. : 566/4003/424.053/2009, tanggal 28 Desember 2009 dan surat Panggilan No. :566/4003/424.053/2009, tanggal 07 Januari 2010, yang berisikan memanggil LeoPramuka selaku Direktur utama Penggugat, untuk menghadap Turut Tergugat II, selakupenyidik Pegawai Negeri sipil pada Tergugat, untuk didengar keterangannya sebagaiTersangka dalam dugaan tindak pidana di bidang ketenaga kerjaan pada PT.

/2009, tanggal 28Desember 2009 dan Surat Panggilan No. : 566/19/424.053/2010,, tanggal 07Januari 2010 yang menjadikan Leo Pramuka selaku Direktur Utama PT.

hukumanagar tidak mengambil, dan melaksanakan, serta melanjutkan tindakan Pro Yustitaterhadap Leo Pramuka, selaku Direktur Utama dari Penggugat, sebagai Tersangkasebagaimana Surat Panggilan No. : 556/4003/424.053/2009, tanggal 28 Desember 2009dan Surat Panggilan No. : 556/19/424.053/2010, tanggal 07 Jnuari 2010, apabilaTergugat, turut tergugat I, Turut Tergugat II, lalai memenuhi tuntutan Penggugat1011sebagaimana tersebut, dikenai sanksi berupa denda (dwangsom) setiap hari kelalaiannyasebesar Rp

. 1, (satu rupiah)Bahwa untuk menjamin terlaksananya putusan dalam perkara ini dan untukmenghindari agar tuntutan penggugat tidak siasia serta adanya rasa khawatir bahwaTergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, akan tetap melakukan, melaksanakan,melanjutkan, meneruskan, tindakan Pro Yustisia terhadap Leo pramuka selaku DirekfurOtama Penggugat, sebagai Tersangka, sebagaimana Surat panggilan No.556/4003/424.053/2009, tanggal 28 Desember 2009 dan Surat Panggilan No.556/19/424.053/2009, tanggal

Tentang Eksepsi Dilatoir (Dilatoire exeptie )e Bahwa, dalam surat gugatan Penggugat secara tegas telah menjadikan obyekgugatan adalah Surat Panggilan No. : 566/4003/424.053/2009, tanggal 28Desember 2009 dan Surat Panggilan No. : 566/19/424.053/2010, tanggal 07Januari 2010, yang berisikan memanggil Leo Pramuka selaku Direktur UtamaPenggugat, untuk menghadap Turut Tergugat II, selaku Penyidik Pegawai NegeriSipil pada Tergugat, untuk didengar keterangannya sebagai Tersangka dalamdugaan tindak pidana

Menyatakan Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, selaku penguasa secara sah dan meyakinkan dengan mengeluarkan Surat Panggilan Nomor : 566/4003/424.053/2009 tertanggal 28 Desember 2009 dan Surat Panggilan Nomor : 56619/424.053/2010 tertanggal 07 Januari 2010 yang berisikan memanggil LEO PRAMUKA selaku Direktur Utama Penggugat, untuk menghadap Turut Tergugat II, selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Tergugat, untuk didengar keterangannya sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana

Menyatakan Surat Panggilan Nomor : 566/4003/424.053/2009 tertanggal 28 Desember 2009 dan Surat Panggilan Nomor : 56619/424.053/2010 tertanggal 07 Januari 2010, yang berisikan memanggil LEO PRAMUKA selaku Direktur Utama Penggugat, untuk menghadap Turut Tergugat II, selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Tergugat, untuk didengar keterangannya sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan pada PT Industri Sandang Nusantara, Unit Patal Grati, sebagaimana yang dimaksud dalam

. : 566/4003/424.053/2009, tanggal 28Desember 2009 dan surat Panggilan No. : 566/4003/424.053/2009, tanggal 07 Januari 2010,yang berisikan memanggil Leo Pramuka selaku Direktur utama Penggugat, unfukmenghadap Turut Tergugat I, selaku penyidik Pegawai Negeri sipil pada Tergugat, untukdidengar keterangannya sebagai Tersangka dalam dugaan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan pada PT.

/2009tanggal 30 Juli 2009 yang dikirimkan kepada Penggugat (Pimpinan Perusahaan PT.Industri Sandang Nusantara (Persero) Unit Patal Grati, selanjutnya diberi tanda buktiT1;Foto copy Surat Peringatan I dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Sosial dan TransmigrasiKabupaten Pasuruan No.566/2141/424.053/424.053/2009 tanggal 7 Agustus 2009dikirimkan kepada Penggugat (Pimpinan Perusahaan PT.

Industri Sandang Nusantara(Persero) Unit Patal Grati, selanjutnya diberi tanda bukti T3;Foto copy Surat Peringatan III (Terakhir) dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Sosial danTransmigrasi Kabupaten Pasuruan No.566/2722/424.053/424.053/2009 tanggal 24September 2009 dikirimkan kepada Penggugat (Pimpinan Perusahaan PT.

Foto copy Surat Perintah Penyidikan Nomor : 094/3244/424.053/2009 tertanggal 10Nopember 2009 dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi KabupatenPasuruan, selanjutnya diberi tanda bukti T6;7.

oleh karena objek gugatan berupa surat panggilan Nomor :566/4003/424.053/2009 tertanggal 28 Desember 2009 dan Surat Panggilan Nomor56619/424.053/2010 tertanggal 07 Januari 2010, tersebut tidak mencantumkan tenggang waktuberakhir atau harus menunggu ada putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap?

/2014 tanggal 20 Maret 2014 oleh KadisnakersostransKabupaten Pasuruan untuk dilakukan penyidikan, selain itu diterbitkanpula Surat Perintah Tugas Nomor : 094/819/424.053/2014 tanggal 20Maret 2014 untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Pengusaha PT SoedaliSejahtera;Page 5 of 38 Putusan No. 21/Pdt.G/2016/PN Psr.15.16.17.18.Bahwa, setelah itu pada tanggal 21 Maret 2014 Tergugat menerbitkanSurat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor566/837L/424.053/2014 yang mana dalam SPDP tersebut Tergugat

Bukti P2 : Fotocopy Surat Panggilan Nomor: 566/963/424.053/2014tanggal 01 April 2014;5. Bukti P3 : Salinan Putusan Kasasi Nomor: 437 K/Pdt.SusPHI/2015tanggal 30 Juli 2015;6. Bukti P4 : Fotocopy Surat DPC FKUI SBSI Pasuruan Nomor:027.A/DPC FKUI SBSVG.08/II/2016 tanggal 29 Pebruari 2016;7. Bukti P5 : Fotocopy Surat DPC FKUI SBSI Pasuruan Nomor:033.A/DPC FKUI SBSVG.08/II/2016 tanggal 08 Maret 2016;8.

Bil tanggal 24 Juni 2016.Bukti T4 : Fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor: 094 / 1808Q /424.053/2016 tanggal 11 Juli 2016.Bukti T5 : Fotocopy Laporan Hasil Pemeriksaan/Penyelidikan bidangketenagakerjaan tanggal 18 Juli 2016.Bukti T6 : FotocopyPendapat dan Saran Gelar Pendapat Nomor:056 / 1957F / 424.053/2016 tanggal29 Juli 2016.Bukti T7 : Fotocopy Laporan Kejadian Nomor: 566 / 768C /424.053/2014 tanggal 17 Maret 2014.Bukti T8 : Fotocopy Surat Permohonan Petunjuk atas gelar perkaraPraperadilan Nomor

: 566 / 2000A / 424.053/2016 tanggal09 Agustus 2016.Bukti T9 : Fotocopy Surat Permohonan Petunjuk atas gelar perkaraPraperadilan Nomor: 566 / 2000A / 424.053/2016 tanggal 09 Agustus 2016.Bukti T10 : Fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor: 094 / 2449C /424.053/2016 tanggal24 September 2016.Bukti T11 : Fotocopy Surat Perintah Penyidikan Nomor: 094 / 2451N /424.053/2016 tanggal30 September 2016.Bukti T12 : Fotocopy Surat Pemberitahuan Dimulainya PenyidikanNomor: 566 / 2465A / 424.053/2016 tanggal4 Oktober

,Bukti T17 : Fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor: 094 / 2501 /424.053/2016 tanggal 10 Oktober 2016.Bukti T18 : FotocopySurat Panggilan Nomor: 566 / 2528E /Page 29 of 38 Putusan No. 21/Pdt.G/2016/PN Psr.424.053/2016 tanggal 11 Oktober 2016.19. Bukti T19 : FotocopySurat Panggilan Nomor: 566 / 2567 / 424.053 /2016 tanggal 17 Oktober 2016.20. Bukti T20 : FotocopySurat Panggilan Nomor: 566 / 2566 / 424.053 /2016 tanggal 17 Oktober 2016.21.

Menghukum Tergugat untuk membayar semua perkara ;Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat telahmengajukan jawaban sebagai berikut :Dalam Eksepsi :Bahwa Anjuran yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Dan TransmigrasiKabupaten Pasuruan No. 565/1421/424.053/2009 tertanggal 17 Juni 2009 yangdikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Pasuruantersebut telah nyatanyata bertentangan dengan UndangUndang No. 2 Tahun2004 Pasal 6 dan Pasal 15 karenadalam Pasal 15

UndangUndang No. 2 Tahun2004 Surat Anjuran tersebut harus dikeluarkan paling lambat 30 hari terhitungsejak menerima pelimpahan penyelesaian perselisihan, sedangkan dalam SuratAnjuran No. 565/1421/424.053/2009 tertanggal 17 Juni 2009 Dinas Tenaga KerjaDan Transmigrasi Kabupaten Pasuruan menerima surat dari Penggugattanggal15 April 2009, sehingga telah melebihi atau dengan kata lain surat anjurantersebut sudah kadaluwarsa karena apabila dihitung sejak surat dari Penggugattanggal 15 April 2009 sampai

dengan 17 Juni 2009, maka sudah melampauipaling selambatlambatnya 30 hari sejak diterimanya pelimpahan sebagaiketentuan Pasal 15 UndangUndang No. 2 Tahun 2004, sehingga yangmenyebabkan Surat Anjuran No. 565/1421/424.053/2009 tertanggal 17 Juni2009 dari Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Pasuruan tersebutberdasarkan Pasal 15 UndangUndang No. 2 Tahun 2004 anjuran tersebutadalah sudah kadaluwarsa dan terhadap Surat Anjuran yang dengan jelas jelasbertentangan dengan UndangUndang No. 2 Tahun

BahwaJudex Factie Pengadilan Tingkat Pertama, dalam halinitelah salahdan kurang cermat dalam menerapkan hukum ketenaga kerjaan dan TidakMemuat Pertimbangan Hukum UndangUndang No. 2 Tahun 2004khususnya Pasal 6 dan Pasal 15, yang mana dalam hal ini dalam bukti T1surat anjuran Mediator dari Dinas Tenaga Kerja Dan TransmigrasiKabupaten Pasuruan No. 565/1421/424.053/2990 tertanggal 17 Juni 2009,bukti ini dapat membuktikan pada halaman 3 pada alinea 2 disebutkanbahwa Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

/2009 tertanggal 17 Juni2009 dari Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Pasuruantersebut berdasarkan Pasal 15 UndangUndang No. 2 Tahun 2004 anjurantersebut adalah sudah kadaluwarsa dan terhadap surat anjuran yangdengan jelasjelas bertentangan dengan UndangUndang No. 2 Tahun 2004Pasal 6 dan Pasal 15, sehingga menyebabkan surat anjuran tersebut sudahkadaluwarsa sehingga surat anjuran No. 565/1421/424.053/2009 tertanggal17 Juni 2009, dari Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi KabupatenPasuruan

Put.No.720 K/Pdt.Sus/2009melalui surat nomor : 567/82/424.053/2009 untuk hadir pada tanggal 29Januari 2009 (vide : bukti P10) ;Bahwa Penggugat hadir pada mediasi lanjutan tersebut denganmemberikan kronologis serta buktibukti sesuai yang dimintakan oleh mediatorBpk. Sumarso, SH.

Danapabila dikatakan sudah ada kronologisnya maka seharusnya baik pihakPenggugat maupun Tergugat tidak perlu didatangi lagi oleh PegawaiPengawas Ketenagakerjaan, namun kenyataannya Pegawai PengawasKetenagakerjaan sesuai nomor : 556/181/424.053/2009 tertanggal 19 Januari2009 kepada Mediator sebagaimana yang tertulis dalam anjuran Dinas TenagaHal.5 dari 12 hal.

Put.No.720 K/Pdt.Sus/2009Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pasuruan Nomor : 565/259/424.053/2009(vide : bukti P11) ;Bahwa pada tanggal 17 Febuari 2009 Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten Pasuruan dengan Mediatornya Bpk. Sumarso, SH.

Bila memperhitungkan jarak antara tanggal surat nomor :567/3524/424.068/2008 (bukti P8) yaitu tanggal 18 Desember 2008 dengantanggal Anjuran Tertulis nomor : 565/259/424.053/2009 (bukti P11), makaanjuran tertulis sudah lebih dari 30 (tiga puluh) hari dan dengan sendirinyaMediator (Bpk.

Menyatakan batal demi hukum~ Anjuran Tertulis Nomor565/259/424.053/2009 tertanggal 17 Febuari 2009 dari Dinas Tenaga Kerjadan Transmigrasi Kab. Pasuruan ;3. Menyatakan Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat Putuskarena Pemutusan Hubungan Kerja (PHk) ;4.

Pasuruanmengeluarkan Anjuran dengan No.565/3079/424.053/2015. Pada Tanggal 23 Desember2015. Penggugat bersedia menerima Anjuran tersebutdengan tujuan agar perundingan segera bisadilaksanakan, sedangkan Tergugat tidak menerimaAnjuran tersebut dengan alasan tetap pada pendiriansebelumnya ;9.

Bahwa Mediator dengan surat No. 465/307/424.053/2015 mengeluarkanAnjuran untuk Perbedaan pandangan dari Penggugat dan Tergugattentang Perda No 22 tahun 2012 digantikan dengan peraturanperundangan lainnya yang mengatur tentang ketenagakerjaan ;11.Bahwa Anjuran Mediator dengan peraturan perundangan lainnya yangmengatur tentang ketenagakerjaan dianggap Tergugat memberikantempat kembali kepada Perda No 22 tahun 2012 tentangKetenagakerjaan sebagai Peraturan perundangan lainnya yangmengatur tentang ketenagakerjaan

memutuskan yang lain;13.Bahwa berdasarkan Permenaker No 28 tahun 2014 pasal 29 ayat 3dalam hal perundingan PKB belum mencapai kesepakatan dan masaberlaku perpanjangan PKB sudah habis, maka PKB yang berlaku adalahPKB sebelumnya, sampai PKB yang baru disepakati.Berdasarkan dalildalil diatas, maka dengan ini tergugat memohon MajelisHakim Yang terhormat berkenan memeriksa dan memutus perkara ini denganputusan sebagai berikut :PRIMAIR :e Menolak Gugatan Penggugat ;Menolak anjuran Mediator No. 465/307/424.053

No. 21/G/2016/PHISby.Fotocopy, Anjuran Mediator Nomor : 565/3079/424.053/2015 Tertanggal23 Desember 2015, yang selanjutnya diberi tanda Bukti P3;Fotocopy, Surat Jawaban Menerima Anjuran Mediator Nomor : 01/HIP/13.21.1.H/MIS/2016 Tertanggal 04 Januari 2016, yang selanjutnyadiberi tanda Bukti P4;Fotocopy, Perjanjian Kerja Bersama, yang selanjutnya diberi tanda BuktiP5;Fotocopy, PERDA Nomor 22 Thn 2012 Tentang= SistemPenyelenggaraan Ketenagakerjaan di Kab.

Bahwa oleh karena upaya penyelesaian secara tripatite gagal membuat persetujuanbersama maka Penggugat menempuh upaya mediasi ke Dinas Tenaga Kerja Sosial danTransmigrasi Kabupaten Pasuruan akan tetapi tidak tercapai kesepakatan antara Penggugatdan Tergugat, oleh karenanya mediator pada Dinas Tenaga Kerja Sosial danTransmigrasi Kabupaten Pasuruan mengeluarkan surat nomor : 565/AS/K/424.053/2012 perihal anjuran tanggal 31 Juli 2012 yang menganjurkan :e Masa kerja lebih dari 3 tahun akan tetapi kurang

Berdasarkan dalil dalil tersebut diatas, mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Surabaya c/q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agarmemeriksa dan memberikan keputusan sebagai berikut : PRIMAIR :Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;Menyatakan dan menolak anjuran Mediator pada Dinas Tenaga Kerja Sosial dan TransmigrasiKabupaten Pasuruan dengan Surat Nomor : 565/A5/K/424.053/2012 perihal anjuran tanggal 31Juli 2012 ;Menghukum Tergugat untuk menanggung

Bahwa terhadap anjuran Mediator Disnakersostrans Kabupaten Pasuruannomor: 565/A5/K/424.053 /2012 tertanggal 31 Juli 2012 Tergugat menyatakanmenerima Hal. 7 dari 13 hal. Put.

Tergugatdengan Penggugat dapat terjalin hubungan industrial yang harmonis danRISERS AGILE, fmm mmm mmm mene meme rms mae snberdasarkan dalil dalil tersebut di atas, maka dengan ini Tergugat memohon YangTerhormat Majelis Hakim untuk berkenan memeriksa dan memutus perkara ini denganputusan sebagaiFEI L nn I IPRIMAIR.e Menolak GugatanPe@NQQgugat 5 2m 2m nnn nen nnn enn nnn nnn ncn nc ncn Menguatkan Anjuran Mediator pada Dinas Tenaga Kerja, Sosial danTransmingrasi Kabupaten Pasuruan dengan surat nomor: 565/A5/K/424.053

Pasuruan untuk memediasi permasalahanperselisihan PHK tersebut;Bahwa pada tanggal 7 April 2014 melalui suratnya Nomor. 567/1016/424.053/2014, pihak Disnakersostrans Kab.

Pasuruan mengeluarkan anjuran Nomor. 565/1638 F/424.053/2014yang poin akhir anjurannya sebagai berikut:MENGANJURKAN:a. Agar pihak Pengusaha CV. Sinar Agung Perkasa mempekerjkankembali dan memanggil pekerja Sdr. Itok Fajar Y, dkk (25 Orang)untuk bekerja kembali pada posisi semula;b. Agar pihak pengusaha CV. Sinar Agung Perkasa membayar upahselama proses Sadr.

Pasuruan Nomor 567/1016/424.053/2014 tertanggal 7 April 2014, perihal panggilan siding mediasi,yang di beri tanda bukti P26;Foto copy, bukti surat dari Disnakersostrans kab.

Sinar Agung Perkasaperiode 2013 2016, yang diberi tanda bukti T2;Foto copy, pengantar pencatatan serikat pekerja Basis Sarbumusi No.568/27 70j/424.053/2013 tertanggal 31 Oktober 2013 dari Dinas TenagaKerja Soaial dan Transmigrasi Kab.

pekerja, yang diberitanda bukti T11;Foto copy, surat dari Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kab.Pasuruan, nomor:005/2983/424.053/2014 tertanggal 23 Oktober 2014perihal undangan ditujukan kepada sdr.

Sby. 15566/659/424.053/2012 dan surat peringatan No. 566/776/424.053/2012pada tanggal 11 April 2012, yang pada intinya memrintahkan kepadaTergugat untuk memberikan naskah PKB kepada para pekerja termasukpara penggugat akan tetapi sampai gugatan ini dibuat para penggugatjuga tidak pernah diberkan salinan PKB tersebut, sehingga praktis parapenggugat tidak pernah mengerti isi dari PKB tersebut;8.

Pasuruan, terkaitadanya dugaan kuat pelanggaran Union Busting (kebebasan berserikatsebagaimana diatur dalam UU No. 21 tahun 2000 tentang SP/SB) ;Bahwa atas laporan dugaan Union Busting tersebut pada tanggal 26Maret 2012, Pengawas Disnaker Kabupaten Pasuruan mengeluarkansurat Nota Pemeriksaan no. 566/659/424.053/2012:Bahwa atas laporan dugaan Union Busting tersebut pada tanggal 11 April2012, Pengawas Disnaker Kabupaten Pasuruan mengeluarkan suratPeringatan No. 566/776/424.053/2012;Bahwa mengingat

Pasuruanmelalui suratnya no. 566/2103/424.053/2012 melimpahkan perkaradugaan union busting tersebut ke Disnakertransduk Prop Jawa Timur;Tanggal 26 September 2012, Disnaker Kab. Pasuruan melimpahkanpenyidikan perkara tersebut ke Disnakertransduk Prop Jawa Timurdengan beberapa berkas alat bukti, melalui sSuratnya no.566/2135/424.053/2012:Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2012, Disnaker Prop Jawa Timurmengembalikan pelimpahan penyidikan ke Disnaker Kab.

Pasuruan Nomor 566/659/424.053/2012, perihal nota pemeriksaan, yang diberi tanda bukti P28;Foto copy, surat dari Disnaker Kab. Pasuruan Nomor 566/776/424.053/2012, perihal peringatan, yang diberi tanda bukti P29;Foto copy, surat dari Disnaker Kab. Pasuruan Nomor 566/1238/J/424.053/2012, perihal Peringatan II, yang diberi tanda bukti P30;Foto copy, surat dari Disnaker Kab. Pasuruan Nomor 566/1296/424.053/2012, perihal laporan perkembangan dan tindak lanjut hasil pemeriksaandi PT.

Yangdiberitanda bukti T 21.Foto copy surat dari Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kab.Pasuruan nomor : 005/2623/424.053/2014. Yang diberitanda bukti T22.Foto copy surat dari Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kab.Pasuruan nomor : 567/3142/424.053/2014.tanggal 12 Nopember2014.Yang diberitanda bukti T23.Foto copy Berita Acara Pertemuan tanggal 15 Desember 2014.

Pasuruan melalui Nota Pemeriksaan Nomor566/659/424.053/2012 dan surat peringatan No. 566/776/424.053/2012pada tanggal 11 April 2012, yang pada intinya memrintahkan kepadaTergugat untuk memberikan naskah PKB kepada para pekerja termasukpara penggugat akan tetapi sampai gugatan ini dibuat para penggugatHal. 8 dari 61 hal. Put.

Pasuruan, terkaitadanya dugaan kuat pelanggaran Union Busting (kebebasan berserikatsebagaimana diatur dalam UU No. 21 tahun 2000 tentang SP/SB) ;Bahwa atas laporan dugaan Union Busting tersebut pada tanggal 26Maret 2012, Pengawas Disnaker Kabupaten Pasuruan mengeluarkansurat Nota Pemeriksaan no. 566/659/424.053/2012;Bahwa atas laporan dugaan Union Busting tersebut pada tanggal 11 April2012, Pengawas Disnaker Kabupaten Pasuruan mengeluarkan suratPeringatan No. 566/776/424.053/2012;Hal. 10 dari 61

Pasuruanmelalui suratnya no. 566/2103/424.053/2012 melimpahkan perkaradugaan union busting tersebut ke Disnakertransduk Prop Jawa Timur;19.Tanggal 26 September 2012, Disnaker Kab. Pasuruan melimpahkanpenyidikan perkara tersebut ke Disnakertransduk Prop Jawa Timurdengan beberapa berkas~ alat bukti, melalui suratnya no.566/2135/424.053/2012;20.Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2012, Disnaker Prop Jawa Timurmengembalikan pelimpahan penyidikan ke Disnaker Kab.

Pasuruan melalui suratnyaNomor : 566/3135/424.053/2014 tertanggal 11 Nopember 2014, makaberdasarkan pasal 155 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003 Jo Pasal 100Undangundang No. 2 tahun 2004 tentang PPHI cukup alasan bagi parapenggugat untuk memohon agar Majelis Hakim mengeluarkan putusanHal. 16 dari 61 hal. Put.

Pasuruan Nomor566/659/424.053/2012 perihal Nota Pemeriksaan ;Copy dari Legalisir Surat dari Disnaker Kab. Pasuruan Nomor566/776/424.053/2012 perihal Peringatan ;Copy dari Legalisir Surat dari Disnaker Kab. Pasuruan Nomor566/1238J/424.053/2012 perihal Peringatan IICopy dari Legalisir Surat dari Disnaker Kab. Pasuruan Nomor566/1296/424.053/2012 perihal Laporan Perkembangan danHal. 35 dari 61 hal. Put. Nomor 32/Pdt.SusPHI/2020/PN Sby36Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan di PT.

Scandinavian Tobacco Group Indonesiadengan masa berlaku Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2014 (2012 2014) yangtelah mendapatkan pencatatan dari Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan TransmigrasiKabupaten Pasuruan dengan Nomor : 568 / 1817 / 424.053 / 2012 tertanggal 7 Agustus2012 (Bukti P 1) ;3 Bahwa PKB PT.

Put No. 114/G/2014/PHI Sby.Bahwa isi anjuran Pegawai Mediator Dinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiKabupaten Pasuruan dengan Nomor : 565/2345L/424.053/2014 tertanggal 21 Agustus2014 ( Bukti P 4 ), menganjurkan sebagai berikut :e Agar para pihak sepakat apabila ada pekerja yang pulang lebih awal, untukmenghitung upahnya dapat dilakukan secara Proposional ;e Agar para pihak melaksanakan istirahat keguguran kandungan sesuai denganketentuan Pasal 82 Ayat 2 UU RI No. 13 Tahun 2003 jo.

SuratDisnakertransostrans Kabupaten Pasuruan No. 566/2559B/424.053/2012;e Agar para pihak melaksanakan Pasal 93 Ayat 2 huruf c Jo. 93 Ayat 4 UU RI No.13 Tahun 2003 Jo.

PKB Pasal 23 ;Kecuali istri pekerja melahirkan, boleh diambil selambat lambatnya 1 (satu)minggu kemudian (sesuai Pasal 23 Ayat 5 PKB) ;e Agar para pihak melaksanakan Ibadah Sholat pada waktu / jam istirahat, supayaproses produksi tidak terganggu ;Bahwa atas anjuran dari Pegawai Mediator Dinas Tenaga Kerja Sosial danTransmigrasi Kabupaten Pasuruan Nomor : 565/2345L/424.053/2014 tertanggal 21Agustus 2014, Penggugat menerima Anjuran tersebut dengan Surat Nomor : 560/STGIPdn/HR/IX/2014 Tanggal 10 September

/ 2012 tertanggal 21November 2012 yang Penggugat cuplik dari Surat Anjuran Mediator Nomor :565/2345L/424.053/2014 tertanggal 21 Agustus 2014 yang menyatakan sebagaiberikut Bahwa istirahat Pekerja/Buruh perempuan yang mengalami kegugurankandungan berhak memperoleh istirahat 1,5 (satu setengah) bulan, atau apabiladokter kandungan atau bidan yang memeriksa memberikan keterangan lebih dari1,5 (satu setengah) bulan atau memberikan keterangan kurang dari 1,5 (satusetengah) bulan maka surat keterangan dokter

Mediator HubunganIndustrial Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Pasuruanmelalui surat panggilan Sidang Mediasi untuk hadir Sidang Mediasi namuntidak tercapai kata sepakat, sehingga masing masing pihak harusmembuat pendirian akhir selanjutnya diserahkan kepada pihak Mediator ;Bahwa, Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Sosial danTransmigrasi Kabupaten Pasuruan telah mengeluarkan anjuran danditujiukan kepada para Penggugat dan Tergugat, melalui Surat Nomor :565/3301 Y/424.053

Bahwa Tergugat menolak isi anjuran dari Mediator di Dinas Tenaga Kerja,Sosial dan Transmigrasi, nomor surat 565/3301 Y/424.053/2014, yangMENQGANJUKAN : = = 2222 = eo one nnn nnn nnn noe nnn non non nen en on nn nen ene ne eea. Agar setiap ada kenaikan UMK maupun UMSK sedapat mungkindiselesaikan secara bipartite karena yang mengetahui kemampuanperusahaan pekerja dan pengusaha PT. Yamindo ;b. Agar pihak pengusaha PT.

Fotocopy Anjuran Mediator Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiKabupaten Pasuruan Nomor 565/3301 Y/424.053/2014 tanggal 28 Nopemberwoenenee Menimbang, bahwa demikian pula Tergugat untuk menguatkan dalilbantahannya Tergugat di persidangan telah mengajukan surat surat buktiberupa fotocopy yang telah diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinyaternyata sesuai aslinya yang diberi tanda T1 sampai dengan T8, selengkapnyayaitu sebagai berikut; 22+ 22202 202 20222 onn ne1.

Fotocopy Anjuran Mediator Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiKabupaten Pasuruan Nomor 565/3301 Y/424.053/2014 tanggal 28 Nopember7. Fotocopy Pasal 91 dan 92 UndangUndang No. 13 T%ahun 2003, Bukti T7 ;8.

Karyawan Tergugat adalah sudah diatasUMSK tahun 2014; 22222 222 noe nnn nnn enn nee ncewonnenes Menimbang, bahwa terhadap perselisihan tersebut sudah dilakukan upayaperundingan perundingan bipartite, akan tetapi belum ada titik temu;nonnenne Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan dalam perundinganbipartit maka perselisihan dilanjutkan melalui mediasi oleh Mediator HubunganIndustrial Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Pasuruantelah mengeluarkan Surat Anjuran No. 565/33014/424.053

Pasuruan untuk memediasi permasalahanperselisinan PHK tersebut;Bahwa pada tanggal 7 April 2014 melalui suratnya Nomor.567/1016/424.053/2014, pihak Disnakersostrans Kab.

Pasuruan mengeluarkan anjuran Nomor. 565/1638 F/424.053/2014yang poin akhir anjurannya sebagai berikut:MENGANJURKAN:a. Agar pihak Pengusaha CV. Sinar Agung Perkasa mempekerjkankembali dan memanggil pekerja Sdr. Itok Fajar Y, dkk (25 Orang)untuk ekerja kembali pada posisi semula;b. Agar pihak pengusaha CV. Sinar Agung Perkasa membayar upahselama proses Sadr.

Pasuruan Nomor :566/1526/424.053/2016 tertanggal 31 Mei 2016, perihal informasi yangditerbitkan untuk CV. Sinar Agung Perkasa, yang diberi tanda bukti P15;Hal. 35 dari 63 hal.Put. Nomor : 105/Pdt.SusPHI/2018/PN.Sby16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.36Foto copy, surat dari Disnakersostrans Kab.

Pasuruan Nomor :567/1016/424.053/2014 tertanggal 7 April 2014, perihal panggilan sidingmediasi, yang diberi tanda bukti P20;Foto copy, surat dari Disnakersostrans Kab. Pasuruan Nomor :567/1285/424.053/2014 tertanggal 6 Mei 2014, perihal panggilan sidingmediasi, yang diberi tanda bukti P21;Foto copy, surat PUK No.01/PUKFSPMI/SAP/III/2018 oerihalpermohonan penjelasan informasi, tertanggal 16 Maret 2018, yang diberitanda bukti P22;Foto copy, surat dari Disnakersostrans Kab.

Foto copy, surat panggilan dinas dari Dinas Tenaga Kerja Sosial danTransmigrasi Kabupaten Pasuruan No. 566/02/424.053/2014 tertanggal2 Januari 2014 yang ditujukan kepada Basis Sarbumusi, yang diberitanda bukti T9;10. Foto copy, surat Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi KabupatenPasuruan No. 005/2983/424.053/2014 tertanggal 23 Oktober 2014,perihal undangan yang ditujukan kepada Sdr. Ketua PUK SP/SB BasisSarbumusi PT. Sinar Agung Perkasa, yang diberi tanda bukti T10;11.

Bahwa selanjutnya ditempuh upaya melalui mediator pada Dinas TenagaKerja dan Transmigrasi Kabupaten Pasuruan dan pada tanggal 18 Desember2014, mediator Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan telahmengeluarkan anjuran tertulisnya Nomor : 565/3455L/ 424.053/2014; 5. Bahwa terhadap anjuran tersebut Penggugat tidak dapat menerima ataumenolak anjuran mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupatenre6.

Bahwa di perusahaan Penggugat PT.Barokah Mitra Karya Unggul (BMKU)juga telah mempunyai Perjanjian Kerja Bersama antara pekerja denganpengusaha berlaku mulai 15 Februari 2014 dan berakhir pada tanggal 15Februari 2016 yang terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiKabupaten Pasuruan Nomor : 565/725/424.053/2014 tanggal 11 Mei 2014,mengatur hak dan kewajiban serta mengikat para pihak pekerja danpengusaha yang merupakan hukum otonom/lex specialis derogate lexgeneralis;4.

Fotocopy Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT.Barokah Mitra Karya Unggul(BMKU) berlaku 15 Februari 2014 15 Februari 2016 yang didaftar olehDisnakersostrans Kabupaten Pasuruan Nomor : 568/725/424.053/2015,yang selanjutnya diberi tanda Bukti P2;3.

Ugik yang dikeluarkan olehmanagemen PT.BMKU, yang selanjutnya diberi tanda Bukti P6;Fotocopy Risalah Perundingan secara bipartit ke1 tanggal 19 September2014, yang selanjutnya diberi tanda Bukti P7;Fotocopy Risalah Perundingan secara bipartit ke2 tanggal 23 September2014, yang selanjutnya diberi tanda Bukti P8;Fotocopy surat skorsing Nomor : 002/SKRS/BMKU/IX/2014 tanggal 26September 2014 terhadap Yeni Ugik Febrianti, yang selanjutnya diberitanda Bukti P9;Fotocopy anjuran mediator Nomor : 565/3455L/424.053

Fotocopy Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT.Barokah Mitra Karya Unggul(BMKU) berlaku 15 Februari 2014 15 Februari 2016 yang didaftar olehDisnakersostrans Kabupaten Pasuruan Nomor : 568/725/424.053/2014,yang selanjutnya diberi tanda Bukti T2;. Fotocopy Surat Mutasi dari Penggugat kepada Tergugat Nomor : 001/BMKU/Mts/V/2014 tertanggal 31 Mei 2014, yang selanjutnya diberi tandaBukti T3;.

Fotokopi Surat Bupati Kabupaten Pasuruan Nomor 560/757/424.053/2012tanggal 23 Oktober 2012, perihal Usulan Upah Minimum KabupatenPasuruan tahun 2013 (Bukti P8);9.

Fotokopi Surat Bupati Kabupaten Pasuruan Nomor 560/24300/424.053/2012tanggal 31 Oktober 2012, perihal Perubahan Usulan Upah MinimumKabupaten Pasuruan Tahun 2013 (Bukti P9);10.Fotokopi Surat Bupati Kabupaten Pasuruan Nomor 460/790/424.053/2012tanggal 13 November 2012 perihal Usulan UMK Tahun 2013 (Bukti P10);11.Fotokopi Berita Acara Pembahasan Usulan Upah Minimum Kabupaten/Kota(UMK) di Jawa Timur Tahun 2013 tanggal 14 November 2012 (Bukti P11);12.Fotokopi Berita Acara Pembahasan Usulan Upah Minimum

1.Fotokopi Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2012 tentangUpah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2013 (Bukti T1);Fotokopi Surat Edaran Gubernur Jawa Timur tanggal 30 Maret 2012 Nomor560/5914/031/2012 (Bukti T2);Fotokopi Surat Edaran Gubernur Jawa Timur tanggal 8 Agustus 2012 Nomor560/13842/031/2012 (Bukti T3);Fotokopi Surat Edaran Gubernur Jawa Timur tanggal 22 November 2012Nomor 560/22101/031/2012 (Bukti T4);Fotokopi Surat Bupati Pasuruan tanggal 23 Oktober 2012 Nomor560/757/424.053

/2012 (Bukti T5);Fotokopi Surat Bupati Pasuruan tanggal 31 Oktober 2012 Nomor560/24300/424.053/2012 (Bukti T6);Fotokopi Berita Acara Pembahasan Usulan UMK Kabupaten/Kota di JawaTimur Tahun 2013 Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur tanggal 21November 2012 (Bukti T7);Fotokopi Surat Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi NomorB.576/PHIJSK/X1I/2012 tanggal 19 November 2012 (Bukti T8);Fotokopi Surat Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor B246/PHIJSK/PPPHI/X1/2012 tanggal 20 November 2012 (Bukti T9

Bahwa selanjutnya ditempuh upaya melalui Mediator pada Dinas TenagaKerja dan Transmigrasi Kabupaten Pasuruan dan pada tanggal 18Desember 2014, Mediator Dinas Sosial dan Tenaga, Kerja KabupatenPasuruan telah mengeluarkan anjuran tertulisnya Nomor565/3455M/424.053/2014;5. Bahwa terhadap anjuran tersebut Penggugat tidak dapat menerima ataumenolak anjuran Mediator Tenaga Kerja dan Transmigrasi KabupatenPasuruan;6.

No. 8/G/2015/PHISby.Kabupaten Pasuruan nomor : 565/725/424.053/2014 tanggal 11 Mei 2014,mengatur hak dan kewajiban serta, mengikat para pihak pekerja danpengusaha yang merupakan hukum otonom/Lex Specialis Derogate LexGeneralis;4. Pada tanggal 22 Mei 2014, Tergugat mendapatkan suratperingatan (Il) pertama karena yang bersangkutan telahdengan sengaja dan dalam keadaan sadar menyuruhpekerja lain untuk mengerjakan pekerjaannya.

Nomor : 565/309AJ/424.053/2013, tanggal 29 Nopember 2013, untukTergugat 1.b. Nomor : 565/249E/424.068/2014, tanggal 30 Januari 2014, untukTergugat 2 dan Tergugat 3.c.

Bahwa, upaya penyelesaian melalui lembaga Mediasi telah dilakukan hinggaditerbitkannya Surat Anjuran Mediator Hubungan Industrial Dinas TenagaKerja Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Pasuruan Nomor : 565/309AJ/424.053/2013 tanggal 29 Nopember 2013.38.

Anjuran Mediator Nomor : 565/8029 AJ/424.053/2013, tertanggal 29Nopember 2013, dimana anjuran ini berkenaan dengan kasus PHK untukTergugat 1 atas nama Pekerja Khoirudin Buchory.b. Anjuran Mediator Nomor : 565/249 E/424.068/2014, tertanggal 30 Januari2014, dimana anjuran ini berkenaan dengan kasus PHK untuk Tergugat 2(M. Suparman) dan Tergugat 3 (M. Masriku).c.

Pasuruan telahmengeluarkan surat No. 566/864/424.053/2014, yang isi dalam surat tersebutmemerintahkan kepada Tergugat Rekopensi agar membayar upah selamaskorsing kepada para Penggugat Rekopensi;13.Bahwa Disnakersostrans Kab.

Pasuruan Nomor : 566/864/424.053/2014, perihal pemberitahuan, tertanggal 10 Januari 2014, yang selanjutnyadiberi tanda bukti T21;22.Photo copy surat Disnakertrans Kab. Pasuruan Nomor : 566/31332/424.053/2014, tertanggal 11 Nopember 2014, perihal penyelesaian pembayaran upahdan THR, yang selanjutnya diberi tanda bukti T22;23.Photo copy surat Disnakertrans Kab.

tentangTata Cara Penetapan dan Penangguhan Upah Minimum Kabupaten/Kotadan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Jawa Timur (Bukti P4);Fotokopi Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 560/22524/031/2013 perihalUsulan UMK Tahun 2014 di Jawa Timur kepada Bupati dan WalikotaseJawa Timur (Bukti P5);Fotokopi Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 560/22657/031/2013 perihalRalat Surat Gubernur Jawa Timur tertanggal 9 November 2013 kepadaBupati dan Walikota seJawa Timur (Bukti P6);Fotokopi Surat Bupati Pasuruan Nomor 560/450/424.053

Tanggal 9 November 2013 Nomor 560/22657/031/2013 perihal RalatSurat Gubernur Jawa Timur (Vide Bukti T5):Bahwa dalam proses penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota di JawaTimur Tahun 2014, Bupati Pasuruan mengusulkan Upah MinimumKabupaten Pasuruan Tahun 2014 melalui surat tanggal 11 November 2013Nomor 560/450/424.053/2013 dan tanggal 19 November 2013 Nomor560/486/424.053/2013 (Vide Bukti T6 dan T7):Bahwa dalam rangka proses penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota(UMK) di Jawa Timur Tahun 2014, Dewan Pengupahan

Putusan Nomor 6 P/HUM/2014hasil pembahasan pada rapat terakhir tersebut, terhadap usulan UMKKabupaten Pasuruan dari Bupati Pasuruan ditolak oleh APINDO dan telahdisepakati untuk menyerahkan keputusannya kepada Gubernur Jawa Timur(Termohon);Bahwa dalam surat Bupati Pasuruan tanggal 11 November 2013 Nomor560/450/424.053/2013. dan tanggal 19 November 2013 Nomor560/486/424.053/2013 Upah Minimum Kabupaten Pasuruan Tahun 2014diusulkan sebesar Rp2.312.000,00 (dua juta tiga ratus dua belas ribuRupiah).

Fotokopi Surat BupatiPasuruan tanggal 11 November 2013 Nomor560/450/424.053/2013 (Bukti T6);7. Fotokopi Surat Bupati Pasuruan tanggal 19 November 2013 Nomor560/486/424 .053/2013 (Bukti T7);8. Fotokopi Berita Acara Hasil Pembahasan dan Pengkajian Upah MinimumKab/Kota Tahun 2014 di Jawa Timur oleh Dewan Pengupahan ProvinsiJawa Timur tanggal 16 November 2013 (Bukti T8);9.

hubungankerja yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan Pasal 151 ayat (3) ....dst batal demi hukum dan pengusaha wajib mempekerjakanpekerja/ouruh yang bersangkutan serta membayar selurun upah danhak yang seharusnya diterima;Bahwa sehubungan dengan penyelesaian perselisihan pemutusanhubungan kerja (PHK) sepihak antara Penggugat dan Tergugat makaDinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Pasuruanmelalui Pegawai Mediator telah mengeluarkan anjuran pada tanggal 19Desember 2012 dengan Nomor : 565/2765/424.053

Mahakam Kencana Merah Padi yang beralamat di Jalan TalesV No.10 Surabaya 60244;Selanjutnya sesuai dengan Anjuran Mediator Dinas Tenaga Kerja Sosialdan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Pasuruan Nomor:565/2765/424.053/2012, tanggal 9 Desember 2012 yang terlampirdalam gugatan Penggugat, jelasjelas bahwa pihak perusahaan adalahPT.

Oleh karena itu,gugatan Penggugat ini harus dinyatakan tidak dapat diterima;Dari semua uraian dan Il tersebut di atas dan berdasarkan anjuranmediator Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi PemerintahKabupaten Pasuruan Nomor: 565/2765/424.053/2012 tanggal 9Desember 2012 yang terlampir dalam gugatan Penggugat, kiranya jelasdan pasti bahwa Penggugat telah salah dan keliru mengenai sasaransebagai pihak yang digugat atau subyek yang digugat sebagaiTergugat, yang mengakibatkan gugatan Penggugat mengandung

Bahwa pertimbangan Hukum yang dipakai Judex Facti adalah jelasjelas salah dalam menerapkan Hukum oleh karena berdasarkan BuktiP1 yang berbunyi pada Anjuran Mediator Disnakersostran PasuruanNomor : 565/2765/424.053/2012 tertanggal 19 Desember 2012;a. halaman 4 pada Pertimbangan Hukum/Mediator alenia 5 bahwaketerangan pihak pengusaha berkaitan surat pengantarNo.0127/MKIPPSDM/PAS/12 tertanggal 2 Januari 2012 tidak dapatHal. 10 dari 16 hal.Put.Nomor 269 K/Pdt.SusPHI/2014dipertimbangkan karena sebagai

Nomor 565 / 1559 /424.053/2014, yang pada intinya menganjurkan agar Penggugatmemperkerjakan kembali Para Tergugat di tempat Penggugat;.

Fotocopy Anjuran Mediator Nomor : 565/1559 M/424.053/2014, yangselanjutnya diberi tanda Bukti P4;225. Fotocopy Perjanjian Kerja Bersama PT. Soedali Sejahtera, yangselanjutnya diberi tanda Bukti P5;Hal. 12 dari 28 hal. Put. No. 83/G/2014/PHISby.6. Fotocopy Perjanjian Bersama PT. Soedali Sejahtera yangditandatangani oleh pihak pengusaha dan pihak pekerja / SerikatPekerja / Serikat Buruh, yang selanjutnya diberi tanda Bukti P6;7. Fotocopy Perjanjian Kerja sama antara PT.

Kusariningrum,yang selanjutnya diberi tanda Bukti T5b; Fotocopy surat panggilan No. 566/963/424.053/2014/tangggal 01 April2014, pengirim Disnakersostrans Kab. Pasuruan, yang selanjutnya diberitanda Bukti T6;Fotocopy surat tertangggal 8 April 2014 pengirim Sdr. Kusariningrum,yang selanjutnya diberi tanda Bukti T7; 10. Fotocopy surat DPC FKUI SBSI Kab.