bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anakPemohon, calon suami anak Pemohon, bukti surat dan saksisaksi yang telahdiajukan di persidangan, keadaan kedekatan anak Pemohon dengan calonpasangannya, sehingga pertimbangan moralitas, agama, adat dan sosial lebihdikedepankan, agar perilaku yang menyimpang dari kebiasaan kesalahan dandosa akibat berhubungan tersebut tidak lebih jauh lagi serta demi kemaslahatanhubungan keduanya;Menimbang, bahwa kondisi sebagaimana tersebut di atas, sejalandengan praktik aplikatif

dalam kehidupan sosial seharihari dikenal dengangerakan preventif lebin baik daripada sikap reaktif, dalam gerakan aplikatif,kaidah ini menuntut pemikiran spekulatif, antisipatifproyektif, dan progresif,seperti berikut:ad yo whol aolArtinya: Mencegah lebih uttama daripada menghilangkanMenimbang, bahwa dengan uraian dan penjelasan tersebut di atas,Hakim dihadapkan pada dua pertimbangan antara memenuhi legal formalpernikahan sebagaimana keinginan atas batasan umur calon mempelai denganterpenuhinya

keterangan Para Pemohon, anakPara Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, bukti surat dan saksisaksiyang telah diajukan di persidangan, keadaan kedekatan anak Para Pemohondengan calon pasangannya, sehingga pertimbangan moralitas, agama, adatdan sosial lebih dikedepankan, agar perilaku yang menyimpang dari kebiasaankesalahan dan dosa akibat berhubungan tersebut tidak lebih jauh lagi sertademi kemaslahatan hubungan keduanya;Menimbang, bahwa kondisi sebagaimana tersebut di atas, sejalandengan praktik aplikatif

dalam kehidupan sosial seharihari dikenal dengangerakan preventif lebin baik daripada sikap reaktif, dalam gerakan aplikatif,kaidah ini menuntut pemikiran spekulatif, antisipatifproyektif, dan progresif,seperti berikut:atl Ge oll cullArtinya: Mencegah lebih utama daripada menghilangkanMenimbang, bahwa dengan uraian dan penjelasan tersebut di atas,Hakim dihadapkan pada dua pertimbangan antara memenuhi legal formalpernikahan sebagaimana keinginan atas batasan umur calon mempelai denganterpenuhinya

KBryang telah diajukan di persidangan, keadaan kedekatan anak Para Pemohondengan calon pasangannya, sehingga pertimbangan moralitas, agama, adatdan sosial lebih dikedepankan, agar perilaku yang menyimpang dari kebiasaankesalahan dan dosa akibat berhubungan tersebut tidak lebih jauh lagi sertademi kemaslahatan hubungan keduanya;Menimbang, bahwa kondisi sebagaimana tersebut di atas, sejalandengan praktik aplikatif dalam kehidupan sosial seharihari dikenal dengangerakan preventif lebin baik daripada

sikap reaktif, dalam gerakan aplikatif,kaidah ini menuntut pemikiran spekulatif, antisipatifproyektif, dan progresif,seperti berikut:atl Ge oll cullArtinya: Mencegah lebih utama daripada menghilangkanMenimbang, bahwa dengan uraian dan penjelasan tersebut di atas,Hakim dihadapkan pada dua pertimbangan antara memenuhi legal formalpernikahan sebagaimana keinginan atas batasan umur calon mempelai denganterpenuhinya magasid syariah yang akan menghindarkan keduanya bergaullebih jauh, agar tidak terjerumus

pihakpihak in casu alatalat bukti, berkesimpulan dan berkeyakinanbahwa perselisihan antara kedua belah pihak telah sampai ke puncaknyasehingga kehidupan rumah tangga telah pecah dan sulit untuk dibinakembali;Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertamatersebut telah bersesuaian dengan pemahaman dalam YurisprudensiMahkamah Agung RI terhadap ketentuan Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi HukumIslam yang sifatnya sangat normatif tidak aplikatif

DALAM KONPENSI.Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraianpertimbangan sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan HakimTingkat Pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agamamenyatakan tidak sependapat dengan alasan bahwa Majelis HakimTingkat Pertama memutuskan belum sesuai dengan pemahaman dalamYurisprudensi Mahkamah Agung RI terhadap ketentuan pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f)Kompilasi Hukum Islam yang sifatnya sangat normative, tidak aplikatif

bahwa pada dasarnya Tergugat/Pembanding jugamengakui telah terjadi pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tanggapada tahun 2009, walaupun penyebabnya tidak semua benar sebagaimanadiutarakan oleh Penggugat/Terbanding;Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertamatersebut telah bersesuaian dengan pemahaman dalam yurisprudensiMahkamah Agung RI terhadap ketentuan Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) KHI yang sifatnyasangat normatif tidak aplikatif

Wnsbtuntutan pidana Penuntut Umum tersebut apabila dikaji dan dianalisis, maka di satusisi kebijakan formulatif pembentuk KUHAP tidak ada memberikan pedomanpemidanaan kepada Hakim sebagai kebijakan aplikatif di dalam penjatuhan pidanamaupun lamanya pemidanaan sehingga rentan menimbulkan disparitas pemidanaan,sedangkan di sisi lain Penuntut Umum hanya dengan tolok ukur formal legalistikmengikuti kebijakan formulatif pembentuk KUHAP guna menentukan formatkeadilan amar/diktum tuntutannya kepada Terdakwa

Sedangkan di sisi lainnya, dari aspek keadilan pada kebijakanaplikatif akan menimbulkan permasalahan krusial karena kebijakan formulatif tidakada membuat pedoman pemidanaan dalam hal apa, dalam keadaan bagaimana dandalam hal konstruksi bagaimana Hakim sebagai kebijakan aplikatif dapat memilihmenjatuhkan hukuman kepada terdakwa antara pidana mati, pidana penjara seumurhidup ataukah pidana penjara waktu tertentu yang dipandang tepat, layak, adil danmanusiawi untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa

pidana oleh karena bertitiktolak dari pembentuk KUHAP sebagai pemegang kebijakan formulatif makadalam ketentuan Pasal 184 KUHAP tidak ada gradasi atau urutan terhadap alatbukti semuanya bersifat sederajat atau neben antara alat bukti saksi, ahli,surat , petunjuk dan keterangan terdakwa sehingga kebijakan formulatif daripembentuk Rancangan UndangUndang KUHAP sebagai ius constituendum/das sollen memberikan perubahan mengenai urutan alat bukti sehinggapandangan Majelis Hakim sebagai pelaksana kebijakan aplikatif

Terhadap aspek ini, terlepas lamanya amar/diktum tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut apabila dikaji dan dianalisi, makadi satu sisi kebijakan formulatif pembentuk KUHAP tidak ada memberikanpedoman pemidanaan kepada Hakim sebagai kebijakan aplikatif di dalampenjatuhan pidana maupun lamanya pemidanaan sehingga rentan menimbulkandisparitas pemidanaan, sedangkan di sisi lain Penuntut Umum hanya dengan tolokukur formal legalistik mengikuti kebijakan formulatif pembentuk KUHAP gunamenentukan format

Sedangkan di sisilainnya, dari aspek keadilan pada kebijakan aplikatif akan menimbulkanpermasalahan krusial karena kebijakan formulatif tidak ada membuat pedomanpemidanaan dalam hal apa, dalam keadaan bagaimana dan dalam hal konstruksibagaimana Hakim sebagai kebijakan aplikatif dapat memilih menjatuhkanhukuman kepada terdakwa antara pidana mati, pidana penjara seumur hidupataukah pidana penjara waktu tertentu yang dipandang tepat, layak, adil danmanusiawi untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa ;

bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon,calon suami anak Pemohon, bukti surat dan saksisaksi yang telah diajukan dipersidangan, keadaan kedekatan anak Pemohon dengan calon pasangannya,sehingga pertimbangan moralitas, agama, adat dan sosial lebih dikedepankan,agar perilaku yang menyimpang dari kebiasaan kesalahan dan dosa akibatberhubungan tersebut tidak lebih jauh lagi serta demi kemaslahatan hubungankeduanya;Menimbang, bahwa kondisi sebagaimana tersebut di atas, sejalandengan praktik aplikatif

dalam kehidupan sosial seharihari dikenal dengangerakan preventif lebih baik daripada sikap reaktif, dalam gerakan aplikatif,kaidah ini menuntut pemikiran spekulatif, antisipatifproyektif, dan progresif,seperti berikut:et ll ce ls) cullArtinya: Mencegah lebih utama daripada menghilangkanMenimbang, bahwa dengan uraian dan penjelasan tersebut di atas,Hakim dihadapkan pada dua pertimbangan antara memenuhi legal formalpernikahan sebagaimana keinginan atas batasan umur calon mempelai denganterpenuhinya

bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anakPemohon, calon suami anak Pemohon, bukti surat dan saksisaksi yang telahdiajukan di persidangan, keadaan kedekatan anak Pemohon dengan calonpasangannya, sehingga pertimbangan moralitas, agama, adat dan sosial lebihdikedepankan, agar perilaku yang menyimpang dari kebiasaan kesalahan dandosa akibat berhubungan tersebut tidak lebih jauh lagi serta demi kemaslahatanhubungan keduanya;Menimbang, bahwa kondisi sebagaimana tersebut di atas, sejalandengan praktik aplikatif

dalam kehidupan sosial seharihari dikenal dengangerakan preventif lebih baik daripada sikap reaktif, dalam gerakan aplikatif,kaidah ini menuntut pemikiran spekulatif, antisipatifproyektif, dan progresif,seperti berikut:el Oe ls!

KBrdengan praktik aplikatif dalam kehidupan sosial seharihari dikenal dengangerakan preventif lebin baik daripada sikap reaktif, dalam gerakan aplikatif,kaidah ini menuntut pemikiran spekulatif, antisipatifproyektif, dan progresif,seperti berikut:all oe cll cialArtinya: Mencegah lebih utama daripada menghilangkanMenimbang, bahwa dengan uraian dan penjelasan tersebut di atas,Hakim dihadapkan pada dua pertimbangan antara memenuhi legal formalpernikahan sebagaimana keinginan atas batasan umur calon

KBrdengan praktik aplikatif dalam kehidupan sosial seharihari dikenal dengangerakan preventif lebin baik daripada sikap reaktif, dalam gerakan aplikatif,kaidah ini menuntut pemikiran spekulatif, antisipatifproyektif, dan progresif,seperti berikut:all oe cll cialArtinya: Mencegah lebih utama daripada menghilangkanMenimbang, bahwa dengan uraian dan penjelasan tersebut di atas,Hakim dihadapkan pada dua pertimbangan antara memenuhi legal formalpernikahan sebagaimana keinginan atas batasan umur calon

pihakpihak in casu alatalat bukti, berkesimpulandan berkeyakinan bahwa perselisihan antara kedua belah pihak telahsampai kepuncaknya sehingga kehidupan rumah tangga telah pecah dansulit untuk dibina kembali;Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertamatersebut telah bersesuaian dengan pemahaman dalam YurisprudensiMahkamah Agung RI terhadap ketentuan Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi HukumIslam yang sifatnya sangat normatif tidak aplikatif

Pengadilan, oleh karena Termohon tidak hadir dipersidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun demikianMajelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon, namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikahkomulasi cerai talak, dan terhadap permohonan Pemohon tersebut akandipertimbangkan oleh Majelis Hakim setelah Majelis Hakim memaparkan halhal dibawah ini;Pertama :Bahwa tujuan hukum Islam dalam melaksanakanpernikahan/perkawinan baik secara normatif maupun aplikatif

disampaikan oleh pihakpihak in casu alatalat bukti, berkesimpulandan berkeyakinan bahwa perselisihan antara kedua belah pihak telahsampai kepuncaknya sehingga kehidupan rumah tangga telah pecah dansulit untuk dibina kembali;Menimbang, bahwa pertimbangan majelis hakim tingkat pertamatersebut telah bersesuaian dengan pemahaman dalamyurisprudensiMahkamah Agung RI terhadap ketentuan Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) KHI yang sifatnyasangat normatif tidak aplikatif

19 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 162/Padt.P/2020/PA.KBrIl, bukti Surat dan saksisaksi yang telah diajukan di persidangan, keadaankedekatan anak Pemohon dan Pemohon II dengan calon pasangannya,sehingga pertimbangan moralitas, agama, adat dan sosial lebih dikedepankan,agar perilaku yang menyimpang dari kebiasaan kesalahan dan dosa akibatberhubungan tersebut tidak lebih jauh lagi serta demi kemaslahatan hubungankeduanya;Menimbang, bahwa kondisi sebagaimana tersebut di atas, sejalandengan praktik aplikatif

dalam kehidupan sosial seharihari dikenal dengangerakan preventif lebin baik daripada sikap reaktif, dalam gerakan aplikatif,kaidah ini menuntut pemikiran spekulatif, antisipatifproyektif, dan progresif,seperti berikut:adil yo wel aoaArtinya: Mencegah lebih uttama daripada menghilangkanMenimbang, bahwa dengan uraian dan penjelasan tersebut di atas,Hakim dihadapkan pada dua pertimbangan antara memenuhi legal formalpernikahan sebagaimana keinginan atas batasan umur calon mempelai denganterpenuhinya

Pemohon dan Pemohon Il, calon suami anak Pemohon danPemohon Il, bukti surat dan saksisaksi yang telah diajukan di persidangan,keadaan kedekatan anak Pemohon dan Pemohon Il dengan calonpasangannya, sehingga pertimbangan moralitas, agama, adat dan sosial lebihdikedepankan, agar perilaku yang menyimpang dari kebiasaan kesalahan dandosa akibat berhubungan tersebut tidak lebih jauh lagi serta demi kemaslahatanhubungan keduanya;Menimbang, bahwa kondisi sebagaimana tersebut di atas, sejalandengan praktik aplikatif

dalam kehidupan sosial seharihari dikenal dengangerakan preventif lebin baik daripada sikap reaktif, dalam gerakan aplikatif,kaidah ini menuntut pemikiran spekulatif, antisipatifproyektif, dan progresif,seperti berikut:eS os lh cilArtinya: Mencegah lebih utama daripada menghilangkanMenimbang, bahwa dengan uraian dan penjelasan tersebut di atas,Hakim dihadapkan pada dua pertimbangan antara memenuhi legal formalpernikahan sebagaimana keinginan atas batasan umur calon mempelai denganterpenuhinya magasid

berdasarkan keterangan Pemohon, anakPemohon, calon suami anak Pemohon, bukti surat dan saksisaksi yang telahdiajukan di persidangan, keadaan kedekatan anak Pemohon dengan calonpasangannya, sehingga pertimbangan moralitas, agama, adat dan sosial lebihdikedepankan, agar perilaku yang menyimpang dari kebiasaan kesalahan dandosa akibat berhubungan tersebut tidak lebih jauh lagi serta GPEMOHON IIkemaslahatan hubungan keduanya;Menimbang, bahwa kondisi sebagaimana tersebut di atas, sejalandengan praktik aplikatif

dalam kehidupan sosial seharihari dikenal dengangerakan preventif lebin baik daripada sikap reaktif, dalam gerakan aplikatif,kaidah ini menuntut PPEMOHON Ilkiran spekulatif, antisipatifproyektif, danprogresif, seperti berikut:ad yo Wel aslArtinya: Mencegah lebih uttama daripada menghilangkanMenimbang, bahwa dengan uraian dan penjelasan tersebut di atas,Hakim dihadapkan pada dua pertimbangan antara memenuhi legal formalpernikahan sebagaimana keinginan atas batasan umur calon mempelai denganterpenuhinya

, ini berarti aspek kemanfaatan hukum sebagai bentukpertanggung jawaban secara sosiologis tidak terpenuhi;Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding berpendapatpertimbangan majelis hakim tingkat pertama tentang perceraian yang didasarkanpada alasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) dimana antaraPemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terusmenerus dan tidak adanya harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga,aturan ini sangat normatif tidak aplikatif

Aturan ini sangatnormatif tidak aplikatif sehingga yusrisprudensi Mahkamah Agung memahami pasaltersebut dengan indikator:1. Terjadi ketidak harmonisan rumah tangga dalam bentuk pertengkaran mulut, fisikatau tidak terjalin komunikasi antara suami istri;2. Suami istri sudah pisah meja atau pisah ranjang (tempat tinggal);3.

Aplikatif yaitu setiap putusan sidang KEPP dapat dilaksanakan sebaikbaiknya.Dapat diuraikan bahwa putusan sidang KEPP dapat dilaksanakan jika prosesHalaman 11 dari 44 halaman Putusan No. 19/G/2019/PTUN.Kdipersidangannya dilakukan secara fair namun sebaliknya jika dalam pelaksanaansidang ditemukan sejumlah kejanggalan sebagaimana diuraikan pada huruf bdanc di atas tentunya tidak sepatutnya putusan dapat dilaksan akan ;e.

persangkaannya, begitupun sebaliknya bahwaPenggugat yang menyangkali perbuatannya diberi hak untuk mengajukanalat bukti, saksi meringankan dan Ahli guna menguatkan dailildalilbantahannya, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Penggugat; Halaman 25 dari 44 halaman Putusan No. 19/G/2019/PTUN.Kdi>,~~Dengan demikian, maka dalildalil Penggugat terkait asumsi bahwa Tergugatmelanggar prinsip persamaan hak sangat tidak berlasan dan karenanyaharus ditolak atau setidaktidaknya dikesampingkan ; 4) Asas Aplikatif

>,~~Bahwa yang dimaksud dengan aplikatif dalam ketentuan pasal 3 huruf ePeraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polnadalah setiap putusan Sidang KKEP dapat dilaksanakan dengan sebaikLea Ye y ener crete teen ene RIE Roe eR EHSBahwa putusan KKEP yang menjatuhnkan hukuman kepada Penggugatberupa Rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari dinas Polnitelah dilaksanakan dengan sebaikbaiknya oleh semua fungsi yangberkompeten dalam proses penegakan pelanggaran Kode Etik Profesi