebut sah danPemohon PK dapat melakukan transaksi jualbeli Objek Sengketadengan Termohon PK II dan Termohon PK III;.

Sebagaimana telah diuraikan di atas, Pemohon PK membeliObjek Sengketa dari Termohon PK II dan Termohon PK Ill Karenamembutuhkan tempat tinggal baru selama rumah Pemohon PK dankeluarga sedang direnovasi total.

II telah tidak harmonis.

Mengacu kepada ketentuan Pasal49 huruf (d) UU Peradilan Agama, maka kewenangan untukmemeriksa dan mengadili permasalahan hibah antara Termohon PK dengan Termohon PK II merupakan kewenangan absolut PengadilanAgama, bukan Pengadilan Negeri;5.

Bahwa Akta Jual Beli merupakan perjanjian jual beli yang dibuatsecara sah oleh para pihak, yakni: Termohon PK II dan Termohon PKIll sebagai Penjual dengan Pemohon PK sebagai Pembeli.

Menimbangberdasarkan tanah sengketa sub 1 adalah milik Tergugat III ;Dan lebih jauh lagi, kalau seandainya benar (quadnon) tanah sub 1 tersebutoleh Pemohon PK dipakai untuk membayar utang Termohon PK kepadaTermohon PK II/Imas Masdudah dan suaminya (Jaja) sebagaimana dalampertimbangannya pada halaman 23 (dua puluh tiga) tersebut, makaperbuatan hukum tersebut adalah bertentangan dengan Pasal 1459KUHPerdata/BW karena Pemohon PK tidak pernah menyerahkan atas tanahsub 1 baik kepada Termohon PK 1 maupun

PK II dan lagi pula Pemohon PK tidak pernah menjual atas tanahterperkara sub 1 baik kepada Termohon PK maupun kepada Termohon PK15Il, kecuali Pemohon PK memberikan ijin kepada Termohon PK I untukmenggarap tanah sib 1 tersebut ;Bahwa lebih jauh lagi Pemohon PK memperoleh/mendapat tanah sub 1tersebut diperoleh hasil pewarisan dari orang tua Pemohon PK yaitu yangbernama Endjah Nyi Hanapi ;2.

II danlebih jauh lagi tidak ada satu bukti pun yang membuktikan Pemohon PKtelah menjamin atau membuat perjanjian pertanggungan atas utangTermohon PK kepada Termohon PK II sebagaimana dimaksud Pasal1820 KUHPerdata/BW ;e Bahwa kalau seandainya benar (quadnon) tanah sub 3 sampai dengansub 5 tersebut dipakai membayar utang Termohon PK kepadaTermohon PK IlI/Imas Masdudah dan suaminya (Jaja), maka perbuatantersebut adalah bertentangan dengan Pasal 1831 KUHPerdata/BW,karena Pasal 1831 KUHPerdata/BW dengan

tegas menentukan : Sipenanggung tidaklah diwajibkan membayar kepada si berpiutang selainjika si berutang lalai, sedangkan bendabenda si berpiutang ini haruslebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya ;e Jadi dapat ditegaskan disini bahwa kalau seandainya benar (quadnon)Pemohon PK sebagai penjamin atas utang Termohon PK kepadaTermohon PK Il maka yang terlebin dahulu untuk membayar utangTermohon PK kepada Termohon PK II adalah harta milik Termohon PK bukan harta milik Pemohon PK Incasu

;e Bahwa selanjutnya perbuatan Termohon PK II dan Termohon PK Illtersebut yang telah menguasai dengan tanpa alas hak yang sah atasobyek sengketa sub 1, yang mana objek sengketa sub 1 tersebut terbuktiadalah harta milik orang lain incasu Pemohon PK, maka hal tersebut,apakah dapat dibenarkan oleh hukum ? ;4.

/II/2020 atas nama SAUDURAlias UDUR, URINE POSITIF AMPHETAMINE dan POSITIF METAPHETAMINE, hasilpemeriksaan Narkoba Laboratorium Klinik Nomor : O1O/PK/II/2020 atas namaMUHAMMA ARIF SINAGA alias ARIF, URINE POSITIF AMPHETAMINE dan POSITIFMETAPHETAMINE, hasil pemeriksaan Narkoba Laboratorium Klinik Nomor011/PK/II/2020 atas nama WAHYUNI SAFITRI MANURUNG alias YUNI, URINEPOSITIF AMPHETAMINE dan POSITIF METAPHETAMINE, hasil pemeriksaanNarkoba Laboratorium Klinik Nomor : 012/PK/II/2020 atas nama MAGDALENAPANGGABEAN

/II/2020 yangditandatangani oleh dr.

ASWANDY SARIMUDA HUTABARAT, SpPK selaku DokterPatologi Klinik, dengan hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa atas nama SAUDURAlias UDUR, REAKTIF/(+) POSITIF mengandung MET/METHAMPHETAMINE danAMP/AMPHETAMINE; Hasil Pemeriksaan Narkoba tanggal 4 Februari 2020 Nomor : 010/PK/II/2020 yangditandatangani oleh dr.

ASWANDY SARIMUDA HUTABARAT, SpPK selaku DokterPatologi Klinik, dengan hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa atas namaMUHAMMAD ARIP SINAGA Alias ARIP, REAKTIF/(+) POSITIF mengandungMET/METHAMPHETAMINE dan AMP/AMPHETAMINE; Hasil Pemeriksaan Narkoba tanggal 4 Februari 2020 Nomor : 011/PK/II/2020 yangditandatangani oleh dr.

/II/2020 yang ditandatangani oleh dr.

Bahkan terhadap Kapolda Sumbarselaku pihak yang terkait dalam perjanjian tanahtanggal 9 Juni 1954 antara Husin Dt Radjo Manso(Mamak) dari Terguggat /I/Termohon PK II, seharusnyaTuan Kompol Martius menghadapkan ke Kapolda Sumbaruntuk penyelesaian ataupun ~ mengakhiri perjanjianantara para pihak pihak tersebut ;Bahwa menurut Pasal 1320 KUHPerdata tentang syaratsahnya perjanjian hubungan hukum antara PemohonHal. 18 dari 20 hal. Put.

belum terputus dan perjanjian tersebut mengikatkedua belah pihak (pacta sun servanda) dan sesuaidengan Pasal 1338 KUHPerdata, maka perjanjian tanggal9 juni 1954 apabila Termohon Pk II hendakmengakhirinya maka harus dengan persetujuan keduabelah pihak (PPK dengan TPK I!)

Seharusnya apabila TermohonPK merasa tidak dapat menguasai objek perkara, makaupaya hukumnya adalah dengan mengajukan gugatan kepada"Termohon PK II karena Termohon PK II telah memberikanKeterangan yang tidak benar kepada Termohon PK ! yaitudia mengakui masih menguasai objek perkara, padahalobjek perkara masih berada pada pemohon PK sampai saatinit karena belum ada penyelesaian terhadap pihakTermohon PK I!.Bahwa Termohon PK II /Djafar dalam akta jual beliHal. 19 dari 20 hal. Put.

Termohon PK adalah Pembeli beritikat tidak baik danTermohon PK II adalah penjual beritikat tidak baik ;Bahwa Termohon PK dan Termohon PK II telah membuatsuatu). perjanjian yang sangat dilarang dalam suatutransaksi jual belli tanah di bawah harga pasar yaituRp.42.000.000, (empat puluh dua juta rupiah), padahalapabila ditinjau dari segi ekonomis harga tanah objekperkara diperkirakan Rp.300.000, (tiga ratus ribu rupiah) permeter dan nilai bangunansebesar RAp.300.000.000, maka apabila dikalikan denganJumlah

adalah selaku Pembeli yang beritikat tidak baik danTermohon PK II selaku penjual yang beritikat tidak baikdan terhadap perbuatan tersebut tidak dilindungi undangundang ;4. Proses penerbitan sertifikat hak milik Nomor : 15adalah cacat hukum ;Hal. 20 dari 20 hal. Put.

PK II dahulu Pemohon Kasasi II/Pembanding/Tergugat IIIntervensi dalam hal perolehan hak atas objektum litis, telah memenuhiseluruh aspek perolehan hak juga menyangkut persyaratan tekhnis mau punpersyaratan yuridis serta apakah, perolehan hak objektum litis telah sesuaidengan prosedur dan diterbitkan tanpa mengandung cacat substansi dantidak didasarkan kepada aspek penilaian bahwa antara Pemohon PK dahuluTermohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dan Termohon PK II dahuluPemohon Kasasi Il/Pembanding/Tergugat

II dahulu Pemohon KASASIIl/pembanding/Tergugat Il Intervensi yang tidak terdata/tidak tertulis/tidakterdaftar/tidak tercatat pada Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahansebagaimana diuraikan di bawah ini:e Peta Petunjuk Letak Lokasi Tanah Pemohon PK yang diterbitkan tanggal 2April 2013 oleh Termohon PK dahulu Pemohon Kasasi I/Pembanding/Tergugat tidak terdapat objektum litis atas nama Termohon PK II dahuluPemohon Kasasi II/Pembanding/Tergugat II Intervensi bahkan hanyaterdapat tanda semak belukar

;e Peta Penggunaan Tanah Pemohon PK dahulu Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat yang diterbitkan tanggal 2 April 2013 olehTermohon PK dahulu Pemohon Kasasi I/Pembanding/Tergugat tidakterdapat objektum litis atas nama Termohon PK II dahulu Pemohon KasasiIl/Pembanding/Tergugat II Intervensi;e Peta Gambaran Umum Penguasaan Tanah yang diterbitkan tanggal 2April 2013 oleh Termohon PK dahulu Pemohon Kasasi I/Pembanding/Tergugat tidak terdapat objektum litis atas nama Termohon PK II dahuluPemohon Kasasi

Ketersediaan Tanah yang diterbitkan tanggal 2 April 2013 olehTermohon PK dahulu Pemohon Kasasi /Pembanding/Tergugat tidakterdapat objektum litis atas nama Termohon PK II dahulu Pemohon KasasiIl/Pembanding/Tergugat II Intervensi di mana terdapat keterangan berupatulisan bahwa Tanah tersedia;e Peta Pertimbangan Tekhnis Pertanahan yang diterbitkan tanggal 2 April2013 oleh Termohon PK dahulu Pemohon Kasasi I/Pembanding/Tergugattidak terdapat objektum litis atas nama Termohon PK II dahulu PemohonKasasi

II dahulu Pemohon KasasiIl/Pembanding/Tergugat II Intervensi yang juga penerbitan hak untuk BadanHukum qud non Judex Juris tidak layak untuk memberikan pertimbanganhukum bahwa antara Pemohon PK dahulu Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dan Termohon PK II dahulu Pemohon Kasasi II/Pembanding/Tergugat II Intervensi mendalilkan mempunyai dan/atau mengakui membelitanah pada objek tanah yang sama;Halaman 48 dari 51 halaman Putusan Nomor 90 PK/TUN/2017Pasal 26 ayat 1 Peraturan Pemerintah RI Nomor 24

Dasa Wisa Pamungkas untuk mengikuti seleksi penerimaan Secaba PK TNI AD tahun 2012 dengan Nomor pendaftaran 498/Caba PK/p/2012 dan nomor Secata Nomor 373/Cata PK/II/2012.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah).

Dasa Wisa Pamungkas untuk mengikuti seleksipenerimaan Secaba PK TNI AD tahun 2012 dengan Nomor pendaftaran 498/Caba PK/p/2012dan nomor Secata Nomor 373/Cata PK/II/2012.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.d Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.15.000,(Limabelas ribu rupiah).2 Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia meyesali dan menyadari akan kesalahannya,berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidanayang seringanringannya.Menimbang

Dasa Wisa Pamungkas untuk mengikuti seleksi penerimaanSecaba PK TNI AD tahun 2012 dengan Nomor pendaftaran 498/Caba PK/p/2012 dan nomor SecataNomor 373/Cata PK/II/2012.Bahwa telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan Saksi yang hadir, serta telah diterangkansebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, dan dibenarkan olehTerdakwa dan Saksi, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan buktibukti lain, sehingga olehkarenanya dapat memperkuat pembuktian

Dasa Wisa Pamungkas untuk mengikuti seleksi penerimaanSecaba PK TNI AD tahun 2012 dengan Nomor pendaftaran 498/Caba PK/p/2012 dan nomor SecataNomor 373/Cata PK/II/2012.Masingmasing adalah suratsurat yang berkaitan dengan pembuktian perkara ini dan perlu ditentukanstatusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.Mengingat : Pasal 378 KUHP serta ketentuan perundangundangan lain yang bersangkutan.MENGADILI1 Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Audhie Miguel Akwan Pangkat Kapten Inf, NRP11030030571181

Dasa Wisa Pamungkas untuk mengikuti seleksipenerimaan Secaba PK TNI AD tahun 2012 dengan Nomor pendaftaran 498/Caba PK/p/2012 dannomor Secata Nomor 373/Cata PK/II/2012.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.4 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,(lima belas ribu rupiah).Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 11 Pebruari 2014 dalam Musyawarah MajelisHakim oleh Budi Purnomo, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 545823 sebagai Hakim Ketua, sertaAsril Siagian, S.H.

Dengan demikianberdasarkan faktafakta tersebut diatas, maka tanah perkara yang dikuasalioleh Para Pemohon PK II sampai dengan IX adalah benarbenar milik ParaPemohon PK Il sampai dengan IX/ dahulu Termohon Kasasi II Sampaidengan IX/Pembanding II sampai dengan IX/Terbanding II sampai denganIX/Tergugat Il sampai dengan IX, oleh karenanya putusan aquo yangmenyatakan tanah milik Para Pemohon PK II sampai dengan IX dahuluTermohon Kasasi Il sampai dengan IX/Pembanding II sampai denganIX/Terbanding Il sampai

dengan X/Tergugat II sampai dengan X tidakberada dilokasi tanah yang dikuasai oleh Para Pemohon PK II sampaidengan IX dahulu Termohon Kasasi II sampai dengan IX/Pembanding IIHal. 24 dari 43 hal.

Dengan demikian seharusnya putusan Judex Juris menyatakanpemilik tanah objek sengketa aquo adalah Para Pemohon PK II sampaidengan X/dahulu Termohon Kasasi II sampai dengan IX/Pembanding IIsampai dengan X/Terbanding Il sampai dengan !

/n casu tanah objek sengketa aquo telahterdaftar berdasarkan Sertifikat Hak Milik atas nama Pemohon PK II sampaidengan IX /dahulu Termohon Kasasi II sampai dengan IX/Pembanding II/sampai dengan X/Terbanding II sampai dengan !

II Sampai dengan IX;8.9.

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Perjanjian Kredit pertama Nomor SPK : 0302/PK/II/2020 tertanggal Rabu 26 Februari 2020 dan Adendum Nomor 0335/PK/AD/VII/2020 tertanggal Kamis 30 Juli 2020 dengan dibebani Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 620/2020 dihadapan Notaris Irwan Rosman, S.H., M.Kn. yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat adalah sah dan mengikat secara hukum kepada Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan

Identifikasi Bidang (NIB) : 12.34.08.04.02004, Tanggal Surat Ukur 02 Oktober 2009, Surat Ukur No. 01022/Cangkring/2009, Luas 1.437 m2, terletak di Cangkring Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur atas nama Santi Winduyanti adalah sah dan berharga;

No. 362 PK/Pdt/2012yang dipergunakan Termohon PK dan Termohon PK II sebagaidasar pengangkatan Termohon PK dan Termohon PK II sebagaiPengurus Stichting (Yayasan) T.H. Oi.Bahwa Surat Pernyataan dan Kuasa tertanggal 18 Juli 2002tersebut tidak bermaterai. Dengan demikian, Surat Pernyataan danKuasa tertanggal 18 Juli 2002 tersebut dibuat tidak berdasar padaketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a UU No. 13 tahun 1985 tentangBea Materai jo.

atas nama Stichting T.H.Oei yang telah dibalik nama menjadi atas nama Termohon PK danTermohon PK II (Bukti P.3).Bahwa suratsurat bukti baru (novum) tersebut adalah sebagai berikut1. Surat Keputusan (SK) Gubernur Kepala Daerah Prop. Jateng tanggal 11Nopember 1987 No. SK.DA.II/HGB/1128/1/4031/KP/87 yang merupakandasar penerbitan Sertipikat HGB No. 240/Desa Kauman.e Bahwa SK Gubernur Kepala Daerah Prop. Jateng tanggal 11Nopember 1987 No.

OEI ke Kantor Pertanahan Pati;e Bahwa sertifikat tanah tersebut sejak tahun 1980an sudahdiperpanjang, waktu itu di Kantor Pertanahan, Edi Siswantodisuruh tanda tangan perpanjangan HGB.Bahwa selain sebagai saksi yang memberikan keterangan dalamperkara pidana tersebut di atas, Edi Siswanto juga diajukanTermohon PK dan Termohon PK II sebagai saksi dalam perkaraini.

AnwarBorahima, SH, MHum menyatakan bahwa pengangkatan GunawanSuryomurcito, SH (Termohon PK I) sebagai Ketua Yayasan, JohanHermawan (Termohon PK II) sebagai Sekretaris Yayasan dan Suwitosebagai Bendahara Yayasan T.H. OEI yang tercantum dalam AktaPernyataan Keputusan Rapat No. 3 tanggal 2 Agustus 2002 (Bukti P.1)tidak berdasar dan melanggar ketentuan Pasal 3 Copie CollationneeStichting T.H. OEI No. 122 tanggal 31 Oktober 1921.

Dengandemikian, pemegang HGB bukan pemilik tanah yang diberikan HGB.Hal tersebut membuktikan bahwa terdapat kekeliruan yang nyatapada pertimbangan hukum dan amar Putusan Judex Facti yangdiambil alih oleh Judex Juris yang menyatakan bahwa para Penggugat(Termohon PK dan Termohon PK II) adalah pemilik sah atas tanahberikut bangunan rumah yang berada di atasnya yang menjadi obyeksengketa tersebut. Oleh karena itu, Putusan No. 9/Pdt.G/2007/PN.Ptjo.