Kabupaten Manokwari guna membahasdana talangan untuk pencalonan Bupati Teluk Bintuni periode 2010 2015 yang akandiikuti oleh saksi Moses Kawab dimana dana talangan tersebut akan diurus oleh Terdakwadi Jakarta nantinya, pada saat itu Terdakwa mengatakan dan meyakinkan kepada saksiMoses Kawab agar saksi Moses Kawab mempercayakan proses pencairan dana talangantersebut kepada Terdakwa dengan cara agar saksi menyiapkan sebuah proposal tentangpencalonan dirinya sebagai calon Bupati Teluk Bintuni periode 20102015

Rekening: 1500004595359 atas nama Maxi Senewe dan mengatakan kepadasaksi korban agar menyiapkan dana untuk membantu proses pencairan dana talangan untukmendanai saksi Moses Kawabdalam pemilihan Kepala daerah Kabupaten Teluk Bintuniperiode 20102015 dimana dana talangan tersebut sedang diurus Terdakwa di Bank BNIJakarta yang Terdakwa katankan berjumlah sekitar Rp. 10.000.000.000, (sepuluh milyarrupiah) dan apabila dana talangan tersebut cair maka saksi korban dijanjikan akanmendapatkan bunga sekitar

ikut dalamPemilukada di Teluk Bintuni saat itu tetapi saksi tidak mau menerima permintaanMoses Kawab karena saksi merasa ragu, sehingga Moses Kawab berbicara denganTerdakwa lewat hp, setelah itu Moses Kawab memberikan hpnya kepada saksiuntuk bicara dengan Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwabantu saja Moses Kawab karena Terdakwa yang mengurus administrasi permintaandana talangan di Bank BNI Jakarta untuk membantu Moses Kawab dalammengikuti Pemilukada di Teluk Bintuni untuk periode 20102015

dalamPemilukada di Teluk Bintuni saat itu tetapi saksi tidak mau menerima permintaanMoses Kawab karena saksi merasa ragu, sehingga Moses Kawab berbicara dengan12Terdakwa lewat hp, setelah itu Moses Kawab memberikan hpnya kepada saksiuntuk bicara dengan Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwabantu saja Moses Kawab karena Terdakwa yang mengurus administrasi permintaandana talangan di Bank BNI Jakarta untuk membantu Moses Kawab dalammengikuti Pemilukada di Teluk Bintuni untuk periode 20102015

di Teluk Bintuni saat itu tetapi saksi korban tidak maumenerima permintaan Moses Kawab karena merasa ragu, sehingga Moses Kawabberbicara dengan Terdakwa lewat hp, setelah itu Moses Kawab memberikan hpnyakepada saksi korban untuk bicara dengan Terdakwa lalu Terdakwa mengatakankepada saksi korban kita samasama satu gereja, percaya karena Terdakwa yangmengurus administrasi permintaan dana talangan di Bank BNI Jakarta untukmembantu Moses Kawab dalam mengikuti Pemilukada di Teluk Bintuni untukperiode 20102015

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan telah teijadi kekeliruan terhadap Penulisan Jenis Kelamin Anak Pemohon sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 1107-LT-l9062011-0183, tertanggal 20 Juni 2011 atas nama MAULIDA; Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 1107-LT- 20102015-0025, tertanggal 20 Oktober 2015 atas nama AFRIDA dan pada Kartu Keluarga (KK) Nomor : 1107170204082089, tertanggal 15 Oktober 2015, Atas nama : Jailani,;
3. Memberikan izin kepada Pemohon

untuk membetulkan Penulisan Jenis Kelamin Anak Pemohon sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 1107-LT-l 9062011- 0183, tertanggal 20 Juni 2011 atas nama MAULIDA; Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 1107- LT-20102015-0025, tertanggal 20 Oktober 2015 atas nama AFRIDA dan pada Kartu Keluarga (KK) Nomor : 1107170204082089, tertanggal 15 Oktober 2015, Atas nama : Jailani, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie;

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie segera setelah ditunjukkannya Penetapan ini untuk membetulkan Kartu Keluarga (KK) Nomor : 1107170204082089, tertanggal 15 Oktober 2015, Atas nama : Jailani dan Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 1107-LT-l9062011-0183, tertanggal 20 Juni 2011 atas nama MAULIDA yang semula tercantum Jenis Kelamin Laki-Laki, menjadi Jenis Kelamin Anak Pemohon yang sebenamya adalah Perempuan; Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 1107-LT-20102015-0025, tertanggal 20 Oktober 2015

Syarfi Hutauruk padasaat pendaftaran sebagai calon Walikota Sibolga 20102015. NamunTermohon pada saat Gelar Perkara tidak menunjukkan adanya Ijazah/STTB Yang Rusak tersebut sebagai lampiran dari Surat KeteranganPengganti Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Yang Rusak nomor:911/83/D/89 tanggal 31 Mei 1989 dimaksud. Termohon telah lalai dalammelakukan proses Penyelidikan dan Penyidikan dengan tidak memintaYjazah/STTB Yang Rusak dari Sdr. Drs. H. M.

SYARFI HUTAURUK) dalam prosesPilkada Kota Sibolga periode tahun 20102015 yang dihentikan oleh Termohondengan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SP.

SYARFI HUTAURUK,dalam pencalonannya sebagai WalikotaSibolga periode 20102015 telahmenggunakan Surat Keterangan PenggantiSurat Tanda Tamat Belajar (STTB) YangRusak Nomor : 911/ 83/D/89 tanggal 31 Mei1989 atas nama M. SYARFI HUTAURUK,lahir tanggal 9 Juli 1959, Nomor DaftarInduk 151 yang ditandatangani KepalaSekolah Dasar Negeri Nomor 153024 PasarSorkam atas nama JAIRUS HABAYAHAN,yang dibenarkan dan disahkan KepalaKantor Depdikbud Kec.

Sorkam, untuk persyaratan PemilukadaKota Sibolga periode tahun 20102015.Hasil Verifikasi kepada Kepala Sekolahbahwa Nomor Induk 01 s/d 271 telah hilangkarena banjir. Hasil Pemilukada,dimenangkan oleh pasangan Drs.

H.M.SYARFI HUTAURUK/MARUDUTSITUMORANG, AP.MSP dan telah dilantiksebagai Walikota/Wakil Walikota Sibolgaperiode tahun 20102015; Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 01/Pra.Pid/2016/PN Sbg124 MUHAMMAD ZEN PILIANG, padapokoknya menerangkan bahwa dari sejaktahun 1966 hingga tahun 1974 pernahmenjadi tenaga pendidik/guru pada SDNegeri 153024 Pasar Sorkam I dengan matapelajaran semua bidang studi dan pernahmengajar di kelas Drs. H.M. SYARFIHUTAURUK. Bahwa Drs. H.M.

La Pona, M.Si. sebagaiAnggota Bidang Penggalangan Massa tertuang dalam SuratKeputusan Koalisi Bangkit terus membangun tanggal 22Maret 2010, Nomor : 002/A/K BIM/III/2010 Tentang ; TIMKAMPANYE PEMILUKADA KOTA JAYAPURA PERIODE 20102015,TIM SUKSES KOALISI BANGKIT DAN TERUS MEMBANGUN KOTAJAYAPURA, yang kemudian dalam klarifikasi pada KPUProvinsi Papua pada tanggal O09 Februari 2011 dinyatakanbahwa terhadap Surat Keputusan telah direvisi padatanggal 21 Juli 2010 dengan Surat Keputusan No.005/A/KBTM/VI1

(BTM), dikantor Tergugat tidak dapat dibuktikan karena Ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan UmumNo 68 Tahun 2007 menyatakan bahwa Pasangan Calonwajib mendaftarkan Tim Kampanye kepada KPUbersamaan dengan pendaftaran kandidat ; Bahwa Surat Keputusan Tim Kampanye Nomor002/A/K BTM/II1/2010 Tentang : TIM = KAMPANYEPEMILUKADA KOTA JAYAPURA PERIODE 20102015, TIMSUKSES KOALISI BANGKIT DAN TERUS MEMBANGUN KOTAJAYAPURA benar ada pada KPU Kota Jayapura, namunSurat Keputusan Revisi dari Tim Kampanye

Bukti P2Surat Keputusan Koalisi Bangkit dan TerusMembangun Nomor : 002/A/K BIM/III/2010 Tanggal22 Maret 2010 Tentang Tim Kampanye PemilukadaKota Jayapura Periode 20102015 (fotocopy darifotocopy) ;3. Bukti P3Hal. 19 dari 35 Hal. Putusan No. 20/G.TUN/2011/PTUN.JPR20Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum KepalaDaerah Kota Jayapura kepada Ketua KPU KotaJayapura Nomor : 176/PANWASLUKJPR/1I1/2010Tanggal 11 Februari 2011 +Perihal PermohonanKeterangan (fotocopy dari fotocopy) ;4.

Bukti T2Surat Keputusan Koalisi Bangkit dan TerusMembangun Nomor : 002/A/K BIM/III/2010 Tanggal22 Maret 2010 Tentang Penetapan Tim KampanyePemilukada Kota Jayapura Periode 20102015(fotocopy dari fotocopy) ;3. Bukti T3Surat Keputusan Koalisi Bangkit dan TerusMembangun Nomor : 005/A/K BIM/VII/2010 Tanggal21 Juli 2010 #Tentang Restrukturisasi TimKampanye Pemilukada Kota Jayapura Periode 20102015 (fotocopy dari fotocopy) ;4.

Putusan No. 20/G.TUN/2011/PTUN.JPR30tersebut disertai dengan alat bukti berupa Surat KeputusanKoalisi Bangkit dan Terus Membangun Nomor : 002/A/KBIM/III1/2010 Tanggal 22 Maret 2010 Tentang Tim KampanyePemilukada Kota Jayapura Periode 20102015 (vide Bukti P2)Menimbang, bahwa atas dalil tersebut Tergugat dalamjawabannya menyatakan dari hasil klarifikasi dan pemeriksaanyang dilakukan Tergugat didapat bahwa tidak benar Prof.

., MH. dari jabatannya sebagaiBupati Seluma masa jabatan tahun 20102015 terhitung sejak tanggal 13Desember 2012;II.

Putusan Nomor 312 K/TUN/201414.15.16.17.Bahwa secara politis, Penggugat juga merasa dirugikan dengan keputusanTergugat yakni timbulnya kekecewaan rakyat Kabupaten Seluma yang telahmendukung dan memilih Penggugat dalam Pemilihan Umum Bupati dan WakilBupati Kabupaten Seluma masa jabatan 20102015 yang telah dilaksanakansecara demokratis, sesuai amanat Pasal 18 UndangUndang Dasar 1945.

tahun 20102015;Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalamperkara ini;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsiyang pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut:1.

Murman Effendi, SH., MH, dari Jabatannyasebagai Bupati Seluma masa Jabatan Tahun 20102015 terhitung sejaktanggal 13 Desember 2012;3 Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan MenteriDalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.17 882 Tahun 2012,tanggal 13 Desember 2012 Tentang Pemberhentian H. Murman Effendi,Halaman 17 dari 31 halaman.

Murman Effendi, SH, MH dari Jabatannya sebagai BupatiSeluma masa jabatan 20102015 terhitung sejak tanggal 13 Desember 2012;Berdasarkan uraian tersebut maka dapat Pemohon Kasasi/semula Pembanding/dahulu Tergugat nyatakan, terhadap Keputusan objek gugatan in litis dalam perkaraa quo tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.

Oesman Saptasebagai Ketua Umum untuk Masa Bakti 20102015, berdasarkanKetetapan Musyawarah Nasional VII HKTINo. TAPV/MUNAS/VIU/HKTI/2010 Tentang Ketua Umum HKTI masabakti 20102015, tanggal 14 Juli 2010 ;3.2. Bahwa berdasarkan syaratsyarat administratif yang telah dipenuhi olehPelawan, Departemen Hukum dan HAM RI telah mengesahkan Pelawansebagai badan hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum danHak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU14.AH.01.06 tahun2011, tanggal 18 Januari 2011 ;3.3.

PrabowoSubianto telah berakhir ;4 Bahwa kemudian pada agenda pemilihan Ketua Umum HKTI untuk masa bakti20102015, akhirnya peserta Musyawarah Nasional mengusulkan dan meminta Bpk.Prabowo Subianto untuk menjadi Ketua Umum DPN HKTI untuk periode 20102015.Dan selanjutnya sesuai dengan Tata Tertib Sidang dan AD/ART HKTI, Letjen. TNI(Purn.)

Prabowo Subianto secara SAH telah terpilih kembali dengan aklamasi sebagaiKetua Umum DPN HKTI untuk periode 20102015 sekaligus selaku Ketua TimFormatur DPN HKTI Periode 20102015 ;5 Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas dan nyata bahwa berakhirnyakepemimpinan Bpk.

Usman Sapta sebagai KetuaUmum HKTI untuk masa bakti 20102015, sebagaimana yang dinyatakan olehPELAWAN (dh. TERGUGAT I) dalam point (3.1.) pada dalil EKSEPSI nya ;8 Bahwa TERLAWAN (dh. PENGGUGAT) juga menolak dalil yang dinyatakanPELAWAN (dh.

Prabowo Subianto periode 20102015 dengan pertimbangan halaman35 dalam Putusan Perkara No. 01/Plw.Hak Cipta/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 26April 2012, yang menyatakan sebagai berikut :"Menimbang bahwa intisari gugatan Penggugat adalah bahwaPENGGUGAT DALAM HAL INI ADALAH DEWAN PIMPINANNASIONAL HIMPUNAN KERUKUNAN TANI (DPN HKTI)DIKETUAI OLEH LETJEN TNI (PURN.)

TentangPerubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum KabupatenSupiori Nomor 76 Tahun 2010 Tentang Penetapan PasanganCalon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun2010, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten SupioriNomor 12 Tahun 2010 Tentang Rekapitulasi HasilPenghitungan Perolehan Suara Pada Pemilu Bupati dan WakilBupati Kabupaten Supiori Tahun 2010, Keputusan KomisiPemilihan Umum Kabupaten Supiori Nomor 13 Tahun 2010Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil BupatiKabupaten Supiori Tahun 20102015

Hendrik Jan Rumkabu sedang terkena kasusPidana telah lolos~ verifikasi dan berhak menjadiPeserta Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil KepalaDaerah Kabupaten Supiori Tahun 2010 sampai pada Pemilihanumum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah KabupatenSupiori Tahun 2010 tahapan kedua dan dianulir olehMahkamah Konstitusi dengan pertimbangan hukum berdasarpada putusan pidana yang belum memiliki kekuatan hukumtetap ;Bahwa dalam kasus yang tidak jauh berbeda dimana WalikotaTomohon' terpilih periode 20102015

Majelis Hakim agarkiranya mengeluarkan Penetapan Penundaan berlakunya SuratKeputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Nomor80 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Keputusan KomisiPemilihan Umum Kabupaten Supiori Nomor 12 Tahun 2010Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan SuaraPada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten SupioriTahun 2010 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum KabupatenSupiori Nomor 13 Tahun 2010Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil BupatiKabupaten Supiori Tahun 20102015

Yan Imbab = danpasangan calon nomor urut 5 atas nama Julianus Mhusefer,S.Si TH., MAP / Theodorus Kawer, S.IP., M.Si. sebagai24pasangan yang berhak mengikuti Pemilihan Kepala Daerah danWakil Kepala Daerah Kabupaten supiori Tahun 20102015 padaputaran kedua, dan final yaitu) keputusan tersebut tidak lagimemerlukan persetujuan atasan atau instansi' lain, sertamenimbulkan akibat hukum yaitu) bagi Para Penggugat keputusantersebut menyebabkan tidak dapat mengikuti Pemilihan KepalaDaerah dan Wakil Kepala

Daerah Kabupaten supiori Tahun 20102015 pada putaran kedua ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas makaKeputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa incasu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Ayat (9) UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata UsahaNegara ;Menimbang, bahwa pokok gugatan Para Penggugat dalamgugatannya menitik beratkan kepada Putusan MahkamahKonstitusi Nomor 182/PHPU.DVIII/2010 yang menurut ParaPenggugat cacat hukum dan menjadi dasar diterbitkannya

L danNURLIAH.1 (satu) lembar foto copy (beserta satu lembar lampirannya) suratkeputusan dewan pimpinan daerah LVRI Sulselbar nomorskep:020/MDLV/III/11/2015, tanggal 23 nopember 2015 tentangpemberhentian dengan hormat wanticab dan pengurus DPC LVRIKabupaten Enrekang masa bhakti 20102015 serta pengangkatanwanticab dan pengurus DPC LVRI Kabupaten Enrekang masa bhakti20152020 (dilegalisir);1 (satu) lembar surat keputusan dewan pimpinan cabang LVRIKabupaten Enrekang nomor skep : 21/MCE/XI/2016, tanggal

L dan Nurliah, 1 (Satu) lembar fotokopi (beserta satulembar lampirannya) Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah LVRISulseloar Nomor Skep: 020/MDLV/III/11/2015, tanggal 23 Nopember2015 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Wanticab Dan PengurusDPC LVRI Kabupaten Enrekang masa bhakti 20102015 sertapengangkatan wanticab dan pengurus DPC LVRI Kabupaten Enrekangmasa bhakti 20152020 (dilegalisir),1 (Satu) lembar Surat KeputusanDewan Pimpinan Cabang LVRI Kabupaten Enrekang nomor Skep:21/MCE/X1/2016, tanggal

B/2019/PN EnrDPC LVRI Kabupaten Enrekang masa bhakti 20102015 sertapengangkatan wanticab dan pengurus DPC LVRI Kabupaten Enrekangmasa bhakti 20152020 (dilegalisir),1 (Satu) lembar Surat KeputusanDewan Pimpinan Cabang LVRI Kabupaten Enrekang nomor Skep:21/MCE/X1/2016, tanggal 21 November 2016 tentangpemberhentian/pengangkatan pengurus DPC LVRI KabupatenEnrekang, 1(Satu) Buah KTP Asli An.Sumele Pallele,1(Satu) LembarKartu Keluarga asli An.Dorro,1(Satu) lembar fotokopi Kartu KeluargaAn.Sumule Palelle

Ldan Nurliah, 1 (Satu) lembar fotokopi (beserta satu lembar lampirannya)Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah LVRI Sulselobar Nomor Skep:O20/MDLV/III/11/2015, tanggal 23 ##Nopember 2015 tentangPemberhentian Dengan Hormat Wanticab Dan Pengurus DPC LVRIKabupaten Enrekang masa bhakti 20102015 serta pengangkatanwanticab dan pengurus DPC LVRI Kabupaten Enrekang masa bhakti20152020 (dilegalisir),1 (Satu) lembar Surat Keputusan Dewan PimpinanHalaman 36 dari Halaman 89 Putusan No. 34/Pid.

L dan Nurliah, 1 (Satu) lembar fotokopi (beserta satulembar lampirannya) Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah LVRISulseloar Nomor Skep: 020/MDLV/III/11/2015, tanggal 23 Nopember2015 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Wanticab Dan PengurusDPC LVRI Kabupaten Enrekang masa bhakti 20102015 sertapengangkatan wanticab dan pengurus DPC LVRI Kabupaten Enrekangmasa bhakti 20152020 (dilegalisir),1 (Satu) lembar Surat KeputusanHalaman 60 dari Halaman 89 Putusan No. 34/Pid.

M.HH14.AH.11.01Tahun 2010 tertanggal 2 November 2010 Tentang Pengesahan PerubahanKepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Damai Sejahtera Periode 20102015 (Bukti P4).9. Bahwa, Keputusan Tergugat aquo Bersifat Individual karena KeputusanMenteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.

M.HH14.AH.11.01 Tahun 2010 tertanggal 2 November 2010 Tentang PengesahanPerubahan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Damai SejahteraPeriode 20102015 tidak ditujukan untuk umun, tetapi tertentu baik alamatmaupun hal yang dituju.10.Bahwa, Keputusan Tergugat aquo Bersifat Final karena Keputusan MenteriHukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.

M.HH14.AH.11.01Tahun 2010 tertanggal 2 November 2010 Tentang Pengesahan PerubahanKepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Damai Sejahtera Periode 20102015 sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum.DUDUK PERKARA:Adapun duduk perkara adalah sebagai berikut :11.Bahwa, Tergugat aquo pada tanggal 02 November 2010 telah mengeluarkanSurat No.

M.HH14.AH.11.01 Tahun 2010 Tentang Pengesahan PerubahanKepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Damai Sejahtera Periode 20102015, yang telah menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini.12.Bahwa, tindakan Tergugat aquo tersebut pada butir 11 di atas secara terangterangan sangat bertentangan dengan Pasal 8 UndangUndang RepublikIndonesia No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik yang menyatakan: DALAMHAL TERJADI PERSELISIHAN PARTAI POLITIK, PENGESAHANPERUBAHAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 7 AYAT (2)

Menyatakan batal SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASIMANUSIA NOMOR : M.HH14.AH.11.01 TAHUN 2010, Tanggal 02 Nopember2010, Tentang Pengesahan Perubahan Kepengurusan Dewan Pimpinan PusatPartai Damai Sejahtera Periode 20102015 ;3. Mewajibkan Tergugat mencabut SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DANHAK ASASI MANUSIA NOMOR : M.HH14.AH.11.01 TAHUN 2010, Tanggal 02November 2010, Tentang Pengesahan Perubahan Kepengurusan DewanPimpinan Pusat Partai Damai Sejahtera Periode 20102015 ;4.

Bahwa Kepengurusan DPN PERADI, Periode 20102015, adalah: Dr. OttoHasibuan, S.H., M.M., sebagai Ketua Umum dan Hasanuddin Nasution, S.H.sebagai Sekretaris Jenderal, sesuai dengan Pernyataan Ketua Umum DewanPimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Tentang Penegasan KembaliPengangkatan Anggota Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan AdvokatIndonesia Masa Jabatan 20102015, sebagaimana dinyatakan dalam Akta Nomor85, tanggal 21 Januari 2015, dibuat dihadapan Buntario Tigris Darmawa Ng, S.H.

Otto Hasibuan, S.H., M.M.selaku Ketua Umum DPN PERADI Periode 20102015, kepada Dr. H. FAUZIEYUSUF HASIBUAN, S.H., M.H. selaku Ketua Umum DPN PERADI Periode 20152020, dan kemudian dilaksanakan pelantikan Pengurus DPN PERADI Periode20152020.

Bahwa oleh karena itu, jika permasalahannya adalah PENGGUGATmenggugat keabsahan TERGUGAT selaku Ketua Umum PERADI, makaHal 29 dari hal 91, Putusan No.203/PDT/2020/PT DKI JKT.PENGGUGAT seharusnya menggugat seluruh pihak yang ikut serta dalamMUNAS II PERADI di Makassar, termasuk OH selaku Ketum, seluruhDPN PERADI periode 20102015, seluruh Pimpinan Sidang MUNAS IlPERADI di Makassar yang memutuskan dan menyatakan DPN pimpinan OHperiode 20102015 Demissioner; bukannya menggugat TERGUGAT danTERGUGAT II

Bahwa dalam gugatan a quo PENGGUGAT telah mendalilkan adalah hakPENGGUGAT untuk menentukan siapasiapa sajasebagai tergugat namuntidak bisa tidak gugatan PENGGUGAT harus mengikutsertakan OH selakuKetua Umum PERADI periode 20102015, Pengurus DPN PERADI 20102015, Pimpinan Sidang MUNAS II PERADI di Makassar dan KapolrestabesMakassar.

Tentang masa Jabatan DPN PERADI Periode 20102015:Bahwa masa jabatan DPN PERADI Periode 20102015 berdasarkanhasil MUNAS PERADI di Pontianak yang dilaksanakan pada tanggal 30April 2010 s/d 1 Mei 2010 berakhir pada tanggal 1 Mei 2015.Berdasarkan Pasal 14 ayat 1 jo. Ayat 2 jo.

Masnun Hasbullah, Spl, MM/Bakal Wakil Calon Kepala Daerah) yang tidak diikutsertakan sebagai peserta Pemilukada tahap awal padahalPenggugat 1 (pasangan dengan jargon SAMASAMA) wajibdiikut sertakan sebagai peserta pada pemungutan suarapada Pemilukada periode 20102015, berdasarkanPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram No.14/G/2010/PTUN. MTR tanggal 6 Mei 2010 Jo.

Lalu Normal Suzanasebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil KepalaDaerah Periode 20102015 ;Bahwa pula telah terjadi pelanggaran pada pelaksanaanPemilukada Kabupaten Lombok Tengah Periode 20102015yaitu. telah terjadi' politik uang dalam memenangkanPasangan H. Moh. Suhaili FT, SH., dan Drs. NormalSuzana (dengan jargon MAIQ MERES) yaitu Bupati danWakil Bupati Lombok Tengah Terpilih.

Lalu NormalSuzana sebagai pemenang Pemilukada Kabupaten LombokTengah Periode 20102015 yang proses pemilihan umumnyacacat hukum, maka secara hukum obyek sengketa (Surat12Keputusan Mendagri RI No. 131.52 931 tahun 2010 tanggal12 November 2010 dan No. 132.52932 tahun 2010 tanggal12 November 2010) dinyatakan tidak mempunyai kekuatanhukum yang mengikat dan sesegera mungkin dicabut karenabertentangan dengan undangundang yang berlaku~ danasas asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB)sebagaimana yang diatur

Surat Ketua DPRD Kabupaten Lombok Tengah Nomor131/188/DPRD/tanggal 26 Oktober 2010 perihal UsulanPengesahan Pengangkatan Calon Bupati dan WakilBupati Lombok Tengah terpilih ;Surat Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor131/878/Adm.Pem tanggal 28 Oktober 2010 perihalUsulan Pengesahan Pengangkatan Pasangan CalonTerpilih Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah MasaJabatan 20102015 :.

LaluWiratmaja, SH, dkk melalui suratnya tanggal 9 Juni 2011yang memohon kepada Bapak Menteri Dalam Negeri untukmeninjau) kembali Keputusan Nomor 131.52 931 Tahun 2010Halaman 37 dari 99 halaman, Putusan Nomor 24/G/2011/PTUN JKT22.38dan Keputusan Nomor 132.52.932 Tahun 2010 yang masingmasing tanggal 12 November 2010 tentang PengesahanPengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah MasaJabatan 20102015 karena ,Keputusan Komisi PemilihanUmum yang dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha NegaraMataram

ONAL periode 20102015, padahal TERGUGAT nyatanyata mengetahui adanya putusan Pengadilan NegeriJakarta Selatan Nomor: 1129/ Pdt.G/200B/PN.Jkt.Sel, yangtelah mempunyai kekuatan hukum tetap pada tanggal 5Pebruari 2009, dan adanya Surat No : AHUAHA.11.01.07tertanggal 1 Juni 2009 dari DIRJEN AHU Departemen Hukumdan HAM yang meminta kepada DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI2424.25.AMANAT NASIONAL periode 20052010 untuk menyerahkanAD/ART PAN (asli) hasil Kongres Il PAN di Semarang,April 2005 ;Bahwa Objek Gugatan

Notaris di Jakarta,hal ini disebabkan dalam permohonan tersebutterdapat nama TERGUGAT sebagai salah satu Ketuadalam kepengurusan DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAIAMANAT NASIONAL periode 20102015 hasil kongres keIll di Batam Januari 2010 sebagaimana tertuang padaObjk Gugatar == sss = sue sme scm some 2 me30.

Menyatakan Keputusan Menteri Hukum dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia Nomor M.HH04.AH.11.01Tahun 2010, tanggal 6 April 2010, tentangPengesahan Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran RumahTangga, dan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat PartaiAmanat Nasional Periode 20102015 adalah sesuaidengan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 tentangPartai Politik; dan ; 4.

Notaris diJakarta ; (fotocopy sesuai dengan aslinya)Bukti T IV : Keputusan Menteri Hukumdan Hak Asasi Manusia Republik IndonesiaNomor M.HH.04.AH.11.01 Tahun 2010, tanggal6 April 2010, tentang Pengesahan PerubahanAnggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, danPengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai AmanatNasioal Periode 20102015; (fotocopysesual dengan aslinya) ;Bukti TV: Keputusan Menteri Hukum dan668.

Bukti T.ll 2.A : Surat Keputusan No.01.Kpts/FORMATURKONGRES II1/PAN/II/2010,tertanggal 9 Februari 2010, tentangPengangkatan Pengurus Dewan Pimpinan PusatPartai Amanat Nasional Periode 20102015,(fotocopy sesual dengan aslinya) ;3. Bukti T.ll 2.B i Akta No. 06, tertanggal 6 April2010, tentang Pernyataan Surat KeputusanFormatur Kongres II Partai AmanatNasional, yang dibuat oleh Emi Susilowati,Notaris di Jakarta, (fotocopy sesualdengan aslinya) ; 4.

Bahwa penggugat mendalilkan dirinya sebagai Ketua Kadin AcehBesar periode 20102015, dan Tergugat sebagai Ketua KadinAceh periode 20032018 (selama 3 periode);b. Bahwa oleh karena saat ini tuntutan hak penggugat terhadapTergugat telah daluawarsa (lewat waktu) karena baik Penggugatmaupun Tergugat tidak lagi menjabat sebagai Ketua Kadin, makadengan sendirinya hak untuk menuntut juga hilang dengansendirinya karena lampaunya waktu;Ill. Gugatan Kabur (obscuur libel)a.

Surat asli hasil scan Keputusan Dewan Pengurus Kamar Dagang danIndustri Provinsi Aceh, Nomor: Skep/01764/Kdn Aceh/III/2010 tentangPengesahan dan Pengukuhan Dewan Penasihat, Dewan Pertimbangandan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Aceh BesarMasa Bakti 20102015; diberi tanda....... P.1:2.

Gugatan DaluarsaHalaman 14 dari 24 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2018/PN BnaMenimbang, bahwa menurut para Tergugat, gugatan perkara aquotelah daluarsa, dengan argumen dan dalildalil yang pada pokoknya sebagaiberikut: Bahwa Penggugat mendalilkan dirinya sebagai Ketua Kadin Aceh Besarperiode 20102015, dan Tergugat sebagai Ketua Kadin Aceh periode20032018 (selama 3 periode); Bahwa oleh karena saat ini tuntutan hak Penggugat terhadap Tergugat telah daluwarsa (lewat waktu) karena baik Penggugat maupun Tergugat

Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada prinsipnya menyatakankeberatan diberhentikan sebagai Ketua Kadin Aceh Besar danPembekuan Kepengurusan periode 20102015 pada Musprov V tahun2013 di Banda Aceh adalah tidak sah;Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2018/PN Bna2.

Bukti Surat ini membuktikan bahwa Kadin Aceh Besarmenolak Pelaksanaan Musprov V Kadin Aceh, sebagaimana jadwal yangtelah ditetapkan;Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti berupa fotokopi Sesuaiaslinya Keputusan Musprov Kadin Aceh No.SKEP/10/Musprov V/KdnAceh/IX/2013, Tentang Pembekuan/Pemberhentian Kepengurusan KamarDagang dan Intrusti Kabupaten Aceh Besar masa bakti 20102015,ditetapkan pada tanggal 21 April 2013, selanjutnya disebut....

Bahwa tergugat mengumumkan pembukaan pendaftaran bakalCalon Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya periodetahun 20102015 yang intinya menyampaikan bahwapendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil BupatiMamberamo Raya pada Pemilihan Umum Kepala DaerahKabupaten Mamberamo Raya Tahun 2010 akan dilaksanakanpada tanggal 8 Juni 2010 s/d 14 Juni 2010 ;2.

Bahwa para Penggugat merupakan Calon Kepala Daerah danWakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Raya periodetahun 20102015 yang diusung oleh Gabungan PartaiPolitik yaitu Partai Gerakan Indonesia( 4)Raya, Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia,Partai Peduli Rakyat Indonesia, Partai PersatuanDaerah, Partai Pemuda Indonesia dan Partai Demokratserta dikenal dengan Koalisi SENTUHAN KASIH ; .

Penting Perihal PenyampaianKeberatan Tentang Penarikan dan Penetapan Nomor UrutPasangan Calon Kandida t surat ini merupakanbentuk protes terhadapkinerja Tergugat yang telah sewenang wenang menafsirkanaturan dasar maupun aturan teknis agarkepentingan Para Penggugat dan parakontestan lainnya didepak dari bursa pencalongan tanpapendaftaran apalagi dengan melalui verifikasi ;13.Bahwa adapun alasan Tergugat tidak meloloskan ParaPenggugat sebagai calon Bupati dan Wakil BupatiMamberamo Raya Periode tahun 20102015

Meop tanpa ditandatangani olehsekretariS partai sdr Melkinus L.Doom,Amd bahkan tandatangan sekretaris partai sdr Melikianus L.Moom, A mdtelah dipalsukan oleh ketua partai sdr Oktavianus Meop,pada surety pencalonan yang tertuang dalam formulir BKWKKPU tanggal 12 Juni 2010 sesuai aturan tidakdiperbolehkan partai atau gabungan partai mencalonkanpasangan bakal calon yang lain, sehingga sangat tidakberaalasan kalau para penggugat harus tetapdiikutsertakan dalam tahapan proses bakal pencalonanpemilukada 20102015

dengan pasal 4 ayat 1 huruf a dan b peraturanKPU No.68 Tahun 2009 tentang pedoman teknis tata carapencalonan pemilukada, partai atau gabungan paartaihanya bias mencalonkan bakal calon kepada( 19 )daerah dan wakil kepala daerah apabila minimal mendapatsuara sah 15 % dari akumulasi perolehan suara sah diDPRD, sehingga dengan tidak terpenuhi syarat ini makaberarti pula para penggugat tidak masuk nominasisebagai calon pemilihan umum kepala daerah dan wakilkepada daaereah Kabupaten Mamberamo raya tahun 20102015

Nasrul Abit) berakhir pada tanggal 17 September2015, sebagai Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Periode 20102015 ( BUKTI P13);Bahwa berdasarkan Penghitungan Masa Jabatan yangditerangkan pada poin di atas, maka 6 bulan terakhir masajabatan Calon Wakil Gubernur Nomor urut 2 sebagai BupatiKabupaten Pesisir Selatan periode 20102015 adalah terhitungsemenjak tanggal 16 Maret 2015, sehingga ketika yangbersangkutan ingin maju sebagai Calon Wakil GubernurProvinsi Sumatera Barat untuk Periode 20152020 (Petahana

Bahwa dengan menggunakan ijazah yang sama, Nasrul Abitjuga telah diangkat kembali menjadi Bupati Pesisir Selatanperiode 20102015 ;23.Bahwa Dugaan Tindak Pidana Pemalsuan oleh Drs.

Irwan Prayitno, Spi, Msc adalah merupakan Petahana,yaitu pejabat yang berakhir masa jabatannya pada tanggal 15 Agustus2015 sebagai Gubernur Sumatera Barat Periode 20102015 (sebagaimanaBUKTI P5). Sehingga berdasarkan Penghitungan Masa Jabatan yangditerangkan tersebut, maka 6 bulan terakhir masa jabatan Calon GubernurNomor urut 2 sebagai Gubernur periode 20102015 adalah terhitungsemenjak tanggal 14 Februari 2015 sampai dengan 15 Agustus 2015,maka Prof. Dr. Irwan Prayitno, Psi.

Nasrul Abit adalah merupakan Petahana,yaitu pejabat yang berakhir masa jabatannya pada tanggal 17September 2015, sebagai Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Periode 20102015 (sebagaimana BUKTI P13).

Bahwa berdasarkan Penghitungan MasaJabatan yang diterangkan pada poin di atas, maka 6 bulan terakhir masajabatan Calon Wakil Gubernur Nomor urut 2 sebagai Bupati KabupatenPesisir Selatan periode 20102015 adalah terhitung semenjak tanggal 16Maret 2015, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (2) UndangUndang Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan atas UndangundangNomor 1 tahun 2015 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah PenggantiHalaman 26 dari 29 halaman.

RemonSimatupang, M.Sc (dahulu Penggugat/sekarangTermohon Kasasi) telah melanggar AD dan ART PartaiBuruh Tahun 20102015 ;Bahwa sejak Ir.

Juliaman Damanik sebagaiSekretaris DPC Partai Buruh Kota MedanPeriode 20102015 ;Bahwa diperoleh fakta dipersidangan bahwaHal. 60 dari 45 hal. Put. No. 643K/PDT.SUS/201 1sejak tanggal 26 Oktober 2010 bahwa Ir.

Remon Simatupang, M.Sc telahmelakukan pelanggaran berat AD dan ART PartaiBuruh Tahun 20102015 sebagaimana yangdimaksud didalam Pasal 6 ayat (3) TentangSanksi Organisasi ART Partai Buruh, yangberbunyi : Dalam pelanggaran berat PartaiHal. 65 dari 45 hal. Put.

RemonSimatupang sebagai Sekretaris DPC PartaiBuruh Kota Medan telah sesuai dengan AD danART Partai Buruh tahun 20102015, makapertimbangan hukum Judex Factie haruslahdibatalkan dan tidak dipertahankan lagi ;Wl.2.9.

Remon Simatupang, M.Scdari anggota Partai Buruh dan dari anggotaDPRD Kota Medan dari Partai Buruh (bukti T I28) adalah suatu tindakan ~ organisatorisPartai Buruh terhadap anggota Partai Buruhyang telah melakukan pelanggaran beratterhadap AD dan ART Partai Buruh tahun 20102015;Bahwa pencabutan Kartu) Tanda Anggota (KTA)a.n. Ir.

Dan SK Menteri Hukum dan HAM RI Nomor :M.MH10.AH.11.01 Tahun 2011 tentang Anggaran Dasar/AnggaranRumah Tangga, Kepengurusan, Nama, Lambang dan tanda gambardari Partai Kasih Demokrasi Indonesia menjadi Partai KesatuanDemokrasi Indonesia Periode 20102015; SK DPP PKDI Nomor : 033/DPP/PKDI/TUS/06/2011 tentang Pengesahan perubahan susunan danpersonalia pengurus DPD PKDI Propinsi Papua Barat Periode20082013 dengan ketua JEMY NAUW; SK DPP PKDI Nomor. 033.009/DPP/PKDI/TUS/06/2001 tentang Pengesahan Perubahan

l 14 Juni 2011, TentangPengesahan Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga,Kepengurusan, Nama, Lambang Dan Tanda Gambar Dari Partai KasihDemokrasi Indonesia Menjadi Partai Kesatuan Demokrasi IndonesiaPeriode 20102015; Bahwa selanjutnya apabila dipahami lebih jauh lagi di dalam pasal61 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010, tentang Pedoman TeknisTata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, dikatakan bahwa: 1.

MaupunSurat Keputusan Menteri Hukum Dan HAM RI NomorM.HH10.AH.11.01 Tahun 2011, tertanggal 14 Juni 2011, TentangPengesahan Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga,Kepengurusan, Nama, Lambang Dan Tanda Gambar Dari Partai KasihDemokrasi Indonesia Menjadi Partai Kesatuan Demokrasi IndonesiaPeriode 20102015, kedua Surat Keputusan tersebut adalah sahkarena dikeluarkan oleh Menteri Hukum Dan HAM RI; Bahwa didalam isi Surat Keputusan Menteri Hukum Dan HAM RINomor : M.HH10.AH.11.01 Tahun 2011, tertanggal 14

I Nomor : M.HH10.AH.11.01Tahun 2011 tanggal,14 Juni 2011, tentang Pengesahan AnggaranDasar/Anggaran Rumah Tangga, Kepengurusan, Nama, Lambangdan Tanda Gambar, dari Partai Kasin Demokrasi Indonesia MenjadiPartai Kesatuan Demokrasi Indonesia Periode 20102015, yangmengesahkan perubahan nama partai dari Partai Kasin DemokrasiIndonesia menjadi Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia, otomatisdianggap secara hukum sebagai peserta pemilu tahun 2009; 6.

Tergugat hanyamemiliki kKewenangan meneliti dan melakukan verifikasi danmenemukan fakta hukum bahwa Surat Keputusan Menteri Hukumdan HAM R.I dimaksud telah dirubah dengan Surat KeputusanMenteri Hukum dan Ham R.I Nomor : M.HH10.AH.11.01 Tahun2011 tanggal, 14 Juni 2011, tentang Pengesahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, Kepengurusan, Nama, Lambang danTanda Gambar, dari Partai Kasih Demokrasi Indonesia MenjadiPartai Kesatuan Demokrasi Indonesia Periode 20102015, yangmengesahkan perubahan nama

Kepala Daerah danWakil Kepala Daerah yang di usung oleh Partai PersatuanPembangunan ,yang ...yang menurut undangundang Partai Persatuan Pembangunan lolosmengikuti Pemilihan umum Kepala Daerah di Kabupaten Situbondo ;Bahwa Penggugat adalah orang yang diusung oleh Partai PersatuanPembangunan untuk menjadi calon Kepala Daerah Situbondo Periode20102015 dengan berpasangan dengan calon wakil Kepala DaerahSitubondo Sukarso, SE ;Bahwa pengusungan Penggugat untuk menjadi Calon Kepala DerahSituSondo Periode 20102015

Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Tergugat I Nomor Nomor : 1817/IN/DPP/II/2010 Tertanggal 08 Maret 2010 untuk periode 20102015 dalamPemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Situbondo adalah Penggugatyang diusung dari Partai Persatuan Pembangunan sebagai calon Bupati yangBerpasangan dengan Sukarso, SE, sebagai.Calon Wakil Kepala Daerah,maka Penggugat telah menyerahkan sejumlah uang yangdiperjanjikan ...diperjanjikan Oleh Partai Persatuan Pembangunan untuk mengusungpenggugat hingga maju dalam Pemilihan

untuk pencalonan Pengugat agar diusung menjadi Kepala DaerahKabupaten Situbondo yang nantinya akan diikutkan dalam Pemilihan UmumKepala ...Kepala Daerah yang diusung oleh Partai Persatuan Pembangunan, Pengugattelah mengeluarkan biaya sebesar Rp. 942.000.000 ;14.15.16.17.18.19.Bahwa biaya sebesar Rp. 942.000.000, adalah biaya yang dikeluarkan olehPenggugat yang telah dijanjikan akan diusung oleh Partai PersatuanPembangunan untuk Maju dalam pemilihan Umum Kepala DaerahKabupaten Situbondo Periode 20102015

dialami oteh Penggugat dalam menjalankan aktifitassehirihari akibat lenyapnya uang Penggugat Rp. 942.000.000, serta namabaik Penggugat yang tercoreng dimata masyarakat Kabupaten Situbondo,dimana ...dimana sejak awal sebelum Pemilihan Umum Kepala Daerah KabupatenSitubondo berlangsung Tergugat I telah merekomendasi Penggugat Untukmaju dalam pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Situbondo Periode20.21.22.23.20102015 berdasarkan Surat Nomor : 1817/IN/DPP/III/2010 Tertanggal 08Maret 2010 untuk periode 20102015

Kemudian setelah pencalonan kedua penggugatperiode 20102015 sebagai calon bupati yang sebelumnya diusulkan oleh DPPPPP dan telah didaftarkan ke KPU oleh DPC PPP Situbondo. Jika Penggugat15.16.sekarang ini melakukan gugatan tentang pengembalian uang panjar atau uangmuka dan merasa telah membayar atau membeli Partai PersatuanPembangunan dengin harga Rp. 942.000.000, adalah nilai atau harga yangsangat murah.

yang dicalonkan oleh Tergugat II sebagaiPengurus Harian Cabang Dewan Pimpinan Cabang PartaiPersatuan Pembangunan Kabupaten Sumenep periode20062011 berdasarkan Surat Pencalonan Nomor : O01/SP/PPP&PDP/III/2010 tertanggal 27 Maret 2010 ;Bahwa berdasarkan Surat Pencalonan tersebut makaPenggugat I telah ditetapkan sebagai calon Bupati KabupatenSumenep periode 20102015 nomor urut 8 (delapan) denganSurat Keputusan Komisi Pemnilihan Umum (KPU)Kabupaten Sumenep Nomor 20 tahun 2010 tertanggal 27April 2010

;Bahwa Tergugat IT mencalonkan Penggugat I sebagai CalonBupati Kabupaten Sumenep periode 20102015 tersebutkarena sebelumnya telah dibuat Kontrak Politik antaraPenggugat I , H.

kepadaPenggugat I sebagai Calon Bupati yang diberangkatkan olehPPP dalam Pilkada Periode 20102015 maka komitmen dankewajiban yang harus dipenuhi oleh Penggugat I adalah :1Saya sepenuhnya pasrah pada aturan dan mekanisme yangsesuai dengan AD/ART Partai Persatuan Pembangunan,dan ditetapkannya saya sebagai Calon Bupati Sumenepperiode 20102015 dari PPP, berarti saya telah resmimenjadi kader PPP ;Siap berjuang secara maksimal untuk menjadikan PPPsebagai Pilkada periode 20102015 ;Bertanggung jawab sepenuhnya

Sugianto (Bakal Calon Bupati KabupatenSumenep Periode 20102015) dengan Dewan Pimpinan Cabang PartaiPersatuan Pembangunan Kabupaten Sumenep (bukti T14 dan T24) ;Fotocopy Surat Kuasa antara H. Sugianto dan Drs. Supandi tertanggal 24Desember 2010, tidak ada aslinya (bukti T15 dan T25) ;Fotocopy surat dari Drs. Supandi kepada KH.

Baharuddin perihalkonfirmasi dan pemberitahuan tertanggal 29 desember 2010 (bukti T16dan T26) ;Fotocopy Bukti pengambilan Formulir Pendaftaran Bakal Calon Bupatidan Wakil bupati Kabupaten Sumenep 20102015 atas nama H. Sugianto(bukti T17 dan T27) ;Foptocopy surat dari Drs. Supandi kepada KH.

Pencabutan nomor undian pasangan calon.Bahwa pada tahun 2010 Kota Jayapura sedang melakukan Pemilihan CalonWalikota dan Calon Wakil Walikota Jayapura periode 20102015 danpendaftaran calon dibuka mulai tanggal 22 Maret 2010 sampai dengantanggal 25 Maret Tahun 2010;Bahwa pada tanggal 25 Maret 2010 pasangan Calon Walikota dan CalonWakil Walikota Jayapura atas nama Hendrik Worumi, S. Sos, M.

No. 1793 K/Pid.Sus/201 1Bahwa pada tahun 2010 Kota Jayapura sedang melakukan Pemilihan CalonWalikota dan Calon Wakil Walikota Jayapura periode 20102015 danpendaftaran calon dibuka mulai tanggal 22 Maret 2010 sampai dengantanggal 25 Maret Tahun 2010 ;Bahwa pada tanggal 25 Maret 2010 pasangan Calon Walikota dan CalonWakil Walikota Jayapura atas nama Hendrik Worumi, S. Sos, M.

Rek.1540090011853 dikembalikan kepadaTerdakwa;1 (satu) buah Kartu ATM Mandiri Silver Debit 4097 6621 1992 2402dikembalikan kepada Terdakwa;1 (satu) buah Hand Phone Nokia tipe RM 217 model 6300 warnacoklat, kondisi rusak;1 (satu) lembar asli Surat Tim Sukses Bakal Pasangan Calon WalikotaJayapura Wakil Walikota Jayapura periode 20102015 (HendrikWorumy, Pene Ifi Kogoya) kepada Ketua KPU Kota Jayapura, tanggal24 Maret 2010, hal Pemberitahuan pendaftaran ditanda tangani PortoImbiri;1 (satu) lembar asli

Surat Tim Sukses Bakal Pasangan Calon WalikotaJayapura Wakil Walikota Jayapura periode 20102015 (HendrikWorumy, Pene Ifi Kogoya) kepada Ketua Panwaslu Kota Jayapura,tanggal 24 Maret 2010, hal Pemberitahuan pendaftaran PasanganCalon Perseorangan sebagai Hak Warga Negara, ditanda tanganiPorto Imbiri selaku Tim Sukses;4 (empat) lembar asli Daftar Pembayaran Uang Kehormatan AnggotaKPU Kota Jayapura atas nama Drs.

(Hendrik Worumy,Pene Ifi Kogoya) kepada Ketua KPU Kota Jayapura, tanggal 24 Maret2010, hal Pemberitahuan pendaftaran ditanda tangani Porto Imbiri;1 (satu) lembar asli Surat Tim Sukses Bakal Pasangan Calon WalikotaJayapura Wakil Walikota Jayapura periode 20102015 (Hendrik Worumy,Hal. 14 dari 25 hal.