masingmasing mendapatkan Rp. 1.820.000, (satujuta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) untuk mengikuti kegiatan selama 7(tujuh) hari seluruhnya berjumlah Rp. 120.120.000, (seratus dua puluh jutaseratus dua puluh ribu rupiah) dan semua delegasi tidak pernah menerimanyadan nama dalam kwitansi berbeda dengan anggota delegasi dan uang honortersebut tidak pernah dibayarkan dan pertanggung jawabannya hanya rekayasaoleh Bendahara Pembantu sehingga pemberian uang sidang kepada kepadadelegasi Provinsi fiktif

Al Azhar membuat kwitansi tanda terimadari delegasi Provinsi untuk akomodasi hotel,transportasi ;2 Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran Nomor :0221/C5.1/KU/2009 tanggal 19 Mei 2009 untukPembayaran Honor Juri ditandatangani oleh TerdakwaDr. Joko Sutrisno selaku Pejabat Kuasa PenggunaAnggaran/Barang dan Drs. Suharso selaku BendaharaPengeluaran Selanjutnya SPP tersebut diajukan kepadaHal. 17 dari 59 hal. Put.

AL AZHAR membuat kwitansi tandaterima dari delegasi Provinsi untuk akomodasi hotel,transportasi dan honor/uang sidang ;Bahwa dalam pertanggung jawaban dari uang swakelola yang sudah dicairkan lebihkurang sejumlah Rp. 4.786.970.000, (empat milyar tujuh ratus delapan puluh enamjuta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) telah dibuat pertanggung jawaban yangtidak benar antara lain sebagai berikut :a.

tiket perjalanandinas delegasi provinsi sebesar Rp. 150.450.000, (seratus lima puluhjuta empat ratus lima puluh ribu rupiah) adalah fiktif ;b Bahwa pertanggungjawaban pemberian uang sidang kepada 66(enam puluh enam) pimpinan delegasi masingmasing mendapatkanRp. 1.820.000, (satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) untukmengikuti kegiatan selama 7 (tujuh) hari seluruhnya berjumlah Rp.120.120.000, (seratus dua puluh juta seratus dua puluh ribu rupiah)dan semua delegasi tidak pernah menerimanya

dan nama dalamkwitansi berbeda dengan anggota delegasi dan uang honor tersebuttidak pernah dibayarkan dan pertanggung jawabannya hanyarekayasa oleh Bendahara Pembantu sehingga pemberian uang sidangkepada kepada delegasi Provinsi fiktif ;c Bahwa pertanggungjawaban penggunaan dana swakelola untukpemberian uang transport sebesar Rp. 73.000.000, (tujuh puluh tigajuta rupiah) dan honor sebesar Rp. 900.000.000, (sembilan ratus jutarupiah) kepada 150 (seratus lima puluh) orang juri dan honor juridiberikan

., Bahwa selanjutnya pada Pasal 11 UndangUndang Nomor 30 Tahun2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkanKewenangan diperoleh melalui Atribusi, Delegasi dan/atau Mandat.

;Bahwa mengenai Kewenangan yang diperoleh melalui Delegasi,ketentuan Pasal 13 ayat (2) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan : Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Wewenangmelalui Delegasi apabila : 20 0n noa. diberikan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan kepada Badandan/atau Pejabat Pemerintahan lainnya; b. ditetapbkan dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden,dan/atau Peraturan Daerah; dan Cc. merupakan Wewenang pelimpahan atau sebelumnya telahBahwa

selanjutnya pada Pasal 13 ayat (7) UndangUndang Nomor30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan :Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperolehWewenang melalui Delegasi, tanggung jawab Kewenangan beradapada penerima DelegasSl.; nnn nnnnnBahwa berkaitan dengan Kewenangan Termohon, ketentuan Pasal24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah, menyebutkan : "(1) Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasaldari konversi hakhak lama

% PENGADILAN NEGERI TERNATE KELASIB Jalan Gelora Kie Raha Telepon / Fax : ( 0921 ) 31218713121198Website : www.pnternate.go.id Email : admin@pnternate.go.idEmail Delegasi. delegasi@pnternate.go.idTERNATE Catatan Putusan yang dibuat oleh HakimPengadilan Negeri Dalam Daftar Catatan Perkara(Pasal 209 ayat (2) KUHAP)Nomor 21 /Pid.CR / 2018 / PNTteCatatan dari persidangan terbuka Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa danmengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara

PENGADILAN NEGERI TERNATE KELASIBlan Gelora Kie RahaTelepon / Fax : (0921 ) 31218713121198Website : www.pnternate.go.id Email : admin@pnternate.go.idEmail Delegasi. delegasi@pnternate.go.idTERNATEfe) CatatanPutusan yang dibuatoleh HakimPengadilanNegeriDalamDaftarC atatanPerkara (Pasal 209 ayat (2) KUHAP)Nomor 22/ Pid.CR / 2018 / PNTteCatatandaripersidanganterbukaP engadilanNegeri Ternate yangmemeriksadanmengadiliperkaratindakpidanaringandenganacarape meriksaancepat,dalamperkara :Namalengkap : Ari

Kie Raha Telepon / Fax : (0921 ) 31218713121198Wile $ ww.pnternate.go.id Email : admin@pnternate.go.id / mail Delegasi. delegasi@pnternate.go.idTERNATE Catatan Putusan yang dibuat oleh HakimPengadilan Negeri Dalam Daftar CatatanPerkara (Pasal 209 ayat (2) KUHAP)Nomor 28 / Pid.CR/ 2018 / PNTteCatatan dari persidangan terbuka Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksadan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalamperkara :Nama lengkap : Guntur Saiful alias Guntur ;Tempat

PENGADILAN NEGERITERNATE KELAS IB Jalan Gelora Kie Raha Telepon / Fax : ( 0921 ) 31218713121198Website : www.pnternate.go.id Email : admin@pnternate.go.idEmail Delegasi. delegasi@pnternate.go.idTERNATE Catatan Putusan yang dibuat oleh HakimPengadilan Negeri Dalam Daftar CatatanPerkara (Pasal 209 ayat (2) KUHAP)Nomor 22 /Pid.CR/2019/PNTteCatatan dari persidangan terbuka Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksadan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalamperkara :

Bahwa Pelawan tidak pernah menerima surat pemberitahuan (Relaas)tentang adanya Pelaksanaan Sita Eksekusi terhadap jaminan milikPelawan, menurut keterangan dari Juru Sita Pengadilan Negeri Klas IATanjungkarang (delegasi) panggilannya tidak patut karena sudah lewatwaktu, sehingga Pengadilan Negeri Klas IA Tanjungkarang tidakmenyampaikan Relaas kepada Pelawan;5.

Menyatakan tidak sah Sita Eksekusi tanggal 02 Februari 2018 Nomor:03/Pdt.Eks.HT/Delegasi/2018/PN.Kld. terhadap sebidang tanah seluas20.910 (dua puluh ribu sembilan ratus sepuluh) meter persegi sebagaimanayang tertera dalam surat ukur nomor: 01/Bumi Agung/2005 dengan NomorIdentifikasi Bidang Tanah (NIB): 08.02.17.02.00438 dengan Sertipikat HakMilik Nomor: 639/Bumi Agung/2005 yang terletak di Desa Bumi AgungKecamatan Tegineneng Kabupaten Lampung Selatan (Sekarang KabupatenPesawaran) Propinsi Lampung

Memerintahkan untuk mengangkat kembali Sita Eksekusi tanggal 02Februari 2018 Nomor: 03/Pdt.Eks.HT/Delegasi/2018/PN.Kld. terhadapsebidang tanah seluas 20.910 (dua puluh ribu sembilan ratus sepuluh) meterpersegi sebagaimana yang tertera dalam surat ukur nomor : 01/Bumi Halaman 5 dari 12 hal. Put.

tanggal 02 Februari 2018 Nomor ;03/Pdt.Eks.HT/Delegasi/2018/2018/PN.Kla; Bahwa pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi tersebut tidak cukup waktusesuai dengan bukti P6 yang diajukan oleh PELAWAN, sehinggaPemberitahuan pelaksanaa eksekusi tersebut tidak pernah sampai dandikembalikan lagi oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tanjungkarang kepadaKepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda; Bahwa Terlawan II tidak pernah menerima Aanmaning karena alamat dantempat tinggal CV.

Nomor 23/PDT/2019/PT TJK Bahwa sesuai fakta hukum pada persidangan PEMBANDING/PELAWANdapat membuktikan dalil dalil perlawanan yang diajukan terhadap khususnyasah atau tidak sah Sita Eksekusi tanggal 02 Februari 2018 Nomor :03/Pdt.Eks.HT/Delegasi/2018/PN.Kla. terhadap tanah milik PEMBANDING/PELAWAN seluas 20.910 M2 (dua puluh ribu sembilan ratus sepuluh meterpersegi) sebagaimana yang tertera dalam surat ukur nomor : 01/BumiAgung/2005 dengan Nomor Ildentifikasi Bidang Tanah (NIB)08.02.17.02.00438 dengan

;Membaca surat permohonan delegasi pemberitahuan banding no.W9U1/8389/HK.02/X1/2019 tertanggal 13 Nopember 2019, bahwa Jurusita/JurusitaPengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan diminta untuk memberitahukan Halaman 2 dari 5 hal. Put. Nomor 116/PDT/2019/PT TJKkepada Terbanding semula Tergugat bahwa Pembanding semula Penggugattelah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarangtanggal 12 November 2019 Nomor:222/Pdt.G/ 2019/PN.

Tjk. tersebut;Membaca surat permohonan delegasi pemberitahuan memeriksa berkasNomor:W9U1/8469/HK.02/X1/2019 tertanggal 18 Nopember 2019, bahwaJurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat dimintamemberitahukan kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat untukmempelajari berkas (inzage);Membaca surat permohonan delegasi pemberitahuan memeriksa berkasNomor:W9U1/8472/HK.02/X1/2019 tertanggal 18 Nopember 2019, bahwaJurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. dimintamemberitahukan

PENGADILAN NEGERITERNATE KELAS IB Jalan Gelora Kie Raha Telepon / Fax : ( 0921 ) 31218713121198Website : www.pnternate.go.id Email : admin@pnternate.go.idEmail Delegasi. delegasi@pnternate.go.idTERNATE Catatan Putusan yang dibuat oleh HakimPengadilan Negeri Dalam Daftar CatatanPerkara (Pasal 209 ayat (2) KUHAP)Nomor 18 / Pid.CR/2019/ PNTteCatatan dari persidangan terbuka Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksadan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalamperkara

Bahwa Pelimpahan kewenangan tersebut di atas merupakanpelimpahan kewenangan secara delegasi, dimana delegasi adalahpenyerahan wewenang untuk membuat besl/uit oleh pejabatpemerintahan kepada pihak lain.

Kata penyerahan berarti adaperpindahan tanggung jawab dari yang memberi delegasi (de/egans)kepada yang menerima delegasi (de/egataris), sehingga apabila dilihatdari pertanggung jawabannya, Delegasi dliringi dengan penyerahantanggungjawab sehingga penerima delegasi akan bertanggung jawabpenuh atas kewenangan delegasi yang diterimanya, Ketika penyerahandelegasi dilakukan maka aparat penerima delegasi tersebut berwenangmenciptakan suatu produk hukum;.

Bahwa pelimpahan kewenangan tersebut di atas merupakan pelimpahankewenangan secara delegasi, dimana delegasi adalah penyerahanwewenang untuk membuat besluit oleh pejabat pemerintahan kepadapihak lain.

Kata penyerahan berarti ada perpindahan tanggung jawabdari yang memberi delegasi (delegans) kepada yang menerima delegasi(delegataris), sehingga apabila dilihat dari pertanggung jawabannya,delegasi diiringi dengan penyerahan tanggungjawab sehingga penerimadelegasi akan bertanggung jawab penuh atas kewenangan delegasi yangditerimanya, Ketika penyerahan delegasi dilakukan maka aparatpenerima delegasi tersebut berwenang menciptakan suatu produkhukum;g.

Mengenai hal ini sejalan dengan keterangan mengenai sifat daripelimpahan kewenangan secara delegasi yang disampaikan oleh AhliGde Panca Astawa dalam persidangan terdahulu sebagai berikut:Mandat lebih bersifat penugasan sementara delegasi merupakanpelimpahan kewenangan. ..h.

PENGADILAN NEGERITERNATE KELAS IB Jalan Gelora Kie Raha Telepon / Fax : (0921 ) 31218713121198Website : www.pnternate.go.id Email : admin@pnternate.go.idEmail Delegasi. delegasi@pnternate.go.idTERNATE Catatan Putusan yang dibuat oleh HakimPengadilan Negeri Dalam Daftar CatatanPerkara (Pasal 209 ayat (2) KUHAP)Nomor 06 / Pid.CR / 2020 / PNTteCatatan dari persidangan terbuka Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksadan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalamperkara

PENGADILAN NEGERITERNATE KELAS IB Jalan Gelora Kie Raha Telepon / Fax : (0921 ) 31218713121198Website : www.pnternate.go.id Email : admin@pnternate.go.idEmail Delegasi. delegasi@pnternate.go.idTERNATE Catatan Putusan yang dibuat oleh HakimPengadilan Negeri Dalam Daftar CatatanPerkara (Pasal 209 ayat (2) KUHAP)Nomor 01 / Pid.CR / 2020 / PNTteCatatan dari persidangan terbuka Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksadan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalamperkara

28 September 2021;Turut Terbanding semula Tergugat I/kuasanya secara delegasi melaluiPengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 7 Oktober 2021;Turut Terbanding Il semula Tergugat III secara delegasi melaluiPengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 12 Oktober 2021;Turut Terbanding III semula Tergugat IV pada tanggal 7 Oktober 2021;permohonan banding tersebut disertai/diikuti dengan memori banding yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 2Nopember 2021 dan telah diberitahukan

kepada:Terbanding semula Penggugat/kuasanya secara delegasi melaluiPengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 24 Nopember 2021;Terbanding III Semula Tergugat II pada tanggal 2 Nopember 2021;Turut Terbanding semula Tergugat I/kuasanya secara delegasi melaluiPengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 25 Nopember 2021;Turut Terbanding Il semula Tergugat IIl secara delegasi melaluiPengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 23 Desember 2021;Turut Terbanding III semula Tergugat IV pada tanggal 10

permohonanbanding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan BandingNomor 41/Akta.Bdg/IX/2021/PN Dpk jo Nomor 206/Pdt.G/2020/PN Dpktanggal 28 September 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan NegeriDepok, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada:e Terbanding semula Penggugat/kuasanya secara delegasi melaluiPengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 19 Oktober 2021;e Terbanding Il semula Tergugat V secara delegasi melalui PengadilanNegeri Jakarta Selatan pada tanggal 7

kepada:e Terbanding semula Penggugat/kuasanya secara delegasi melaluiPengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 24 Nopember 2021;e Terbanding Il semula Tergugat V secara delegasi melalui PengadilanNegeri Jakarta pada tanggal 22 Nopember 2021;e Turut Terbanding semula Tergugat I/kuasanya secara delegasi melaluiPengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 25 Nopember 2021;e Turut Terbanding Il semula Tergugat Ill secara delegasi melaluiPengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 23 Desember 2021;

kesempatanuntuk memeriksa berkas perkara (inzage) masingmasing kepada:e Pembanding semula Tergugat V/kuasanya secara delegasi melaluiPengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 7 Oktober 2021;e Pembanding II semula Tergugat II pada tanggal 20 Oktober 2021;Halaman 30 dari 39 halaman putusan Nomor 23/PDT/2022/PT BDGe Terbanding semula Penggugat/kuasanya secara delegasi melaluiPengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 19 Oktober 2021;e Turut Terbanding semula Tergugat I/kuasanya secara delegasi

atau mandat;Bahwa atribusi itu berkaitan dengan pengakuan hak atas suatu kewenangan melaluiUndangUndang ; Bahwa delegasi adalah pelimpahan kewenangan untuk mengambil keputusankeputusan oleh suatu organ pemerintahan kepada pihak lain yang melaksanakankewenangan ini atas tanggung jawab sendiri ; Bahwa delegasi harus definitif artinya pemberi delegasi tidak dapat lagimenggunakan sendiri kewenangan yang telah dilimpahkan ; Bahwa delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan ; Bahwa

Kalau menyamping pejabat itu tidak adastruktur organisasi tetapi kalau atas bawah ada dua yaitu yang satu bisa terjadidengan mandat dan satunya delegasi dan hal itu dilihat dari konteknya, kalaumandat segala tindakan yang terjadi pada saat berakibat hukum segala tindakantanggung jawab pemberi mandat, akan tetapi kewenangan mandat itu akan gugurserta merta pemberi mandat itu mencabut ; Bahwa Kopertis bisa bertindak atas nama dirinya sendiri kalau kewenangan itu bersifat delegasi ;39Bahwa yayasan didalam

Dalam hal delegasi, Pemberi Delegasi/Delegan dapat meminta penjelasankepada Delegataris/Penerima Delegasi. Prosedur pemberian delegasi ini adalah tidakdalam hubungan rutin atasanbawahan melainkan dari satu organ dengan pihak lain denganperaturan perundangundangan, dan tanggung jawab / tanggung gugat beralih kepadaDelegataris. Akan tetapi Pemberi Delegasi tidak dapat menggunakan wewenangnya lagikecuali setelah ada pencabutan dengan berpegang pada asas contrarius actus.

Menimbang, bahwa sebagaimana pengakuan Tergugat dalam dalil Jawabannyabahwa pihaknya dalam mengeluarkan obyek sengketa tidaklah terkait dengan Surat DirjenDikti No.2590/E.2.2/T/2011 tanggal 3 Mei 2011, sedangkan dalam Surat Dirjen Diktitersebut memberi kewenangan delegasi kepada Tergugat, maka seandainya pun tindakanTergugat ini adalah Delegasi, maka sesuai teori pelimpahan wewenang delegasi bahwapelimpahan itu antara organ pemerintah kepada pihak lain dengan peraturan perundangundangan, dalam hal

ini Majelis Hakim tidak menemukan bukti bahwa dalam obyeksengketa tersebut Tergugat mendapatkan kewenangan delegasi berdasarkan peraturan58Perundangundangan..........Perundangundangan.

PENGADILAN NEGERITERNATE KELAS IB Jalan Gelora Kie Raha Telepon / Fax : (0921 ) 31218713121198Website : www.pnternate.go.id Email : admin@pnternate.go.idEmail Delegasi. delegasi@pnternate.go.idTERNATE Catatan Putusan yang dibuat oleh HakimPengadilan Negeri Dalam Daftar CatatanPerkara (Pasal 209 ayat (2) KUHAP)Nomor 7 /Pid.CR/ 2020/PNTteCatatan dari persidangan terbuka Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksadan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalamperkara :Nama

Ww.pnternate.go.id Email : admin@pnternate.go.id mail Delegasi. delegasi@pnternate.go.idTERNATE Catatan Putusan yang dibuat oleh HakimPengadilan Negeri Dalam Daftar CatatanPerkara (Pasal 209 ayat (2) KUHAP)Nomor 24 /Pid.CR/ 2019 / PNTteCatatan dari persidangan terbuka Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksadan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalamperkara :Nama lengkap : NONA KADER Alias Cl NONA;Tempat lahir : Ternate ;Umur / tanggal lahir : 30 Tahun / 11Desember1973

e) Memutus dengan putusan serta merta (uit voerbar bij vorrad)walaupun ada Verzet, Banding, Kasasi, maupun Peninjauan Kembali.f) Menghukum Tergugat Il untuk mematuhi hukuman ini.g) Menghukum Para Tergugat untuk membayar ongkosongkos perkarayang timbul karena perkara ini.SUBSIDAIRJika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya.Menimbang, bahwa pada hari persidangan tanggal 23 Februari 2017,Penggugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalahpanggilan delegasi

di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, sedangkan Tergugat danTergugat Il hadir menghadap dipersidangan;Menimbang, bahwa pada hari persidangan tanggal 06 April 2017,Penggugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut, Penggugatberalasan ketidakhadirannya karena bersidang di Pengadilan Negeri Medan,sedangkan Tergugat hadir menghadap dipersidangan;Menimbang, bahwa pada hari persidangan tanggal 27 April 2017,Penggugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalahpanggilan delegasi

Sedangkan Tergugat dan Tergugat Il hadirmenghadap dipersidangan;Menimbang, bahwa pada hari persidangan tanggal 24 Mei 2017,Penggugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalahpanggilan delegasi yang dibuat oleh Imirzan Akhyar, Jurusita pada PengadilanHalaman 4 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pat.G/2017/PN Sk!Negeri Medan Nomor 2/Pdt.G/2017/PNSkI, tanggal 10 Mei 2017, yangdibacakan di persidangan.

Kie Raha Telepon / Fax : (0921 ) 31218713121198Wile $ ww.pnternate.go.id Email : admin@pnternate.go.id / mail Delegasi. delegasi@pnternate.go.idTERNATE Catatan Putusan yang dibuat oleh HakimPengadilan Negeri Dalam Daftar CatatanPerkara (Pasal 209 ayat (2) KUHAP)Nomor 28 / Pid.CR/ 2018 / PNTteCatatan dari persidangan terbuka Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksadan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalamperkara :Nama lengkap : Guntur Saiful alias Guntur ;Tempat

GELORA KIE RAHA, TLP/FAX (0921)31218713121198Website : www.pnternate.go.id Email : admin@pnternate.go.idEmail Delegasi : delegasi@pnternate.go.idTERNATE 977726 Catatan Putusan yang dibuat oleh HakimPengadilan Negeri Dalam Daftar CatatanPerkara (Pasal 209 ayat (2) KUHAP)Nomor 23/Pid.C/2019/PN TteCatatan dari persidangan terobuka Pengadilan Negeri Ternate yang mengadiliperkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :Namalengkap : Supriyanti Abas;Tempatiahir : Temate;Umur

Sadan;Bahwa wali nikah Pemohon Il adalah bernama Dul Gofar (paman Pemohonll) yang mendapat delegasi dari ayah kandung Pemohon Il bernamaSartomo, umur tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani,tempat tinggal di Desa Pulau Layang;Bahwa wali dan kedua orang saksi pada pernikahan Pemohon danPemohon Il telah memenuhi ketentuan perundangundangan yang berlaku;Bahwa dalam perkawinan tersebut ijab dilakukan langsung oleh walitersebut dan gobul dilakukan langsung oleh Pemohon ;Bahwa sesaat setelah

sumpahnya yang padapokoknya sebagai berikut:Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Pemohon Il adalah suamiisteri;Bahwa saksi hadir saat Pemohon menikah dengan Pemohon Il;Bahwa pada saat akad nikah Pemohon berstatus jejaka, sedangkanPemohon Il berstatus perawan;Bahwa Pemohon dan Pemohon Il melaksanakan pernikahan padatanggal 11 Januari 1999 di Desa Pulau Layang Kecamatan PampanganKabupaten Ogan Komering lir;Bahwa sebagai wali nikah ialah wali nasab bernama Dul Gofar (pamanPemohon Ill) yang mendapat delegasi

Penetapan Nomor 0164/Pdt.P/2017/PA.KAGBahwa hubungan antara Pemohon dengan Pemohon Il adalah suamiisteri;Bahwa saksi tidak hadir saat Pemohon menikah dengan Pemohon Ildilakukan secara hukum islam;Bahwa pada saat akad nikah Pemohon berstatus jejaka, sedangkanPemohon Il berstatus perawan;Bahwa saksi lupa saat para Pemohon menikah di mana dan kapanpelaksanaannya, namun keduanya dilakukan secara hukum Islam;Bahwa sebagai wali nikah ialah wali nasab bernama Dul Gofar (pamanPemohon ll) yang mendapat delegasi

dan dengan merujuk kepada ketentuan hukum Islam pasal7 Ayat (2) dan (8) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, maka HakimTunggal akan memeriksa lebih lanjut permohonan Para Pemohon, dengannyaPara Pemohon memiliki kedudukan hukum (/ega/ standing) untuk mengajukanperkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Para Pemohonmajelis menilai bahwa Pemohon telah menikah dengan Pemohon Il denganwali nikah yaitu paman Pemohon Il Pemohon Il bernama Dul Gofar (pamanPemohon Il) yang mendapat delegasi

Penetapan Nomor 0164/Pdt.P/2017/PA.KAGll secara Hukum Islam, pada tanggal 11 Januari 1999, di Desa Pulau LayangKecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering llir, dengan wali nikahadalah paman Pemohon Il Pemohon Il bernama Dul Gofar (pbaman Pemohon Ill)yang mendapat delegasi dari ayah kandung Pemohon Il bernama Sartomo,dengan dua orang saksi yaitu Anwar dan Sadan, dengan mahar berupa uangRp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah), Pemohon mengucapkan ijab qabul saatmelaksanakan akad nikah, dan sesaat setelah