(Kabid BinaPembangunan Desa pada BPMD Kab.

BPMD Propinsi Jawa Barat kepada BUMDES di masingmasing Desa Penerima Program Desa Peradaban di KabupatenCianjur dan menjadi asset desa di masingmasing desa ;Bahwa sampai saat ini BPMD Kabupaten belum pernah menerimaLaporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Program Desa Peradabanuntuk diteruskan ke BPMD Propinsi;13.

Alokasianggaran Rp. 1.000.000.000, mulai dari perencanaan danpelaksanaan sepenuhnya dilakukan oleh Swakelola Desa danpertanggungjawabannya dilaporkan ke BPMD Propinsi Jawa BaratPS aos arte MPmelalui BPMD Kabupaten.

Rp.25.000.000,Untuk dana pengamanan Kejaksaan,Kepolisian dan ke BPMD Kabupaten yangmenerima Pak Asep Irawan langsung 10.

Nomor 289 K/Pid.Sus/2013Bupati Ogan llir Nomor : 61/KEP/BPMD/2008 tanggal 31 Juli 2008,diperpanjang lagi dengan Surat Keputusan Nomor : 85/KEP/BPMD/2009tanggal 30 September 2009 dan Nomor : 54/Kep/BPMD/2010 tanggal 15Januari 2010 tentang nama anggota Tim Pengelola Kegiatan (UPK) danaBantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Perdesaan Terdakwadiangkat sebagai bendahara dengan tugas yaitu melakukan administrasi,melakukan penagihan pengembalian SPP, mencatat setiap transaksikeuangan harian, membuat

Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Bupati Oganllir Nomor : 61/KEP/BPMD/2008 tanggal 31 Juli 2008, diperpanjang lagidengan Surat Keputusan Nomor : 85/KEP/BPMD/2009 tanggal 30September 2009 dan Nomor : 54/Kep/BPMD/2010 tanggal 15 Januari 2010tentang nama anggota Tim Pengelola Kegiatan (UPK) dana BantuanLangsung Mandiri (BLM) PNPM Mandiri Perdesaan Terdakwa diangkatsebagai bendahara dengan tugas yaitu melakukan administrasi, melakukanpenagihan pengembalian SPP, mencatat setiap transaksi keuangan harian

Kemudian berdasarkan Surat KeputusanBupati Ogan llir Nomor : 61/KEP/BPMD/2008 tanggal 31 Juli 2008,diperpanjang lagi dengan Surat Keputusan Nomor : 85/KEP/BPMD/2009tanggal 30 September 2009 dan Nomor : 54/Kep/BPMD/2010 tanggal 15Januari 2010 tentang Nama anggota Tim Pengelola Kegiatan (UPK) danaBantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Perdesaan Terdakwadiangkat sebagai bendahara dengan tugas yaitu melakukan administrasi,melakukan penagihan pengembalian SPP, mencatat setiap transaksikeuangan

Nomor 289 K/Pid.Sus/20132. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Bupati Ol Nomor : 21/KEP/BPMD/2008tentang penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Unit PengelolaKegiatan Sementara (UPKS) sebagai pengelola Dana BantuanLangsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Pedesaan.3. 4 (empat) lembar Surat Keputusan Bupati Ol Nomor : 85/KEP/BPMD/2009 tentang nama Anggota Tim Pengelola kegiatan (UPK) DanaBantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program NasionalPemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MP) tahun 2009.4. 4

Nomor 289 K/Pid.Sus/2013Kegiatan Sementara (UPKS) sebagai pengelola Dana Bantuan LangsungMasyarakat (BLM) PNPM Mandiri Pedesaan.3. 4 (empat) lembar Surat Keputusan Bupati Ol Nomor : 85/KEP/BPMD/2009 tentang nama Anggota Tim Pengelola kegiatan (UPK) DanaBantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional PemberdayaanMasyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MP) tahun 2009.4. 4 (empat) lembar Surat Keputusan Bupati Ol nomor : 54/KEP/BPMD/2010 tentang nama tim Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dana BantuanLangsung

Kemudian muncullah ide bersamauntuk melakukan pembakaran di Kantor BPMD. Beberapa saat kemudian,Hal. 3 dari 22 hal. Put.

Kemudian muncullah ide bersamauntuk melakukan pembakaran di Kantor BPMD.

Kemudian muncullah ide bersama untuk melakukan pengrusakandi Kantor BPMD. Beberapa saat kemudian, bersamasama dengan saksiHal. 10 dari 22 hal. Put.

No. 10/PID/2014/PT.PALURAHMAT PAKAYA alias MAT, saksi LILI GINOHO dan SAID denganmenggunakan 1 (satu) unit mobil Avanza berwarna hitam (masuk dalamDaftar Pencarian Barang Bukti) yang dikendarai langsung oleh terdakwa,pergi melakukan survey ke Kantor BPMD di Jalur Dua Kompleks KantorBupati dan saat sampai di depan Kantor BPMD terdakwa mengatakan iniKantornya, ini bagus dibakar karena kepala dinasnya adik kandungnya PakBupat?.

No. 10/PID/2014/PT.PALUterdakwa dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangandengan cara mengatakan Kantor BPMD sudah lama tidak dijaga Haltersebut diakui dilakukan oleh terdakwa adalah untuk memanasmanasikeadaan. Kemudian muncullah ide bersama untuk melakukan pengrusakandi Kantor BPMD.

Setelah Sdri RITNA JELAJELA memeriksakelengkapan berkas tersebut dari terdakwa kemudian Sdri RITNA JELAJELAmenyerahkan berkas tersebut kepada Sdr MELKIUR RASAY selaku KetuaPanitia Pemilinan Kepala Desa Akelamo;Bahwa setelah menerima berkas persyaratan untuk pendaftaran calonkelapa desa Akelamo dari 6 (enam) orang pendaftar, maka Sdr MELKIURRASAY mengumpulkan keseluruhan berkas dan selanjutnya Sdr MELKIURRASAY membawaseluruh berkas ke Labuha untuk diverifikasi oleh BadanPemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD

) Kabupaten Halmahera Selatan.Setelah itu BPMD melakukan seleksi tertulis terhadap 6 (enam) orang bakalcalon kepala desa Akelamo dan hasilnya 5 (lima) peserta (termasuk terdakwa)dinyatakan lolos menjadi Calon Kepala Desa Akelamo sedangkan 1 (Satu)alHal. 3 dari 20 Halaman Putusan Nomor169/Pid.B/2017/PN Lbhorang dinyatakan gugur.

Sehingga BPMD Kabupaten Halmahera Selatanmenetapkan 5 (lima) pesertasebagai calon kepala desa Akelamo dan berhakdipilin dalam Pemilinan Kepala Desa Akelamo yaitu: SIMEON BADARONI dengan nomor urut 1; EDISON PANGI dengan nomor urut 2; BERNARD MAATIRI (terdakwa) dengan nomor urut 3; HERDI RAUPAHI dengan nomor urut 4; WIDERIMA FATAHA dengan nomor urut 5;Bahwa pemilinan kepala desa Akelamo dilaksanakan pada hari Sabtutanggal 12 November 2016, dan setelah dilakukan perhitungan suara diperolehhasil sebagai

) Kabupaten Halmahera Selatan.Setelah itu BPMD melakukan seleksi tertulis terhadap 6 (enam) orang bakalcalon kepala desa Akelamo dan hasilnya 5 (lima) peserta (termasuk terdakwa)dinyatakan lolos menjadi Calon Kepala Desa Akelamo sedangkan 1 (satu)orang dinyatakan gugur.

Sehingga BPMD Kabupaten Halmahera Selatanmenetapkan 5 (lima) peserta sebagai calon kepala desa Akelamo dan berhakdipilin dalam Pemilinan Kepala Desa Akelamo yaitu: SIMEON BADARONI dengan nomor urut 1; EDISON PANGI dengan nomor urut 2; BERNARD MAATIRI (terdakwa) dengan nomor urut 3; HERDI RAUPAHI dengan nomor urut 4; WIDERIMA FATAHA dengan nomor urut 5;Bahwa pemilinan kepala desa Akelamo dilaksanakan pada hari Sabtutanggal 12 November 2016, dan setelah dilakukan perhitungan suara diperolehhasil sebagai

Menetapkan barang bukti berupa:- 1 (satu) buah kursi plastik;Dikembalikan kepada yang berhak yakni pihak Kantor BPMD Prov. Sultra;5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 ( dua ribu Rupiah);

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAHMAD DWI ANTO AliasRAHMAD dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selamamasa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dengan perintahagar Terdakwa tersebut tetap berada dalamtahanan;Menetapkan barang bukti berupa:1 (satu) buah kursi plastik dikembalikan kepada yang berhak yakni pihakKantor BPMD Prov.

YAH; Bahwa saksi sendiri tidak melihat secara langsung kejadian pemukulantersebut karena saat itu saksi sedang menyusun catur; Bahwa Saksi mendengar Terdakwa kemudian menantangSURYANS YAH;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa Terdakwa memukul SURYANSYAH dengan menggunakan kursiplastik pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2016 jam 12.30 WITA diRuangan Umum dan Kepegawaian Kantor BPMD

Citra Dwi Harningtyas,dokter pemeriksa pada Rumkit Bhayangkara Kendari;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperolehfaktafakta hukum sebagai berikut: Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2016 jam 12.30 WITA diRuangan Umum dan Kepegawaian Kantor BPMD Prov. Sulawesi Tenggaradi JI.

sebagai tindakan balas dendam kepada pelaku tindak pidanatetapi lebih dititikberatkan pada pembinaan pelaku tindak pidana;Menimbang, bahwa memperhatikan halhal tersebut oleh karenanyaMajelis berpendapat masa penjatuhan pidana yang akan dijatuhkan dibawah initelah memenuhi rasa keadilan masyarakat serta memperhatikan keseimbangansosial di masyarakat dengan tetap mengutamakan asas kepastian hukum;Menimbang, bahwa sedangkan terhadap barang bukti 1 (satu) buahkursi plastik yang telah disita dari Kantor BPMD

Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kursi plastik;Dikembalikan kepada yang berhak yakni pihak Kantor BPMD Prov. Sultra;5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlahRp2.000,00 (dua ribu Rupiah);Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Kendari, pada hari Kamis, tanggal 1 September 2016, olehkami HANOENG WIDJAJANTO, S.H., sebagai Hakim Ketua, ANDRIWAHYUDI, S.H.,dan IRMAWATI ABIDIN, S.H.,M.H.

Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor821.2/I11.1 002/PBKDH/ 2008, tanggal 05 Maret 2008yang diterbitkan oleh Tergugat tentang Pemberhentiandan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari Jabatanlama Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten KutaiKartanegara, Jabatanbaru Kepala Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD)Kabupaten KutaiKartanegara atas nama lr. Herry Maryadi ;3.

MM.Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor821.2/I11.1 002/ PBKDH/2008, tanggal 05 Maret 2008yang diterbitkan oleh Tergugat tentang Pemberhentiandan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari Jabatanlama Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten KutaiKartanegara, Jabatan baru Kepala Badan PenanamanModal Daerah (BPMD) Kabupaten Kutai Kartanegara atasnama Ir.

Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor821.2/I11.1 002/ PBKD/2008, tanggal 05 Maret 2008yang diterbitkan oleh Tergugat tentang Pemberhentiandan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatanlama Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten KutaiKartanegara Jabatan baru Kepala Badan PenanamanModal Daerah (BPMD) Kabupaten Kutai Kartanegara atasnama Ir, Herry Maryadi ;3.3.

Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor821.2/111.1 002/PBKDH/2008, tanggal 05 Maret 2008tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai NegeriSipil Jabatan lama Kepala Dinas Pertambangan KabupatenKutal Kartanegara, Jabatan baru Kepala Badan PenanamanModal Daerah (BPMD) Kabupaten Kutai Kartanegara atasnama Ir. Herry Maryadi ; Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut1.

No.414K/TUN/2009DinasPertambangan Kabupaten Kutai Kartanegara, Jabatan baruKepala Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD) KabupatenKutai Kartanegara atas nama Ir.

MIFTAH;sekira bulanPebruari 2012 di mana saksi menyerahkan langsung uang tunaisebesar Rp. 20.000.000, (dua puluh juta rupiah) kepada terdakwaASEP IRAWAN di salah satu rungan di Kantor BPMD Kab.

Cianjur; Bahwa saksi selaku Pendamping Administrasi dalam menerima DanaBantuan Program Desa Mandiri dari BPMD Kab.

Eman selaku nara sumber dari provinsi;Bahwa terdakwa sebagai Kepal Bidang BPMD Kab.

Saksi JUHAELI mantan Kepala Desa Gunungsari menyerahkan uangkepada terdakwa dengan perincian yaitu:Sekira bulan Januari 2012 saksi menyerahkan langsung kepadaTerdakwa uang tunai sebesar Rp. 13.000.000, (tiga belas juta rupiah)di dalam sebuah mobil dinas BPMD Kab. Cianjur yang juga disaksikanlangsung H. MIFTAH;Sekira bulan Pebruari 2012 saksi menyerahkan langsung kepadaTerdakwa uang tunai sebesar Rp. 20.000.000, (dua puluh juta rupiah)di salah satu rungan di Kantor BPMD Kab.

Bahwa BPMD dan Kessosadalah badan yang membina keberadaan Asosiasi LSPBM Mitra Tanah Lautserta LSPBMLSPBM yang berada di bawah naungan asosiasinya;Bahwa pihak Asosiasi Mitra Tanah Laut sekitar bulan Desember 2007mendapat informasi kalau dana untuk penguatan modal 48 LSPBM telahtersedia selanjutnya pihak BPMD & Kessos membuat Surat Nomor412.21/607/BPMD & KESSOS perihal Pencairan Dana Hibah Kepada AsosiasiLSPBM tertanggal 27 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Sdr. Drs. H.Atmari selaku Plt.

Sedangkan sebagai PembinaAsosiasi LSPBM Mitra Tanah Laut tugas Terdakwa adalah memberikannasihat, petunjuk apabila diminta dari pihak asosiasi;Bahwa pihak Asosiasi Mitra Tanah Laut sekitar bulan Desember 2007mendapat informasi kalau dana untuk penguatan modal 48 LSPBM telahtersedia selanjutnya pihak BPMD & Kessos membuat Surat Nomor412.21/607/BPMD & KESSOS perihal Pencairan Dana Hibah Kepada AsosiasiLSPBM tertanggal 27 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Sdr. Drs. H.Atmari selaku Plt.

SUDARYANA, S.Sos., MM;Bahwa pihak Asosiasi Mitra Tanah Laut sekitar bulan Desember 2007mendapat informasi kalau dana untuk penguatan modal 48 LSPBM telahtersedia selanjutnya pihak BPMD & Kessos membuat Surat Nomor412.21/607/BPMD & KESSOS perihal Pencairan Dana Hibah Kepada AsosiasiLSPBM tertanggal 27 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Sdr. Drs. H.Atmari selaku Plt. Kepala BPMD & Kessos yang mana surat tersebut ditujukankepada yth Sdr.

SUDARYANA, S.Sos, MM;Bahwa pihak Asosiasi Mitra Tanah Laut sekitar bulan Desember 2007mendapat informasi kalau dana untuk penguatan modal 48 LSPBM telahtersedia selanjutnya pihak BPMD & Kessos membuat Surat Nomor412.21/607/BPMD & KESSOS perihal Pencairan Dana Hibah Kepada AsosiasiLSPBM tertanggal 27 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Sdr. Drs. H.Atmari selaku Pit. Kepala BPMD & Kessos yang mana surat tersebut ditujukankepada yth Sdr.

Kepala BPMD& Kessos;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara AliFadloli, dan kawankawan;7.

Amin Subagio, M.P., juga menjabat sebagai PemimpinKegiatan (PK) Pemberdayaan Masyarakat untuk Pembangunan Desa(PMPD) Tahun Anggaran 2006 sesuai Keputusan Kepala BPMD Nomor 050/44/BPMD/2006 tanggal 14 Januari 2006;Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan PemberdayaanMasyarakat Desa (BPMD) Kabupaten Barito Selatan Nomor 412.23/431.a/BPMD/2006 tanggal 21 Oktober 2006 tentang Penetapan Direksi danPengawas Teknis Pembangunan Prasarana Desa Pada KegiatanPemberdayaan Masyarakat Untuk Pembangunan

Amin Subagio, M.P., juga menjabat sebagai PemimpinKegiatan (PK) Pemberdayaan Masyarakat untuk Pembangunan Desa(PMPD) Tahun Anggaran 2006 sesuai Keputusan Kepala BPMD Nomor050/44/BPMD/2006 tanggal 14 Januari 2006; Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan PemberdayaanMasyarakat Desa (BPMD) Kabupaten Barito Selatan Nomor 412.23/431.a/BPMD/2006 tanggal 21 Oktober 2006 tentang Penetapan Direksi danPengawas Teknis Pembangunan Prasarana Desa Pada KegiatanPemberdayaan Masyarakat Untuk Pembangunan

No. 156 PK/Pid.Sus/2017Pemberdayaan untuk Pembangunan Desa (PMPD)/CommunityEmpowerment for Rural Development (CERD) di Badan PemberdayaanMasyarakat Desa (BPMD) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2006(fotocopy legalisir):2) Keputusan Kepala BPMD Kabupaten Barito Selatan Nomor 412.23/431.a/BPMD/2006 Tanggal 21 Oktober 2006 (asii):3) DIPA Nomor 0193.0/06903.0//2006 tanggal 31 Desember 2005(fotocopy legalisir):4) DASK BPMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2006 Revisi (fotocopylegalisir);5) Surat Perjanjian

Menetapkan barang bukti berupa :1) SK Bupati Barito Selatan Nomor 76 Tahun 2006 tanggal 7 Februari 2006,tentang Penetapan/Penunjukan Pejabat Perbendaharaan KegiatanPemberdayaan untuk Pembangunan Desa (PMPD)/CommunityEmpowerment for Rural Development (CERD) di Badan PemberdayaanMasyarakat Desa (BPMD) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2006(fotocopy legalisir):2) Keputusan Kepala BPMD Kabupaten Barito Selatan Nomor 412.23/431.a/BPMD/2006 tanggal 21 Oktober 2006 (asili);3) DIPA Nomor 0193.0/06903.0//2006

tanggal 31 Desember 2005(fotocopy legalisir);4) DASK BPMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2006 revisi (fotocopylegalisir);Hal. 25 dari 36 hal.

Surat Bupati Luwu Nomor : 141/153/III/BPMD, tanggal 16 Maret 2009, Perihal usul perbaikan data sekdes yang akan diangkat menjadi PNS tahap ke-3 yang ditembuskan kepada PMD Kementerian Dalam Negeri ;d. Daftar usulan tambahan Formasi Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS Tahap-3 yang dibuat oleh Pemda Kab. Luwu ditembuskan kepada PMD Depdagri ;e. Daftar usul pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS Prov. Sulsel Kab.

Bin Latongan dengan Jabatan sebagai KepalaSub Bidang Kelembagaan Desa Kantor BPMD Kabupaten Luwu secara bersamasamadengan Drs. Lukman P, MM.

Tahun 2008 ;Bahwa sekdessekdes yang ada di desa pemekaran tersebut ada yang berasaldari desa pemekaran dan ada juga yang bukan dari desa pemekaran ;Bahwa saksi tidak tahu mengenai tata cara pengangkatan Sekdes menjadiPNS ;Bahwa untuk pengangkatan sekdes menjadi PNS kewenangan diserahkankepada BPMD, sehingga BPMD yang mengurusi, bukan Bupati ;Bahwa untuk pengusulan kolektif sekdes menjadi PNS Sdr.

;e Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kepala Seksi di BPMD ;=83Bahwa adapun proses penerbitan SK Bupati Luwu oleh BKD Kab.

MASDIA mendaftarkan diri dalampengangkatan sekdes menjadi PNS adalah pada waktu itu saksi masihberkantor di BPMD sebagai kepala Bidang Pembinaan dan Lembaga Desadan mendengar langsung dari Drs. LUKMAN, P., MM.. selaku KepalaBPMD pada waktu itu bertempat di kantor BPMD bahwa akan adapengangkatan PNS dari seorang sekdes sehingga pada waktu itu saksimengajukan/titip nama Dra.

P, MM ;Bahwa Surat Pernyataan Kepala Desa tersebut Terdakwa buatbersamaan dengan SK Pengangkatan 32 (tiga puluh dua) sekdes diKantor BPMD Kab. Luwu ;125Bahwa mengenai surat dari Bupati Luwu Nomor : 141/153/IL/BPMPD tanggal 16 Maret 2009 beserta lampiran daftar usulantambahan formasi pengangkatan sekdes menjadi PNS sejumlah 35(tiga puluh lima) orang adalah benar surat dari BPMD Kab.

Rekapitulasi Nama Desa yang menerima ADD tahap I (60%) angkatan I tahun 2014.6. 1 (satu) lembar Surat dari Badan pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPMD) Kab. Barut Nomor: 411.2/623/VII/BPMD, tanggal 2 Juli 2014 kepada Kepala DPPKA Kab. Barut dan Pimpinan Bank Kalteng Cab.

Rekapitulasi Nama Desa yang menerima ADD tahap (60%) angkatan tahun 2014.. 1 (satu) lembar Surat dari Badan pemberdayaan Masyarakat dan Desa(BPMD) Kab. Barut Nomor: 411.2/623/VII/BPMD, tanggal 2 Juli 2014kepada Kepala DPPKA Kab.

Posyandu TOTAL 98.216.759 Bahwa kemudian berkas tersebut diserahkan ke Kecamatan untuk dilakukanverifikasi yang apabila disetujui baru Camat dan pendamping tandatangandalam RAB tersebut, yang selanjunya pihak desa menyerahkan RABtersebut ke BPMD yang kemudian diproses untuk keluar dana ADDnyakemudian BPMD memberitahukan kepada pihak Camat untuk dibuatkanrekom kemudian diserahkan kembali ke BPMD, setelah berkas tersebutdirekom oleh BPMD kemudian diserahkan kembali ke pihak desa (terdakwa)kemudian

PosyanduTOTAL 98.216.759 Bahwa kemudian berkas tersebut diserahkan ke Kecamatan untuk dilakukanverifikasi yang apabila disetujui baru Camat dan pendamping tandatangandalam RAB tersebut, yang selanjunya pihak desa menyerahkan RABtersebut ke BPMD yang kemudian diproses untuk keluar dana ADDnyakemudian BPMD memberitahukan kepada pihak Camat untuk dibuatkanrekom kemudian diserahkan kembali ke BPMD, setelah berkas tersebutdirekom oleh BPMD kemudian diserahkan kembali ke pihak desa (terdakwa)kemudian dibawa

PosyanduTOTAL 98.216.759 Bahwa kemudian berkas tersebut diserahkan ke Kecamatan untuk dilakukanverifikasi yang apabila disetujui baru Camat dan pendamping tandatangandalam RAB tersebut, yang selanjunya pihak desa menyerahkan RABtersebut ke BPMD yang kemudian diproses untuk keluar dana ADDnyaHalaman 18 dari 68 Putusan Nomor 32/Pid.SusTPK/2017/PN Plkkemudian BPMD memberitahukan kepada pihak Camat untuk dibuatkanrekom kemudian diserahkan kembali ke BPMD, setelah berkas tersebutdirekom oleh BPMD kemudian

Rekapitulasi Nama Desa yang menerima ADD tahap (60%) angkatan tahun 2014.6. 1 (satu) lembar Surat dari Badan pemberdayaan Masyarakat dan Desa(BPMD) Kab. Barut Nomor: 411.2/623/VII/BPMD, tanggal 2 Juli 2014kepada Kepala DPPKA Kab.

(lima puluh juta rupiah)Subsidair 1 (satu) tahun kurungan.Menyatakan barang bukti berupa1 (satu) unit CPU merk Compaq nomor 7244 LHDB 0664;Surat Nomor 0534/161/APJ PKS/2005 tanggal 29 Agustus 2005ke BPMD perihal persetujuan ijin pembangunan jaringanpola hibah Ds.Ambender, Ragang dan Bujur Tengah;Surat Nomor 0715/161/APJ PKS/2005 tanggal 21 Nopember 2005ke BPMD perihal Kelistrikan Desa Kab.Pamekasan;Surat Nomor 0768/161/APJ PKS/2005 tanggal 09 Desember 2005ke BPMD perihal Kelistrikan Desa Kab.Pamekasan

Nomor 0478/152/APJ PKS/2007 tanggal 11 September 2007ke BPMD perihal Persetujuan ijin pembangunan jaringanpola hibah;Surat Nomor 0331/141/APJ PKS/2007 tanggal 29 Juni 2007 keBPMD perihal pengoperasian menunggu hibah;Surat Nomor 0560/154/APJ PKS/2008 tanggal 24 Nopember Juni2008 ke Bupati perihal pemberitahuan tentang kekurangandokumen KSO;Surat Nomor 0493/154/APJ PKS/2009 tanggal 28 Juli 200 keBupati perihal petunjuk pengoperasian;Surat Nomor 50/350/441.404/2005 tanggal 28 Nopember 2005dari BPMD

Teguh,perwakilan dari BPMD Pamekasan dan perwakilan dari KejaksaanNegeri Pamekasan serta petugas PLN APJ Pamekasan = yangmelaksanakan pemeriksaan fisik tersebut dengan hasil adanyatemuantemuan.

perihal persetujuan ijin pembangunan jaringanpola hibah Ds.Ambender, Ragang dan Bujur Tengah;Surat Nomor 0715/161/APJ PKS/2005 tanggal 21 Nopember 2005ke BPMD perihal Kelistrikan Desa Kab.Pamekasan;Surat Nomor 0768/161/APJ PKS/2005 tanggal 09 Desember 20057ke BPMD perihal Kelistrikan Desa Kab.Pamekasan;Surat Nomor 0295/161/APJ PKS/2006 tanggal 26 Juni 2006 keBPMD perihal penyampaian hasil survey gambar dan RAB;Surat Nomor 0465/161/APJ PKS/2006 tanggal 29 September 2006ke BPMD perihal Persetujuan

Nopember 2005ke BPMD perihal Kelistrikan Desa Kab.Pamekasan;Surat Nomor 0768/161/APJ PKS/2005 tanggal 09 Desember 2005ke BPMD perihal Kelistrikan Desa Kab.Pamekasan;Surat Nomor 0295/161/APJ PKS/2006 tanggal 26 Juni 2006 keBPMD perihal penyampaian hasil survey gambar dan RAB;Surat Nomor 0465/161/APJ PKS/2006 tanggal 29 September2006 ke BPMD perihal Persetujuan ijin pembangunanjaringan pola hibah (Badung, Rek Kerek, Potoan Laok,Bangkes) ;Surat Nomor 0285/161/APJ PKS/2007 tanggal O06 Juni 2007 keCV.Jaya

nilai kontrak Rp 1.179.607.000, BadanKepegawaian Daerah (BKD) luas 375 M2 nilai kontrak Rp705.815.000, BPMD Kab. Batu Bara luas 333 M2 nilai kontrak Rp963.083.000, Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Batu Bara luas270M?

Batu Baraluas 417 M2 nilai kontrak Rp1.179.607.000, BadanKepegawaian Daerah (BKD) luas375 M2 nilai kontrak Rp705.815.0000, BPMD Kab. BatuBara luas 333 M? nilai kontrakRp 963.083.0000, Dinas Kelautandan Perikanan Kab.

Batubara Tahun Anggaran2009 yang terdiri dari :a. 1 (satu) lIembar asli Bukti Setoran Bank Sumut untukpengembalian dana pembangunan Kantor BPMD Kab. Batubarake Kas Umum Daerah Kab. Batubara sebesar Rp.24.000.000,tanggal 23 September 2010 dari UD. FINIKA.. L (satu) lembar asli Bukti Setoran Bank Sumut untukpengembalian dana pembangunan Kantor BPMD Kab. Batubarake Kas Umum Daerah Kab. Batubara sebesar Rp. 4.200.000,tanggal 24 September 2010 dari UD. FINIKA..

Batubara Tahun Anggaran2009 yang terdiri dari :a. 1 (satu) lembar asliBukti Setoran BankSumut untukpengembaliandanapembangunanKantor BPMD Kab.Batubara ke KasUmum Daerah Kab.Batubara sebesarRp.24.000.000,tanggal 23September 2010dari UD. FINIKA.b. 1 (satu) lembar asliBukti Setoran BankSumut untukpengembaliandanapembangunanKantor BPMD Kab.Batubara ke KasUmum Daerah Kab.69Batubara sebesarRp. 4.200.000,tanggal 24September 2010dari UD. FINIKA..

Batubara Tahun Anggaran2009 yang terdiri dari :99ow. 1 (satu) lembar asli Bukti Setoran Bank Sumut untukpengembalian dana pembangunan Kantor BPMD Kab. Batubarake Kas Umum Daerah Kab. Batubara sebesar Rp.24.000.000,tanggal 23 September 2010 dari UD. FINIKA.. L (satu) lembar asli Bukti Setoran Bank Sumut untukpengembalian dana pembangunan Kantor BPMD Kab. Batubarake Kas Umum Daerah Kab. Batubara sebesar Rp. 4.200.000,tanggal 24 September 2010 dari UD.

BPMD Kabupaten Jayapura sebesar Rp.841.196.000, (delapan ratus empat puluh satu juta seratus Sembilan puluh enam riburupiah), Bappeda Kabupaten Jayapura sebesar Rp.285.277.700, (dua ratus delapan puluhlima juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) dan Dinas Cipta Karya danPemukiman (PU) Kabupaten Jayapura sebesar Rp.270.937.483, (dua ratus tujuh puluh jutaSembilan ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah).

IMAM MUHASIS mengambil dana dari Mata Anggaran Dana Takterduga DP2KA Kabupaten Jayapura sebesar Rp. 676.097.600, yang kemudian langsung14ditransfer ke masingmasing SKPD penerimayaitu : Dinas Kesehatan sebesar Rp. 561.019.100, Dinas P dan P sebesar Rp. 103.637.500,BPMD sebesar Rp. 11.441.000, Bahwa pada tanggal 21 April 2009, terdakwa memerintahkan lagi bendahara khusus bantuan dengan disposisi yang isinya :Laksanakan perintah pimpinan dipinjamkan dana Rp. 146.379.000 ;Dan disetor ke UNICEF melalui

yang dananya bersumber dari bantuan Unicefdan Bappeda Kabupaten Jayapura sebagai instansi pengelolahprogram KHPPIA tersebut; Bahwa Dana bantuan Unicef tersebut dari Bappeda KabupatenJayapura selanjutnya disalurkan untuk lima SKPD yang ada dikabupaten Jayapura yaitu BPMD tempat saksi bekerja, Dinas PU,Dinas Kesehatan, dinas P dan P danBappeda; Bahwa saksi dalam program KHPPIA pada kantor BPMDkabupaten Jayapura sebagai Pemegang Uang Muka Kegiatan(PUMK);Bahwa di BPMD dalam Program KHPPIA ini, BPMD

ada 2 program dengan 11 kegiatan termasuk program sistem informasiPendidikan Berbasis Masyarakat (SIPBM) di Sorong;Bahwa BPMD Kabupaten Jayapura mendapat dana sebesar Rp.841.196.000,(delapan ratus empat puluh satu juta seratussembilan puluh enam ribu rupiah);18e Bahwa dari dana sebesar Rp. 841.196.000, tidak diterimaseluruhnya atau ada kekurangan yang tidak disalurkan oleh sdr.Sartina Jufuwai selaku PUMK Bappeda sebesar Rp. 11.441.000,yang digunakan oleh sdr.

Dinas Kesehatan sebesar Rp. 561.019.100,;d Dinas Pdan Psebesar Rp. 103.637.500,;e BPMD sebesar Rp.11.441.000,; Bahwa berdasarkan Disposisi Bupati Kabupaten Jayapura pada tanggal 21 April 2009,Terdakwa memerintahkan lagi bendahara khusus bantuan dengan Disposisi Terdakwatanggal 21 April 2009 yang isinya : a lLaksanakan perintah pimpinan dipinjamkan dana Rp. 146.379.000 ;b Dan disetor ke UNICEF melalui Drg. E.

Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) No : 523.33 / 919 / SIPI / BPMD / 09 / 2016 , yang dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD) Provinsi Jawa Tengah di Semarang pada tanggal 19 September 2016.c. 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) No : 523.33/ 238/SIUP/BPMD/09/2016, yang dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD) Provinsi Jawa Tengah di Semarang pada tanggal 19 September 2016.d. 3 (tiga) lembar Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan Nomor

JULIANA JAYA;Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) No : 523.33 / 919 / SIPI/BPMD / 09 / 2016 , yang dikeluarkan oleh Badan PenanamanModal Daerah (BPMD) Provinsi Jawa Tengah di Semarangpada tanggal 19 September 2016.1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) No :523.33/ 238/SIUP/BPMD/09/2016, yang dikeluarkan olehBadan Penanaman Modal Daerah (BPMD) Provinsi JawaTengah di Semarang pada tanggal 19 September 2016.. 3 (tiga) lembar Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan KapalPenangkap Ikan Nomor : PK.

Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) No : 523.33 / 919 / SIPI/BPMD / 09 / 2016 , yang dikeluarkan oleh Badan PenanamanModal Daerah (BPMD) Provinsi Jawa Tengah di Semarangpada tanggal 19 September 2016.c. 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) No :523.33/ 238/SIUP/BPMD/09/2016, yang dikeluarkan olehBadan Penanaman Modal Daerah (BPMD) Provinsi JawaTengah di Semarang pada tanggal 19 September 2016.d. 3 (tiga) lembar Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan KapalPenangkap Ikan Nomor : PK. 005/31/04

Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) No : 523.33 / 919 / SIPI/ BPMD /09 / 2016 , yang dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal Daerah(BPMD) Provinsi Jawa Tengah di Semarang pada tanggal 19September 2016.c. 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) No : 523.33/238/SIUP/BPMD/09/2016, yang dikeluarkan oleh Badan PenanamanModal Daerah (BPMD) Provinsi Jawa Tengah di Semarang padatanggal 19 September 2016.d. 3 (tiga) lembar Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkapkan Nomor : PK. 005/31/04

Surat Permohonan Alokasi Pencairan Dana Desa bulan April tahun 2016 dari BPMD Kab. Halsel kepada Kepala DPKAD Kab. Halsel No :140/58/BPMD & OTDES/IV/2016 tanggal 18 April 2016 (asli)i. Surat Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa bulan Agustus tahun 2016 dari BPMD Kab. Halsel kepada BUPATI Halsel No : 140/07/AKU/2016 tanggal 28 November 2016 (fotocopy)j.

Bacan (fotocopy)Surat Permohonan Alokasi Pencairan Dana Desa bulan April tahun2016 dari BPMD Kab. Halsel kepada Kepala DPKAD Kab. Halsel No:140/58/BPMD & OTDES/N/2016 tanggal 18 April 2016 (asli)Surat Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa bulan Agustustahun 2016 dari BPMD Kab.

Kepala Desa membuat Surat Permohonan kepada Kepala BadanPerberdayaan Masyarakat Desa (BPMD);2. BPMD mengeluarkan rekomendasi setelah memeriksakelengkapan dokumen untuk dibawa ke DPKAD (DinasPendapatan dan Keuangan Daerah);3.

Surat Permohonan Alokasi Pencairan Dana Desa bulan April tahun2016 dari BPMD Kab. Halsel kepada Kepala DPKAD Kab. Halsel No:140/58/BPMD & OTDES/IV/2016 tanggal 18 April 2016 (asli)10. Surat Permohonan Alokasi Pencairan Dana Desa bulan Agustus tahun2016 dari BPMD Kab. Halsel kepada Kepala BUPATI Halsel No:140/07/AKU/2016 tanggal 28 Agustus 2016 (fotocopy) 10.

Bacan (fotocopy)Surat Permohonan Alokasi Pencairan Dana Desa bulan April tahun2016 dari BPMD Kab. Halsel kepada Kepala DPKAD Kab. Halsel No:140/58/BPMD & OTDES/INV/2016 tanggal 18 April 2016 (asli)Surat Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa bulan Agustus tahun2016 dari BPMD Kab.

Bacan (fotocopy)Surat Permohonan Alokasi Pencairan Dana Desa bulan April tahun 2016dari BPMD Kab. Halsel kepada Kepala DPKAD Kab. Halsel No:140/58/BPMD & OTDES/IV/2016 tanggal 18 April 2016 (asli)Surat Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa bulan Agustus tahun 2016dari BPMD Kab.

LPM Rp.5.000.000e Insentif Rp.3.500.000e Konsumsi Rp..1.500.000Kegiatan Pemutakhiran profil desa Rp.10.000.000e Honor Rp.9000.000e Atk Rp.500.000e Konsumsi Rp.500.000KEGIAT AN OPERASIONAL POSYANDU Rp.3.550.000e Honor/Insentif petugas Rp.1.300.000e Makanan tambahan Rp.2.250.000KEGIAT AN LOMBA DESA Rp.10.000.000e Honorpanitia Rp.1.500.000e Pembuatan gapura Rp.4.000.000e Pembuatan papan nama Desa, BPD dan Rp.4.500.000LPMjumlah Rp.210.935.000 Bahwa setelah Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) tersedia, BPMD

Daftar Rincian Kegiatan Penggunaan ADD T.A 2015 triwulan III, IIIdan IV beserta Laporan pertanggung jawaban triwulan IV Tahun 2014 sertaSurat Permohonan Pencairan triwulan yang sudah tidak diingat lagi nomordan tanggalnya yang ditujukan Kepada Walikota Tidore Kepulauan melaluiBPMD Kota Tidore Kepulauan untuk dilakukan Verifikasi oleh Tim verifikasiBPMD Kota Tidore Kepulauan;Bahwa setelah dokumen permohonan pencairan di verifikasi dan disetujul,kemudian Kasubbid Pemeberdayaan Kelembagaan Masyarakat BPMD

Kota Tidore Kepulauan untuk dilakukan Verifikasi olehTim verifikasi BPMD Kota Tidore Kepulauan;Bahwa setelah dokumen permohonan pencairan di verifikasi dandisetujui, kemudian Kasubbid Pemeberdayaan KelembagaanMasyarakat BPMD Kota Tidore KepulauanA.n JUHDIN A.RAJAKmengeluarkan rekomendasi Nomor :070/234/18/2015 tanggal 18Maret 2015 yang ditujukan kepada Kepala BPKAD Kota Tidorekepulauan, kemudian pada tanggal 23 Maret 2015, Kepala BPKADselaku Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) atas namaKARTINI

Kota Tidore Kepulauan untukdilakukan Verifikasi dan setelah memenuhi kelengkapan administrasidan disetujui , selanjutnya Kabid PM dan Pemdes A.n RUDYIPAENIN.S.STP mengeluarkan rekomendasi Nomor070/542/18/2015 tanggal 21 September 2015 yang ditujukan kepadaKepala BPKAD Kota Tidore kepulauan guna proses selanjutnya;Bahwa kemudian atas rekomendasi dari BPMD tersebut, padatanggal 22 September 2015, Bendahara Pengeluaran PPKD atasnama saksi SAMSUL BAHRI ACHE.

Kota Tidore Kepulauan untuk dilakukanVerifikasi dan setelah memenuhi kelengkapan administrasi dandisetujui, selanjutnya Kabid PM dan Pemdes a.n RUDYIPAENIN.S.STP mengeluarkan rekomendasi Nomor070/704/18/2018 tanggal 30 Oktober 2015 yang ditujukan kepadaKepala BPKAD Kota Tidore kepulauan guna proses selanjutnya;Bahwa kemudian atas rekomendasi dari BPMD Kota TidoreKepulauan, pada tanggal 09 November 2015 bendahara PengeluaranPPKD atas nama saksi SAMSUL BAHRI ACHE.

) menerbitkanrekomendasi, kemudian rekomendasi BPMD, dan pengantar Camatdan jenis kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kepala Desamengajukan ke Kas daerah dalam hal ini Bank BPD Sulbar;Bahwa Keterangan Kepala Desa pula menerangkan padarekomendasi yang diterbitkan oleh Kepala BPMD, tidak ada paraf dariKepala Bidang termasuk Kepala Bidang Pemerintahan Desa(Terdakwa A.

HALIMUDDIN selaku KasiPendapatan Kekayaan Desa, selanjutnya tanda tangan pencairanDana Desa ditanda tangani oleh Kepala Kantor BPMD / DPMD(Hj.

BinangaDistributor lampu tenaga surya) melalui Terdakwa di ruanganTerdakwa , justru ketika Terdakwa melihat ada Kepala Desamenitipkan uang pembayaran lampu kepada HASNAWATI , tenagasukarela pada Kantor BPMD untuk disampaikan kepada CV.

,tersebut dalam berita acara sidang peradilan tingkat pertama maupunberita acara pemeriksaan pendahuluan);e Bahwa Terdakwa tidak berwenang menandatangani pencairanDana Desa, dan Terdakwa atau Kantor BPMD tidak berhakmerubaha APBDesa , Kantor BPMD/DPMD hanya meneliti apakahada kegiatan yang tumpang tindih , jika terjadi tumpang tindih makadikembalikan kepada Desa untuk merubahnya sedangkan mengenaitim ferfikasi Terdakwa tidak ikut dalam tim ferifikasi lampu;e Bahwa tidak ada bukti Terdakwa menerima

BinangaDistributor lampu tenaga surya di Kabupaten Polewali Mandar untukdatang ke Kantor BPMD/DPMD, karena di Kantor BPMD banyakKepala Desa, selanjutnya datang HAERUDDIN, SE/Direktur CV.Binanga lalu terjadi pertemuan informal antara beberapa KepalaDesa dengan HAERUDDIN, SE disudut ruangan rapat (Aula BPMD)dan HAERUDDIN, SE mengemukakan harga lampu per unitHal 50 dari 65 halaman putusan perkara pidana No.30/PID.SUS.TPK/2019/PT MKS.

SRI INDAH DUA PUTRI (masih kriditBank), ukuran GT 12 Panjang + 11,40 M, lebar 4,55 M, Dalam 1,35 M,mesin merk Mitsubishi 100 PK.1 (Satu) lembar Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) No : 523.33 /671 / SIPI /BPMD / 06 / 2016 yang dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal Daerah(BPMD) Provinsi Jawa Tengah di Semarang pada tanggal 24 Juni 2016,1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) No : 523.33/135/SIUP/BPMD/06/2016, yang dikeluarkan oleh Badan Penanaman ModalDaerah (BPMD) Provinsi Jawa Tengah di

/ BPMD /06 / 2016 , yang dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal Daerah(BPMD) Provinsi Jawa Tengah di Semarang pada tanggal 24 Juni2016;1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) No : 523.33/135/SIUP/BPMD/06/2016, yang dikeluarkan oleh Badan PenanamanModal Daerah (BPMD) Provinsi Jawa Tengah di Semarang padatanggal 24 Juni 2016;3 (tiga) lembar Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal PenangkapIkan Nomor : PK. 005/13/10/KSOP.TGL17 dan 2 (dua) lembar fotocopy, yang dikeluarkan oleh KSOP Kelas

RIDLO LUHUR BAROKAH yang diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan kelas satu Tanjung Emas Semarang pada tanggal 03 Mei 2013; 1 (satu) Lembar Surat Ukur No. 947 / Gc yang diterbitkan kantor UPP kelas III Juwana tanggal 09 April 2013; 1 ( satu ) Lembar Foto Copy SIUP Nomor : 523.33 / 134 / SIUP /BPMD / 07 /2014 Nama Purwanto yang diterbitkan di Semarang tanggal 22 Juli 2014; 1 (satu) LembarSurat Izin Penangkap Ikan (SIPI) No. 523.33 / 621

/ SIPI / BPMD / 06/ 2016Nama Purwanto yang diterbitkan di Semarang pada tanggal 10 Juni 2016; 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Radio Telekomunikasi Nama kapal KMN.

UM.003 / 3 / 6 / UPP.JWN-16 tangga 01 Februari 2016 perihal Verifikasi Pengukuran Kapal yang diterbitkan oleh Kepala kantor unit Penyelenggara pelabuhan kelas III Juwana; 1 ( satu ) Lembar Foto Copy SIUP Nomor : 523.33 / 134 / SIUP /BPMD / 07 /2014 Nama Purwanto yang diterbitkan di Semarang pada tanggal 22 Juli 2014; 1 (satu) LembarSurat Izin Penangkap Ikan (SIPI) No.3852 / SIPI / DKP / 07 / 2013 Nama Purwanto) yang diterbitkan di Semarang pada tanggal 19 Juli 2013 (tidak

Izin Penangkap Ikan (SIPI) No. 523.33 / 621 /SIPI / BPMD / 06/ 2016Nama Purwanto yang diterbitkan di Semarangpada tanggal 10 Juni 2016;1 (satu) Lembar Surat Keterangan Radio Telekomunikasi Nama kapalKMN.RIDLO LUHUR BAROKAH yang dikeluarkan di Juana tanggal19 Juli 2016;1 (satu) Lembar Sertifikat kelaikan dan Pengawakan Kapalpenangkap Ikan NO.

RIDLO LUHUR BAROKAH yang diterbitkan oleh KantorKesyahbandaran dan oitoritas pelabuhan kelas satu Tanjung EmasSemarang pada tanggal 03 Mei 2013;1 (satu) Lembar Surat Ukur No. 947 / Gc yang diterbitkan kantor UPPkelas Ill Juwana tanggal 09 April 2013;1 (satu ) Lembar Foto Copy SIUP Nomor : 523.33 / 134 / SIUP /BPMD /07 /2014 Nama Purwanto yang diterbitkan di Semarang tanggal 22 Juli2014;1 (satu) LembarSurat Izin Penangkap Ikan (SIPI) No. 523.33 / 621 / SIPI/BPMD / 06/ 2016Nama Purwanto yang diterbitkan

RIDLO LUHUR BAROKAH yangditerbitkan oleh Kepala Kantor Kesyahbandaraan dan otoritas Pelabuhankelas satu Tanjung Emas Semarang;1 (satu) Lembar Surat Ukur No. 947 / Gc yang di terbitkan Kepala KantorUPP kelas Ill Juana tanggal 09 April 2013;1 (satu) Lembar SIUP Nomor : 523.33 / 134 / SIUP /BPMD / 07 /2014Nama Purwanto yang diterbitkan di Semarang pada tanggal 22 Juli 2014;1 (satu) LembarSurat Izin Penangkap Ikan (SIPI) KMN.

RIDLO LUHUR BAROKAH yang diterbitkan oleh KantorKesyahbandaran dan otoritas pelabuhan kelas satu Tanjung EmasSemarang pada tanggal 03 Mei 2013;1 (satu) Lembar Surat Ukur No. 947 / Gc yang diterbitkan kantor UPPkelas Ill Juwana tanggal 09 April 2013;1 (satu ) Lembar Foto Copy SIUP Nomor : 523.33 / 134 / SIUP /BPMD /07 /2014 Nama Purwanto yang diterbitkan di Semarang tanggal 22 Juli2014;1 (satu) LembarSurat Izin Penangkap Ikan (SIPI) No. 523.33 / 621 / SIPI/BPMD / 06/ 2016Nama Purwanto yang diterbitkan

RIDLO LUHUR BAROKAH yang diterbitkan oleh KantorKesyahbandaran dan otoritas pelabuhan kelas satu Tanjung EmasSemarang pada tanggal 03 Mei 2013; 1 (satu) Lembar Surat Ukur No. 947 / Gc yang diterbitkan kantor UPPkelas Ill Juwana tanggal 09 April 2013; 1 (satu ) Lembar Foto Copy SIUP Nomor : 523.33 / 134 / SIUP /BPMD/ 07 /2014 Nama Purwanto yang diterbitkan di Semarang tanggal 22 Juli2014; 1 (satu) LembarSurat Izin Penangkap Ikan (SIPI) No. 523.33 / 621 / SIPI/ BPMD / 06/ 2016Nama Purwanto yang diterbitkan