Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding,Direkturat Jenderal Pajak ;2. Budi Christiadi, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi,Direktorat Keberatan dan Banding;3. Farchan Ilyas, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, SubditPeninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan danBanding;4.

Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluaga Dhamal alias DjamalKabupaten Lampung Tengah; (diberi tanda P2)Foto Copy Kartu Penduduk atas nama Puji Astuti yang dikeluarkan olehKepala Badan keluarga Berencana Kependudukan dan catatan Sipil LampungTengah tanggal 23 September 2007; (diberi tanda P3)Foto copy Surat dari Kepala Sub Direktorat Agraria atas nama Bupati KepalaDaerah Tingkat II Lampung Tengah ditujukan kepada Bapak Guburnur KepalaDaerah Tingkat I Lampung Up.Bapak Kepala Direkturat Agraria

Bahwa, berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Piutang danLelang Negara Nomor: KEP25/PL/UP.2/2004, tanggal 31 Desember 2004,PENGGUGAT diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam pangkatPengatur Muda, golongan ruang Il/a terhitung mulai tanggal 1 Januari2005, bertugas dan ditempatkan di Unit Kerja Kantor Wilayah IX DJPLNManado, Direkturat Jenderal Piutang dan Lelang Negara.4.

Pol B.1873BJE besertaSTNK dan BPKBnyas 9 7 > ooHal. 29 dari 42 Bahwa benar atas pemeriksaan dari petugas Direkturat LalulintasPolda Metro Jaya diperoleh keterangan bahwa KBM dengan STNK dan BPKBadalah tidak sesuai dan STNK serta BPKB tersebut bukan keluaran dariDirektorat Lalulinta Polda Metro Jaya; 737377777 Bahwa benar saksi Danang Haryanto juga telah memperoleh keteranganbahwa KTP atas nama Ariyanto tidak tercatat dari Daftar KependudukanDinas Catatan Sipil, sedangkan mobil dan suratsuratnya juga

Direkturat Jenderal KekayaanNegara cq. Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat cq.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Makassar beralamatdi Gedung Keuangan Negara Lt.

No. 163 K/Pid.Sus/2013Kebijakan SDM pda Direkturat SDM & NISKUNG PT. TELKOM Tbk,perbuatan yang melanggar hukum, untuk memperkaya diri sendiriorang lain atau suatu badan hukum dengan cara menyalahgunakankewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada diri merekakarena jabatan atau kedudukannya, yang dapat merugikan keuanganNegara (dakwaan subsidair), ternyata keliru menempatkan Ir. AlexDenni, MM sebagai pihak yang turut serta melakukan tindak PidanaKorupsi bersamasama Agus Utoyo dan Ir.

Putusan Nomor 1720 K/Pdt/2015dari Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda Kepri Nomor B/211/VII/2013/Ditreskrimum, tanggal 29 Juli 2013, perihal PemberitahuanPerkembangan Hasil Penyidikan, bukti T IV,V40, atas dasar laporanTergugat IV;Penggugat juga telah dilaporkan oleh pihak lain.

JANUAR PRIMADI,S.Sos(TERGUGATI), dan selanjutnya secara resmi Direkturat JendralAdministrasi Hukum Umum dan HAM RI., telah mencatatnya dalamSistem Administrasi badan Hukum Direktorat Jendral Administrasi HukumUmum padakementrian Hukum dan HAM RI sebagai Direksi PT. PikiranRakyat Bandung adalah Tergugat bukan Penggugat.,Sehingga secara legalitas Perseroan PT. Pikiraan Rakyat Bandung.Penggugat tidak hak memduduki kembali sebagai Direktur PT.

Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara BP Batam; Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya.Keterangan saksi selengkapnya adalah sebagaimana tersebut dalam Berita AcaraPersidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan danturutdipertimbangkan dalam putusan ini, yang pada pokoknya menerangkan halhal sebagai berikut: Bahwa saksi bekerja di BP Batam sudah 19 tahun pada unit pengelolaan lahan; Bahwa saksi tahu lokasi PT Metallwerk Industry Batam karena saksi pernahbertugas di Direkturat

pemutus yangditetapkan oleh BKAD dan MAD sedangkan terdakwa Kamaruddin sengajamembuat proposal pinjaman dana SPP dan UEP yang ditanda tangani sendiri danseolaholah berasal dari usulan anggota Kelompok dan memanpaatkan danapinjaman untuk kepentingan Pribadi padahal ini tidak diperkenankan olehPetunjuk Teknis Operasional PTO ;Bahwa ahli mengetahui sumber dana kegiatan PNPM baik untuk dana bergulisuntuk Kelompok SPP Simpan Pinjam Perempuan maupun untuk UsahaEkonomi Produktif UEP berasal dari APBN pada Direkturat

Dan kemudian pada tanggal 18 Agustus2009 Direkturat Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan KeputusanMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia NomorAHU2607.AH. 01.04.

Direkturat Jendral Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kerjac.q. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB c.q. Pegawai PengawasKetenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB). Oleh karena itudalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim harus memasukkan ketiga subjekperkara tersebut agar tidak terjadi dikotomi antara Tergugat/ Pemohon Kasasi I danTurut Tergugat/ Pemohon Kasasi II.

kegiatanpenyelamatan sapi Betina Produktif tahun2011 pada kelompok Ternak Penerima.d Memberikan Persetujuan pencairan Dana dariBank kepada Kelompok peternak penerima.e Mendampingi peternak penerima untukmelakukan teknis kegiatan insentif danpenyelamatan sapi betina produktif pada tahun2011.f Membuat Laporan perkembangan pelaksanaankegiatan ditingkat Kabupaten untukdisampaikan kepada kepala Dinas PeternakanKabupaten yang kemudian diteruskan keKepala Dinas peternakan provinsi Bali danditeruskan ke Direkturat

penyelamatan sapi BetinaProduktif tahun 2011 pada kelompok Ternak Penerima.d Memberikan Persetujuan pencairan Dana dari Bank kepadalKelompok peternak penerima.e Mendampingi peternak penerima untuk melakukan tekniskegiatan insentif dan penyelamatan sapi betina produktifpada tahun 2011.f Membuat Laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan 53 ditingkat Kabupaten untuk disampaikan kepada kepalaDinas Peternakan Kabupaten yang kemudian diteruskanke Kepala Dinas peternakan provinsi Bali dan diteruskanke Direkturat

Berdasarkan Daftar Inventaris Tanah pada Departemen Sosial(Model: TNH06) yang diterbitkan oleh Direkturat PembinaanKekayaan Negara Departemen Keuangan RI (terlampirsebagai Lampiran 8);Didalam Daftar Inventaris Tanah Departemen Sosial ini samasekali tidak mencantumkan tanah dan bangunan GedungCawang Kencana sebagai inventaris/asset barang milik Negaracq. Depsos. Dengan demikian membuktikan bahwa tanah danbangunan Gedung Cawang Kencana bukan barang milikNegara cq. Depsos;3.

tahun 2012, terdakwa TURINO,STbekerja sama dengan DEDE MELLY dan VITRIA IDA WATI Alias WIWIT , dimanaterdakwa TURINO,ST dengan DEDE MELLY mengadakan 4 kali pertemuan baikHalaman 162 dari 225 Putusan No. 127/Pid.SusTPK/2015/PN Smg.162dilakukan di tempat rumah makan Ayam Goreng Lestari maupun di Jakarta, yangakhirnya pada bulan Juli 2012 terdakwa TURINO,ST bertemu kembali dengan DEDEMELLY di Cirebon yang selanjutnya terdakwa TURINO, ST diberi Foto Copy SuratKeputusan Direktur Pembinaan Sekolah Dasar Direkturat

Cilacap tahun 2012,terdakwa TURINO,ST bekerja sama dengan DEDE MELLY dan VITRIA IDA WATIAlias WIWIT , dimana terdakwa TURINO,ST dengan DEDE MELLY mengadakan 4 kalipertemuan baik dilakukan di tempat rumah makan Ayam Goreng Lestari maupun diJakarta, yang akhirnya pada bulan Juli 2012 terdakwa TURINO,ST bertemu kembalidengan DEDE MELLY di Cirebon yang selanjutnya terdakwa TURINO, ST diberi FotoCopy Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Dasar Direkturat Jenderal PendidikanDasar Kementerian Pendidikan

pengawalan oleh petugas daripetugas unit P2 untuk diajukan ke Korlak Hanggar tempat pengeluaranbarang dikeluarkan BC 23 ditunjuk kan ke Korlak Hanggar untuk ditandatangani dan dicatat selesai masuknya barang berupa beras kegudangberikat ;Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama HAM NurdinHalid, Setyo NovantoBahwa benar setiap dilakukan penimbunan atas barang impor sebagaiKepala Seksi Penimbunan harus tahu ;Bahwa benar atasan saksi bernama Wahyono dan ketika itu terdakwa I( Sumantri ) berada di Direkturat

Menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagaiPengusaha Kena Pajak ;Bahwa jelas berdasarkan ketentuan tersebut di atas terkaitpenyidikan yang dilakukan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalamperkara a quo adalah tidak sah karena wewenang melakukanpenyidikan tindak pidana perpajakan adalah pada PPNS tertentudi lingkungan Direkturat Jenderal Pajak yang diberi wewenangkhusus, didakwa dengan UndangUndang Perpajakan dan diadilidi Pengadilan Negeri.

Membuat Laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan ditingkatKabupaten untuk disampaikan kepada kepala Dinas PeternakanKabupaten yang kemudian diteruskan ke Kepala Dinas peternakanprovinsi Bali dan diteruskan ke Direkturat Jendaral Peternakan RI danlebih mendetailnya ada pada SK Team Tekrnis.bahwa tahun 2011 ketika Proposal diajukan oleh MANGKU LABA selakukelompok Tani ternak Pucang sari, sudah dilakukan seleksi / idetifikasisebagai Calon Penerima / Calon Lokasi oleh saksi ke Kelompok Taniternak Pucang

Membuat Laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan ditingkatKabupaten untuk disampaikan kepada kepala Dinas PeternakanKabupaten yang kemudian diteruskan ke Kepala Dinas peternakanprovinsi Bali dan diteruskan ke Direkturat Jendaral Peternakan RI danHal 47 dari 178 halaman Putusan No 20/Pid.Sus.

internasional dan bilateral kKnusus OECF/Jepang;b. 1997 Kasubbag Administrasi Kerjasama Ekonomi Luar NegeriMultilateral Regional Biro Administrasi Kerjasama Ekonomi Luar NegeriBappenas : menangani administrasi kerjasama ekonomi luar negerimultilateral regional (ADB, IDB, KAFAED, Saudi Fund, dll);c. 2000 Kasubbag Pengalokasian Pembiayaan Pembangunan dan Danaperimbangan di Biro Analisis Sistem dan Prosedur Pembiayaan Bappenas;d. 2001 Kepala Seksi Pengalokasian Pembiayaan Pembangunan danDana perimbangan di Direkturat