Bukhary)selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil naqlytersebut sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini;Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2016/PA.Tgr8Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbanganpertimbangan diatas, Majelis Hakim juga perlu mengemukakan kaidah fighiyah dalamkitab AlAsybah wa AnNazha ir halaman 128 sebagai berikut:anbaol L beic ate JI le plo Via fasArtinya: Pemerintah (berkewajiban) mengurus rakyatnya sesual dengankemashlahatan.Menimbang, bahwa demi mengedepankan

Bukhary)selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil naqlytersebut sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini;Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbanganpertimbangan diatas, Majelis Hakim juga perlu mengemukakan kaidah fighiyah dalamkitab AlAsybah wa AnNazha ir halaman 128 sebagai berikut:arbaol L beic ate JI le plo Vila fasArtinya: Pemerintah (berkewajiban) mengurus rakyatnya sesual dengankemashlahatan.Menimbang, bahwa demi mengedepankan ' kemaslahatan,sebagaimana dimaksud

Bukhary)selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil naqly tersebutsebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini;Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbanganpertimbangan diatas, Majelis Hakim juga perlu mengemukakan kaidah fighiyah dalam kitabAlAsybah wa AnNazha ir halaman 128 sebagai berikut :arbaol L beic ate JI le plo Vid fasArtinya: Pemerintah (berkewajiban) mengurus rakyatnya sesual dengankemashlahatan.Menimbang, bahwa demi mengedepankan kemaslahatan,sebagaimana dimaksud dalam

Bukhary)selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil naqlytersebut sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini;Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2016/PA.TgrMenimbang, bahwa sejalan dengan pertimbanganpertimbangan diatas, Majelis Hakim juga perlu mengemukakan kaidah fighiyah dalamkitab AlAsybah wa AnNazha ir halaman 128 sebagai berikut:arbaol L beic ate JI le plo VI cd fasArtinya: Pemerintah (berkewajiban) mengurus rakyatnya sesual dengankemashlahatan.Menimbang, bahwa demi mengedepankan

Bukhary)selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil naqlytersebut sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini;Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbanganpertimbangan diatas, Majelis Hakim juga perlu mengemukakan kaidah fighiyah dalamkitab AlAsybah wa AnNazha ir halaman 128 sebagai berikut:arbaol L beic ate JI le plo Vila faiArtinya: Pemerintah (berkewajiban) mengurus rakyatnya sesuai dengankemashlahatan.Menimbang, bahwa demi mengedepankan kemaslahatan,sebagaimana dimaksud dalam

Bukhary)selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil naqlytersebut sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini;Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbanganpertimbangan diatas, Majelis Hakim juga perlu mengemukakan kaidah fighiyah dalamkitab AlAsybah wa AnNazhair halaman 128 sebagai berikut:dalioul Ly be pie Ac MN cle ale Yl Aa pulArtinya: Pemerintah (berkewajiban) mengurus rakyatnya sesuai dengankemashlahatan.Menimbang, bahwa demi mengedepankan kemaslahatan,sebagaimana dimaksud

PauhKota Padang saksi Djulian bersama Ali Amri sedang mengeringkan kolam ikandengan cara menggeruk tanah dan pasir di pintu masuk kolam lalu terdakwadatang marahmarah dan menyuruh saksi untuk menghentikan mengeringkankolam karena ikan yang ada di kolam itu miliknya tetapi saksi tidakmelakukannya lalu terdakwa bertengkar mulut dengan Desmawati yangmengakui kolam tersebut milik mamaknya Bukhary lalu terdakwa mengambilbatu bata di tepi kolam dan melemparkannya ke arah saksi Djulian sehinggamengenai

Bukhary)selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil naglytersebut sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini;Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbanganpertimbangan diatas, Majelis Hakim juga perlu mengemukakan kaidah fighiyah dalamkitab AlAsybah wa AnNazha ir halaman 128 sebagai berikut:arbad l bogie are JI ule plo VIS aiArtinya: Pemerintah (berkewajiban) mengurus rakyatnya sesual dengankemashlahatan.Menimbang, bahwa demi mengedepankan kemaslahatan,sebagaimana dimaksud dalam

Bukhary),selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil naqly tersebutsebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini;Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbanganpertimbangan di atas,Majelis Hakim juga perlu mengemukakan kaidah fiqhiyah dalam kitab AlAsybah wa AnNazha'ir halaman 128 sebagai berikut :Arba b boic ae JI ule plo VI o asArtinya: Pemerintah (berkewajiban) mengurus rakyatnya sesual dengankemashlahatan.Menimbang, bahwa demi mengedepankan kemaslahatan, sebagaimanadimaksud dalam

Bukhary)selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil naqly tersebutsebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini;Menimbang, bahwa demi mengedepankan kemaslahatan,sebagaimana dimaksud dalam permohonan Pemohon, maka anakPemohon, bernama xxx dapat diberikan dispensasi untuk menikah denganseorang lakilaki bernama xxx, hal ini Sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat(2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan MajelisHakim memandang telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkanpermohonan

Bukhary)selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil nagly tersebutsebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini;Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbanganpertimbangan diatas, Majelis Hakim juga perlu mengemukakan kaidah fiqhiyah dalam kitabAlAsybah wa AnNazhair halaman 128 sebagai berikut:dale by b gis dic sll le ale YI a juniArtinya: Pemerintah (berkewajiban) mengurus rakyatnya sesuai dengankemashlahatan.Menimbang, bahwa = demi mengedepankan kemasiahatan,sebagaimana dimaksud

Bukhary);Selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil naqlytersebut sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini;Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbanganpertimbangan diatas, Majelis Hakim juga perlu mengemukakan kaidah fiqhiyah dalam kitabAlAsybah wa AnNazha ir halaman 128 sebagai berikut:arbasl b boic ae JI ule plo Vl o suaiArtinya: Pemerintah (berkewajiban) mengurus rakyatnya sesuai dengankemashlahatan.Menimbang, bahwa demi mengedepankan kemaslahatan,sebagaimana dimaksud

Bukhary)selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil naqlytersebut sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini;Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbanganpertimbangan diatas, Majelis Hakim juga perlu mengemukakan kaidah fighiyah dalamkitab AlAsybah wa AnNazhair halaman 128 sebagai berikut:daliad by b gis dic jl le ale YI Ua julPenetapan Nomor 99/Pdt.P/2017/PA.Tgr 8Artinya: Pemerintah (berkevajiban) mengurus rakyatnya sesuai dengankemashlahatan.Menimbang, bahwa demi mengedepankan

Bukhary)selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih isidan maksud dalil naqly tersebutsebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini;Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbanganpertimbangan diatas, Majelis Hakim juga perlu mengemukakan kaidah fighiyah dalam kitabAlAsybah wa AnNazhair halaman 128 sebagai berikut:dalioe ly Lege Ate ll le ale Yl Ca patArtinya: Pemerintah (berkewajiban) mengurus rakyatnya sesuai dengankemashlahatan.Menimbang, bahwa demi mengedepankan kemaslahatan,sebagaimana dimaksud dalam

Bukhary)selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil naqly tersebutsebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini;Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbanganpertimbangan di atas,Majelis Hakim juga perlu mengemukakan kaidah fiqhiyah dalam kitab AlAsybah waAnNazhair halaman 128 sebagai berikut:drbasl lL bogic ais Il ale plo Ys a5Artinya: Pemerintah (berkewajiban) mengurus rakyatnya sesuai dengankemashlahatan.Menimbang, bahwa demi mengedepankan kemaslahatan, sebagaimanadimaksud dalam

Bukhary)selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil naqlytersebut sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini;Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbanganpertimbangan diatas, Majelis Hakim juga perlu mengemukakan kaidah fighiyah dalamkitab AlAsybah wa AnNazhair halaman 128 sebagai berikut:dali by be gic de yl le ale YI Ua ualArtinya: Pemerintah (berkewajiban) mengurus rakyatnya sesuai dengankemashlahatan.Menimbang, bahwa demi mengedepankan kemasiahatan,sebagaimana dimaksud dalam

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat (Bukhary bin Baharuddin Dg. Serang) terhadap penggugat (Suhartini, SKM Dg.

Bukhary),selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil naqlytersebut sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini;Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbanganpertimbangan diatas, Majelis Hakim juga perlu mengemukakan kaidah fiqhiyah dalamkitab AlAsybah wa AnNazha ir halaman 128 sebagai berikut :arbas) beic ais JI ale plo Vis taiArtinya: Pemerintah (berkewajiban) mengurus rakyatnya sesual dengankemashlahatan.Menimbang, bahwa demi mengedepankan kemasilahatan,sebagaimana dimaksud dalam

Bukhary)selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil nagly tersebutsebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini;Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbanganpertimbangan diatas, Majelis Hakim juga perlu mengemukakan kaidah fiqhiyah dalam kitabAlAsybah wa AnNazhair halaman 128 sebagai berikut:Jatin by b gis dic ll le ale YI a juniArtinya: Pemerintah (berkewajiban) mengurus rakyatnya sesuai dengankemashlahatan.Menimbang, bahwa = demi mengedepankan kemasiahatan,sebagaimana dimaksud

Bukhary)selanjutnya Majelis Hakim mengambil alin isi dan maksud dalil naqlytersebut sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini;Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbanganpertimbangan diatas, Majelis Hakim juga perlu mengemukakan kaidah fighiyah dalamkitab AlAsybah wa AnNazhair halaman 128 sebagai berikut:daliod Lyd gie Adc ll gle ale YI a uaArtinya: Pemerintah (berkewajiban) mengurus rakyatnya sesuai dengankemashlahatan.Menimbang, bahwa demi mengedepankan kemaslahatan,sebagaimana dimaksud dalam