Menyatakan Terdakwa Muhammad Nasir, S.Sos. alias Nasir Bin Muhammad Amin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga", sebagaimana dakwaan pertama;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;4.

Nama Lengkap :Muhammad Nasir, S.Sos. alias Nasir BinMuhammad Amin;2. Tempat Lahir : Sinjai;3. Umur/Tanggal Lahir :29 Tahun/25 September 1987;4. Jenis Kelamin : LakiLaki;5. Kebangsaan : Indonesia;6. Tempat Tinggal :Dusun JahungJahung, Desa Sanjai, KecamatanSinjai Timur, Kabupaten Sinjai;7.Agama : Islam;8. Pekerjalan : Wiraswasta;Terdakwa tersebut:e Ditangkap tanggal 9 Agustus 2017;e Ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:1.

Menyatakan terdakwa MUHAMMAD NASIR, S.Sos alias NASIR BinMUHAMMAD AMIN, bersalah melakukan tindak pidana telah melakukankekerasan dalam rumah tangga, seperti tersebut dalam dakwaan Pertamakami.2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD NASIR, S.Sos aliasNASIR Bin MUHAMMAD AMIN dengan pidana selama 1 (satu) tahun dan 3(tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan,dengan perintah terdakwa tetap ditahan.3.

S.Sos alias NASIR BinMUHAMMAD AMIN, pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2017 sekitar pukul18.40 Wita atau sekitar waktu itu, setidaktidaknya pada suatu waktu tertentudalam tahun 2017, bertempat di dusun jahungjahung desa Sanjai Kec. SinjaiTimur Kab.

Menyatakan Terdakwa Muhammad Nasir, S.Sos. alias Nasir BinMuhammad Amin tersebut di atas, terobukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan fisik dalam lingkuprumah tangga", sebagaimana dakwaan pertama;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 8 (delapan) bulan;Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2017/PN.Snj.3.

ANDI SANA, S.Sos., M.Si vs BUPATI LUWU;

ANDI SANA, S.Sos.,M.Si., kKewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Jalan Mungkasa (Komp.

Andi Sana, S.Sos., M.Si;3. Mewajibkan untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa:Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 110 PK/TUN/2020Keputusan Bupati Luwu Nomor 888/5/BKPSDM/2019, Tanggal 25 April2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak PidanaKejahatan Jabatan Atau Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, AtasNama H. Andi Sana, S.Sos., M.Si;4.

Andi Sana, S.Sos.,M.Si;Mewajibkan untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yangdikeluarkan oleh Tergugat berupa: Keputusan Bupati Luwu Nomor888/5/BKPSDM/2019, tanggal 25 April 2019 tentang PemberhentianKarena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan atas nama H. Andi Sana, S.Sos.

ANDI SANA, S.Sos.,M.Si.;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.,Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, bersamasama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., danHalaman 5 dari 6 halaman.

AHMAD FAISAL NASUTION, S.Sos VS GUBERNUR SUMATERA UTARA;

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur Sumatera UtaraNo. 800/2855/2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan TindakPidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan atas nama Ahmad Faisal Nasution,S.Sos, NIP. 197806221997031002 yang ditetapkan tanggal 14Desember 2018;3.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan GubernurSumatera Utara No. 800/2855/2018 Tentang Pemberhentian KarenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak PidanaKejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama AhmadFaisal Nasution, S.Sos, NIP. 197806221997031002 yang ditetapkantanggal 14 Desember 2018;4.

Menyatakan batal dan tidak sah Surat Keputusan Gubernur SumateraUtara Nomor 800/2855/2018 tentang Pemberhentian Karena melakukanTindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan YangAda Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Ahmad Faisal Nasution,S.Sos. NIP. 197806221997031002 yang ditetapkan Tanggal 14Desember 2018;3.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan GubernurSumatera Utara Nomor 800/2855/2018 tentang Pemberhentian Karenamelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak PidanaKejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama AhmadFaisal Nasution, S.Sos. NIP. 197806221997031002 yang ditetapkanTanggal 14 Desember 2018;4.

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali AHMAD FAISAL NASUTION, S.Sos;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H.

AGNESIA AGUS, S.Sos VS BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK);

HASMIATI, S.SOS;

PENETAPANNomor 10/Pdt.P/2015/PN MsbAtas Nama Pemohon :HASMIATI, S.SOS Hari / Tanggal Penetapan:Rabu / 20 Mei 2015Hakim Tunggat :R. YOES HARTYARSO,S.H.,M.H.Panitera Penggantt :ANDI AKOP ZAINAL, S.H.

PENETAPANNomor 10/Pdt.P/2015/PN MsbDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Masamba yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkanPenetapan sebagai berikut atas permohonan Pemohon :HASMIATI,S.Sos: Umur 38 tahun, Lahir di Masamba pada tanggal6 Juni 1976, Agama Islam, Pekerjaan PNS,Bertempat tinggal di Jalan Lamaranginang,Kelurahan Kasimbong, Kecamatan Masamba,Kabupaten Luwu Utara ; Selanjutnya disebut sebagai

LUSDIN denganHASMIATI yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KecamatanMasamba,Kabupaten Luwu Utara tertanggal 9 Oktober 2012, diberi tanda,P3;Foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga LUSDIN Nomor :7322032910120004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukandan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Utara tertanggal 29 OktoberOO cc Oo oT To OO oe ee OIL ele &Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2015/PN MSbHal. 3 dari 1510.11.12.Foto copy daftar pembayaran gaji induk PNS/CPNS bulan April atas namaHASMIATI, S.Sos

Nomor : 23/23/N/2001 antara MULIYASDINdengan BUSRA yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KecamatanMasamba, Kabupaten Luwu Utara tertanggal 26 Juni 1994,diberi tanda...P9 ;Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama NUR ASIFA yang dikeluarkanCatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara nomor 7322034410120001 tertanggal11 Januari 2013, diberi tanda...P10 ;Asli Surat Pernyataan Penyerahan Anak yang bernama NUR ASIFA dari ibukandung anak bernama BUSRA kepada pasangan suami istri LUSDIN, S.Pddan HASMIATI, S.Sos

M E N G A D I L I : Menyatakan Terdakwa PAHALA TUA, S.sos, MM alias PAHALA TUA SIDAURUK alias PAHALA TUA, S.sos, MM, bin SIDAURUK tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ; Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair; Menyatakan Terdakwa PAHALA TUA, S.sos, MM alias PAHALA TUA SIDAURUK alias PAHALA TUA, S.sos, MM, bin SIDAURUK telah terbukti

Pahala Tua, S.Sos., MM alias Pahala Tua Sidauruk

telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang nomor 31tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP (sebagaimanadakwaan Primair);Membebaskan Terdakwa PAHALA TUA, S.Sos, MM., alias PAHALATUA SIDAURUK alias PAHALA TUA, S.Sos, MM bin SIDAURUK daridakwaan Primair tersebut di atas;Menyatakan Terdakwa PAHALA TUA, S.Sos, MM., alias PAHALATUA SIDAURUK alias PAHALA TUA, S.Sos, MM bin SIDAURUKterbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diaturdan diancam

Pengerukan dan perbaikan Sal Phb Wilayah Jakarta Pusat Rp. 15.000.000.000, Rp. 14.600.930.556,(Swakelola)Jumlah Rp. 59.407.077.120, Rp. 56.841.162.267, e Bahwa terdakwa PAHALA TUA, S.Sos, MM., alias PAHALA TUASIDAURUK alias PAHALA TUA, S.Sos, MM bin SIDAURUK atasperintah dari Ir.

HERNING WAHYUNINGSIH, MT, PAHALA TUA, S.Sos, MM., alias PAHALA TUA SIDAURUK aliasPAHALA TUA, S.Sos, MM bin SIDAURUK menghubungi dan memintaUSMAN untuk meminjam perusahaan dimana USMAN diminta untukmenyerahkan profil perusahaan yang kemudian akan dipergunakanseolaholah melaksanakan pekerjaan Swakelola pada Suku DinasPekerjaan Umum Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2013Bahwa atas permintaan dari PAHALA TUA, S.Sos, MM., alias PAHALA TUASIDAURUK alias PAHALA TUA, S.Sos, MM bin SIDAURUK terebut, Usmankemudian

HERNING WAHYUNINGSIH, MT,PAHALA TUA, S.Sos, MM., alias PAHALA TUA SIDAURUK liasPAHALA TUA, S.Sos, MM bin SIDAURUK menghubungi dan memintaUSMAN untuk meminjam perusahaan dimana USMAN diminta untukmenyerahkan profil perusahaan yang kemudian akan dipergunakanseolaholah melaksanakan pekerjaan Swakelola pada Suku DinasPekerjaan Umum Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2013.Bahwa atas permintaan dari PAHALA TUA, S.Sos, MM., alias PAHALATUA SIDAURUK alias PAHALA TUA, S.Sos, MM bin SIDAURUKterebut, Usman

RUTH SABRINA GINTING, SE., o/ bawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi mengenal Tersangka Pahala Tua, S.Sos. MM. Bin E.Sidauruk akan tetapi tidak ada hubungan keluarga.Bahwa Tersangka Pahala Tua, S.Sos. MM. Bin E.

JOKO PITONO, S.Sos., M.Si VS BUPATI KUTAI KARTANEGARA;

YAKOBA KAHA, S.Sos dan Terdakwa 2. PETRUS BULU WALU, A.Md tidak terbukti melakukan tindak Pidana sebagaimana yang di dakwakan dalam Dakwaan Primair;2. Membebaskan Para terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;3. Menyatakan Terdakwa 1. YAKOBA KAHA, S.Sos dan Terdakwa 2.

- YAKOBA KAHA, S.Sos ; PETRUS BULU WALU, A.Md.

Yohanes Bili Kii Alias Pak Jnon, Terdakwa 1 YAKOBAKAHA, S.Sos, Terdakwa 2 PETRUS BULU WALU, A.Md, Marinus LotaBillya, ST, dan Drs.

Yohanes Bili Kii Alias Pak Jhon,Terdakwa 1 YAKOBA KAHA, S.Sos, Terdakwa 2 PETRUS BULU WALU,A.Md, Marinus Lota Billya, ST, dan Drs.

Jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPidana.SUBSIDIAIRBahwa Terdakwa 1 YAKOBA KAHA S.Sos. dan Terdakwa 2 PETRUSBULU WALU A.Md. bersamasama dengan Drs.

SUNTOKO, S.Sos., M.Si VS MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI;

PUTUSANNomor 472 K/TUN/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:SUNTOKO, S.Sos., M.Si., kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Jalan Kangkung, Nomor 1A, RT 001, RW011, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama,Jakarta Selatan, pekerjaan Wiraswasta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Gito Indrianto Rambe, S.H.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Komunikasidan Informatika Republik Indonesia Nomor 12/KP.08.02 Tahun 2019,tanggal 5 Agustus 2019, tentang Penjatunan Hukuman Disiplin BerupaPemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atasnama Suntoko, S.Sos NIP. 19620124198503 1 003;3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan MenteriKomunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 12/KP.08.02Tahun 2019, tanggal 5 Agustus 2019, tentang Penjatunan HukumanDisiplin Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PegawaiNegeri Sipil atas nama Suntoko, S.Sos. NIP. 19620124198503 1 003;4.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Komunikasidan Informatika Republik Indonesia Nomor 12/KP.08.02 Tahun 2019,tanggal 5 Agustus 2019, tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin BerupaPemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri SipilAtas Nama Suntoko, S.Sos. Nip. 19620124198503 1 003;3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan MenteriKomunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 12/KP.08.02Tahun 2019, tanggal 5 Agustus 2019, tentang Penjatuhan HukumanDisiplin Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PegawaiNegeri Sipil Atas Nama Suntoko, S.Sos Nip. 19620124198503 1 003;4.

KETUA BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN RI VS RAPAEL ADISUBALAKSANA, S.Sos;

., jabatan Kepala BadanKepegawaian Negara selaku Sekretaris BadanPertimbangan Kepegawaian, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor002/G.TUN/BAPEK/2020 tanggal 23 Juni 2020;Pemohon Kasasi;LawanRAPAEL ADISUBALAKSANA, S.Sos.

NIP. 19731211 2008121001;Menyatakan menunda Pelaksanaan Surat Badan PertimbanganKepegawaian Nomor 063/KPTS/BAPEK/2020 tanggal 7 Januari 2020tentang Penguatan Keputusan Menteri Pertahanan RepublikIndonesia Mengenai Hukuman Disiplin atas nama RapaelAdisubalaksana, S.Sos, NIP. 19731211 2008121001 sampai adaputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atau adapenetapan lain yang mencabutnya;Dalam Pokok Perkara :1.Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.

Menyatakan Batal/Tidak Sah Keputusan Ketua Badan PertimbanganKepegawaian Nomor 063/KPTS/BAPEK/2020 tanggal 7 Januari 2020tentang Penguatan Keputusan Menteri Pertahanan Republik IndonesiaMengenai Hukuman Disiplin atas nama Rapael Subalaksana, S.Sosseharusnya atas nama Rapael Adisubalaksana, S.Sos., NIP 197312112008121001;Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Ketua BadanPertimbangan Kepegawaian Nomor 063/KPTS/BAPEK/2020 tanggal 7Halaman 2 dari 6 halaman.

Putusan Nomor 50 K/TUN/2021Januari 2020 tentang Penguatan Keputusan Menteri PertahananRepublik Indonesia Mengenai Hukuman Disiplin atas nama RapaelSubalaksana, S.Sos seharusnya atas nama Rapael Adisubalaksana,S.Sos. NIP 19731211 2008121001;4. Memerintahkan Tergugat untuk memulihkan hak dan merehabilitasinama baik Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Biro HumasSetjen Kementerian Pertahanan Republik Indonesia;5.

Menolak agar Tergugat mencabut Keputusan Tergugat Nomor063/KPTS/BAPEK/2020 tanggal 7 Januari 2020 tentang PenguatanKeputusan Menteri Pertahanan Republik Indonesia mengenaiHukuman Disiplin atas nama Rapael Subalaksana, S.Sos;d.

ANDI HARAHAP, S.Sos & H. FADLY IMAWAN, SP.,MP VS PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA;

ANDI HARAHAP, S.Sos., kewarganegaraanIndonesia, tempat tinggal di Jalan Propinsi KM. 1, RT005Kabupaten Penajam Paser Utara, Propinsi Kalimantan, Kelurahan Penajam, Kecamatan Penajam,Timur, pekerjaan Wiraswasta;2. H. FADLY IMAWAN, SP., MP., kewarganegaraanIndonesia, tempat tinggal di Jalan Rintik, RT 005, DesaRintik, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam PaserUtara, Propinsi Kalimantan Timur, pekerjaanWiraswasta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Muhammad Ichsan, S.H.

ANDI HARAHAP, S.Sos., 2. H. FADLYHalaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 36 PK/FP/TUN/2019IMAWAN, SP., MP tidak dapat diterima;2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali membayar biayaperkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua jutalima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Senin, tanggal 18 Maret 2019, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

KETUA BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN RI VS RAPAEL ADISUBALAKSANA, S.Sos;

JIMMY RIMBA ROGI, S.SOS VS KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM RI ;

Menyatakan batal dan tidak sahSurat keputusan Gubernur Gorontalo Nomor : 862/BKPAD/SK/1482/2012 tanggal 14 Desember 2012 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama KRISTIANTO SOMPUI, S.Sos.; -------------------------------------------------------------------- 3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat keputusan Gubernur Gorontalo Nomor : 862/BKPAD/SK/1482/2012 tanggal 14 Desember 2012 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama KRISTIANTO SOMPUI, S.Sos. ; 4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat seperti semula; 5. Membebankan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.286.000,- ( duaratus delapan puluh enam ribu rupiah );

Penggugat: KRISTIANTO SOMPUI, S.Sos;Tergugat: GUBERNUR GORONTALO;

PUTUS AN NOMOR: 28/G/2013/PTUN.MDO.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Manado, yang memeriksa,memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkatpertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkaraantara:KRISTIANTO SOMPUI, S.Sos., Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanPENGGUGAT;CPNS Sekretaris DPRD Provinsi Gorontalo, Tempattinggal JL.

Putusan No. 28/G/2013/PTUN.MDOdilindungi dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan,kesejahteraan, kebahagian dan kecerdasan serta keadilan ;Bahwa Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor:862/BKPAD/SK/1482/'2012tertanggal 14 Desember 2012 Tentang Pemberhentian Dengan HormatSebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Tergugat KRISTIANTOSOMPUI, S.Sos, berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan NarkotikaNomor:S.Ket/247/X/2012/BNNP/GTLO itanggal + O9 Oktober 2012,menerangkan bahwa hasil test urine

ANTON FATHONI, S.SOS., SE., MM VS BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK);

BAMBANG HR, S.Sos, M.Si Bin H. MUHAMMAD SAID ALI, tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu primair;2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kesatu primair;3. Menyatakan terdakwa Ir. BAMBANG HR, S.Sos, MSi Bin H.

BAMBANG HR, S.Sos, MSi Bin H. MUHAMMAD SAID ALI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;5. Menetapkan agar lamanya terdakwa berada dalam masa penahanan dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;6.

BAMBANG HR, S.Sos, M.Si Bin H. MUHAMMAD SAID ALI

BAMBANG HR, S.Sos, MSi Bin H.

S.Sos. M.Si sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai Pihak Pertama danMatriyadi.SE. (Direktur CV.

Bambang HR, S.Sos, M.Si, berdasarkan SK GubernurBengkulu Nomor: C.109.

ADHAN DAMBEA, S.Sos, MA;Tergugat: KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN GORONTALO;

TAUFIQ QURAHMAN, S.Sos vs BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

- LONS ELIAZAR ELLY vs - DIDIK HARIADI BRAND, S.Sos

KecamatanOebobo, Kota Kupang, sebagai PEMBANDING II/semula TURUTTERGUGAT ; 020202200002002=Para Pembanding diwakili oleh kuasa hokum yang bernama CONSTANTEYNANTON MONE, SH.Msi, Advokat yang berkantor dijalan Tidar RT.058, RW.019Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang, berdasarkan Surat KuasaKhusus tertanggal 21 Maret 2013 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Kupang di bawah register Nomor : 82/Pdt/LGS/K/2013/PN.KPG tanggal 25Maret 2013 ; MELAWANDIDIK HARIADI BRAND, S.Sos

COK HENDRI RAMAPON, S.SOS VS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT;

PENETAPANNomor 4 P/PAP/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMajelis pada Mahkamah Agung Republik Indonesia;Membaca Surat Pernyataan Pencabutan Perkara permohonansengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum Legislatif tahun 2019,dari Cok Hendri Ramapon, S.Sos, Nomor 019/DFLF&LP/IX/2019 tanggal 16September 2019, dalam hal ini diwakili oleh Dian Farizka, S.H., M.H., CPL.

., ACIArb, dan kawankawan, para Advokat pada Kantor Hukum DFLaw Firm And Partners, beralamat di Depok, berdasarkan Surat KuasaKhusus, tanggal 6 September 2019, bertindak untuk dan atas namaPemohon permohonan sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilinan UmumLegislatif tahun 2019, dalam perkara antara:COK HENDRI RAMAPON, S.SOS, kewarganegaraanIndonesia, tempat tinggal di Jalan Tanjung Raya II KomplekCendana Indah Nomor A7, RT O001/RW 017 Saigon,Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, pekerjaanKaryawan

Mengabulkan permohonan pencabutan sengketa PelanggaranAdministrasi Pemilihan Umum Legislatif tahun 2019 dari Pemohon COKHENDRI RAMAPON, S.SOS;2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Agung untuk mencoretpermohonan sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan UmumLegislatif tahun 2019 register Nomor 4 P/PAP/2019 dalam Buku RegisterPerkara permohonan sengketa Pelanggaran Administrasi PemilihanUmum Legislatif tahun 2019;3.