Ditemukan 4463027 data
Urut Berdasarkan
Penelusuran terkait :
Pembebasan yang tidak murni
Berdasarkan wewenangnya
Menarik sesuatu barang yang disita berdasarkan undang-undang
Eksekusi hak tanggungan dan fiducia berdasarkan prinsip syariah
Sengketa tanah
Surat keputusan tidak berdasarkan putusan pengadilan
Terdapat kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata berdasarkan novum
Alasan pk berdasarkan atas kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya.
Surat keputusan dalam bentuk penolakan pendaftaran peralihan hak atas tanah berdasarkan akta jual beli
Pembatalan ketetapan pajak atas surat tagihan pajak
berdasarkan pasal 36 ayat (1) huruf c
Pembatalan ketetapan pajak atas surat tagihan pajak berdasarkan pasal 36 ayat (1) huruf c
Alasan pk menurut pemohon pk berdasarkan atas
Kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya.
Putus : 15-12-2023 — Upload : 08-03-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 5553 B/PK/Pjk/2023 Tanggal 15 Desember 2023 — PT ABB SAKTI INDUSTRI, vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
8 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
8 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 28-11-2023 — Upload : 07-03-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 5486 B/PK/Pjk/2023 Tanggal 28 Nopember 2023 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP INDONESIA
8 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
8 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 18-12-2023 — Upload : 08-03-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 5538 B/PK/Pjk/2023 Tanggal 18 Desember 2023 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK, vs PT DADI PANCAR BUANA
10 — 5 — Berkekuatan Hukum Tetap
10 — 5 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 18-12-2023 — Upload : 08-03-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 5634 B/PK/PJK/2023 Tanggal 18 Desember 2023 — PT PELABUHAN TIGA BERSAUDARA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
12 — 5 — Berkekuatan Hukum Tetap
12 — 5 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 15-12-2023 — Upload : 08-03-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 5560 B/PK/Pjk/2023 Tanggal 15 Desember 2023 — PT ABB SAKTI INDUSTRI vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
9 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
9 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 18-12-2023 — Upload : 08-03-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 5549 B/PK/Pjk/2023 Tanggal 18 Desember 2023 —
5 — 3 — Berkekuatan Hukum Tetap
5 — 3 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 16-11-2023 — Upload : 08-03-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 5524 B/PK/Pjk/2023 Tanggal 16 Nopember 2023 — PT NEWMONT NUSA TENGGARA vs GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARA BARAT),
12 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
12 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 18-12-2023 — Upload : 08-03-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 5548 B/PK/Pjk/2023 Tanggal 18 Desember 2023 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT DADI PANCAR BUANA
8 — 5 — Berkekuatan Hukum Tetap
8 — 5 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 15-12-2023 — Upload : 08-03-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 5555 B/PK/Pjk/2023 Tanggal 15 Desember 2023 — PT ABB SAKTI INDUSTRI vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
7 — 5 — Berkekuatan Hukum Tetap
7 — 5 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 27-12-2023 — Upload : 08-03-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 5536 B/PK/Pjk/2023 Tanggal 27 Desember 2023 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT DADI PANCAR BUANA
9 — 5 — Berkekuatan Hukum Tetap
9 — 5 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 18-12-2023 — Upload : 08-03-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 5551 B/PK/Pjk/2023 Tanggal 18 Desember 2023 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT DADI PANCAR BUANA
10 — 5 — Berkekuatan Hukum Tetap
10 — 5 — Berkekuatan Hukum Tetap
Fatwa DSN
Fatwa DSN Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 Tahun 2016 3781 — 2039
- Tentang : Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata berdasarkan Prinsip Syariah
Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata berdasarkan Prinsip Syariah
. :(021) 31903288 FATWADEWAN SYARIAH NASIONALMAJELIS ULAMA INDONESIANO: 108/DSNMUI/X/2016TentangPEDOMAN PENYELENGGARAAN PARIWISATABERDASARKAN PRINSIP SYARIAHmale Cel 4 ul oaDewan Syariah NasionalMajelis Ulama Indonesia (DSNMUI) setelah,Menimbang : a. bahwa saat ini sektor periwisata berbasis syariah mulai berkembangdi dunia termasuk Indonesia, sehingga memerlukan pedomanpenyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah:b. bahwa ketentuan hukum mengenai pedomanpenyelenggaraanpariwisata berdasarkan
prinsip syariah belum diatur dalam fatwaDSNMUI;c. bahwa atas dasar pertimbangan huruf a dan b, DSNMUImemandang perlu menetapkan fatwa tentang pedomanpenyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah.Mengingat : 1.
Pendapat peserta Rapat Pleno DSNMUI pada hari Sabtu, tanggal01 Oktober 2016 di Bogor;MEMUTUSKAN:Menetapkan : FATWA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAANPARIWISATA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAHPertama : Ketentuan UmumDalam fatwa ini yang dimaksud dengan:1.
Akad jualah adalah janji atau komitmen (i/tizam) perusahaanuntuk memberikan imbalan (reward/iwadh/jul) tertentu kepadapekerja (amil) atas pencapaian hasil (prestasi/natijah) yangditentukan dari suatu pekerjaan (obyek akad jz alah).108 Pedoman Pariwisata Syariah 6 Kedua : Ketentuan HukumPenyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah bolehdilakukan dengan syarat mengikuti ketentuan yang terdapat dalamfatwa ini.Ketiga : Prinsip Umum Penyelenggaraan Pariwisata SyariahPenyelenggaraan wisata wajib
Apabila terjadi perselisihan di antara para pihak dalampenyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah, makapenyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketaberdasarkan syariah sesuai peraturan perundangundangan yangberlaku setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah;3.
Putus : 15-12-2023 — Upload : 08-03-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 5554 B/PK/Pjk/2023 Tanggal 15 Desember 2023 —
6 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
6 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 15-12-2023 — Upload : 08-03-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 5562 B/PK/Pjk/2023 Tanggal 15 Desember 2023 — PT ABB SAKTI INDUSTRI vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
7 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
7 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 15-12-2023 — Upload : 08-03-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 5556 B/PK/Pjk/2023 Tanggal 15 Desember 2023 — PT ABB SAKTI INDUSTRI vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
7 — 5 — Berkekuatan Hukum Tetap
7 — 5 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 16-11-2023 — Upload : 07-03-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 5490 B/PK/Pjk/2023 Tanggal 16 Nopember 2023 — PT MITSUBISHI KRAMA YUDHA MOTORS AND MF vs
D
9 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
9 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 09-01-2024 — Upload : 08-03-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 5615 B/PK/Pjk/2023 Tanggal 9 Januari 2024 — PT NEWMONT NUSA TENGGARA, vs GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARA BARAT)
22 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
22 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 03-10-2023 — Upload : 12-12-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3562 B/PK/PJK/2023 Tanggal 3 Oktober 2023 — PT PERTAMINA GAS vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
43 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
43 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 27-12-2023 — Upload : 08-03-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 5584 B/PK/Pjk/2023 Tanggal 27 Desember 2023 — PT SINAR SAWIT SUBURLESTARI vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
9 — 5 — Berkekuatan Hukum Tetap
9 — 5 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 15-12-2023 — Upload : 08-03-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 5558 B/PK/Pjk/2023 Tanggal 15 Desember 2023 — PT ABB SAKTI INDUSTRI, vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
10 — 5 — Berkekuatan Hukum Tetap
10 — 5 — Berkekuatan Hukum Tetap