Menyatakan barang bukti berupa :e Surat Keputusan Bupati Pakpak Bharat No. 20 Tahun 2002 ;e Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI No.131.22630 Tahun 2004 ;e Surat Keputusan Bupati Pakpak Bharata No. 155 Tahun 2004 ;e Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI No. 131.22=106 Tahun 2005 ;e Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI No. 131.22687 Tahun 2005 ;e Surat Keputusan Bupati Pakpak Bharat No. 090/467/2005 ;e PAPBD Kabupaten Pakpak Bharat T.A. 2005 ;e Surat Keputusan Bupati Pakpak Bharat No. 28 Tahun

BANTJIN oleh karena salahnya itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000, (limapuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidanakurungan selama 6(enam) bulan ; Memerintahkan Terdakwa di tahan ; Menetapkan barang bukti berupa :e Surat Keputusan Bupati Pakpak Bharat No. 20 Tahun 2002 ;e Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI No.131.22630 Tahun 2004 ;10Surat Keputusan Bupati Pakpak Bharata No. 155 Tahun 2004 ;Surat Keputusan Menteri

Dalam Negeri RI No. 131.22=106 Tahun 2005 ;Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI No. 131.22687 Tahun 2005 ;Surat Keputusan Bupati Pakpak Bharat No. 090/467/2005 ;PAPBD Kabupaten Pakpak Bharat T.A. 2005 ;Surat Keputusan Bupati Pakpak Bharat No. 28 Tahun 2006 ;Surat Keputusan Bupati Pakpak Bharat Nomor 02 Tahun 2005 Tentang pemberianpajak untuk menjaga Stagnasi Pelayanan dan Pemerintah menunggu pengesahanAPBD ; APBD Kab .............APBD Kab.

Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Badan PertanahanNasional No. 10/HGB/BPN/2005 tanggal 15 Maret 2005 (sebagaiperpanjangan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.299/HGB/DA/1987 Tgl. 18 Agustus 1987) dan Sertipikat Hak GunaBangunan No. 4 / Rawabuntu atas nama Yayasan Brata Bhakti GambarSituasi No. 16487 tanggal 11 Nopember 1987, diterbitkan tanggal 11Nopember 1987 luas 156.164 m2 ke lokasi tanah milik Penggugat, makakepentingan Penggugat atas lokasi tanah miliknya telah dirugikan

No. 364 K/TUN/2010Raharja, namun Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.299/HGB/DA/1987 tanggal 18 Agustus 1987 oleh Tergugat diterbitkan keatas nama Yayasan Brata Bhakti, hal tersebut menunjukkan ketidakcermatan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Menteri DalamNegeri No. 299/HGB/DA/1987 tanggal 18 Agustus 1987 atas nama YayasanBrata Bhakti, sehingga sudah sepatutnya Surat Keputusan Menteri DalamNegeri No. 299/HGB/DA/1987 tanggal 18 Agustus 1987 atas nama YayasanBrata Bhakti dinyatakan BATAL

Menyatakan BATAL atau TIDAK SAH Keputusan Kepala Badan PertanahanNasional No. 10/HGB/BPN/2005 tanggal 15 Maret 2005 TENTANGPEMBERIAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU HAK GUNABANGUNAN ATAS NAMA PT BHINEKA KARYA PRATAMA ATAS TANAHDI KABUPATEN TANGERANG, PROPINSI BANTEN (sebagaiperpanjangan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.299/HGB/DA/1987 Tgl. 18 Agustus 1987) ;3.

BhinekaKarya Pratama, Atas Tanah di Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten(sebagai perpanjangan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.299/HGB/DA/1987 tanggal 18 Agustus 1987) oleh Tergugat hal inimenunjukan bahwa PT. Bhineka Karya Pratama telah mengusahakan tanaha quo sejak lama ;Berdasarkan hal tersebut terbukti bahwa Penggugat tidak mempunyaikualitas dalam mengajukan gugatan, oleh karenanya Tergugat memohonHal. 9 dari 30 hal. Put.

PP No. 24 Tahun 1997.Bahwa Penggugat tidak jelas dan tidak pasti menentukan objek sengketaapakah Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.299/HGB/DA/1987tanggal 18 Agustus 1987 luas 156.164 M2 atas nama YAYASAN BRATABHAKTI atau Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan NasionalNo.10/HGB/BPN/2005 tanggal 15 Maret 2005 luas 156.124 M2 atas namaPT. BHINEKA KARYA PRATAMA atau Sertipikat Hak Guna BangunanNo.4/Rawabuntu atas nama PT.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesiatentang pengangkatan Sdr.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor :131.746506 tahun 2016 tentang pengangkatan Bupati MunaProvinsi Sulawesi Tenggara;> Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor :132.746507 tahun 2016 2016 tentang pengangkatan Wakil BupatiMuna Provinsi Sulawesi Tenggara;Subyek Gugatan bukanlah Komisi Pemilihnan Umum Kabupaten MunaAkan Tetapi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.Halaman 7 dari 36 halaman Putusan Perkara 225/PLW/2016/PTUNJKTOleh karenanya Pengadilan Tata

persyaratan sebagai calon bupati dan wakil bupati (pasal 29ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor 32 tahun 2004 jo UndangUndangNomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah;Bahwa Surat keputusan Menteri Dalam Negeri tentang PengangkatanBupati Dan Wakil Bupati dapat dibatalkan, dan dapat diberhentikanapabila Bupati dan Wakil Bupati dikemudian hari ternyata terbuktimelakukan pelanggaran administrasi, pelanggaran hukum = danpelanggaran politik, ini disebabkan oleh karena Bupati dan Wakil Bupatitersebut

Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentangpengangkatan sdr, Rusman EMba, ST Bupati Muna dan sdr.

Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.746506 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Muna Provinsi SulawesiTenggara;2. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 132.746506 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Wakil Bupati Muna Provinsi SulawesiTenggara;Nyatanyata tidak termasuk wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara sudahtepat dan benar ataukah tidak?

Kota Administrasi Jakarta Selatan, telah dinazegeln, telahdibubuhi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya danternyata cocok, (bukti P.1) ;Foto Copy Surat Keterangan, Nomor XXX/1.755.2/2016, tertanggal 10Februari 2016, atas nama PEMOHON, yang dikeluarkan oleh LurahPetukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Administrasi JakartaSelatan, fotokopi tersebut telah dinazegeln, telah dibubuhi meteraisecukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, (buktiP.2) ;Foto Copy Surat

Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah,Nomor : 816.121.134816, tertanggal 3 November 2000, atas nama WALIPENGAMPUN., yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri danOtonomi Daerah Kepala Biro kepegawaian, fotokopi tersebut telahdinazegeln, telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dicocokkan denganaslinya dan ternyata cocok, (bukti P.3) ;Penetapan Nomor : 0054/Pdt.P/2016/PA.JS., Halaman 3 dari 104 Foto Copy Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri, Nomor 882200 Tahun2014, tertanggal 09 Januari

2014, atas nama WALI PENGAMPUN., yangdikeluarkan oleh Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri, SekretarisJenderal, fotokopi tersebut telah dinazegeln, telah dibubuhi meteraisecukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, (buktiP.4) ;5 Foto Copy Surat Pengesahan Tanda Bukti Diri, atas nama WALIPENGAMPUN., yang dikeluarkan oleh Lurah Petukangan Selatan,fotokopi tersebut telah dinazegeln, telah dibubuhi meterai secukupnya,telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, (bukti P.5)

final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang;Bahwa Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor161.9167 Tahun 2012, tentang Peresmian Pemberhentian Dan PengangkatanPengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua, diterbitkanpada tanggal 15 Februari 2012, yang baru diterima oleh Penggugat, padatanggal 15 Mei 2012, hal ini berdasarkan ekspedisi dari Sekretariat DewanPerwakilan Rakyat Papua, tanggal 15 Mei 2012, dengan demikian gugatanPenggugat diajukan masih dalam

Bahwa Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor161.9167 Tahun 2012, tanggal 15 Februari 2012, tentang PeresmianPemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DewanPerwakilan Rakyat Papua, telah bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 332 sampaidengan Pasal 337 UndangUndang Nomor 27 Tahun 2009, tentang MajelisPermusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan PerwakilanDaerah dan Dewan Perwakilan Rakyat

Putusan Nomor 395 K/TUN/2013Kartu Anggota Partai Kedaulatan Nomor 33.01.0000396, atasNama Naftali Kobepa (Penggugat) dan Surat Dewan PimpinanDaerah Partai Kedaulatan Provinsi Papua Nomor 021/SK.PK/DPD.Papua/SEP/2011, tanggal 20 September 2011, perihalUsulan Pengganti Antar Waktu atas nama Naftali Kobepa dariPartai Kedaulatan, yang dijadikan sebagai dasar pertimbangandalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RepublikIndonesia Nomor 161.9167, Tahun 2012 adalah dibuat olehDewan Pimpinan Pusat (DPP)

Bahwa dengan terbitnya Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RepublikIndonesia Nomor 161.9167 Tahun 2012, tanggal 15 Februari 2012, tentangPeresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Papua, salah satu pihak yang berperkara dariDewan Pimpinan Pusat (DPP) dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PartaiKedaulatan yang belum jelas legalitasnya (masih dalam sengketa hukum),telah mendesak secara terusmenerus secara politik dengan mendasarkankepada objek sengketa

Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.9167 Tahun 2012,tanggal 15 Februari 2012, tentang Peresmian Pemberhentian DanPengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan RakyatPapua, yang menjadi objek gugatan dalam perkara a quo, tidaklah berdiriHalaman 11 dari 22 halaman.

Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 644.1351043 tanggal 18September 1997 tidak diketemukan di Gedung Arsip KementerianDalam Negeri ;2. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 644.1351043 tanggal 18September 1997 tidak terdaftar dalam Daftar Arsip ;3.

BintangOsowilangun Tentang Pembangunan Gedung Pusat Perbelanjaan DiTambak Osowilangun Kotamadya Daerah Tingkat Il Surabaya denganmenerbitkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri, telah menyatakanbahwa :1. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 644.1351043 tanggal 18September 1997 tidak diketemukan di Gedung Arsip KementerianDalam Negeri ;2. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 644.1351043 tanggal 18September 1997 tidak terdaftar dalam Daftar Arsip ;3.

disegel, dan segera dikirim ke LabforPolri.Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangansebagai berikut :Bahwa pertimbangan hukum putusan Judex Facti (Pengadilan Tinggi)yang menguatkan putusan Judex Facti (Pengadilan Negeri) dengan menolakgugatan Penggugat dapat dibenarkan, karena berdasarkan faktafakta dalamperkara a quo Judex Facti telah memberikan pertimbangan yang cukup, dimanaberdasarkan bukti T11 (bukti Surat

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor644.1351043 tanggal 18 september 1997 tentang Pengesahan KeputusanWalikota Madya Kepala Daerah Tingkat Il Surabaya Nomor 62 tahun 1996tanggal 2 Agustus 1996 tentang Kontrak Bagi Tempat Usaha antara Penggugatdengan Tergugat tentang pembangunan gedung pusat perbelanjaan di TambakOsowilangun Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya), oleh Penggugat tidakdapat dibuktikan palsu atau di palsukan berdasarkan putusan Pengadilan yangtelah berkekuatan hukum tetap (/nkracht

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 811. 211.24713 tertanggal 30 Oktober 2006 terhitung mulai tanggal 1 November 2006menjadi PNS.

Bahwa Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri didasarkan atas SuratKeputusan Plt. Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) adalahtidak dapat diterima karena berstatus Pelaksana Tugas (Plt). Dalam hal iniPenggugat jelaskan sebagai berikut :a. Pemberhentian Penggugat sebagai Nindya Praja IPDN oleh Plt. RektorInstitut Pemerintahan Dalam Negeri adalah tidak dapat diterima karenaberstatus pelaksana tugas.

Keputusan Menteri Dalam Negeri adalahcacat hukum maka Keputusan BAPEK juga menjadi cacat hukum, untukitu mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negaraagar membatalkan putusan BAPEK dan mengabulkan gugatanPenggugat seluruhnya ;24.

Penggugat tidak pernah dipanggil, di BAP maka kebenaran prosedural tidakterpenuhi dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut sehinggacacat hukum, maka otomatis putusan Badan Pertimbangan Kepegawaianjuga cacat hukum karena mempertimbangkan dan memperkuat putusanatas dasar Surat Keputusan yang cacat hukum :halaman 12 dari 19 halaman. Putusan Nomor 343 K/TUN/201525.

Dari uraian diatas, sangat jelas dan nyata bahwa Badan PertimbanganKepegawaian dengan Keputusan Nomor: 098/KPTS/BAPEK/2010 tanggal29 Juni 2010 atas dasar Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri yang cacathukum.

karena itu dengan Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar Surat

Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : SK-KEM-DAG 10161201304-II-BKN-2017 tanggal 15 Desember 2017 atas nama I Gede Agus Sedana Putra, S.Pd.

b. 1 (satu) lembar surat dari Badan Kepegawaian Daerah Nomor : 983/3795/BKD tanggal 2 April 2018 perihal Penempatan CPNS Formasi Tahun 2018 dari Pelamar Umum, yang ditujukan kepada I Gede Agus Sedana Putra, S.Pd.

c.

penyerahan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) oleh I Gede Agus Sedana Putra, S.Pd. kepada I Wayan Sukada.

e. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 2 April 2018 tentang penyerahan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) oleh I Gede Agus Sedana Putra, S.Pd. kepada I Wayan Sukada.

f. 1 (satu) lembar Surat

Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : SK-KEM-DAG-10161201304-II-BKN-2017 tanggal 15 Desember 2017 atas nama I Putu Eka Putra Wiguna.

g. 1 (satu) lembar surat dari Badan Kepegawaian Daerah Nomor : 983/3795/BKD tanggal 19 Maret 2018 perihal Penempatan CPNS Formasi Tahun 2018 dari Pelamar Umum, yang ditujukan kepada I Putu Eka Putra Wiguna.

h.

l. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : SK-KEM-DAG-10161201304-II-BKN-2017 tanggal 9 April 2018 atas nama I Made Mega Handayana, S.Pd.

m. 2 (dua) lembar surat dari Badan Kepegawaian Daerah Nomor : 983/3795/BKD tanggal 27 April 2018 perihal Kelengkapan Pemberkasan Pengangkatan CPNS, yang ditujukan kepada Seluruh Calon CPNS Dan K2 Guru Se-Provinsi Bali.

(Saksi11) diketahui bahwa SK dan suratsurat lainnyayang Terdakwa berikan kepada para Saksi (korban calon CPNS),jika dibandingkan dengan SK dan suratsurat Asli lainnya, terdapatbeberapa perbedaan diantaranya :1) Perihal Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI yangTerdakwa berikan kepada para Saksi (korban calon CPNS).Dalam hal ini bahwa BKD Provinsi Bali tidak pernahmengeluarkan Surat Pengangkatan CPNS yang ditandatanganioleh Menteri Dalam Negeri atas nama Tjahjo Kumolo.

Perihal Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI yangTerdakwa berikan kepada para korban.

Keputusan Menteri Dalam Negeri RINomor : SKKEMDAG10161201304IIBKN2017 tanggal 15Desember 2017 atas nama Putu Eka Putra Wiguna.g. 1(Satu) lembar surat dari Badan Kepegawaian Daerah Nomor :983/3795/BKD tanggal 19 Maret 2018 perihal PenempatanHal 58 dari 94 hal.

Perihal Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI yangTerdakwa berikan kepada para Saksi (korban calon CPNS).Dalam hal ini bahwa BKD Provinsi Bali tidak pernahmengeluarkan Surat Pengangkatan CPNS yangditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri atas namaTjahjo Kumolo. Adapun Surat Keputusan PengangkatanCPNS yang asli ditanda tangani oleh Kepala BKD yangmenjabat pada saat itu, selain itu Surat Keputusan yang aslterdapat barcode dan setiap kode barcode semua berbedasetiap orangnya.b.

Perihal Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI yangTerdakwa berikan kepada para Saksi (korban calon CPNS).Dalam hal ini bahwa BKD Provinsi Bali tidak pernahmengeluarkan Surat Pengangkatan CPNS yangditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri atas nama TjahjoKumolo. Adapun Surat Keputusan Pengangkatan CPNS yangasli ditanda tangani oleh Kepala BKD yang menjabat padasaat itu, selain itu. Surat Keputusan yang asli terdapatbarcode dan setiap kode barcode semua berbeda setiaporangnya.b.

bersangkutan dan telahpula mendengar keterangan para pihak berperkara ; TENTANG DUDUK SENGKETAMenimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 2Oktober 2013 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan TataUsaha Negara Jakarta pada tanggal 2 Oktober 2013 di bawah Register PerkaraNomor : 175/G/2013/PTUNJKT dan telah diperbaiki dalam pemeriksaanpersiapan pada tanggal 30 Oktober 2013, mengemukakan halhal sebagai berikutTENTANG OBYEK SENGKETA.Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah : Surat

Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor161.826383 Tahun 2013 tertanggal 21 Agustus 2013 tentang PersemianPemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) ProvinsiMaluku Utara an.

HERI SARODEN, SE ; Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor161.826384 Tahun 2013 tertanggal 21 Agustus 2013 tentang PersemianPengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah (DPRD) Provinsi Maluku Utara an.

Bahwa Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 58 Tahun 1999,tidak berlaku untuk Termohon Kasasi karena status hukumPemohon Kasasi telah berubah status hukumnya menjadiPerseroan Terbatas sejak tanggal 7 Mei 1999 sehingga penentuanHal. 20 dari 29 hal.Put.No. 1734 K/Pdt/2008uang penghargaan terhadap direksi tidak dapat berpatokan lagikepada Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 58 Tahun 1999karena berdasarkan anggaran dasar Pemohon Kasasi telahditentukan besarnya penghargaan kepada mantan Direksiditentukan

oleh RUPS; Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 58Tahun 1999 istilah uang jasa pengabdian dan uang jasapenghargaan sama;b.

Mengenai perhitungan Uang Pengabdian dan Uang Jasa Penghargaanuntuk periode jabatan pelaksanaan tugas (periode 19921996); Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 58 Tahun 1999 yangmenjadi acuan Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk menetapkanuang jasa pengabdian terhadap Termohon Kasasi baru efektif padatanggal 27 Juli 1999 sedangkan masa akhir jabatan TermohonKasasi periode 19921997 berakhir efektif tanggal 25 Februari1997; Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 234 Tahun 1976 yangmenjadi acuan

penghargaan kepada mantan Direksi ditentukan olehRUPS; Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 58Tahun 1999 istilah uang jasa pengabdian dan uang jasapengabdian sama;b.

Mengenai perhitungan Uang Pengabdian dan Uang Jasa Penghargaanuntuk periode jabatan pelaksanaan tugas (periode 19921996); Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 58 Tahun 1999 yangmenjadi acuan Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk menetapkanuang jasa pengabdian terhadap Terbanding baru efektif padatanggal 27 Juli 1999 sedangkan masa akhir jabatan Terbandingperiode 19921997 berakhir efektif tanggal 25 Februari 1997;Hal. 26 dari 29 hal.Put.No. 1734 K/Pdt/2008 Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No

Objek Sengketa Bersifat KonkritBahwa Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia,Nomor : 161.12 2408 Tahun 2017, tertanggal 15 Maret 2017,Tentang Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahProvinsi Sumatera Utara atas nama EVEREADY dan KeputusanMenteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 161.122409 Tahun2017 Tertanggal 15 Maret 2017, Tentang Pengangkatan Pengganti AntarWaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi SumateraUtara, atas nama REKI NELSON J.

Objek Sengketa Bersifat FinalBahwa Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia,Nomor : 161.12 2408 Tahun 2017, tertanggal 15 Maret 2017,Tentang Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahProvinsi Sumatera Utara atas nama EVEREADY dan KeputusanMenteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 161.122409 Tahun2017 Tertanggal 15 Maret 2017, Tentang Pengangkatan Pengganti AntarWaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi SumateraUtara, atas nama REKI NELSON J.

Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (IncassuTergugat) Nomor 161.122408 Tahun 2017, tertanggal 15 Maret 2017, tentangPemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah PropinsiSumatera Utara atas nama Eveready (Vide bukti P1 = T8) ;2.

Bahwa Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.122408 Tahun2017, tertanggal 15 Maret 2017, tentang Pemberhentian Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sumatera Utara atas nama Eveready(Vide bukti P1 = T8) ;2.

FMPI berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 12/HGU/DA/88 tertanggal 16 Februari 1988.

Bahwa, oleh karenanya adalah sangat tidak beralasan secara hukumatau dengan kata lain Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sebagaibahagian dari kekuasaan kehakiman di Indonesia yaitu menegakanhukum dan keadilan (vide pasal angka 1 UU No 48/2009) denganmembiarkan terjadinya pelanggaranpelanggaran administrasi dalampenerbitan surat Keputusan Menteri dalam Negeri yang cacat formildengan mencantumkan surat ketua DPRD Kabupaten Buton Utaradalam surat keputusan Menteri Dalam Negeri dalam obyek sengketayang

Bukti P 2 : Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri R.l. Nomor : 131.74682Tahun 2016, tanggal 12 Februari 2016, Tentang PengangkatanBupati Buton Utara Provinsi Sulawesi Tenggara, (fotokopi darifotokopi) ;3. BuktiP3 : Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri R.l Nomor : 131.74683Tahun 2016, tanggal 12 Februari 2016, Tentang PengangkatanWakil Bupati Buton Utara Provinsi Sulawesi Tenggara, (fotokopidari fotokopi) ;4.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik IndonesiaNomor 131.74682 Tahun 2016 tanggal 12 Februari 2016 tentang Pengangkatan BupatiButon Utara Provinsi Sulawesi Tenggara atas nama Drs.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.74682Tahun 2016 tanggal 12 Februari 2016 tentang Pengangkatan Bupati Buton UtaraHalaman 23 dari 30 halaman Putusan Nomor : 168/PLW/2016/PTUNJKT.Provinsi Sulawesi Tenggara atas nama Drs.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor131.74682 Tahun 2016 tanggal 12 Februari 2016 tentang Pengangkatan Bupati ButonUtara Provinsi Sulawesi Tenggara atas nama Drs.

YUBA AKUBA TAMBENGIsebagaimana Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 59353750,Tanggal 12 Agustus 1991 tentang Surat Perjanjian Jual Beli/Pembayaranrumah dinas Golongan III milik PEMDA Tingkat Il Gowa dan Surat PerjanjianJual Beli Nomor: 10/SPP/X/1991;Bahwa A.

Selanjutnya bukti T2 berupa Surat Keterangan dari Sekretaris Wilayah Kabupaten Gowa, bukti T3 berupa Surat Perajanjian Penjualan/Sewa Beli, bukti T4 berupa Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri dan bukti T5 berupa Daftar Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri, yang saling berkesesuain menunjukkan jika H. Abd. Halik Mone mendapatkan/membeli tanah yang terletak di Jalan Andi Mallombassang dengan luas 104 m?

(seratus empat meter persegi) dari Pemerintah Kabupaten Gowa sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59553750 tanggal 12 Agustus 1991 tentang Pengesahan Penjualan Rumah Golongan Golongan III beserta ganti rugi atas tanah milik Pemerintah Daerah Tingkat Il Gowa, dan Surat Perjanjian JualBeli Nomor : 64/SPP/X/1991.

Hal ini sesuai pula dengan keterangan Saksi Zubair Usman selaku Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa, dan pernah menjabat sebagai Camat Somba Opu, yang pada pokoknya menerangkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59553750 tanggal 12 Agustus 1991 terdapat salinannya di Kantor Pemerintahan Daerah Kabupaten Gowa, begitupula dengan berkas atau surat lain yang berkaitan dengan Surat Keputusan itu.

Halik Mone mendapatkan/membeli dari Pemerintah Kabupaten Gowa sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59553750 tanggal 12 Agustus 1991 tentang Pengesahan Penjualan Rumah Golongan Golongan III beserta ganti rugi atas tanah milik Pemerintah Daerah Tingkat II, Kemudian sudah disertifikatkan ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai jika Surat Keputusan MenteriDalam Negeri tersebut menyebutkan pada nomot urut 46 terdapat peralihan tanah kepada H.

Keputusan Menteri Dalam Negeri R.I.

Ujang Iskandar,S.T., M.Si sebagai Bupati Kotawaringin Barat dan Bambang Purwanto S,S.T.sebagai Wakil Bupati Kotawaringin Barat, yaitu :e Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri R.I. Nomor : 131.62584 Tanggal8 Agustus 2011 tentang Pemberhentian Penjabat Bupati KotawaringinBarat dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Kotawaringin Barat ProvinsiKalimantan Tengah;e Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri R.I.

Putusan Nomor 452 K/TUN/20124.e Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri R.I. Nomor 131.62584Tanggal 8 Agustus 2011 tentang Pemberhentian Penjabat BupatiKotawaringin Barat dan Pengesahan Pengangkatan Bupati KotawaringinBarat Provinsi Kalimantan Tengah;e Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri R.I.

Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 131.62584 Tahun2011, tanggal 8 Agustus 2011, tentang Pemberhentian Penjabat BupatiKotawaringin Barat dan Pengesahan Pengangkatan Bupati KotawaringinBarat, Provinsi Kalimantan Tengah;b. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 132.62585 Tahun2011, tanggal 8 Agustus 2011 12 tentang Pengesahan PengangkatanWakil Bupati Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;4.

Menyatakan tidak sah Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 78 ATahun 1975 tanggal 6 Mei 1975 tentang Instruksi kepada Pengurus YayasanHudaya Bina Sejahtera untuk melaksanakan pemindahan hak atas tanahseluas lebih kurang 20 Ha, terletak di Desa Cibubur, Kecamatan Cimanggis,Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor kepada para Pejabat yang tersebutdalam daftar lampiran surat kKeputusan ini ; 3.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : SK 79/DJA/1973 tanggal 2 Mei 1973.Kronologi Pembuatan Akta Pelepasan Hak dan Kuasa No. 54tanggal 16 Juli 2009 yang dibuat dan ditandatangani Notarisdan PPAT DEWI ANDRIANI, S.H.

Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 78 ATanggal 6 Mei 1975 tentang Instruksi kepada Pengurus Yayasan HudayaBina Sejahtera untuk melaksanakan pemindahan hak atas tanah seluas +20 Ha, terletak di Desa Cibubur, Kecamatan Cimanggis, Kabupaten DaerahTingkat Il Bogor kepada para pegawai & pejabat di lingkungan DepartemenDalam Negeri yang tersebut dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini.Bahwa obyek tanah tersebut sekarang dikenal menjadi KelurahanHarjamukti, Kecamatan Cimanggis

Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 65/DJA/1976 Tanggal 18 Mei 1976 tentang : PERTAMA : Mencabut Hak Pakai No. 1 ; Desa : Sukatani (dan Cibubur, Jakarta) ; Kecamatan : CiMnQQ)S ; 2222 nn nnn nn nn ne enn e neeKabupaten : BOQO?

Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 65/DJA/1976 Tanggal 18 Mei 1976 tentang : PERTAMA : Mencabut Hak Pakai No. 1; Desa : Sukatani (dan Cibubur, Jakarta) ; Kecamatan: CimangQIS ; Kabupaten : BOQOr ; Propinsi : Jawa Barat ; Tertulis atas nama Yayasan Hudaya Bina Sejahtera dan menyatakanSertifikat Hak Pakai No. 1 / Sukatani tertanggal 4 Juli 1973 tidak berlakuKEDUA : Menginstruksikan kepada Kepala Sub.

Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 880228, tanggal 23 Juli 2007, Tentang Pemberhentian Sebagai Praja InstitutPemerintahan Dalam Negeri Atas Nama Muda Praja Muhammad IlhamMopongga, NPP. 18.0925, Asal Pendaftran Kabupaten Bone Bolango,Provinsi Gorontalo, yang ditetapkan oleh Rektor IPDN;b.

Menyatakan sah Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 880516Tahun 2008, tanggal 8 Juli 2008, tentang Pemberhentian dengan hormatsebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Sdr. Moh Ilham Mopangga;3.

Bukti P1 : Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 880516 Tahun2008, tanggal 18 Juli 2008, yang memutuskan pemberhentiandengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas namaMoh. Ilham Mopangga. (Fotokopi sesuai dengan asli);2. Bukti P2A : Tanda Terima Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor880516 Tahun 2008, tanggal 18 Juli 2008, yang memutuskanpemberhentian dengan hormat sebagai Calon Pegawai NegeriSipil atas nama Moh. Ilham Mopangga, tertanggal 2 Maret 2015.

Bukti P10 :Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik IndonesiaNomor 880228 Tahun 2007, tanggal 23 Juli 2007. TentangPemberhentian sebagai Praja Institut Pemerintahan DalamNegeri Atas Nama Muda Praja Muhammad Ilham MopanggaNPP 18.0925 Asal Pendaftaran Kabupaten Bone BolangoProvinsi Gorontalo. (Fotokopi sesuai fotokopi);Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri R.l. Nomor: 81113668,tanggal 5 Jnauari 2007, tentang Pengangkatan Calon PegawaiNegeri Sipil atas nama Moh. Ilham Mopangga.

(Fotokopi sesuai fotokopi);Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 880516 Tahun2008, tanggal 18 Juli 2008, yang memutuskan pemberhentiandengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas namaMoh. Ilham Mopangga. (Fotokopi sesuai fotokopi);Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik IndonesiaNomor 19 Tahun 2003, tanggal 7 Mei 2003, TentangHalaman 31 dari 53 halaman Putusan Nomor 102/G/2015/PTUNJKT.4. Bukti T45. Bukti T56. Bukti T67. Bukti T78. Bukti T89. Bukti T910. Bukti T1011.

SURAT KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 131.712750 Tahun 2019 tanggal 1 Juli 2019 tentang PengesahanPengangkatan Bupati Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara;2. SURAT KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 131.712751 Tahun 2019 tanggal 1 Juli 2019 tentang PengesahanPengangkatan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Provinsi SulawesiUtara.B.

Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebutmempertimbangkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1122K/Pid.Sus/2011 tertanggal 10 Agustus 2011 yang telah berkekuatanhukum tetap.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 367 K/TUN/2017mengenai Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor131.713200 Tahun 2014 tentang Pemberhentian BupatiTalaud Provinsi Sulawesi Utara yang sesungguhnyasebelum diputus oleh Mahkamah Agung telah terbitperubahan Surat Keputusan Menteri Dalam Negerimenerbitkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor131.713241 Tahun 2017 tertanggal 2 Juni 2017.

BuktiP1a : Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.712750 Tahun 2019 Tanggal 1 Juli 2019 TentangPengesahan Pengangkatan Bupati Kepulauan TalaudProvinsi Sulawesi Utara. (fotokopi dari fotokopi) ;2. Bukti P1b : Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 132.712751 Tahun 2019 Tanggal 1 Juli 2019 TentangPengesahan Pengangkatan Wakil Bupati KepulauanTalaud Provinsi Sulawesi Utara. (fotokopi dari fotokop)) ;3. BuktiP2a : Surat Sekretaris Jenderal an.

SURAT KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 131.712750Tahun 2019 tanggal 1 Juli 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan BupatiKepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara (vide bukti P1.a=T6=T.II.Int2a);2.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor :135.6/ 824/SJ, tertanggal 2 Maret 2010 Perihal : Penegasan BatasWilayah 5 (lima) Desa, yaitu: Desa Tanah Datar, Desa Rimba Jaya, DesaRimba Makmur, Desa Muara Intan, dan Desa Intan Jaya (Selanjutnyadisebut sebagai Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RepublikIndonesia) ;Gugatan ini diajukan berdasarkan pertimbanganpertimbangan sebagai berikut :Mengenai Kronologis Perkara dan Kapasitas Hukum Para Penggugat ;1.Kabupaten Kampar merupakan salah

Keputusan Menteri Dalam Negeri RepublikIndonesia tersebut diatas, masyarakat di Desa Tanah Datar, Desa RimbaJaya, Desa Rimba Makmur, Desa Muara Intan, dan Desa Intan Jayamenyatakan menolak wilayahnya ditetapbkan masuk dalam wilayahKabupaten Rokan Hulu.

Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan denganasasasas umum pemerintahan yang baik ;Sehubungan dengan hal tersebut diatas, perbuatan Tergugat yangmengeluarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RepublikIndonesia Nomor:135.6/824/SJ.

Menyatakan batal Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RepublikIndonesia Nomor :135.6/824/SJ, tanggal 2 Maret 2010 tentang PenegasanStatus Wilayah ke 5 (lima) Desa ;3.

Keputusan Menteri Dalam Negeri a quo, makakami menguraikan proses usulan pengesahan penetapan pasangan calon terpilih yangmerupakan kelanjutan proses hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepaladaerah Kabupaten Mesuji tahun 2011 dalam kronologis berikut ini :A.

;Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka KPU Kabupaten Mesujimenyampaikan berkas usul pengesahan pengangkatan Bupati dan Wakil BupatiMesuji terpilih periode 2011 kepada Gubernur Lampung (vide buktiT.Trlw.II09) (vide bukti T.Trlw.II10) ;8 Bahwa gugatan pihak Pelawan sangat kabur (obscur libel) karena hanyamempermasalahkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik IndonesiaNomor 131.8875 Tahun 2011 tentang Pemberhentia Pj.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.18875 Tahun 2011tanggal 20 Desember 2011 tentang Pemberhentian Penjabat Bupati Mesuji danPengesahan Pengangkatan Bupati Mesuji di Propinsi Lampung yang menjadi dasarutama Pelawan mengajukan gugatan perlawanan atas penetapan a quo.

Bahwa dalil Pelawan tidak tepat dalam menentukan para pihak (Turut Terlawan IV),karena Penjabat Bupati Mesuji tidak ada kaitannya dengan proses terbitnya obyeksengketa, yaitu Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.18875 Tahun2011 tanggal 20 Desember 2011, tentang Pemberhentian Penjabat Bupati Mesuji danPengesahan Pengangkatan Bupati Mesuji Propinsi Lampung.

Bukti Tlw.IV 2: Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.18875,Tahun 2011 tentang Pemberhentian Pejabat Bupati Mesuji danPengesahan Pengangkatan Bupati Mesuji Propinsi Lampung ; (Fotocopy) ;: Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor : 02 Tahun 2010tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat DaerahKabupaten Mesuji ; (Fotocopy) ; Hal 33 dari 43 hal Put. No. 09/PLW/2012/PTUNJKT3.