Liebherr Indonesia Perkasa;bahwa dalam persidangan Terbanding menyatakan bahwa perlu ditegaskankeputusan Terbanding tidak berdasarkan "Wikipedia" melainkan berdasarkan perbedaanjenis dan spesifikasi teknis barang antara yang diberitahukan dalam PIB dengan yang ada dilampiran surat persetujuan Menteri Keuangan Nomor: 847/PABEAN/201 I tanggal 6Desember 2011 (fasilitas BKPM);bahwa dalam persidangan Terbanding menyatakan mengenai perubahan Master List,berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 176

Telah merangkap Anggota Komisionerdikedua Perkara tersebut.Bahwa dalam mempertimbangkan sengketa a quo Terkait Putusan keduaperkara tersebut Tidak memperhitungkan masalah batas waktu, Artinyaselaku Anggota Majelis Komisioner terhadap kedua putusan perkaratersebut Setuju tidak mempertimbangkan masalah batas waktu dan Tidakada dilampiran kedua Putusan Perkara tersebut sebagaimana dimaksudPasal 58 ayat (4) Perki no. 1 Tahun 2013. bahwa diantara salah satuAnggota Majelis komisioner Tidak setuju Tidak

Sumsel PS /VIIV2016 tertanggal 27September 2016, yang sesungguhnya menurut Kaca mata Pemohonbahwa Anggota Majelis Komisioner Provinsi Sumatera Selatan hanyaPelengkap saja dan Tidak ada fungsinya selaku Anggota Komisioner daritiap Perkara yang diperkarakan, Buktinya Tidak ada dilampiran terhadapPutusan tersebut diantara salah satu kedua Anggota Majelis KomisionerTidak setuju/oberbeda Pendapat sebagaimana dimaksud Pasal 58 ayat(4) Perki no.1 Tahun 2013 apabila dalam terdapat pendapat yangberbeda dari

.= Menghukum Penggugat Intervensi / Tergugat Rekonvensi Intervensi untukmembayar seluruh biaya perkara ini baik dalam Konvensi Intervensimaupun Rekonvensi Intervensi; Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 18 Maret 2013, KuasaPenggugat yang juga sebagai Penggugat Intervensi, mengajukan permohonanpencabutan perkara No. 420/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst, oleh karena antaraPenggugat dengan Tergugat telah damai, dengan suratnya tertanggal 18Maret 2014 dan dilampiran Surat Perjanjian Perdamaian (Acta van dading

Dilampiran gugatan Penggugat merigunakan alasan/perkaracemburu buta dan penganiayaan berkalikali dan itu bohong dan tidakbenar sama sekali.4.

Bahwa gugatan tertulis dilampiran tanggal 8 Maret 2019 bukankeinginan istri saya;2. Yang kami bahas dalam beberapa hari ini bukan permasalahantersebut tetapi ada permasalahan lain;3. Apakah orang yang tertekan dengan orang lain dapat memberikanputusan ceral;4. Saya masih mencintai istri saya dan tidak akan menceraikan istri sayadengan alasan saya ingin merawat kedua anak saya secara bersama istrisaya5.

No. 279/Pdt.G/2019/MS.BIRanak bungsu Pemohon , secara hukum tanah yang pemohon tempatiadalah warisan orangtua Pemohn sendiri,lengkap dengan bukti dilampiran, sedangkan rumah Pemohon bangun dengan menjual sawahwarisaan orangtua Pemohon juga, kemudian pada saat membuat terasdengan memakai uang Termohon, kemudian sudah Pemohon bayaruang Termohon dihadapan saksisaksi keduabelah pihak;Bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon menyampaikan dupliksecara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:1.

Masalah perjudian hal tersebut dikarenakan sebelum nikah saya ikutikutantetapi setelah berumah tangga saya berusaha mengurangi danmenghilangkan kebiasaan tersebut (kalau sekiranya tidak perlu keterangantidak perlu dilampiran);b. Mengenai pemberian nafkah dari awal nikah saya sebagai buruh pabrikkonveksi isteri juga ikut membantu bekerja juga, dan selama itu juga sayalancar memberi nafkah.

Saya Dapat Di Kamar Kosnya SamaLakiLaki Pada 10 September 2008 Jam 4.00 Subuh, Bahkan IsiPerjanjiannya Sama Saya Sala Satunya Adalah Tidak AkanMemegang Hp Dilampiran Il, Poin Ke 2. Mana Buktinya Yang DiaTunjukan Sama Saya ? Dan Saya Pukulikah Dia Waktu Itu ?Disitulah waktunya Saya Pukuli Seandainya Saya Tidak BersabarDan Pikir Adanya Hukum Dan Anak Saya, Siapa Yang MerawatnyaJika Saya Kena Hukum Karena AnakAnak Kami Dekatnya CumaSama Saya Semua, Bukan Sama Mamanya.

Cupumanik Gemah Permata/ Pembanding,dan saat ini ada dilampiran warkah kedua Sertipikat HGB tersebut ;Bahwa benar Pembanding hanya dapat membuktikan surat peralihan atastanah di persidangan atas tanah seluas +10 (Sepuluh) Hektar (vide bukti T35), dan surat peralinan atas tanah seluas +10 Hektar lainnya saat ini ada diKantor Badan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur, dilampiran di warkahSertipikat HGB 02/ Wawondula atas nama PT.

(seratus enam puluh tiga juta lima ratus tujuhbelas juta empar ratus delapan puluh rupiah) melalui Bank Papuanomor rekening : 107.21.2001.004904;yang dilampiran dengan Surat Permintaan Pembayaran, Faktur Tagihan, SuratTanggung Jawab Mutlak, Berita Acara Pemeriksa Barang, Berita Acara SerahTerima Barang dari masingmasing rekanan, kemudian diajukan ke DinasPengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DP2KA) Kabupaten Keerom, Yang13mana terhadap pengajuan Permintaan Pembayaran (SPM) 5 (lima) rekanantersebut

(seratus enam puluh tiga juta lima ratus tujuhbelas juta empar ratus delapan puluh rupiah) melalui Bank Papuanomor rekening : 107.21.2001.004904;yang dilampiran dengan Surat Permintaan Pembayaran, Faktur Tagihan, SuratTanggung Jawab Mutlak, Berita Acara Pemeriksa Barang, Berita Acara SerahTerima Barang dari masingmasing rekanan, kemudian diajukan ke DinasPengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DP2KA) Kabupaten Keerom, Yangmana terhadap pengajuan Permintaan Pembayaran (SPM) 5 (lima) rekanantersebut,

netto 35,3731 gram (sisa setelan dilakukanpemeriksaan 34,9173 gram) dan 1 (satu) buah kotak handphonemerk Samsung A6 yang beriksan berisikan daun kering dengan beratnetto 95,7897 gram (sisa setelah dilakukan pemeriksaan 93,7773gram) disimpulkan bahwa benar mengandung narkotika jenis 5FHalaman 4 dari 19 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2020/PN CbiMDMBPICA yang terdaftar dalam Narkotika Golongan nomor urut166 lampiran peraturan Menteri kesehatan RI nomor 44 tahun 2019Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dilampiran

SPT Tahunan PPh Orang Pribadi atas Nama Rian Setiawan NPWP07.625.077.8026.000 dilampiran IV yang melaporkan harta beruparumah di Sunter Garden B7 Nomor 12 EA diperoleh Tahun 2003;Kesimpulan dan Usul;Bahwa berdasarkan uraian di atas, Penggugat menyampaikan kesimpulan danusul sebagai berikut:a. Kesimpulan;1.

Seperti yang tertera dilampiran copy Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan BadanTahun Pajak 2003;. Bahwa sangat disayangkan, Pemeriksa selain tidak menerbitkan HasilPemeriksaan Tahun Pajak 2003, Pemeriksa juga tidak melakukankoreksi atas kesalahan penulisan pada Surat Pemberitahuan TahunanPajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2003;.

Pemeriksaan Pajak Nomor: Prin17/WPJ.18/KP.107/2004tanggal 16 April 2004 dari Kantor Pelayanan Pajak Ambon;Bahwa Pemeriksa meminjam atau mengambil dokumen dan buktibuktipendukung yang berhubungan dengan kegiatan Tahun 2003 dansampai saat ini belum dikembalikan;Bahwa pada Surat Pemeberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan BadanTahun Pajak 2003, ada kesalahan penulisan dari Pemohon Bandingkarena tidak mengerti definisi Peredaran Usaha, Harga PokokPembelian dan Penghasilan Neto Komersial, seperti yang tertera dilampiran

Jayawijayauntuk diterbitkan SPMU (Surat Perintah MembayarUang), dan dilampiran SPMU sudah tercantumnamanama anggota DPRD Kab.

Jayawijaya untuk diterbitkan SPMU (SuratPerintah Membayar Uang), dan dilampiran SPMUsudah tercantum namanama anggota DPRD Kab.Jayawijaya dan besarnya uang yang diterimaperorang masing masing sebesar Rp.175.000.000, (seratus tujuh puluh lima jutarupiah) dikurangi potongan lain lain sebesarRp. 2.500.000, (dua juta lima ratus riburupiah) sehingga jumlah bersih yang diterimasebesar Rp. 172.500.000, (seratus tujuh puluhdua juta lima ratus riobu rupiah), dana tersebutdiambilkan dari Pos Organisasi Sosial

Yewera Itlay / Saksi1) untuk membuat Surat Periman Pembayaran (SPP)yang bunyinya sesuai hasil pembahasan denganpangar Dewan, dana tersebut ada pada pasal NonDik unluk itu bantu siapkan data realisasitersebut sesual nota Bupati dan Sekdaselanjutnya Saksi 1 membuat SPP untuk diajukankepada Kasubbag Perbendaharaan Sekda Kab.Jayawijaya untuk diterbitkan SPMU (suratPerintah Membayar Uang), dan dilampiran SPMUsudan tercantum namanama anggota DPRD Kab.Jayawijaya dan besarnya uang yang diterimaperorang masing

Jayawijayauntuk diterbitkan SPMU (Surat Perintah MembayarUang), dan dilampiran SPMU sudan tercantumnamanama anggota DPRD Kab.

Padahal dilampiran surat keputusan tersebut hanya terdapat 4 lajur danjabatan tersebut pada lajur 3;b. Halaman 2 diktum Ketiga: keputusan ini dinyatakan berlaku surutsejak tanggal 2 Januari 2018. Sehingga keputusan ini tidak jelasmasa berakhirnya dan keputusan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa itu seharusnya berlaku satu tahun. Makakami simpulkan keputusan ini bisa saja berlakunya hanya satuNall SAjaj oon nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nen nnn nnn n eensc.

Tanah sawah Supardi/Sudarwati dan Madiyem ; Saluran air, Jalan desa, Hari Suprapti, Ervin EkoSusanto, Supian (alm) Sekarang Parlan ; Milik Penggugat II (Mifthahul Janah) tercatat pada C desa No. 922Kedua bidang tanah sawah tersebut terletak di desa Karangsemi, KecamatanGondang, Kabupaten Nganjuk, yang telah dikuasai dan di hak miliki secaramelawan hukum tanpa hak dan tanpa prosedur hukum yang benar olehtergugat (Sudarsono), selanjutnya disebut Obyek Sengketa, seperti gambarlokasi tanah sengketa dilampiran

s/d 274 sebagaimana tercantum dalam lampiranPermendag, hanya di impor oleh perusahaan pemilik APIP yang telahmendapatkan PITPT dari Menteri Perdagangan yang penerbitannyatelah dimandatkan kepada koordinator pelaksana UPTP.1;Bahwa ahli menerangkan untuk nomor urut 275 s/d 429 importasinyadapat dilakukan oleh perusahaan pemilik APIP dan hanya dilakukanverifikasi atau penelusuran teknis di Pelabuhan muat yang dilakukanoleh surveyor yang ditunjuk oleh Menteri Perdagangan;Bahwa tekstil / kain masuk dilampiran

yangdilindungi.Menimbang, bahwa di persidangan telah diperiksa dan dibacakan bukti surat berupa:1Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Nomor: BA.276/BKSDA.BKL1/2014 tanggal 19 Februari 2014 yang ditandatangani oleh HayuPratidina, S.Hut,M.Env selaku Pemeriksa Barang Bukti dari Balai KonservasiSumber Daya Alam Bengkulu, bahwa barang bukti yang akan di jual oleh terdakwahalaman 9 dari 15 halaman Putusan No.62/Pid.B/2014/PN.AM.adalah merupakan satwa liar yang dilindungi UndangUndang yang tercantum dilampiran

Persyaratan Mutasi Ranmor / cabut berkas :BPKB Asli + fotocopy; STNK Asli + fotocopy; KTP + fotocopy; Cek fisik Ranmor; Kwitansi jual beli materai 6000; Kartu Induk / Arsip faktur BPKB; Surat kuasa apabila diwakilkan;Foto Ranmor;Berkas Arsip faktur STNKBahwa untuk pembayaran pajak BPKB asli tidak perlu diperlinatkan hanya fotocopyBPKB saja dilampiran KTP asli dan foto copi, STNK asli dan foto copi ;Bahwa apabila BPKB yang asli ada di pembiayaan maka harus dilampirkan suratketerangan dari leassing

MuhtarBin H Yusran meminta nomor polisi pilihan yaitu B 123 HM dimana menurut Ahli NONOSUGIONO BIN TAMSUM untuk pembayaran pajak BPKB asli tidak perlu diperlihatkan hanyafotocopy BPKB saja dilampiran KTP asli dan foto copi, STNK asli dan foto copi, dan apabilaBPKB yang asli ada di pembiayaan maka harus dilampirkan surat keterangan dari leassing /pembiayaan, namun jika ada permintaan Nomor pilihan BPKB yang asli harus diperlinatkan;Menimbang, bahwa sejak awal pembicaraan atau komunikasi antara terdakwadengan