Kepala Kejaksaan Negeri Bangil ; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Wakil Bupati PasuruanNomor : 180/68/424.013/2011 tanggal 23 Maret 2011 ; Kemudian memberikan kuasa dengan Hak Substitusi kepada :1. ASIS WIDARTO, SH., Jaksa Pengacara Negara ; 2.

Bahwa, pada tanggal 20 Desember 2010 Penggugat diberhentikan olehTergugat dengan Keputusan Bupati Pasuruan Nomor : 141.1/707/HK/424.013/2010, tanggal 20 Desember 2010, tentang PemberhentianKepala Desa Tanggulangin, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan atasnama Agus Yahya yang ditandatangani oleh Wakil Bupati Pasuruan ;7.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Pasuruan Nomor :141.1/707/HK/424.013/2010, tanggal 20 Desember 2010, tentangPemberhentian Kepala Desa Tanggulangin, Kecamatan Kejayan, KabupatenPasuruan atas nama Agus Yahya yang ditandatangani oleh Wakil BupatiPasuruan yang diterbitkan oleh Tergugat ; 3.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati PasuruanNomor : 141.1/707/HK/424.013/2010, tanggal 20 Desember 2010, tentangPemberhentian Kepala Desa Tanggulangin, Kecamatan Kejayan, KabupatenPasuruan..........Pasuruan atas nama Agus Yahya yang ditandatangani oleh Wakil BupatiP@SUIUAN 5; 2 22 nn nn nnn nn nnn ne nn ne ne nn nn nn ne nnn nn nnn nanan nnns4.

Bahwa Penggugat diberhentikan sebagai Kepala Desa TanggulanginKecamatan Kejayan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 141.1/707/HK/424.013/2010 tanggal 20 Desember 2010 ; 3.

Nama : IKA NOVITA WIDIANTI, SH ;Jobctan cake Pengacara Negara ; Nama WINARKO, SHJabatan : Jaksa Pengacara Negara ;Kesemuanya Pegawai Negeri Sipil pada PemerintahKabupaten Pasuruan dan pada Kejaksaan Negeri Bangilberdasarkan Surat Kuasa Nomor : 180/75/424.013/2014tanggal 12 Maret 2014 dan Surat Kuasa Nomor180/76/424.013/2014 tanggal 12 Maret 2014 selanjutnyadisebut sebagai : TERGUGAT III / PEMBANDING 2.

surat lainnya yang bersangkutanCengan Serigketal IN 5 sess tenet neem meneameTENTANG DUDUK SENGKETAMenimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Surabaya mengambil alin dan menerima keadaanmengenai duduk sengketa sebagaimana tercantum dalam putusanPengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 18/ G/ 2014 /PTUN .SBY.tanggal 21 Mei 2014 yang amarnya sebagai berikut;1.2.Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian ;Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Pasuruan Nomor :141.1/46/HK/424.013

/2014 tentang pengesahan Calon KepalaDesa Krengih, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruanatas nama PARISI ; Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat KeputusanBupati Pasuruan Nomor : 141.1/46/HK/424.013/2014 tentangpengesahan Calon Kepala Desa Krengih, KecamatanRembang, Kabupaten Pasuruan atas nama PARISI ; Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya ; Menghukum Tergugat , Tergugat Il, dan Tergugat Ill untukmembayar biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara inisebesar Rp. 303.000, ( tiga

Menguatkan / menyatakan sah Keputusan Tergugat Ill /Pembanding Nomor 141.1/46/HK/424.013/2014 tertanggal28 Januari 2014 tentang Pengesahan Calon Kepala DesaTerpilin sebagai Kepala Desa Krengih KecamatanRembang Kabupaten Pasuruan Periode 2014 2020 ; c.

Menyatakan barang bukti berupa :Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 9 Tahun 2013;Keputusan Bupati Pasuruan Nomor 400/49/HK/424.013/2014;Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 13 Tahun 2015;Keputusan Bupati Pasuruan Nomor 400/104/HK/424.013/2015;Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2015;Keputusan Bupati Pasuruan Nomor 900/480/HK/424.013/2015;Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten PasuruanNomor 800.25/402/424.076/2015;a1oa fs ONHalaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 2314 K/Pid.Sus/201810.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20

.Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten PasuruanNomor 220/124/424.076/2014;Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten PasuruanNomor 800.25/403/424.076/2015;Keputusan Bupati Pasuruan Nomor 400/750/HK/424.013/2013;Keputusan Bupati Pasuruan Nomor 900/489/HK/424.013/2015;Surat Pertanggung Jawaban Atas Penggunaan Alokasi Dana Desa (SPJADD) Bagian Semester Tahun Anggaran 2014;Surat Pertanggung Jawaban Atas Penggunaan Alokasi Dana Desa (SPJADD) Bagian Semester II Tahun Anggaran

/2014;Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 13 Tahun 2015;Keputusan Bupati Pasuruan Nomor 400/104/HK/424.013/2015;Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2015;Keputusan Bupati Pasuruan Nomor 900/480/HK/424.013/2015;Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten PasuruanNomor 800.25/402/424.076/2015;8.

Keputusan Bupati Pasuruan Nomor 400/750/HK/424.013/2013;11. Keputusan Bupati Pasuruan Nomor 900/489/HK/424.013/2015;12. Surat Pertanggung Jawaban Atas Penggunaan Alokasi Dana Desa (SPJNO af Oh >ADD) Bagian Semester Tahun Aggaran 2014;13. Surat Pertanggung Jawaban Atas Penggunaan Alokasi Dana Desa (SPJADD) Bagian Semester II Tahun Anggaran 2014;14.

Menetapkan barang bukti berupa :1.NO FO FF ND10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 9 Tahun 2013;Keputusan Bupati Pasuruan Nomor 400/49/HK/424.013/2014;Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 13 Tahun 2015;Keputusan Bupati Pasuruan Nomor 400/104/HK/424.013/2014;Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2015;Keputusan Bupati Pasuruan Nomor 900/480/HK/424.013/2014;Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat KabupatenPasuruan Nomor 800.25/402/424.076/2015;Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan

., jabatan Kepala Sub BagianPenyuluhan, Bantuan Hukum dan Dokumentasi Hukumpada Bagian Hukum Sekretariat Daerah KabupatenPasuruan, berkantor di Jalan Hayam Wuruk, Nomor 14,Pasuruan;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/204/424.013/2013tanggal 18 Juli 2013;3 ANDARI KOESTAMASTUTI, S.H., M.H., jabatan Kepala kejaksaanNegeri Bangil, selaku Jaksa Pengacara Negara,berkantor di Jalan Dr. Soetomo, Nomor 4, Bangil,Kabupaten Pasuruan, yang memberi kuasa dengan HakSubstitusi kepada:e MULYONO, S.H., M.H.

Soetomo,Nomor 4, Bangil, Kabupaten Pasuruan;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/205/424.013/2013 danSurat Kuasa Substitusi Nomor SK13/0.5.45.5/Gp.2/VII/2013masingmasing tertanggal 18 Juli 2013;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pembanding/Tergugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarang PemohonPeninjauan Kembali dahulu = sebagai Terbanding/Penggugat telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan

Keputusan Tata UsahaNegara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan sepertiobjek sengketa yang ditujukan kepada Penggugat;Bersifat individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara tidak bersifat umum,tetapi tertentu yaitu kepada Penggugat seorang;Bersifat final artinya sudah definitif yang tidak perlu lagi memerlukanpersetujuan instansi atasan dan yang berakibat hukum kepada seseorang(Penggugat) atau badan hukum perdata;10 Bahwa Keputusan Bupati Pasuruan Nomor 141.1/707/HK/424.013

Kepala DesaTanggulangin, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan atas nama Agus Yahyayang ditandatangani oleh Wakil Bupati Pasuruan terdapat tumpang tindihpenggunaan alasanalasan pemberhentian Penggugat, mohon periksa konsideranmenimbang huruf d mencantumkan surat BPD, selanjutnya di dalamkonsideran memperhatikan juga mencantumkan surat BPD yang sama, hal initidak lazim dalam pembuatan surat keputusan;Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Keputusan Bupati Pasuruan Nomor141.1/707/HK/424.013/2010, tanggal

kepada Tergugat untuk memulihkan nama baik, mengembalikanharkat dan martabat Penggugat pada kedudukan semula sebagai Kepala DesaTanggulangin;5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara SurabayaNomor 22/G/2010/PTUN.SBY tanggal 7 Juli 2011 adalah sebagai berikut:e Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;e Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan TergugatBupati Pasuruan Nomor 141.1/707/HK/424.013/2010 tanggal 20

PUTUSANNOMOR : 52/B/2012/PT.TUN.SBY.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa,memutuskan dan menyelesaikan sengketa tata usaha Negara dalam tingkat bandingtelah menjatuhkan putusan dalam sengketa antara : 1 BUPATI PASURUAN, Berkedudukan di Jalan Hayam Wuruk No. 14 Pasuruan ; Dalamperkara ini memberikan Surat Kuasa Nomor : 180/258 /424.013/2011 tanggal 20Oktober 2011 kepada WIDIYANTORO, SH., Kepala Kejaksaan Negeri Bangil,beralamat

Majelis Hakimyang memeriksa perkara ini untuk menerbitkan Penetapan penundaan Surat KeputusanKTUN objek sengketa I selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedangberjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan tetap ; DALAM POKOK PERKARA : 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; 2 Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupaKeputusan Bupati Pasuruan Nomor : 546/HK/424.013/2011, tanggal 23 Agustus2011 tentang Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih

sebagai Kepala DesaTanggulangin, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan Periode 20112017,atas nama MOENIR, yang ditandatangani oleh Wakil Bupati Pasuruan (objeksengketa I) yang diterbitkan oleh Tergugat I ; 3 Mewajibkan kepada Tergugat I untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negaraberupa Keputusan Bupati Pasuruan Nomor : 546/HK/424.013/2011, tanggal 23Agustus 2011 tentang Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih sebagai KepalaDesa Tanggulangin, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan Periode20112017, atas

KecamatanKejayan, Kabupaten Pasuruan ( Tergugat II ) mengusulkan kepada BupatiPasuruan melalui Camat Kejayan dengan Surat Keputusan Nomor : 05/06/BPD/24.7/2011, tanggal 24 Juli 2011 tentang Calon Kepala Desa Terpilih DalamPemilihan Kepala Desa Tanggulangin, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan(objek sengketa II) ; 4 Bahwa selanjutnya atas usulan dari Tergugat II Wakil Bupati Pasuruan atasBupati Pasuruan mengesahkan dan melantik Kepala Desa terpilih denganKeputusan Bupati Pasuruan Nomor : 546/HK/424.013

SBY memutuskansebagai berikut : 1 Menyatakan penggugat tidak mempunyai hak untuk mengajukan gugatanterhadap Tergugat I karena Penggugat bukan merupakan pihak yangbersangkutan dengan surat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat I dan menjadi salah satu obyek gugatan perkara aquo ; 2 Menolak gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya ;3 Menyatakan menerima seluruh jawaban gugatan ini ; 4 Menyatakan obyek sengketa yang berupa surat keputusan Bupati Nomor :141.1/546/HK/424.013/2011 tanggal 23 Agustus

., M.Si; 1 (satu) bundel fotokopi surat kKeputusan Bupati Pasuruan Nomor141.1/662/HK/424.013/2013, tanggal 2 September 2013 tentangpemberitahuan Kepala Desa Bulusari, Kepala Desa Krangrejo, KepalaDesa Legok dan Kepala Desa Ngerong Kecamatan Gempol, KabupatenPasuruan yang dikeluarkan oleh Bupati Pasuruan (M. Irsyad Yusuf) dantelah dilegalisir sesuai denagn aslinya oleh a.n Asisten PemerintahanKabupaten Pasuruan H.M.

., M.Si; 1 (satu) bundel fotokopi surat kKeputusan Bupati Pasuruan Nomor141.1/663/HK/424.013/2013, tanggal 2 September 2013 tentangPengangkatan Pejabat Kepala Desa Bulusari, Kepala Desa Karangrejo,Kepala Desa Legok, dan Pejabat Kepala Desa Ngerong KecamatanGempol, Kabupaten Pasuruan yang dikeluarkan oleh Bupati Pasuruan(M. Irsyad Yusuf) telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh a.n. SekdaAsisten Pemerintahan Kabupaten Pasuruan H.M.

,M.Si;19.1 (satu) bundel fotokopi surat keputusan Bupati Pasuruan Nomor141.1/1.103/HK/424.013/2013, tentang pengesahan calon Kepala Desaterpilin sebagai Ngerong Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruanperiode 20132019 yang dikeluarkan oleh Bupati Pasuruan (M. IrsyadYusuf) tanggal 29 November 2013 telah dilegalisir sesuai dengan aslinyaoleh a.n Sekda Asisten Pemerintahan Kabupaten Pasuruan H.M.Soeharto, SH.,M.Si;5.

No. 418 K/Pid.Sus/2016sejak 13 Agustus 2013 (sesuai surat Bupati Pasuruan Nomor141.1/1112/HK/424.022/2007 tanggal 13 Agustus 2007) dan Terdakwamenjabat lagi sebagai Kepala Desa Ngerong Kecamatan Gempol KabupatenPasuruan terhitung sejak tanggal 29 November 2013 sesuai SuratKeputusan Bupati Pasuruan Nomor 141.1/1.103/HK/424.013/2013 tanggal29 November 2013;5.

.;1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Bupati Pasuruan Nomor141.1/663/HK/424.013/2013, tanggal 2 September 2013 tentangPengangkatan Pejabat Kepala Desa Bulusari, Kepala Desa Karangrejo,Kepala Desa Legok, dan Pejabat Kepala Desa Ngerong KecamatanGempol, Kabupaten Pasuruan yang dikeluarkan oleh Bupati Pasuruan(M. IRSYAD YUSUF ) telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh a.n.Sekda Asisten Pemerintahan Kabupaten Pasuruan H. M.

Nama : IKA NOVITA WIDIANTI, S.H.Jabatan sa Pengacara Negarashana WIAEKO, Jabatan i sa vengaoar NegaraKesemuanya Pegawai Negeri Sipil pada PemerintahKabupaten Pasuruan dan pada Kejaksaan Negeri Bangilberdasarkan Surat Kuasa Nomor : 180/75/424.013/2014Tanggal 12 Maret 2014 dan Surat Kuasa Nomor180/76/424.013/2014 Tanggal 12 Maret 2014 selanjutnyaGisebut SCDAGAI 0... ceceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees TERGUGATll ;Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, setelan membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata

Surat Keputusan Bupati Pasuruan Nomor : 141.1/46/HK/424.013/2014tertanggal 28 Januari 2014 tentang Pengangkatan Sdr. Parisi sebagai KepalaDesa Krengih, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan ;Bahwa pada tanggal 31 Desember 2013 Tergugat bertindak sebagaiPelaksana Pemilihan Kepala Desa Krengih, Kecamatan Rembang, KabupatenPasuruan.

Menyatakan Surat Keputusan Bupati Pasuruan Nomor : 141.1/46/HK/424.013/2014 tanggal 28 Januari 2014 tentang Pengesahan CalonKepala Desa Terpilin Sebagai Kepala Desa Krengih, Kecamatan Rembang,Kabupaten Pasuruan Periode 20142020 adalah sah menurut hukum ;4.

Menyatakan Surat Keputusan Tergugat III aguo Nomor : 141.1 / 46 /HK / 424.013 / 2014 tertanggal 28 Januari 2014 Tentang Pengangkatan Sdr.

Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Pasuruan Nomor : 141.1/46/HK/424.013/2014 tentang pengesahan Calon Kepala Desa Krengih,Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan atas nama PARISI;3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati PasuruanNomor :141.1/46/HK/424.013/2014 tentang pengesahan Calon Kepala DesaKrengih, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan atas nama PARISI ;4. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya ;5.

BUPATI PASURUAN, berkedudukan di Jalan Hayam Wuruk No.14PRS UTE mmm mmm nnn nnn nenBerdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor180/304/424.013/2014 , tertanggal 14 Juli 2014, memberi kuasakepada :1.Nama : HM. SOEHARTO,SH.M.Si,Jabatan :Asisten Pemerintahan Setda KabupatenPaSUPMUAN, nnn nnn nnn nn nnn2.Nama : RAKHMAD WAHYUWIDODO,SH,M.Hum,Jabatan :Kepala Bagian Hukum Setda KabupatenPASUIU@N, ~= === 2mm nn3.

KEPALA BADAN PELAYANAN PERWINAN DAN PENANAMANMODAL KABUPATEN PASURUAN, berkedudukan di JalanHayamHal. 1 dari 18 hal. putusan Nomor : 35/B/2015/PT.TUN SBY.Wuruk No. 14 Pasuruan , BerdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor180/435/424.077/2014, tanggal 20 Nopember 2014 dan Nomor :180/588.1/424.013/2014, tanggal 21 Nopember 2014, memberikuasa kepada :1.NamaJabatan2.NamaJabatan3. NamaJabatan4.

Menetapkan barang bukti berupa:1) Peraturan Bupati Pasuruan Nomor : 9 Tahun 2013;2) Keputusan Bupati Pasuruan Nomor : 400/49/HK/424.013/2014;3) Peraturan Bupati Pasuruan Nomor : 13 Tahun 2015;4) Keputusan Bupati Pasuruan Nomor : 400/104/HK/424.013/2015;5) Peraturan Bupati Pasuruan Nomor : 12 Tahun 2015;6) Keputusan Bupati Pasuruan Nomor : 900/480/HK/424.013/2015;7) Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pasuruan Nomor : 800.25/402/424.076/2015;8) Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan

Masyarakat Kabupaten Pasuruan Nomor : 220/124/424.076/2014;9) Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pasuruan Nomor : 800.25/403/424.076/2015;10) Keputusan Bupati Pasuruan Nomor : 400/750/HK/424.013/2013;11) Keputusan Bupati Pasuruan Nomor : 900/489/HK/424.013/2015;12) Surat Pertanggung Jawaban Atas Penggunaan Alokasi Dana Desa ( SPJ ADD ) Bagian Semester I Tahun Aggaran 2014;13) Surat Pertanggung Jawaban Atas Penggunaan Alokasi Dana Desa (SPJ ADD) Bagian Semester II Tahun

Mendorong peningkatan swadaya gotong royang masyarakat.Bahwa untuk penetapan lokasi dan Dana Desa (DD) tahun 2015 diaturberdasakan Keputusan Bupati Pasuruan Nomor: 900/480/HK/424.013/424.013 yang ditetapka pada tanggal 21 Mei 2015 sebagai berikut:Halaman 4 dari 78, Putusan Nomor 19/PID.SUSTPK/2018/PT SBY1. Untuk tahap pertama sebesar Rp115.262.400,00 (seratus lima belasjuta dua ratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah);2.

Mendorong peningkatan swadaya gotong royang masyarakat.Bahwa untuk penetapan lokasi dan Dana Desa (DD) tahun 2015 diaturberdasakan Keputusan Bupati Pasuruan Nomor: 900/480/HK/424.013/424.013 yang ditetapka pada tanggal 21 Mei 2015 sebagai berikut:1. Untuk tahap pertama sebesar Ro115.262.400,00 (seratus lima belasjuta dua ratus enam puluh dua ribu emapt ratus rupiah);2. Untuk tahap kedua sebesar Ro115.262.400,00 (seratus lima belasjuta dua ratus enam puluh dua ribu emapt ratus rupiah);3.

Peraturan Bupati Pasuruan Nomor : 9 Tahun 2013.Keputusan Bupati Pasuruan Nomor : 400/49/HK/424.013/2014.Peraturan Bupati Pasuruan Nomor : 13 Tahun 2015.Keputusan Bupati Pasuruan Nomor : 400/104/HK/424.013/2015.Peraturan Bupati Pasuruan Nomor : 12 Tahun 2015.Keputusan Bupati Pasuruan Nomor : 900/480/HK/424.013/2015.af of fKeputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat KabupatenPasuruan Nomor : 800.25/402/424.076/2015.8.

Keputusan Bupati Pasuruan Nomor : 400/750/HK/424.013/2013.11. Keputusan Bupati Pasuruan Nomor : 900/489/HK/424.013/2015.12. Surat Pertanggung Jawaban Atas Penggunaan Alokasi Dana Desa (SPJ ADD ) Bagian Semester Tahun Aggaran 2014.13. Surat Pertanggung Jawaban Atas Penggunaan Alokasi Dana Desa(SPJ ADD) Bagian Semester Il Tahun Anggaran 2014.14. Surat Pertanggung Jawaban Atas Penggunaan Alokasi Dana Desa(SPJ ADD) Bagian Semester Tahun Anggaran 2015.15.

Menetapkan barang bukti berupa:1) Peraturan Bupati Pasuruan Nomor : 9 Tahun 2013;2) Keputusan Bupati Pasuruan Nomor : 400/49/HK/424.013/2014;Halaman 75 dari 78, Putusan Nomor 19/PID.SUSTPK/2018/PT SBY10)11)12)13)14)15)16)17)18)19)20)Peraturan Bupati Pasuruan Nomor : 13 Tahun 2015;Keputusan Bupati Pasuruan Nomor : 400/104/HK/424.013/2015;Peraturan Bupati Pasuruan Nomor : 12 Tahun 2015;Keputusan Bupati Pasuruan Nomor : 900/480/HK/424.013/2015;Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan MasyarakatKabupaten

1. 2 (Dua) Lembar Foto Copy Surat Keputusan Bupati Pasuruan Nomor : 141.1/1.095/HK/424.013/2013 Tanggal 19 November

2013 tentang Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih (YUDONO) Sebagai Kepala Desa Bulusari Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan Periode 2013-2019;

1. 1 (Satu) Bendel Foto Copy Surat Keputusan Bupati Pasuruan Nomor : 140/517/HK/424.013/2013 Tanggal 31 Juli 2013 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kejapanan, Desa Karangrejo

, Desa Carat, Desa Sumbersuko, Desa Bulusari, Desa Kepulungan, dan Desa Randupitu, Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan Periode 2013-2019;

1. 1 (Satu) Bendel Asli Surat Keputusan Bupati Pasuruan Nomor : 140/615/HK/424.013/2013 Tanggal 27 Agustus 2013 tentang Peresmian Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa Kejapanan, Desa Gempol, Desa Wonosunyo, Desa Randupitu, Desa Ngerong, Desa Jeruk Purut, Desa Karangrejo, Desa Bulusari, Desa Carat, dan Desa Legok, Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan Periode 2013-2019;
2. 1 (satu) bendel Asli Akta Perubahan Perseroan Komanditer CV.PUNIKA Nomor : 33 Tanggal 22 Februari

/2013 Tanggal 19 November 2013tentang Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilin (YUDONO) SebagaiKepala Desa Bulusari Kecamatan Gempol Kabupaten PasuruanPeriode 20132019;1 (Satu) Bendel Foto Copy Surat Keputusan Bupati PasuruanNomor : 140/517/HK/424.013/2013 Tanggal 31 Juli 2013 tentangPeresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kejapanan, DesaKarangrejo, Desa Carat, Desa Sumbersuko, Desa Bulusari, DesaKepulungan, dan Desa Randupitu, Kecamatan Gempol KabupatenPasuruan Periode 20132019;1 (Satu) Bendel

Foto Copy Surat Keputusan Bupati PasuruanNomor : 140/615/HK/424.013/2013 Tanggal 27 Agustus 2013 tentangPeresmian Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa Kejapanan,Desa Gempol, Desa Wonosunyo, Desa Randupitu, Desa Ngerong,Desa Jeruk Purut, Desa Karangrejo, Desa Bulusari, Desa Carat, danDesa Legok, Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan Periode20132019;1 (Satu) Bendel Foto Copy Surat Keputusan Bupati PasuruanNomor : 141.2/653/HK/424.014/2019 tentang Peresmian AnggotaBadan Permusyawaratan Desa Kejapanan,

ATIM.1 (Satu) Bendel Asli Surat Keputusan Bupati Pasuruan Nomor :140/615/HK/424.013/2013 Tanggal 27 Agustus 2013 tentangPeresmian Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa Kejapanan,Desa Gempol, Desa Wonosunyo, Desa Randupitu, Desa Ngerong,Desa Jeruk Purut, Desa Karangrejo, Desa Bulusari, Desa Carat, danDesa Legok, Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan Periode20132019;1 (satu) bendel Asli Akta Perubahan Perseroan KomanditerCV.PUNIKA Nomor : 33 Tanggal 22 Februari 1986;1 (satu) lembar Asli surat peryataan

Kepala Kejaksaan Negeri Bangil ;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Wakil BupatiPasuruan Nomor : 180/68/424.013/2011 tanggal 23Maret 2011 ; Kemudian memberikan kuasa dengan Hak Substitusikepada1. ASIS WIDARTO, SH., JaksaPengacara Negara ;2. RIDO WANGGONO, SH., MHum.,Jaksa Pengacara Negara ;Keduanya berkantor di Kejaksaan Negeri BangilJalan Dr.

banding, serta surat suratlainnya yang bertalian;TENTANG DUDUKNYA SENGKETA :Memperhatikan dan menerima keadaankeadaan mengenaiduduknya sengketa dalam si perkara ini sepertitercantum dalam putusan Pengadilan Tata UsahaNegaraSurabaya tanggal 7 Juli 2011 Nomor : 22 / G / 2011 /PTUN SBY yang amarnya sebagaiberikut 3+ 2222 eee eee eee eee ee eee eee eee eee Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya : Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yangditerbitkan Tergugat Bupati Pasuruan Nomor141.1/707/HK/424.013

/2010 tanggal 20 Desember 2010tentang Pemberhentian Kepala Desa Tanggulangin,Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan atas nama Agus Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan TataUsaha Negara yang diterbitkan Bupati PasuruanNomor : 141.1/707/HK/424.013/2010 tanggal 20Desember 2010 tentang Pemberhentian Kepala DesaTanggulangin, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruanatas nama Agus Yahya ; Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan keputusan TataUsaha Negara yang isinya mengembalikan jabatan dankedudukan

., MM.Kesemuanya Pejabat Struktural di Sekretariat DaerahKabupaten Pasuruan, Warga Negara Indonesia, beralamat diJalan Hayam Wuruk Nomor 14 Pasuruan, berdasarkan SuratKuasa Nomor : 180 / 577 / 424.013 / 2014, tertanggal 17Nopember 2014, selanjutnya disebutsebagai PENGGUGAT /PEMOHON KEBERATAN ;MELAWAN:AGUS YAHYA .............AGUS YAHYA & FAMILY ; Warga Negara Indonesia, beralamat di DusunKlompang RT.004 / RW.004, Desa Tanggulangin, KecamatanKejayan, Kabupaten Pasuruan, pekerjaan Mantan Kepala DesaTanggulangin

Publikmelalui ...........melalui permohonan sesuai dengan UndangUndang ini, dan ataud. menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan Peraturanperundangundangan 5 222 on nnn nnn nnn nen nn nnn n nn neeBahwa Informasi dan dokumentasi yang dimohonkan oleh Termohon /Tergugat merupakan informasi dan dokumentasi publik yang dikuasaioleh Penggugat / Pemohon Keberatan yang dijadikan pertimbangan suratkeputusan atau konsiderans dalam menerbitkan Surat Keputusan BupatiPasuruan Nomor : 141.1 / 707 / HK / 424.013

keterangan Kepala Desa Noreg : 145.4/490.424.212.2008/2016 dan 2 (dua) lembar foto lokasi Tanah Kas Desa;

/2013 Tanggal 19 November 2013 tentang Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih (YUDONO) Sebagai Kepala Desa Bulusari Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan Periode 2013-2019;

-2019;

/2013 Tanggal 19 November 2013 tentangPengesahan Calon Kepala Desa Terpilih (YUDONO) Sebagai KepalaDesa Bulusari Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan Periode 20132019;1 (Satu) Bendel Foto Copy Surat Keputusan Bupati Pasuruan Nomor :140/517/HK/424.013/2013 Tanggal 31 Juli 2013 tentang PeresmianAnggota Badan Permusyawaratan Desa Kejapanan, Desa Karangrejo,Desa Carat, Desa Sumbersuko, Desa Bulusari, Desa Kepulungan, danDesa Randupitu, Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan Periode20132019;1 (Satu) Bendel

Foto Copy Surat Keputusan Bupati Pasuruan Nomor :140/615/HK/424.013/2013 Tanggal 27 Agustus 2013 tentang PeresmianPimpinan Badan Permusyawaratan Desa Kejapanan, Desa Gempol,Desa Wonosunyo, Desa Randupitu, Desa Ngerong, Desa Jeruk Purut,Desa Karangrejo, Desa Bulusari, Desa Carat, dan Desa Legok,Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan Periode 20132019;1 (Satu) Bendel Foto Copy Surat Keputusan Bupati Pasuruan Nomor :141.2/653/HK/424.014/2019 tentang Peresmian Anggota BadanPermusyawaratan Desa Kejapanan

Randupitu, Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan Periode20132019;1 (Satu) Bendel Foto Copy Surat Keputusan Bupati Pasuruan Nomor :140/615/HK/424.013/2013 Tanggal 27 Agustus 2013 tentang PeresmianPimpinan Badan Permusyawaratan Desa Kejapanan, Desa Gempol,Desa Wonosunyo, Desa Randupitu, Desa Ngerong, Desa Jeruk Purut,Desa Karangrejo, Desa Bulusari, Desa Carat, dan Desa Legok,Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan Periode 20132019;1 (Satu) Bendel Foto Copy Surat Keputusan Bupati Pasuruan Nomor :141.2/653

/2013 Tanggal 19 November 2013tentang Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilin (YUDONO)Sebagai Kepala Desa Bulusari Kecamatan Gempol KabupatenPasuruan Periode 20132019;1 (Satu) Bendel Foto Copy Surat Keputusan Bupati PasuruanNomor : 140/517/HK/424.013/2013 Tanggal 31 Juli 2013 tentangPeresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kejapanan,Desa Karangrejo, Desa Carat, Desa Sumbersuko, Desa Bulusari,Desa Kepulungan, dan Desa Randupitu, Kecamatan GempolKabupaten Pasuruan Periode 20132019;1 (Satu) Bendel

Foto Copy Surat Keputusan Bupati PasuruanNomor : 140/615/HK/424.013/2013 Tanggal 27 Agustus 2013tentang Peresmian Pimpinan Badan Permusyawaratan DesaKejapanan, Desa Gempol, Desa Wonosunyo, Desa Randupitu,Desa Ngerong, Desa Jeruk Purut, Desa Karangrejo, DesaBulusari, Desa Carat, dan Desa Legok, Kecamatan GempolKabupaten Pasuruan Periode 20132019;1 (Satu) Bendel Foto Copy Surat Keputusan Bupati PasuruanNomor : 141.2/653/HK/424.014/2019 tentang Peresmian AnggotaBadan Permusyawaratan Desa Kejapanan,

NUR KHOLIS Bin NAILUL MAROM selakuKepala Desa Dhompo (Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pasuruan Nomor141.1/25/HK/424.013/2013 Periode Tahun 2013 s/d 2019 tanggal 11 Februari2013) bersamasama dengan saksi MUSLIH Bin MOKIYAR selaku BendaharaDesa Dhompo merangkap Kepala Urusan Keuangan desa Dhompo (Penuntutandalam berkas perkara terpisah) pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagiHalaman 2 Putusan Nomor 24/PID.SUSTPK/2019/PT SBYtahun 2015 bertempat di Desa Dhompo, Kecamatan Kraton, KabupatenPasuruan

kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikianrupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secaramelawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lainatau suatu koorporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atauperekonomian Negara, yang dilakukan dengan caracara sebagai berikut: Bahwa pada tahun 2015 Desa Desa Dhompo, Kecamatan Kraton,Kabupaten Pasuruan, menerima Dana Desa (DD) tahun 2015 ditetapkanberdasarkan Keputusan Bupati Pasuruan Nomor 900/480/HK/424.013

tahap Pertama sebesarRp.120.836.269, (seratus dua puluh juta delapan ratus tiga puluh enamribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah), tahap kedua sebesarRp.120.836.269, (seratus dua puluh juta delapan ratus tiga puluh enamribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah) dan tahap ketiga sebesarRp.60.418.134, (enam puluh juta empat ratus delapan belas ribu seratustiga puluh empat rupiah), sedangkan Penetapan Alokasi Dana Desa tahun2015 Desa Dhompo berdasarkan Keputusan Bupati Pasuruan Nomor900/489/HK/424.013

NUR KHOLIS Bin NAILUL MAROM selakuKepala Desa Dhompo (Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pasuruan Nomor141.1/25/HK/424.013/2013 Periode Tahun 2013 s/d 2019 tanggal 11 Februari2013) bersamasama dengan saksi MUSLIH Bin MOKIYAR selaku BendaharaDesa Dhompo merangkap Kepala Urusan Keuangan desa Dhompo (Penuntutandalam berkas perkara terpisah) pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagitahun 2015 bertempat di Desa Dhompo, Kecamatan Kraton, KabupatenPasuruan, atau setidak tidaknya pada suatu tempat lain

Kraton Kabupaten Pasuruan sejak tahun 2013 s/dsekarang atau periode 2013 s/d 2019 berdasarkan Surat Keputusan BupatiPasuruan Nomor 141.1/25/HK/424.013/2013 tanggal 11 Pebruari 2013;Bahwa pada tahun 2015 Desa Dhompo Kecamatan Kraton KabupatenPasuruan menerima Dana Desa (DD) tahun 2015 berdasarkan KeputusanBupati Pasuruan Nomor 900/480/HK/424.013/2015 tentang Penetapan BesaranDana Desa Tahun 2015 dari APBN, sebesar Rp.302.090.672, (tiga ratus duajuta sembilan puluh ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah

Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b.Ketua Muda Pidana Nomor : 1924/2016/S.460.Tah.Sus/PP/2016/MAtanggal 22 April 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal 25 Mei 2016 ;yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karenadidakwa :PRIMAIR :Bahwa Terdakwa ABDULLAH ABEB YASHADI Kepala Desa Watukosek,Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuran berdasarkan Surat Keputusan BupatiNomor : 141.1/100/HK/424.013 tanggal 29

No. 646 K/Pid.Sus/2016antara lain sebagai berikut :1.Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pasuruan Nomor : 141.1/100/HK/424.013 tanggal 29 November 2013 tentang Pengesahan Calon KepalaDesa Terpilin Sebagai Kepala Desa Watukosek, Kecamatan Gempol,Kabupaten Pasuran Periode 2013 2019, Terdakwa ABDULLAH ABEBYASHADI disahkan menjadi Kepala Desa Watukosek, Kecamatan Gempol,Kabupaten Pasuran Periode 2013 2019, dengan tugas antara lainmelakukan pelayanan masyarakat, menyelenggarakan kegiatanPemerintahan Desa

Oktober 2013 sampai drngan 29 November 2013 dandalam masa jabatan tersebut ada setoran dana Pendapatan Asli Desa(PAD) Watukosek yang berasal dari penarikan Portal Barat yang disetor kerekening Kas Desa pada Bank Tabungan Negara (BIN) Kantor PosKejapanan atas nama Kaur Keuangan senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluhjuta rupiah) ;Bahwa Kepala Desa Watukosek Terdakwa ABDULLAH ABEB YASHADIsejak ditetapbkan menjadi Kepala Desa Watukosek berdasarkan SuratKeputusan Bupati Pasuruan Nomor : 141.1 / 100 / HK / 424.013

Bahwa Pemohon Kasasi adaiah Kepala Desa Watu Kosekkecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan periode 2013 2019diangkat berdasarkan surat keputusan Bupati Pasuruan Nomor:141.1/100/HK/424.013 tanggal 29 November 2013 dan tanggal11 Desember 2013 teiah dilakukan serah terima Jabatan dari KepalaHal. 28 dari 47 hal. Put.

Bahwa Pemohon Kasasi adalah Kepala Desa Watu Kosekberdasarkan Surat Keputusan Bupati Pasuruan Nomor 141.1/100/HK/424.013 tanggal 29 November 2013 tentang Pengesahan Calon KepaiaDesa terpilin sebagai Kepaia Desa Watukosek, Kecamatan Gempol,Kabupaten Pasuruan periode 20132019 dengan tugas antara lainmelakukan pelayanan masayarakat, menyeienggarakan kegiatanPemerintahan Desa sesuai rencana pembangunan Desa seuai visi danmisi Kepala Desa sesuai aturan yang ada ;b.

Kepala Desa NogosariKecamatan Pandaan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pasuruan Nomor :141.1/101/HK/424.013/2016 tanggal 12 Januari 2016 yang mempunyaitugas, fungsi dan wewenang sebagai berikut :1. Tugas Pj. Kepala Desa Nogosari yaitu :a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dankemasyarakatan;b. Menjalankan tugas disamping berdasarkan kewenangan jabatan, jugaberdasarkan kebijakan yang ditetapbkan bersama antara PemerintahDesa dan Badan Permusyawaratan Desa.2. Fungsi Pj.

Kepala Desa NogosariKecamatan Pandaan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pasuruan Nomor :141.1/101/HK/424.013/2016 tanggal 12 Januari 2016 yang mempunyaltugas, fungsi dan wewenang sebagai berikut :1. Tugas Pj. Kepala Desa Nogosari yaitu :a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan = dankemasyarakatan;b. Menjalankan tugas disamping berdasarkan kewenangan jabatan, jugaberdasarkan kebijakan yang ditetapbkan bersama antara PemerintahDesa dan Badan Permusyawaratan Desa.2. Fungsi Pj.

Kepala DesaNogosari Kec.Pandaan Kab.Pasuruan berdasasarkan SK Bupati PasuruanNomor : 141.1 / 101 / HK / 424.013 / 2016 tentang Pengangakatan PejabatKepala Desa Nogosari Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan, tanggal12 Januari 2016.Bahwa Kepala Desa hanya sebatas mengetahui saja pada SuratKeterangan waris sedangkan untuk Perubahan nama SPPT adalahwewenang DPKD dan kepala Desa hanya sebatas membuat pengantarsaja.Bahwa saksi tidak mengetahui berapa besarnya pungutan liar yangdilakukan oleh terdakwa PITONO

Pasuruan, terdapat surat pengangkatan untuk menjalankantugas Kepala desa sebagiamana Surat Keputusan Buipati PasruanNomor : 141.1 / 101 / HK / 424.013 / 2016 tentang Pengangakatan PejabatKepala Desa Nogosari Kecamatan Pandaan Kaabupaten Pasuruan,tanggal 12 Januari 2016.Bahwa terdakwa diamankan oleh Petugas dari Sat Reskrim PolresPasuruan Pada hari Senin tanggal 27 Pebruari 2017 sekira pukul 10.00Wib di Kantor Balai Desa Nogosari Kec. Pandaan Kab. Pasuruan alamatJalan Gununggangsir No. 2 Ds.

Pasuruan, terdapat surat pengangkatan untukmenjalankan tugas Kepala desa sebagiamana Surat Keputusan BuipatiPasruan Nomor : 141.1 / 101 / HK / 424.013 / 2016 tentangPengangakatan Pejabat Kepala Desa Nogosari Kecamatan PandaanKaabupaten Pasuruan, tanggal 12 Januari 2016.Bahwa terdakwa diamankan oleh Petugas dari Sat Reskrim PolresPasuruan Pada hari Senin tanggal 27 Pebruari 2017 sekira pukul 10.00Wib di Kantor Balai Desa Nogosari Kec. Pandaan Kab. Pasuruan alamatJalan Gununggangsir No. 2 Ds.

NUR KHOLIS Bin NAILUL MAROM selaku KepalaDesa Dhompo (Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pasuruan Nomor141.1/25/HK/424.013/2013 Periode Tahun 2013 s/d 2019 tanggal 11 Februari 2013)bersamasama dengan saksi MUSLIH Bin MOKIYAR selaku Bendahara DesaDhompo merangkap Kepala Urusan Keuangan desa Dhompo (Penuntutan dalamberkas perkara terpisah) pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi tahun 2015bertempat di Desa Dhompo, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, atau setidak tidaknya pada suatu tempat lain

NUR KHOLIS Bin NAILUL MAROM selaku KepalaDesa Dhompo (Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pasuruan Nomor141.1/25/HK/424.013/2013 Periode Tahun 2013 s/d 2019 tanggal 11 Februari 2013)bersamasama dengan saksi MUSLIH Bin MOKIYAR selaku Bendahara DesaDhompo merangkap Kepala Urusan Keuangan desa Dhompo (Penuntutan dalamberkas perkara terpisah) pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi tahun 2015bertempat di Desa Dnompo, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, atau setidak tidaknya pada suatu tempat lain

Perbuatanmana dilakukan terdakwa dengan caracara sebagai berikut :Hal 16 Putusan Nomor : 197/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby.Bahwa pada tahun 2015 Desa Desa Dhompo, Kecamatan Kraton, KabupatenPasuruan, menerima Dana Desa (DD) tahun 2015 ditetapkan berdasarkanKeputusan Bupati Pasuruan Nomor : 900/480/HK/424.013/2015 tentangPenetapan Besaran Dana Desa Tahun 2015 dari APBN, Desa Dhompomendapatkan Dana Desa sebesar Rp. 302.090.672, (tiga ratus dua jutasembilan puluh ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah) yang

Pasuruan sejak tahun 2013 s/d sekarangatau periode 2013 s/d 2019 berdasarkan Surat Keputusan Bupati PasuruanNomor 141.1/25/HK/424.013/2013 tanggal 11 Pebruari 2013 tentang pengesahancalon kepala desa Dhompo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan Perriode2013 2019, dengan tugas dan tanggung jawab saya secara global adalahmelayani Masyarakat dan menyelenggarakan pemerintahan desa secarakeseluruhan.

Pasuruan sejak tahun 2013 s/d sekarangatau periode 2013 s/d 2019 berdasarkan Surat Keputusan Bupati PasuruanNomor 141.1/25/HK/424.013/2013 tanggal 11 Pebruari 2013 tentang pengesahancalon kepala desa Dhompo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan Perriode2013 2019, dengan tugas dan tanggung jawab saya secara global adalahmelayani Masyarakat dan menyelenggarakan pemerintahan desa secarakeseluruhan.Bahwa Terdakwa H. M.

Keputusan Bupati Pasuruan Nomor : 400/49/HK/424.013/2014;3. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor : 13 Tahun 2015;4. Keputusan Bupati Pasuruan Nomor : 400/104/HK/424.013/2015;5. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor : 12 Tahun 2015;6. Keputusan Bupati Pasuruan Nomor : 900/480/HK/424.013/2015;7. Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pasuruan Nomor : 800.25/402/424.076/2015;8. Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pasuruan Nomor : 220/124/424.076/2014;9.

Keputusan Bupati Pasuruan Nomor : 400/750/HK/424.013/2013;11. Keputusan Bupati Pasuruan Nomor : 900/489/HK/424.013/2015;12. Surat Pertanggung Jawaban Atas Penggunaan Alokasi Dana Desa ( SPJ ADD ) Bagian Semester I Tahun Aggaran 2014;13. Surat Pertanggung Jawaban Atas Penggunaan Alokasi Dana Desa (SPJ ADD) Bagian Semester II Tahun Anggaran 2014;14. Surat Pertanggung Jawaban Atas Penggunaan Alokasi Dana Desa (SPJ ADD) Bagian Semester I Tahun Anggaran 2015;15.

kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikianrupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut,secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiriatau orang lain atau suatu koorporasi yang dapat merugikan keuanganNegara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan caracarasebagai berikut : Bahwa pada tahun 2015 Desa Desa Dhompo, Kecamatan Kraton,Kabupaten Pasuruan, menerima Dana Desa (DD) tahun 2015 ditetapkanberdasarkan Keputusan Bupati Pasuruan Nomor : 900/480/HK/424.013

tahapPertama sebesar Rp. 120.836.269, (Seratus dua puluh juta delapan ratustiga puluh enam ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah), tahap keduasebesar Rp.120.836.269, (Seratus dua puluh juta delapan ratus tiga puluhenam ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah) dan tahap ketigasebesar Rp.60.418.134, (enam puluh juta empat ratus delapan belas ribuseratus tiga puluh empat rupiah), sedangkan Penetapan Alokasi DanaDesa tahun 2015 Desa Dhompo berdasarkan Keputusan Bupati PasuruanNomor 900/489/HK/424.013

Perbuatan manadilakukan terdakwa dengan caracara sebagai berikut : Bahwa pada tahun 2015 Desa Desa Dhompo, Kecamatan Kraton,Kabupaten Pasuruan, menerima Dana Desa (DD) tahun 2015 ditetapkanberdasarkan Keputusan Bupati Pasuruan Nomor : 900/480/HK/424.013/2015 tentang Penetapan Besaran Dana Desa Tahun 2015 dariAPBN, Desa Dhompo mendapatkan Dana Desa sebesar Rp.302.090.672, (tiga ratus dua juta sembilan puluh ribu enam ratustujuh puluh dua rupiah) yang dibagi menjadi 3 (tiga) tahap, yakni tahapPertama

delapan ratustiga puluh enam ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah), tahap keduasebesar Rp. 120.836.269, (Seratus dua puluh juta delapan ratus tigaHalaman 11 dari 51 Putusan nomor 26/PID.SUSTPK/2019/PT SBY.puluh enam ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah) dan tahap ketigasebesar Rp. 60.418.134, (enam puluh juta empat ratus delapan belas ribuseratus tiga puluh empat rupiah), sedangkan Penetapan Alokasi DanaDesa tahun 2015 Desa Dhompo berdasarkan Keputusan Bupati PasuruanNomor 900/489/HK/424.013

/2015 tentang Penetapan Besaran Dana DesaTahun 2015 dari APBN sebesar Rp302.090.672, (tiga ratus dua jutasembilan puluh ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah);Bahwa untuk Penetapan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun2015 Desa Dhompo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruanberdasarkan Keputusan Bupati Pasuruan Nomor 900/489/HK/424.013/2015 tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa(ADD), mendapatkan Alokasi Dana Desa sebesar Rp255.200.000,(dua ratus lima puluh lima juta dua ratus ribu rupiah)Bahwa pencairan

., jabatan Kepala SubBagian Penyuluhan, Bantuan Hukum dan DokumentasiHukum pada Bagian Hukum Sekretaris Daerah KabupatenPasuruan;Kesemuanya berkantor di Sekretariat Daerah PemerintahKabupaten Pasuruan, Jalan Hayam Wuruk Nomor 14,Pasuruan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor180/71/424.013/2015, tanggal 12 Februari 2015;Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pemohon Keberatan;melawan:AGUS YAHYA & FAMILY, kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Dusun Klompang RI 004 RW 004, DesaTanggulangin, Kecamatan