Putusan Nomor 139/B/PK/Pjk/2019PUT114211.99/2014/PP/M.VIB Tahun 2018, tanggal 18 Januari 2018, yangtelan berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum Penggugat sebagai berikut:Bahwa berdasarkan penjelasan dan alasan sebagaimana diuraikan diatas dapat disimpulkan bahwa penerbitan STP adalah tidak benar danbertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku serta asaskeadilan dan kepastian hukum.

Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 1 Agustus 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT114211.99/2014/PP/M.VIB Tahun 2018, tanggal 18 Januari 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00392/NKEB/WPJ.19/2017 tanggal 5 Juni 2017 tentangPembatalan Ketetapan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karenaPermohonan Wajib Pajak dan membatalkan Surat Tagihan Pajak (STP

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00392/NKEB/WPJ.19/2017 tanggal 5 Juni 2017tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat(1) huruf c karena Permohonan Wajib Pajak atas Surat TagihanPajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaHalaman 3 dari 8 halaman.

Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kemballitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor:KEP00392/NKEB/WPJ.19/2017, tanggal 5 Juni 2017, tentang PembatalanKetetapan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karena PermohonanWajib Pajak dan membatalkan Surat Tagihan Pajak (STP

Putusan Nomor 139/B/PK/Pjk/2019(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) Nomor:KEP00392/NKEB/WPJ.19/2017, tanggal 5 Juni 2017, tentangPembatalan Ketetapan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf ckarena Permohonan Wajib Pajak dan membatalkan Surat Tagihan Pajak(STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Masa PajakDesember 2014, Nomor: 00093/107/14/091/16, tanggal 16 Mei 2016,oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karenasetelah meneliti dan menguji Kembali dalildalil yang diajukan

Put. 11730/PP/M.II/16/2007 yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon PeninjauanKembali dahulu Terbanding dengan posita perkara sebagai berikut :LANDASAN FORMAL :Pengajuan banding ini masih dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan sejakkeputusan penolakan keberatan tertanggal 5 Desember 2006 ;Pengajuan banding diajukan secara tertulis dengan menggunakan bahasaIndonesia dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang dalamperusahaan ;Pengajuan banding dilampiri dengan copy STP PPN

yang Pemohon ajukanpeninjauan kembali dan juga copy keputusan Direktur Jenderal yangPemohon ajukan banding ;Pengajuan banding juga mencantumkan pajak yang seharusnya terhutangmenurut perhitungan Wajib Pajak ;Atas hutang pajak STP PPN Tahun 2008 tersebut telah Pemohon lunasiHal. 1 dari 7 hal.

bahwa Pengusaha KenaPajak dapat menerbitkan Faktur Pajak Sederhana apabila pembeli tidakbersedia menginformasikan NPWP nya sehingga data identitas pembeli tidakdiketahui secara lengkap oleh Wajib Pajak ;Bahwa hal tersebut semakin diperkuat dengan Keputusan DirekturJenderal Pajak yang menerima permohonan peninjauan kembali Wajib Pajakatas sanksi administrasi sehubungan dengan penerbitan Faktur PajakSederhana dikenai sanksi administrasi denda Pasal 14 ayat (4) sebesar Rp.789.231.066, sebagaimana STP

Sehingga keputusan peninjauan kembaliatas Surat Tagihan pajak (STP) PPN Pemohon ajukan dalam bentuk SuratBanding dimana seharusnya diajukan dalam bentuk Surat Gugatan.

Atas Surat Tagihan Pajak (STP) yang terbit sebagai akibat penerbitanFaktur Pajak Standar yang cacat dapat diajukan permohonan penguranganatau penghapusan sanksi administrasi kepada Kepala KPP.

Putusan Nomor 3337/B/PK/Pjk/2018PUT114387.99/2015/PP/M.XIVB Tahun 2018, tanggal 28 Februari 2018yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum gugatan sebagai berikut:Bahwa STP PPN Masa Agustus 2015 Nomor 00275/107/15/051/16tertanggal 10 November 2016 adalah Surat Tagihan Pajak yang tidak benaryang seharusnya dibatalkan dan seharusnya tidak diterbitkan;Bahwa perhitungan pajak yang masih harus dibayar menurut Penggugatadalah sebagai berikut:

Keterangan MenurutPenggugatDenda Pasal 14 (4) KUP Jumlah Yang Masih Harus Dibayar Bahwa dari penjelasan Penggugat diatas, dapat Penggugat simpulkanbahwa Faktur Pajak Keluaran yang Penggugat terbitkan telah sesuaidengan prosedur penerbitan Faktur Pajak, maka demi keadilan, Penggugatsangat mengharapkan untuk dapat dipertimbangkan untuk menghapuskansanksi denda yang tercantum dalam STP PPN Masa Agustus 2015,sehingga koreksi untuk sanksi STP sebesar Rp5.459.108.411,00 tersebutseharusnya dibatalkan menjadi

dan dikirimkanpada tanggal 12 Maret 2018 yang dimohonkan oleh PemohonPeninjauan Kembali untuk seluruhnya;Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Put. 114387 .99/2015/PP/M.XIVB Tahun 2018 yang diucapkan tanggal 28 Februari 2018dan dikirimkan pada tanggal 12 Maret 2018;Dengan Mengadili Sendiri:Membatalkan dan menyatakan tidak berlaku Keputusan TermohonPeninjauan Kembali (Direktur Jenderal Pajak) NomorKEP00447/NKEB/WPJ.19/2017 tanggal 20 Juni 2017 tentangPermohonan Pembatalan atas Surat Tagihan Pajak (STP

) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Agustus 2015 Nomor00275/107/15/051/16 tanggal 10 November 2016;Menetapkan bahwa kewajiban pembayaran Pajak Pertambahan NilaiMasa Agustus 2015 adalah sesuai dengan Permohonan Gugatan danSurat Permohonan Pembatalan STP yang telah diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali semula Penggugat dengan perhitungan sebagaiberikut: Dasar Pengenaan Pajak 0Denda Pasal 14 (4) UU KUP 0 Menghukum Termohon Peninjauan Kembali semula Tergugat untukmengembalikan kepada Pemohon

Peninjauan Kembali Denda STP PPNMasa Agustus 2015 yang telah dibayar oleh Pemohon PeninjauanKembali kepada Termohon Peninjauan Kembali;Menghukum Termohon Peninjauan Kembali, semula Tergugat, untukmembayar semua biaya dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 6 Juli 2018 yang pada intinya putusan PengadilanHalaman 4 dari 8 halaman.

benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kemballitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat atas penerbitan SuratKeputusan Tergugat Nomor: KEP02332/NKEB/WPJ.07/2017, tanggal 16Agustus 2017, tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat TagihanPajak (STP

) Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karena PermohonanWajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Nomor: 00325/107/14/057/16, tanggal 10 Juni 2016, MasaPajak Agustus 2014, atas nama Penggugat, NPWP: 01.071.778.3057.000,adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Penggugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) terhadap Surat Keputusan Tergugat(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) Nomor:KEP02332/NKEB/WPJ.07/2017, tanggal 16 Agustus 2017, tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP)Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karena Permohonan Wajib PajakHalaman 4 dari 7 halaman.

Putusan Nomor 137/B/PK/Pjk/2019atas Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa, Nomor: 00325/107/14/057/16, tanggal 10 Juni 2016, Masa PajakAgustus 2014, oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapatdibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji Kembali dalildalil yangdiajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon PeninjauanKembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidakdapat menggugurkan faktafakta dan melemahkan buktibukti yangterungkap dalam persidangan

Sudirman, Kav. 7678,Setiabudi, Jakarta Selatan 12910, sehingga penghitungan STP PPN MasaApril 2014 menjadi sebagai berikut:Halaman 2 dari 7 halaman.

Putusan Nomor 3321/B/PK/Pjk/2018mengabulkan seluruhnya permohonan gugatan Penggugat terhadapKeputusan Tergugat Nomor KEP272/WPJ.07/2016 tanggal 26 Januari 2016tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPertambahan Nilai Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C KarenaPermohonan Wajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2014 Nomor00341/107/14/057/15 tanggal 8 Juli 2015, atas nama Penggugat, NPWP:01.346.347.6057.000, sehingga

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Penggugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) terhadap Keputusan Tergugat(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) Nomor KEP272/WPJ.07/2016 tanggal 26 Januari 2016 tentang Pembatalan KetetapanPajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan NilaiBerdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C Karena Permohonan WajibPajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Masa Pajak

Peninjauan Kembali tidak dapatmenggugurkan faktafakta dan melemahkan buktibukti yang terungkapdalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis PengadilanPajak, karena dalam perkara a quo berupa substansi telah diperiksa,diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar,sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum danmenguatkan putusan Pengadilan Pajak a quo karena in casu FakturPajak yang ditarik dari Pembeli telah diganti dengan Faktur PajakPengganti sebelum diterbitkan STP

bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan gugatan Penggugat terhadapKeputusan Tergugat Nomor KEP1218/WPJ.19/2015 tanggal 29 Juni 2015tentang Surat Pembetulan atas Surat Keputusan Tergugat NomorKEP1351/WPJ.19/2013 tanggal 3 Oktober 2013 tentang PenguranganKetetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP

harus dibayar menjadi nihil, adalah sudah tepatdan benar dengan pertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Termohon PeninjauanKembali (semula Penggugat) terhadap Keputusan Pemohon PeninjauanKembali (semula Tergugat) Nomor KEP1218/WPJ.19/2015 tanggal 29Juni 2015 tentang Surat Pembetulan atas Surat Keputusan TergugatNomor KEP1351/WPJ.19/2013 tanggal 3 Oktober 2013 tentangPengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP

Putusan Nomor 18/B/PK/Pjk/2019PUT114214.99/2015/PP/M.VIB Tahun 2018, tanggal 18 Januari 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum gugatan sebagai berikut:Bahwa disimpulkan bahwa penerbitan STP adalah tidak benar danbertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku serta azaskeadilan dan kepastian hukum.

Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 31 Juli 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT114214.99/2015/PP/M.VIB Tahun 2018, tanggal 18 Januari 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00414/NKEB/WPJ.19/2017 tanggal 7 Juni 2017tentang Pengurangan Ketetapan Pajak Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1)Huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak dan membatalkan SuratTagihan Pajak (STP

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00414/NKEB/WPJ.19/2017 tanggal 7 Juni 2017tentang Pengurangan Ketetapan Pajak Berdasarkan Pasal 36 Ayat(1) Huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak atas Surat TagihanPajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Maret 2015 Nomor 00060/107/15/091/16 tanggal 15 JuniHalaman 3 dari 8 halaman.

dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor :KEP00414/NKEB/WPJ.19/2017 tanggal 7 Juni 2017 tentang PenguranganKetetapan Pajak Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf c KarenaPermohonan Wajib Pajak dan membatalkan Surat Tagihan Pajak (STP

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Penggugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) terhadap Keputusan Tergugat (sekarangPemohon Peninjauan Kembali) Nomor : KEP00414/NKEB/WPJ.19/2017tanggal 7 Juni 2017 tentang Pengurangan Ketetapan Pajak BerdasarkanPasal 36 Ayat (1) Huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak danmembatalkan Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak Maret 2015 Nomor: 00060/107/15/091/16tanggal

Putusan Nomor 123/B/PK/Pjk/2019Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT86209/PP/M.XIA/99/2017, tanggal 28 Agustus 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan gugatan Penggugat terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP03982/NKEB/WPJ.02/2016 tanggal 19 Agustus2016 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c KarenaPermohonan Wajib Pajak, dengan membatalkan STP

Putusan Nomor 123/B/PK/Pjk/2019Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan PengadilanPajak yang menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat danmembatalkan Keputusan Tergugat Nomor KEP03982/NKEB/WP4J.02/2016tanggal 19 Agustus 2016 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas SuratTagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Berdasarkan Pasal 36 ayat(1) huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak, dengan membatalkan STPPPN Nomor 00259/107/13/218/15 tanggal 29 Oktober 2015 sebagaimanatelah dibetulkan

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Penggugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) dan membatalkan Keputusan Tergugat(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) Nomor KEP03982/NKEB/WPJ.02/2016 tanggal 19 Agustus 2016 tentang Pembatalan KetetapanPajak Atas Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan NilaiBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf C Karena Permohonan WajibPajak, dengan membatalkan STP PPN Nomor 00259/107/13/218/15tanggal 29 Oktober

Putusan Nomor 3279/B/PK/Pjk/2018berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum gugatan sebagai berikut:Bahwa agar STP PPN Masa April 2014 Nomor 00406/107/14/057/15 tanggal10 Juli 2015 sebesar Rp89.431.634, dikurangkan menjadi Nihil atauDibatalkan;Bahwa demikian permohonan Gugatan ini Penggugat sampaikan, denganharapan Majelis dapat memutus dengan seadil mungkin.Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 21 Juni 2017

tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan gugatan Penggugat terhadapKeputusan Tergugat Nomor KEP00928/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 3 April2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak (STP

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Penggugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) terhadap Keputusan Tergugat(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) NomorKEP00928/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 3 April 2017 tentangPembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak (STP)Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c Karena Permohonan Wajib PajakMasa Pajak April 2014 Nomor 00406/107/14/057/15 tanggal 10 Juli2015 oleh Majelis Hakim Pengadilan tidak

benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kemballitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat atas penerbitan SuratKeputusan Tergugat Nomor: KEP02528/NKEB/WPJ.07/2017, tanggal 8September 2017, tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat TagihanPajak (STP

) Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karena PermohonanWajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Nomor: 00327/107/14/057/16, tanggal 10 Juni 2016, MasaHalaman 4 dari 8 halaman.

Putusan Nomor 108/B/PK/Pjk/2019Pajak Januari 2014, atas nama Penggugat, NPWP: 01.071.778.3057.000,adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Penggugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) terhadap Surat Keputusan Tergugat(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) Nomor:KEP02528/NKEB/WPJ.07/2017, tanggal 8 September 2017, tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP)Berdasarkan

Pasal 36 ayat (1) huruf c karena Permohonan Wajib Pajakatas Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Nomor: 00327/107/14/057/16, tanggal 10 Juni 2016, Masa PajakJanuari 2014 oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapatdibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji Kembali dalildalil yangdiajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon PeninjauanKembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidakdapat menggugurkan faktafakta dan melemahkan buktibukti

- Menyatakan Terdakwa ANTONIUS KETTE, STP Alias PAK ANTON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCEMARAN ;

- ANTONIUS KETTE, STP Alias PAK ANTON

PUTUSANNomor : 87/Pid.B/2014/PN.WkbDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana pada tingkatpertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagaimanatertera dibawah ini dalam perkara Terdakwa:Nama Lengkap : ANTONIUS KETTE, STP Alias PAK ANTON.Tempat lahir : Waikabubak.Umur /tanggal lahir : 38 Tahun / 13 April 1977.Jenis kelamin > Laki laki.Kebangsaan : Indonesia.Tempat tinggal : Kampung Tambolaka, Desa Radamata,Kecamatan

Menyatakan Terdakwa ANTONIUS KETTE STP Alias PAK ANTON bersalahmelakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umummelanggar pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 (1) UndangUndang Nomor 11 Tahun2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANTONIUS KETTE STP Alias PAKANTON berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan dikurangi selamaTerdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap di tahan;3.

Bahwa Terdakwa memohon putusan yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Jaksa PenuntutUmum menyatakan tetap pada tuntutannya;Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa denganDakwaan yang disusun secara Alternatif sebagaimana diuraikan dalam SuratDakwaan Nomor Reg Perk : PDM40/P.3.20/Ep.2/07/2014, tertanggal 04 Juni 2014yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:KESATU:Bahwa la Terdakwa ANTONIUS KETTE STP Alias PAK ANTON pada hariSenin tanggal 27 Januari

Negeri Waikabubak, dengan sengaja dan tanpa hakmendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnyainformasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaandan atau pencemaran nama baik terhadap korban YUSUF BORA ST, Perbuatanmana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:Berawal ketika terjadi perselisinan antara Terdakwa ANTONIUS KETTE STPAlias ANTON dan korban YUSUF BORA ST berkaitan dengan masalah jual belitanah kemudian Terdakwa ANTONIUS KETTE STP

Menyatakan Terdakwa ANTONIUS KETTE, STP Alias PAK ANTON telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaPENCEMARAN :2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjaraselama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari;3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;4.

COSMAS CEKARUS, STP. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair ; ---------------------------------------------------------------------- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. HARSONO AHMADI KODA, SP. dan Terdakwa II.

COSMAS CEKARUS, STP. oleh karena itu dengan pidana penjara selama .. (........) tahun - Menjatuhkan pidana denda kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar setelah putusan pengadilan ini berkekuatan hukum tetap maka akan diganti dengan pidana kurungan selama .. (.......) bulan ; --------------------------------------------------------------- Memerintahkan agar Terdakwa I.

COSMAS CEKARUS, STP. tetap berada dalam tahanan ; ---------------------------------------------------------------------------------- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa I. HARSONO AHMADI KODA, SP. dan Terdakwa II. COSMAS CEKARUS, STP. dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;- Menetapkan barang bukti berupa :1) 1 lembar foto copy surat Nomor : 521.1.PTP / 119.C / IX / 2010, tanggal 14 September 2010 dari Plt.

Subanu, Stp, Msi, pihak kedua yang menerima Thomas CH. O. Nenotek, mengetahui Kadis Pertanian Ketahanan Pangan, Kab. TTS, Ir. Gede Witadarma, MM, dan Camat Amanuban Selatan A. Nanuasa, STP.13) 9 lembar foto copy daftar nama kelompok tani penerima bantuan pupuk urea dari Dinas Pertanian Tanaman pangan dan perkebunan, tanggal 20 Januari 2011, Kec. Insana, Kab.

Koda, SP (Ketua), Kosmas Cekarus, STP (Sekretaris) dan Thobias Giri, A.Mdt (Anggota) serta pelaksana pekerjaan Kalumban L. Mali, SE direktur CV. Eka Cipta Persada.59) 2 lembar foto copy cerita acara serah terima hasil pekerjaan pengadaan belanja bahan / obat- obatan untuk intensifikasi tanaman padi dan palawija, Nomor : 004 / CV. ECP / L. BAS / XII / 2009, tgl 14 Desember 2009 yang diterbitkan oleh CV. Eka Cipta Persada dan ditanda tangani oleh Pihak Pertama yang menyerahkan barang / jasa an.

Cosmas Cekarus, STP selaku panitia pemeriksa barang dan JasaPutusan No. 57/Pid.Sus/2014/PTK.

Kosmas Cekarus, STP terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah Melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Bersamasamasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo.

Subanu, Stp, Msi, pihak kedua yang menerima ThomasCH. O. Nenotek, mengetahui Kadis Pertanian Ketahanan Pangan, Kab.TTS, Ir. Gede Witadarma, MM, dan Camat Amanuban Selatan A.Nanuasa, STP.9 lembar foto copy daftar nama kelompok tani penerima bantuan pupukurea dari Dinas Pertanian Tanaman pangan dan perkebunan, tanggal20 Januari 2011, Kec. Insana, Kab.

COSMAS CEKARUS, STP. terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalamDakwaan Primair ; == 222222Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa . HARSONO AHMADI KODA,SP. dan Terdakwa Il.

Subanu, Stp, Msi, pihak kedua yangmenerima Thomas CH. O. Nenotek, mengetahui Kadis PertanianKetahanan Pangan, Kab. TTS, Ir. Gede Witadarma, MM, danCamat Amanuban Selatan A. Nanuasa, STP.13) 9 lembar foto copy daftar nama kelompok tani penerima bantuanpupuk urea dari Dinas Pertanian Tanaman pangan danperkebunan, tanggal 20 Januari 2011, Kec. Insana, Kab.

DIAN RIYANI ARIANTI, STP, M.Si lawanSUPRAPTO TUKIMIN alias Toto, DKK

PUTUSANNomor 32/PDT/2021/PT TTEDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Maluku Utara yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusannya sebagaiberikut dalam perkara antara :DIAN RIYANI ARIANTI, STP, M.Si, umur 35 tahun, jenis kelaminperempuan, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Warga Negara Indonesia,beralamat di Mlandangan RI.31/RW. 12 Desa Minomartani, KecamatanNgaglik 55581, Kabupaten Sleman, Propinsi Jawa Tengah, SebagaiPembanding

ARIF BUDIANTA, STP

PENETAPANNo.47/Pdt.P/2012/PN.Mlg.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata (Permohonan)telah memberikan penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh :ARIF BUDIANTA, STP, Umur 39 Tahun Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Ikan Arwana Blok Q10 RT.010 RW.004, Kelurahan Tunjungsekar, Kecamatan Lowokwaru, KotaMalang, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;Pengadilan Negeri tersebut ;Telah membaca

Januari 2012 tentang Penetapan Hari Sidang ;Telah mempelajari suratsurat yang berkenaan dengan permohonan ini ;Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan ;Telah membaca surat permohonan dari Pemohon tertanggal 24 Januari 2012 yang terdaftardi Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 24 Januari 2012 dibawah Register No.47/Pdt.P/2012/PN.Mlg, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :e Bahwa Pemohon talah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernamaDEVI OLIVIA SORAYA, STP

berdasarkan Kutiapan Akta Nikah No. 244/01/VII/99tanggal 28 Juni 1999;e Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon terdapat kesalahan ketik nama Pemohondisitu tertulis ARIF BUDIANTO, STP yang benar adalah ARIF BUDIANTA, STP danatas kesalahan tersebut Pemohon sudah membetulkan dan mencatatkan pada KantorUrusan Agama Kecamatan Lowokwaru tanggal 13 Januari 2012 ;e Bahwa didalam pemikahan permohon tersebut telah dilahirkan seorang anakberdasarkan Kutipan Akte Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan

ACHMAD YANI UTARA NO. 198TLP. (0341) 495451 491254MALANG 65125PENETAPANNomor: 158 / Pdt.P / 2012 / PN.MlgDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;Kami, Hakim Pengadilan Negeri di Malang ;Telah membaca surat Permohonan surat permohonan tertanggal 24 Januari 2012 ,yangterdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang dibawah Register Perkara Perdata No:47/Pdt.P/2012/PN.Mlg dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh ARIF BUDIANTA,STP sebagai: PEMOHON;Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan

, tertanda P.1 ;2 Foto copy Kartu Keluarga (KK) No.35.73051008/23086/0302 tanggal 04 Pebruari 2007, atasnama Kepala Keluarga ARIF BUDIANTA, STP, tertanda P.2 ;3 Foto copy Surat Keterangan No. 147/11/35.73.05.1008/2012 tanggal 25 Januari 2012 dariKelurahan Tunjungsekar, Kecamatan Lowokwaru Kota Malang atas nama ARIFBUDIANTA, tertanda P.3 ;4 Foto copy Kutipan Akta Nikah No. 244/01/VII/99 tanggal 28 Juni 1999 perkawinan antaraARIF BUDIANTO, STP dengan DEVI OLIVIA SORAYA, STP yang dikeluarkan olehKantor

Menetapkan bahwa di Kecamatan Klojen, Kota Malang, pada tanggal 8 Agustus 2010 telah dilahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama RISTIYAN RIZKY WIJAYA anak kedua dari pasangan suami isteri yang bernama DWI PRAYITNO, STP., dan RENA HARWENI,SE., ; 3.

DWI PRAYITNO, STP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkaraperkara perdatapermohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalampermohonan yang diajukan oleh :DWI PRAYITNO, STP, lakilaki, umur 38 tahun, pekerjaan dosen, agamaIslam, beralamat di Jl. DR. Cipto II/23 Ds.

Menetapkan bahwa di Kecamatan Klojen, Kota Malang, pada tanggal 8Agustus 2010 telah dilahirkan seorang anak lakilaki yang diberi namaRISTIYAN RIZKY WIJAYA anak kedua dari pasangan suami isteri yangbernama DWI PRAYITNO, STP., dan RENA HARWENI,SE.,;3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan turunan resmipenetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepadaKantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang untuk dicatatdalam daftar kelahiran yang sedang berjalan;4.

dimeteraikan dengancukup dan telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya sehingga dapat diterimasebagai alat bukti yang sah dipersidangan;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat bukti dan keterangan saksisaksi dipersidangan maka Pengadilan berpendapat Pemohon telah berhasilmembuktikan dalil permohonannya bahwa di Kecamatan Klojen, Kota Malangpada tanggal 8 Agustus 2010 telah dilahirkan seorang anak lakilaki yang diberinama RISTIYAN RIZKY WIAYA, anak kedua dari pasangan suami isteri DWIPRAYITNO, STP

Menetapkan bahwa di Kecamatan Klojen, Kota Malang, pada tanggal8 Agustus 2010 telah dilahirkan seorang anak lakilaki yang diberi namaRISTIYAN RIZKY WIJAYA anak kedua dari pasangan suami isteri yangbernama DWI PRAYITNO, STP., dan RENA HARWENIL,SE., ;3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan turunan resmipenetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepadaKantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang untuk dicatatdalam daftar kelahiran yang sedang berjalan;4.

Menyatakan terdakwa FERDINAN SIMANJUNTAK, STP, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) bulan;3.

FERDINAN SIMANJUNTAK, STP.

;Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;PENGADILAN NEGERI TERSEBUT Setelah membaca suratsurat dan berkas perkara yang bersangkutan ;Setelah mendengar keterangan saksisaksi dan keterangan terdakwa dipersidangan ;Setelah melihat barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umumdipersidangan;Setelah mendengar tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknyaberpendapat supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara inimemutuskan:1 Menyatakan terdakwa FERDINAN SIMANJUNTAK, STP

, telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: karenakelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkankorban meninggal dunia melanggar pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 Tahun2009 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan Sebagaimana dalam suratDakwaan Jaksa Penuntut Umum;2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa FERDINANSIMANJUNTAK, STP selama : 2 (ua) bulan dikurangi selama terdakwaberada dalam tahanan sementara;3 Menyatakan barang bukti berupa :e 1

Masingmasing barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yangberhak;4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,(seribu rupiah);Setelah mendengar pembelaan terdakwa secara lisan dipersidangan yang padapokoknya mohon keringanan hukuman dan atas pembelaan terdakwa tersebut JaksaPenuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya ;Menimbang bahwa terdakwa telah dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum dengandakwaan sebagai berikut :Bahwa ia terdakwa FERDINAN SIMANJUNTAK, STP

Unsur barang siapa ; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orangsebagai subjek hukum atau pendukung hak yang kepadanya dapat dimintakanpertanggungjawaban pidana ;Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah dihadapkan oleh JaksaPenuntut Umum ke depan persidangan yaittu FERDINAN SIMANJUNTAK, STP dengandakwaan telah melakukan tindak pidana dan dipersidangan terdakwa membenarkanidentitasnya dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampumempertanggungjawabkan

berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancarjalannya persidangan;= Terdakwa mengaku salah dan menyesal serta berjanji tidak akanmengulanginya lagi;= Terdakwa belum pernah dihukum;= Antara terdakwa dan keluarga korban telah melakukan perdamaian;11Memperhatikan Pasal 310 ayat 4) UU RI NO.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas danAngkutan Jalan dan UU No.08 tahun 1981 tentang KUHAP serta ketentuan lain yangberhubungan dengan perkara ini ;MENGADILI:1 Menyatakan terdakwa FERDINAN SIMANJUNTAK, STP

COSMAS CEKARUS, STP

COSMAS CEKARUS, STP masingmasing sebagai PegawaiNegeri Sipil pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTT, pada tahunHal. 2 dari59 hal. Put.

Harsono Ahmadi Koda, SP dan Terdakwa 2.Cosmas Cekarus, STP selaku panitia pemeriksa barang dan Jasa DinasHal. 17 dari 59 hal. Put.

Subanu, Stp, Msi, pihak kedua yang menerima Thomas CH.O. Nenotek, mengetahui Kadis Pertanian Ketahanan Pangan, Kab. TTS,Ir. Gede Witadarma, MM, dan Camat Amanuban Selatan A. Nanuasa,STP;9 lembar foto copy daftar nama kelompok tani penerima bantuan pupukurea dari Dinas Pertanian Tanaman pangan dan perkebunan, tanggal 20Januari 2011, Kec. Insana, Kab.

HARSONO AHMADI KODA, SP dan Terdakwall COSMAS CEKARUS, STP., tersebut di atas dari dakwaan primairtersebut ;Menyatakan Terdakwa . HARSONO AHMADI KODA, SP dan Terdakwa Il.COSMAS CEKARUS, STP., telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana KORUPSI YANG DILAKUKANSECARA BERSAMASAMA sebagaimana dalam dakwaan Subsidair ;Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa . HARSONO AHMADI KODA, SPdan Terdakwa Il.

COSMAS CEKARUS, STP. tetap berada dalam tahanan; Menetapbkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa .HARSONO AHMADI KODA, SP.dan Terdakwa Il.

WAYAN SUBADI, STp

PUTUSANNomor: 44/Pid.SusTpk/2015/PN.Pbr.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriPekanbaru yangmemeriksa dan mengadili perkaraperkara pidana pada tingkat pertama denganacara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusansebagaimana diuraikandibawah ini dalam perkara terdakwa:"Nama lengkap : WAYAN SUBADI, STp; Tempat lahir SLANG) = nnnUmur/Tgl lahir : 45 Th/ 21 Februari 1970; Jenis Kelamin = L@ksilakklg Ir. AFLAH AMAN2=2.

ARIF BUDIANTA, STP

PENETAPANNo.45/Pdt.P/2012/PN.Mlg.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata (Permohonan)telah memberikan penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh :ARIF BUDIANTA, STP, Umur 39 Tahun Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Ikan Arwana Blok Q10 RT.010 RW.004, Kelurahan Tunjungsekar, Kecamatan Lowokwaru, KotaMalang, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;Pengadilan Negeri tersebut ;Telah membaca

Januari 2012 tentang Penetapan Hari Sidang ;Telah mempelajari suratsurat yang berkenaan dengan permohonan ini ;Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan ;Telah membaca surat permohonan dari Pemohon tertanggal 24 Januari 2012 yang terdaftardi Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 24 Januari 2012 dibawah Register No.45/Pdt.P/2012/PN.Mlg, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :e Bahwa Pemohon talah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernamaDEVI OLIVIA SORAYA, STP

berdasarkan Kutiapan Akta Nikah No. 244/01/VII/99tanggal 28 Juni 1999;e Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon terdapat kesalahan ketik nama Pemohondisitu tertulis ARIF BUDIANTO, STP yang benar adalah ARIF BUDIANTA, STP danatas kesalahan tersebut Pemohon sudah membetulkan dan mencatatkan pada KantorUrusan Agama Kecamatan Lowokwaru tanggal 13 Januari 2012 ;e Bahwa didalam pernikahan permohon tersebut telah dilahirkan seorang anakberdasarkan Kutipan Akte Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan

ACHMAD YANI UTARA NO. 198TLP. (0341) 495451 491254MALANG 65125PENETAPANNomor: 158 / Pdt.P / 2012 / PN.MlgDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;Kami, Hakim Pengadilan Negeri di Malang ;Telah membaca surat Permohonan surat permohonan tertanggal 24 Januari 2012 ,yangterdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang dibawah Register Perkara Perdata No:45/Pdt.P/2012/PN.Mlg dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh ARIF BUDIANTA,STP sebagai: PEMOHON;Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan

, tertanda P.1 ;2 Foto copy Kartu Keluarga (KK) No.35.73051008/23086/0302 tanggal 04 Pebruari 2007, atasnama Kepala Keluarga ARIF BUDIANTA, STP, tertanda P.2 ;3 Foto copy Surat Keterangan No. 145/11/35.73.05.1008/2012 tanggal 25 Januari 2012 dariKelurahan Tunjungsekar, Kecamatan Lowokwaru Kota Malang atas nama ARIFBUDIANTA, tertanda P.3 ;4 Foto copy Kutipan Akta Nikah No. 244/01/VII/99 tanggal 28 Juni 1999 perkawinan antaraARIF BUDIANTO, STP dengan DEVI OLIVIA SORAYA, STP yang dikeluarkan olehKantor