Urut 12,diangkat menduduki jabatan sebagai Kepala Sekolah Dasar Negeri No : 028308Kecamatan Binjai Barat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala DaerahTingkat I Sumatera Utara No : 821.29/3278.

Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitan Surat Keputusan No. 821.29 323/1K/2011 Tanggal 4 Agustus 2011 bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku sehingga tidak memenuhi persyaratan formil maupunmateril dalam penerbitan sebuah surat keputusan, sebagai berikut :a.

323/K/2011 bertentangan dengan Peraturanyang lebih tinggi yaitu berupa Peraturan Pemerintah dan Peraturan MenteriPendidikan Nasional ;Bahwa Surat Keputusan No. 821.29 323/K/2011 tidak memenuhi kaedah kaedahdalam penerbitan sebuah surat keputusan berdasarkan Hukum Tata Usaha Negara ;Bahwa Kepala Dinas Pendidikan Kota Binjai yang merupakan bawahan Tergugat,telah melakukan pelantikan terhadap 108 orang kepala sekolah yang mendudukijabatan baru sesuai Surat Keputusan Walikota Binjai No. 821.29 323/K

Bahwa Pengurus Kota PGRI Binjai, bersamasama dengan Penggugat, Guru danElement Masyarakat, pada hari Selasa, tanggal 9 Agustus 2011, mengadakan aksidamai di depan Kantor Walikota Binjai dan DPRD Kota Binjai, untukmenyampaikan aspirasi : Agar Walikota Meninjau Kembali/ Membatalkan SuratKeputusan No. 821.29 323/K/2011, dan Menolak Serah Terima Jabatan ;36.

Bahwa setelah itu tepatnya pada tanggal 08 Oktober 2008 Penggugat III diangkat lagimenjadi Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Binjai hingga tanggal 04 Agustus 2011,dengan masa tugas 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan, dengan SK Walikota BinjaiNomor 821.29 2348/K/2008. ( lampiran 2 ) Bahwa dengan demikian Penggugat III sudah pernah bertugas sebagai Kepala Sekolahbaik SMP maupun SMA selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan.

Menyatakan batal Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Keputusan Bupati Bulukumba Nomor 821.29-02, Tentang Pemberhentian, Perpindahan Dan Pengangkatan Kepala Sekolah SMA/SMK dan Jabatan Fungsional Tertentu Lingkup Pemerintah Kabupaten Bulukumba, tanggal 29 September 2016, khusus terhadap Daftar Lampiran Keputusan Nomor Urut 11, atas nama Abdul Rauf, S.Pd., M.Pd., NIP. 197402072002121007;3.

Mewajibkan kepada Pembanding dahulu Tergugat untuk mencabut Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Keputusan Bupati Bulukumba Nomor 821.29-02, Tentang Pemberhentian, Perpindahan Dan Pengangkatan Kepala Sekolah SMA/SMK dan Jabatan Fungsional Tertentu Lingkup Pemerintah Kabupaten Bulukumba, tanggal 29 September 2016, khusus terhadap Daftar Lampiran Keputusan Nomor Urut 11, atas nama Abdul Rauf, S.Pd., M.Pd., NIP.197402072002121007;4.

., tetap berada di dalam tahanan;7) Menetapkan barang bukti berupa : Petikan Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor : 130/821.29/BK.DIKLAT/2012 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam dan Dari Jabatan Struktural dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat tanggal 09 November 2012 beserta lampiran; Fotocopy Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor : 40 Tahun 2012 tentang Penunjukan / Pengangkatan Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran

Menyatakan barang bukti berupa :e Petikan Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor130/821.29/BK.DIKLAT/2012 tentang Pengangkatan, Pemindahan danPemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam dan Dari Jabatan Strukturaldilingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat tanggal09 November 2012 beserta lampiran;e Fotocopy Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor : 40 Tahun 2012tentang Penunjukan / Pengangkatan Bendahara Pengeluaran, PembantuBendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, BendaharaPenerimaan,

INDOSAT Tbk menindak lanjuti Surat Tagihan Retribusi Daerah(STRD) tersebut, saksi NAJAMUDDIN, S.Sos., MM dimutasi darijabatan Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika pada DinasPerhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumbawa Baratmenjadi Kepala Bidang Ekonomi Badan Perencanaan DaerahKabupaten Sumbawa Barat berdasarkan Surat Keputusan BupatiSumbawa Barat Nomor : 130/821.29/BK.DIKLAT/2012 TentangPengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri SipilDalam Dan Dari Jabatan Struktural

Komunikasi dan InformatikaKabupaten Sumbawa Barat serta tidak segera menyetorkan langsunguang retribusi tersebut ke Kas Daerah Kabupaten Sumbawa Baratdalam waktu 1 x 24 jam.Bahwa kemudian pada tanggal 02 September 2013 Terdakwa BAGUSSASMITA SUSANTO, S.IP dimutasi dari jabatan Kepala SeksiInformatika Dinas Perhubungan Komunikasi dan InformatikaKabupaten Sumbawa Barat menjadi Kepala Seksi Trantib KecamatanBrang Ene Kabupaten Sumbawa Barat berdasarkan Surat KeputusanBupati Sumbawa Barat Nomor : 068/821.29

INDOSAT Tbk menindak lanjuti Surat Tagihan Retribusi Daerah(STRD) tersebut, saksi NAJAMUDDIN AMY, S.Sos., MM dimutasi darijabatan Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika pada DinasPerhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumbawa Baratmenjadi Kepala Bidang Ekonomi Badan Perencanaan DaerahKabupaten Sumbawa Barat berdasarkan Surat Keputusan BupatiSumbawa Barat Nomor : 130/821.29/BK.DIKLAT/2012 TentangPengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri SipilDalam Dan Dari Jabatan Struktural

,tetap berada di dalam tahanan;Menetapkan barang bukti berupa :e Petikan Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor130/821.29/BK.DIKLAT/2012 tentang Pengangkatan, Pemindahandan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam dan Dari JabatanStruktural dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barattanggal 09 November 2012 beserta lampiran;e Fotocopy Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor : 40 Tahun 2012tentang Penunjukan / Pengangkatan Bendahara Pengeluaran,Pembantu.

belah pihak yangberperkara, namun usaha damai tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap inginmelanjutkan gugatannya;Bahwa upaya damai melalui mediasi sebagaimana maksud Peraturan MahkamahAgung RI Nomor 1 Tahun 2008 telah dilaksanakan dengan Mediator Yopie Azbandi Aziz,S.Ag. dan dinyatakan gagal sebagaimana tersebut dalam Laporan/Resume Mediator tanggal11 FebruariBahwa Penggugat sebagai Pegawai Negri Sipil telah mendapat izin perceraian denganSurat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor: 821.29

melalui Mediator Yopie Azbandi Aziz S.Ag., Hakim Pengadilan AgamaGunung Sugih agar Penggugat dan Tergugat bersedia mengakhiri sengketanya dan kembalihidup rukun damai, mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, dengandemikian apa yang dikehendaki dan dimaksud oleh Pasal 7 ayat (1) Peraturan MahkamahAgung Nomor 01 Tahun 2008, telah terpenuhi;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negri Sipil telah mendapat izinperceraian dengan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor : 821.29

Tuban tanggal 1 Desember 2015 dan Keputusan Bupati Tuban Nomor :821.29/159/414.103/2015 Tentang Pembebasan Sementara Dari Jabatan FungsionalGuru kepada Sdr. Suwito, S.pd Kepala SDN Ketodan Kec. Jatirogo Kab. Tubanterhitung mulai tanggal 10 Desember 2015 yang mana kedua surat keputusan tersebutagar tidak menggangu proses penyelidikan terhadap kasus yang dilakukan Sdr. Suwito,S.pd. Kemudian pada tanggal 30 maret 2016 ada Surat dari Kepala Dikpora Kab.

Nomor: SRT753/CU.05/UN/2017, tanggal 25 oktober2017 dan kartu peserta Taspen sebagai persyaratan pengurursan pensiunan, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;Petikan Keputusan Bupati Tuban Nomor: 821.29/59/414.103/2011,tanggal 01 Juni 2011, tentang Pengakatan Dalam Jabatan FungsionalGuru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah A.n. Suwito,Spd., (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;Surat Nomor :800/6900/414.050/2015, tanggal 23 Desember 2015, Perihal : Peberitahuan, An.

Tuban tanggal 01 Desember 2015,(fotocopy sesuai dengan aslinya);3. = =6T5 : Keputusan Bupati Tuban Nomor : 821.29/199/414.103/2015 Tentang Pembebasan Sementara Dari Jabatan Fungsional Guru kepada Sdr. Suwito,S.pd Kepala SDN Ketodan Kec. Jatirogo Kab. Tuban terhitung mulaitanggal tanggal 10 Desember 2015, (fotocopy sesuai dengan aslinya);6. T6 : Petikan Putusan Nomor : 215/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby tanggal 28 Januari2016, (fotocopy sesuai dengan fotocopy);7.

gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, Tergugat II Intervensireplik, duplik, pembuktian maupun kesimpulan masingmasing pihak, terungkap faktafaktahukum sebagai berikut : Bahwa Penggugat diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan SK GubernurKepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : 3548/PN/C.5/P tertanggal 30 Nopember 1983 (vide bukti P4) ;Bahwa Penggugat diangkat dalam Jabatan Fungsional Guru yang diberi tugastambahan sebagai Kepala Sekolah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tuban Nomor : 821.29

Tindak pidana korupsi yang dilakukan ada hubungannya dengan jabatan : Bahwa Penggugat pangkat terakhirnya Pembina Tk I dengan golongan ruangIV/b dalam jabatan jabatan Kepala SDN Ketodan, Kecamatan Jatirogo,Kabupaten Tuban berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tuban Nomor :821.29/59/414.103/2011 (vide bukti P7) ; Bahwa dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Surabaya Nomor : 215/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby tanggal 27 Januari2016, Penggugat terbukti secara sah dan menyakinkan

menasehatiPemohon untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumahtangganya namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah suratHalaman 4 dari 19 Putusan No.0801/Pdt.G/2016/PA.GsgPermohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan olehPemohon;Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut,Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya mengingatTermohon tidak pernah hadir di muka persidangan;Bahwa Penggugat sebagai seorang PNS telah melampirkan asiliKeputusan Bupati Lampung Tengah Nomor: 821.29

Pemohon danTermohon secara kronologis dengan menerangkan halhal yang dilihatdan didengar langsung bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagaiHalaman 12 dari 19 Putusan No.0801/Pdt.G/2016/PA.Gsgsuami istri namun Pemohon dengan Termohon sering terjadi berselisihfaham dan bertengkar yang dipicu karena Termohon berselingkuh denganlakilaki lain bernama udin, saya pernah melihat Termohon berboncengandengan lakilaki tersebut;Menimbang, Penggugat telah melampirkan asli Keputusan BupatiLampung Tengah Nomor: 821.29

Tapin ; 6. 1 (satu) bundel Hasil Audit BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan atas adanyadugaan Penyimpangan Pengelolaan Perusda Kab.Tapin ; 7. 3 (tiga) lembar Copy Surat Keputusan Bupati Tapin No 821.29/25Bang.1/BKDtentang Pengangkatan Direksi PD. Ruhui Rahayu Kab.

Ruhui Rahayu kepada Bupati Tapin tanggal 25 November2009 41. 1 (satu) lembar copy Surat Keputusan Bupati Tapin No : 821.29/076/BKD tentangPEngangkatan Drs. H. Mawardi Staf ahli Bupati Tapin Bid. Ekonomi Keuangan sebagaipelaksana tugas Direktur PD.

ZUKHAIRI, MM selaku Direktur Utama PerusahaanDaerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin berdasarkan Surat Keputusan Bupati TapinNo.821.29/25Bang1/BKD tanggal 26 Nopember 2004 tentang Pengangkatan DireksiPerusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin bersamasama dengan Drs.BAMBANG WIJANARKO Bin WASTO (Alm) selaku Direktur Umum PerusahaanDaerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin (terdakwa yang diajukan dalam berkas terpisah),pada tanggal 25 Agustus 2006 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2008 atau setidaktidaknya

Tapin ;6. 1 (satu) bundel Hasil Audit BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan atas adanyadugaan Penyimpangan Pengelolaan Perusda Kab.Tapin halaman 49 dari 83 halamanNomor : 13/PID.SUS/2013/PT.TPK.BJM 50 ad. 3 (tiga) lembar Copy Surat Keputusan Bupati Tapin No 821.29/25Bang.1/BKDtentang Pengangkatan Direksi PD. Ruhui Rahayu Kab.

Ruhui Rahayu kepada Bupati Tapin tanggal 25 November 2009 41. 1 (satu) lembar copy Surat Keputusan Bupati Tapin No : 821.29/076/BKD tentangPEngangkatan Drs. H. Mawardi Staf ahli Bupati Tapin Bid. Ekonomi Keuangan sebagaipelaksana tugas Direktur PD.

BAMBANG WIJANARKO Bin WASTO (Alm) selakuDirektur Umum Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin berdasarkan SuratKeputusan Bupati Tapin No.821.29/25Bang1/BKD tanggal 26 Nopember 2004 tentangPengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin bersamasamadengan Ir.

Tapin ;3 (tiga) lembar Copy Surat Keputusan Bupati Tapin No 821.29/25Bang.1/BKD 8.Kab.Tapin No.Rekening 006.00.07.00223.1 dan 006.00.07.00309.9 dari tahun 2006 s/dtahun 2008 ;10 (sepuluh) lembar Rekening koran atas nama Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu 9.1 (satu) bundel copy Laporan Laba Rugi PD. Ruhui Rahayu Per Desember 2006 ; 10. 1 (satu) bundel copy Laporan Laba Rugi PD. Ruhui Rahayu Per Desember 2007 ;11. 1 (satu) bundel copy Laporan Pertanggungjawaban PD.

Ruhui Rahayu kepada Bupati Tapin tanggal 25 November2009 ;41. 1 (satu) lembar copy Surat Keputusan Bupati Tapin No : 821.29/076/BKD tentangPEngangkatan Drs. H. Mawardi Staf ahli Bupati Tapin Bid. Ekonomi Keuangan sebagaipelaksana tugas Direktur PD.

Bambang Wijanarko Bin Wasto (Alm) selaku DirekturUmum Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin berdasarkan SuratKeputusan Bupati Tapin No.821.29/25Bang1/BKD tanggal 26 November 2004 tentangPengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin bersamasama dengan Ir.

Ruhui Rahayu Kab.Tapin ;1 (satu) bundel Hasil Audit BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan atas adanyadugaan Penyimpangan Pengelolaan Perusda Kab.Tapin ;3 (tiga) lembar copy Surat Keputusan Bupati Tapin No 821.29/25Bang.1/BKDtentang Pengangkatan Direksi PD. Ruhui Rahayu Kab.

Tapin dariBupati Tapin ;3 (tiga) lembar copy surat perihal mohon kejelasan hak karyawan yang belumdipenuhi dari karyawan PD Ruhui Rahayu kepada Bupati Tapin tanggal 25November 2009 ;1 (satu) lembar copy Surat Keputusan Bupati Tapin No : 821.29/076/ BKDtentang Pengangkatan Drs. H. Mawardi Staf ahli Bupati Tapin Bid.

No. 39 PK/PID.SUS/20179).10).11).12).13).14),15).16).17).18).19).1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kesehatandan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Lebak Nomor: 821.29/325/Kepeg,tanggal 22 Agustus 2002 a.n. DONNA YUNENGSIH ;1 (satu) lembar fotokopi IJAZAH Akademi Keperawatan RS.

MAMANNURYAMAN, tanggal 1 Oktober 2013 ;1 (satu) lembar fotokopi SURAT PERINTAH TUGAS Kepala DinasKesehatan Dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Lebak Nomor:821.29/849/KEPEG tanggal 16 Oktober 2002 tentang PenugasanMAMAN NURYAMAN menjadi Tenaga Sukarelawan (SUKWAN) padaPuskesmas Leuwidamar Kabupaten Lebak ;1 (satu) lembar fotokopi Kartu Peserta Ujian CPNS 2013 FormasiTenaga Honorer Kategori 2 Pemerintan Kabupaten Lebak a.n.NURLAELASARI, tanggal 1 Oktober 2013 ;1 (satu) lembar fotokopi SURAT PERINTAH

DONNAYUNENGSIH, tanggal 1 Oktober 2013 ;1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kesehatandan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Lebak Nomor: 821.29/325/Kepeg,tanggal 22 Agustus 2002 a.n. DONNA YUNENGSIH ;1 (satu) lembar fotokopi IJAZAH Akademi Keperawatan RS.

RIKAANGGRAENI, tanggal 1 Oktober 2013 ;1 (satu) lembar fotokopi SURAT PERINTAH TUGAS Kepala DinasKesehatan dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Lebak Nomor:821.29/305/Kepeg tanggal 12 Juli 2001 tentang Penugasan RIKAANGGRAENI menjadi Tenaga Sukarelawan (SUKWAN) padaPuskesmas Panggarangan Kabupaten Lebak ;Hal. 49 dari 52 hal. Put.

Sipil yang diangkat berdasarkan SuratKeputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat Jawa Timur Nomor 821.12/136/193/SK/1981 tanggal 23 April 1981,terdakwa pada tahun 1994 telah dipindah/mutasi ke tempat yang baru diPemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa kemudian di Dinas PrasaranaWilayah Kabupaten Sumbawa terdakwa telah diangkat untuk mendudukijabatan sebagai Kepala Seksi Bina Manfaat pada Dinas Prasarana WilayahKabupaten Sumbawa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumbawa Nomor :219/821.29

yang diangkat berdasarkan SuratKeputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat JawaTimur Nomor : 821.12/136/193/SK/1981 tanggal 23 April 1981, Terdakwa padatahun 1994 telah dipindah / mutasi ke tempat yang baru di PemerintahanDaerah Kabupaten Sumbawa kemudian di Dinas Prasarana Wilayah KabupatenSumbawa Terdakwa telah diangkat untuk menduduki jabatan sebagai KepalaSeksi Bina Manfaat pada Dinas Prasarana Wilayah Kabupaten Sumbawaberdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumbawa Nomor : 219/821.29

No. 188 K/Pid.Sus/2009Wilayah Kabupaten Sumbawa Terdakwa telah diangkat untuk mendudukijabatan sebagai Kepala Seksi Bina Manfaat pada Dinas Prasarana WilayahKabupaten Sumbawa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumbawa Nomor :219/821.29/BKD/2002 tanggal 28 Agustus 2002. Dalam pengadaan kegiatanproyek Pembangunan dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah terdakwadiangkat juga sebagai Penanggung Jawab Kegiatan.

Tetap Anggaran Belanja Nomor :609/PPJIAT/DP.WIL/2003 tanggal 16 Nopember 2003;36.Berita Acara Pembayaran Nomor :943/ / DP.WIL./2003 tanggal 8Nopember 2003;37.Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pembayaran Nomor 505/ SP.WIL/ /2003 tanggal 7 Nopember 2003;38.Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 943/2842/DP.WIL/2003tanggal 7 Nopember 2003;39.Berita Acara Penerimaan Barang Nomor :943/2840/DP.WIL/2003tanggal 7 Nopember 2003;40.Nota Faktur tertanggal 8 Nopember 2003;41.SK Bupati Sumbawa Nomor : 219/821.29

SK Bupati Sumbawa Nomor : 219/821.29/BKD/2002 tanggal 28 Agustus2002 pengangkata Ir JOKO AGUS. TRIONO sebagai Kasi Bina ManfaatDinas Praswil Kabupaten Sumbawa;42.

23 juli 2009 sebesarRp.78.212.400, (tujuh puluh delapan juta dua ratus dua19belas ribu rupiah) atas nama SDN kebun dalam abungtinggi(satu) lembar fotocopi (surat pengantar) suratpermintaan pembayaran langsung (SPP LS) Nomor900/292/Disdik LU/01/2009 tanggal 23 juli 2009 sebesarRp.78.212.400, (tujuh puluh delapan juta dua ratus duabelas ribu rupiah) atas nama SDN kebun dalam abungtinggi3 (tiga) lembar fhotocopi KTP atas nama Reponadi.AS.2(dua) lembar fhotocopi keputusan Bupati lampung utaraNomor : 821.29

/27/09/2004 tanggal 28 april 2004 tentangalin tugas pegawai negeri sipil guru dan kepala sekolahdilingkungan pemerintah Kabupaten Lampung Utara(dua) lembar lampiran petikan keputusan bupati lampungutara nomor : 821.29/27/09/2004 tangal 28 april 2004tentang alih tugas pegawai negeri sipil guru dan kepalasekolah dilingkungan pemerinah kabupaten lampung utara(satu) lembar fotocopi buku tabungan bank lampung SDN 1kebun dalam no Rekening 386.03.04.00.68.6 jl.sumberjaya No.2(satu) lembar fotocopi keputusan

.78.212.400, (tujuh puluh delapan juta dua ratus duabelas ribu empat ratus rupiah) atas nama SDN kebundalamabung tinggi(satu) lembar fotocopi (surat pengantar) suratpermintaan pembayaran langsung (SPP LS) Nomor25900/292/Disdik LU/01/2009 tanggal 23 juli 2009 sebesarRp.78.212.400, (tujuh puluh delapan juta dua ratus duabelas ribu empat ratus rupiah) atas nama SDN kebundalamabung tinggi3 (tiga) lembar fhotocopi KTP atas nama Reponadi.AS.2(dua) lembar fhotocopi keputusan Bupati lampung utaraNomor : 821.29

/27/09/2004 tanggal 28 april 2004 tentangalih tugas pegawai negeri sipil guru dan kepala sekolahdilingkungan pemerintah Kabupaten Lampung Utara2 (dua) lembar lampiran petikan keputusan bupati lampungutara nomor : 821.29/27/09/2004 tangal 28 april 2004tentang alih tugas pegawai negeri sipil guru dan kepalasekolah dilingkungan pemerinah kabupaten lampung utara1 (satu) lembar fotocopi buku tabungan bank lampung SDN 1kebun dalam no Rekening 386.03.04.00.68.6 jl.sumberjaya No.21 (satu) lembar fotocopi

Sumbawa Barat / IV.a dengan Surat Keputusan BupatiSumbawa Barat Nomor : 129/821.29/BK DIKLAT/2012, tanggal 6Nopember 2012, Tentang Pengangkatan, Pemindahan DanPemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Dan Dari JabatanStruktural Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Baratdalam Daftar Lampiran Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor :129/821.29/BK DIKLAT/2012, tanggal 6 Nopember 2012, TentangPengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri SipilDalam Dan Dari Jabatan Struktural Di Lingkungan

SumbawaBarat. tanggal 20 Januari 2011 beserta satu lembar lampiranPetikan Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor:002/821.29/BKD/2011, tanggal 20 januari 2011.30.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 877/107.a/BKD/2011, tanggal 20 Januari 2011.31.1 (satu) bendel Keputusan Kepala Badan PemberdayaanMasyarakat Dan Pemerintahan Desa Kab.

Sumbawa Barat tahunanggaran 2013.32.1 (satu) bendel petikan Keputusan Bupati Sumbawa BaratNomor : 001/821.29/BK.Diklat/2013 tentang Pengangkatan,Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam danDari Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kab.

SumbawaBarat. tanggal 20 Januari 2011 beserta satu lembar lampiranPetikan Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor:002/821.29/BKD/2011, tanggal 20 januari 2011.30. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor:877/107.a/BKD/2011, tanggal 20 Januari 2011.31. 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Badan PemberdayaanMasyarakat Dan Pemerintahan Desa Kab.

Muhammad Noor, S.H. sebagaimana laporanmediator tanggal 11 Juli 2018, akan tetapi tidak berhasil;Bahwa, Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh SuratZin Perceraian dari atasannya, Nomor: 821.29/120.d/DPUPRKT/X/2017tanggal 19 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas PekerjaanUmum dan Penataan Ruang Kota Mataram;Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonanPemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut,Termohon memberikanjawaban

Pasal116 huruf (f ) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya maka petitumpermohonan Pemohon Konvensi mengenai izin talak raji tersebut memenuhiketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam,Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan menimbangpula Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh Surat IzinPerceraian dari atasannya, Nomor: 821.29/120.d/DPUPRKT/X/2017 tanggal 19Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum danPenataan Ruang Kota Mataram, maka permohonan

Bahwa Pemohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Arsip danPerpustakaan Kabupaten Lampung Tengah telah mendapatkan Surat KeputusanPemberian Izin Perceraian dengan Nomor : 821.29/048/LTD.3/2013 tanggal 12 April2013 yang ditandatangani oleh Bupati Lampung Tengah;9. Bahwa atas perbuatan Termohon tersebut, Pemohon tidak sanggup lagimempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohonberkesimpulan lebih baik bercerai;10.

NUH,S.H., M.H. sebagai Hakim Mediator pada Pengadilan Agama Tanjungkarang Kelas L.A;Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator, bahwa penyelesaianperkara melalui mediasi telah diupayakan, namun upaya tersebut juga tidak berhasil;Menimbang, bahwa Pemohon adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil dan untukkeperluan mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Tanjungkarang ini, Pemohon telahmendapatkan Surat Izin Perceraian dari atasannya Nomor: 821.29/048/LTD.3/2013, yangdikeluarkan oleh Bupati Lampung

NUH, S.H., M.H.sebagai Hakim Mediator pada Pengadilan Agama Tanjungkarang Kelas I.A danberdasarkan hasil laporan dari Hakim Mediator tersebut, penyelesaian perkara melaluimediasi dinyatakan tidak berhasil;Menimbang, bahwa Pemohon Konpensi adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil danuntuk keperluan mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Tanjungkarang ini, PemohonKonpensi telah mendapatkan Surat Izin Perceraian dari atasannya Nomor 821.29/048/LTD.3/2013, tanggal 12 April 2013, dengan demikin maka pemeriksaan

Untuk Sumbangan Dana Pensiun/Sokongan :10 % ;Bahwa Terdakwa diangkat sebagai Direktur Umum Perusahaan DaerahRuhui Rahayu Kabupaten Tapin berdasarkan Surat Keputusan Bupati TapinNomor : 821.29/25Bang.1/BKD tanggal 26 November 2004 tentangPengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin ;Hal. 2 dari 65 hal. Put.

Ruhui Rahayu Kabupaten Tapin ;1 (satu) bundel Hasil Audit BPKP Perwakilan Kalimantan Selatanatas adanya dugaan Penyimpangan Pengelolaan PerusdaKabupaten Tapin ;3 (tiga) lembar copy Surat Keputusan Bupati Tapin No.821.29/25Bang.1/BKD tentang Pengangkatan Direksi PD.

No.261 PK/Pid.Sus/201441.42.43.44.45.46.Bupati Tapin tanggal 25 November 2009 ;1 (satu) lembar copy Surat Keputusan Bupati Tapin No. 821.29/076/BKD tentang Pengangkatan Drs. H. Mawardi Staf Ahli Bupati TapinBid. Ekonomi Keuangan sebagai pelaksana tugas Direktur PD.

Ruhui Rahayu kepadaBupati Tapin tanggal 25 November 2009 ;1 (satu) lembar copy Surat Keputusan Bupati Tapin No.821.29/076/BKD tentang Pengangkatan Drs. H. Mawardi Staf ahli Bupati TapinBid. Ekonomi Keuangan sebagai pelaksana tugas Direktur PD.

Atas hal ini berikutPemohon Peninjauan Kembali/Terpidana jelaskan sebagai berikut : Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu (PDRR), Direksinya sebanyak 3(tiga) orang sebagaimana dalam Surat Keputusan Bupati TapinNomor : 821.29/26 Bang 1/BKD masingmasing jabatan sebagai :1. Direktur Utama Ir. H. Zukhairi, MM ;2. DirekturUsaha : Ir. Abdi Mahyudi ;3. Direktur Umum : Drs. Bambang Wijanarko ; Perusahaan Daerah Ruhui Rahayu (PDRR) diwakili oleh Ir.

Juli 1993 dengan Pangkat Pengatur Muda/Ila dengantugas sebagai Guru Bidang Studi pada SMP Negeri 7 Jambi Luar Kota,terhitung mulain tanggal 1 Agustus 1993. dan kemudian setelahbeberapa kali naik pangkat, dan terakhir berdasarkan KeputusanGubernur Jambi Nomor : 511/KEP.GUB/BKD4.1/2012 dengan PangkatPembina (Vi/a) dan jabatan sebagai Guru Pembina;Bahwa pada tahun 2012 Penggugat menjabat sebagai kepala SekolahMenengah Pertama Negeri (SMPN) 18 Kota Jambi berdasarkanKeputusan Walikota Jambi Nomor : 821.29

pokoknyatetap pada jawaban semula;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil gugatannya, PihakPenggugat telah menyerahkan buktibukti tertulis berupa fotokopi surat yangtelah dilegalisir dan dibebani materai cukup, yang telah diperiksa dandicocokkan dengan aslinya atau fotokopi pembandingnya oleh Majelis Hakim dipersidangan dengan diberi tanda P1 sampai dengan P12, yaitu sebagaiberikut:Halaman 26 dari 54 halaman Putusan Perkara Nomor : 13/G/2019/PTUN.JBIPetikan Keputusan Walikota Jambi Nomor : 821.29

(Sesuai Dengan Aslinya);Petikan Keputusan Walikota Jambi Nomor : 821.29/180/BKDTanggal 16 Oktober 2013 Tentang Mutasi Dan PengangkatanKepala SMP Pada Dinas Pendidikan Kota Jambi atas namaFarida Heryani,S.Pd.

(Sesuai Dengan Aslinya);Halaman 27 dari 54 halaman Putusan Perkara Nomor : 13/G/2019/PTUN.JBIPetikan Keputusan Walikota Jambi Nomor : 821.29/54/BKDTanggal 13 April 2015 Tentang Pemberhentian, Mutasi danPenugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah MenengahPertama Pada Dinas Pendidikan Kota Jambi Tahun 2015 atasnama Farida Heryani,S.Pd.

Negeri 18 Kota Jambi(vide bukti P1);Halaman 44 dari 54 halaman Putusan Perkara Nomor : 13/G/2019/PTUN.JBIBahwaberdasarkan Keputusan Gubernur Jambi Nomor511/KEP.GUB/BKD4.1/2012 tanggal 28 Mei 2012, Penggugat dinaikkandalam pangkat Pembina golongan ruang IV/a (vide bukti P2);Bahwaberdasarkan Keputusan Walikota Jambi Nomor821.29/180/BKD Penggugat dimutasi dari Kepala SMP Negeri 18 Kotajambi menjadi Kepala SMP Negeri 14 Kota Jambi (vide bukti P3); Bahwa berdasarkan Keputusan Walikota Jambi Nomor : 821.29

/BK DIKLAT/2012, tanggal 6 Nopember 2012, tentangPengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam DanDari Jabatan Struktural Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Baratdalam Daftar Lampiran Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 129/821.29/BKDIKLAT/2012, tanggal 6 Nopember 2012, Tentang Pengangkatan, Pemindahan DanHal. 2 dari 109 hal.

Fotocopy Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 129/821.29/BKDIKLAT/2012 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan PemberhentianPegawai negeri Sipil Dalam dan dari Jabatan Struktural di lingkunganPemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, tanggal 6 Nopember 2012.(yang telah di legalisir);.

/BKD/2011 tentang Pengangkatan, Pemindahan danPemberhentian Pegawai negeri Sipil Dalam dari Jabatan Struktural diLingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat tanggal 20 Januari2011 beserta satu lembar lampiran Petikan Keputusan Bupati SumbawaBarat Nomor 002/821.29/BKD/2011, tanggal 20 januari 2011;1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor877/107.a/BKD/2011, tanggal 20 Januari 2011;Hal. 76 dari 109 hal.

Foto Copy Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 129/821.29/BKDIKLAT/2012 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan PemberhentianPegawai negeri Sipil Dalam dan dari Jabatan Struktural di lingkunganPemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, tanggal 6 Nopember 2012.(yang telah di legalisir);.

Nomor 179 K/Pid.Sus/2016race30.31.32.33.34.1(satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Sumbawa BaratNomor:002/821.29/BKD/2011 tentang Pengangkatan, Pemindahan danPemberhentian Pegawai negeri Sipil Dalam dari Jabatan Struktural diLingkungan Pemerintah Kab.

No.5/PID.SUSTPK/2016/PT.PLKDiklatpim Tingkat III Propinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya selama45 (empat puluh lima) hari mulai tanggal 11 september 2012 sampai 25Oktober 2012 sesuai surat nomor :893.3/202/BKD kemudian ditindak lanjutidengan Instruksi Bupati Barito Utara nomor 821.29/201/2012 memerintahkanKepala bagian Tata Usaha RSUD Muara Teweh yaitu saksi Dra.

DirekturRumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh berdasarkan Surat KeputusanBupati Barito Utara Nomor : SK.821.29/07/2011 tanggal 27 Desember 2011 ; Bahwa dalam tahun Anggaran 2012 Rumah Sakit Umum Daerah MuaraTeweh melaksanakan Kegiatan Pengadaan Peralatan Kesehatan PelayananHal. 17 dari 70 hal.Put.

Fotocopy petikan putusan Bupati Barito Utara NomorSk.821.29/07/2011 tanggal 27 #Desember 2011 tentangpengangkatan dr.Frederik Reinsya Manginte sebagai Direktur RumahSakit Umum Daerah Muara Teweh.2.

Fotocopy petikan putusan Bupati Barito Utara NomorSk.821.29/07/2011 tanggal 27 Desember 2011 tentang pengangkatanHal. 55 dari 70 hal.Put. No.5/PID.SUSTPK/2016/PT.PLKdr.Frederik Reinsya Manginte sebagai Direktur Rumah Sakit UmumDaerah Muara Teweh;2.

Asli Instruksi Bupati Barito Utara nomor : 821.29/211/2012tanggal September 2012 tentang penunjukan Dra. Hj. MURNIATI NIP19640811 199303 2 006 sebagai Pelaksana Tugas (Plt) DirekturRumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh;12. Asli berkas / dokumen penawaran pekerjaan pengadaanperalatan Kesehatan Pelayanan Medis RS tahun anggaran 2012 PT.PHARMACEUTICAL ENGINEERING GROUP Pusat Palangka Rayanomor : 088/PTPEG/PLK/IX/2012 tanggal 10 September 2012.13.

Pioneer Beton Plankanci periode 01 Agustus 2017 sampai dengan 31 Desember 2017.Surat Pernyataan melaksanakan tugas Nomor : 821.29/198PBJ tanggal28 April 2015 atas nama Dicky Mahardika, SE .Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor :027.05/Kep.79PBJ/2017 tanggal 23Halaman 35 dari 76 putusan Nomor 10/TIPIKOR/2020/PT BDG24)25)26)27)28)29)30)31)Januari 2017 tentang Penunjukan Personil Pada Unit Layanan Pengadaan(ULP) barang/Jasa Pemerintah Daerah Kota Cirebon.Keputusan Walikota Cirebon Nomor : 821.29/KEP.117BK.DIKLAT

Cipto Mangunkusumo dengannilai pagu 100.000.000, (Seratus juta rupiah).Petikan Putusan Walikoita Cirebon Nomor : 821.29/ KEP.102BKKPD/2017 tanggal 06 Februari 2017 tentang Kenaikan / Alin Jabatan Fungsionaldi lingkungan Pemda Kota Cirebon.Surat Tugas No : 37/STRDC/IX/2017 tertanggal 18 September 2017 atasnama Abdul Jamil dari PT. CV Duta CiptaHalaman 36 dari 76 putusan Nomor 10/TIPIKOR/2020/PT BDG32)33)34)35)36)37)38)39)40)41)42)43)Surat Dukungan PT.

Pioneer Beton Plankanci periode 01 Agustus 2017 sampai dengan 31 Desember 2017.Surat Pernyataan melaksanakan tugas Nomor : 821.29/198PBJ tanggal 28April 2015 atas nama Dicky Mahardika, SE .Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor :027.05/Kep.79PBJ/2017 tanggal 23Januari 2017 tentang Penunjukan Personil Pada Unit Layanan Pengadaan(ULP) barang/Jasa Pemerintah Daerah Kota Cirebon.Keputusan Walikota Cirebon Nomor : 821.29/KEP.117BK.DIKLAT/ 2015 18Februari 2015 tentang Penyesuaian/Inpassing Jabatan FungsionalPengelola

Pioneer BetonPlan kanci periode 01 Agustus 2017 sampai dengan 31 Desember2017.Surat Pernyataan melaksanakan tugas Nomor : 821.29/198PBJtanggal 28 April 2015 atas nama Dicky Mahardika, SE .Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor :027.05/Kep.79PBJ/2017tanggal 23 Januari 2017 tentang Penunjukan Personil Pada UnitLayanan Pengadaan (ULP) barang/Jasa Pemerintah Daerah KotaCirebon.Keputusan Walikota Cirebon Nomor : 821.29/KEP.117BK.DIKLAT/2015 18 Februari 2015 tentang Penyesuaian /InpassingJabatan Fungsional

Cipto Mangunkusumo dengannilai pagu 100.000.000, (Seratus juta rupiah).12) Petikan Putusan Walikoita Cirebon Nomor : 821.29/ KEP102 BKKPD/2017 tanggal 06 Februari 2017 tentang Kenaikan / Alin JabatanFungsional di lingkungan Pemda Kota Cirebon.13) Surat Tugas No : 37/STRDC/IX/2017 tertanggal 18 September 2017 atasnama Abdul Jamil dari PT. CV Duta Cipta14) Surat Dukungan PT. Garuda Nomor : 178/PJLGRD/IX/2017 tanggal 22September 2017 kepada PT.