Ditemukan 31171 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 11-08-2022 — Putus : 31-10-2022 — Upload : 10-11-2022
Putusan PN INDRAMAYU Nomor 208/Pid.B/2022/PN Idm
Tanggal 31 Oktober 2022 — Penuntut Umum:
JIHANTO NUR RACHMAN, SH
Terdakwa:
WIWIN WIYANTI Binti NAYA NARYAKA
453
  • ADHI HARYOTO, yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia;
  • 1 (satu) buah kalung emas model Italy seberat 9,900 gram;
  • 1 (satu) bendel hasil audit internal perhiasan emas KENOT Dewi 1 ;
  • 1 (satu) buah Nota penjualan perhiasan kenot toko emas Dewi 1 bulan Oktober dan November 2020;
  • 1 (satu) bendel hasil audit internal perhiasan emas Kalung toko emas Dewi 1 ;
  • 1 (satu) bendel hasil audit
    internal perhiasan emas Anting toko emas Dewi 1;
  • 1 (satu) buah nota penjualan perhiasan emas Anting toko emas Dewi 1 bulan oktober dan november;
  • 1 (satu) bendel hasil audit internal perhiasan emas Cincin toko emas Dewi 1 ;
  • 1 (Satu) bundel hasil audit internal perhiasan emas gelang toko emas dewi 1;
  • 1 (Satu) bundel hasil audit internal perhiasan emas bandul toko emas dewi 1;
  • 1 (satu) buah
    nota penjualan perhiasan emas bandul toko emas dewi 1 bulan november 2020;
  • 1 (satu)bundel hasil audit internal perhiasan cincin toko emas Dewi 2;
  • 1 (satu) buah nota penjualan perhiasan emas Cincin toko emas Dewi 2;
  • 1 (satu) bundel hasil audit internal perhiasan emas, emas kenot toko emas Dewi 2;
  • 1 bundel hasil audit internal perhiasan emas kalung toko emas dewi ;
  • 1 (satu) buah nota penjualan
    perhiasan emas kalung toko emas Dewi 2 bulan oktober dan November dan November 2020;
  • 1 (Satu) bendel hasil audit internal perhiasan emas anting toko emas Dewi 2;
  • 1 (satu) buah nota penjualan perhiasan emas anting toko emas Dewi 2 bulan oktober dan november 2022;
  • 1 (satu) bundel hasil audit internal perhiasan emas bandul toko emas Dewi 2;
  • 1 (satu) buah nota penjualan perhiasan emas bandul Dewi 2 bulan
Register : 24-02-2020 — Putus : 16-06-2020 — Upload : 06-07-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 40/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 16 Juni 2020 — Penggugat:
Drg. Liliana Lazuardy, MKes
Tergugat:
Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
158227
  • Bahwa berdasarkan uraian di atas Laporan Hasil Audit DenganTujuan Tertentu Pada Satuan Kerja RS KUSTA DR.
    Bahwa adapun standar audit yang dijadikan dasar oleh Tergugatuntuk melakukan audit adalah berdasarkan Standar Audit InternPemerintah Indonesia tahun 2013.
    DenganTujuan Tertentu, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60Tahun 2008, pengertian Audit Dengan Tujuan Tertentu adalah:1) Pasal 50 ayat (3), Audit dengan tujuan tertentu sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup audit yang tidaktermasuk dalam audit kinerja sebagaimana dimaksud padaayat (2);2) Penjelasan Pasal 50 ayat (3), Audit dengan tujuan tertentuantara lain audit investigatif, audit atas penyelenggaraanSPIP, dan audit atas halhal lain di bidang keuangan;Bahwa lebih spesifik Audit
    dan hambatankelancaran pembangunan;2) audit dengan Tujuan Tertentu (ADTT)/ Audit Investigasidilakukan oleh Inspektorat Investigasi Inspektorat JenderalKementerian Kesehatan RI sesuai dengan prosedur yangberlaku;3) kegiatan audit mengacu pada standar audit dan pedomanaudit yang berlaku;Berdasarkan uraian tersebut di atas maka sangat beralasanargumentasi Tergugat yang menyatakan bahwa Laporan HasilHalaman 21 dari 65 halaman Putusan Nomor : 40/G/2020/PTUNJKT.Audit Dengan Tujuan Tertentu Pada Satuan
    Sebagaimana diatur dalam Bab II Huruf E Angka 2;Audit yang dilakukan oleh Tergugat adalah Audit dengan TujuanTertentu yang dilakukan oleh Inspektorat Investigasi. Audit tersebutdilakukan atas pengaduan yang mengindikasikan adanya suatupenyimpangan yang merugikan Keuangan Negara, ataupenyimpangan kepegawaian, pengadaan barang dan jasa, danhambatan kelancaran pembangunan.
Register : 06-02-2020 — Putus : 20-07-2020 — Upload : 21-07-2020
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 12/Pdt.P/2020/PN Plk
Tanggal 20 Juli 2020 — Pemohon:
Ir TJAKRA ADITJIPTA SH
Termohon:
1.PT EAST POINT INDONESIA
2.Direktur Utama Perseroan PT East Point Indonesia
3.Direktur Umum PT East Point Indonesia sebelumnya Dir Keuangan PT East Point Indonesia
4.DEWAN KOMISARIS PT East Point Indonesia
5.Direktur Umum PT. East Point Indonesia
15262
  • East Point Indonesia), berupa audit keuangan / audit investigasi perusahaan periode tahun buku 2012 sampai tahun buku Tahun 2019;
  • Menunjuk, mengangkat , memberi wewenang serta kuasa kepada para ahli/auditor beserta timnya untuk melakukan Pemeriksaan Perseroan secara menyeluruh terhadap TERMOHON I (PT.
    East Point Indonesia) dan membuat laporan hasil audit dimaksud;
  • Menetapkan dan mengangkat ahli-ahli/auditor keuangan Auditor Kantor Akuntan Publik JANSEN & REKAN beralamat di Gedung Jaya Lt. 7 Jalan M.H.
    Thamrin No.12 Jakarta Pusat untuk melakukan pemeriksaan keuangan/audit perseroan PT East Point Indonesia tahun buku 2012 sampai tahun 2019
  • Menetapkan uang paksa (dwangsom) kepada TERMOHON II dan TERMOHON III apabila menghalang-halangi dan atau menolak/tidak melaksanakan keputusan Penetapan Pengadilan tentang Pemeriksaan Perseroan ini dengan nilai sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) setiap hari atas kelambatan untuk melaksanakan/melayani akses atas semua yang dibutuhkan oleh ahli
    East Point Indonesia) untuk membayar seluruh biaya Pemeriksaan Perseroan yaitu Audit keuangan/Investigasi oleh Auditor (ahli) yang ditunjuk dalam Penetapan ini;
  • Menghukum Para Termohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.260.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);
Register : 15-03-2018 — Putus : 28-11-2018 — Upload : 15-03-2019
Putusan PN SUNGAI LIAT Nomor 24/Pdt.G/2018/PN Sgl
Tanggal 28 Nopember 2018 — Penggugat:
Drs. Abubakar Sidik, MS.Ak, CPA
Tergugat:
1.PT. Sentra Tin Indo
2.Sendi Pranata
3.Muhamad Rusyidi
4.Ariestya Effendy
5.Aming
6.Verysa
7.Isa Ansary
5226
  • Penggugat diminta secara lisan olehsaudara Donal Siantury untuk melakukan audit pada PT.
    Sentra Tin Indo(Tergugat 1) untuk tahun buku 2015;Bahwa Berdasarkan permintaan tersebut maka Penggugat mengeluarkan SuratPenawaran Jasa Audit Laporan Keuangan Nomor DSI.KS/Prop.069.PTSTI2016dan telah ditanda tangani oleh ke dua belah pihak sebagai Perikatan yang isinyaantara lain mencakup Maksud dan Tujuan Audit, Tanggung Jawab Auditor,Ruang Lingkup Audit, Pendekatan dan Metode Audit serta Biaya Audit dan CaraPembayaran;.
    Sentra Tin Indo(Tergugat I) untuk tahun buku 2015;Bahwa berdasarkan permintaan tersebut maka Penggugat mengeluaransurat penawaran jasa Audit Laporan Keuangan NomorDSI.KS/Prop.069.PTSTI 2016 dan telah di tanda tangani oleh ke duabelah pihak sebagai pendekatan dan Metode Audit serta biaya Audit dancara pembayaran;Bahwa Pelaksanaan pekerjaan tersebut Penggugat menunjuk saudaraDonald Siantury sebagai Manager Audit sesuai Surat Tugas tanggal 6 juni2016.
    laporan keuangan, harusselalu memperhatikan dan menerapkan prosedurprosedur audit (dalamrangka untuk pengumpulan bukti audit) sebagaimana yang tertuang dalammetodologi audit berbasis pada risiko, yang secara garis besardiklasifikasikan ke tiga tahapan: risk assessment, risk response, danreporting (MA3R).
    Sentra Tin Indo(Tergugat Il) untuk tahun buku 2015; Bahwa berdasarkan permintaan tersebut maka Penggugat mengeluaran suratpenawaran jasa Audit Laporan Keuangan Nomor DSI.KS/Prop.069.PTSTI 2016dan telah di tanda tangani oleh ke dua belah pihak sebagai pendekatan danMetode Audit serta biaya Audit dan cara pembayaran;(P7) Bahwa Pelaksanaan pekerjaan tersebut Penggugat menunjuk saudara DonaldSiantury sebagai Manager Audit sesuai Surat Tugas tanggal 6 juni 2016.
Putus : 29-09-2016 — Upload : 02-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3488 K/Pdt/2015
Tanggal 29 September 2016 — Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia cq. Gubernur Aceh DK VS ZARKASYI, DKK
5526 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ) menyatakan bahwa:Kegiatan audit yang dapat dilakukan oleh APIP pada dasarnya dapatdikelompokkan ke dalam tiga jenis audit berikut ini:1.
    Audit atas laporan keuangan yang bertujuan untuk memberikan opiniatas kewajaran penyajian laporan kKeuangan sesuai dengan prinsipakuntansi yang diterima umum;2. Audit kinerja yang bertujuan untuk memberikan simpulan danrekomendasi atas pengelolaan instansi pemerintah secara ekonomis,efisien dan efektif:3. Audit dengan tujuan tertentu yaitu audit yang bertujuan untukmemberikan simpulan atas suatu hal yang diaudit.
    Yang termasukdalam kategori ini adalah audit investigatif, audit terhadap masalahyang menjadi fokus perhatian pimpinan organisasi dan audit yangbersifat khas;Ruang lingkup kegiatan audit yang diatur dalam Standar Audit ini meliputiaudit kinerja dan audit investigatif, sedangkan audit atas laporanHalaman 47 dari 65 hal. Put.
    Bahwa proses audit dan laporan hasil audit yang dilakukan olehPemohon Kasasi/Semula Tergugat V telah dilaksanakan secaraindependen, obyektif, cermat, profesional dan berimbang;Berdasarkan uraian di atas, Pemohon Kasasi/Semula Tergugat V dalammelaksanakan audit telah melakukan identifikasi masalah, analisis danevaluasi berdasarkan latar belakang audit, dan telah menguraikannyasecara obyektif dan berimbang, sehingga proses audit dan pelaporannya(laporan audit) telan sesuai dengan standar umum audit
    APIP yangmeliputi independensi, Obyektifitas, Keahlian serta KecermatanProfesional, sehingga proses audit dan pelaporannya (laporan audit)telah sesuai dengan standar umum audit APIP yang moeliputiindependensi, Obyektifitas, Keahlian serta Kecermatan Profesional:Dengan demikian, Judex Facti Telan Salah Menerapkan Hukum dalammenyimpulkan proses audit hingga proses pelaporannya berupa hasil audittidak sesuai dengan standar umum audit APIP yang meliputi independensi,obyektifitas, keahlian dan kecermatan
Register : 31-07-2018 — Putus : 09-10-2018 — Upload : 11-10-2018
Putusan PN JAMBI Nomor 476/Pid.B/2018/PN Jmb
Tanggal 9 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
TETI KURNIA NINGSIH,SH
Terdakwa:
RIRIANTI Alias RIRIN Binti LUKIMAN
448
  • 1 (satu) lembar hasil audit CV.Taruna Motor Jambi pertanggal 22 Oktober 2016.
  • 1 (satu) lembar hasil audit CV.Taruna Motor Jambi pertanggal 2 Mei 2018.

Dikembalikan kepada UD.Taruna Motor Jambi melalui saksi HEBRON TARIGAN anak dari IMANUEL TARIGAN.

  1. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
Memberikan buku kas setiap bulan kepada manajer administrasi sebagailaporan.Bahwa sebelum dilakukan serah terima uang didalam brankas dari kasir lamakepada terdakwa RIRIANTI Alias RIRIN Binti LUKIMAN (selaku kasir baru) padabulan Oktober 2016 tim audit melakukan pemeriksaan terhadap UD TarunaMotor Jambi dan didapat hasil audit pada tangal 22 Oktober 2016 uang dalambrankas sebesar Rp.395.920.025, (tiga ratus sembilan puluh lima juta sembilanratus dua puluh ribu rupiah), selanjutnya dilakukan serah
pada tanggal 2 Mei 2018 terhadap kas UD.TarunaMotor Jambi, adapun yang melakukan audit adalah saksi Wanda Herdian (timaudit), saksi Delima Ginting (tim audit), dan saksi Bonar Sirait (ketua timaudit) CV.Baleno Motor Pekanbaru dan saksi Ira Lidya (MAdm UD.TarunaMotor Jambi), adapun hasil audit tersebut adalah uang kas setelah dikurangdengan pengeluaran sejumlah Rp.565.205.738,84,(lima ratus enam puluhlima juta dua ratus lima ribu tujuh ratus tiga puluh delapan koma delapanempat rupiah) dan di dapat
hasil audit karena saksi adalah sebagaipimpinan cabang UD.Taruna Motor Jambi tempat terdakwa Ririanti bekerja,dan mengetahui bersama sama bahwa hasil audit telah kas UD.Taruna MotorJambi.Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar keterangan saksi dia atas telahdi dapat hasil audit yang diketahui dan di tanda tangani bersama, adapunsebelumnya UD.Taruna Motor Jambi pernah di lakukan audit pada tanggal 22Oktober 2016 di kantor UD.Taruna Motor Jambi J.Pattimura Kel.Kenali BesarKec.Alam Barajo Kota Jambi
terjadi penggelapan dalam jabatan yang di lakukanoleh terdakwa Ririanti terhadap UD.Taruna Motor tersebut adalah padatanggal 2 Mei 2018 setelah di lakukan audit dari UD.Taruna MotorPekanbaru, yang mana pada tanggal 2 Mei 2018 datang tim Audit dariUD.Taruna Motor Pekanbaru untuk melakukan Audit di UD.Taruna MotorJambi, dan setelah di lakukan audit terdapat hasil Audit keuanganUD.Taruna Motor Jambi dengan uang kas per tanggal 2 Mei 2018 sejumlahRp.1.002.737.202,84,(satu miliar dua juta tujuh ratus
CV.Taruna Motor Jambi pertanggal 22 Oktober2016.> 1 (satu) lembar hasil audit CVTaruna Motor Jambi pertanggal 2 Mei 2018.Dikembalikan kepada UD.Taruna Motor Jambi melalui saksi HEBRONTARIGAN anak dari IMANUEL TARIGAN.6.
Register : 19-12-2017 — Putus : 06-03-2018 — Upload : 09-04-2018
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1519/Pid.B/2017/PN .Jkt Utr
Tanggal 6 Maret 2018 — Penuntut Umum:
AGUNG HARI INRA YUDATAMA, SH
Terdakwa:
DEBY ARISTIA Binti MUHLIS HAMID
307
  • 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

    4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

    5. Menetapkan barang bukti :

    a. 11 (sebelas) bendel berkas laporan kas keuangan dan

    b. 3 (tiga) lembar hasil audit

    Lodan Timur Kel Ancol Kec Pademangan JakartaUtara ; Bahwa saksi menerangkan Pelaku adalah bernama Deby Aristia ; Bahwa pelaku melakukan penggelapan berupa uang cash kecil untukperbelanjaan berupa barangbarang keperluan kantor ;Bahwa uang yang digelapkan oleh pelaku sejumlah Rp. 27.906.023 (duapuluh tujuh juta Sembilan ratus enam ribu duapuluh tiga rupiah) ; Bahwa saksi melakukan pengecekan atau audit bon kas kecil padatanggal 1 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2017 yangmelakukan audit
    Ut.Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan saat Terdakwa menerima uang darikantor, dengan membuat lis order dan bon, selanjutnya pelaku melaporkanpertanggungjawaban kepada Manajer Sdr Nur Rohmah dari laporan pelakukemudian langsung dilakukan audit, dari hasil audit ada perselisihanpenggunaan uang sebesar Rp. 27.906.023 (dua puluh tujuh juta Sembilan ratusenam ribu duapuluh tiga rupiah), tanpa dilengkapa lis order dan bon ;Bahwa audit dilakukan pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 sekitar jam09.00
    Selanjutnya data bon bulan September dan bulan Oktober 2017 saksiserahkan untuk dilakukan audit. Dimana kemudian dikatehui adanya selisihkeuangan sejumlah tersebut diatas;Hal. 7 Putusan No.1519/Pid.B/2017/PN. Jkt. Ut. Bahwa dari hasil audit ditemukan selisin keuangan Karena antarapemasukan dan pengeluaran uang serta sisa uang yang ada di kas kecil tidaksesuai dengan pencatatan.
    Sea Lender Marine dibagian kasir/administrasi kKeuangan telahmembuat laporan keuangan perusahaan pada pembukuan bulan September2017 terdapat selisin Rp10.000.000,(Sepuluh juta rupiah) ; Bahwa terdakwa tidak melaporkan hal tersebut kepada pihsak perusahaan dansejak saat itu pembukuan yang dibuat terdakwa mulai berantakan hinggadilakukan audit pada tanggal 23 Oktober 2017 dikarenakan terdakwa membuatlaporan yang tidak sesuai dengan kenyataanya dan dari hasil audit perusahaandikatehui telah ditemukan
    Sea Lender Marine dibagian kasir/administrasi keuangantelah membuat laporan keuangan perusahaan pada pembukuanbulanSeptember 2017 terdapat selisin Rp10.000.000,(Sepuluh juta rupiah) ; Bahwa terdakwa tidak melaporkan hal tersebut kepada pihsak perusahaan dansejak saat itu pembukuan yang dibuat terdakwa mulai berantakan hinggadilakukan audit pada tanggal 23 Oktober 2017 dikarenakan terdakwa membuatlaporan yang tidak sesuai dengan kenyataanya dan dari hasil audit perusahaandikatehui telah ditemukan
Register : 01-09-0201 — Upload : 03-12-2018
Putusan PT PALANGKARAYA Nomor 56/PDT/2018/PT PLK
MULYANTO, S.T. bin SUMIDI vs 1. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Cq. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Kalimantan Tengah, dkk.
7547
  • Tujuan Standar Audit APIP adalah untuk: 1. menetapkanprinsipprinsip dasar yang merepresentasikan praktikpraktik audit yangseharusnya, 2. menyediakan kerangka kerja pelaksanaan danpeningkatan kegiatan audit intern yang memiliki nilai tambah, 3.menetapkan dasardasar pengukuran kinerja audit, 4. mempercepatperbaikan kegiatan operasi dan proses organisasi, 5. moenilai,mengarahkan dan mendorong auditor untuk mencapai tujuan audit; 6.menjadi pedoman dalam pekerjaan audit; 7. menjadi dasar penilaiankeberhasilan
    pekerjaan audit.
    intern, d. mempercepat perbaikan kegiatanoperasi dan proses organisasi (APIP), e. menilai, mengarahkan, danmendorong auditor untuk mencapai tujuan audit intern, f. menjadipedoman dalam penugasan audit intern, dan g. menjadi dasar penilaiankeberhasilan penugasan audit intern.
    Standar Audit berfungsi sebagaiukuran mutu minimal bagi para auditor dan pimpinan APIP dalam: a.pelaksanaan tugas dan fungsi yang dapat merepresentasikan praktikpraktik audit intern yang seharusnya, menyediakan kerangka kerjapelaksanaan dan peningkatan kegiatan audit intern yang memiliki nilaitambah, serta menetapkan dasardasar pengukuran kinerja audit intern,b. pelaksanaan koordinasi audit intern oleh pimpinan APIP, c.pelaksanaan perencanaan audit intern oleh pimpinan APIP; dan d.penilaian efektivitas
    Pengawasan terhadapperencanaan dan pelaksanaan program dan/ atau kegiatan yang dapatmenghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga,audit klaim, audit investigatif terhadap kasuskasus penyimpangan yangberindikasi merugikan keuangan negara/ daerah, audit penghitungankerugian keuangan negara/ daerah, pemberian keterangan ahli, danupaya pencegahan korupsi, f.
Putus : 10-02-2015 — Upload : 28-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2236 K/PID.SUS/2014
Tanggal 10 Februari 2015 — Ir. HERU SULASTYONO Alias HERU Bin KUNCONO
395296 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tanjung Jati Utama dengan membentuk TimAudit Direktorat Verifikasi dan audit sesuai dengan surat tugas DirekturVerifikasi dan Audit No.ST552/BC.6/2003., tanggal 02 September 2003yang beranggotakan :1) Pengawas Mutu Audit : Drs. Slamet Soesilo, Ak ;2) Pengendali Teknis Audit : Widhi Hartono, S ;3) Ketua Auditor : Hanif Adnan Zunanto ;4) Auditor : Pandhu Pratomo. S dan M. Badrutaman;. Daftar Temuan Sementara (DTS) hasil audit PT.
    Tanjung Jati Utama, yangisinya sebagai berikut :1) Berdasarkan Surat Tugas Direktur Verifikasi dan Audit Nomor : ST552/BC.6/ 2003., tanggal 02 September 2003, Tim Audit DirektoratVerifikasi dan Audit telah melaksanakan audit terhadap PT. TanjungJati Utama untuk periode 01 Juli 2003 sampai dengan periode 04September 2003 dalam kapasitasnya sebagai importir umum;2) Berdasarkan Laporan Hasil Audit Nomor : LHA473/BC.62/REG/2003.
    Laporan Hasil Audit PT.
    Tanjung Jati Utama,yang isinya sebagai berikut :1) Berdasarkan Surat Tugas Direktur Verifikasi dan Audit Nomor : ST552/BC.6/ 2003., tanggal 02 September 2003, Tim Audit DirektoratVerifikasi dan Audit telah melaksanakan audit terhadap PT.
    Tanjung Jati Utama,yang isinya sebagai berikut :1) Berdasarkan Surat Tugas Direktur Verifikasi dan Audit Nomor : ST552/BC.6/2003., tanggal 02 September 2003, Tim Audit DirektoratVerifikasi dan Audit telah melaksanakan audit terhadap PT.
Putus : 03-09-2010 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 290 K/TUN/2008.-
Tanggal 3 September 2010 — DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, vs PT. RIA STAR INDONESIA
7246 Berkekuatan Hukum Tetap
  • S21/BC/2007 tanggal 10 Januari 2007 perihalPermohonan Penelitian Ulang atas Audit Kepabeananterhadap PT. Ria Star Indonesia (Obyek Sengketa) ;2.
    suatu daftar yang wajib dibuat dandiisi oleh Tim Audit dengan menggunakan formulirsesuai Lampiran XIX Keputusan Direktur Jenderal BeaCukai Nomor : KEP12/BC/2000 tanggal 20 Maret 2000tersebut tentang Data Temuan Sementara yang dibuatberdasarkan Kertas Kerja Audit (KKA).
    Bahwa berdasarkan Berita Acara WHasil Audit NomorBA01/RSI/2006 tanggal 25 Juli 2006, Termohon Kasasi20telah menyetujui beberapa hal yang direkomendasikanoleh Tim Audit termasuk juga mengenai pemeriksaannilai transaksi yang menyebutkan bahwa Perusahaan (incasu.
    Maret 2000 tentang TataLaksana Audit di Bidang Kepabeanan dan Cukai ;29.
    Bahwa dengan disetujuinya = seluruhtemuan audit dan rekomendasi yang disampaikan TimAudit dalam Berita Acara Audit tersebut, maka secarahukum Termohon Kasasi telah menyetujui seluruhprosedur audit yang dilakukan oleh Tim Audit ;33.Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas, sudahterbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa JudexFactie telah salah menerapkan hukum dalam memberikanPutusan a quo.
Register : 07-06-2016 — Putus : 28-07-2016 — Upload : 28-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 279 K/TUN/2016
Tanggal 28 Juli 2016 — HARI LIEWARNATA, DK VS KEPALA PERWAKILAN BADAN PENGAWAS KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT;
233149 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 279 K/TUN/201614.1.214.1.314.1.414.1.514.1.6Bahwa sesuai Pasal 49, Ayat (1) PP Nomor 60 Tahun2008 tersebut diatas maka BPKP adalah AparatPengawasan Intern Pemerintah (APIP);Bahwa Pasal 53 PP Nomor 60 Tahun 2008 menyebutkan:(1) Untuk menjaga mutu hasil audit yang dilaksanakanaparat pengawasan intern pemerintah, disusunstandar audit;(2) Setiap pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51ayat (1) wajib melaksanakan audit sesuai denganstandar audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1);(3)
    Putusan Nomor 279 K/TUN/201614.1.714.1.814.1.9Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintahsebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA wajibdipergunakan sebagai acuan bagi seluruh APIP dalammelaksanakan audit sesuai dengan mandat audit masingmasing;Bahwa sesuai Lampiran Peraturan Menteri PAN Nomor:PER/05/M.PAN/03/2008, disebutkan:Audit investigatif adalah proses mencari, menemukan, danmengumpulkan bukti secara sistematis yang bertujuanmengungkapkan terjadi atau tidaknya suatu perbuatan danpelakunya
    Padahal proses pelelanganadalah proses administrasi yang tidak ada kaitannya dengantujuan dilakukannya Audit Investigatif oleh TERGUGAT.
    Audit penghitungan kerugian keuangan negara, yangmerupakan bagian dari audit dengan tujuan tertentu yangdimaksudkan pada akhirnya adalah untuk menyatakan pendapatmengenai nilai kerugian kKeuangan negara yang timbul dari suatukasus penyimpangan dan digunakan untuk mendukung tindakanlitigasi.
    Haltersebut diperkuat dengan kenyataan bahwa Tergugat/Pembanding dalammelakukan audit didasarkan pada adanya permohonan penghitungankerugian negara dari Direktur Reskrimsus Kepolisian Daerah KalimantanBarat (bukti T1). Hasil audit yang dilakukan oleh Tergugat/Pembandingtidak bersifat mengikat bagi Direktur Reskrimsus Kepolisian DaerahKalimantan Barat oleh karena tidak ada hubungan hierarkhis antaraTergugat/Pembanding dengan pihak yang meminta audit tersebut.
Register : 15-09-2016 — Putus : 24-11-2016 — Upload : 10-01-2017
Putusan PN BARABAI Nomor 206/Pid.B/2016/PN Brb
Tanggal 24 Nopember 2016 — - M.ARIEF RIYADI Als ARIEF Bin ABDULLAH
548
  • Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) rangkap berita acara audit tanggal 19 September 2015; 1 (satu) rangkap laporan penyesuaian gudang tanggal 19 September 2015; 1 (satu) lembar berita acara audit tanggal 31 Oktober 2015; 1 (satu) rangkap laporan penyesuaian gudang tanggal 30 Oktober 2015; 20 (dua puluh) lembar nota pinjaman barang / surat pesanan order; 2 (dua) lembar nota pembelian barang dari Sindama Mandiri dan 1 (satu) lembar surat pernyataan dari
    oleh tim audit internal PT.
    audit yang berbeda dan barang yang sudah di audit pada tanggal 19September 2015 tidak sama dengan barang tanggal 31 Oktober 2015; Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) rangkap Berita AcaraAudit tanggal 19 September 2015, 1 (satu) rekapan laporan penyesuaian gudangtanggal 19 September 2016, 1 (satu) lembar Berita Acara Audit tanggal 31 Oktober2015 dan 1 (satu) rekap laporan penyesuaian gudang tanggal 30 Oktober 2016adalah barang bukti hasil audit yang dilakukan tim audit perusahaan
Register : 22-04-2010 — Putus : 15-07-2010 — Upload : 14-07-2015
Putusan PN SEKAYU Nomor 259/Pid.B/2010/PN.SKY
Tanggal 15 Juli 2010 — RIA SRI WAHYUNI binti JOHAN NAWAWI
11711
  • MUTIA TIRTA LESTARI, dikembalikan kepada pemiliknya;- 7 (tujuh) lembar audit faktur penjualan bulan Januari 2009 sampai dengan bulan September 2009;- 2 (dua) lembar audit laporan keuangan bulan Januari 2009 s/d September 2009, dan- 1 (satu) lembar audit laporan keuangan tangki bulan Januari 2009 s/d September 2009, tetap terlampir dalam berkas perkara;6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
    faktur penjualan bulan Januari 2009 sampaidengan bulan September 2009;e 2 (dua) lembar audit laporan keuangan bulan Januari 2009 s/dSeptember 2009;e 1 (satu) lembar audit laporan keuangan tangki bulan Januari 2009 s/dSeptember 2009;DIRAMPAS DAN DILAMPIRKAN DALAM BERKAS PERKARA;4 Menetapkan Terdakwa untuk dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000, (seribu rupiah);Telah juga mendengar pembelaan (pleidooi) dari Terdakwa yangmenyatakan halhal sebagai berikut ;Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan
    MUTIA TIRTA LESTARI melakukan audit/pengecekanarsip faktur penjualan dengan inputan data computer untuk tahun 2009,setelah proses audiot selesai ditemukan perbedaan/selisih nota keluar sebagaiberikut :Tanggal 11 Maret 2009 s/d 31 Maret 2009 sebesar Rp. 2.719.000, (dua jutaseratus sembilan belas ribu rupiah) Terdakwa tidak membukukan ataumenyetorkan uang ke rekening perusahaan dengan faktur penjualan an.
    Januari 2009 sampaidengan bulan September 2009;2 (dua) lembar audit laporan keuangan bulan Januari 2009 s/d bulanSeptember 20091 (satu) lembar audit laporan keuangan tangki bulan Januari 2009 s/dSeptember 2009;Barang bukti mana telah disita secara sah dengan Penetapan Sita No : 233/Pen.Pid/2009/PN.SKY dan di depan persidangan telah dibenarkan oleh saksisaksi17maupun Terdakwa, sehingga dengan demikian dapat dipertimbangkan sebagai barangbukti dalam perkara ini;Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan
    MUTIA TIRTA LESTARI dan masih27diperlukan oleh perusahaan bersangkutan, maka sudah sepatutnyadikembalikan kepada pemiliknya;7 (tujuh) lembar audit faktur penjualan bulan Januari 2009 sampaidengan bulan September 2009;2 (dua) lembar audit laporan keuangan bulan Januari 2009 s/dSeptember 2009;1 (satu) lembar audit laporan keuangan tangki bulan Januari 2009 s/dSeptember 2009, oleh karena merupakan satu kesatuan dengan berkasperkara ini, maka harus tetap terlampir dalam berkas perkara;Menimbang, bahwa
    MUTIA TIRTA LESTARI, dikembalikankepada pemiliknya;7 (tujuh) lembar audit faktur penjualan bulan Januari 2009 sampaidengan bulan September 2009;2 (dua) lembar audit laporan keuangan bulan Januari 2009 s/dSeptember 2009, dan 1 (satu) lembar audit laporan keuangan tangki bulan Januari 2009 s/dSeptember 2009, tetap terlampir dalam berkas perkara;6 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,(seribu rupiah);Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim PengadilanNegeri Sekayu
Register : 02-12-2014 — Putus : 21-01-2015 — Upload : 12-02-2015
Putusan PN DEMAK Nomor 202/Pid.B/2014/PN Dmk
Tanggal 21 Januari 2015 — Reza Prasetyo Waluyo Bin Dwi Waluyo
648
  • Demak ;Dirampas untuk dimusnahkan;- 1 (satu) bendel hasil print out audit selisih harga barang tertera pada tanggal 24 September 2014 ;- 1 (satu) lembar surat keterangan yang menyatakan Sdr. Reza Prasetyo Waluyo sebagai karyawan PT Indomarco Adi Prima No. 22/Pers/X/2014, dengan jabatan Salesman Canvas area Demak, tertanggal 1 Juli 2011, dengan No.
    Indomarco Adi Prima untuk melakukan audit atau pengecekan ataslaporan tersebut;e Bahwa berdasarkan hasil audit atau pengecekan saksi Adi Winarso, SE di PT.Indomarco Adi Prima di jalan Bitingan Keluraha Bintoro Kecamatan DemakKabupaten Demak ditemukan selisin barang yang ada dalam Canvas denganpembukuan di bagian administrasi senilai Ro37.460.000,00;e Bahwa setelah dilakukan audit tersebut, selanjutnya saksi Sarino dan saksi AdiWinarso, SE mengkroscek kepada terdakwa dan terdakwa mengakui danmembuatkan
    Indomarco Adi Prima untuk melakukan audit atau pengecekan ataslaporan tersebut;Bahwa berdasarkan hasil audit atau pengecekan saksi Adi Winarso, SE di PT.Indomarco Adi Prima di jalan Bitingan Keluraha Bintoro Kecamatan DemakKabupaten Demak ditemukan selisin barang yang ada dalam Canvas denganpembukuan di bagian administrasi senilai Ro37.460.000,00;Halaman5 dari 26 Putusan Nomor 202/Pid.B/2014/PN.
    atastemuan tersebut yaitu Bapak Hermawan Setiawan, S.H. dan Bapak Adi Winarso,Saksi diminta oleh pimpinan Saksi untuk menjadi Saksi atas pelaksanaan audit ataupenghitungan barang tersebut ;Bahwa atas dasar pelaksanaan audit ditemukan selisih jumlah data barang yang adadi komputer tercatat lebin banyak daripada barang yang ada di box atas namaTerdakwa yang kalau dinilai dengan uang ditaksir sejumlah Rp35.000.000,00 (tigapuluh lima juta rupiah) ;Bahwa atas temuan audit tersebut selanjutnya team dari
    selanjutnya data audit dimasukkan ke dalam komputer administrasi dandari hasil penghitungan selanjutnya diketemukan jumlah kerugian yaitu sebesarRp35.210.000,00 (tiga puluh lima juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) ;Bahwa pada saat dilakukan audit, Terdakwa menyaksikan secara langsung.
    Dan kemudian team dari PT IndomarcoAdi Prima Semarang melakukan audit atas barangbarang yang menjaditanggungjawab Terdakwa. Dan dari hasil audit tersebut akhirnya perbuatan Terdakwadiketahui oleh PT Indomarco Adi Prima ;Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 202/Pid.B/2014/PN.
Register : 08-09-2015 — Putus : 05-04-2016 — Upload : 13-03-2017
Putusan PTUN PONTIANAK Nomor 45/G/2015/PTUN-PTK
Tanggal 5 April 2016 — CV. DHARIKSA APROBAJA dalam hal ini diwakili oleh HAMDANI MELAWAN KEPALA PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
219116
  • Inspektorat Kabupaten/Kota;Menurut Pasal 53 Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008;(1) Untuk menjaga mutu hasil audit yang dilaksanakan aparatpengawasan intern pemerintah, disusun standar audit;(2) Setiap pejabat sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) wajibmelaksanakan audit sesual dengan standar audit sebagaimana dimaksud ayat (1);(3) Standar audit sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun organisasiprofesi auditor dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah;Menurut penjelasan Pasal 53
    Formulasi tujuan audit;"Hal. 20 dari 127 halaman Putusan No.45/G/2015/PTUNPTK2. Penentuan ruang lingkup audit, termasuk evaluasi risiko audit;3. Pemilihan pengujian dan hasilnya;4. Pemilinan jenis dan tingkat sumber daya yang tersedia untukmencapai tujuan audit;5. Penentuan signifikan tidaknya risiko yang diindentifikasi dalam auditdan efek/dampaknya; " 22 "6. Pengumpulan bukti audit;7.
    Prinsip objektivitasmensyarakatkan agar auditor melaksanakan audit dengan jujur dantidak mengkompromikan kualitas.
    Formulasi tujuan audit:"=2. Penentuan ruang lingkup audit, termasuk evaluasi risiko audit;3. Pemilihan pengujian dan hasilnya;4. Pemilinan jenis dan tingkat sumber daya yang tersedia untukmencapai tujuan audit;5. Penentuan signifikan tidaknya risiko yang diindentifikasi dalam auditdan efek/ dampaknya; 6. Pengumpulan bukti audit;7.
    Bukti analisis ini dapat berupa perbandingan,nisbah, perhitungan dan argumen logis lainnya;Bukti audit yang cukup berkaitan dengan jumlah bukti yang dapatdijadikan sebagai dasar untuk penarikan suatu kesimpulan audit.Dalam audit investigatif, bukti audit harus diperoleh dengan tidakmenggunakan metode sampling, melainkan harus secarakeselurunan populasi;Bukti audit disebut kompeten jika bukti tersebut sah dan dapatdiandalkan untuk menjamin kesesuaian dengan faktanya.
Register : 17-07-2014 — Putus : 15-09-2014 — Upload : 11-02-2015
Putusan PN BARABAI Nomor 148/Pid.B/2014/PN Brb
Tanggal 15 September 2014 — - HARLAN BUDIMAN Alias BUDI Bin JUMHURI
9624
  • Menetapkan barang bukti berupa : - 1 (satu) lembar hasil audit rincian penggelapan barang gudang yang dilakukan oleh Harlan Budiman di PT.
    Wahana Inti Sejati Barabai yang dibuat pada tanggal 25 Maret 2014, dan ditanda tangani oleh penanggung jawab Harlan Budiman, auditor Sri Wahyuningsih dan diketahui oleh Evy Yunita Sethiono ;- 3 (tiga) lembar data stock program komputerisasi ;- 3 (tiga) lembar data stok fisik barang di gudang yang ditandatangani oleh team audit, kepala gudang Operasional Manager ;- 5 (lima) lembar data Adjustment penyesuaian plus minus barang yang ditandatangani oleh team audit, kepala gudang Operasional Manager
    ;- 1 (satu) lembar berita acara audit hasil audit stock opname gudang distributor FFI Barabai dengan jumlah selisih setelah PPN 10 % sebesar Rp - 19.345.537,00 (minus Sembilan belas juta tiga ratus empat puluh lima ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah) yang dibuat di Barabai pada tanggal 25 Maret 2014 dan ditandatangani oleh auditor 1 yang dijabat oleh Sri Wahyu N.
    Wahana Inti Sejati Barabai yang dibuat pada tanggal 25 maret 2014 dan ditandatangani oleh penanggung jawab Harlan Budiman auditor Sri Wahyuningsih dan diketahui oleh Evy Yunita Sethiono ;- 1 (satu) lembar data stock program komputerisasi ;- 1 (satu) lembar data stock fisik barang digudang yang ditandatangani oleh team audit, Kepala Gudang dan Operasional Manager ;- 1 (satu) lembar data Addjusments penyesuaian plus minus barang yang ditadatangani oleh team audit, Kepala Gudang dan Operasional Manager
    hasil audit stock opname gudang distributor FFI Barabai dengan jumlah selisih setelah PPN 10 % sebesar Rp - 78.132.947,00 (minus tujuh puluh delapan juta seratus tiga puluh dua Sembilan ratus empat puluh tujuh Rupiah) yang dibuat di Barabai pada tanggal 25 maret 2014 dan ditandatangani oleh auditor 1 yang dijabat oleh Sri Wahyu N.
    , kepala gudang Operasionalmanager ;1 (satu) lembar berita acara audit hasil audit stock opname gudangdistributor FFI Barabai dengan jumlah selisih setelah PPN 10 %sebesar Rp 19.345,537 (minus Sembilan belas juta tiga ratusempat puluh lima ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah) yangdibuat di Barabai pada tanggal 25 maret 2014 dan ditandatanganioleh auditor 1 yang dijabat oleh Sri Wahyu N.
    datanguntuk audit stock barang, dan ternyata dalam stock komputerisasibarang ada, dan setelah dicek dalam gudang barang sudah tidak ada,kemudian setelah mengetahui hal tersebut saksi langsungmelaporkan kepada pimpinan perusahaan, dan membuat berita acaralaporan audit bersama dengan team audit perusahaan yang diketuaioleh saksi SRI WAHYUNINGSIH beserta staf dan pemilikperusahaan, dan setelah melihat hasil audit, ada kecurigaan terhadapterdakwa sebagai Kepala Gudang yang bertanggung jawab ataskeluar
    Wahana Inti Sejati Cabang Barabai, tanpaijin Kepala Cabang ataupun bagian Sesco (Supervisor Sales), dantidak melalui proses komputerisasi fakturis, selanjutnya menjualbarang tersebut kepada orang lain dab uang hasil penjualan barangbarang tersebut tidak disetorkan kepada P.T Wahana Inti SejatiBarabai ;bahwa saksi membuat laporan Audit, membuat Berita Acara Audit,dan membuat pernyataan pertanggung jawaban terdakwa, kemudiansaksi melaporkan temuan hasil Audit saksi kepada Direktur danOwner Pemilik
    berita acara audit hasil audit stock opnamegudang distributor FFI Barabai dengan jumlah selisih setelahppn 10 % sebesar Rp 19.345.537,00 (minus Sembilan belasjuta tiga ratus empat puluh lima ribu lima ratus tiga puluhtujuh rupiah) yang dibuat di Barabai pada tanggal 25 maret2014 dan ditandatangani oleh auditor 1 yang dijabat oleh SriWahyu N.
    ditandatangani oleh team audit, kepala gudang Operasionalmanager.e 1 (satu) lembar berita acara audit hasil audit stock opname gudangdistributor FFI Barabai dengan jumlah selisih setelah ppn 10 %sebesar Rp 19.345,537 (minus Sembilan belas juta tiga ratusempat puluh lima ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah) yangdibuat di Barabai pada tanggal 25 maret 2014 dan ditandatanganioleh auditor 1 yang di jabat oleh Sri Wahyu N.
Register : 03-10-2016 — Putus : 20-04-2015 — Upload : 03-10-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 222/Pdt.G/2014/PN Mdn
Tanggal 20 April 2015 — - Ir. AZZAM RIZAL, M. Eng (PENGGUGAT) - BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA Cq. KEPALA PERWAKILAN BPKP SUMUT (TERGUGAT I) - KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATERA UTARA Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA (TERGUGAT II) - KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA Cq. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA (TERGUGAT III)
6515
  • sebagaimana mestinya, maka Perbuatan Tergugat I yang telahmelakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara sebagaimana tertuangdalam Laporan Hasil Audit BPKP No.
    Cfr.ABahwa Ahli sebagai ahli Akunting dan Auditing dari AAFI;Bahwa audit merupakan bagian dari kegiatan pengawasan, audit merupakan salahsatu cara/teknik.metode untuk melaksanakan keuangan;Bahwa dalam PP Nomor 60 Tahun 2008, terdapat dua macam audit, yaitu auditkinerja dan audit tujuan tertentu;Bahwa dalam UU Nomor 15 Tahun 2004, dikenal adanya 3 (tiga) jenis audit, yaituaudit keuangan, audit kinerja dan audit tujuan tertentu;2Bahwa dalam Audit dikenal dengan Profesional Judgement Auditor yaitupertimbangan
    kebijakan dari auditor terhadap suatu kondisi tertentu yang diambiloleh auditor berdasarkan profesionalisme auditor;Bahwa audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara adalahtermasuk audit dengan tujuan tertentu;Bahwa setelah dilakukan audit kinerja/keuangan dengan hasil baik tidak menjaminbebas dari fraud/kecurangan, hal ini disebabkan oleh adanya tujuan/focus yangberbedabeda dari masingmasing audit, audit tujuan tertentu (audit investigatif)tujuannya memang untuk menemukan fraud, audit
    dan lainlain, namun73teknikteknik audit tersebut tidak mutlak harus dilakukan semuanya oleh auditordan tergantung pada keyakinan auditor/judgement audit;Bahwa lembaga yang boleh melakukan audit dengan tujuan tertentu diantaranyaBPK, dalam PP Nomor 60 Tahun 2008, untuk lingkungan pemerintah ada organyang dikenal sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), yaitu BPKP,Inspektorat Kementerian dan LPNK, Inspektorat Provinsi, InspektoratKabupaten/Kota, yang diperbolehkan melakukan audit dengan
    audit keuangan dan berbeda pula denganaudit tujuan tertentu (audit investigasi) yang tujuannya memang menemukanfraud/kecurangan, sehingga di dalam audit keuangan dan audit kinerja meskipunkesimpulannya baik namun tidak menjamin obyek yang diaudit bebas darifraud/kecurangan;Menimbang, bahwa disamping itu dilakukannya audit Penghitungan KerugianKeuangan Negara yang diminta oleh Penyidik adalah terkait dengan proses penyidikandimana penyidik telah menemukan buktibukti adanya perbuatan melawan hukumsehingga
Putus : 23-08-2017 — Upload : 29-03-2018
Putusan PN BENGKULU Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Bgl
Tanggal 23 Agustus 2017 — M. ROZALI DJAFRI Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu
8465
  • Peraturan Menpan tentangstandar audit, sehingga hasil audit Tergugat tidak bermutu, tidak valid,melanggar hukum dan cacat hukum, karena berdasarkan ketentuantersebut bahwa standar audit merupakan kriteria atau ukuran mutu yangwajib dipedomani oleh aparat pengawasan intern pemerintah dalammelakukan audit. Ketentuan ini semua telah diabaikan oleh Tergugatdalam melakukan audit dimaksud;.Halaman 7 dari 63 halaman Perkara Perdata Nomor 9/Pdt.
    audit, makarangkaianperistiwa adanya pelaksanaan dilakukan audit yangkemudian diserahkan hasil audit (LHPKKA) tersebut kepadaKejaksaan Negeri Banjarnegara terlepas kemudian apakah hasilaudit (LHPKKA) tersebut, dipergunakan sebagai salah satu alatbukti (dalam kasus karupsi) oleh Kejaksaan Negeri Banjarnegaramaka terjadi sebab akibat sangat terkait antara Tergugat dalamhal ini BPKP selaku pelaksana audit (atas permintaan KejaksaanNegeri Banjarnegara) dan Kejaksaan Negeri Banjarnegara selakupeminta
    Sehingga dalam hal ini Tergugatmelakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara adalahuntuk memenuhi kewajiban hukum Tergugat sebagai Ahli yangtelah diminta secara remi oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Blora.Menimbang, bahwa dengan demikian peranan Tergugat dalamrnelaksanakan Audit Audit Penghitungan Kerugian KeuanganNegara (Audit PKKN) dalam perkara a quo adalah sebagai AHLIyang sematamata untuk melaksanakan kewajiban hukum untukmemenuhi permintaan bantuan secara resmi dari KejaksaanNegeri Blora
    Bahwa audit yang dilakukan Tergugat (BPKP) adalah audit dalamrangka penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan ataspermintaan penyidik dan dilakukan dalam kerangka prosespenyidikan (pro justitia), sehingga dalam pelaksanaan audit tersebut,Tergugat telah mengacu pada Peraturan Kepala BPKP Nomor PER1314/K/D6/2012 tentang Pedoman Penugasan Bidang Investigasi(PPBI).Bahwa pada saat melaksanakan Audit Penghitungan KerugianKeuangan Negara dalam perkara a quo, Tergugat telahmelaksanakan selurun
    Dalam audit penghitungan kerugian keuangan negara, auditormengumpulkan dan mengevaluasi bukti sesuai dengan pedomanpengumpulan dan evaluasi audit investigatif. Perbedaannya terletakpada cara pengumpulan bukti.
Register : 08-08-2018 — Putus : 26-11-2018 — Upload : 13-12-2018
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 20/G/2018/PTUN.JPR
Tanggal 26 Nopember 2018 — Penggugat:
JAFET ARNOLD SAMPUL, SH.
Tergugat:
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN BPKP PERWAKILAN PROVINSI PAPUA
2382026
  • ----------- M E N G A D I L I -----------------------------------------------------------------------------------------

    1. DALAM PENUNDAAN:
    • Menyatakan menolak Permohonan Penundaan Penggugat;
    1. DALAM EKSEPSI
      1. Menyatakan menerima eksepsi Tergugat tentang Kompetensi Absolut Pengadilan;
      2. Menyatakan objek sengketa berupa Laporan Hasil Audit
    XIX.JYP/05/2017 tanggal24 Mei 2017, dengan Audit PKKN yang dilakukan Tergugat(BPKP) yang hasilnya adalah LHPKKN (obyek sengketa aBahwa di dalam lingkungan bidang audit, terdapat banyakjenis audit yang dilakukan auditor antara lain: auditkeuangan, audit operasional, audit kinerja, auditinvestigatif, audit klaim, audit penghitungan kerugiankeuangan negara, dan lain sebagainya.
    ;Bahwa obyek sengketa a quo yang diterbitkan Tergugattidak dapat diperbandingkan dengan Laporan Hasil Auditrutin dari BPK RI sebagaimana didalilkan Penggugatkarena kedua audit tersebut memiliki jenis, metode, obyek,ruang lingkup dan tujuan audit yang jauh berbeda. ;Bahwa LHP Nomor 01.C/LHP/XIX.JYP/05/2017 tanggal 24Mei 2017 merupakan hasil pemeriksaan/audit kKeuangan(general audit) yang dilakukan BPK.
    ;Sedangkan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia hanyamengatur prinsipprinsip audit yang bersifat umum, dan belummengatur secara spesifik jenis audit dalam rangka penghitungankerugian keuangan negara.
    ;Bahwa di lingkungan bidang Auditing terdapat banyak jenis audit,antara lain audit keuangan, audit kinerja, audit dengan tujuantertentu, audit investigatif, audit klaim, audit penghitungankerugian keuangan negara, audit penyesuaian harga yangmasingmasing memiliki perbedaan dari jenis, metode,teknik/standar dan tujuan auditnya sehingga jenis audit tersebuttidak dapat dipersamakan. ; 220m enone nn ne reneeBahwa antara Audit dalam rangka Penghitungan KerugianKeuangan Negara yang dilakukan Tergugat dalam
    ;Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang pada pokoknyamenyatakan bahwa tindakan Tergugat bertentangan denganStandar Audit = Intern Pemerintah Indonesia terkaitpengkomunikasian/tanggapan hasil audit. ;Bahwa dalil Penggugat tersebut hanya pernyataan subyektif,karena faktanya tindakan Tergugat (melakukan Audit PKKN danmenerbitkan obyek sengketa a quo) tidak bertentangan denganStandar Audit Intern Pemerintah Indonesia.
Register : 22-04-2016 — Putus : 31-05-2016 — Upload : 27-06-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 9/P/FP/2016/PTUN-JKT
Tanggal 31 Mei 2016 — PT. INDOENERGI CONSULTANT ; NSPEKTUR JENDERAL – KEMENTERIAN ESDM REPUBLIK INDONESIA, DKK
13486
  • Audit dilaksanakan tidak berdasarkan AsasAsas Umum Pemerintahanyang Baik (AUPB).a.
    Temuan Hasil Audit angka 19.
    Audit Kinerja/Operasional yang dilakukan oleh Auditor InspektoratJenderal KESDM adalah Post Audityang artinya audit dilaksanakanterhadap kegiatan/ pekerjaan yang sudah selesai;d. Tim Auditor menyusun Program Kerja Audit (PKA), penganggaranwaktu audit serta menandatangani pakta integritas;e. Melakukan Expose PKA sebelum pelaksanaan audit.3.4 Proses Pelaksanaan Audita.
    Untuk membedakan audit bisa dilihat dari tujuanauditnya, audit kinerja tujuannya adalah untuk menilai apakah kinerja suatuorganisasi, apakah yang di audit kinerja yang menjadi sasarannya itusudah melakukan 3 E, efisiensi, efektivitas, dan ekonomi, dalam pekerjaanproses menilai itu dimulai dari perencanaan sampai dengan laporan jadinanti kewajiban auditor membuat perencanaan audit sampai menyusunaudit program disana, jadi itu dilakukan ketika kita menyusun audit programitu dieksposkan di internal
    pada sisi perencanaan, dari situ melangkah keHalaman 77 dari 96 halaman Putusan Nomor 9/P/FP/2016/PTUNJKT.pelaksanaan audit di lapangan sampai pelaporan dan disitu standar itudiberlakukan umum, siapapun itu tunduk pada standar ketika diamelakukan audit kinerja ada standarnya, ketika ia melakukan audit tujuantertentu atau audit yang lain ada standarnya, dan yang mengatur tentangstandar audit adalah Permenpan; Bahwa Ahli menerangkan Ketika melakukan audit perlu melakukanpengujian terhadap buktibukti