DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT CIKARANG LISTRINDO Tbk

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT CIKARANG LISTRINDO Tbk

PT CIKARANG LISTRINDO TBK vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT CIKARANG LISTRINDO TBK;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);

PT CIKARANG LISTRINDO TBK. VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT CIKARANG LISTRINDO TBK

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT CIKARANG LISTRINDO TBK

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT CIKARANG LISTRINDO Tbk

PT CIKARANG LISTRINDO, TBK VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT CIKARANG LISTRINDO TBK;

PT CIKARANG LISTRINDO TBK vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT CIKARANG LISTRINDO TBK;

PT CIKARANG LISTRINDO TBK vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PT HAMSON INDONESIA VS PT CIKARANG LISTRINDO TBK, DKK

Penggugat:
1.NURKHAYATI
2.SARWANTO
Tergugat:
PT. CIKARANG LISTRINDO, Tbk

Penggugat:
1.NUR KHAYATI
2.SARWANTO
Tergugat:
PT. CIKARANG LISTRINDO, TBK

Cikarang Listrindo Tbk, Nomor: 50 yang dibuat dihadapan Notaris Edward Suharjo Wiryomartani, S.H., M.Kn., pada tanggal29 Juni 2021 (Bukti T1.A) yang telan mendapatkan Keputusan MenteriHukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU0037559.AH.01.02.Tahun 2021 tentang Persetujuan Perubahan AnggaranDasar Perseroan Terbatas PT Cikarang Listrindo Tbk tanggal 01 Juli 2021(Bukti T1.B), dan perubahan anggaran dasar terakhirnya tercantum dalamAkta Pernyataan Keputusan Rapat PT Cikarang Listrindo

(Enam Ratus Tiga Puluh Ribu MeterPersegi), Atas Nama PT Cikarang Listrindo Tok Nomor: 591/Kep.026BPPT/2012 tertanggal 30 April 2012 (Bukti T10);e. Surat Ukur Peta Bidang Tanah PT Cikarang Listrindo Tbk(Pembangunan Transmisi/Sambungan Udara Tegangan 150 kV)Nomor: 591.1/PBT.141/DISTARKIM/IV/2013 tertanggal 18 April 2013(Bukti T11);f.

Hal ini sebagaimana terbukti dalam Pasal 1 ayat (1) Akta PernyataanKeputusan Rapat PT Cikarang Listrindo Tbk, Nomor: 50 yang dibuat dihadapan Notaris Edward Suharjo Wiryomartani, S.H., M.Kn., pada tanggal29 Juni 2021 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT CikarangListrindo Tok, Nomor: 09 yang dibuat dihadapan Notaris Edward SuharjoWiryomartani, S.H., M.Kn., pada tanggal 08 November 2021 (Bukti T1.Adan Bukti T2.A), yang menyatakan bahwa:Perseroan Terbatas ini bernama PT. CIKARANG LISTRINDO Tbk.

Tahun2021 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PerseroanTerbatas PT Cikarang Listrindo Tok tanggal 10 November 2021 (Bukti T1.B dan Bukti T2.B), juga disebutkan bahwa:Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar PT CIKARANG LISTRINDOTbk dengan NPWP 015477029062000 yang berkedudukan di JakartaSelatan ...5.

Cikarang Listrindo Tbk, Nomor: 50 yang dibuatdihadapan Notaris Edward Suharjo Wiryomartani, S.H., M.Kn., pada tanggal29 Juni 2021 (Bukti T1.A), Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia Nomor AHU 0037559.AH.01.02.Tahun 2021 tentangPersetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT CikarangListrindo Tbk tanggal 01 Juli 2021 (Bukti T1.B), Akta Pernyataan KeputusanRapat PT Cikarang Listrindo Tok, Nomor: 09 yang dibuat dihadapan NotarisEdward Suharjo Wiryomartani, S.H.,

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JASA TIRTA II, PT. CIKARANG LISTRINDO, KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BEKASI, ; M. IKAT SUSANTO ASAN,

PT. CIKARANG LISTRINDO, diwakili oleh Mr. Andrew K.Labbaika, Mr. E.C. Png, beralamat di Jalan Jababeka Raya Blok RCikarangBekasi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasakepada:1. Rahayuningsih Hoed, SS., SH., LL.M.Sahala T.P. Sihombing, SH.Alexandra F.M. Gerungan, SH.Lia Alizia, SH.Yudhistira Setiawan, SH.Farida Yuliasari, SH.

surat gugatan oleh Para Penggugat menyalahi ketentuanhukum acara karena berdasarkan surat gugatan I, susunan pihak Para Tergugatsebelumnya adalah :Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II selaku Tergugat I ; danKantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bekasi selaku Tergugat II.Akan tetapi pada tanggal 13 Desember 2006 (bukan hari sidang) bersamaandengan penyampaian Surat Panggilan Sidang, Tergugat III menerima suratgugatan 2 karena menambah susunan pihak Para Tergugat dengan menyertakan/menambahkan PT

Cikarang Listrindo selaku Tergugat III sehingga susunannyaberubah/bertambah sebagai berikut :(i). Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta selaku Tergugat I ;(ii). Kantor Badan Pertanahan Nasional Bekasi selaku Tergugat II; dan(ii). PT.

Cikarang Listrindo selaku Tergugat III ;Bahwa berdasarkan faktafakta tersebut diatas, perubahan/penambahan suratgugatan nyatanyata menyalahi ketentuan hukum acara karena disampaikandiluar hari sidang atau tidak ada hari sidang pertama ketika seluruh pihak yangberperkara hadir dan lagipula para Tergugat tidak pernah ditanya mengenai haltersebut.

Penggugat:
1.Nurkhayati
2.Sarwanto
Tergugat:
PT Cikarang Listrindo, Tbk
Turut Tergugat:
Bachtiar

Pembanding/Tergugat II : PT. Cikarang Listrindo Tbk.
Terbanding/Penggugat : PT. GASINDO PRATAMA SEJATI
Turut Terbanding/Tergugat I : DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI REPUBLIK INDONESIA

Pembanding/Penggugat I : Nurkhayati Diwakili Oleh : Nurkhayati
Pembanding/Penggugat II : Sarwanto Diwakili Oleh : Nurkhayati
Terbanding/Tergugat : PT Cikarang Listrindo, Tbk
Terbanding/Turut Tergugat : Bachtiar

1.Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 8022/10/DJM.O/2019 tanggal 19 September 2019, Perihal: Persetujuan Pembangunan dan Pengoperasian Pipa Gas Bumi Ruas SKG Tegal Gede PLTGU Cikarang Listrindo Site Jababeka untuk Kepentingan Sendiri, PT. Cikarang Listrindo Tbk.

;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 8022/10/DJM.O/2019 tanggal 19 September 2019, Perihal: Persetujuan Pembangunan dan Pengoperasian Pipa Gas Bumi Ruas SKG Tegal Gede PLTGU Cikarang Listrindo Site Jababeka untuk Kepentingan Sendiri, PT.

Cikarang Listrindo Tbk;

4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.896.000,- (Lima juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

tentang Pengadaan Gas Alam Tambahan UntukPembangkit Tenaga Listrik PT Cikarang Listrindo tertanggal 10 November1993 (Perjanjian Pengadaan Gas Alam) Jo.

Cikarang Listrindo kepadaDirektur Eksplorasi dan Produksi PertaminaNo.006/CL/SJ/I/94 tanggal 6 Januari 1994 perihalPelaksanaan Proyek Penyaluran Gas CitarikCikarang,(foto kopi dari foto kopi);Surat Direktur Utama PT. Cikarang Listrindo kepadaDirektur Utama PT. Gasindo Pratama Sejati No.2015VII/694/CL/FA tanggal 19 Agustus 2015 HalTransportasi Gas PT Cikarang Listrindo, (foto kopi sesuaidengan aslinya);Surat Kuasa Hukum PT. Gasindo Pratama Sejati kepadaPT.

CikarangListrindo Bulan Desember 2010 No.12/SKGT/XII/2010,(foto kopi dari foto kopi);Rekap Penyaluran Gas PT. Cikarang Listrindo BulanOktober 2012 No.10/SKGT/X/2012, (foto kopi sesualdengan aslinya);Rekap Penyaluran Gas PT. Cikarang Listrindo BulanSeptember 2013 No.09/SKGT/IX/2013, (foto kopi sesuaidengan aslinya);Rekap Penyaluran Gas PT. Cikarang Listrindo BulanNovember 2013 No.11/SKGT/XI/2013, (foto kopi darifoto kopi);Rekap Penyaluran Gas PT.

Cikarang Listrindo BulanJanuari 2014 No.001/SKGT/I/2014, (foto kopi sesuaidengan aslinya);Rekap Penyaluran Gas PT. Cikarang Listrindo BulanMaret 2014 No.003/SKGT/III/2014, (foto kopi sesuaidengan aslinya);Rekap Penyaluran Gas PT. Cikarang Listrindo BulanJuni 2014 No.006/SKGT/VI/2014, (foto kopi sesuaidengan aslinya);Rekap Penyaluran Gas PT. Cikarang Listrindo BulanJuli 2014 No.007/SKGT/VII/2014, (foto kopi sesuaidengan aslinya);Rekap Penyaluran Gas PT.

CikarangListrindo TBK Nomor 8120410001183,atas nama PT. Cikarang Listrindo Tbk.

Bekasi atau setidaktidaknya di dalam daerah hukum pengadilanNegeri Bekasi dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yangHalaman 2 dari 10 Putusan Nomor 1700/Pid.B/2016/PN Bksseluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalamkekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwadengan cara sebagai berikut:Bahwa pada awalnya terdakwa menghubungi saksi LIMIN TANZIL danmengatakan bahwa terdakwa mendapatkan pekerjaan Pengiriman materialalam ke PT

Cikarang Listrindo melalui sub Kontraktor PT SAGACONTRUCTION dengan keuntungan Rp 45.000, (empat puluh lima riburupiah) per kubik hingga kemudian saksi LIMIN TANZIL tertarik dan bersediauntuk menjadi penyandang dana dalam pekerjaan tersebut namun selanjutnyaterdakwa merubah sendiri Purchasing Order (PO) yang diberikan oleh saksiRULLY ANDRI yang merupakan manager proyek PT SAGA CONTRUCTIONkemudian mengirimkan Purchasing Order (PO) yang telah dirubah tersebutkepada saksi LIMIN TANZIL.Bahwa kemudian

Cikarang Listrindo melalui sub Kontraktor PT SAGACONTRUCTION dengan keuntungan Rp 45.000, (empat puluh lima riburupiah) per kubik hingga kemudian saksi LIMIN TANZIL tertarik dan bersediauntuk menjadi penyandang dana dalam pekerjaan tersebut namun selanjutnyaterdakwa merubah sendiri Purchasing Order (PO) yang diberikan oleh saksiRULLY ANDRI yang merupakan manager proyek PT SAGA CONTRUCTIONkemudian mengirimkan Purchasing Order (PO) yang telah dirubah tersebutkepada saksi LIMIN TANZIL.

Saga Contruction yangberalamat di Jalan Kampung Utan RT. 011, RW. 006, Desa Buni Bakti,Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi;Bahwa awalnya terdakwa menghubungi saksi dan mengatakan kalau terdakwamendapatkan pengiriman material alam ke PT.

Cikarang Listrindo melalui subkontraktor PT Saga Construction dengan keuntungan Rp45.000,00 (Empatpuluh lima ribu rupiah) per kubik;Bahwa saksi tertarik dengan pekerjaan yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut;Bahwa saksi akhirnya mengetahui kalau pekerjaan tersebut tidak ada atau fiktif;Bahwa saksi mengetahui, kalau terdakwa telah merubah sendiri PurchasingOrder (PO) yang diberikan oleh sdr. Rully Andri yang merupakan ManagerProyek PT.

HAMSON INDONESIA Diwakili Oleh : Khresna Guntarto,SH
Terbanding/Tergugat : PT. CIKARANG LISTRINDO. TBK
Terbanding/Turut Tergugat II : MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL RI
Terbanding/Turut Tergugat I : MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI

PT. CIKARANG LISTRINDO. TBK, suatu badan hukum perseroanterbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia,berkedudukan di Gedung World Trade Centre 1, Lantai 17, Jl. JenderalSudirman, Kav. 2931, Kelurahnan Karet, Kecamatan Setiabudi, JakartaSelatan, Selanjutnya disebut TERBANDING semula TERGUGAT,2. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI,berkedudukan di Jl. Pattimura 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110, selanjutnya disebut TURUT TERBANDING smeula TURUTTERGUGAT 3.

Bahwa sesuai dengan Keputusan Kepala BadanPenanaman Modal dan perizinan terpadu Provinsi Jawa BaratNomor 671/KeD.01/10.16.0/8PMPT/2016 tenang Izin UsahaPenvedian Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum Dalam DaerahKepada PT Cikarang Listrindo Tbk di Daerah Bekasf, Izin UsahaPenyedian Tenaga Listrik yang selanjutnya disebut (IUPTL) PTCikarang Listrindo dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi JawaBarat;13.

Berdasarkan Keputusan tersebut di alas, JELAS bahwayang mengeluarkan IUPTL PT Cikarang Listrindo adalah KepalaBadan Penanaman Modal dan perizinan terpadu Provinsi JawaBarat, dalam hal ini bukan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineralkarena PT Cikarang Listrindo melaksanakan Izin Usaha PenyedianTenaga Listrik untuk kepentingan Daerah di dalam satu Provinsisehingga yang mengeluarkan Izin adalah Pemerintah Provinsi JawaBarat, sehingga jelas bahwa dalam dalil PENGGUGAT yangmenyatakan TURUT TERGUGAT II

Bahwa JELAS TURUT TERGUGAT II tidak mengeluarkanizin IUPTL PT Cikarang Listrindo, sehingga PENGGUGAT telahsalah dalam mengikut sertakan TURUT TERGUGAT Il sebagaipihak dalam gugatan a quo, dan untuk fungsi pembinaan danpengawasan tidak melekat pada TURUT TERGUGAT II;Hal 16 Putusan No.310/PDT/2018/PT.DKI15. Berdasarkan uraianuraian di atas, maka seluruh dalildalilPENGGUGAT yang menyangkut Turut TERGUGAT II sama sekalitidak benar dan tidak berdasar secara hukum.

Dalam gugatan a quo TURUT TERGUGAT II tidak ada kaitannyadengan dengan perjanjianantara PT Cikarang Listrindo dengan PT Hamson Indonesia.23. Berdasarkan uraianuraian di atas, maka seluruh dalildalilPENGGUGAT yang menyangkut Turut TERGUGAT II sama sekali tidakada kaitannya dengan gugatan a quo.