Adanya dua antinomi norma hukum ini dapatmenimbulkan benturan atau konflik kewenangan/kompetensi mengadili antara PeradilanUmum dengan Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa perbuatan melawanhukum yang didasarkan adanya sengketa mengenai harta peninggalan/harta warisan ;Menimbang, bahwa oleh karena itulah untuk menyelesaikan konflik hukum (titiksinggung kewenangan mengadili) perkara tersebut, haruslah dikaji secara lebihmendalam dengan menelaah dari apa yang sesungguhnya yang menjadi pokoksengketanya

Kartanegara No. 2 Tahun 2001 isi normanyaadalah tidak sama terdapat perbedaan yaitu pada kondisi norma(NORMCONDITIES), perbedaan pada kondisi norma menyangkut "BadanKoperasi" pada Pasal 16 Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 1969 jo.Peraturan Pemerintah No. 75 Tahun 2001, sedangkan pada Pasal 12 ayat(4) Perda Kabupaten Kutai Kartanegara No. 2 Tahun 2001 kondisi norma(NORMCONDITIES) adalah Pemohon lebih dari 1 (satu) tidak terkaitdengan "Badan Koperasl";Dengan demikian tidak terjadi konflik norma (antinomi

Kesemuanya Advokad, Pengacara,Konsultan Hukum pada ANTINOMI Law Office yang berkantior di JI. Wira Angunangun No.21 Kota Bandung & jl. Sapta Marga Blok N. No.2 Kel. Campaka, Kec.Andir Kota Bandung, berdasarkan surat kuasa Khusu tertanggal 27 April 2017,seangkan Terbantah II hadir kuasanya bernama BUdi Sutiawarman, S.Ag. SH.Dan Yurisman Al Harisy, SH. Advokad, Pengacara dan Penasehat Hukum padakantor hukum / Law Office ALMUKHLISHIN yang beralamat di JI.

dan oleh karena itu terhadapgugatan Penggugat yang demikian harus ditolak selurunnya dengan segalaakibat hukumnya.Bahwa dengan ketiadaan dasar hukum Penggugat meminta biayanafkah (hadhanah) sebagaimana disebut diatas, maka patut diduga kuatbahwasanya gugatan penggugat a quo adalah didasarkan pada sentimenPenggugat terhadap Tergugat berupa iri, dengki dan bahkan dendam yangsesungguhnya bertentangan dengan ajaran islam, agama dan kepercayaanPenggugat sendiri, bahkan gugatan Penggugat a quo adalah antinomi

Nomor 34K/PM II11/AD/IX/2021MenimbangOleh karena pertentangan aturan (antinomi hukum) dalamSistem hukum di atas, maka asas hukum dijadikan solusi untukmenyelesaikan pertentangan tersebut, maka asas hukum akantampil untuk mengatasi pertentangan tersebut.

,Advokat Pengacara, Konsultan Hukum padaKantor Hukum ANTINOMI LAW OFFICE,beralamat di Jalan Wira Angunangun No.21 KotaBandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal 05 Januari 2016, untuk selanjutnyadisebut sebagai Pembanding semulaPenggugat.Lawan:MUNAFRI, Wiraswasta, beralamat di ApartemenTaman Rasuna, Tower 01 lantai 16 Unit H (dalampengakuannya selaku KETUA PPATR) untukselanjutnya disebut Terbanding I semulaTergugat ;HENDRAWAN, beralamat di Apartemen TamanRasuna, Tower 07 lantai 11 Unit E (

Manullang dalam bukunya, Menggapai HukumBerkeadilan: Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai,Cetakan Ke2, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007),halaman 101 dan halaman 103, yang Pemohon kutip dibawah ini;Memandang kepastian (hukum) dan keadilan, sepertimemandang dua sisi mata uang, karena keduanya harusada, jika keadaan yang damai hendak dicapai. SebuahKeadilan tidak dapat digapai, apabila Kepastian tidakdipenuhi. ...dst...

Manullang, Menggapai Hukum Berkeadilan: TinjauanHukum Kodrat dan Antinomi Nilai, Cet.

Tahun 20122032, karena tentu saja masyarakat berpenghasilan rendah(MBR) tidak akan dapat memiliki rumah di dalam kawasan perumahan karenaharganya yang tentu saja akan tinggi dengan batasan minimum luas tanahuntuk satu rumah ialah 120 (seratus dua puluh) meter persegi.Ketentuan dalam Pasal 87 Ayat (2) huruf d angka 4 dan Ayat (3) huruf dangka 4 serta Ayat (4) huruf d angka 4 Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 20122032 seperti merupakan antinomi

Hal tersebut patutlah diduga dengan melihat ketidaksinkronan di dalampenormaan antara Pasal 87 Ayat (2) huruf d angka 4 dan Ayat (3) huruf d angka4 serta Ayat (4) huruf d angka 4 Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 20122032sehingga menjadi antinomi bagi Putusan MK Nomor 14/PUUX/2012 yangmembatalkan Pasal 22 ayat (3) UndangUndang Nomor 1 Tahun 2011 tentangPerumahan dan Kawasan Permukiman, dan asas, tujuan serta beberapa pasaldalam UndangUndang

Dengandemikian, ketentuan dalam Pasal 87 Ayat (2) huruf d angka 4 dan Ayat (3)huruf d angka 4 serta Ayat (4) huruf d angka 4 Peraturan Daerah Kota DepokNomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota DepokTahun 20122032 merupakan antinomi dari Putusan MK Nomor 14/PUUX/2012 yang telah menyatakan Pasal 22 Ayat (3) UndangUndang Nomor 1Halaman 36 dari 116 halaman.

Undangundang Nomor 30 Tahun 2014, dan mengatur terkait halyang sama yaitu mengenai wewenang untuk memeriksa dan memutus sengketa dilingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, antara Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara dan Pengadilan Tata Usaha Negara, maka sesuai dengan asas LexPosterior Derogate Lege Priori, yang menegaskan bahwa Peraturan atauUndangUndang yang baru mengenyampingkan berlakunya ketentuan UndangUndang yang lama yang mengatur materi hukum yang sama maka jika terjadipertentangan atau kondisi antinomi

., kesemuanyaAdvocat, Konsultan Hukum, dan Calon Advocat/Para Legal, dari KantorHukum ANTINOMI Law Office, berlamat kantor JI,.Wiraangunangun No.21Kota Bandung dan Jalan Sapta Marga Blok N No.2 RT.01, RW.04Kel.Campaka, Kec.Andir, Kota Bandung, baik secara sendirisendiri maupunbersamasama bertindak selaku kuasa dari DJONI JAHYA sebagaiHalaman 5 dari 59 halaman Putusan No. 458/Pdt.G/2016/PN.BdgTergugat II berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.02/SK/ALO/I/2017 tangga!

keberatankeberatan kasasi yang diajukan olehPemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:Keberatan Pertama;Judex Facti telah salah dan keliru menerapkan hukum atau melakukankekeliruan yang nyata dalam putusannya berkaitan dengan kewenangan dariBPSK Kabupaten Batu Bara dalam mengadili perkara yang diajukan olehTermohon Kasasi (Konsumen);1.Bahwa sesuai asas peradilan yang berlaku di Negara RepublikIndonesia, Hakim dalam memberikan suatu putusan haruslahmempertimbangkan 3 (tiga) unsur yang merupakan suatu antinomi

Bahwa menurut Sudikno Mertokusumo (Penemuan Hukum, SuatuPengantar, 2000) mengemukakan bahwa, dalam praktek peradilan jikamenghadapi antinomi (atau konflik) yang terjadi antara undangundangdengan undangundang atau peraturan perundangundangannyalainnya, maka Hakim berpegang pada uraian sebagai berikut:1) Konflik antara undangundang yang lama dengan yang baru danundangundang yang baru tidak mencabut undangundang lama,maka yang berlaku adalah undangundang yang baru (/ex posterioriderogate /egi priori

Bahwa sesuai asas peradilan yang berlaku, Hakim dalam memberikanputusan haruslah mempertimbangkan 3 (tiga) unsur yang merupakansuatu antinomi, yaitu:1) Kepastian hukum;2) Kepatutan;3) Keadilan;.

Putusan Nomor : 261/G/2015/PTUNJKT50.51.52.kemanfaatan, yang semestinya menjadi salah satu pertimbangan dalammenerbitkan suatu keputusan agar sejalan dengan AAUPB;Bahwa lebih jauh menurut penjelasan Gustav Radbruch untuk membuathukum yang benarbenar proporsional, sesungguhnya sangatlah sulit, karenacita hukum yang satu dengan yang lain, pada dasarnya memilikinilainilaiyang saling bertentangan atau kontradiksi (antinomi), misalnya antarakepastian dan keadilan.

., Advokat, Pengacara Konsultan Hukum danCalon Advokat pada ANTINOMI Law Office, beralamat Kantordi Jalan Wira AngunAngun No.21 Kota Bandung,berdasarkan surat kuasa tertanggal 28 Mei 2019 yangtelahdidaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung Klas IAHalaman 1dari 57 putusan Nomor 229/PDT/2020/PT BDGKhusus tanggal 29 Mei 2019, disebut sebagai Pembandingsemula Penggugat;LAWAN1. PT.

Manullang, Menggapai Hukum Berkeadilan TinjauanHukum Kodrat dan Antinomi Nilai, Cetakan Kedua, Penerbit BukuKompas, Jakarta, 2007, halaman xviixviil);Bahwa terjadi ketikdapastian hukum, di mana PP Nomor 24/2997maupun Permenag Nomor 3/1997 yang mengatur prasyarat baliknama lelang, tidak dipersyaratkan formulir pernyataan kuasai fisik dantiada sengketa, tapi mengapa justru Objek HUM mensyaratkan.Ketidakpastian hukum lainnya ialah inkonsistensi antara praktik kantorpertanahan satu dan kantor pertanahan

Bahwa Penegakan hukum sebenarnya merupakan hal yangsederhana, tetapi ketika terhadapnya telah diperhadapkan beragamparadigma dan berhubungan dengan berbagai bidang kehidupan lain, dalamupaya mewujudkan keadilan, penyidik pasti akan menghadap anatomi,dinamika dan antinomi yang rumit dan pelik, sehingga tanpa disadari,sebetulnya penyidik dalam kasus ini Ssedang menghadapi relaitas yang rumitdan pelik.

Putusan Nomor 2 PK/PAP/2021Pasal 153, Pasal 154 UndangUndang Nomor10 Tahun2016junctoPeraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun2016; Bahwa tidak ada kekosongan hukum (/eemten in het recht),antinomi hukum (konflik norma hukum) maupun norma yangkabur (vage normen) dalam ketentuan Pasal 135A, Pasal153, Pasal 154 UndangUndang Nomor10 Tahun2016junctoPeraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun2016, termasuk dalam hal pengaturan tentang kedudukanPutusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bersifatfinal dan mengikat

Advokat, Pengacara Konsultan Hukumdan Calon Advokat pada ANTINOMI Law Office, beralamat Kantor di. JI. Wira Angunangun No.21 KotaBandung, berdasarkan surat kuasa tertanggal 15November 2018,selanjutnya disebut PENGGUGAT;MELAWANHal 1 dari 73 PUTUSAN Nomor 478/Pdt.G/E.Court/2018/PN.Bdg1. PT.

Bahwa menurut Sudikno Mertokusumo (Penemuan Hukum, suatu pengantar, 2000)mengemukakan bahwa, dalam praktek peradilan jika menghadapi antinomi (ataukonflik) yang terjadi antara undangundang dengan undangundang atau peraturanperundangundangannya lainnya, maka Hakim berpegang pada uraian sebagaiberikut: Konflik antara undangundang yang lama dengan yang baru dan undangundangyang baru tidak mencabut undangundang lama, maka yang berlaku adalahundangundang yang baru (/ex posteriori derogate /egi priori)