., dan telah diperbaiki secara formalpada Pemeriksaan Persiapan tanggal 07 April 2016 ;Bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agardinyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa SuratKeputusan Bupati Rokan Hulu Nomor = 821.22/BKDMT/600/2015 tentangPengesahan Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon I di Lingkungan PemerintahKabupaten Rokan Hulu tanggal 28 Desember 2015 atas nama SUGIYARNO, SP,M.Si NIP. 19580508 199003 1 004; Penetapan Pencabutan Nomor

2016/PTUNPbr, Halaman 3 dari 8Menimbang, bahwa perkara Nomor : 12/G/2016/PTUNPbr sedang dalamproses pemeriksaan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tahapPembacaan Gugatan dan Jawaban Tergugat; Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan tanggal 28 April 2016telah mengajukan Surat Permohonan Pencabutan Gugatan sengketa aquo tertanggal27 April 2016 yang pada pokoknya menerangkan bahwa oleh karena tergugat telahmencabut obyek sengketa aquo melalui Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor Kpts.821.22

Fotocopy Surat Perintah Penugasan No.821.22/200-Kepeg/2000 tanggal 09 Juni 2000 atas nama IMRON selaku Direktur Utama PD. BPR Sliyeg.

38. Fotocopy petikan Keputusan Bupati Indramayu Nomor : 821.22/KEP.245-BKD/2008 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Direktur Utama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) dan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Perkreditan Kecamatan (PD BPR PK) Kabupaten Indramayu).

39.

Foto Coppy Lampiran Keputusan Bupati Indramayu Nomor : 821.22/KEP.245-BKD/2008 Tanggal 20 Agustus 2008 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Direktur Utama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) dan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Perkreditan Kecamatan (PD BPR PK) Kabupaten Indramayu) An. IMRON, SE. Selaku Direktur Utama PD. BPR Sliyeg.

40.

empat) nasabah yang disalahgunakan oleh tersangkaHADY TASIDI.1 (satu) Bendel Surat Perjanjian Kredit / Namanama Nasabah Kredit Fiktif sebanyak 42 (enpatpuluhdua) nasabah yang disalahgunakan oleh tersangka CARTA WIJAYA.1 (Satu) Surat Perjanjian Kredit Namanama Nasabah Kredit Fiktif sebanyak 47 (empatpuluh tujuh) nasabah yang disalahgunakan oleh tersangka YUSI DWIHANDAYANTI.1 (Satu) bundel Laporan bulanan per 31 Desember 2009 PD BPR Sliyeg Kabupaten Indramayu.Fotocopy Surat Perintah Penugasan No.821.22

BPR Sliyeg.Fotocopy petikan Keputusan Bupati Indramayu Nomor : 821.22/KEP.245BKD/2008 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Direktur Utama Perusahaan DaerahBank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) dan Perusahaan Daerah Bank PerkreditanRakyat Perkreditan Kecamatan (PD BPR PK) Kabupaten Indramayu).Foto Coppy Lampiran Keputusan Bupati Indramayu Nomor : 821.22/KEP.245BKD/2008 Tanggal 20 Agustus 2008 tentang Perpanjangan Masa Jabatan DirekturUtama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) dan PerusahaanDaerah

BDG34.35.36.37.38.39.40.41.42.43.1 (satu) Bendel Surat Perjanjian Kredit / Namanama Nasabah Kredit Fiktif sebanyak 42(empat puluh dua) nasabah yang disalahgunakan oleh tersangka CARTA WIJAYA.1 (Satu) Surat Perjanjian Kredit I Namanama Nasabah Kredit Fiktif sebanyak 47(empat puluh tujuh) nasabah yang disalahgunakan oleh tersangka YUSI DWIHANDAYANI.1 (Satu) bundel Laporan bulanan per 31 Desember 2009 PD BPR Sliyeg Kabupaten Indramayu.Fotocopy Surat Perintah Penugasan No.821.22/200Kepeg/2000 tanggal

BPR Sliyeg.Fotocopy petikan Keputusan Bupati Indramayu Nomor : 821.22/KEP.245BKD/2008 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Direktur Utama PerusahaanDaerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) dan Perusahaan Daerah BankPerkreditan Rakyat Perkreditan Kecamatan (PD BPR PK) KabupatenIndramayu).Foto Coppy Lampiran Keputusan Bupati Indramayu Nomor : 821.22/KEP.245BKD/2008 Tanggal 20 Agustus 2008 tentang Perpanjangan Masa JabatanDirektur Utama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) danPerusahaan Daerah

Fotocopy Surat Perintah Penugasan No.821.22/200Kepeg/2000 tanggal09 Juni 2000 atas nama IMRON selaku Direktur Utama PD. BPRSliyeg.38. Fotocopy petikan Keputusan Bupati Indramayu Nomor821.22/KEP.245BKD/2008 tentang Perpanjangan Masa JabatanDirektur Utama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR)dan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat PerkreditanKecamatan (PD BPR PK) Kabupaten Indramayu).39.

Telah pula membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan dengan SuratGugatannya tanggal 5 Juni 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanTata Usaha Negara Padang pada tanggal 6 Juni 2018, dengan Register PerkaraNomor: 18/G/2018/PTUN.PDG;Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam GugatanPenggugat adalah Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor:821.22/584/BKPSDM2018 tanggal 21 Mei 2018 tentang PemberhentianSementara

18/G/2018/PTUN.PDG, yang diterima Majelis Hakim tanggal 2 Juli2018;Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pemeriksaan Persiapan Tanggal 4Juli 2018 Penggugat Prinsipal telah menyampaikan surat pernyataan pencabutangugatan No. 18/G/2018/PTUNPDG melalui Kuasa Hukum Penggugat tanggal 4Juli 2018 yang pada inti nya memohon kepada Majelis Hakim Perkara Nomor:18/G/2018/PTUN.PDG agar pencabutan gugatan Penggugat dapat dikabulkandengan alasan bahwa adanya penerbitan Surat Keputusan Bupati Pasaman BaratNomor: 821.22

SK. 821.22/07/423.202/2014 tanggal 28 FebruariAsisten Il Bidang Perekonomian dan Pembangunan padaSekertariat Daerah Kota Pasuruan No. SK. 821.22/05423.202/2016 tanggal 11 Nopember 2016 ; Asisten Bidang Administrasi Umum dan Kesra pada SekertariatDaerah Kota Pasuruan No. SK. 821.22/07423.202/2016 tanggal28 Desember 2016 ; 222222 n nnn nnn nnnV.2 Bahwa sesuai Surat Keputusan dari TERGUGAT yang menjadi dasarpemberhentian PENGGUGAT adalah : a.

KeputusanBupati Sikka tanggal 7 dengan demikian 2003 Nomor : BKD.882.2/16/RHS/2003 tentang Penegasan Perpanjangan Batas Usia Pensiun PegawaiNegeri Sipil beserta daftar lampirannya dan perubahannya tanggal 11Desember 2003 Nomor : BKDX.882.4/24/RHS/2003 tentang PerubahanSurat Keputusan Bupati Sikka Nomor : BKD.882.2/16/RHS/2003 tanggal 7Desember 2003 tentang Penegasan Perpanjangan Batas Usia PensiunPegawai Negeri Sipil beserta daftar lampirannya dan Keputusan BupatiSikka, tanggal 13 Desember 2003 Nomor : BKD.821.22

Keputusan Bupati Sikka tanggal 7Desember 2003 Nomor : BKD.882.2/16/RHS/2003 tentang PenegasanPerpanjangan Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil beserta daftarlampirannya dan perubahannya tanggal 11 Desember 2003 Nomor :BKDX.882.4/24/RHS/ 2003 tentang Perubahan Surat Keputusan BupatiSikka Nomor : BKD.882.2/16/RHS/2003 tanggal 7 Desember 2003 tentangPenegasan Perpanjangan Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil besertadaftar lampirannya dan Keputusan Bupati Sikka, tanggal 13 Desember 2003Nomor : BKD.821.22

Keputusan Bupati Sikkatanggal 7 Desember 2003 Nomor : BKD.882.2/16/RHS/2003 tentangPenegasan Perpanjangan Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil besertadaftar lampirannya dan perubahannya tanggal 11 Desember 2003 Nomor :BKDX.882.4/24/RHS/2003 tentang Perubahan Surat Keputusan Bupati SikkaNomor : BKD.882.2/16/RHS/2003 tanggal 7 Desember 2003 tentangPenegasan Perpanjangan Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil besertadaftar lampirannya dan Keputusan Bupati Sikka, tanggal 13 Desember 2003Nomor : BKD.821.22

Keputusan Tergugat tanggal 7 Desember 2003 dan perubahannyatanggal 11 Desember 2003 bertentangan dengan peraturan dasarnya.Berdasarkan faktafakta dan bukti bukti sebagai berikut : Pasal 4 ayat (2) huruf b angka 7 Peraturan Pemerintah No.32 Tahun1979 ; Berdasarkan bukti surat Penggugat yaitu : Keputusan Bupati SikkaNomor : UP.821.22/758/200D tanggal 20 November 2002 tentangPengangkatan Dalam Jabatan Asisten Administrasi Sekretariat DaerahKabupaten Sikka; Keputusan Bupati Sikka Nomor : BKD.882.4/16

Melakukan urusan protokol dan perjalanan Dinas sertakeuangan sekretaris daerah;(c) Pada tanggal 22 Juli 2005, Penggugat diangkat sebagaiKasubbag Rumah Tangga Bagian Umum Setda KabupatenTebo melalui Keputusan Bupati Tebo Nomor : 821.22/074/BKD;(d) Pada tanggal 14 Agustus 2006, Penggugat di angkat sebagaiKasubbag Evaluasi dan Pelaporan pada BagianPembangunan Daerah Setda Kabupaten Tebo melaluiKeputusan Bupati Tebo Nomor : 821.22/080/BKD;(e) Pada tanggal 26 Agustus 2006, Penggugat diangkat sebagaiPeltu

Kabag AdministrasiPerencanaan Pembangunan Setda Kabupaten Tebo melaluiKeputusan Bupati Tebo Nomor : 820.032 /BKD;(j) Pada tanggal 13 Mei 2011, Penggugat diangkat sebagaiKepala Kantor Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Tebo melaluiKeputusan Bupati Tebo Nomor : 821.22 /163/ BKD;(k) Pada tanggal 16 September 2011, Penggugat diangkatsebagai Camat Tebo Tengah melalui Keputusan Bupati TeboNomor : 821.22 /328/ BKD;(Il) Pada tanggal 22 Januari 2013, Penggugat di Mutasi SebagaiStaf Pelaksana Pada Dinas Perhubungan

Tentanguraian tugas dan fungsi Sekretariat Daerah, Asisten, Bagian danSub bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo (fotokopidari fotokopi);Halaman 67 dari 104 HalamanPutusan Perkara Nomor : 18/G/2019/PTUN.JBI.12.13.14.15.16.17.18.19.P12P13P14P15P16P17P18P19Keputusan Bupati Tebo Nomor : 821.22/074 /BKD. tanggal 22Juli 2005 , diangkat sebagai Kasubbag Rumah Tangga BagianUmum Setda Kabupaten Tebo (Sesuai dengan asli);Keputusan Bupati Tebo Nomor : 821.22/080 /BKD. tanggal 14Agustus 2006, diangkat

sebagai Kasubbag Evaluasi danPelaporan pada Bagian Pembangunan Daerah SetdaKabupaten Tebo (Sesuai dengan asli);Keputusan Bupati Tebo Nomor : 821.22/080 /BKD tanggal 29Maret 2008, di angkat sebagai Kasubag AdministrasiPerencanaan Pembangunan Setda Kab.Tebo (fotokopi darifotokopi);Keputusan Bupati Tebo Nomor : 821.22/145 /BKD tanggal 01Oktober 2009, diangkat sebagai Pj Kabag AdministrasiPerencanaan Pembangunan Setda Kabupaten Tebo (sesuaidengan asli);Keputusan Bupati Tebo Nomor : 821.22/192 /BKD tanggal

Tebo (Sesuai dengan asli);Keputusan Bupati Tebo Nomor : 821.22 /163/ BKD. tanggal 13Mei 2011, di angkat sebagai Kepala Kantor Pelayanan TerpaduSatu Pintu Kabupaten Tebo(Sesuai dengan asli);Keputusan Bupati Tebo Nomor : 821.22 /328/ BKD. tanggal 16September 2011,diangkat sebagai Camat Tebo Tengah (Sesualdengan asli);Halaman 68 dari 104 HalamanPutusan Perkara Nomor : 18/G/2019/PTUN.JBI.20.21,22.23.24.25.26.P20P21P22P23P24P25P26Keputusan Bupati Tebo Nomor : 821.22 /13/ BKD. tanggal 22Januari 2013, di

Riswandi sebagai Direktur Utama (Dirut) PerusahaanDaerah Air Minum (PDAM) Lombok Timur berdasarkan Surat Keputusan BupatiLombok Timur Nomor: 821.22/92/EKO/1999 tanggal 17 Maret 1999 danberdasarkan Keputusan Bupati Lombok Timur No.10 Tahun 1997 tanggal 9 Juli1997 diangkat sebagai Direktur Proyek di PDAM Lombok Timur, pada hariharidi bulan Juni 1999 sampai dengan tanggal 15 Agustus 1999 atau setidaktidaknya pada waktuwaktu sejak awal tahun 1999 sampai dengan tanggal 15Agustus 1999, bertempat di Kantor

Riswandi sebagai Direktur Utama (Dirut) PerusahaanDaerah Air Minum (PDAM) Lombok Timur berdasarkan Surat Keputusan BupatiLombok Timur Nomor: 821.22/92/EKO/1999 tanggal 17 Maret 1999 danberdasarkan Keputusan Bupati Lombok Timur No.10 Tahun 1997 tanggal 9 Juli1997 diangkat sebagai Direktur Proyek di PDAM Lombok Timur, pada suatuhari dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Kesatu Primair tersebut di atas, telah melakukan beberapa perbuatan secara berturutturut yangdipandang sebagai perbuatan

Riswandi sebagai Direktur Utama (Dirut)Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Lombok Timur berdasarkan SuratKeputusan Bupati Lombok Timur Nomor: 821.22/92/EKO/1999 tanggal 17 Maret1999 dan berdasarkan Keputusan Bupati Lombok Timur No.10 Tahun 1997tanggal 9 Juli 1997 diangkat sebagai Direktur Proyek di PDAM Lombok Timur,pada harihari di bulan Oktober 1999, bulan Mei 2000 dan bulan Juni 2000 atausetidaktidaknya pada waktuwaktu antara 16 Agustus 1999 sampai denganakhir tahun 2000, bertempat di Kantor PDAM

Bupati Lombok Timur No.821.22/92/EKO/1999 tanggal 17 Maret1999;21.Kontrak Agreement Nomor: 03/Pimpro/PDAMSLA/VI/1999 tanggal 8Juni 1999;Hal. 20 dari 32 hal. Put. No.14 PK/Pid.Sus/200822.Kontrak Agreement Nomor: 08/Pimpro/PDAMSLA/VIII/1999 tanggal 14Agustus 1999;23.Dokumen tender tahap dan Il;24.

Bupati Lombok Timur No.821.22/92/EKO/1999 tanggal 17 Maret1999;21.Kontrak Agreement Nomor: 03/Pimpro/PDAMSLA/VI/1999 tanggal 8Juni 1999;22.Kontrak Agreement Nomor: 08/Pimpro/PDAMSLA/VIII/1999 tanggal 14Agustus 1999;23.Dokumen tender tahap dan Il;24.

77.362.350, (tujuh puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh dua ribu tigaratus lima puluh rupiah) yang dikompensasi dengan uang yang dikembalikanoleh terdakwa ke Kas Daerah sebesar Rp. 77.362.350, (tujuh puluh tujuh jutatiga ratus enam puluh dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah)Menyatakan barang bukti berupa : Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Daya tentang Pemberhentian danPengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Eselon II dilingkungan pemerintahan Kabupaten Aceh Barat Daya NomorPEG.821.22

Nyak Sandang selaku Kepala BadanPelaksana Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Aceh Barat Daya sejaktahun 2013 s/d tahun 2014 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh BaratDaya Nomor: PEG.821.22/17/2013 tanggal 25 Januari 2013 tentangPemberhentian dan Pengangkatan PNS dalam jabatan struktural Eselon Il diLingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya. Selain itu terdakwaJusbar Bin Alm.

Nyak Sandang selaku Kepala BadanPelaksana Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Aceh Barat Daya sejaktahun 2013 s/d tahun 2014 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh BaratDaya Nomor: PEG.821.22/17/2013 tanggal 25 Januari 2013 tentangPemberhentian dan Pengangkatan PNS dalam jabatan struktural Eselon II diLingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya. Selain itu terdakwaJusbar Bin Alm.

Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Daya tentang Pemberhentian danPengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Eselon Ildi lingkungan pemerintahan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor :PEG.821.22/17/2013 tanggal 25 Januari 2013.2.

Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Daya tentang Pemberhentian danPengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Eselon Ildi lingkungan pemerintahan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor :PEG.821.22/17/2013 tanggal 25 Januari 2013.2. Surat Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana tentangpenunjukan/pengangkatan pejabat pelaksana teknis kegiatan, padaBadan Penanggulangan Bencana Kabupaten Aceh Barat Daya TahunAnggaran 2013 Nomor: 821.29/02/2013 tanggal 08 Februari 2013.3.

/Kpts/455/2007 tanggal 22 Oktober 2007 besertalampirannya yang telah dilegalisir.1 (satu) lembar Fotocopy Surat Petikan Keputusan Bupati BireuenNomor : Peg.821.22/Kpts/1074/2008, Tanggal 06 Oktober 2008beserta lampirannya yang telah dilegalisir.Fotocopy Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 28 Tahun 2005 tentangPembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja SekretariatDaerah Kab.

Nomor : / /2008, Bireuen 2008 yang telah dilegalisir.Fotocopy Petikan Keputusan Kepala Badan Pertanahan NasionalRepublik Indonesia Nomor : SK.210130.382008, Tanggal 11 Maret2008 beserta lampirannya yang telah dilegalisir.Fotocopy Surat Petikan Keputusan Bupati Bireuen NomorPeg.821.22/Kpts/331/2007, Tanggal 11 September 2007 besertalampirannya yang telah dilegalisir.Fotocopy Surat Petikan Keputusan Bupati Bireuen NomorPeg.821.22/Kpts/1074/2008, Tanggal O6 Oktober 2008 besertalampirannya yang telah

dilegalisir.Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Bireuen NomorPeg.821.22/Kpts/ 1071/2011, Tanggal 11 November 2011 yang telahdilegalisir.Print Out Rekening Koran PT.

/Kpts/455/2007 tanggal 22 Oktober 2007 besertalampirannya yang telah dilegalisir.1 (satu) lembar Fotocopy Surat Petikan Keputusan Bupati BireuenNomor : Peg.821.22/Kpts/1074/2008, Tanggal 06 Oktober 2008 besertalampirannya yang telah dilegalisir.Fotocopy Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 28 Tahun 2005 tentangPembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DaerahKab.

/Kpts/331/2007, Tanggal 11 September 2007 besertalampirannya.Fotocopy Surat Petikan Keputusan Bupati Bireuen NomorPeg.821.22/Kpts/1074/2008, Tanggal O6 Oktober 2008 besertalampirannya yang telah dilegalisir.Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Bireuen Nomor : Peg.821.22/Kpts/1071/2011, Tanggal 11 November 2011 yang telah dilegalisir.Print Out Rekening Koran PT.

DALAM PENUNDAAN: Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Bupati PasamanBarat Nomor : 821.22/591/BKPSDM2018 tentang Pemberhentian Aparatur SipilNegara Atas Nama MANUS HANDRI, S.H., selaku Sekretaris DaerahKabupaten Pasaman Barat, tanggal 29 Juni 2018;Il. DALAM EKSEPSI Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;Ill. DALAM POKOK SENGKETA1. Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian;Halaman 3 dari 8 halaman, Putusan No. 33/B/2019/PT.TUNMDNFORMUL02/PROKSI01/KIM2.

Menyatakan Tidak Sah Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor :821.22/591/BKPSDM2018 tentang Pemberhentian Aparatur Sipil Negara AtasNama MANUS HANDRI, S.H., selaku Sekretaris Daerah Kabupaten PasamanBarat, tanggal 29 Juni 2018;3. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 204.500, (duaratus empat ribu lima ratus rupiah).

BPR Sliyeg;Foto copy Petikan Keputusan BupatiIndramayu Nomor 821.22/KEP. 245BKD/2008 tentang Perpanjangan MasaJabatan Direktur Utama Perusahaan DaerahBank Perkreditan Rakyat (PD.

BPR) danPerusahaan Daerah Bank PerkreditanRakyat Perkreditan Kecamatan (PD BPRPK) Kabupaten Indramayu;Foto copy Lampiran Keputusan BupatiIndramayu Nomor 821.22/KEP. 245BKD/2008 tanggal 20 Agustus 2008tentang Perpanjangan Masa JabatanDirektur Utama Perusahaan Daerah BankPerkreditan Rakyat (PD BPR) danPerusahaan Daerah Bank PerkreditanRakyat Perkreditan Kecamatan (PD BPRPK) Kabupaten Indramayu an.

Kepala UPTD BTNR tahun 2016;a. 1 (Satu) rangkap petikan keputusan Gubernur Aceh Nomor:PEG.821.22/041/2010, tanggal 22 Oktober 2010 tentangpengangkatan pejabat baru an. Ir. Khairuddin.b. 1 (satu) rangkap petikan keputusan Gubernur Aceh Nomor:PEG.821.22/013/2016, tanggal 21 Juni 2016 tentang pemberhentianjabatan an. Ir. Khairuddin.1 (satu) lembar tanda penerimaan dari Bank Aceh untuk rekening01001021200034 an.

/013/ 2016, tanggal21 Juni 2016 dan Petikan Keputusan Gubernur Aceh Nomor:Peg.821.22/002/2017 tanggal 23 Januari 2017, pada bulan Juni 2016sampai dengan bulan Desember 2018.

Kepala UPTD BTNR tahun 2016;a.l (satu) rangkap petikan keputusan Gubernur Aceh Nomor:PEG.821.22/041/2010, tanggal 22 Oktober 2010 tentangpengangkatan pejabat baru an. Ir. Khairuddin.b.1 (satu) rangkap petikan keputusan Gubernur Aceh Nomor:PEG.821.22/013/2016, tanggal 21 Juni 2016 tentangpemberhentian jabatan an. Ir. Khairuddin.1 (Satu) lembar tanda penerimaan dari Bank Aceh untuk rekening01001021200034 an.

Kepala UPTD BTNR tahun 2016;25.a.1 (satu) rangkap petikan keputusan Gubernur Aceh Nomor:PEG.821.22/041/2010, tanggal 22 Oktober 2010 tentangpengangkatan pejabat baru an. Ir. Khairuddin.1 (satu) rangkap petikan keputusan Gubernur Aceh Nomor:PEG.821.22/013/2016, tanggal 21 Juni 2016 tentangpemberhentian jabatan an. Ir. Khairuddin.1 (satu) lembar tanda penerimaan dari Bank Aceh untuk rekening01001021200034 an.

WAN MANSOR ANDI MULIA, MTP sebagaiKepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan SuratKeputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor: 821.22/01/KKD/SPG tanggal 2 Januari2006, dan diangkat selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Surat KeputusanSekretaris Daerah Kapuas Hulu Nomor 903/1502 /DASK/SETDAKEU tanggal15 Mei 2006, bersamasama dengan H. SURYADI Alias H. YAN Bin H.BULHASAN selaku Direktur PT.

Bunut Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu TahunAnggaran 2006.Bahwa perbuatan Terdakwa sebagai Kepala Dinas Pekerjaan UmumKabupaten Kapuas Hulu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kapuas HuluNo. 821.22/01/KKD/SPG tanggal 2 Januari 2006, dan selaku PenggunaAnggaran berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kapuas HuluNomor 903/1502 /DASK/SETDAKEU tanggal 15 Mei 2006 telahtertentangan dengan ketentuan peraturan sebagai berikut :1. Undangundang R.I.

Kencana Karya Mandir;Bahwa perbuatan Terdakwa sebagai Kepala Dinas Pekerjaan UmumKabupaten Kapuas Hulu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kapuas HuluNo. 821.22/01/KKD/SPG tanggal 2 Januari 2006, dan selaku PenggunaAnggaran berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kapuas HuluNomor 903/1502/DASK/SETDAKEU tanggal 15 Mei 2006, seharusnya tidakmelakukan pembayaran secara lunas 100% kepada Kontraktor PT.

KapuasHulu dengan Nomor : 821.22/01/KKDB tanggal 14 Februari 2003;. Unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.Bahwa unsur ini juga bersifat alternatif artinya tidak perlu semuanyadibuktikan, yang mana dalam perkara ini yang dibuktikan adalah unsur yangdapat merugikan keuangan Negara.Hal. 34 dari 42 hal. Put.

No. 1096 K/Pid.Sus/2011Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, yang dapat merugikan keuangannegara atau perekonomian negara sebesar Rp. 30.000.000, (tiga puluh jutarupiah), yang dilakukan Terdakwa dengan caracara sebagai berikut :Bahwa Terdakwa Jack Arsthe Navy Salindeho, S.Sos sebagai Kepala KantorKesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yangdiangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bolaang Mongondow UtaraNomor : 821.22/ BUPATI.

No. 1096 K/Pid.Sus/2011diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bolaang Mongondow UtaraNomor : 821.22/ BUPATI.

waktu, dengan sengajamenggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya,atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkanoleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, yangdilakukan Terdakwa dengan caracara sebagai berikut : Bahwa Terdakwa Jack Arsthe Navy Salindeho, S.Sos sebagai Kepala KantorKesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yangdiangkat berdasarkan SURAT KEPUTUSAN Bupati Bolaang MongondowUtara Nomor : 821.22

Menyatakan barang bukti berupa :1. 1 (satu) Eksemplar Surat Keputusan Kepala Kantor Kesatuan Bangsadan Politik Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor : KEP/001605/2008 tanggal 07 Januari 2008 tentang Penunjukan PelaksanaKegiatan Pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten BolaangMongondow Utara Tahun Anggaran 2008 ;2. 1 (satu) Eksemplar Keputusan Bupati Bolaang Mongondow UtaraNomor : 821.22/BUPAT BOLAANG MONGONDOW UTARA/02 tanggal06 Juli 2007 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Struktural di

No. 1096 K/Pid.Sus/20111 (satu) Eksemplar Keputusan Bupati Bolaang Mongondow UtaraNomor : 821.22/BUPAT BOLAANG MONGONDOW UTARA/02 tanggal06 Juli 2007 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Struktural diLingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara An.

Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Tebo tentang Mutasi Pegawai NegeriSipil Nomor: 821.22/207/BKPP a.n. NIRMALELA KUSMAWATI, S.Pdyang dikeluarkan oleh Bupati Tebo, tanggal 27 Agustus 2014.

Supardi Azis, tanggal 25 April 2016, Bukti surattersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yangternyata sesual, maka Majelis akan mempertimbangkannya;;Menimbang, bahwa alat bukti P.4, Fotokopi Petikan Keputusan BupatiTebo tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Nomor: 821.22/207/BKPP a.n.NIRMALELA KUSMAWATI, S.Pd yang dikeluarkan oleh Bupati Tebo, tanggal 27Agustus 2014.

SAIDI NOOR, SH.M.Si. sebagai Pegawai NegeriSipil (PNS) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur KepalaDaerah Tingkat Kalimantan Selatan Nomor : 821.13/5415DA/PEG tanggal 21September 1987 dan diangkat sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten Kotabaru berdasarkan Surat Keputusan BupatiKotabaru Nomor : 821.22/08BKD/2007 tanggal 20 April 2007 bersama dengansaksi MUJIONO HADI PUTRO bin SOKARTO (penuntutan dilakukan secaraterpisah), sejak tanggal 23 April 2007 sampai dengan

No. 836 K/PID.SUS/201 1Petikan Keputusan Bupati Kotabaru Nomor : 821.22/08BKD/2007tentang Pemindahan Dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil DalamJabatan Struktural Esalon II Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten KotaBaru atas nama SAIDI NOOR, SH.M.Si. ;Petikan Keputusan Bupati Kotabaru Nomor : 821.22/037BKD/2008tentang Pemindahan Dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil DalamJabatan Struktural Esalon Il Di Lingkungan Pemerintah KabupatenKotabaru atas nama SAIDI NOOR, SH.M.Si.

;Petikan Keputusan Bupati Kotabaru Nomor : 821.22/08BKD/2007tentang Pemindahan Dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil DalamJabatan Struktural Esalon II Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten KotaBaru atas nama SAIDI NOOR, SH.M.Si. ;Petikan Keputusan Bupati Kotabaru Nomor : 821.22/037BKD/2008tentang Pemindahan Dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil DalamJabatan Struktural Esalon Il Di Lingkungan Pemerintah KabupatenKotabaru atas nama SAIDI NOOR, SH.M.Si.

Menetapkan barangbarang bukti berupa : Surat Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat KalimantanNomor : 821.13/5415DA/PEG tentang Pengangkatan Pegawai NegeriNegeri Sipilatas nama SAIDI NOOR, SH. ; Petikan Keputusan Bupati Kotabaru Nomor : 821.22/08BKD/2007tentang Pemindahan Dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil DalamHal. 32 dari 43 hal. Put. No. 836 K/PID.SUS/201 1Jabatan Struktural Esalon II Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten KotaBaru atas nama SAIDI NOOR, SH.M.Si.

;Petikan Keputusan Bupati Kotabaru Nomor : 821.22/037BKD/2008tentang Pemindahan Dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil DalamJabatan Struktural Esalon Il Di Lingkungan Pemerintah KabupatenKotabaru atas nama SAIDI NOOR, SH.M.Si. ;Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kotabaru Nomor : 188.45/74/KUMTAHUN 2007 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pada SKPD di lingkungan Pemerintah KabupatenKotabaru Tahun Anggaran 2007 atas nama SAIDI NOOR, SH.M.Si.

Yunus Bengkulu Nomor : 821.22/4514/UM.1/2011 tanggal 31 Desember 2011 tentang penunjukan Tim Teknis pembagian jasa pelayanan RSUD M. Yunus Bengkulu.5. 1 (satu) lembar asli kwitansi pengembalian uang jasa Tim Pembina sebesar Rp. 106.079.716,- (seratus enam juta tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus enam belas rupiah) dari DARMAWI, SE kepada HISAR C.

Yunus Bengkulu Nomor : 821.22/4514/UM.1/2011 tanggal31 Desember 2011 tentang penunjukan Tim Teknis pembagian jasapelayanan RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu.5. 1 (satu) lembar asli kwitansi pengembalian uang jasa Tim Pembinasebesar Rp. 106.079.716, (seratus enam juta tujuh puluhsembilan ribu tujuh ratus enam belas rupiah) dari DARMAWI, SEkepada HISAR C.

Yunus25Bengkulu Nomor : 821.22/1226.a/UM.1 /2011 tanggal 16 April 2011tentang Insentif/Jasa Pejabat Pengelola manajemen BLUD RSUDM. Yunus Bengkulu, sehingga telah memperkaya terdakwa, denganrincian sebagai berikut :1. Honor yang di terima Terdakwa sebagai Tim Pembina RSUDM.

Yunus Bengkulu Nomor : 821.22/1226.a/UM.1/2011 tanggal 16 April 2011 tentang Insentif/Jasa Pejabat Pengelolamanajemen BLUD RSUD M. Yunus Bengkulu, sehingga telahmenguntungkan terdakwa, dengan rincian sebagai berikut :1. Honor yang di terima Terdakwa sebagai Tim Pembina RSUDDr. M.

YunusBengkulu Nomor : 821.22/4514/UM.1/2011 tanggal 31 Desember 2011tentang penunjukan Tim Teknis pembagian jasa pelayanan RSUDM. Yunus Bengkulu.1 (satu) lembar asli kwitansi pengembalian uang jasa Tim Pembinasebesar Rp. 106.079.716, (seratus enam juta tujuh puluh sembilan ributujuh ratus enam belas rupiah) dari DARMAWI, SE kepada HISARC.

YunusNomor : 821.22/07/UM.1/2011 tanggal 3 Januari 2011 dan SK. DirekturRSUD M. Yunus Nomor : 821.22/4574/UM.1/2011 Tanggal31 Desember 2011 tentang Penunjukan Tim tekhnis pembagian jasapelayanan RSUD M.

Pengeluaran. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Jabatan Bendahara DPKKD Kab.Bireuen No. 900/1402/2011.Halaman 15 Putusan Nomor 21/PID.SUS/TIPIKOR/2017/PT BNA1 (satu) eksemplar Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah.1 (satu) Lembar Laporan Raelisasi Anggaran dan Registrasi Penutupan Kas.1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan Kas.1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJBelanja).1 (satu) eksemplar Petikan Keputusan Bupati Bireuen Nomor : Peg.821.22

Bereuen TA 2010 (SK Pengangkatan IWANINANDA, SE)1 (satu) eksemplar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No.094/86/201 11(satu) eksemplar Keputusan Bupati Bireuen Nomor: Peg.821.22/Kpts/009/201 11 (satu) eksemplar Keputusan Bupati Bireuen Nomor : Peg.821.12/0420/20091 (satu) eksemplar Berita Acara Penerimaan Barang Nomor028/36/BPB/201 11 (satu) Lembar eksemplar Telahan Staf oleh Kepala Dinas PengelolaanKeuangan dan Kekayaan Daerah Kab.

Bireuen No. 900/1402/2011.1 (satu) eksemplar Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah.1 (satu) Lembar Laporan Raelisasi Anggaran dan Registrasi PenutupanKas.1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan Kas.1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran(SPJ Belanja).1 (satu) eksemplar Petikan Keputusan Bupati Bireuen Nomor : Peg.821.22/Kpts/1071/2011 tentang Surat Pernyataan Pelantikan.1 (satu) eksemplar Rincian Dana UMK Tahun 2011.1 (satu) eksemplar Bukti setoran UMK

Bereuen TA 2010 (SK PengangkatanIWAN INANDA, SE)1(satu) eksemplar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)No.094/86/2011.1(satu) eksemplar Keputusan Bupati Bireuen Nomor : Peg.821.22/Kpts/009/201 11(satu) eksemplar Keputusan Bupati Bireuen Nomor : Peg.821.12/0420/20091(satu) eksemplar Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 028/36/BPB/20111(satu) Lembar eksemplar Telahan Staf oleh Kepala Dinas PengelolaanKeuangan dan Kekayaan Daerah Kab.

Bereuen TA 2010 (SK PengangkatanIWAN INANDA, SE)28.1(satu) eksemplar Surat Perintan Perjalanan Dinas (SPPD)No.094/86/201 129.1(satu) eksemplar Keputusan Bupati Bireuen Nomor : Peg.821.22/Kpts/009/201 130.1(satu) eksemplar Keputusan Bupati Bireuen Nomor : Peg.821.12/0420/200931.1(satu) eksemplar Berita Acara Penerimaan Barang Nomor028/36/BPB/201 132.1 (satu) Lembar eksemplar Telahan Staf oleh Kepala Dinas PengelolaanKeuangan dan Kekayaan Daerah Kab.

Bahwa Penggugat sebagai Kasubbid Data dan InformasiPenanaman Modal pada BKPMD Provinsi Jambi dengan SuratKeputusan Gubernur Jambi Nomor: 821.22/185/BKD Tanggal 16Februari 2009;4.

Bahwa Penggugat sebagai Kasubbid Data danInformasiPenanaman Modal pada BPMD dan PPT Provinsi Jambi dengan SuratKeputusan Gubernur Jambi Nomor: 821.22/036/BKD tanggal 13Januari 2011;6. Bahwa untuk kepentingan penyidikan, tibatiba Penggugatmenerima Keputusan Gubernur Jambi Nomor, 821.22/281/BKDtanggal 24 Maret 2011 tentang memberhentikan PNS yang namanyatersebut dalam lampiran keputusan dari jabatannya yaitu azn.Junaidi.SE.MM, Drs.

Bahwa dalil Penggugat yang mengatakan bahwa untukkepentingan penyidikan, tibatiba Penggugat menerima KeputusanGubenur Jambi Nomor 821.22/036/BKD tanggal 24 Maret 2011tentang Pemberhentian PNS yang namanya tersebut dalam lampirankeputusan dari jabatannya...dalil gugatan Penggugat ngawur dantidak nyambung karena tidak ada Tergugat mengeluarkan KeputusanGubenur Jambi Nomor 821.22/036/BKD tanggal 24 Maret Tahun 2011untuk kepentingan penyidikan dalam kasus apa tergugat tidakmengerti apa maksud dalil gugatan

Bukti P6 n Fotokopi Petikan Keputusan Gubernur Jambi Nomor:Halaman 42 dari 75 HalamanPutusan Perkara Nomor : 25/G/2019/PTUN.JBI.821.22/185/BKD. Tanggal 16 Februari 2009. TentangPengangkatan dalam jabatan baru sebagai KasubbidData dan Informasi Penanaman Modal Pada BKPMDProvinsi Jambi a.n. Tuti Gantini,SE (Fotokopi darifotokopi); 9. Bukti P7 wo onn nnn n Fotokopi Keputusan Gubernur Jambi Nomor:821.22/281/BKD. Tanggal 24 Maret 2011 tentangpemberhentian dari Jabatan a.n. TUTI GANTINI., S.E.

Bahwa pada Tahun 2011, berdasarkan Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 821.22/281/BKD tanggal 24 Maret 2011, Penggugat di berhentikandari Jabatannya sebagai KASUBBID DATA dan INFORMASI PENANAMAN MODAL pada BKPMD Provinsi Jambi menjadi STAF pada Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu, untuk kepentingan penyidikan tindak pidana Korupsi. (vide bukti P7);6.

WalikotaNomor TentangNomor1 821.22/73/LTD3/03/2015 Pengangkatan dan Mutasi Dalamtanggal 19 Oktober 2015 Jabatan Struktural Eselon Il b DILingkungan Pemerintah Kota Metro (8orang)2 821 .22/729/LT D3/03/2015 Pemberhentian dari Jabatan Strukturaltanggal 19 Oktober 2015 Eselon Il b di Lingkungan PemerintahKota Metro (1 orang)3 821.27/732/LT D3/03/2015 Pengangkatan dalam Jabatan Strukturaltanggal 19 Oktober 2015 Eselon Ill (Camat) di LingkunganPemerintah Kota Metro (1 orang)4 821.23/771/LTD3/03/2015 Perubahan

Keputusan Penjabat Bupati Lampung Selatan Nomor 821.22/490/IV.06/201514 September 2015, Nomor 821.23/532/IV.06/2015 tanggal 21September 2015, dan Nomor 821/531/IV.06/2015 tanggal 22 September 2015tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan PNS dalam JabatanStruktural ;tanggal NomorKeputusan Pj.

Bupati NomorTentang 821.23/1420/20/SK/2015tanggal 6 Oktober 2015Pengangkatan PNS dalam JabatanStruktural Eselon III dan IV (72 orang) = BAL CAN AZUZOSW201S Pengangkatan PNS dalam Jabatanteniggal 6 Crapber 20'S Struktural Eselon III dan IV (59 orang)a 821.22/1505/20/SK/2015Pengangkatan, Pemindahan dantanggal 19 Oktober 2015Pemberhentian PNS dalam dan dariJabatan Struktural Eselon II (80 orang)4 821 .23/1506/20/SK/2015 Pengangkatan, Pemindahan dantanggal 19 Oktober 2015 Pemberhentian PNS dalam dan

Putusan Nomor 48 K/TUN/2017 Jabatan Struktural Eselon(73 orang) Penjabat Bupati Lampung Selatan menerbitkan Keputusan Nomor 821.22/490/IV.06/2015 tanggal 4 September 2015, Nomor 821.23/532/IV.06/2015tanggal 21 September 2015, dan Nomor 821/531/IV.06/2015 tanggal 22September 2015 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan PengangkatanPNS dalam Jabatan Struktural;Bahwa setelan Para Penggugat dilantik oleh Penjabat Bupati/Walikotaberdasarkan Keputusan Penjabat Bupati/Walikota tersebut di atas makakemudian

Bupati Nomor tentang1 821.23/1420/20/SK/2015tanggal 6 Oktober 2015 Pengangkatan PNS dalam JabatanStruktural Eselon Ill dan IV (72 orang) 2 821.24/1421/20/SK/2015tanggal 6 Oktober 2015 Pengangkatan PNS dalam JabatanStruktural Eselon Ill dan IV (59 orang)3 821.22/1505/20/SK/2015tanggal 19 Oktober 2015 Pengangkatan, Pemindahan danPemberhentian PNS dalam dan dariJabatan Struktural Eselon II (80 orang)4 821.23/1506/20/SK/2015tanggal 19 Oktober 2015 Pengangkatan, Pemindahan danPemberhentian PNS dalam dan