diantaranya membayar Upah para Penggugat, ratarata di bawah UMKKabupaten Pasuruan baik 2008 ataupun 2009, tidak mengikutkan programJamsostek, sering melakukan penundaan gaji, tidak ada cuti, upah lembur tidaksesuai aturan dll, meskipun para Penggugat bekerja sudah cukup lama;Bahwa seiring bagitu banyaknya pelanggaran Normatif yang di lakukan olehTergugat, pada tanggal 25 Mei 2008 para Penggugat membentuk serikat pekerjadan Disnakersostrans Kabupaten Pasuruan mengeluarkan surat pencatatan Nomor.568/501/424.053

SE 170/424.053/2009 ;Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2009 dan tanggal 21 Agustus 2009PUK FSPMI PT. Sri.

No.700 K/Pdt.Sus/2010membayar upah dan THR para Penggugat namun Tergugat tetap tidakmelakukannya ;Bahwa pada tanggal 14 September 2009 Disnakersostrans KabupatenPasuruan mengeluarkan surat Nomor. 566/2660/424.053/2009 perihal perintahbayar upah dan THR, namun lagilagi surat tersebut tidak di laksanakan olehpengusaha, sehingga sampai saat ini Sdr.

Jazuli, Nurchotis, Khalili dan Khoiron Hendi sertabukti P4 tentang surat Disnaker Propinsi Jawa Timur selaku pejabat terkaitketenaga kerjaan No.566/152/106.05/2009, perihal penanganan kasus PT.SRI REJEKI MEBELINDO, serta bukti P5 tentang surat DisnakerKabupaten Pasuruan No.566/1393/424.053/2009, perihal Pemberitahuan.Yang mana nyatanyata dalam isi surat tersebut membuktikan bahwaTermohon Kasasi telah benarbenar melakukan pelanggaranketenagakerjan diantaranya MEMBAYAR UPAH PEMOHON KASASI DIBAWAH UMK

SRI REJEKI MEBELINDO dan bukti P4 tentangsurat Disnaker Kabupaten Pasuruan No.566/1393/424.053/2009perihal :Hal. 40 dari 46 hal. Put. No.700 K/Pdt.Sus/2010Pemberitahuan, serta bukti P14, perihal pemberitahuan tunggakanpembayaran PT. Jamsostek (dalam bukti ini jelas namanama paraPemohon Kasasi tidak diikutkan jamsotek).

pihak Dinas TenagaKerja Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Pasuruan mengundang para pihakyaitu pihak Penggugat dan pihak Tergugat untuk dilakukan penawaranpenyelesaian pemutusan hubungan kerja pihak Penggugat dan pihakTergugat;18.Bahwa setelah dilakukan penawaran penyelesaian perselisihan terhadapkedua belah pihak maka pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2014 pihak DinasTenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Pasuruan melakukanpemanggilan mediasi pertama, sebagaimana surat undangan Nomor567/438/424.053

saran21.dan masukan kepada pihak Tergugat agar pihak Penggugat dapat diterimakembali bekerja diperusahaan Tergugat dan apabila keberatan karena tidakada kerjaan maka harus dikasih uang pesangon sesuai ketentuan namunusulan tersebut ditolak oleh pihak Tergugat;Bahwa oleh karena pada pertemuan mediasi kedua belum ada penyelesaianmaka, pada hari Selasa tanggal 29 April 2014 para pihak diundang kembalioleh Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Pasuruansebagaimana Surat Nomor 567/1059/424.053

namunpermasalahan perselisihan belum ada penyelesaian, sehingga masingmasing pihak sepakat untuk menyampaikan kronologi kejadian guna bahanpertimbangan mediator dalam mengeluarkan anjuran (bukti P.7);22.Bahwa sesuai dengan pada pertemuan mediasi sebelumnya maka masingmasing pihak harus memberikan kronologinya namun pada kenyataannyameskipun pihak Penggugat belum menyampaikan kronologinya ternyatapihak mediator pada Dinas Tenaga Kerja Sosial dan TransmigrasiKabupaten Pasuruan mengeluarkan surat Nomor 565/1537C/424.053

UndangUndangNomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian NHubungan Industrial,Perselisihan dalam PHK ini telah menempuh perundingan bipartit, dan dalamperundingan bipartit tersebut pada intinya antara Penggugat dan Tergugattidak tercapai kesepakatan;Bahwa selanjutnya ditempuh upaya melalui Mediator pada Dinas TenagaKerja dan Transmigrasi Kabupaten Pasuruan dan pada tanggal 18Desember 2014, Mediator Dinas Sosial dan Tenaga, Kerja KabupatenPasuruan telah mengeluarkan anjuran tertulisnya Nomor 565/3455M/424.053

Barokah Mitra Karya Unggul (BMKU)juga telah mempunyai Perjanjian Kerja Bersama antara Pekerja denganPengusaha berlaku mulai 15 Februari 2014 dan berakhir pada tanggal 15Februari 2016 yang terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiKabupaten Pasuruan Nomor 565/725/424.053/2014 tanggal 11 Mei 2014,mengatur hak dan kewajiban serta, mengikat para pihak pekerja danpengusaha yang merupakan hukum otonom/lex specialis derogate lexgeneralis;4.

No.131/G/2016/PHI Sby11pada satu kali tanpa ada masa tenggang /jeda ,sehingga menyimpangdari ketentuan UndangUndang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan,;Pasal 59 ayat(4) dan (6) maka sesuai nota Pemeriksaan nomor566/346A/424.053/2015 (P.4) poin 1 ,mereka demi hukum menjadiPKWTT dan telah pula diadakan klarifikasi Pengawas Dinsosnakertransterkait nama, masa kerja,bagian dengan pihak tergugat;.

/2015 dan nota pengawasan nomor 566/346A/424.053/2015 danseharusnya para penggugat berubah menjadi Perjanjian Kerja WaktuTidak Tertentu (PKWTT);Pasal 591) Perjanjian Kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untukperkerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatanpekerjaannya akan selesai pada waktu tertentu, yaitu:a.

Pasuruan dan telah dikeluarkan anjuran No.565/185/424.053/2016 Tanggal 27 Januari 2016 yang sama sekali tidakmencerminkan rasa keadilan bagi buruh, terutama buruh PT Liman JayaAnugrah, pada hal sebelumnya telah ada nota dinas pengawasanNo.566/693/424.053/2015 tanggal 2 April 2015 dan No. 566/346A/424.053/2015 tanggal 15 Juni 2015 yang menyatakan Buruh PT.

Photo copy, surat dari Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi KabupatenPasuruan Nomor 566/693/424.053/2015 tertanggal 02 April 2015 tentanghasil pemerikasaan Pengawas Ketenagakerjaan, yang selanjutnya diberitanda bukti P3;4. Photo copy, surat dari Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi KabupatenPasuruan Nomor 566/1957 A/424.053/2015 tertanggal 07 Agustus 2015tentang penjelasan status PKWT PT. Liman Jaya Anugerah sesuai Notapemeriksaan beerta namanama pekerja PT.

/2015 perihal Hasil Pemeriksaan PengawasKetenagakerjaan dan bukti P4 berupa Surat Nomor : 566/1957A/424.053/2015perihal Penjelasan Status PKWT PT Liman Jaya Anugerah Sesuai NotaPemeriksaan, diperoleh fakta bahwa pada tanggal 21 Januari 2015 dan tanggal10 Pebruari 2015 telah dilakukan pemeriksaan pengawas ketenagakerjaan diHal. 106 dari 126 hal.

Pegawai Pengawas melakukan Pemeriksaan dan Klarifikasi yangterkait dengan data Para Penggugat di Perusahaan Tergugat sehinggadibuat berita acara yang ditanda tangani oleh Para Penggugat dan Tergugatdisaksikan oleh pegawai pengawas sehingga dipoin 5 berbunyi Terkait dgn99 orang (Para Penggugat)yang diakui sebagai karyawan kontrak makastatusnya harus mengacu kepada nota Pemeriksaan dari DinsosnakertransKabupaten Pasuruan hasil dari Pemeriksaan pegawai pengawas denganNota Pemeriksaan Nomor 566/346A/424.053

/2015 dan nota pengawasan nomor 566/346A/424.053/2015 danseharusnya Para Penggugat berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu TidakTertentu (PKWTT);Pasal 591) Perjanjian Kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untukperkerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatanpekerjaannya akan selesai pada waktu tertentu, yaitu:a.

Pasuruan dan telah dikeluarkan anjuran Nomor 565/185/424.053/2016 Tanggal 27 Januari 2016 yang sama sekali tidakmencerminkan rasa keadilan bagi buruh, terutama buruh PT Liman JayaAnugrah, pada hal sebelumnya telah ada nota dinas pengawasan Nomor566/693/424.053/2015 tanggal 2 April 2015 dan Nomor 566/346A/424.053/2015 tanggal 15 Juni 2015 yang menyatakan Buruh PT.

Liman jayaadalah PKWTT telah diabaikan oleh Mediator;12.Bahwa Para Penggugat telah menolak anjuran Nomor 565/185/424.053/2016 Tanggal 27 Januari 2015;13.Bahwa Para Penggugat sejak awal bekerja tidak diikut sertakan dalamProgram Jamsostek atau BPJS Ketenagakerjaan yang sudah menjadi hakdari Para Penggugat sehingga menjadi kewajiban Tergugat yang harusdiperhitungkan sampai dengan sekarang yaitu 3,7% ditambah dengan 10%biaya pengembangannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14Tahun 1993 tentang

Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu dapat mengisyaratkanmasa percobaan paling lama 3 (tiga) bulan;Bahwa Nota Dinas Pengawasan Nomor 566/693/424.053/2015tanggal 2 April 2015 dan Nomor 566/346A/424.053/2015 tanggal 15Halaman 113 dari 122 hal.Put.Nomor 681 K/Pdt.SusPHI/2017Juni 2015 yang seharusnya sebagai alat bukti yang menyatakanbahwa Pekerja.Buruh PT.

Juris untuk dijadikan dasar amar putusannya, haltersebut dikarenakan surat Hasil Nota Pemeriksaan yang telah dikeluarkan olehKantor Disnakertrans Kabupaten Pasuruan (bukti P6) telah mengandung unsurcacat hukum dalam hal dari segi pembuatannya maupun dari segi kewenangan sipembuatnya;SEGI PEMBUATAN SURAT :1 Bahwa Surat Hasil Nota Pemeriksaan yang telah dikeluarkan oleh KantorDisnakertrans Kabupaten Pasuruan (bukti P6) tersebut telah dibuat sebanyak 2(dua) kali yaitu yang pertama Surat Nomor 566/374/424.053

/2011, tertanggal14 Maret 2011 Perihal Jawaban Surat dan yang kedua surat dengan Nomor566/78 1/424.053/2011, tertanggal Mei 2011 (tanggal kosongan), PerihalJawaban Surat, yang mana isi dari kedua surat tersebut adalah sama;2 Bahwa, jika benarquad non surat tersebut dibuat sesuai dengan aturan hukumyang ada, mengapa surat Hasil Nota Pemeriksaan yang telah dikeluarkan olehKantor Disnakertrans Kabupaten Pasuruan harus dibuat sebanyak 2 (dua) kali ?

absolute dari lembaga penyelesaian perselisihanhubungan industrial (Pengadilan Hubungan Industrial) dan bukan kewenangandari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi termasuk dalam hal iniKepalaDisnakertrans Kabupaten Pasuruan;3 Bahwa, jika seandaianya benarguad non Kepala Dinas Tenaga Kerja danTransmigarasi Kabupaten Pasuruan diberikan kewenangan oleh hukum untukmaksud tersebut, seharusnya bentuk suratnya adalah berupa Surat Keputusandan bukan berupa Surat Hasil Nota Pemeriksaan Surat Nomor566/374/424.053

/2011, tertanggal 14 Maret 2011 Perihal Jawaban Surat dansurat dengan Nomor 566/781/ 424.053/2011, tertanggal Mei 2011 (tanggalkosongan), Perihal Jawaban Surat;4 Bahwa berdasarkan penjelasan diatas, maka terbukti secara hukum Surat HasilNota Pemeriksaan yang telah dikeluarkan oleh Kantor Disnakertrans KabupatenPasuruan (bukti P6) secara yuridis normatif maupun secara yuridis tekhnis telahmengandung unsur cacat hukum, sehingga oleh karenanya, seharusnya JudexHal. 27 dari 30 hal.

Liman Jaya Anugerah KepadaDinas Tenaga Kerja , Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Pasuruan dengansurat Nomor : 003/DPC FSPK Pas/VII/2015 tertanggal 13 JuliBahwa atas adanya surat dari DPC FSP Kahutindo Kabupaten Pasuruantersebut maka Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi KabupatenPasuruan memberikan Surat Nomor : 566/1957 A/424.053/2015 tertanggal07 Agustus 2015 tentang Penjelasan Status PKWT PT.

Sby12Terkait dgn 99 orang yang didalamnya tercantum nama nama ParaPenggugat yang diakui sebagai karyawan kontrak maka statusnyaharus mengacu kepada Hasil Pemeriksaan PengawasKetenagakerjaan dari Disnakertrans Kabupaten Pasuruan > Bahwa hasil dari Pemeriksaan pegawai pengawas sesuai NotaPemeriksaan Nomor : 566/346A/424.053/2015tertanggal 13 Februari2015 yang intinya berbunyi :Bahwa khusus 99 orang (Para Penggugat) tersebut diataskontrak/PKWTnya telah diperpanjang dan atau diperbaharui lebihdari pada

kerja yang tidak sesuai dengan ketentuan hukumketenagakerjaan yang berlaku mengingat hubungan kerja yang didasarkanatas kontrak/perjanjian yang sifatnya secara teruS menerus adalahmelanggar hukum dan seharusnya hubungan kerja dengan sistim PerjanjianKerja Waktu Tertentu (PKWT) tersebut berubah menjadi Perjanjian KerjaWaktu Tidak Tertentu (PKWTT) sesuai dengan Hasil PemeriksaanPengawas Ketenagakerjaan dalam surat Nomor : 566/693/424,053/2015tertanggal O2 April 2015 dan Nota Pemeriksaan Nomor566/346A/424.053

Bahwa intinya dalam gugatan ini para penggugat mendalilkan sifatpekerjaan para penggugat adalah terus menerus dan tetap, sertamerupakan bagian pekerjaan proses produksi utama sebagaimanaketentuan pasal 59 UU No. 13 tahun 2003 jo Putusan MK No.7/PUUXII/2014 tentang Ketenagakerjaan dan Nota PemeriksaanPegawai Pengawas Ketenagakerjaan No. 566/693/424.053/2015 sertaNota No. 566/346A/424.053/2015 sehingga para Penggugat dari PKWTmenjadi PKWTT..

Liman Jaya Anugrah pada hari Jumattanggal 23 Januari 2015, yang selanjutnya diberi tanda P6;Fotocopy, Surat Disnaker Kabupaten Pasuruan No. 566/693/424.053/2015tertanggal 2 April 2015 tentang Hasil Pemeriksaan PengawasKetenagakerjaan Kabupaten Pasuruan, yang selanjutnya diberi tanda P7;Fotocopy, Surat dari DPC FSP Kahutindo Kab.

Bahwa Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja, Sosial danTransmigrasi Kabupaten Pasuruan dalam proses mediasi antara10.11.Penggugat dengan Tergugat mengeluarkan Surat Anjuran tertanggal 05Desember 2014 Nomor 565/3346.G/424.053/2014 yang kami erima padatanggal 15 Desember 2014 (sesuai ekspedisi terlampir) dengananjuran :Agar pihak Pengusaha PT Mandiri Investama Sejati mempekerjakankembali pekerja sdri.

Khoiri selakuDirektur dengan masa berlaku tanggal 30 Nopember 2016 sampaidengan tanggal 30 Nopember 2019, juga telah didaftarkan pada DinasTenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pasuruan dengan BuktiPendaftaran Perjanjian Penyediaan Jasa Pekerja/Buruh dengan Nomor :567 / 2950 / 424.053 / 2016 tanggal 30 Nopember 201612.

Bahwa selanjutnya dengan dasar itikad baik , Tergugatmelanjutkan hubungan kerjasamanya dengan Penggugat di tahun 2016dengan dibuat dan ditanda tanganinya Perjanjian Penyedia JasaPekerja antara Penggugat dan Tergugat Nomor. 002/SPK/PMS/2016tanggal 10 Nopember 2016 ( obyek perkara aquo ) ;Bahwa Perjanjian Kerjasama tersebut juga didaftarkan pada DinasTenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Pasuruan ( vide :Pendaftaran Perjanjian Penyediaan Jasa Pekerja Nomor.567/2950/424.053/2016 tanggal 30

Kabupaten Sidoarjo ;3.4 Bahwa selanjutnya dengan dasar itikad baik , Tergugatmelanjutkan hubungan kerjasamanya dengan Penggugat di tahun2016 dengan dibuat dan ditanda tanganinya Perjanjian PenyediaJasa Pekerja antara Penggugat dan Tergugat Nomor.002/SPK/PMS/2016 tanggal 10 Nopember 2016 ( obyek perkaraaquo ) ;Bahwa Perjanjian Kerjasama tersebut juga didaftarkan pada DinasTenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Pasuruan ( vide :Pendaftaran Perjanjian Penyediaan Jasa Pekerja Nomor.567/2950/424.053

13 Tahun 2003 karena upah selalu terlambatdibayarkan sejak tahun 2014; "00nona Menimbang, bahwa terhadap perselisihan tersebut telah dilakukanperundingan bipartit antara Para Penggugat dan Tergugat namun tidakmenghasilkan kesepakatan; 22000200202 202wonno Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan dalam bipartitmaka perselisihan dilakukan melalui mediasi oleh Mediator HubunganIndustrial Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Pasuruansesuai Anjuran Mediator Nomor : 565/973/424.053

Memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Niaga pada PengadilanNegeri Surabaya untuk menyampaikan Penetapan ini kepada : KuratorPT.TOTAL DESIGN INTERIOR INDONESIA (Dalam Pailit), beralamatKantor di Jl.Baliwerti Kavling 34 No.119121 Surabaya;33monnnnen Menimbang, bahwa Surat Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan TransmigrasiKabupaten Pasuruan Nomor : 565/973/424.053/2015 tertanggal 27 April 2015perihal : anjuran mediator menerangkan sebagai berikut : .

Penetapan PengadilanNiaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 03/Pailit/2015/PN.Niaga.Sby. tanggal 16 Juni 2015 jo. bukti surat Tergugat yang diberitanda T3, T4, T5, T6, T7, T9 jo. anjuran mediator hubungan industrialDinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Pasuruan Nomor :565/973/424.053/2015 tertanggal 27 April 2015 jo. pasal 155 ayat (2)UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 jo. pasal 1603 huruf h KUH Perdatamaka Majelis Hakim berpendapat hubungan kerja antara Para Penggugatdan Tergugat

Pasuruan dalam suratnyaNomor 566/781/424.053/2011 (bukti P7), perihal jawaban surat,Hal. 16 dari 29 hal. Put. Nomor 37 PK/Pdt.SusPHI/2015sangat jelas telah menerangkan perjanjian kerja waktu tertentu/Kontrakkepada pekerja A.n.

Pasuruan Nomor 566/781/424.053/2011, perihal jawaban surat,beserta lampirannya, dalam bukti ini juga semakin memperjelas bahwapara Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Kasasi/paraPenggugat) adalah karyawan tetap sejak adanya hubungan kerja, Halini terobukti setelan Pegawai Pengawas KetenagakerjaanDisnakersostrans Kab.

Pasuruan sebagaimana bukti para PemohonPeninjauan Kembali (bukti P 7) yaitu. bukti surat nomor.566/78 1/424.053/2011, perihal jawaban surat, dalam bukti inidengan jelas telah diterangkan bahwa Para Pemohon PeninjauanKembali selama ini bekerja dibagian initi/pokok, sehingga ParaPemohon Peninjauan Kembali adalah merupakan pekerja yangberstatus sebagai pekerja tetap (PKWTT) sejak dimulainyahubungan kerja;9.

Kasasi;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut, Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah menelitisecara saksama memori kasasi tanggal 5 September 2017 dan kontra memorikasasi tanggal 25 September 2017 dihubungkan dengan pertimbangan JudexFacti, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriSurabaya tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa anjuran mediator Hubungan Industrial Nomor565/2155/424.053

Sung Hyun Indonesia dan nota pengawas ketenagakerjaanNo. 566/274/424/.053/2015, dan surat Peringatan tanggal 27 Maret 2015Nomor. 566/657 F/424.053/2015, serta Surat peringatan II (terakhir)tanggal 21 April 2015 Nomor. 566/910/424.053/2015;5. Bahwa sejak tahun 2013 para pekerja Tergugat membentuk SerikatPekerja PUK SPAI FSPMI PT. Sung Hyun Indonesia (SHI) telah resmitercatat di Disnakersostrans Kab.

Pasuruan Nomor : 566/1471/424.053/2015, yang selanjutnya diberitanda P4;Hal. 20 dari 37 hal. Put.

bertanggungjawab dibidang ketenagakerjaan setempat yaitu Disnakersostrans KabupatenPasuruan sebagaimana yang diatur dalam pasal 140 ayat (1) UndangUndang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, sehinggaberdasarkan ketentuan pasal 142 UndangUndang yang sama, mogok kerjayang dilakukan para Tergugat tidak syah, tegasnya melanggar hukum.Tentang perbuatan mogok kerja tidak syah yang dilakukan oleh paraTergugat telah dicantumkan oleh mediator Disnakersostrans setempat dalamsurat anjuran Nomor 565/2605/424.053

melakukanpemanggilan, agar masuk kerja kembali, kecuali ParaTergugat karenamereka masih dalam status skorsing serta persoalannya masih dalamproses mediasi;12.Bahwa akibat mogok kerja kedua pada tanggal 16 s.d. 19 September 2013Penggugat dirugikan secara keseluruhan sejumlah Rp1.691.221.917,00(satu miliar enam ratus sembilan puluh satu juta dua ratus dua puluh saturibu sembilan ratus tujuh belas rupiah);13.Bahwa Mediator Disnakersostrans Kabupaten Pasuruan telah memberikananjuran Nomor 565/2605/424.053

Tepatnyamelanggar ketentuan pasal 140 UndangUndang Nomor13 tahun 2003 tentangKetenagakerjaan yaitu melakukan mogok kerja secara tidak sah pada tanggal 23s.d. 25 April 2013, perbuatan ParaTermohon tersebut telah dibuktikan denganHal. 33dari37hal.Put.Nomor 549 K/Pdt.SusPHI/2014anjuran Pegawai Perantara Nomor 565/2605/424.053/2013, tanggal 16 Oktober2013 dan halaman pertimbangan hukum butir 1, 2, 4 dan 6 yang membuktikanbahwa mogok kerja yang dilakukan oleh Sdr.

;Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2014 dilakukan upaya Tripartit di DinasTenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Pasuruan antaraPengugat dengan Tergugat difasilitasi Mediator namun tidak terjadikesepakatan;Hal. 2 dari 12 hal.Putusan Nomor 436 K/Pdt.SusPHI/20158.10.11.12.13.Bahwa Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja, Sosial danTransmigrasi Kabupaten Pasuruan dalam proses mediasi antara Penggugatdengan Tergugat mengeluarkan Surat Anjuran tertanggal 05 Desember2014 Nomor 565/3346.G/424.053

Put.No.124 PK/PDT.SUS/2012 penundaan gaji, tidak ada cuti, upah lembur tidak sesuai aturandil, meskipun para Penggugat bekerja sudah cukup lama;Bahwa seiring bagitu banyaknya pelanggaran Normatif yangdilakukan oleh Tergugat, pada tanggal 25 Mei 2008 paraPenggugat membentuk serikat pekerja dan DisnakersostransKabupaten Pasuruan mengeluarkan Surat Pencatatan Nomor568/501/424.053/2009, yang mana dengan terbentuknyaserikat pekerja ini dapat dijadikan sebagai alat untukmemperjuangkan hakhak para pekerja

Surat EdaranBupati Nomor SE.170/424.053/2009;Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2009 dan tanggal 21 Agustus2009 PUK FSPMI PT.

2009 DPRD KabupatenPasuruan melakukan mediasi terkait permasalahan ini yangdihadiri oleh wakil Tergugat, Disnakersostras KabupatenPasuruan dan wakil dan pekerja/serikat pekerja, namun lagilagi dalam mediasi tersebut tidak menemui titik temu yakni apayang disarankan oleh DPRD Kabupaten Pasuruan danDisnaker agar Tergugat membayar upah dan THR paraPenggugat namun Tergugat tetap tidak melakukannya;Bahwa pada tanggal 14 September 2009 DisnakersostransKabupaten Pasuruan mengeluarkan surat Nomor566/2660/424.053

Bahwa karena upaya penyelesaian melalui Mediasi tidak ada titik temumaka melalui Surat Nomor: 565/3089D/424.053/2016 tertanggal 22Desember 2016 Mediator telah memberikan anjuran tertulis yang berbunyisebagai berikut:a. Bahwa status hubungan kerja antara pihak pekerja Sdr Donny ArdiRakhmansyah dengan pihak pengusaha PT. Wahana Tretes RayaSentosa telah beralih dari PKWT menjadi PKWTT sejak adanyahubungan kerja.b.

Photo copy, anjuran Mediator No. 565/3089D/424.053/2016 tertanggal 22Desember 2016, yang selanjutnya diberi tanda bukti P6;7. Photo copy, surat No. 01/SPKEP SPSIWTRS/V2017 tertanggal 05Januari 2017, yang selanjutnya diberi tanda bukti P7;Hal. 14 dari 27 hal. Put.

Nomor 565/1559/424.053/2014, yang pada intinya menganjurkan agar Penggugat memperkerjakankembali Para Tergugat di tempatPenggugat ;22229.