SK. 821.22/07/423.202/2014 tanggal 28 FebruariAsisten Il Bidang Perekonomian dan Pembangunan padaSekertariat Daerah Kota Pasuruan No. SK. 821.22/05423.202/2016 tanggal 11 Nopember 2016 ; Asisten Bidang Administrasi Umum dan Kesra pada SekertariatDaerah Kota Pasuruan No. SK. 821.22/07423.202/2016 tanggal28 Desember 2016 ; 222222 n nnn nnn nnnV.2 Bahwa sesuai Surat Keputusan dari TERGUGAT yang menjadi dasarpemberhentian PENGGUGAT adalah : a.

Nomor 2410 K/Pid.Sus/2015Fotocopy yang dilegalisir Surat Keputusan Bupati Kabupaten KaroNomor 821.22/04/BKD/2009 tanggal 8 Januari 2009 tentang Perubahaneselon dr.

Fotocopy yang dilegalisir Surat Keputusan Bupati Kabupaten KaroNomor 821.22/23/2005 tanggal 3 Maret 2005 tentang Pengangkatandr.SUARA GINTING,SP.Pd sebagai Direktur Rumah Sakit UmumKabanjahe;Hal. 26 dari 40 hal. Put.

Nomor 2410 K/Pid.Sus/201513.14.15;16.17.18.19.20.21.22.Fotocopy yang dilegalisir Surat Keputusan Bupati Kabupaten KaroNomor 821.22/04/BKD/2009 tanggal 8 Januari 2009 tentang Perubahaneselon dr.SUARA GINTING,SP.Pd sebagai Direktur Rumah SakitUmum Kabanjahe;Fotocopy yang dilegalisir Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit UmumKabanjahe Nomor 05/APBD/RSU/8 tanggal 21 Januari 2008 tentangPembentukan Panitia Pengadaan Barang /Jasa Pelaksanaan kegiatanAPBD Rumah Sakit Umum Kabanjahe TA.2008;Fotocopy yang

Pengangkatan dr.Suara Ginting, SP.Pd sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Kabanjahe;Fotocopy yang dilegalisir: Surat Keputusan Bupati Kabupaten KaroNomor 821.22/04/BKD/ 2009 tanggal 8 Januari 2009 tentang perubahaneselon dr.

Nomor 2410 K/Pid.Sus/201510.11.12.13.14.15.16.17.18.Fotocopy yang dilegalisir Surat Keputusan Bupati Karo Nomor900/56/Kue/2008 tanggal 14 April 2008, tentang Penetapan PenggunaAnggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), BendaharaPenerimaan, dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan PemerintahDaerah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2008;Fotocopy yang dilegalisir Surat Keputusan Bupati Kabupaten KaroNomor 821.22/86/2005 tanggal 14 April 2005 tentang pengangkatanFLORIDA BARUS sebagai Kepala Bagian Tata

Ida dengan jumlah sebesar Rp. 20.000.000,- ;37).1 (satu) lembar foto copy legelaisir Petikan Keputusan Bupati Lebak Nomor: 821.22/KEP.374-BKD/2012 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon II Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak, tanggal 25 September 2012 ;38).1 (satu) lembar foto copy legelaisir Petikan Lampiran Keputusan Bupati Lebak Nomor: 821.22/KEP.374-BKD/2012, tanggal 25 September 2012 An. Drs.

ADE NURHIKMAT ;39).1 (satu) lembar foto copy legelaisir Petikan Keputusan Bupati Lebak Nomor: 821.22/KEP.374-BKD/2013 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon II Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak, tanggal 09 Oktober 2013 ;40).1 (satu) lembar foto copy legelaisir Petikan Lampiran Keputusan Bupati Lebak Nomor: 821.22/KEP.374-BKD/2013, tanggal 09 Oktober 2013 An. Drs.

ADE NURHIKMAT ;41).1 (satu) eksemplar foto copy Petikan Keputusan Bupati Lebak Nomor: 821.22/KEP.396/BKD/2013 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Penerimaan CPNSD Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2013 Dari Tenaga Honorer Kategori II, tanggal 22 Oktober 2013 ;42).1 (satu) lembar foto copy Petikan Lampiran Keputusan Bupati Lebak Nomor: 821.22/KEP.396/BKD/2013, tanggal 22 Oktober 2013 tentang Susunan Panitia Seleksi Penerimaan CPNSD Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2013 Dari Tenaga Honorer Kategori II

;43).1 (satu) eksemplar foto copy Petikan Keputusan Bupati Lebak Nomor: 821.22/KEP.157/BKD/2013 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon II Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak, tanggal 07 Mei 2013, An. dr., HJ.

Ida dengan jumlahsebesar Rp. 20.000.000,1 (satu) lembar foto copy legelaisir Petikan Keputusan Bupati LebakNomor: 821.22/KEP.374BKD/2012 tentang Pengangkatan DalamJabatan Struktural Eselon Il Di Lingkungan Pemerintah KabupatenLebak, tanggal 25 September 2012;1 (satu) lembar foto copy legelaisir Petikan Lampiran Keputusan BupatiLebak Nomor: 821.22/KEP.374BKD/2012, tanggal 25 September 2012An. Drs.

ADE NURHIKMAT;1 (satu) lembar foto copy legelaisir Petikan Keputusan Bupati LebakNomor: 821.22/KEP.374BKD/2013 tentang Pengangkatan DalamJabatan Struktural Eselon II Di Lingkungan Pemerintah KabupatenLebak, tanggal 09 Oktober 2013;1 (satu) lembar foto copy legelaisir Petikan Lampiran Keputusan BupatiLebak Nomor: 821.22/KEP.374BKD/2013, tanggal 09 Oktober 2013 An.Drs.

Ida dengan jumlahsebesar Rp. 20.000.000,1 (satu) lembar foto copy legelaisir Petikan Keputusan Bupati LebakNomor: 821.22/KEP.374BKD/2012 tentang Pengangkatan DalamJabatan Struktural Eselon II Di Lingkungan Pemerintah KabupatenLebak, tanggal 25 September 2012;1 (satu) lembar foto copy legelaisir Petikan Lampiran Keputusan BupatiLebak Nomor: 821.22/KEP.374BKD/2012, tanggal 25 September 2012An. Drs.

ADE NURHIKMAT ;39).1 (satu) lembar foto copy legelaisir Petikan Keputusan Bupati LebakNomor: 821.22/KEP.374BKD/2013 tentang Pengangkatan DalamJabatan Struktural Eselon Il Di Lingkungan Pemerintah KabupatenLebak, tanggal 09 Oktober 2013 ;40).1 (satu) lembar foto copy legelaisir Petikan Lampiran Keputusan BupatiLebak Nomor: 821.22/KEP.374BKD/2013, tanggal 09 Oktober 2013An. Drs.

(satu) eksemplar foto copy Petikan Keputusan Bupati Lebak Nomor:821.22/KEP.157/BKD/2013 tentang Pengangkatan Dalam JabatanHalaman 150 dari 151 Putusan Nomor 14/Pid.SusTPK/2015/PN.

Fotocopy Surat Perintah Penugasan No.821.22/200-Kepeg/2000 tanggal 09 Juni 2000 atas nama IMRON selaku Direktur Utama PD. BPR Sliyeg.

38. Fotocopy petikan Keputusan Bupati Indramayu Nomor : 821.22/KEP.245-BKD/2008 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Direktur Utama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) dan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Perkreditan Kecamatan (PD BPR PK) Kabupaten Indramayu).

39.

Foto Coppy Lampiran Keputusan Bupati Indramayu Nomor : 821.22/KEP.245-BKD/2008 Tanggal 20 Agustus 2008 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Direktur Utama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) dan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Perkreditan Kecamatan (PD BPR PK) Kabupaten Indramayu) An. IMRON, SE. Selaku Direktur Utama PD. BPR Sliyeg.

40.

empat) nasabah yang disalahgunakan oleh tersangkaHADY TASIDI.1 (satu) Bendel Surat Perjanjian Kredit / Namanama Nasabah Kredit Fiktif sebanyak 42 (enpatpuluhdua) nasabah yang disalahgunakan oleh tersangka CARTA WIJAYA.1 (Satu) Surat Perjanjian Kredit Namanama Nasabah Kredit Fiktif sebanyak 47 (empatpuluh tujuh) nasabah yang disalahgunakan oleh tersangka YUSI DWIHANDAYANTI.1 (Satu) bundel Laporan bulanan per 31 Desember 2009 PD BPR Sliyeg Kabupaten Indramayu.Fotocopy Surat Perintah Penugasan No.821.22

BPR Sliyeg.Fotocopy petikan Keputusan Bupati Indramayu Nomor : 821.22/KEP.245BKD/2008 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Direktur Utama Perusahaan DaerahBank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) dan Perusahaan Daerah Bank PerkreditanRakyat Perkreditan Kecamatan (PD BPR PK) Kabupaten Indramayu).Foto Coppy Lampiran Keputusan Bupati Indramayu Nomor : 821.22/KEP.245BKD/2008 Tanggal 20 Agustus 2008 tentang Perpanjangan Masa Jabatan DirekturUtama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) dan PerusahaanDaerah

BDG34.35.36.37.38.39.40.41.42.43.1 (satu) Bendel Surat Perjanjian Kredit / Namanama Nasabah Kredit Fiktif sebanyak 42(empat puluh dua) nasabah yang disalahgunakan oleh tersangka CARTA WIJAYA.1 (Satu) Surat Perjanjian Kredit I Namanama Nasabah Kredit Fiktif sebanyak 47(empat puluh tujuh) nasabah yang disalahgunakan oleh tersangka YUSI DWIHANDAYANI.1 (Satu) bundel Laporan bulanan per 31 Desember 2009 PD BPR Sliyeg Kabupaten Indramayu.Fotocopy Surat Perintah Penugasan No.821.22/200Kepeg/2000 tanggal

BPR Sliyeg.Fotocopy petikan Keputusan Bupati Indramayu Nomor : 821.22/KEP.245BKD/2008 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Direktur Utama PerusahaanDaerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) dan Perusahaan Daerah BankPerkreditan Rakyat Perkreditan Kecamatan (PD BPR PK) KabupatenIndramayu).Foto Coppy Lampiran Keputusan Bupati Indramayu Nomor : 821.22/KEP.245BKD/2008 Tanggal 20 Agustus 2008 tentang Perpanjangan Masa JabatanDirektur Utama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) danPerusahaan Daerah

Fotocopy Surat Perintah Penugasan No.821.22/200Kepeg/2000 tanggal09 Juni 2000 atas nama IMRON selaku Direktur Utama PD. BPRSliyeg.38. Fotocopy petikan Keputusan Bupati Indramayu Nomor821.22/KEP.245BKD/2008 tentang Perpanjangan Masa JabatanDirektur Utama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR)dan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat PerkreditanKecamatan (PD BPR PK) Kabupaten Indramayu).39.

Melakukan urusan protokol dan perjalanan Dinas sertakeuangan sekretaris daerah;(c) Pada tanggal 22 Juli 2005, Penggugat diangkat sebagaiKasubbag Rumah Tangga Bagian Umum Setda KabupatenTebo melalui Keputusan Bupati Tebo Nomor : 821.22/074/BKD;(d) Pada tanggal 14 Agustus 2006, Penggugat di angkat sebagaiKasubbag Evaluasi dan Pelaporan pada BagianPembangunan Daerah Setda Kabupaten Tebo melaluiKeputusan Bupati Tebo Nomor : 821.22/080/BKD;(e) Pada tanggal 26 Agustus 2006, Penggugat diangkat sebagaiPeltu

Kabag AdministrasiPerencanaan Pembangunan Setda Kabupaten Tebo melaluiKeputusan Bupati Tebo Nomor : 820.032 /BKD;(j) Pada tanggal 13 Mei 2011, Penggugat diangkat sebagaiKepala Kantor Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Tebo melaluiKeputusan Bupati Tebo Nomor : 821.22 /163/ BKD;(k) Pada tanggal 16 September 2011, Penggugat diangkatsebagai Camat Tebo Tengah melalui Keputusan Bupati TeboNomor : 821.22 /328/ BKD;(Il) Pada tanggal 22 Januari 2013, Penggugat di Mutasi SebagaiStaf Pelaksana Pada Dinas Perhubungan

Tentanguraian tugas dan fungsi Sekretariat Daerah, Asisten, Bagian danSub bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo (fotokopidari fotokopi);Halaman 67 dari 104 HalamanPutusan Perkara Nomor : 18/G/2019/PTUN.JBI.12.13.14.15.16.17.18.19.P12P13P14P15P16P17P18P19Keputusan Bupati Tebo Nomor : 821.22/074 /BKD. tanggal 22Juli 2005 , diangkat sebagai Kasubbag Rumah Tangga BagianUmum Setda Kabupaten Tebo (Sesuai dengan asli);Keputusan Bupati Tebo Nomor : 821.22/080 /BKD. tanggal 14Agustus 2006, diangkat

sebagai Kasubbag Evaluasi danPelaporan pada Bagian Pembangunan Daerah SetdaKabupaten Tebo (Sesuai dengan asli);Keputusan Bupati Tebo Nomor : 821.22/080 /BKD tanggal 29Maret 2008, di angkat sebagai Kasubag AdministrasiPerencanaan Pembangunan Setda Kab.Tebo (fotokopi darifotokopi);Keputusan Bupati Tebo Nomor : 821.22/145 /BKD tanggal 01Oktober 2009, diangkat sebagai Pj Kabag AdministrasiPerencanaan Pembangunan Setda Kabupaten Tebo (sesuaidengan asli);Keputusan Bupati Tebo Nomor : 821.22/192 /BKD tanggal

Tebo (Sesuai dengan asli);Keputusan Bupati Tebo Nomor : 821.22 /163/ BKD. tanggal 13Mei 2011, di angkat sebagai Kepala Kantor Pelayanan TerpaduSatu Pintu Kabupaten Tebo(Sesuai dengan asli);Keputusan Bupati Tebo Nomor : 821.22 /328/ BKD. tanggal 16September 2011,diangkat sebagai Camat Tebo Tengah (Sesualdengan asli);Halaman 68 dari 104 HalamanPutusan Perkara Nomor : 18/G/2019/PTUN.JBI.20.21,22.23.24.25.26.P20P21P22P23P24P25P26Keputusan Bupati Tebo Nomor : 821.22 /13/ BKD. tanggal 22Januari 2013, di

77.362.350, (tujuh puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh dua ribu tigaratus lima puluh rupiah) yang dikompensasi dengan uang yang dikembalikanoleh terdakwa ke Kas Daerah sebesar Rp. 77.362.350, (tujuh puluh tujuh jutatiga ratus enam puluh dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah)Menyatakan barang bukti berupa : Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Daya tentang Pemberhentian danPengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Eselon II dilingkungan pemerintahan Kabupaten Aceh Barat Daya NomorPEG.821.22

Nyak Sandang selaku Kepala BadanPelaksana Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Aceh Barat Daya sejaktahun 2013 s/d tahun 2014 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh BaratDaya Nomor: PEG.821.22/17/2013 tanggal 25 Januari 2013 tentangPemberhentian dan Pengangkatan PNS dalam jabatan struktural Eselon Il diLingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya. Selain itu terdakwaJusbar Bin Alm.

Nyak Sandang selaku Kepala BadanPelaksana Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Aceh Barat Daya sejaktahun 2013 s/d tahun 2014 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh BaratDaya Nomor: PEG.821.22/17/2013 tanggal 25 Januari 2013 tentangPemberhentian dan Pengangkatan PNS dalam jabatan struktural Eselon II diLingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya. Selain itu terdakwaJusbar Bin Alm.

Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Daya tentang Pemberhentian danPengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Eselon Ildi lingkungan pemerintahan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor :PEG.821.22/17/2013 tanggal 25 Januari 2013.2.

Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Daya tentang Pemberhentian danPengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Eselon Ildi lingkungan pemerintahan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor :PEG.821.22/17/2013 tanggal 25 Januari 2013.2. Surat Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana tentangpenunjukan/pengangkatan pejabat pelaksana teknis kegiatan, padaBadan Penanggulangan Bencana Kabupaten Aceh Barat Daya TahunAnggaran 2013 Nomor: 821.29/02/2013 tanggal 08 Februari 2013.3.

DALAM PENUNDAAN: Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Bupati PasamanBarat Nomor : 821.22/591/BKPSDM2018 tentang Pemberhentian Aparatur SipilNegara Atas Nama MANUS HANDRI, S.H., selaku Sekretaris DaerahKabupaten Pasaman Barat, tanggal 29 Juni 2018;Il. DALAM EKSEPSI Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;Ill. DALAM POKOK SENGKETA1. Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian;Halaman 3 dari 8 halaman, Putusan No. 33/B/2019/PT.TUNMDNFORMUL02/PROKSI01/KIM2.

Menyatakan Tidak Sah Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor :821.22/591/BKPSDM2018 tentang Pemberhentian Aparatur Sipil Negara AtasNama MANUS HANDRI, S.H., selaku Sekretaris Daerah Kabupaten PasamanBarat, tanggal 29 Juni 2018;3. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 204.500, (duaratus empat ribu lima ratus rupiah).

Kepala UPTD BTNR tahun 2016;a. 1 (Satu) rangkap petikan keputusan Gubernur Aceh Nomor:PEG.821.22/041/2010, tanggal 22 Oktober 2010 tentangpengangkatan pejabat baru an. Ir. Khairuddin.b. 1 (satu) rangkap petikan keputusan Gubernur Aceh Nomor:PEG.821.22/013/2016, tanggal 21 Juni 2016 tentang pemberhentianjabatan an. Ir. Khairuddin.1 (satu) lembar tanda penerimaan dari Bank Aceh untuk rekening01001021200034 an.

/013/ 2016, tanggal21 Juni 2016 dan Petikan Keputusan Gubernur Aceh Nomor:Peg.821.22/002/2017 tanggal 23 Januari 2017, pada bulan Juni 2016sampai dengan bulan Desember 2018.

Kepala UPTD BTNR tahun 2016;a.l (satu) rangkap petikan keputusan Gubernur Aceh Nomor:PEG.821.22/041/2010, tanggal 22 Oktober 2010 tentangpengangkatan pejabat baru an. Ir. Khairuddin.b.1 (satu) rangkap petikan keputusan Gubernur Aceh Nomor:PEG.821.22/013/2016, tanggal 21 Juni 2016 tentangpemberhentian jabatan an. Ir. Khairuddin.1 (Satu) lembar tanda penerimaan dari Bank Aceh untuk rekening01001021200034 an.

Kepala UPTD BTNR tahun 2016;25.a.1 (satu) rangkap petikan keputusan Gubernur Aceh Nomor:PEG.821.22/041/2010, tanggal 22 Oktober 2010 tentangpengangkatan pejabat baru an. Ir. Khairuddin.1 (satu) rangkap petikan keputusan Gubernur Aceh Nomor:PEG.821.22/013/2016, tanggal 21 Juni 2016 tentangpemberhentian jabatan an. Ir. Khairuddin.1 (satu) lembar tanda penerimaan dari Bank Aceh untuk rekening01001021200034 an.

/Kpts/455/2007 tanggal 22 Oktober 2007 besertalampirannya yang telah dilegalisir.1 (satu) lembar Fotocopy Surat Petikan Keputusan Bupati BireuenNomor : Peg.821.22/Kpts/1074/2008, Tanggal 06 Oktober 2008beserta lampirannya yang telah dilegalisir.Fotocopy Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 28 Tahun 2005 tentangPembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja SekretariatDaerah Kab.

Nomor : / /2008, Bireuen 2008 yang telah dilegalisir.Fotocopy Petikan Keputusan Kepala Badan Pertanahan NasionalRepublik Indonesia Nomor : SK.210130.382008, Tanggal 11 Maret2008 beserta lampirannya yang telah dilegalisir.Fotocopy Surat Petikan Keputusan Bupati Bireuen NomorPeg.821.22/Kpts/331/2007, Tanggal 11 September 2007 besertalampirannya yang telah dilegalisir.Fotocopy Surat Petikan Keputusan Bupati Bireuen NomorPeg.821.22/Kpts/1074/2008, Tanggal O6 Oktober 2008 besertalampirannya yang telah

dilegalisir.Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Bireuen NomorPeg.821.22/Kpts/ 1071/2011, Tanggal 11 November 2011 yang telahdilegalisir.Print Out Rekening Koran PT.

/Kpts/455/2007 tanggal 22 Oktober 2007 besertalampirannya yang telah dilegalisir.1 (satu) lembar Fotocopy Surat Petikan Keputusan Bupati BireuenNomor : Peg.821.22/Kpts/1074/2008, Tanggal 06 Oktober 2008 besertalampirannya yang telah dilegalisir.Fotocopy Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 28 Tahun 2005 tentangPembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DaerahKab.

/Kpts/331/2007, Tanggal 11 September 2007 besertalampirannya.Fotocopy Surat Petikan Keputusan Bupati Bireuen NomorPeg.821.22/Kpts/1074/2008, Tanggal O6 Oktober 2008 besertalampirannya yang telah dilegalisir.Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Bireuen Nomor : Peg.821.22/Kpts/1071/2011, Tanggal 11 November 2011 yang telah dilegalisir.Print Out Rekening Koran PT.

Riswandi sebagai Direktur Utama (Dirut) PerusahaanDaerah Air Minum (PDAM) Lombok Timur berdasarkan Surat Keputusan BupatiLombok Timur Nomor: 821.22/92/EKO/1999 tanggal 17 Maret 1999 danberdasarkan Keputusan Bupati Lombok Timur No.10 Tahun 1997 tanggal 9 Juli1997 diangkat sebagai Direktur Proyek di PDAM Lombok Timur, pada hariharidi bulan Juni 1999 sampai dengan tanggal 15 Agustus 1999 atau setidaktidaknya pada waktuwaktu sejak awal tahun 1999 sampai dengan tanggal 15Agustus 1999, bertempat di Kantor

Riswandi sebagai Direktur Utama (Dirut) PerusahaanDaerah Air Minum (PDAM) Lombok Timur berdasarkan Surat Keputusan BupatiLombok Timur Nomor: 821.22/92/EKO/1999 tanggal 17 Maret 1999 danberdasarkan Keputusan Bupati Lombok Timur No.10 Tahun 1997 tanggal 9 Juli1997 diangkat sebagai Direktur Proyek di PDAM Lombok Timur, pada suatuhari dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Kesatu Primair tersebut di atas, telah melakukan beberapa perbuatan secara berturutturut yangdipandang sebagai perbuatan

Riswandi sebagai Direktur Utama (Dirut)Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Lombok Timur berdasarkan SuratKeputusan Bupati Lombok Timur Nomor: 821.22/92/EKO/1999 tanggal 17 Maret1999 dan berdasarkan Keputusan Bupati Lombok Timur No.10 Tahun 1997tanggal 9 Juli 1997 diangkat sebagai Direktur Proyek di PDAM Lombok Timur,pada harihari di bulan Oktober 1999, bulan Mei 2000 dan bulan Juni 2000 atausetidaktidaknya pada waktuwaktu antara 16 Agustus 1999 sampai denganakhir tahun 2000, bertempat di Kantor PDAM

Bupati Lombok Timur No.821.22/92/EKO/1999 tanggal 17 Maret1999;21.Kontrak Agreement Nomor: 03/Pimpro/PDAMSLA/VI/1999 tanggal 8Juni 1999;Hal. 20 dari 32 hal. Put. No.14 PK/Pid.Sus/200822.Kontrak Agreement Nomor: 08/Pimpro/PDAMSLA/VIII/1999 tanggal 14Agustus 1999;23.Dokumen tender tahap dan Il;24.

Bupati Lombok Timur No.821.22/92/EKO/1999 tanggal 17 Maret1999;21.Kontrak Agreement Nomor: 03/Pimpro/PDAMSLA/VI/1999 tanggal 8Juni 1999;22.Kontrak Agreement Nomor: 08/Pimpro/PDAMSLA/VIII/1999 tanggal 14Agustus 1999;23.Dokumen tender tahap dan Il;24.

KeputusanBupati Sikka tanggal 7 dengan demikian 2003 Nomor : BKD.882.2/16/RHS/2003 tentang Penegasan Perpanjangan Batas Usia Pensiun PegawaiNegeri Sipil beserta daftar lampirannya dan perubahannya tanggal 11Desember 2003 Nomor : BKDX.882.4/24/RHS/2003 tentang PerubahanSurat Keputusan Bupati Sikka Nomor : BKD.882.2/16/RHS/2003 tanggal 7Desember 2003 tentang Penegasan Perpanjangan Batas Usia PensiunPegawai Negeri Sipil beserta daftar lampirannya dan Keputusan BupatiSikka, tanggal 13 Desember 2003 Nomor : BKD.821.22

Keputusan Bupati Sikka tanggal 7Desember 2003 Nomor : BKD.882.2/16/RHS/2003 tentang PenegasanPerpanjangan Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil beserta daftarlampirannya dan perubahannya tanggal 11 Desember 2003 Nomor :BKDX.882.4/24/RHS/ 2003 tentang Perubahan Surat Keputusan BupatiSikka Nomor : BKD.882.2/16/RHS/2003 tanggal 7 Desember 2003 tentangPenegasan Perpanjangan Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil besertadaftar lampirannya dan Keputusan Bupati Sikka, tanggal 13 Desember 2003Nomor : BKD.821.22

Keputusan Bupati Sikkatanggal 7 Desember 2003 Nomor : BKD.882.2/16/RHS/2003 tentangPenegasan Perpanjangan Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil besertadaftar lampirannya dan perubahannya tanggal 11 Desember 2003 Nomor :BKDX.882.4/24/RHS/2003 tentang Perubahan Surat Keputusan Bupati SikkaNomor : BKD.882.2/16/RHS/2003 tanggal 7 Desember 2003 tentangPenegasan Perpanjangan Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil besertadaftar lampirannya dan Keputusan Bupati Sikka, tanggal 13 Desember 2003Nomor : BKD.821.22

Keputusan Tergugat tanggal 7 Desember 2003 dan perubahannyatanggal 11 Desember 2003 bertentangan dengan peraturan dasarnya.Berdasarkan faktafakta dan bukti bukti sebagai berikut : Pasal 4 ayat (2) huruf b angka 7 Peraturan Pemerintah No.32 Tahun1979 ; Berdasarkan bukti surat Penggugat yaitu : Keputusan Bupati SikkaNomor : UP.821.22/758/200D tanggal 20 November 2002 tentangPengangkatan Dalam Jabatan Asisten Administrasi Sekretariat DaerahKabupaten Sikka; Keputusan Bupati Sikka Nomor : BKD.882.4/16

BPR Sliyeg;Foto copy Petikan Keputusan BupatiIndramayu Nomor 821.22/KEP. 245BKD/2008 tentang Perpanjangan MasaJabatan Direktur Utama Perusahaan DaerahBank Perkreditan Rakyat (PD.

BPR) danPerusahaan Daerah Bank PerkreditanRakyat Perkreditan Kecamatan (PD BPRPK) Kabupaten Indramayu;Foto copy Lampiran Keputusan BupatiIndramayu Nomor 821.22/KEP. 245BKD/2008 tanggal 20 Agustus 2008tentang Perpanjangan Masa JabatanDirektur Utama Perusahaan Daerah BankPerkreditan Rakyat (PD BPR) danPerusahaan Daerah Bank PerkreditanRakyat Perkreditan Kecamatan (PD BPRPK) Kabupaten Indramayu an.

Telah diterbitkan Keputusan Gubernur Kalimantan TengahNomor 821.22/68/2019 = Tentang Pengangkatan PejabatAdministrator Di Lingkungan Pemerintah Kalimantan TengahTanggal 13 Februari 2019, dimana dalam diktum MemutuskanMenetapkan sebagai berikut : Kesatu: Keputusan Gubernur Kalimantan TengahTentang Pengangkatan Pejabat Administrator DiLingkungan Pemerintah Kalimantan Tengah. Kedua : Mengangkat Aparatur Sipil Negara sebagaiberikut :i. Nama : Drs. Dagut, SH., MT.,ii.

Halaman 45 dari 128 PutusanPerdata Gugatan Nomor 14/Pat.G/2019/PN PlikPLK yang telah berkekuatan hukum tetap,telahditerbitkan Keputusan Gubernur KalimantanTengah Nomor : 821.22/68/2019 tanggal 13Februari 2019 tentang Pengangkatan PejabatAdministrator di Lingkungan Pemerintah ProvinsiKalimantan Tengah,= Bahwa Keputusan Gubernur Kalimantan TengahNomor : 821.22/68/2019 tanggal 13 Februari 2019adalah keputusan tentangpengangkatanPenggugat dalam jabatan sebagai Sekretaris DinasKebudayaan dan Pariwisata

PLK yang telahberkekuatan hukum tetap, yakni dengantelahditerbitkannya Keputusan Gubernur KalimantanTengah Nomor : 821.22/68/2019 tanggal 13 Februari2019 tentang Pengangkatan Pejabat Administrator diLingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah,= Bahwa Keputusan Gubernur Kalimantan TengahNomor : 821.22/68/2019 tanggal 13 Februari 2019adalah keputusan tentangpengangkatan Penggugatdalam jabatan sebagai Sekretaris Dinas Kebudayaandan Pariwisata Provinsi KalimantanTengah,merupakan tindak lanjut dari

PLK yang telah berkekuatanhukum tetap, maka tergugat telahmenerbitkanKeputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor :821.22/68/2019 tanggal 13 Februari 2019 tentangPengangkatan Pejabat Administrator di LingkunganPemerintah Provinsi Kalimantan Tengah,= Bahwa Keputusan Gubernur Kalimantan TengahNomor : 821.22/68/2019 tanggal 13 Februari 2019adalah keputusan tentangpengangkatan Penggugatdalam jabatan sebagai Sekretaris Dinas Kebudayaan Halaman 51 dari 128 PutusanPerdata Gugatan Nomor 14/Pat.G/2019/PN Plikdan

Berdasarkan uraian tersebut diatas, justru membuktikan bahwaPenggugatlah yang melecehkan terhadap ketentuan Perundangundangan termasuk pelaksanaan putusan Pengadilan TataUsaha Negara Nomor 09/G/2017/PTUN.PLK yang ditindaklanjutKeputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 821.22/68/2019tanggal 13 Februari 2019, oleh karena itu secara yuridis sangatberalasan hukum untuk menyatakan gugatan penggugat tidakdapat diterima (Niet Onvankelijk verklaand).Xl.

Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Tebo tentang Mutasi Pegawai NegeriSipil Nomor: 821.22/207/BKPP a.n. NIRMALELA KUSMAWATI, S.Pdyang dikeluarkan oleh Bupati Tebo, tanggal 27 Agustus 2014.

Supardi Azis, tanggal 25 April 2016, Bukti surattersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yangternyata sesual, maka Majelis akan mempertimbangkannya;;Menimbang, bahwa alat bukti P.4, Fotokopi Petikan Keputusan BupatiTebo tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Nomor: 821.22/207/BKPP a.n.NIRMALELA KUSMAWATI, S.Pd yang dikeluarkan oleh Bupati Tebo, tanggal 27Agustus 2014.

WAN MANSOR ANDI MULIA, MTP sebagaiKepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan SuratKeputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor: 821.22/01/KKD/SPG tanggal 2 Januari2006, dan diangkat selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Surat KeputusanSekretaris Daerah Kapuas Hulu Nomor 903/1502 /DASK/SETDAKEU tanggal15 Mei 2006, bersamasama dengan H. SURYADI Alias H. YAN Bin H.BULHASAN selaku Direktur PT.

Bunut Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu TahunAnggaran 2006.Bahwa perbuatan Terdakwa sebagai Kepala Dinas Pekerjaan UmumKabupaten Kapuas Hulu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kapuas HuluNo. 821.22/01/KKD/SPG tanggal 2 Januari 2006, dan selaku PenggunaAnggaran berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kapuas HuluNomor 903/1502 /DASK/SETDAKEU tanggal 15 Mei 2006 telahtertentangan dengan ketentuan peraturan sebagai berikut :1. Undangundang R.I.

Kencana Karya Mandir;Bahwa perbuatan Terdakwa sebagai Kepala Dinas Pekerjaan UmumKabupaten Kapuas Hulu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kapuas HuluNo. 821.22/01/KKD/SPG tanggal 2 Januari 2006, dan selaku PenggunaAnggaran berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kapuas HuluNomor 903/1502/DASK/SETDAKEU tanggal 15 Mei 2006, seharusnya tidakmelakukan pembayaran secara lunas 100% kepada Kontraktor PT.

KapuasHulu dengan Nomor : 821.22/01/KKDB tanggal 14 Februari 2003;. Unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.Bahwa unsur ini juga bersifat alternatif artinya tidak perlu semuanyadibuktikan, yang mana dalam perkara ini yang dibuktikan adalah unsur yangdapat merugikan keuangan Negara.Hal. 34 dari 42 hal. Put.

No. 1096 K/Pid.Sus/2011Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, yang dapat merugikan keuangannegara atau perekonomian negara sebesar Rp. 30.000.000, (tiga puluh jutarupiah), yang dilakukan Terdakwa dengan caracara sebagai berikut :Bahwa Terdakwa Jack Arsthe Navy Salindeho, S.Sos sebagai Kepala KantorKesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yangdiangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bolaang Mongondow UtaraNomor : 821.22/ BUPATI.

No. 1096 K/Pid.Sus/2011diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bolaang Mongondow UtaraNomor : 821.22/ BUPATI.

waktu, dengan sengajamenggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya,atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkanoleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, yangdilakukan Terdakwa dengan caracara sebagai berikut : Bahwa Terdakwa Jack Arsthe Navy Salindeho, S.Sos sebagai Kepala KantorKesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yangdiangkat berdasarkan SURAT KEPUTUSAN Bupati Bolaang MongondowUtara Nomor : 821.22

Menyatakan barang bukti berupa :1. 1 (satu) Eksemplar Surat Keputusan Kepala Kantor Kesatuan Bangsadan Politik Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor : KEP/001605/2008 tanggal 07 Januari 2008 tentang Penunjukan PelaksanaKegiatan Pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten BolaangMongondow Utara Tahun Anggaran 2008 ;2. 1 (satu) Eksemplar Keputusan Bupati Bolaang Mongondow UtaraNomor : 821.22/BUPAT BOLAANG MONGONDOW UTARA/02 tanggal06 Juli 2007 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Struktural di

No. 1096 K/Pid.Sus/20111 (satu) Eksemplar Keputusan Bupati Bolaang Mongondow UtaraNomor : 821.22/BUPAT BOLAANG MONGONDOW UTARA/02 tanggal06 Juli 2007 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Struktural diLingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara An.

Pengeluaran. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Jabatan Bendahara DPKKD Kab.Bireuen No. 900/1402/2011.Halaman 15 Putusan Nomor 21/PID.SUS/TIPIKOR/2017/PT BNA1 (satu) eksemplar Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah.1 (satu) Lembar Laporan Raelisasi Anggaran dan Registrasi Penutupan Kas.1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan Kas.1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJBelanja).1 (satu) eksemplar Petikan Keputusan Bupati Bireuen Nomor : Peg.821.22

Bereuen TA 2010 (SK Pengangkatan IWANINANDA, SE)1 (satu) eksemplar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No.094/86/201 11(satu) eksemplar Keputusan Bupati Bireuen Nomor: Peg.821.22/Kpts/009/201 11 (satu) eksemplar Keputusan Bupati Bireuen Nomor : Peg.821.12/0420/20091 (satu) eksemplar Berita Acara Penerimaan Barang Nomor028/36/BPB/201 11 (satu) Lembar eksemplar Telahan Staf oleh Kepala Dinas PengelolaanKeuangan dan Kekayaan Daerah Kab.

Bireuen No. 900/1402/2011.1 (satu) eksemplar Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah.1 (satu) Lembar Laporan Raelisasi Anggaran dan Registrasi PenutupanKas.1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan Kas.1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran(SPJ Belanja).1 (satu) eksemplar Petikan Keputusan Bupati Bireuen Nomor : Peg.821.22/Kpts/1071/2011 tentang Surat Pernyataan Pelantikan.1 (satu) eksemplar Rincian Dana UMK Tahun 2011.1 (satu) eksemplar Bukti setoran UMK

Bereuen TA 2010 (SK PengangkatanIWAN INANDA, SE)1(satu) eksemplar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)No.094/86/2011.1(satu) eksemplar Keputusan Bupati Bireuen Nomor : Peg.821.22/Kpts/009/201 11(satu) eksemplar Keputusan Bupati Bireuen Nomor : Peg.821.12/0420/20091(satu) eksemplar Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 028/36/BPB/20111(satu) Lembar eksemplar Telahan Staf oleh Kepala Dinas PengelolaanKeuangan dan Kekayaan Daerah Kab.

Bereuen TA 2010 (SK PengangkatanIWAN INANDA, SE)28.1(satu) eksemplar Surat Perintan Perjalanan Dinas (SPPD)No.094/86/201 129.1(satu) eksemplar Keputusan Bupati Bireuen Nomor : Peg.821.22/Kpts/009/201 130.1(satu) eksemplar Keputusan Bupati Bireuen Nomor : Peg.821.12/0420/200931.1(satu) eksemplar Berita Acara Penerimaan Barang Nomor028/36/BPB/201 132.1 (satu) Lembar eksemplar Telahan Staf oleh Kepala Dinas PengelolaanKeuangan dan Kekayaan Daerah Kab.

SAIDI NOOR, SH.M.Si. sebagai Pegawai NegeriSipil (PNS) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur KepalaDaerah Tingkat Kalimantan Selatan Nomor : 821.13/5415DA/PEG tanggal 21September 1987 dan diangkat sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten Kotabaru berdasarkan Surat Keputusan BupatiKotabaru Nomor : 821.22/08BKD/2007 tanggal 20 April 2007 bersama dengansaksi MUJIONO HADI PUTRO bin SOKARTO (penuntutan dilakukan secaraterpisah), sejak tanggal 23 April 2007 sampai dengan

No. 836 K/PID.SUS/201 1Petikan Keputusan Bupati Kotabaru Nomor : 821.22/08BKD/2007tentang Pemindahan Dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil DalamJabatan Struktural Esalon II Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten KotaBaru atas nama SAIDI NOOR, SH.M.Si. ;Petikan Keputusan Bupati Kotabaru Nomor : 821.22/037BKD/2008tentang Pemindahan Dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil DalamJabatan Struktural Esalon Il Di Lingkungan Pemerintah KabupatenKotabaru atas nama SAIDI NOOR, SH.M.Si.

;Petikan Keputusan Bupati Kotabaru Nomor : 821.22/08BKD/2007tentang Pemindahan Dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil DalamJabatan Struktural Esalon II Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten KotaBaru atas nama SAIDI NOOR, SH.M.Si. ;Petikan Keputusan Bupati Kotabaru Nomor : 821.22/037BKD/2008tentang Pemindahan Dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil DalamJabatan Struktural Esalon Il Di Lingkungan Pemerintah KabupatenKotabaru atas nama SAIDI NOOR, SH.M.Si.

Menetapkan barangbarang bukti berupa : Surat Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat KalimantanNomor : 821.13/5415DA/PEG tentang Pengangkatan Pegawai NegeriNegeri Sipilatas nama SAIDI NOOR, SH. ; Petikan Keputusan Bupati Kotabaru Nomor : 821.22/08BKD/2007tentang Pemindahan Dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil DalamHal. 32 dari 43 hal. Put. No. 836 K/PID.SUS/201 1Jabatan Struktural Esalon II Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten KotaBaru atas nama SAIDI NOOR, SH.M.Si.

;Petikan Keputusan Bupati Kotabaru Nomor : 821.22/037BKD/2008tentang Pemindahan Dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil DalamJabatan Struktural Esalon Il Di Lingkungan Pemerintah KabupatenKotabaru atas nama SAIDI NOOR, SH.M.Si. ;Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kotabaru Nomor : 188.45/74/KUMTAHUN 2007 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pada SKPD di lingkungan Pemerintah KabupatenKotabaru Tahun Anggaran 2007 atas nama SAIDI NOOR, SH.M.Si.

Bahwa Penggugat pada tanggal 29 Februari 2004 diangkat sebagai Kepala DinasPemukiman dan Prasarana Wilayah Provinsi Kalimantan Barat, sesuai denganSurat Keputusan Tergugat (Gubernur Kalimantan Barat) Nomor 821.22/18/BKDBtahun 2004, sehingga Penggugat berhak menempati rumah Dinas.3. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Tergugat (Gubernur Kalimantan Barat)Nomor 217 tahun 2004 tanggal 18 Juni 2004, Penggugat kemudianmenempati/menghuni rumah Dinas yang terletak di Jalan MT.

dikemukakan dalam bagian eksepsi di atas dengan inidinyatakan telah dikemukakan dan disajikan dalam pokok perkara sehingga merupakansatu kesatuan jawaban Tergugat.Selain itu Tergugat mengajukan pokok perkara sebagai berikut :1.Terhadap gugatan Penggugat pada posita 1,2,3 dan 4 dapat ditanggapi:Bahwa benar Penggugat pada tanggal 29 Pebruari 2004 telah diangkat sebagaiKepala Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Provinsi Kalimantan Barat, sesuaidengan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 821.22

Foto copy surat Keputusan Gubernur tentang pemberhentian Pegawai No.821.22/189/BKDB tahun 2008 tanggal 29 Agustus 2008, diberi tanda bukti P. 8 ;9.

Foto copy SK Gubernur Kalbar No. 821.22/189/BKDB tahun 2008 tanggal 29Agustus 2008, diberi tanda bukti T.5 ;6. Foto copy Laporan hasil pemeriksaan atas manejemen Aset tahun 2010 dan 2011pada Prov Kalbar diPontianak oleh BPKR. diberitanda bukti T.6 ;7. Foto copy Surat pernyataan pengunduran diri dari jabatan PNS yang dicalonkansebagai Bupati dan Wakil Bupati tanggal 29 Juli 2008, diberi tanda bukti T.7 ;8.

W2TUN 4/1152/HK.02/V/2016, tanggal 30 Mei2016, diberi tanda bukti T.9 ;10.Foto copy surat pernyataan Pelantikan No. 821/131/BKDB, tanggal 23 Januari2009, diberi tanda bukti T.10 ;11.Foto copy Nota Dinas Kepala Biro Organisasi Sekda Prov Kalbar Nomor 824/40/ORD perihal penempatan PNS an Ir Rudy Bachtiar, M.Si di lingkungan SekdaProvinsi Kalbar, diberitanda bukti T.11 ;12.Foto copy Petikan Putusan Gubernur Kalobar Nomor 821.22/235/BKDB tanggal 19Nopember 2008, diberi tanda bukti T.12 ;13.Foto copy

Yunus Bengkulu Nomor : 821.22/4514/UM.1/2011 tanggal 31 Desember 2011 tentang penunjukan Tim Teknis pembagian jasa pelayanan RSUD M. Yunus Bengkulu.5. 1 (satu) lembar asli kwitansi pengembalian uang jasa Tim Pembina sebesar Rp. 106.079.716,- (seratus enam juta tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus enam belas rupiah) dari DARMAWI, SE kepada HISAR C.

Yunus Bengkulu Nomor : 821.22/4514/UM.1/2011 tanggal31 Desember 2011 tentang penunjukan Tim Teknis pembagian jasapelayanan RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu.5. 1 (satu) lembar asli kwitansi pengembalian uang jasa Tim Pembinasebesar Rp. 106.079.716, (seratus enam juta tujuh puluhsembilan ribu tujuh ratus enam belas rupiah) dari DARMAWI, SEkepada HISAR C.

Yunus25Bengkulu Nomor : 821.22/1226.a/UM.1 /2011 tanggal 16 April 2011tentang Insentif/Jasa Pejabat Pengelola manajemen BLUD RSUDM. Yunus Bengkulu, sehingga telah memperkaya terdakwa, denganrincian sebagai berikut :1. Honor yang di terima Terdakwa sebagai Tim Pembina RSUDM.

Yunus Bengkulu Nomor : 821.22/1226.a/UM.1/2011 tanggal 16 April 2011 tentang Insentif/Jasa Pejabat Pengelolamanajemen BLUD RSUD M. Yunus Bengkulu, sehingga telahmenguntungkan terdakwa, dengan rincian sebagai berikut :1. Honor yang di terima Terdakwa sebagai Tim Pembina RSUDDr. M.

YunusBengkulu Nomor : 821.22/4514/UM.1/2011 tanggal 31 Desember 2011tentang penunjukan Tim Teknis pembagian jasa pelayanan RSUDM. Yunus Bengkulu.1 (satu) lembar asli kwitansi pengembalian uang jasa Tim Pembinasebesar Rp. 106.079.716, (seratus enam juta tujuh puluh sembilan ributujuh ratus enam belas rupiah) dari DARMAWI, SE kepada HISARC.

YunusNomor : 821.22/07/UM.1/2011 tanggal 3 Januari 2011 dan SK. DirekturRSUD M. Yunus Nomor : 821.22/4574/UM.1/2011 Tanggal31 Desember 2011 tentang Penunjukan Tim tekhnis pembagian jasapelayanan RSUD M.