Bahwa harta bersama yang dimasud di atas sejak perceraian sampaidengan diajukannya gugatan ini masih dikuasai oleh Tergugat dan belumpernah dibagi antara Penggugat dan Tergugat;5. Bahwa Tergugat tidak pernah berusaha untuk membagi harta bersamatersebut secara kekeluargaan kepada Penggugat dan Tergugat pun tidakpernah membagi hasil dari uasaha bersama tersebut;6.

lanjutan, namun setelah sidang ditunda untuktanggal 10 April 2012 Pemohon tidak hadir;Menimbang, bahwa setelah Pemohon dipanggil kembali dengan Relaas PanggilanNomor 29/Pdt.P/2012/PA.Bkt tanggal 12 Apri212 unuk sidang tanggal 17 April 2012Pemohon juga tidak hadir tanpa alasan yang sah.Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 17 April 2012 panjar biaya perkara sudahkurang dan harus ditambah sebesar Rp.120.000, maka Panitera Pengadilan AgamaBukittinggi telah menegur Pemohon untuk membayar tambahan panjar dimasud

Setiap OrangMenimbang, bahwa yang dimasud dengan setiap orang sebagaimanapasal 1 angka 32 UndangUndang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungandan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah orang perseorangan atau badanusaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.Menimbang, bahwa dalam perkara aquo telah diajukan seseorang yangbernama Wawan Wintoro bin Atmo Paiman sehingga dengan demikian unsursetiap orang telah terpenuhi;ad.2.

Yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimanadimaksud dalam Pasal 59 ayat (4)Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 59 ayat (4) UndangUndangNo.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidupmaka Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, gubernur, ataubupati/walikota sesuai dengan kewenangannya;Menimbang, bahwa yang dimasud dengan pengelolaan limbah B3sebagaimana pasal 1 angka 23 UndangUndang No.32 Tahun 2009 TentangPerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

putusan ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon IIsebagaimana yang telah diuraikan di dalam duduk perkara;Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telahmemanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk hadir di persidangan, sebagaimana yangdimaksud oleh Pasal 55 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilanpanggilan tersebut telahdisampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimasud

Selanjutnya saksi Rusmin mengecekbarang tersebut dan menduga bahwa daundaun kering tersebut adalah ganja,kemudian sekira jam 18.00 Wib saksi Rusmin menghubungi/menelpon saksiSarmin Juli untuk memberitahukan bahwa ada dua orang lakilaki melemparbungkus plastic warna putih di Pos Keamanan diduga berisikan Daun Ganja.Selanjutnya sekira jam 19.00 wib saksi Sarmin Juli bersama dengan saksiSunarno, dan saksi Andreas Steven A mendatangi lokasi yang dimasud untukmelakukan pemeriksaan terhadap bungkusan Koran

Penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK melalui cara Konsilidasiatau Mediasi atau Arbitrase sebagaimana dimasud dalam pasal 3 huruf adilakukan atas dasar pilihnan dan persetujuan para pihak yangbersangkutan. 222222 oon neon enna nnn nnn nn nnn n nnn cence ns2.

Penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimasud dalam ayat (1)bukan merupakan proses penyelesaian sengketa secara berjenjang; 18.Bahwa berdasarkan Pasal 4 Keputusan Menteri perindustrian DanPerdagangan Repubulik Indonsesia No. 350/MPP/KEP /12/2001dimaksud, seharusnya BPSK Kota Pekanbaru tidak mempuyaikewenangan lagi untuk menyidangkan gugatan TERGUGAT/TERMOHON KEBERATAN;19.Bahwa BPSK Kota Pekanbaru tetap melanjutkan persidangan di BPSKKota Pekanbaru hingga membuat keputusan dengan nomor : 11/PTS

Sehingga dengan demikiantujuan perkawinan seperti yang dimasud dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun1974, Tentang Perkawinan, yaitu Membentuk keluarga (rumahtangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang MahaEsa tidak mungkin bisa tercapai lagi ;Bahwa dari perceraian ini, tentu membawa akibat hukum bagi Pemohonyaitu selain kewajiban membiayai pendidikan dan kehidupan terhadap ke2 (dua) anak Pemohon selama ini, juga Pemohon akan memberikanUang Mutah dan biaya Iddah selama 3 bulan berturutturut ;

UndangUndang nomor 7 tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;Memperhatikan dalildalil syari serta peraturan perundangundangan lain yangberhubungan dengan perkara ini ; DALA REKONPENSI:Menimbang, bahwa seorang lelaki apabila menceraikan isterinya sedangkanisterinya tidak dalam keadaan nuzuz wajib memberikan nafkah yang belum diberikanapabila Termohon memintanya, serta wajib memberi nafkah iddah dan mut ah ;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak menyampaikan besar kecilnya nafkahnafkah dimasud

Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaanfarmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edarsebagaimana dimasud dalam Pasal 106 Ayat (1) UndangUndang Rl.No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;Menimbang, bahwa terhadap unsur unsur tersebut Majelis akanmempertimbangkan sebagai berikut :Ad. 1. Unsur Setiap orang.

Tentang Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izinedar sebagaimana dimasud dalam Pasal 106 Ayat (1) UndangUndangRI. No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan :Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi : 1. TEGUHMARJOKO, SH., 2.

kepada Sdr.Hendra sedang yang 267 butir sudah habis dikonsumsi sendiri ;Bahwa dari pembelian yang kedua sebanyak 100 butir belum sempatdiedarkan, karena Terdakwa telah ditangkap petugas Polisi tersebut danTerdakwa dalam mengedarkan Pil jenis LL tersebut apabila 1000 butir terjualsemua Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.450.000,sehingga dengan demikian unsur Dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memilikiizin edar sebagaimana dimasud

bahwa ternyata kuasaPenggugat/Terbanding bernama NUKSIN NASUTION, S.H. tidakpernah menjelaskan identitas dirinya baik dalam surat kuasakhusus tertanggal 14 April 2011, maupun hasil pemeriksaanoleh hakim dalam berita acara pemeriksaan perkara pada hariSenin tanggal 09 Mei 2011, serta tidak pernah membuktikandirinya dengan tanda bukti Kartu Anggota Advokat bahwa iasebagai anggota Organisasi Advokat, karenanya pengadilantingkat banding berpendapat bahwa kuasa Penggugat bukansebagai Advokat sebagaimana dimasud

adalah terdakwa, sehingga Majelis berpendapat bahwaunsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan meneliti, menganalisa danmempertimbangkan unsur ke2 tentang Menempatkan, membiarkan, melakukan,menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak ;Menimbang, Bahwa dalam Pasal 1 Angka 1 UndangUndang RI Nomor 35 Tahun2014 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 TentangPerlindungan Anak, disebutkan yang dimasud

dengan Anak adalah seseorang yangbelum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Angka 15a UndangUndang RI Nomor 35Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 TentangHalaman 8 dari 11 Putusan Nomor : 137/Pid.Sus/2019/PN.KkaPerlindungan Anak, disebutkan yang dimasud dengan Kekerasan Terhadap Anakadalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan ataupenderitaan secara fisik, psikis, seksual

Yang dimasud derngan Jalanadalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yangdiperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, diataspermukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan /atau air,serta diatas permukaan air,kecuali jalan rel dan jalan air;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi, keterangan terdakwamaka diperoleh faktafakta bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2013sekira pukul. 14.00 Wib terdakwa sebagai sopir mobil

Yang dimasud derngan Jalanadalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yangdiperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, diataspermukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan /atau air,serta diatas permukaan air,kecuali jalan rel dan jalan air;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi, keterangan terdakwamaka diperoleh faktafakta bahwa pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2013 sekirapukul. 14.00 Wib terdakwa sebagai sopir mobil Pick up

Unsur Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alatkesehatan yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan,khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimasud dalam Pasal 98ayat (2) dan ayat (3) UU. RI. No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi : 1. JOKOSANTOSO, SH., 2. KIBAR BAGUS ANTONI, SH, 3. dr.

butir dalam plastik klip dimasukkankedalam bekas bungkus rokok merk grendel yang diakui oleh Terdakwamiliknya, dan Terdakwa memiliki, menyimpan pil jenis LL tersebut tidakmempunyai izin edar yng sah dari pihak yng berwenang serta Terdakwa tidak10memiliki keahlian dan kewenangan dibidang kefarmasiaan, dengan demikianunsur Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alatkesehatan yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan,khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimasud

quo diluar ketentuan undangundang bahwa dalam Pasal 45 ayat 2 UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkanpenyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan ataudi luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yangbersengketa dan Keputusan Menteri Perindustrian Dan PerdaganganRepublik Indonsesia Nomor 350/MPP/KEP/12/2001 Pasal 4 menyatakan:a) Penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK melalui cara Konsilidasiatau Mediasi atau Arbitrase sebagaimana dimasud

UndangUndang dan hukum acara yang berlaku berpedoman pada UndangUndangNomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta Keputusan MenteriPerindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/kep./12/2001 tentang Pelaksanan Tugas Dan Wewenang Badan PenyelesaianSengketa Konsumen dalam Pasal 7 diatur mengenai putusan dan keberatan;Bahwa arbitrase adalah salah satu) metode cara atau bentukpenyelesaian sengketa konsumen yang ada di BPSK jadi BPSK bukanlahlembaga arbitrase sebagaimana yang dimasud

diluar ketentuan UndangUndang bahwa dalam Pasal 45 ayat 2 UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkanpenyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan ataudi luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yangbersengketa dan Keputusan Menteri Perindustrian Dan PerdaganganRepubulik Indonsesia Nomor 350/MPP/KEP/12/2001 Pasal 4 menyatakan:a) Penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK melalui cara Konsilidasiatau Mediasi atau Arbitrase sebagaimana dimasud

yangmempunyai latar pendidikan sampai sekolah SMP jelas bukan orang yang dimaksuddalam Undang undang kesehatan tersebut ;Menimbang, bahwa terhadap pembuktian unsur mengadakan, menyimpan,mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat atau bahan khasiat obat ini adalahbersifat Alternatif sehingga pembuktian berdasarkan fakta yang terungkap selamadipersidangan ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Mengedarkan adalah barangtersebut berada dalam penguasaannya dan dapat berpindah kepada orang lain sedangkanyang dimasud

dengan Barang adalah Barang yang bergerak dan barang yang tidakbergerak ;Menimbang, bahwa yang dimasud denganmengedarkan obat atau bahankhasiatobat adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran danmenyerahkan obatMenimbang, bahwa terdakwa Waras bahwa terdakwa telah membeli sebanyakdua kali dengan Nanang Effendi berhubungan melalui Handphone memesan pilDoubel L pada orang yang sama sebanyak 957 (sembilan ratus lima puluh tujuh) butirdan transaksinya dilakukan ditempat yang sama dengan

Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaanfarmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar,sebagaimana dimasud dalam Pasal 106 ayat (1) UndangUndang RI. No.36Tahun 2009 tentang Kesehatan ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi : 1. GUNAWANSODIQ, SH, 2.

CEMI seharga Rp.20.000,, sedang yang 22 butir telahTerdakwa konsumsi, sehingga tersisa sebanyak 8 butir dan Terdakwa simpandi dalam almari dirumah Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur dengansengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alatkesehatan yang tidak memiliki izin edar, sebagaimana dimasud dalam Pasal106 ayat (1) UndangUndang RI.

Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaanfarmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edarsebagaimana dimasud dalam Pasal 106 Ayat (1) UndangUndang RI.No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;Halaman 9 dari 13 halaman Putusan No. 477/Pid.Sus/2017/PN Gpr.Menimbang, bahwa terhadap unsur unsur tersebut Majelis akanmempertimbangkan sebagai berikut:Ad. 1.

Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaanfarmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edarsebagaimana dimasud dalam Pasal 106 Ayat (1) UndangUndang RI.No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi : 1. ZAINI AliasJEBOR Bin SARMIN, 2. TRI BINTORO JW, dan keterangan Terdakwa sertaadanya barang bukti dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris KriminalistikNo.

dengan alasan akta cacat hukum karena dalam prosespembuatan didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah;Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon menghendakiagar nama ibunya yang tertera dalam kutipan akta kelahiran Pemohon dirubahsedangkan menurut aturan di atas, kekeliruan data dalam akta selain nama subjekakta adalah melalui prosedur pembatalan akta, bukan perubahan data karenaperubahan data pada akta mengikuti prosedur lain tanpa perlu putusan ataupenetapan hakim seperti dimasud

namunPengadilan Tinggi Agama Jambi memandang perlu untuk menambahpertimbanganpertimbangan sebagai berikut;Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang Pengadilan AgamaSengeti dan saksisaksi telah berusaha mendamaikan Penggugat/Terbandingdengan Tergugat/Pembanding serta hakim mediator yang ditunjukAbdurrahman Alawi, S.H.I, M.H, telah pula memediasi Penggugat/Terbandingdengan Tergugat/Pembanding, namun ternyata berdasarkan laporan mediatortersebut dengan suratnya tanggal 11 Mei 2015 upaya damai dimasud

persidangan majelis hakim telah berusahamendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil,lalu) pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan suratpermohon pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankanoleh pemohon;Bahwa termohon sebagai jawaban atas surat permohonantersebut telah mengajukan eksepsi dengan mengemukakan hal halpada pokoknya sebagai berikut:1.Bahwa permohonan pemohon, berdasarkan Pasal 66 ayat (2)Undang Undang RI Nomor 7 Tahun 1987, menyatakanPermohonan sebagaimana yang dimasud