Ditemukan 4383 data
2.Pemerintah RI cq Menteri Keuangan RI cq Direktorat Jendral Kekayaan Negara DJKN cq Kanwil DJKN Sumatera Utara cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Medan
21 — 18
BANK OCBC NISP Tbk, Kantor Cabang Medan Polonia
2.Pemerintah RI cq Menteri Keuangan RI cq Direktorat Jendral Kekayaan Negara DJKN cq Kanwil DJKN Sumatera Utara cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Medan
213 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA (DJKN), vs HARYO WITJAKSONO
BADANPENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL (BPPN) (Cq.DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA (DJKN),yang diwakili oleh Hadiyanto, Sekretaris Jenderal KementerianKeuangan, berkedudukan di Gedung Syarifudin PrawiranegaraLantai 9, Lapangan Benteng Nomor 24, Jakarta Pusat, dalamhal ini memberikan kuasa kepada Tio Serepina Siahaan, S.H.,LL.M., dan kawankawan, pegawai Biro Bantuan HukumSekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, beralamat diGedung Djuanda Lantai 15 Jalan Dr.
Bahwa kemudian Penggugat mendatangi Direktorat Jendral KekayaanNegara (DJKN) yang beralamat di Gedung Syarifudin Prawiranegara Lt. 9Lapangan Benteng Timur Nomor 24 Jakarta Pusat pada tanggal 7 Januari2010 tetapi sampai sekarang belum ada jawaban karena Sertifikat tersebuttidak ada di DJKN;7. Bahwa setelah Penggugat mendatangi Kantor Badan PertanahanNasional (BPN), Sertifikat Nomor 429/Tengah luas 22.870 m?
DIREKTORATJENDERAL KEKAYAAN NEGARA (DJKN) dan membatalkan PutusanPengadilan Tinggi Bandung Nomor 280/PDT/2016/PT.BDG. tanggal 5September 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor126/Pdt.G/2015/PN Cbi tanggal 3 Desember 2015 serta Mahkamah Agungmengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akandisebutkan di bawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yangkalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkatperadilan
DIREKTORAT JENDERALKEKAYAAN NEGARA (DJKN) tersebut; Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor280/PDT/2016/PT.BDG. tanggal 5 September 2016 juncto PutusanPengadilan Negeri Cibinong Nomor 126/Pdt.G/2015/PN Cbi tanggal 3Desember 2015;MENGADILI SENDIRI:Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Turut Tergugat;Dalam Pokok Perkara: Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding untukmembayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalamtingkat kasasi ini
217 — 63
dari H.Bambang, dimanaH.Bambang mendapatkan surat tersebut dari H.Ujang dari H.Ujang dariTerdakwa;Bahwa kapasitas pak Bambang di PT.Sentul City sebagai Koordinatorpembebasan tanah;Bahwa H.Bambang menerima surat dari DJUKN tersebut dari H.Ujangketika mereka ketemuan di bengkel didaerah Cijayanti;Bahwa kami lebih dulu menerima sertifikat No.876/Cijayanti barukemudian kami menerima surat dari DJKN;Bahwa berkaitan dengan surat dari DJKN, saksi yang mencari tahu kekantor DJKN dan ternyata pihak kantor
mendatangi saksi dengan membawasurat untuk melakukan konfirmasi tentang Asset DJKN denganmembawa bukti daftar 15 SPH yang dijaminkan.
Sentul pada tahun 2014;Bahwa surat dari DJKN yang Terdakwa terima dari H.Herman berupafotocopy, dan saat H.Herman Terdakwa tanya dimana asli surat dariDJKN tadi H.Herman bilang tidak tahu;Bahwa Terdakwa tidak menelurusi menanyakan ke kantor DJKN dimanasurat aslinya;Bahwa untuk kekurangan tanah dari alm.H.Abdul Basyit ke PT.SentulTerdakwa tidak menyerahkan sertifikat;Bahwa yang jadi masalah adalah surat dari DJKN yang diduga paslu;Bahwa H.Herman mendapatkan surat dari DJKN itu dari H.Danang(Alm);Bahwa
Putusan Pidana Nomor 6/Pid B/2020/PN Cbi33Bahwa Jual belinya kapan Terdakwa tidak tahu;Bahwa Terdakwa baru tahu dari Penyidik kalau surat dari DJKN didugapalsu;Bahwa fotocopy surat dari DJKN yang diduga palsu yang Terdakwaterima dari H.Herman hanya Terdakwa serahkan kepada Penyidik, dantidak Terdakwa berikan kepada orang/pihak lain;Bahwa Terdakwa menerima fotocopy surat dari DJKN itu dari H!
Ujang telahdikonfirmasi, dimana setelah pihak PT.Sentul City mengkonfirmasike pihak DJKN ternyata ada surat balasan dari DJKN yangHal. 42 dari 46 hal.
35 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA (DJKN) Cq. KANWIL V DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA BANDAR LAMPUNG (KANWIL V DJKN BANDAR LAMPUNG) Cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BANDAR LAMPUNG (KPKNL BANDAR LAMPUNG) DK
DIREKTORATJENDERAL KEKAYAAN NEGARA (DJKN) Cq. KANWIL VDIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA BANDARLAMPUNG (KANWIL V DJKN BANDAR LAMPUNG) Cq.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANGBANDAR LAMPUNG (KPKNL BANDAR~ LAMPUNG)berkedudukan di Jalan Basuki Rakhmat Nomor 12 BandarLampung dalam hal ini memberi kuasa kepada Hery PramonoKepala KPKNL Bandar Lampung dan kawankawan beralamat diJalan Basuki Rahmat Nomor 12 Bandar Lampung berdasarkanSurat Kuasa Khusus 31 Oktober 20142. H.
Lukman Siregar
Tergugat:
1.PT BANK NEGARA INDONESIA ATAU PERSERO, Tbk
2.Pemerintah RI cq Menteri Keuangan RI cq Direktorat Jendral Kekayaan Negara atau DJKN cq Kanwil DJKN Sumatera Utara cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau KPKNL Padangsidimpuan
110 — 22
Penggugat:
Lukman Siregar
Tergugat:
1.PT BANK NEGARA INDONESIA ATAU PERSERO, Tbk
2.Pemerintah RI cq Menteri Keuangan RI cq Direktorat Jendral Kekayaan Negara atau DJKN cq Kanwil DJKN Sumatera Utara cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau KPKNL Padangsidimpuan
Maryono
Tergugat:
1.PT BANK MANDIRI PERSERO Tbk Kantor Cabang Kisaran
2.Pemerintah RI cq Menteri Keuangan RI cq Direktorat Jendral Kekayaan Negara DJKN cq Kanwil DJKN Sumatera Utara cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Kisaran
3.1. PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk Kantor Cabang Kisaran
4.2.
66 — 7
Penggugat:
Maryono
Tergugat:
1.PT BANK MANDIRI PERSERO Tbk Kantor Cabang Kisaran
2.Pemerintah RI cq Menteri Keuangan RI cq Direktorat Jendral Kekayaan Negara DJKN cq Kanwil DJKN Sumatera Utara cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Kisaran
3.1. PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk Kantor Cabang Kisaran
4.2.Pemerintah RI c/q Menteri Keuangan RI c/q Direktorat Jendral Kekayaan Negara (DJKN) c/q Kanwil DJKN Sumatera Utara c/q Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran
Batubara, Anmad Fadli dan MuhammadRiandi berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorBSJ.RO1/SK/022//2020 tanggal 13 Juli 2020 yang telahdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri KisaranRegsiter Nomor : 395/PSKKUM/2020 tanggal 20 Juli 2020.Selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai Tergugat I;PEMERINTAH RI c/q Menteri Keuangan RI c/q Direktorat JendralKekayaan Negara (DJKN) c/q Kanwil DJKN Sumatera Utaracilq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang(KPKNL) Kisaran yang beralamat di Jalan Prof.
Bahwa dapat Tergugat II jelaskan, Penyelenggara Lelangadalah KPKNL atau Balai Lelang yang menyelenggarakan lelangdengan penawaran tertulis tanpa kehadiran Peserta Lelang danPejabat Lelang Kelas adalah Pejabat Lelang pegawai DJKN yangberwenang melaksanakan Lelang Eksekusi, Lelang NoneksekusiWajib, dan Lelang Noneksekusi Sukarela, sedangkan Pejabat LelangKelas Il adalah Pejabat Lelang swasta yang berwenangmelaksanakan Lelang Noneksekusi Sukarela;Ge Bahwa dapat Tergugat II sampaikan, KPKNL Kisaran bukanlahmerupakan
Direktorat JenderalKekayaan Negara, yang selanjutnya disebut DJKN yang merupakanunit Eselon di lingkungan Kementerian Keuangan yang mempunyaltugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang barang milik negara, kekayaan negara dipisahkan, kekayaannegara lainlain, penilaian, piutang negara, dan lelang sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan dan Kantor Wilayah DJKNSumatera Utara yang merupakan instansi vertikal DJIKN yang beradadi bawah dan bertanggungjawab langsung kepada
2.Pemerintah RI c/q Menteri Keuangan RI c/q Direktorat Jendral Kekayaan Negara (DJKN) c/q Kanwil DJKN Sumatera Utara c/q Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan.
44 — 15
BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk
2.Pemerintah RI c/q Menteri Keuangan RI c/q Direktorat Jendral Kekayaan Negara (DJKN) c/q Kanwil DJKN Sumatera Utara c/q Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan.
2.Pemerintah RI c/q Menteri Keuangan RI c/q Direktorat Jendral Kekayaan Negara (DJKN) c/q Kanwil DJKN Sumatera Utara c/q Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran
61 — 14
Bank Mandiri (Persero) Tbk
2.Pemerintah RI c/q Menteri Keuangan RI c/q Direktorat Jendral Kekayaan Negara (DJKN) c/q Kanwil DJKN Sumatera Utara c/q Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran
2.Pemerintah RI c/q Menteri Keuangan RI c/q Direktorat Jendral Kekayaan Negara (DJKN) c/q Kanwil DJKN Sumatera Utara c/q Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan
28 — 24
BANK SUMUT, Kantor Pusat Medan
2.Pemerintah RI c/q Menteri Keuangan RI c/q Direktorat Jendral Kekayaan Negara (DJKN) c/q Kanwil DJKN Sumatera Utara c/q Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan
2.Pemerintah RI c/q Menteri Keuangan RI c/q Direktorat Jendral Kekayaan Negara (DJKN) c/q Kanwil DJKN Sumatera Utara c/q Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan
58 — 43
BANK COMMONWEALTH, Kantor Cabang Medan
2.Pemerintah RI c/q Menteri Keuangan RI c/q Direktorat Jendral Kekayaan Negara (DJKN) c/q Kanwil DJKN Sumatera Utara c/q Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan
2.Pemerintah RI cq Kementerian Keuangan RI cq Direktorat Jendral Kekayaan Negara DJKN cq Kanwil DJKN Sumatera Utara cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Pematangsiantar
55 — 0
Bank Mandiri PERSERO Tbk, Kantor Cabang Pematangsiantar
2.Pemerintah RI cq Kementerian Keuangan RI cq Direktorat Jendral Kekayaan Negara DJKN cq Kanwil DJKN Sumatera Utara cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Pematangsiantar
Terbanding/Tergugat II : Pemerintah RI cq Menteri Keuangan RI cq Direktorat Jendral Kekayaan Negara DJKN cq Kanwil DJKN Sumatera Utara cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Medan
27 — 20
J TRUST INVESTMENTS INDONESIA
Terbanding/Tergugat II : Pemerintah RI cq Menteri Keuangan RI cq Direktorat Jendral Kekayaan Negara DJKN cq Kanwil DJKN Sumatera Utara cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Medan
ASLAR HARIANTO
Tergugat:
1.PT BANK RAKYAT INDONESIA Persero Tbk Kantor Cabang Bagansiapiapi
2.Pemerintah RI cq Menteri Keuangan RI cq Direktorat Jendral Kekayaan Negara DJKN cq Kanwil DJKN Riau cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Dumai
48 — 28
Penggugat:
ASLAR HARIANTO
Tergugat:
1.PT BANK RAKYAT INDONESIA Persero Tbk Kantor Cabang Bagansiapiapi
2.Pemerintah RI cq Menteri Keuangan RI cq Direktorat Jendral Kekayaan Negara DJKN cq Kanwil DJKN Riau cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Dumai
1.FAJAR SYIHABUDDIN
2.SITI NURHAYATI INDAH
Tergugat:
1.PT.BANK RAKYAT INDONESIA Persero Tbk Kantor Cabang Cirebon Gunung Jati
2.Pemerintah RI cq Kementerian Keuangan RI cq DJKN cq Kantor Wilayah DJKN Jabar cq KPKNL Cirebon
44 — 21
Penggugat:
1.FAJAR SYIHABUDDIN
2.SITI NURHAYATI INDAH
Tergugat:
1.PT.BANK RAKYAT INDONESIA Persero Tbk Kantor Cabang Cirebon Gunung Jati
2.Pemerintah RI cq Kementerian Keuangan RI cq DJKN cq Kantor Wilayah DJKN Jabar cq KPKNL CirebonPemerintah Ri cq Kementerian Keuangan RI cq DJKN cq KantorWilayah DJKN Jabar cq KPKNL Cirebon, bertempattinggal di JI.Dr.Wahidin Sudirohusodo No 48, Sukapura,Kejaksan, Kota Cirebon, kepada Moch.
120 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA (DJKN) REPUBLIK INDONESIA CQ. KEPALA KANTOR WILAYAH DJKN SUMATERA UTARA CQ. KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) MEDAN, dk VS TUAN ONG THUN LIAN ALIAS KADIR, dkk
DIREKTORATJENDERAL KEKAYAAN NEGARA (DJKN) REPUBLIKINDONESIA CQ. KEPALA KANTOR WILAYAH DJKNSUMATERA UTARA CQ. KEPALA KANTOR PELAYANANKEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) MEDAN,berkedudukan di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30A,Kota Medan, diwakili oleh Hadiyanto, Sekretaris Jenderal,atas nama Menteri Keuangan Republik Indonesia, dalam halini) memberi kuasa kepada Tio Serepina Siahaan, S.H.
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) RepublikIndonesia cg. Kepala Kantor Wilayah DJKN Sumatera Utara cq.
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAANNEGARA (DJKN) REPUBLIK INDONESIA CQ. KEPALA KANTOR WILAYAHDJKN SUMATERA UTARA CQ. KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAANNEGARA DAN LELANG (KPKNL) MEDAN dan Il. TUAN JOHNSON danmembatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1061 K/Pdt/2017 tanggal 12Juli 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor9O0/PDT/2016/PT.MDN tanggal 26 Juli 2016 yang memperbaiki PutusanPengadilan Negeri Binjai Nomor 23/Pdt.G/2014/PN.
DIREKTORATJENDERAL KEKAYAAN NEGARA (DJKN) REPUBLIK INDONESIA CQ.KEPALA KANTOR WILAYAH DJKN SUMATERA UTARA CQ. KEPALAKANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL)MEDAN dan Pemohon Peninjauan Kembali Il. TUAN JOHNSON, tersebut: Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1061 K/Pdt/2017 tanggal12 Juli 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor90/PDT/2016/PT.MDN tanggal 26 Juli 2016 yang memperbaiki PutusanPengadilan Negeri Binjai Nomor 23/Pdt.G/2014/PN.
24 — 0
Pemerintah RI c/q Menteri Keuangan RI c/q Direktorat Jendral Kekayaan Negara (DJKN) c/q Kanwil DJKN Sumatera Utara, c/q Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang Sidempuan
2.Pemerintah RI c/q Menteri Keuangan RI c/q Direktorat Jendral Kekayaan Negara (DJKN) c/q Kanwil DJKN Sumatera Utara c/q Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan
177 — 57
BANK PERMATA Tbk, Kantor Cabang Medan
2.Pemerintah RI c/q Menteri Keuangan RI c/q Direktorat Jendral Kekayaan Negara (DJKN) c/q Kanwil DJKN Sumatera Utara c/q Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan
2.Pemerintah RI c/q Menteri Keuangan RI c/q Direktorat Jendral Kekayaan Negara (DJKN) c/q Kanwil DJKN Sumatera Utara c/q Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Siantar
2 — 0
Pemodalan Nasional Madani Cabang Pematang Siantar
2.Pemerintah RI c/q Menteri Keuangan RI c/q Direktorat Jendral Kekayaan Negara (DJKN) c/q Kanwil DJKN Sumatera Utara c/q Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Siantar
2.Pemerintah RI c/q Menteri Keuangan RI c/q Direktorat Jendral Kekayaan Negara (DJKN) c/q Kanwil DJKN Sumatera Utara c/q Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan
75 — 11
BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk
2.Pemerintah RI c/q Menteri Keuangan RI c/q Direktorat Jendral Kekayaan Negara (DJKN) c/q Kanwil DJKN Sumatera Utara c/q Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan
LINDA ANDRIANI
Tergugat:
1.PT BANK RAKYAT INDONESIA (persero) Tbk Cabang Sijunjung
2.Pemerintah RI c/q Menteri Keuangan RI c/q Direktorat Jederal Kekayaan Negara (DJKN) c/q Kanwil DJKN Sumatera Barat c/q Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang (KPKNL) Padang
29 — 15
Penggugat:
LINDA ANDRIANI
Tergugat:
1.PT BANK RAKYAT INDONESIA (persero) Tbk Cabang Sijunjung
2.Pemerintah RI c/q Menteri Keuangan RI c/q Direktorat Jederal Kekayaan Negara (DJKN) c/q Kanwil DJKN Sumatera Barat c/q Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang (KPKNL) Padang