vs KEPALA PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR BPK R.I.

Bratang Gede IIID No. 25A,Kelurahan Ngagelrejo, Kecamatan Wonokromo KotaSurabaya, n= 2 ono ne nn nnn nnn nnn nnn ne nee oeBerdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Oktober 2018; Selanjutnya disebut:MELAWAN:KEPALA PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR BPK R.I., berkedudukan di JI.Raya Juanda, Gedangan Sidoarjo Provinsi Jawa Timur ;Dalam hal ini memberi kuasa kepada :1. Dr. NIZAM BURHANUDDIN, S.H.,M.H.; 2. AKHMAD ANANGHERNADY, S.H. ; 3. DHERYS VIRGANTARA, SH. ; 4. MUHAMMAD RAMADANI, S.H.,M.H. ; 5.

BPK WIJAYA KUSNARYANTO CS >< NY.HJ MAIMUNAH CS

Bpk. WIJAYA KUSNARYANTO, Lakilaki, Warga Negera Indonesia (WNI),Lahir di Jakarta, pada tanggal 30 Desember 1968, beralamat diJalan Kirai, No.:6, RT.006, RW.001, Kelurahan Cipete Utara,Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, No.KTP. 09.5307.301268.0105, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 1 ;2. Bpk. Ir. BASUKI WIDODO, Lakilaki, Warga Negera Indonesia (WNI), Lahirdi Yogyakarta, pada tanggal 19 November 1960, beralamat diJalan Kelurahan, No.:12, RT.004, RW.010, Kelurahan PondokLabu, Kec.

Bpk. H. HILMAN, Lakilaki, Warga Negara Indonesia (WNI), Lahir di Jakarta,pada tanggal 14 Juni 1963, beralamat di Pekayon, RT.004,RW.007, Kelurahan Pekayon, Kecamatan Pasar Rebo, JakartaHal 1 Putusan No. 366/PDT/2016/PT.DKITimur, yang adalah merupakan suami dari lbu. Hj. MAIMUNAH(TERGUGAT 1). selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT 2;Dalam hal ini keduanya diwakili Kuasanya Dr. G. NYOMAN RAE,SH.

AMPUH SEJAHTERA VS KETUA BPK REPUBLIK INDONESIA cq KEPALA BPK RI PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH cq BERNADETTA ARUM DATI, S.E., M.M,Ak., dkk

LL.M, dankawankawan, Para Advokat dan Penasehat Hukum, berkantorpada Farida Sulistyani & Partners, beralamat di Jalan Sampit Il,Nomor 13, Blok B4, Kramat Pela, Kebayoran Baru, JakartaSelatan 12130, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12Maret 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;1.LawanKETUA BPK REPUBLIK INDONESIA cq KEPALA BPK RIPERWAKILAN PROVINS!

Menyatakan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Belanja DaerahPembangunan Pasar Kota Sukoharjo Tahun 2012 padaPemerintah Kabupaten Sukoharjo Nomor 01/LHP/BPK/XVIII.SMG/2/2014 Tanggal 25 Februari 2014 yang ditandatangani olehTergugat selaku Penanggung Jawab Pemeriksaan, batal demihukum mohon dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat;4.

Menyatakan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan atasBelanja Daerah Pembangunan Pasar Kota Sukoharjo Tahun2012 pada Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Nomor01/LHP/BPK/XVIII.SMG/2/2014 Tanggal 25 Februari 2014 yangditandatangani oleh Tergugat selaku Penanggung JawabPemeriksaan tidak mempunyai kekuatan hukum;5.

Memerintahkan kepada Tergugat dan Tergugat Ill untukmenunda pelaksanaan Rekomendasi yang tercantum dalamLaporan Hasil Pemeriksaan atas Belanja Daerah PembangunanPasar Kota Sukoharjo Tahun 2012 pada Pemerintah KabupatenSukoharjo Nomor 01/LHP/BPK/XVIII.SMG/2/2014 tanggal 25Februari 2014 yang ditandatangani oleh Tergugat selakuPenanggung Jawab Pemeriksaan, sampai dengan perkara a quomempunyai kekuatan hukum yang tetap;6.

Kepala BPK RI Perwakilan ProvinsiJawa Tengah cq. Bernadetta Arum Dati, S.E., M.M., Ak. dan Il.Drs.

Bpk. AGUNG HARYOKO, dkk VS PT. TRIJAYA UNION, dkk

Bpk. AGUNG HARYOKO;Bpk. SUKANDAR;Bpk. MAMAN;Bpk. SALEH;Ibu WITA;Bpk. EMAD;Ibu SENAH;Bpk. HUSIN;Bpk.

ABDULLAH HASYIM, S.H, bertempat tinggal diRT.001/RW.01 (Kediaman Bpk. H. Abu Bakar) DesaKadu Jaya, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;Turut Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:1. Mengabulkan gugatan Penggugat;2.

Bpk. AGUNG HARYOKO, 2. Bpk.SUKANDAR, 3. Bpk. MAMAN, 4. Bpk. SALEH, 5. Ibu WITA, 6. Bpk.EMAD, 7. Ibu SENAH, 8. Bpk. HUSIN, 9. Bpk. OTONG, 10. Ibu SRIWAHDIATI dan Pemohon Peninjauan Kembali Il: PT. TRIJAYAUNION tersebut;2.

BPR GUNUNG KINIBALU
Tergugat:
Bpk. NGATIMAN

BPR GUNUNG, sebagai PENGGUGAT ;Lawan : Bpk.

DALIYAH
2.Bpk. SIGIT HANDOKO
Tergugat:
1.Bpk. SUHARTO
2.Ny. MARGANINGSIH, SP.

BASRI) dan Pemohon II, (BAO BINTI Bpk. SUKUR) yang dilaksanakan pada tanggal 2 Pebruari 1970 di di Dusun Kekale, Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah; 3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan mereka pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah; 4. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara sebesar Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah;

BASRI-BAO BINTI Bpk. SUKUR

KETUA BPK REPUBLIK INDONESIA cq KEPALA BPK RI PERWAKILAN PROVINSIJAWA TENGAH cq BERNADETTA ARUM DATI, S.E, M.M., Ak. dan II. Drs. AGUS SANTOSO, tersebut;

KETUA BPK REPUBLIK INDONESIA cq KEPALA BPK RIPERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH cq BERNADETTAARUM DATI, S.E, M.M., Ak VS PT AMPUH SEJAHTERA

Berdasarkan Pasal 20Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Peraturan BPK Nomor 2Tahun 2010 dimaksud, maka seharusnya apabila Penggugat merasakeberatan terhadap rekomendasi dalam LHP Nomor 01/LHP/BPK/XVIII.SMG/02/2014, Penggugat dapat menyampaikannya kepada BPK melaluimekanisme tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan. Mekanisme iniHalaman 18 dari 37 Hal. Put. Nomor 3200 K/Pdt/2016diatur oleh BPK dalam rangka menjamin prinsip Audit Fairness dalampemeriksaan BPK.

BPK dalam memeriksakeuangan negara, tidak dapat diterima;.

Kemudianlebih lanjut mengenai keanggotaan, tugas, wewenang, dan tata carapersidangan Majelis Kehormatan Kode Etik BPK diatur denganPeraturan BPK Nomor 1 Tahun 2011 tentang Majelis Kehormatan KodeEtik BPK;Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2011tentang Majelis Kehormatan Kode Etik BPK dinyatakan bahwa MajelisKehormatan melakukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran KodeEtik yang dilakukan oleh Ketua BPK, Wakil Ketua BPK, Anggota BPK,Pemeriksa, dan Pelaksana BPK lainnya.

seperti pelanggaran prosedur pelaksanaan pemeriksaan dl.terhadap pemeriksa BPK merupakan kewenangan Majelis KehormatanKode Etik BPK.

Karenaberdasarkan Ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang Undang Nomor 15 Tahun2006 tersebut, BPK bebas dalam melakukan pemeriksaan, dan yangberwenang untuk menegakkan kode etik BPK adalah Majelis KehormatanKode Etik BPK, sehingga bukan kewenangan pengadilan tinggi;Selain itu, Pasal 33 ayat (1) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2006dinyatakan:Untuk menjamin mutu pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawabkeuangan negara oleh BPK sesuai dengan standar, sistem pengendalianmutu BPK ditelaah oleh badan pemeriksaan

PT.AMPUH SEJAHTERAKetua BPK Republik Indonesia cq Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah cq BERNADETTA ARUM DATI, SE ,MM,Ak dkk

BPK RI c.q.

Auditor Utama Keuangan Negara V antara lainmembawahi PerwakilanPerwakilan BPK yang ada di semua Provinsi yang ada diwilayah Jawa dan Sumatera, termasuk salah satunya adalah BPK RI PerwakilanProvinsi Jawa Tengah.Berdasarkan uraian di atas, jelaslah bahwa BPK RI Perwakilan Provinsi JawaTengah adalah salah satu unsur Pelaksana BPK yang berada di bawah AuditoratKeuangan Negara V dan bertanggung jawab kepada Anggota V.

Dengandemikian tanggung jawab atas Pemeriksaan atas Belanja Daerah PembangunanPasar Kota Sukoharjo Tahun 2012 pada Pemerintah Kabupaten Sukoharjo diSukoharjo yang dilakukan oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah hingga22terbitnya LHP Nomor 01/LHP/BPK/XVIILSMG/02/2014 tanggal 25 Februari 2014,dilaksanakan sebagai mandat kewenangan dari Anggota V BPK.

Berdasarkan Pasal 20 UU Nomor 15 Tahun2004 dan Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2010 dimaksud, maka seharusnyaapabila Penggugat merasa keberatan terhadap rekomendasi dalam LHP23Nomor 01/LHP/BPK/XVIILSMG/02/2014, Penggugat dapat menyampaikannyakepada BPK melalui mekanisme tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan.Mekanisme ini diatur oleh BPK dalam rangka menjamin prinsip Audit Fairnessdalam pemeriksaan BPK.

Ketentuanpenggunaan tenaga ahli tersebut diatur dalam Pasal 9 ayat (3) UUNomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan danTanggung Jawab Keuangan Negara yaitu : Dalam melaksanakan tugaspemeriksaan, BPK dapat menggunakan pemeriksa dan/atau tenaga ahidari luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK.

Bpk. WIJAYA KUSNARYANTO, DK VS Ny. Hj. MAIMUNAH, DK

Bpk. SUHARTO DK VS NY. Hj. DALIYAH Alias Hj. WAKIDI DK

7.DINGOT NAIBAHO
8.SUMIATI
9.EFENDI SIMBOLON
10.TAMRIN HARAHAP, S.H
11.HARTATI
12.GIRAH
13.NURITA
14.RUSLAN ARITONANG
15.EDISON L RAJA
16.RESMI SITANGGANG
17.LAURA SIMANGUNSONG
18.RAHMAN GULTOM
19.RUSTI SITUMEANG
20.RUSLAN GULTOM
21.FITRIAH FATIMAH
22.NIA DANIATI
23.BPK. NAINGGOLAN
24.IBU AAN
25.BPK. HUTAPEA
26.BPK. SIAHAAN TAMBUNAN
27.BPK. PURBA
28.BPK. BUNYANI
29.BPK.

SUMONO
30.BPK. SIMBOLON SIMORANGKIR
31.BPK. JASMAN
32.BPK. DASURI
33.BPK. ARTHUR SINAGA
34.BPK. MARBUN
35.BPK. SIMANGUNSONG
36.BPK. SIRAIT
37.BPK. NAPITUPULU
38.NY. MANIK
39.BPK. SINAGA
40.BPK. NAINGGOLAN
Turut Tergugat:
1.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA JAKARTA TIMUR
2.LURAH PULO GEBANG
3.NOTARIS PPAT Ny. KAMARIAH SUPARWO, SH

H
Terbanding/Tergugat II : Bpk. Samuji
Terbanding/Tergugat III : Bpk. Suwandi
Terbanding/Tergugat IV : Bpk. Suwardi
Terbanding/Tergugat VI : Ny. Surminasi als suminar
Terbanding/Turut Tergugat I : Ny. Uripah
Terbanding/Turut Tergugat II : Bpk. Slamet Basuki

ROMI vs Ny.LIEM PO TJO (Istri Alm Bpk. WIBISONO),DKK

Bpk GUNAWANWIBISONO sejak masih kecil dan memiliki hubungan = yangsangat erat, karena beliau begitu) memiliki hubungan yangbegitu. dekat dengan PENGGUGAT bahkan sampai beberapa saatsebelum Bpk GUNAWAN WIBISONO meninggal dunia, hubunganantara PENGGUGAT dengan Bpk GUNAWAN WIBISONO masih sangathangat; 2. Bahwa selama ini Alm. Bpk GUNAWAN WIBISONOlah yang turutmembantu) membiayai keperluan sekolah dari sejak PENGGUGATmengenyam Sekolah Dasar sehingga menapak bangkuKuliah; 3. Bahwa Alm.

Bahwa pada waktu itu selain Bpk GUNAWAN WIBISONO dan PARATERGUGAT hadir pula orang tua dari PENGGUGAT dan beberaparekan bisnis Bpk GUNAWANWIBISONO; 72 eee rere eee eee10. Bahwa, pada saat PENGGUGAT mengetahui Alm. Bpk GUNAWANWIBISONO meninggal dunia pada tanggal 4 Desember 2010berdasarkan Akta Kematian No. 234/2010 tanggal 14 Desember2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan CatatanSipil Surakarta, Jawa Tengah, yang PENGGUGAT peroleh dariinformasi salah satu anaknya yakni Ny.

Bpk GUNAWANWIBISONO; +e err errr ere rere ere ee eee18. Bahwa, bagi PENGGUGAT hal ini bukanlah hanya sekedarpermasalah materi belaka melainkan memperjuangkan amanah,kasih dan cinta serta keinginan terakhir Bpk GUNAWANWIBISONO. Melalui GUGATAN ini PENGGUGAT berupayamengingatkan kembali pada PARA TERGUGAT selaku ahli warisyang sah dari Alm. Bpk GUNAWAN WIBISONO akan keinginancinta beliau yang telah diamanahkan pada PENGGUGAT ;19.

Bpk GUNAWAN WIBISONO bahwatidak akan melakukan pembagian atas harta warisantersebut pada saat saat ini, hal mana anak anak kandungdari Alm. Bpk GUNAWAN WIBISONO sendiri pun telahmemiliki keluarga sendiri dan memiliki rumah sertapekerjaan masingmasing; 227 .

Bpk GUNAWANWIBISONO, bertempat tinggal di bertempattinggal di JI. LEDOKSARI UTARA 21 RT/RW002/003 Kel. PURWODININGRATAN Kec.JEBRES, Surakarta Jawa Tengah; . Ny LILY GUNAWAN anak kandung perempuandari Alm. Bpk GUNAWAN WIBISONO, bertempattinggal di Jil. KASUWARI F/2 SOLO BARURT/RW 005/007 Kec. Grogol, Kab.Sukoharjo, Surakarta JawaTengah; Ny LISA GUNAWAN anak kandung perempuandari Bpk GUNAWAN WIBISONO, bertempattinggal di Jl.

Kaimuddin Haris Melawan - Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Dkk

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Jakarta cq, Kepala KantorWilayah Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan di Makassar cq.Kepala Kantor Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan diKendari, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;(Vide Gugatan halaman 1)Bahva sesuai Gugatan Penggugat tersebut, mengandung pengertian bahvwaPermakilan BPKP Propinsi Sulawesi Tenggara (Tergugat ) berada di bawahKetua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Jakarta cq.

Kepala BPKP berada langsung di bawahPresiden, maka BPKP tidak berada di bawah Badan Pemeriksa Keuangan(BPk).Dalam hal struktur kelembagaan, BPKP tidak berada di bawah BPK.

Keuangan (BPK) di lakarta cq,Kepala Kantor Wilayah Bsdan Pemeriksa Keuangan Pembangunan diMakassar cq.

Kepala BPKP berada langsung di bawahPresiden, maka BPKP tidak berada di bawah Badan Pemeriksa Keuangan(BPK).Dalam hal struktur kelembagaan, BPKP tidak berada di bawah BPK.

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT BINTANG PERMATA KHATULISTIWA (PT BPK) tersebut;

BPK), VS 1. UMUS, DK

BPK), diwakilioleh Rustam Mahadjana, Direktur, berkedudukan di KebunMelawi, Kecamatan Menukung, Kabupaten Melawi,Kalimantan Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepadaHotman R. Saragih, S.H., Manager Legal dan kawan, Parakaryawan pada PT Bintang Permata Khatulistiwa, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 27 Agustus 2019;Pemohon Kasasi:Lawan:1. UMUS, bertempat tinggal di Dusun Nanga ApatRT.004/RW.007, Desa Nanga Siyai, KecamatanManukung, Kabupaten Melawi;2.

Undang Nomor 13 Tahun 2003; Alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena merupakan penilaianterhadap fakta dan hasil pembuktian di persidangan yang tidak tundukpada pemeriksaan pada tingkat kasasi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atasternyata Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriPontianak dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atauundangundang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan olehPemohon Kasasi PT BINTANG PERMATA KHATULISTIWA (PT BPK

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT BINTANGPERMATA KHATULISTIWA (PT BPK) tersebut;2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis hakimpada Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 12 Maret 2020 olehDr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh KetuaMahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjanhyo Soewarsono, S.H.,M.H., dan Dr.

Bpk. Ir. WIDODO, BR. M.M DK VS Ny. BENNY YULIANINGSIH DKK

Bpk. Ir. WIDODO, BR. M.M:2. Ny. SUPRAPTI, S.H, M.M, Keduanya suami isteribertempat tinggal di Jalan Kaliurang, KM 5, Gang Gompal,Nomor 6, RT 012, RW 005, Desa Caturtunggal, KecamatanDepok, Kabupaten Sleman, dalam hal ini keduanyamemberi kuasa kepada Moelyadi, S.H., M.H., C.LA.

Bpk. Ir. PRIBADI WASKITO ADI, Keduanya suami isteribertempat tinggal di Jalan Balerejo, 1/9, RT 20, RW 06,Kelurahan MujaMuju, Kecamatan Umbulharjo, KotaYogyakarta;Para Turut Termohon Peninjauan kembali dahulu TermohonKasasi Ill, IV/Terlawan III, IV/Terbanding III dan IV;Halaman 1 dari 29 hal. Put.

Kewajiban membayar kepada pelapor Bpk. Fadholi sejumlahRp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) pada hari Jumattanggl 22 Juni 2009;14.4. 14.4.

.;17.Bahwa akan tetapi ternyata pada saat Pelawan dan Terlawan Ill dan IVdatang ke kantor Notaris/PPAT Bpk. Nukman Muhammad, S.H, M.M, M.Kn.,dan bermaksud untuk menandatangani Akta Jual Beli (AJB) dan jugaHalaman 5 dari 29 hal. Put. Nomor 374 PK/Pdt/2016pelunasan pembayaran tanah sengketa, ternyata diberitahu oleh NotarisBpk. Nukman Muhammad, S.H., M.M., M.Kn.

Hari Sabtu tanggal 23 Juni 2012 danmendapat informasi bahwa tanah telah diblokir oleh Bpk. Ir. Widodo BR,tersebut, maka pada saat itu juga Pelawan langsung menanyakan kepadaTerlawan Ill dan IV, tentang hal tersebut, dan dijawab bahwa Terlawan Illdan IV tidak kenal dengan Bpk. Ir.

Ketua BPK Republik Indonesia cq Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah cq BERNADETTA ARUM DATI, SE ,MM,Ak, dkk

pokok BPK dalammemeriksa keuangan negara, dalam hal ini termasuk gugatandengan objek LHP Nomor 01/LHP/BPK/XVIII.SMG/02/2014, harusdinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).2.

Auditor Utama Keuangan Negara V antara lain membawahiPerwakilanPerwakilan BPK yang ada di semua Provinsi yang ada diwilayah Jawa dan Sumatera, termasuk salah satunya adalah BPK RIPerwakilan Provinsi Jawa Tengah.Berdasarkan uraian di atas, jelaslah bahwa BPK RI PerwakilanProvinsi Jawa Tengah adalah salah satu unsur Pelaksana BPK yangberada di bawah Auditorat Keuangan Negara V dan bertanggungjawab kepada Anggota V.

Berdasarkan Pasal 20UU Nomor 15 Tahun 2004 dan Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2010dimaksud, maka seharusnya apabila Penggugat merasa keberatanterhadap rekomendasi dalam LHP Nomor 01/LHP /BPK/XVIII.SMG/02/2014, Penggugat dapat menyampaikannya kepada BPKmelalui mekanisme tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan.Mekanisme ini diatur oleh BPK dalam rangka menjamin prinsip AuditFairness dalam pemeriksaan BPK.

bahwa penyediabarang/jasa sebagai entitas atau pun objek pemeriksaan BPK.

Hasil pemeriksaan pihak lain menjadi bahanpertimbangan BPK pada awal pemeriksaan, namun tidak bersifatmengikat bagi BPK.

Bpk Rita Bin Tubeng Lada tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penganiayaan;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; 5.

Bpk Rita Bin Tubeng Lada

Bpk Rita BinTubeng Lada;2. Tempat lahir > Linau Tumbang Jutuh;3. Umur/tanggal lahir > 44 tahun/ 5 Juli 1971;4. Jenis Kelamin > Laki laki;5. Kebangsaan : Indonesia;6. Tempat tinggal : Jalan Tingang Induk Ujung Kelurahan BukitTunggal Kecamatan Jekan Raya Kota PalangkaRaya;7. Agama : Kristen Protestan;8.

Bpk RITA BinTUBENG LADA bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan secarabersamasama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaankedua melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1)KUHPidana.Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GUNALAN T. LADA Als.

Bpk RITA BinTUBENG LADA, bersamasama dengan Sdr. BENIE Bin GUNALAN T. LADA(berkas perkara terpisah) dan Sdr. WAWAN (Daftar Pencarian Orang), padahari Minggu tanggal 16 Agustus 2015 sekitar jam 21.00 Wib atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2015, bertempat di JalanTingang XXV Kel. Bukit Tunggal Kec.

Bpk RITA BinHalaman 4 dari 21 Putusan Nomor 379/Pid.B/2015/PN PlkTUBENG LADA bersama dengan Sdr.GUNALAN T.LADA, Sdr.BENIE BinGUNALAN T.LADA (berkas perkara terpisah) dan Sdr. WAWAN (DPO)datang kerumah saksi korban RIADI di JI. Tingang XXV Kel. Bukit TunggalKec.

Bpk Rita Bin Tubeng Lada adalah pelaku tindak pidana yangdiajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini. Di persidangan telah ditelitiidentitas Terdakwa, sehubungan dengan identitas yang tercantum dalam suratdakwaan dan ternyata sesuai serta Terdakwa sendiri membenarkannya.

Penggugat:
Bpk. Ruddy Hartanto
Tergugat:
Aditya Riyadi Soeroso