ma hukima bihi fi nazhairina ilaa khilaafih liwajh aqwa yaqtadhi aludul analawwal bahwa seorang mujtahid berpaling dari mengambil suatu hukumtentang suatu masalah (d.h.i.

Pasal 7 ayat 2 UndangUndang Nomor 16Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 Tentang Perkawinan dan penjelasan pasalnya tersebut) kepada suatuhukum yang berbeda dengannya disebabkan adanya dalil yang lebih kuatyang menghendaki berpalingnya pengambilan hukum tersebut dari yangsemula (d.h.i. pertimbangan penafsiran, penerapan metode sadd aldzarilah dan maqashid alsyariah di atas), cukup alasan bagi Hakim untukHal. 16 dari 20 hal Putusan Nomor 467/Pdt.P/2019/PA.Sormelakukan contra

ma hukima bihi fi nazhairiha ilaa khilaafih liwajh aqwa yaqtadhialudul an alawwal bahwa seorang mujtahid berpaling dari mengambilsuatu hukum tentang suatu masalah (d.h.i. Pasal 7 ayat 2 UndangUndangNomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasan pasalnya tersebut) kepadaHal. 15 dari 17 Hal.

Penetapan No. 89/Pdt.P/2020/PA.Sorsuatu hukum yang berbeda dengannya disebabkan adanya dalil yang lebihkuat yang menghendaki berpalingnya pengambilan hukum tersebut dariyang semula (d.h.i. pertimbangan penafsiran, penerapan metode sadd aldzariah dan magashid alsyariah di atas), cukup alasan bagi Hakim untukmelakukan contra legem, yaitu mengambil putusan yang bertentangandengan pasal undangundang yang bersangkutan karena penerapannyabertentangan dengan, dalam hal ini, kKepatutan, sebab jika pasal

mahukima bihi fi nazhairiha ilaa khilaafih liwajh aqwa yaqtadhi aludul an alawwal bahwa seorang mujtahid berpaling dari mengambil suatu hukumtentang suatu masalah (d.h.i.

Pasal 7 ayat 2 UndangUndang Nomor 16Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974Tentang Perkawinan dan penjelasan pasalnya tersebut) kepada suatuhukum yang berbeda dengannya disebabkan adanya dalil yang lebih kuatyang menghendaki berpalingnya pengambilan hukum tersebut dari yangsemula (d.h.i. pertimbangan penafsiran, penerapan metode sadd aldzariiahdan magashid alsyariah di atas), cukup alasan bagi Hakim untukmelakukan contra legem, yaitu mengambil putusan yang bertentangandengan

ma hukima bihi fi nazhairiha ilaa khilaafih liwajh aqwa yaqtadhialudul an alawwal bahwa seorang mujtahid berpaling dari mengambilsuatu hukum tentang suatu masalah (d.h.i.

Pasal 7 ayat 2 UndangUndangNomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasan pasalnya tersebut) kepadasuatu hukum yang berbeda dengannya disebabkan adanya dalil yang lebihkuat yang menghendaki berpalingnya pengambilan hukum tersebut dariyang semula (d.h.i. pertimbangan penafsiran, penerapan metode sadd aldzariiah dan magashid alsyariah di atas), cukup alasan bagi Hakim untukHal. 14 dari 16 Hal.

mahukima bihi fi nazhairiha ilaa khilaafih liwajh aqwa yagtadhi aludul an alawwal bahwa seorang mujtahid berpaling dari mengambil suatu hukumtentang suatu masalah (d.h.i.

Pasal 7 ayat 2 UndangUndang Nomor 16Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 Tentang Perkawinan dan penjelasan pasalnya tersebut) kepada suatuhukum yang berbeda dengannya disebabkan adanya dalil yang lebih kuatyang menghendaki berpalingnya pengambilan hukum tersebut dari yangsemula (d.h.i. pertimbangan penafsiran, penerapan metode sadd aldzaniah dan magashid alsyariah di atas), cukup alasan bagi Hakim untukmelakukan contra legem, yaitu mengambil putusan yang bertentangandengan

Bahwa mengingat Pasal 5 ayat (2) Surat Perjanjian Ikatan JualBeli Nomor 018/ABMGBP/LBGL/111/2010 tanggal 9 Maret 2010(bukti P2) berbunyi:"Uang yang telah diterima oleh pihak pertama (d.h.i. Penggugat)dianggap sebagai ganti rugi oleh pihak kedua (d.h.i.

ma hukima bihi fi nazhairiha ilaa khilaafih liwajh aqwa yaqtadhialudul an alawwal bahwa seorang mujtahid berpaling dari mengambilsuatu hukum tentang suatu masalah (d.h.i.

Pasal 7 ayat 2 UndangUndangNomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasan pasalnya tersebut) kepadasuatu hukum yang berbeda dengannya disebabkan adanya dalil yang lebihkuat yang menghendaki berpalingnya pengambilan hukum tersebut dariyang semula (d.h.i. pertimbangan penafsiran, penerapan metode sadd aldzariah dan magashid alsyarah di atas), cukup alasan bagi Hakim untukmelakukan contra legem, yaitu mengambil putusan yang bertentangandengan

ma hukima bihi fi nazhairiha ilaa khilaafih liwajh aqwa yaqtadhi aludulan alawwal bahwa seorang mujtahid berpaling dari mengambil suatuhukum tentang suatu masalah (d.h.i.

Pasal 7 ayat 2 UndangUndang Nomor16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 Tentang Perkawinan dan penjelasan pasalnya tersebut) kepada suatuhukum yang berbeda dengannya disebabkan adanya dalil yang lebih kuatyang menghendaki berpalingnya pengambilan hukum tersebut dari yangsemula (d.h.i. pertimbangan penafsiran, penerapan metode sadd aldzariiahdan magashid alsyariah di atas), cukup alasan bagi Hakim untuk melakukancontra legem, yaitu mengambil putusan yang bertentangan dengan

Hal. 15 dari 20 hal Putusan Nomor 503/Pdt.P/2019/PA.Sorma hukima bihi fi nazhairiha ilaa khilaafih liwajh aqwa yaqtadhi aludul analawwal bahwa seorang mujtahid berpaling dari mengambil suatu hukumtentang suatu masalah (d.h.i.

Pasal 7 ayat 2 UndangUndang Nomor 16Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 Tentang Perkawinan dan penjelasan pasalnya tersebut) kepada suatuhukum yang berbeda dengannya disebabkan adanya dalil yang lebih kuatyang menghendaki berpalingnya pengambilan hukum tersebut dari yangsemula (d.h.i. pertimbangan penafsiran, penerapan metode sadd aldzarilah dan maqashid alsyariah di atas), cukup alasan bagi Hakim untukmelakukan contra legem, yaitu mengambil putusan yang bertentangandengan

ma hukima bihi finazh@iriha ilaa khilaafih liwajh aqwa yagtadhi aludul an alawwal bahwaseorang mujtahid berpaling dari mengambil suatu hukum tentang suatu masalah(d.h.i. Pasal 7 ayat 2 UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan danHal. 17 dari 20 Hal.

Penetapan No. 153/Padt.P/2021/PA.Sorpenjelasan pasalnya tersebut) kepada suatu hukum yang berbeda dengannyadisebabkan adanya dalil yang lebih kuat yang menghendaki berpalingnyapengambilan hukum tersebut dari yang semula (d.h.i. pertimbangan penafsiran,penerapan metode sadd aldzariiah dan magashid alsyariah di atas), cukupalasan bagi Hakim untuk melakukan contra legem, yaitu mengambil putusanyang bertentangan dengan pasal undangundang yang bersangkutan karenapenerapannya bertentangan dengannya, dalam

ma hukima bihi fi nazhairiha ilaa khilaafih liwajh aqwa yaqtadhi aludul analawwal bahwa seorang mujtahid berpaling dari mengambil suatu hukumtentang suatu masalah (d.h.i.

Pasal 7 ayat 2 UndangUndang Nomor 16Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 Tentang Perkawinan dan penjelasan pasalnya tersebut) kepada suatuhukum yang berbeda dengannya disebabkan adanya dalil yang lebih kuatyang menghendaki berpalingnya pengambilan hukum tersebut dari yangsemula (d.h.i. pertimbangan penafsiran, penerapan metode sadd aldzarilah dan magashid alsyariah di atas), cukup alasan bagi Hakim untukmelakukan contra legem, yaitu mengambil putusan yang bertentangandengan

ma hukima bihi fi nazhairiha ilaa khilaafih liwajh aqwa yaqtadhialudul an alawwal bahwa seorang mujtahid berpaling dari mengambilsuatu hukum tentang suatu masalah (d.h.i.

Pasal 7 ayat 2 UndangUndangNomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasan pasalnya tersebut) kepadasuatu hukum yang berbeda dengannya disebabkan adanya dalil yang lebihkuat yang menghendaki berpalingnya pengambilan hukum tersebut dariyang semula (d.h.i. pertimbangan penafsiran, penerapan metode sadd alHal. 16 dari 18 Hal.

Penetapan No. 281/Padt.P/2020/PA.Sortentang suatu masalah (d.h.i.

Pasal 7 ayat 2 UndangUndang Nomor 16Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 Tentang Perkawinan dan penjelasan pasalnya tersebut) kepada suatuhukum yang berbeda dengannya disebabkan adanya dalil yang lebih kuatyang menghendaki berpalingnya pengambilan hukum tersebut dari yangsemula (d.h.i. pertimbangan penafsiran, penerapan metode sadd aldzariah dan magashid alsyariah di atas), cukup alasan bagi Hakim untukmelakukan contra legem, yaitu mengambil putusan yang bertentangandengan

mahukima bihi fi nazhariha ilaa khilaafih liwajh aqwa yaqtadhi aludulan alawwal bahwa seorang mujtahid berpaling dari mengambil suatuhukum tentang suatu masalah (d.h.i.

Pasal 7 ayat 2 UndangUndangNomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasan pasalnya tersebut) kepadasuatu hukum yang berbeda dengannya disebabkan adanya dalil yang lebihkuat yang menghendaki berpalingnya pengambilan hukum tersebut dariyang semula (d.h.i. pertimbangan penafsiran, penerapan metode sadd aldzariah dan magashid alsyarah di atas), cukup alasan bagi Hakim untukmelakukan contra legem, yaitu mengambil putusan yang bertentangandengan

ma hukima bihi fi nazhairiha ilaa khilaafih liwajh aqwa yaqtadhialudul an alawwal bahwa seorang mujtahid berpaling dari mengambilsuatu hukum tentang suatu masalah (d.h.i.

Pasal 7 ayat 2 UndangUndangNomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasan pasalnya tersebut) kepadasuatu hukum yang berbeda dengannya disebabkan adanya dalil yang lebihkuat yang menghendaki berpalingnya pengambilan hukum tersebut dariyang semula (d.h.i. pertimbangan penafsiran, penerapan metode sadd aldzaniah dan magashid alsyari'ah di atas), cukup alasan bagi Hakim untukmelakukan contra legem, yaitu mengambil putusan yang bertentanganHal

Sertifikat Hak Pakai No. 2 tanggal 15 Februari 1992 yangditerbitkan oleh Turut Tergugat I, maka Penggugat mengajukan gugatan ini kePengadilan Negeri Purwakarta dan menuntut supaya pengadilan negerimemutuskan seraya menyatakan, objek sengketa adalah milik Penggugat;Menimbang, bahwa, Tergugat dan Turut Tergugat sama menyangkalgugatan tersebut dengan menyatakan bahwa objek sengketa adalah milik Tergugat berdasarkan Sertifikat Hak Pakai No. 2, tanggal 15 Februari 1992, yang diterbitkanoleh Turut Tergugat (d.h.i

Nurmilah, Eli Sustiawati dan Suwandi;Menimbang, bahwa oleh karena alas hak yang dijadikan Penggugat sebagaidasar hukum menyatakan objek sengketa miliknya adalah Sertifikat Hak Milik No. 82/Desa Plered, tanggal 8 Oktober 1980, atas nama Tien Ahmad (bukti P1), maka makaPenggugat harus membuktikan keabsahan dari bukti P1 tersebut, mengingatTergugat dan Turut Tergugat I, dalam jawabannya sama menyatakan bahwa buktiP1 tidak dikenal dan bukan produk hukum dari dari Kantor Pertanahan KabupatenPurwakarta (d.h.i

Turut Tergugat 1);Menimbang, bawa dengan kata lain, penilaian Tergugat dan Turut Tergugat atas bukti P1, adalah sama, yakni samasama menyatakan bahwa bukti P1 tersebuttidak di kenal dan bukan merupakan produk hukum dari Kantor PertanahanKabupaten Purwakarta (d.h.i.

sehingga tidak relevan dipertimbangkan guna membuktikandalil Penggugat;Menimbang, bahwa oleh karena bukti bertanda P2 s/d P18 tidak dapatdigunakan memperkuat dalil Penggugat, maka bukti P1 yang oleh Tergugat danTurut Tergugat disangkal kebenarannya, menjadi bukti yang berdiri sendiri tanpadidukung oleh buktibukti lainnya yang relevan, atau dengan kata lain bukti P2 s/dP18 tidak dapat mendukung bukti P1 untuk dapat dinyatakan sebagai produk hukumyang sah dari Kantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta (d.h.i

Il Purwakarta, atassebidang tanah seluas 29.765 m2, di Desa Plered Kecamatan Plered untuk jalur jalanrel (bukti TT.I5), dan atas permohonan tersebut, pemerintah daerah cq KantorPertanahan Kabupaten Purwakarta (d.h.i. Turut Tergugat ) telah melakukanpemeriksaan fisik atas tanah yang dimohonkan Hak Pakai (bukti TT.I7), dan di dalampemeriksaan tersebut, Kepala Desa Plered menerangkan bahwa tanah seluas 29.765m?

ma hukimabihi fi nazh@iriha ilaa kKhilaafih liwajh aqwa yaqtadhi aludul an alawwalbahwa seorang mujtahid berpaling dari mengambil suatu hukum tentangsuatu masalah (d.h.i. Pasal 7 ayat 2 UndangUndang Nomor 16 Tahun2019 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974Tentang Perkawinan dan penjelasan pasalnya tersebut) kepada suatuhukum yang berbeda dengannya disebabkan adanya dalil yang lebih kuatyang menghendaki berpalingnya pengambilan hukum tersebut dari yangHal. 16 dari 18 Hal. Pen.

Perkara No. 0065/Pdt.P/2019/PA Bklssemula (d.h.i. pertimbangan penafsiran, penerapan metode sadd aldzariiahdan magashid alsyariah di atas), cukup alasan bagi Majelis Hakim untukmelakukan contra legem, yaitu mengambil putusan yang bertentangandengan pasal undangundang yang bersangkutan karena penerapannyabertentangan dengan, dalam hal ini, kKepatutan, sebab jika pasal itu tetapditerapkan dalam kasus ini akan terabaikan dalil dan kemaslahatan yanglebin kuat. (Lihat: M.

ma hukima bihi fi nazhairiha ilaa khilaafih liwajh aqwa yaqtadhialudul an alawwal bahwa seorang mujtahid berpaling dari mengambilsuatu hukum tentang suatu masalah (d.h.i.

Pasal 7 ayat 2 UndangUndangNomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasan pasalnya tersebut) kepadasuatu hukum yang berbeda dengannya disebabkan adanya dalil yang lebihkuat yang menghendaki berpalingnya pengambilan hukum tersebut dariyang semula (d.h.i. pertimbangan penafsiran, penerapan metode sadd aldzariah dan magashid alsyar'ah di atas), cukup alasan bagi Hakim untukmelakukan contra legem, yaitu mengambil putusan yang bertentangandengan

Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam);Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti berdasarkanbukti P.4, dan P.5 yang dihubungan dengan keterangan saksisaksi tersebut,anak bernama Muhammad Safuansyah, lakilaki, lahir di Jakarta tanggal 01Oktober 2000 yang berarti pada saat diajukan permohonan ini anak tersebutbelum mencapai umur 18 tahun untuk melakukan perbuatan hukum harusdiwakili oleh orang tuanya d.h.i Pemohon;Menimbang, bahwa menurut hukum yang berlaku, perwalian terhadapseorang anak Islam yang

ma hukima bihi fi nazhairiha ilaa khilaafih livajh aqwa yaqtadhi aludul analawwal bahwa seorang mujtahid berpaling dari mengambil suatu hukumtentang suatu masalah (d.h.i.

Pasal 7 ayat 2 UndangUndang Nomor 16Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 Tentang Perkawinan dan penjelasan pasalnya tersebut) kepada suatuhukum yang berbeda dengannya disebabkan adanya dalil yang lebih kuatyang menghendaki berpalingnya pengambilan hukum tersebut dari yangsemula (d.h.i. pertimbangan penafsiran, penerapan metode sadd aldzariah dan magashid alsyariah di atas), cukup alasan bagi Hakim untukmelakukan contra legem, yaitu mengambil putusan yang bertentangandengan