Ditemukan 63 data
114 — 52
Pemilihan Kepala Daerah danWakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013, sedangkan dalampasal 236A UndangUndang Nomor 8 Tahun 2005 tentang PenetapanPeraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 3 Tahun 2005tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah Menjadi UndangUndang, penundaan PemilihanKepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hanya dapat dilakukan apabilaterjadi bencana alam, kerusuhan, gangguan keamanan dan/atau gangguanlainnya diseluruh atau disebagian wilayah
pemilihan Kepala Daerah dan WakilKepala Daerah yang berakibat pemilihan tidak dapat dilaksanakan sesuaidengan jadwal;Bahwa secara yuridis melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2010Mahkamah Agung telah menegaskan demi kepastian hukum terhadap prosesPemilihan Umum perlu segera ada kepastian hukum.Proses...........18Proses PEMILU dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, dan agardihindari putusan atau penetapan yang akan menganggu proses dan jadwal pemilu selainitu.
Barun
Tergugat:
Panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa Glonggong, Kec. Jakenan, Kab. Pati
171 — 81
. : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa GlonggongKecamatan Jakenan Kabupaten Pati Nomor 3/PAN.III/2021Tentang Penetapan Wilayah Pemilihan Dalam PemilihanKepala Desa Glonggong Kecamatan Jakenan KabupatenPati Tanggal 27 Februari 2021. (fotokopi sesuai denganaslinya);5. Bukti T5. : Berita Acara Pendaftaran Nomor 03/BA/SIII/2021 Tanggal 5Maret 2021. (fotokopi sesuai dengan aslinya);6. Bukti T6. : Berita Acara Pendaftaran Nomor 04/BA/III/2021 Tanggal 6Maret 2021.
YUNUS BIDA
Tergugat:
BUPATI TORAJA UTARA
Intervensi:
ELISABETH TONAPA
259 — 297
saksi menunggu sampai penghitungan ;Bahwa saksi kurang tahu penghitungan suara di tampilkan jam berapa ;Bahwa setelah pemilinan ada penghitungan manual ;Bahwa tidak di buka kotak suara :Bahwa di layar dalam bentuk tampilan ;Bahwa saksi kurang tahu berapa lama di pasang itu ;Bahwa saksi kurang tahu pelaksana pemilihan Kepala Lembang dilaksanakan jam berapa, tetapi saksi kirakira jam 10:00 wita ;Bahwa saksi sebagai PNS Guru ;Bahwa saksi kenal dengan Marthen Bula, tinggal di Dusun Sangtane danmasuk wilayah
pemilihan, Marthan Bula tinggal sejak kecil sampaisekarang ;Bahwa umurnya Marthen Bula sekarang kurang lebih 80 tahun ;Bahwa saksi tidak kenal Markus Patiung ;Bahwa saksi tinggal di Bangkelekila sejak lahir sampai sekarang ;Bahwa saksi mengajar di Kabupaten Enrekang ;Bahwa benar saksi kenal dengan Yuliana Lolongan, warga disitu ;Bahwa benar saksi kenal namanama orang ini, yaitu : Imelda Bato pare,Agustina Sarlota dan Yohana Bertha Palin ;Bahwa saksi tidak melihat mereka orang itu datang memilih
RUDY ASTANTO, SH.,MH
Terdakwa:
M. HADI MULYONO UPAS, SH.,MH Bin Alm ILHAM GUNAWAN
347 — 128
Ketapag di wilayah pemilihan Ketapang Kec. Sungai Melayu rayak Dapil IV(empat) ;
- 1 (satu) berkas Daftar hadir pertemuan dalam rangka reses anggota DPRD Kab Ketapang di wilayah pemilihan Ketapang Masing-masing Kec. Jelai Hulu, Kec Sungai Melayu Rayak Dapil IV (empat)
- 3 (tiga) lembar Daftar Dokumentasi kegiatan Reses Dapil IV di Kec. Tumbang Titi, Kec. Jelai Hulu dan Kec. Sungai Melayu Rayak.
- 10 (sepuluh) lembar Daftar Aspirasi Anggota DPRD Kab.
1.PT.KONSTRUKSI INDONESIA MANDIRI diwakili oleh DIREKTUR UTAMA AGUS SUSANTO,.S.T
2.PT.ADIKA RAYA PERSADA diwakili oleh DIREKTUR UTAMA IR.TONY PRASETYO
3.PT. KARYA INDRA BAGUS JAYA diwakili direktur utama MAYENDRA PUJI PANGESTU
Tergugat:
1.KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN BIDANG BINA MARGA KABUPATEN PONOROGO
2.KELOMPOK KERJA (POKJA 27) bagian pengadaan barang dan jasa (BPBJ) SEKRETARIAT DAERAH (SETDA) KAB.PONOROGO
3.KELOMPOK KERJA (POKJA 28) BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA (BPBJ) SEKRETARIAT DAERAH (SETDA) KAB. PONOROGO
355 — 164
mengakibatkan akibat hukumsetelah implikasi tadi, setelan produk Pokja tadi diterima oleh PPK dalamhal ini kalau PPK sudah menerima produk Pokja;Bahwa produk dari Suatu proses yang saksi ketahui setelah itupenetapan pemenang, baru ada implikasi hukumnya;Bahwa yang menetapkan pemenang Pokja yang menetapkan pemenanghasil evaluasi maupun Kklarifikasi juga dari Pokja setelah memenuhipersyaratan administrasi teknis harga maupun kualifikasi ;Bahwa untuk proses penetapan pemenang maupun pengumumanpemenang ada di wilayah
pemilihan, nanti setelah terbit pengumumanpemenang Pokja segera akan menyampaikan berita acara hasil maupunlampiran evaluasi untuk diproses selanjutnya oleh pihak PT.
161 — 384
Bahwa wilayah pemilihan saksi meliputi Kotabaru, Tanah Bumbu danTanah Laut. Bahwa salah satu tugas anggota dewan melaksanakan pengawasanterhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan danbelanja daerah provinsi, termasuk pengawasan Bantuan SosialKemasyarakatan (Bansos) Tahun 2010 yang pelaksanaannya olehEksekutif. Bahwa saksi ikut dalam panitia Anggaran APBD propinsi KalimantanSelatan perubahan TA 2010.
Bahwa saksi sebagai anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dariPartai Demokrat priode 2009 s/d 2014 di Komisi Il bidang Ekonomi danKeuangan.Halaman 471 dari 833 Putusan Nomor 49/Pid.SusTPK/2014/PN Bjm.Bahwa saksi tidak termasuk Banggar Legislatif APBD Perubahan Tahun2010.Bahwa wilayah pemilihan saksi meliputi Kotabaru, Tanah Bumbu danTanah Laut.Bahwa salah satu tugas anggota dewan melaksanakan pengawasanterhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan danbelanja daerah provinsi, termasuk
64 — 24
Pembahasan dilakukan tanggal 20 Nopember2014, akan tetapi selama pembahsan berlangsung sebagian anggota Dewanmenyampaikan berbagai kondisi factual di wilayah pemilihan masingmasing,sehingga PAD di tingkatkan sebesar Rp. 10.000.000.000, diperuntukkan untukDinas Transmigrasi sebesar Rp. 7.000.000.000, Dinas perhubungan sebesar Rp.2.000.000.000, untuk RSUD sebesar Rp. 250.000.000, dan pembangunan jalanlingkungan sebesar Rp. 250.000.000,;Bahwa alokasi dinas PU yang tercantum dalam PPAS tahun 2015 sebesar
49 — 15
Pembahasandilakukan tanggal 20 Nopember 2014, akan tetapi selama pembahasanberlangsung sebagian anggota Dewan menyampaikan berbagai kondisifaktual di wilayah pemilihan masingmasing, sehingga PAD di tingkatkansebesar Rp. 10.000.000.000, diperuntukkan untuk Dinas Transmigrasisebesar Rp. 7.000.000.000, Dinas perhubungan' sebesar Rp.2.000.000.000, untuk RSUD sebesar Rp. 250.000.000, danpembangunan jalan lingkungan sebesar Rp. 250.000.000,Bahwa alokasi dinas PU yang tercantum dalam PPAS tahun 2015 sebesarRp
1.YAFET VALENTHINUS WAINARISI, S.P.
2.ISMAEL IBRAHIM WATORA, S.H., M.T
3.LUSIA IMAKULATA HEGEMUR, S.Sos.
4.Drs. RAFAEL SODEFA
5.LEONARD YAROLLO, S.H.
6.TONNY URBON
7.ROSIYANA SARA GORAM, SE.
Tergugat:
1.Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
2.GUBERNUR PAPUA BARAT
132 — 61
yang menentukan bahwa nama yang diusulkan adalahyang menempati nomor urut satu dengan suara terbanyak artinya caloncalondari wakil adat, perempuan dan agama yang menempati nomor urut satuberdasarkan penetapan dari panitia pemilinan maka hasil itulah yangdigunakan oleh Gubernur untuk diusulkan kepada Menteri Dalam Negeri untukmendapatkan pengesahan; Bahwa menurut pendapat ahli berdasarkan pasal 15 Peraturan PemerintahNomor 54 Tahun 2004, pemilihnan anggota MRPB menggunakan pendekatandaerah atau wilayah
pemilihan oleh karena itu panitia pemilihanlah yangmengetahui proses yang terjadi dan menentukan namanama dengan nomorHalaman 147 dari 216 halaman Putusan Nomor : 40/G/2017/PTUN JPR.urut dari setiap kuota dari 3 kelompok perwakilan tersebut, dengan demikianmaka apa yang telah ditentukan oleh panitia pemilihan adalah hasil darisebuah proses yang disampaikan kepada Gubernur dan kemudian apabila ada84 nama maka harus dipilih namanama yang memperoleh suara terbanyakdari setiap daerah pemilihan untuk
89 — 39
Pembahasan dilakukan tanggal 20 Nopember2014, akan tetapi selama pembahsan berlangsung sebagian anggota Dewanmenyampaikan berbagai kondisi factual di wilayah pemilihan masingmasing,sehingga PAD di tingkatkan sebesar Rp. 10.000.000.000, diperuntukkan untukDinas Transmigrasi sebesar Rp. 7.000.000.000, Dinas perhubungan sebesar Rp.2.000.000.000, untuk RSUD sebesar Rp. 250.000.000, dan pembangunan jalanlingkungan sebesar Rp. 250.000.000,; Bahwa alokasi dinas PU yang tercantum dalam PPAS tahun 2015 sebesar
58 — 13
Pembahasan dilakukan tanggal 20 Nopember2014, akan tetapi selama pembahsan berlangsung sebagian anggota Dewanmenyampaikan berbagai kondisi factual di wilayah pemilihan masingmasing,sehingga PAD di tingkatkan sebesar Rp. 10.000.000.000, diperuntukkan untukDinas Transmigrasi sebesar Rp. 7.000.000.000, Dinas perhubungan sebesar Rp.2.000.000.000, untuk RSUD sebesar Rp. 250.000.000, dan pembangunan jalanlingkungan sebesar Rp. 250.000.000,; Bahwa alokasi dinas PU yang tercantum dalam PPAS tahun 2015 sebesar
48 — 13
Pembahasandilakukan tanggal 20 Nopember 2014, akan tetapi selama pembahsanberlangsung sebagian anggota Dewan menyampaikan berbagai kondisifactual di wilayah pemilihan masingmasing, sehingga PAD di tingkatkansebesar Rp. 10.000.000.000, diperuntukkan untuk Dinas Transmigrasisebesar Rp. 7.000.000.000, Dinas perhubungan sebesar Rp.2.000.000.000, untuk SUD sebesar Rp. 250.000.000, danpembangunan jalan lingkungan sebesar Rp. 250.000.000.
190 — 189
., didepan persidangan di bawah sumpah padapokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejati KalSel dansaksi membenarkan semua keterangan dalam Berita AcaraPemeriksaan.Bahwa saksi sebagai anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatandari Gabungan Partai Bulan Bintang (PBB) priode 2009 s/d 2014di Komisi II bidang Ekonomi.Bahwa wilayah pemilihan saksi meliputi Kotabaru, Tanah Bumbudan Tanah Laut.Bahwa salah satu tugas anggota dewan melaksanakanpengawasan terhadap
MM, didepan persidangan di bawah sumpahpada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejati KalSel dansaksi membenarkan semua keterangan dalam Berita AcaraPemeriksaan.Bahwa saksi sebagai anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatandari Partai Demokrat priode 2009 s/d 2014 di Komisi Il bidangEkonomi dan Keuangan.Bahwa saksi tidak termasuk Banggar Legislatif APBD PerubahanTahun 2010.Bahwa wilayah pemilihan saksi meliputi Kotabaru, Tanah Bumbudan Tanah Laut.Bahwa
62 — 22
Pembahasan dilakukan tanggal 20 Nopember2014, akan tetapi selama pembahsan berlangsung sebagian anggota Dewanmenyampaikan berbagai kondisi factual di wilayah pemilihan masingmasing,sehingga PAD di tingkatkan sebesar Rp. 10.000.000.000, diperuntukkan untukDinas Transmigrasi sebesar Rp. 7.000.000.000, Dinas perhubungan sebesar Rp.2.000.000.000, untuk RSUD sebesar Rp. 250.000.000, dan pembangunan jalanlingkungan sebesar Rp. 250.000.000,; Bahwa alokasi dinas PU yang tercantum dalam PPAS tahun 2015 sebesar
51 — 21
Pembahasandilakukan tanggal 20 Nopember 2014, akan tetapi selama pembahsanberlangsung sebagian anggota Dewan menyampaikan berbagai kondisifactual di wilayah pemilihan masingmasing, sehingga PAD di tingkatkansebesar Rp. 10.000.000.000, diperuntukkan untuk Dinas Transmigrasisebesar Rp. 7.000.000.000, Dinas perhubungan sebesar Rp.2.000.000.000, untuk SUD sebesar Rp. 250.000.000, danpembangunan jalan lingkungan sebesar Rp. 250.000.000.
74 — 11
Pembahasandilakukan tanggal 20 Nopember 2014, akan tetapi selama pembahsanberlangsung sebagian anggota Dewan menyampaikan berbagai kondisifactual di wilayah pemilihan masingmasing, sehingga PAD di tingkatkansebesar Rp. 10.000.000.000, diperuntukkan untuk Dinas Transmigrasisebesar Rp. 7.000.000.000, Dinas perhubungan sebesar Rp.2.000.000.000, untuk RSUD sebesar Rp. 250.000.000, danpembangunan jalan lingkungan sebesar Rp. 250.000.000.Bahwa alokasi dinas PU yang tercantum dalam PPAS tahun 2015sebesar
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : ARFIYANTI BELINDA, SH PGL YANTI Diwakili Oleh : HANKY MUSTAV SABARTA, S.H., M.H.
90 — 78
SE untuk Dinas DalamRangka Reses ke Wilayah Pemilihan Il Kec. Batang Kapas dan TinjauLapangan ke Kec. Lunang Silaut pada tanggal 2 Februari s/d 5 Februari2011 yang diketahui oleh an. Rahmat Realson. SH.MM bertanda tanganserta bercap Stempel Setwan DPRD Kab.
SE untuk Dinas DalamRangka Reses ke Wilayah Pemilihan II Kec. Batang Kapas dan TinjauLapangan ke Kec. Lunang Silaut pada tanggal 2 Februari s/d 5 Februari 2011yang diketahui oleh an. Rahmat Realson. SH.MM bertanda tangan sertabercap Stempel Setwan DPRD Kab.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : RAHMAT REALSON, SH.MM Diwakili Oleh : HANKY MUSTAV SABARTA, S.H., M.H.
85 — 53
SE untukDinas Dalam Rangka Reses ke Wilayah Pemilihan Il Kec. BatangKapas dan Tinjau Lapangan ke Kecamatan Lunang Silaut padatanggal 2 Februari s/d 5 Februari 2011 yang diketahui oleh atas namaRAHMAT REALSON.
101 — 25
SE untuk Dinas DalamRangka Reses ke Wilayah Pemilihan Il Kec. BatangKapas dan Tinjau Lapangan ke Kec. Lunang Silautpada tanggal 2 Februari s/d 5 Februari 2011 yangdiketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MMbertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRDKab.
164 — 24
SE untuk Dinas DalamRangka Reses ke Wilayah Pemilihan Il Kec.Batang Kapas dan Tinjau Lapangan ke Kec.Lunang Silaut pada tanggal 2 Februari s/d 5Februari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMATREALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercapStempel Setwan DPRD Kab.