CHEVRON PACIFIK INDONESIA

Chevron PacificIndonesia, berkantor di Jalan Kartika Sari, Nomor 7, KelurahanUmban Sari, Kecamatan Rumbai Pekanbaru, berdasarkanSurat Kuasa tanggal 5 Agustus 2020, kemudian memberikanKuasa Substitusi kepada Sukitman Sudjatmiko, S.H., S.E.

CHEVRON PACIFIK INDONESIA, diwakili oleh PresidenDirektur, Albert B.M. Simanjuntak, berkedudukan di GedungSentral Senayan , Office Tower, Jalan Asia Afrika, Nomor 8Jakarta 10270, dalam hal ini memberi kuasa kepada Darmanto,S.H., M.Hum., dan kawankawan, Para Advokat pada Farianto& Darmanto Law Firm, berkantor di Gedung SOHO PancoranSouth Jakarta, North Wing Noble 1102, Jalan MT Haryono, KavHalaman 1 dari 12 hal. Put.

Chevron PacificIndonesia 20182019:3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Pengggugat dengan Tergugatterhitung sejak tanggal 1 Oktober 2019;4. Menyatakan sah secara hukum penghentian pembayaran upahproses/upah skorsing kepada Tergugat dari tanggal 3 Januari 2020sampai dengan putusan berkekuatan hukum tetap;5.

CHEVRON PACIFIC INDONESIA

CHEVRON PACIFIC INDONESIA, tempat kedudukan diGedung Sentral Senayan Lantai 11, Jalan Asia Afrika Nomor8, Gelora, Jakarta Pusat, 10270;Dalam hal ini diwakili oleh Albert B.M. Simanjuntak, jabatanPresiden Direktur PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA,memberi kuasa kepada:1. EVISAVITRI, S.H., jabatan Senior Tax Advisor PT. ChevronPasific Indonesia;2. WIDYASTUTI, jabatan Tax Analyst PT. Chevron PasificIndonesia;Halaman 1 dari 46 halaman.

Berdasarkan laporan, pernyataan Wajib Pajak maupun hasil penelitian terhadap LPP Pemeriksa diketahui terdapat biaya overhead atauoverhead allocation yang kepada Chevron Overseas Services sebesarRp.2.531.113.791,.. Dari tinjauan UndangUndang Cost Allocationtersebut merupakan objek PPh sesuai dengan Pasal 26 UU PPh.Berdasarkan Laporan Pemeriksaan, besarnya nilai yang dibayarkanoleh PT CPI kepada Chevron Overseas Services tersebut senilai USD267,985.00 atau senilai dengan Rp.2.531. 113.791,.

Pajak Luar Negeri(Chevron Overseas Services).

Dari penjelasan Wajib Pajak tersebut, tim penelitiberpendapat bahwa Wajid Pajak (CPI) menerimamanfaat atas pembayaran/alokasi overhead berupa jasa/services yang diberikan Wajid Pajak Luar Negeri(Chevron Overseas Services).

Sesuai dengan Pasal 111.2Exhibit C dari kontrak PSC Blok Rokan antara Pertamina(sekarang SKK Migas) dan PT Caltex Pacific Indonesia(sekarang PT Chevron Pacific Indonesia) overhead allocationmerupakan biaya operasi yang dapat dicostrecoverykan.Halaman 35 dari 46 halaman.

CHEVRON PACIFIC INDONESIA

CHEVRON PACIFIC INDONESIA, berkedudukan diGedung Sarana Jaya Jalan Budi Kemuliaan No. 1 JakartaTimur 10110;Termohon Kasasi dahulu Penggugat ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangTermohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang ParaPemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan PengadilanHal. 1 dari 31 hal. Put.

Chevron Pacific Indonesia (PT. CPI), hal tersebutmenimbulkan ketidakpastian Tergugat Konpensi/Tergugat Rekonpensisebagai subyek Tergugat dalam perkara aquo, sehingga GugatanPenggugat Konpensi /Tergugat Rekonpensi telah jelas cacat formil (errorin persona) atau obscuur /ibels.

No. 389 K/Pdt.Sus/2009 BCEC adalah Kode Etik menjalankan Usaha Chevron Texacoyang harus ditandatangani oleh Karyawannya;7. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim sidang tingkat Pertama perkaraaquo yang berpendapat bahwa Para Tergugat telah melanggarketentuan PKB PT. Chevron Pacific Indonesia periode 20062007 dan20082009 Bab.

Chevron Pacifik Indonesia) dengan paraTergugat, namun bukan mengatur kode Etic menjalankan usaha(BCEC) pada perusahaan CHEVRON TEXACO yang tidak adahubungan hukum dengan para Tergugat/Pemohon Kasasi; Isi dari BCEC aquo secara keseluruhan adalah bentuk dukunganpolitik Chevron Texaco dan seluruh Karyawannya terhadapPemerintahan dan Pejabat Publik Amerika Serikat, untuk ituTergugat konpensi/Pemohon kasasi sabagai Karyawan PenggugatKonpensi adalah Warga Negara Indonesia bukanlah melanggarhukum atau PKB

Bahwa Para Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi/Pemohon Kasasitelah dapat membuktikan dalam persidangan sebagaimana yangdidalilkan dalam Jawaban (hal 4 poin 5), Duplik (lembaran 4 poin 13 baitIl) dan Konklusi (hal 11 angka IV) perkara aquo, dimana isi dari BCEC aquo (Bukti P 20) adalah;peraturan menjalankan usaha Chevron Texaco yang beralamatkantor di Amerika Serikat (AS);dukungan politik Chevron Texaco yang beralamat kantor di AmerikaSerikat (AS) terhadap Pemerintahan, atau Pejabat Publik AmerikaSerikat

ALAMSYAH, dkk vs PT CHEVRON PACIFIC INDONESIA

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs BUT CHEVRON MAKASSAR LTD

./2014, tanggal 22Desember 2014;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat;melawan:BUT CHEVRON MAKASSAR LTD, beralamat di Sentral Senayan Lt.11 Jalan Asia Afrika Nomor 8 Gelora Tanah Abang Jakarta Pusat;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Tergugat, telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut

Putusan Nomor 1271/B/PK/PJK/2017Mengabulkan sebagian permohonan Gugatan Penggugat terhadap KeputusanTergugat Nomor KEP67/WPJ.07/2014 tanggal 13 Januari 2014, tentangPengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Surat Tagihan PajakPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Atas Pemungutan Pajak olehPemungut Pajak Masa Pajak November 2008 Nomor 00038/187/08/081/12tanggal 7 Agustus 2012 atas nama: BUT Chevron Makassar Ltd, NPWP01.863.567.2081.000, beralamat di Sentral Senayan Lt. 11 Jl.

CHEVRON PACIFIK INDONESIA tersebut;

CHEVRON PACIFIK INDONESIA VS YULI TRIONO

CHEVRON PACIFIK INDONESIA, diwakili oleh PresidenDirektur, Albert B.M. Simanjuntak, berkedudukan di GedungSentral Senayan Office Tower, Jalan Asia Afrika, Nomor 8Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Darmanto, S.H.,M.Hum. dan kawankawan, Para Advokat pada Farianto &Darmanto Law Firm, berkantor di SOHO Pancoran SouthJakarta, North Wing Noble 1102, Jalan M.T.

Haryono, Kavling23, Pancoran, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 9 Februari 2021;Pemohon Kasasi/Penggugat;LawanYULI TRIONO, bertempat tinggal di Jalan Limbungan Atas RT001, RW 010, Kelurahan Limbungan, Kecamatan RumbaiPesisir, Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepadaRuslan Husin dan kawankawan, Para Pengurus SerikatPekerja pada Serikat Pekerja Nasional Chevron (SPNC),berkantor di Komplek Perkantoran PT.

Chevron PacificIndonesia, Rumbai, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 5 Maret 2021;Termohon Kasasi/Tergugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan PengadilanHalaman 1 dari 11 hal. Put.

Chevron PacificIndonesia 20182019 dan Perpanjangannya;4. Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar uangpaksa (dwangsom) kepada Tergugat/Penggugat Rekonvensi sebesarRp3.126.841,66 per hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap ataskelalaian Penggugat/Tergugat Rekonvensi dalam melaksanakan perintahuntuk memanggil dan mempekerjakan kembali Tergugat/PenggugatRekonvensi:5.

CHEVRON PACIFIKINDONESIA tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru selanjutnya Mahkamah Agungakan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara iniRp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimanaditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, makabiaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Termohon Kasasi;Memperhatikan

Pembanding/Penggugat : KURSANI
Terbanding/Tergugat : CHEVRON INDONESIA

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal06 Juni 2016.LAWAN :CHEVRON INDONESIA, berkedudukan di Sentral Senayan Office Tower 12"Floor Jl. Asia Afrika No. 8 Jakarta 10270;Disebut sebagai TERBANDING semula Tergugat KonvensiTergugat Intervensi;Dalam hal ini memberikan kuasa kepada INDRAMULYABUDIMAN, SH. LLM., LIONEL F. HAHIJARY, SH. LLM., dkk,Karyawan PT. Chevron Indonesia beradasarkan surat kuasa tanggal29 September 2016 dan SETYAWATI, F. A. SH. LLM,. FCIArb.; AgusDwi Prasetyo, SH.

operasi hulu diWilayah Kerja Chevron Indonesia Company (dahulu Unocal Indonesia Company)yang diberikan oleh Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaipemegang Kuasa Pertambangan.

, maka Chevron Indonesia Company (dahulu Unocal Indonesia Company)mendapatkan hak atas tanah pada keseluruhan bidang di dalam Wilayah Kerjatersebut.

Legal Standing Chevron Indonesia Company (dahulu Unocal IndonesiaCompany);73. Bahwa Chevron Indonesia Company (dahulu Unocal Indonesia Company)merupakan suatu kontraktor hulu minyak dan gas bumi, yang berbentuk BentukUsaha Tetap (BUT) sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (18) UUMinyak dan Gas Bumi;74.

Bahwa hak Chevron Indonesia Company (dahulu Unocal Indonesia Company)untuk melakukan kegiatan hulu migas di tanah yang menjadi objek perkara a quo,diperoleh berdasarkan perubahan nama entitas dari Unocal Indonesia Companymenjadi Chevron Indonesia Company (dahulu Unocal Indonesia Company) padatanggal 22 September 2005;75.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT CHEVRON PACIFIC INDONESIA

./2016,tanggal 15Januari 2016;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;melawan:PT CHEVRON PACIFIC INDONESIA,beralamat di GedungSentral Senayan Lantai 11, Jalan Asia Afrika Nomor 8 Jakarta10270,dalam hal ini diwakili oleh Albert B.M. Simanjuntak, selakuPresiden PT Chevron Pacific Indonesia, selanjutnya memberikankuasa kepada:1. EVI SAVITRI, jabatan Senior Tax Advisor PT Chevron PacificIndonesia:2. WIDYASTUTI, jabatan Tax AnalystPT Chevron PacificIndonesia:Halaman 1 dari 38 halaman.

Bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap dokumenyang diserahkan Termohon Peninjauan Kembali berupaperincian atas biaya overhead, General Ledger daninvoice dapat diketahui bahwa terdapat biaya overheadyang berasal dari tagihan Chevron USA Inc. atas jasacounseling and service, corporate security,procurement, human resources dan others yang telahdilakukan Chevron USA Inc. untuk kepentingan PTChevron Pacific Indonesia (Termohon PeninjauanKembali).3.1.2.

Inc tidak termasuk ke dalam jenis jasayang tidak dikenakan PPN sehingga jasa overheadyang dilaksanakan Chevron USA.

USA Inc. merupakanpengusaha yang berada di Luar Daerah Pabean makaatas pemanfaatan jasa overhead dari Chevron USA Inc.oleh Termohon Peninjauan Kembali merupakanpemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar DaerahHalaman 26 dari 38 halaman.

Putusan Nomor1589/B/PK/PJK/2016diberikan Chevron USA.Inc sebagai induk perusahaankepada Termohon Peninjauan Kembali sebagai anakperusahaan sehingga Chevron dapat menagih faslitasatau. kemudahan tersebut kepada TermohonPeninjauan Kembali.Bahwa fasilitas atau kemudahan yang diberikanChevron USA.Inc sebagai kantor pusat kepadaTermohon Peninjauan Kembali sebagai anakperusahaan merupakan Jasa Kena Pajak yang terutangPPN sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1angka 5, dan angka 6 serta Pasal 4 huruf

CHEVRON PACIFIC INDONESIA VS DIRJEN PAJAK;

CHEVRON PACIFIC INDONESIA VS DIRJEN PAJAK;

Chevron Pacific Indonesia, NPWP:01.308.508.9218.001, alamat: Main Office Rumbai, Rumbai Bukit, Rumbai,Pekanbaru, Riau;Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum = tetap yaitu.

Bukti PK1), terhadap mana oleh Pemohon PeninjauanKembali diajukan Permohonan Peninjauan Kembali, amar (dictum)putusannya adalah sebagai berikut:MENGADILIMenolak Gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor: KEP133/WPJ.02/BD.0603/2011 tanggal 1 Maret 2011 mengenai PermohonanPenghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai atas Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak Nomor:00002/187/09/218/10 tanggal 11 Juni 2011 Masa Pajak September s.d.Desember 2009 atas nama: PT Chevron

Pemohon Peninjauan Kembali (PT Chevron Pacific Indonesia)adalah kontraktor yang terikat dalam kontrak perjanjian kerjasamadengan Pemerintah Republik Indonesia di bidang pengusahaanpertambangan minyak dan gas bumi;b.

Sengketa: 990438382005 yang sangat serupa dengan perkara aquo dengan BUT Chevron Indonesia Company sebagai penggugat,dengan susunan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang sama denganperkara a quo, M. Yahya Harahap, S.H. (mantan Hakim Agung padaMahkamah Agung RI) menyatakan pendapatnya antara lain (Bukti PK16):a. Secara universal, semua negara mengatur dengan pasti tingkathierarki Peraturan Perundangundangan.

tetapdipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;Bahwa dengan demikian tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yangnyatanyata tidak sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlakusebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf e UndangUndang Nomor 14Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;Halaman 55 dari 57 halaman Putusan Nomor 410/B/PK/PJK/2012Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali: PT Chevron

CHEVRON OIL PRODUCTS INDONESIA

CHEVRON OIL PRODUCTS INDONESIA, beralamat di GedungSentral Senayan Lt. 17, Jl.

Chevron Oil ProductsIndonesia, NPWP 01.958.043.0056.000, beralamat di Gedung Sentral Senayan Lt. 17, Jl.

Ltd. dan sebagian kecil dari Chevron Oil Thailand,untuk diperdagangkan di dalam negeri.

PT CHEVRON PACIFIC INDONESIA

AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan diJalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 4042, Jakarta 12190,Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto dankawankawan, kewarganegaraan Indonesia, jabatan DirekturKeberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU4678/PJ/2017, tanggal 27 November 2017 dan Surat KuasaSubstitusi tanggal 12 Desember 2017:Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT CHEVRON

Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP311/WPJ.02/2016 tanggal29 Januari 2016, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Desember 2013 Nomor00001/201/13/218/14 tanggal 7 November 2014 sebagaimana telahdibetulkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP14/WPJ.02/KP.11/2016 tanggal 20 Januari 2016 tentang PembetulanAtas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21Secara Jabatan, atas nama : PT Chevron

CHEVRON PACIFIK INDONESIA VS ROBBI EFENDI DAMANIK

CHEVRON PACIFIK INDONESIA, berkedudukan diGedung Sentral Senayan 1 Office Tower , Jalan Asia AfrikaNomor 8 Jakarta, diwakili oleh Albert B.M. Simanjuntak, selakuPresiden Direktur PT Chevron Pacific Indonesia, yang dalamhal ini memberi kuasa kepada H. MHD. Haris, S.H., M.H., dankawankawan, Para Advokat, pada Kantor Advokat H.

CHEVRON PACIFIC INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK

CHEVRON PACIFIC INDONESIA

CHEVRON PACIFIC INDONESIA, diwakili Albert B. M.Simanjuntak, jabatan Presiden Direktur PT. CHEVRONPACIFIC INDONESIA, tempat kedudukan di Gedung SentralSenayan Lantai 11, Jalan Asia Afrika Nomor 8, Jakarta, 10270;Dalam hal ini memberi kuasa kepada:1. EVISAVITRI, S.H., jabatan Senior Tax Advisor PT. ChevronPacific Indonesia;2. WIDYASTUTI, jabatan Tax Analyst PT. Chevron PacificIndonesia;Halaman 1 dari 39 halaman.

Besarnya overhead allocation bulanApril 2009 yang menjadi beban Wajib Pajak adalah sebesar USD1,691 ,753..e Berdasarkan dataldokumen yang dipinjamkan oleh Wajib Pajakdiketahui bahwa overhead allocation bulan April 2009 merupakan bebanWajib Pajak yang ditagih oleh Caltex International Pte Limited atasSRTC Service Fee dan oleh Chevron Texaco Overseas Petroleum atasC&S Fee.Halaman 5 dari 39 halaman.

Chevron Pacific Indonesia, NPWP:01.308.508.9081.000, alamat: Gedung Sentral Senayan Lantai 11, JalanAsia Afrika Nomor 8, Jakarta, 10270, sehingga jumlah pajak yang masihharus dibayar adalah sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak:Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang Terutang PPN: Ekspor Rp 0,00 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp 0,00 Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut Rp 0,00Jumlah Seluruh Penyeluruhan Rp 0,00Penghitungan PPN Kurang Bayara.

barang karena pesanan atau permintaandengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan.Bahwa kegiatan counseling and service, corporatesecurity, procurement, human resources dan othersyang dilakukan Chevron USA Inc. untuk kepentinganTermohon Peninjauan Kembali merupakan kegiatanpelayanan yang menyebabkan kemudahan dalammenunjang kegiatan usaha Termohon PeninjauanKembali sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1angka 5 UU PPN maka kegiatan yang dilakukanHalaman 26 dari 39 halaman.

Putusan Nomor 1279/B/PK/PJK/201 73.1.4.3.1.5.3.1.6.3.1.7.Chevron USA Inc. tersebut termasuk dalam kriteriaJasa.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4A UU PPNdiketahui bahwa jasa overhead yang dilaksanakanCevron USA. Inc tidak termasuk ke dalam jenis jasayang tidak dikenakan PPN sehingga jasa overheadyang dilaksanakan Chevron USA.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs BUT CHEVRON MAKASSAR, Ltd

./2014, tanggal 22 Desember 2014;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat;melawan:BUT CHEVRON MAKASSAR Ltd, beralamat di SentralSenayan Lt. 11 Jl.

Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.55558/PP/M.B/99/2014 tanggal 24 September 2014, atas namaBUT Chevron Makassar Ltd (Termohon Peninjauan Kembali/semulaPenggugat), telah diberitahukan secara patut dan dikirimkan olehPengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTergugat) melalui surat Sekretariat Pengadilan Pajak Nomor:P.1560/PAN/2014 tanggal O02 Oktober 2014 dengan caradisampaikan secara langsung kepada Pemohon Peninjauan Kembali(semula Tergugat) pada tanggal 10 Oktober

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs BUT CHEVRON MAKASSAR, Ltd

./2014 tanggal 22Desember 2014:Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat;melawan:BUT CHEVRON MAKASSAR Ltd, tempat kedudukan di SentralSenayan Lt. 11, Jalan Asia Afrika, No.8, Gelora Tanah Abang,Jakarta Pusat 10270;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Tergugat telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan

Pengadilan Pajak NomorPut.55552/PP/M.IB/99/2014 tanggal 24 September 2014 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian permohonan Gugatan Penggugat terhadapKeputusan Tergugat Nomor KEP2657/WPJ.07/2013 tanggal 17 Desember2013, tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Surat Tagihan PajakPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Atas Pemungutan Pajak olehPemungut Pajak Masa Pajak September 2008 Nomor 00036/187/08/081/12tanggal 7 Agustus 2012 atas nama: BUT Chevron

Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.55552/PP/M.1B/99/2014 tanggal 24 September 2014, atas namaBUT Chevron Makassar Ltd (Termohon Peninjauan Kembali/semulaPenggugat), telah diberitahukan secara patut dan dikirimkan olehPengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali (SemulaTergugat) melalui surat dan telah diterima oleh Pemohon PeninjauanKembali (semula Tergugat) pada tanggal 10 Oktober 2014 dengannomor dokumen 201410100515;4.

Pajaksebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.55552/PP/M.IB/99/2014 tanggal 24 September 2014 yangmenyatakan:Mengabulkan sebagian permohonan Gugatan Penggugat terhadapKeputusan Tergugat Nomor KEP2657/WPJ.07/2013 tanggal 17Desember 2013, tentang Pengurangan atau Penghapusan SanksiAdministrasi Atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Atas Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak Masa PajakSeptember 2008 Nomor 00036/187/08/081/12 tanggal 7 Agustus 201.2atas nama: BUT Chevron

CHEVRON MAKASSAR LTD;

2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Kav 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU2842/PJ/2018, tanggal 21 Juni 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanBUT CHEVRON

PP/M.IB Tahun 2018, tanggal 4 April 2018, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP01637/KEB/WPJ.07/2016tanggal 29 November 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)Barang Dan Jasa Atas Pemungutan Pajak Oleh Pemungut Pajak MasaPajak Juli 2011 Nomor 00060/287/11/081/15 tanggal 2 September 2015,atas nama BUT Chevron

Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP01637/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 29 November 2016 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang Dan Jasa AtasPemungutan Pajak Oleh Pemungut Pajak Masa Pajak Juli 2011Nomor 00060/287/11/081/15 tanggal 2 September 2015, atasnama BUT Chevron Makassar Ltd., NPWP 01.863.567.2081.000,beralamat di Sentral Senayan Lantai 11, Jalan Asia Afrika Nomor8, Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS BUT CHEVRON INDONESIA COMPANY

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan diJalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 4042, Jakarta 12190,Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto dankawankawan, kewarganegaraan Indonesia, jabatan DirekturKeberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU4904/P J/2019, tanggal 28 Oktober 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanBUT CHEVRON

INDONESIA COMPANY, beralamat diSentral Senayan Lantai 11, Jalan Asia Afrika Nomor 8,Tanah Abang, Jakarta Pusat 10270, yang diwakili oleh VilliaSimon, jabatan Tax Officer BUT Chevron IndonesiaCompany;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan

Desember 2011, atas nama BUT Chevron IndonesiaCompany, NPWP 01.001.262.3081.000, beralamat di SentralSenayan Lantai 11, Jalan Asia Afrika Nomor 8, Tanah Abang,Jakarta Pusat 10270, adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehinggaoleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.3.

Desember 2011, atas nama: BUT Chevron IndonesiaCompany, NPWP 01.001.262.3081.000, beralamat di SentralSenayan Lantai 11, Jalan Asia Afrika Nomor 8, Tanah Abang,Jakarta Pusat 10270, adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehinggaoleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.4.

Desember 2011 sebesarRp.2.160.233.434,00 atas jasa liquefaction yang diserahkan oleh PTBadak NGL kepada BUT Chevron Indonesia Company (TermohonPeninjauan Kembali) yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta,buktibukti dan penerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tidakdipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar. DenganHalaman 5 dari 8 halaman.

Chevron Pasific Indonesia

Chevron FIndonesia yang telah mengikuti Program WFM, atas nama :1. Hendrik Sumardik, Nomor Badge #178112 Suryadi, Nomor Badge #183823. Musanif, Nomor Badge #175974. Ganda Osman Siagian.

Chevron Pacific Indonesia denganChevron Indonesia Company, Chevron Geothermal Salak, Ltd danChevron Geothermal Indonesia Ltd;T21B Terjemahan Secondment Agreement PT.

Chevron Pacific Indonesidengan Chevron Indonesia Company, Chevron Geothermal Salak,dan Chevron Geothermal Indonesia Ltd;T21C Secondment Agreement Chevron Indonesia Company dengan PT.Chevron Pacific Indonesia, Chevron Geothermal Salak, Ltd danChevron Geothermal Indonesia Ltd;T21D Terjemahan Secondment Agreement Chevron Indonesia Condengan PT. Chevron Pacific Indonesia, Chevron Geothermal Saladan Chevron Geothermal Indonesia Ltd;T22 Perjanjian Kerja Bersama PT.

Chevron Pacific Indonesia tahun2012T23A Amandemen 1 Perjanjian Kerja Bersama (PKB) 2011 2012 antaChevron Pacific Indonesia dengan Serikat Pekerja Nasional CheSerikat Pekerja Chevron Indonesia, Sarikat Buruh Muslimin IndcBasis PT. Chevron Pacific Indonesia tanggal 21 Desember 2012;T23B Berita Acara Perundingan Lanjutan Pembaharuan PKB CPI 2014tanggal 11 April 2014;T23C Surat Kesepakatan Perundingan Pembaharuan PerjanjianBersama PT.

Chevron Pacific Indonesia dengan Serikat Pekerja NaChevron, Serikat Pekerja Chevron Indonesia, Sarikat Muslimin Indonesia Basis PT. Chevron Pacific Indonesia tang:Desember 2012 dan Berita Acara Perundingan LalPembaharuan PKB CPI 20142015 tanggal 11 April 2014 (ccbukti T 23 A dan T 23 B) adalah sah.