Pemohon:
Muhammad Noor Bin Sudirman
Termohon:
Kementerian Keuangan R.I Dir Jend Pajak Kantor Wil DJP Kal Tim dan Utara

., VS KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK, KANTOR WILAYAH DJP BENGKULU DAN LAMPUNG, KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BENGKULU, DK

Pemohon:
Edi Prabowo Als Edy Prabowo Als Bowo
Termohon:
PENYIDIK KANTOR WILAYAH DJP DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TIMUR III

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jendral pajak kantor Wilayah DJP Bali, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung SelatanTERHADAPH. ERIES JONIFIANTO, SH. MH

BUKIT INN RESORT (dalam pailit), dalam permohonan yang diajukan oleh: Kementerian Keuangan RepublikIndonesia, DirektoratJendralpajakkantor Wilayah DJP Bali, Kantor PelayananPajakPratama Badung Selatan,. beralamat di Jalan KaptenTantular No. 4, Renon, Denpasar, Bali, Dalam hal inidiwakili oleh kuasa hukumnya yang bernama : SigitDanang Joyo, SH. DESS. AF., dkk.

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA UTARA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA UTARA; KURATOR PT. INDUSTRI PULP LESTARI ( DALAM PAILIT )

namunberdasarkan azas keadilan masih terdapat pembayaran lain yaitu biayakepailitan dan upah kurator yang juga harus dibayar sehingga karenanyapermohonan keberatan pemohon kasasi harus ditolak ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, lagipulaternyata putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusatdalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau UndangUndang,sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon KasasiDIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DJP

dari PemohonKasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang No. 48 Tahun 2009,UndangUndang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah danditambah dengan UndangUndang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan keduadengan UndangUndang No. 3 Tahun 2009, UndangUndang No. 37 Tahun2004, serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILI:Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : DIREKTORATJENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DJP

Rudy Indijarto , S.Akt
Termohon:
Kementerian Keuangan R.I Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II

Karenanya,penyebutan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada KantorWilayah DJP Jawa Tengah II sebagai Termohon sebagaimanapermohonan a quo tersebut terbukti keliru, tidak cermat, tidaklengkap dan tidak jelas dengan tidak mencantumkan PPNS manayang dijadikan sebagai Termohon dalam perkara a quo.5.

Termohon kembali melakukan pemanggilan kepada Pemohondengan Surat Nomor S.PANG00027/WPJ.32/BD.0700/2017tanggal 26 September 2017 untuk hadir di Kanwil DJP JawaTengah Il pada tanggal 29 September 2017, namun ataspanggilan tersebut Pemohon TIDAK memenuhinya..

Selain itu terdapat Surat dari Direktur Jenderal Pajak Nomor SR17/PJ/2014 Tanggal 27 Februari 2014 kepada Kanwil DJP JawaTengah II yang pada intinya menginstruksikan agar menerbitkanSurat Perintan Penyidikan terhadap Wajib Pajak Rudy IndijartoS.k.

Foto copy Surat Panggilan Kementerian KeuanganRepublik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP JawaTengah Il Nomor : S.PANG00026/WJP.32/BD.0700/2017 tertanggal 13September 2017 diberi tandaveveeeseaee PHL;2 Foto copy Surat Panggilan Kementerian KeuanganRepublik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP JawaTengah Il Nomor : S.PANG00026/WJP.32/BD.0700/2017 tertanggal 13September 2017, diberi tandaveveeeseaee P#2 32.

MACERAL ENERGITAMA;KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR SATU, KANTOR WILAYAH DJP WAJIB PAJAK BESAR, DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

MACERAL ENERGITAMA, dalam perkara ini diwakili oleh REGINA TOLIByang bertindak sebagai Direktur, Kewarganegaraan Indonesia,beralamat di Jalan Griya Utama, Komplek Puri Mutiara, BlokC/10, Sunter Agung, Jakarta 143850, yang memberikan KuasaKepada HENDRA, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal23 Desember 2014, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT :Melawan :KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR SATU,KANTOR WILAYAH DJP WAJIB PAJAK ~ BESAR,DIREKTORAT JENDERAL PAJAK, yang berkedudukan diMedan

UU No. 51 tahun 2009 tentangPerubahan Kedua atas UU No. 5 tahun 1986.Surat Keputusan TUN in litis (obyek sengketa) adalah suatu penetapan tertulisyang menunjuk kepada isi keputusan TUN berupa perintah untuk membayarPPN atas penyerahan saham.Surat Keputusan TUN in litis (obyek sengketa) dikeluarkan oleh badan ataupejabat tata usaha negara, yaitu Kepala Kantor Pelayanan Pajak Wajib PajakBesar Satu, Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar, Direktorat Jenderal Pajak,berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur

KEMENTRIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDRAL PAJAK KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR I KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURABAYA WONOCOLOlawanPT. JAFA INDONESIA,

., diberi tanda bukti T34; Fotocopy Surat Teguran Nomor : ST04397/WPuJ.11/KP.0704/2016, tertanggal 10Nopember 2016, yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak PratamaWonocoloSurabaya, Kantor Wilayah DJP Jawa Timur , Direktorat JenderalPajak, Kementerian Keuangan R.I. .

., diberi tanda bukti T35; Fotocopy Surat Teguran Nomor : ST04398/WPuJ.11/KP.0704/2016, tertanggal 10Nopember 2016, yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak PratamaWonocoloSurabaya, Kantor Wilayah DJP Jawa Timur , Direktorat JenderalPajak, Kementerian Keuangan R.. .

., diberi tanda bukti T36;Fotocopy Surat Teguran Nomor : ST04399/WPuJ.11/KP.0704/2016, tertanggal 10Nopember 2016, yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak PratamaWonocoloSurabaya, Kantor Wilayah DJP Jawa Timur , Direktorat JenderalPajak, Kementerian Keuangan R.I. .

., diberi tanda bukti T37;Fotocopy Surat Teguran Nomor : ST04399/WPuJ.11/KP.0704/2016, tertanggal 10Nopember 2016, yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak PratamaWonocoloSurabaya, Kantor Wilayah DJP Jawa Timur , Direktorat JenderalPajak, Kementerian Keuangan R.I. .

Fotocopy Surat Teguran Nomor ST07285/WPJ.11/KP.0704/2016, yangditerbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya WonocoloKantorWilayah DJP. Jawa Timur Direktorat Jenderal PajakKementerian Keuangan,yang ditujukan kepada PT. Jafa Indonesia, tertanggal 15 Desember 2016, diberitanda bukti T85; 86. Fotocopy Surat Teguran Nomor ST 07286/WPuJ.11/KP.0704/2016, yangditerbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya WonocoloKantorWilayah DJP.

,SpPD
Tergugat:
1.Kanwil DJP Jawa Barat I
2.Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ciamis

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DJP BANTEN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA TANGERANG terhadap TIM KURATOR PT. SUNTON (dalam Pailit)

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR I KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURABAYA WONOCOLO tersebut;

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR I KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURABAYA WONOCOLO, VS PT JAFA INDONESIA

PUTUSANNomor 907 K/Pdt.SusPailit/201 7DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus penundaan kewajiban pembayaran utang(prosedur renvoi) pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalamperkara:KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORATJENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURABAYAWONOCOLO, yang diwakili oleh Kepala Kantor Pelayanan PajakPratama Surabaya Wonocolo Ir. Mochamad Taufig, M.Si.

dengan Pemohon pasca dinyatakan pailit adalah perbuatan melanggarUndangundang sehingga tidak sah; Bahwa karena itu jumlah tagihan pajak yang terbit setelah ada sanggahanyang dilakukan oleh Termohon pasca Termohon dinyatakan pailit haruslahdikesampingkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, MahkamahAgung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonankasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi KEMENTERIAN KEUANGANREPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTORWILAYAH DJP

Tahun 2004 tentangKepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, UndangUndangNomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILIMengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi KEMENTERIANKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAKKANTOR WILAYAH DJP

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: KEMENTERIAN KEUANGAN RI Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara tersebut;

KEMENTERIAN KEUANGAN RI Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara terhadap KURATOR PT. MUARA MANGGALINDO (Dalam Pailit)

PUTUSANNomor 144 K/Pdt.SusPailit/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KET UHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata knusus Penundaan Kewajiban Pembayaran UtangProsedur Renvoi pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalamperkara antara:KEMENTERIAN KEUANGAN RI Direktorat Jenderal Pajak,Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara Kantor Pelayanan PajakMadya Jakarta Utara, berkedudukan di Gedung MTO lantai 69,Jalan Ridwan Rais Nomor 6A7 Gambir, Jakarta Pusat, dalam halini memberi kuasa kepada

Karyawan padaKanwil DJP Jakarta Utara, dalam hal ini selaku kuasa dari KantorPelayanan Pajak Madya Jakarta Utara, berdasarkan surat kuasakhusus tanggal 05 Februari 2013, sebagai Pemohon kasasi dahuluPemohon Pailit/Pelawan;terhadapKURATOR PT. MUARA MANGGALINDO (Dalam Pailit),beralamat di Wisma SSK (Sari Sarana Kimia) Lantai 3, Jalan DaanMogot Km.11, Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili HASANABDULLAH, SH., MA selaku Kurator PT.

jutarupiah) per hari atas keterlambatan memenuhi isi putusan ini;Membebankan semua biaya perkara yang timbul sebagai akibat adanyaperlawanan ini pada boedel pailit;Bahwa terhadap permohonan pernyataan pailit tersebut PengadilanNiaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaituPutusan Nomor 08/Paili/2011/PN.Niaga.JJKT.PST tanggal 15 Februari 2013,yang amarnya sebagai berikut:1.Menolak perlawanan/keberatan dari Kementerian Keuangan RI DirektoratJenderal Pajak Kantor Wilayah DJP

Nomor 144 K/Pdt.SusPailit/20 13Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara KPP Madya JakartaUtara adalah sebesar Rp823.467.441,53 (delapan ratus dua puluh tiga jutaempat ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh satu rupiahkoma lima puluh tiga sen);4.

pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009Tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 TentangMahkamah Agung, UndangUndang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitandan PKPU, serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILIMenolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: KEMENTERIANKEUANGAN RI Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Wilayah DJP

Menolak permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: KEMENTERIAN KEUANGAN RI Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara tersebut;

KEMENTERIAN KEUANGAN RI Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara VS KURATOR PT. MUARA MANGGALINDO (Dalam Pailit)

., KANTOR PELAYANAN PAJAK KANWIL DJP III, JAWA TIMUR MALANG cq., KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JEMBER vs YUPITER TANJOYO SALIM

KANTORPELAYANAN PAJAK KANWIL DJP II JAWA TIMURMALANG Cq.

KANTOR PELAYANAN PAJAKKANWIL DJP Il JAWA TIMUR MALANG Cq. KANTOR PELAYANAN PAJAKPRATAMA JEMBER tersebut harus ditolak;Halaman 33 dari 35 hal. Put.

KANTOR PELAYANAN PAJAKKANWIL DJP Hl JAWA TIMUR MALANG Cq. KANTOR PELAYANANPAJAK PRATAMA JEMBER tersebut;2 Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biayaperkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hariSenin tanggal 31 Oktober 2016 oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.Ip., M.Hum.,Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.H.

KANTOR WILAYAH DJP KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA Cq. KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SAMARINDA.;SANTOSA WIDJAJA.;

BUD CAHYADI, $6. aecsccenssenecsnecannmnmnenannenmeenmnKesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PNSKantor Wilayah DJP dan Kantor Pelayanan Pajak PratamaSamarinda, beralamat di Jalan M.T HaryonoNo. 17 Samarinda,Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : SKU10300/WPJ.14/KP.02/2016 tanggal 16 Februari 2016 ; Selanjutnya disebutsebagai TERGUGAT/PEMBANDING ; Hal 1 dari 10 hal Put. Nomor 200/B/2016/PT.TUN. JKTMELAWANSANTOSA WIDJAJA, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,beralamat di JI.

ERA SAKTI WIRAFORESTAMA2.KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK JAMBI PELAYANGAN3.KEPALA KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA BARAT DAN JAMBI

I Gede Agus Hardiawan
Termohon:
Kementerian Keuangan RI Dirjen Pajak Kanwil DJP Bali, Cq. PPNS Dirjen Pajak Bali

Bahwa proses penyidikan terhadap dugaan tindak pidana pajak yangdisangkakan kepada PEMOHON adalah dilakukan oleh Penyidik PegawaiHalaman 6 dari 100 halaman Putusan Nomor :19/Pid.Pra/2018/PN.Dps.Negeri Sipil pada Kanwil DJP Bali (in Casu TERMOHON).

HR mengirimkan surat ke Kanwil DJP Bali, perihal permintaanklarifikasi atau dengan tujuan dan maksud untuk dilakukan penghentianpenyidikan.30. Bahwa pada tanggal 04 Desember 2017, PT. Hardys Retailindomengirimkan surat Permintaan pengembalian setoran pajak atas SPTPPN tahun 2015 dan tahun 2016 yang tidak diterima oleh KPP Madyasebagai SPT (SPT dikembalikan)31. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2017 DJP Pajak BaliMengelurkan Surat No. S04.SPDP/WPJ.17/2017.

Bahwa pada tanggal 5 Mei 2017 terbitlah surat pemberitahuanpemeriksaan bukti permulaan dari Kanwil DJP Pajak Bali No PEMB.BP2/WPJ.17/2017 Perihal Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti permulaanyang ditujukan kepada PT. HR tanpa terlebih dilakukan Pemeriksaansebagai Wajib Pajak Terperiksa.

Bahwa ketentuan Pasal 43A UU KUP tidah memberikan Kuasakepada Menteri Keuangan untuk memberikan Wewenangmenerbitkan/menandatangani Surat Pemberitahuan Pemerisaan Pajakkepada Kepala Kantor Wilayah DJP Selanjutnya, apabila MenteriKeuangan mendapatkan kuasa dari Pasal 43A UU KUP untukmelimpahkan wewenang kepada Kepala Kantor Willayah DJP makaSurat Pe Pemeriksaan Bukti Permulaan, menurut Pasal 14 ayat (4) UUNomor 30 Tahun 2014, harus ditulis dengan menyebutkan atas MenteriKeuangan dan diikuti Kepala

Dengan demikian, olehkarena Pemeriksaan Bukti Permulaan terhadap Pemohondilakukan oleh Kantor Wilayah DJP Bali in casu Termohon sebagaiUPPBP maka yang diberikan wewenang untuk menandatanganiSurat Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan adalahKepala Kantor Wilayah DJP Bali.5) Selanjutnya, dalam pelaksanaan Pemeriksaan Bukti Permulaantersebut, Tim Pemeriksa Bukti Permulaan telah melakukanpeminjaman dokumen sebagaimana tertuang dalam SuratPermintaan Peminjaman Nomor: S.BP2/WPJ.17/2017 tanggal 31Mei

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jendral pajak kantor Wilayah DJP Bali, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung SelatanTerhadapH. ERIES JONIFIANTO, SH. MH

MARIA, Dkk Sebagai PENGGUGATLawanDirektorat Jenderal Pajak Cq Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau Cq Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bintan Sebagai TERGUGAT

Kecamatan Bintan, Kepulauan Riau, dalam hal initelah memberikan kuasa kepada HABDI SUGENG KUMORO, SH, pekerjaanAdvokat, beralamat di Jalan Adi Sucipto Perumahan Kijang Kencana Ill Blok C 429 Tanjungpinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2016,yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang padatanggal 3 Agustus 2016 dengan Nomor Register 420/SK/VIIV2016, selanjutnyadisebut sebagai PARA PEMBANDING semula PARA PENGGUGAT ;MelawanDirektorat Jenderal Pajak Cq Kanwil DJP

AUG NUGROHO HARTADuJI, SH pada tanggal 16 Februari2015Menimbang, bahwa ternyata pemberian Hibah tersebut terjadi setelahditerbitkan Surat Teguran pada tahun 2009 dan 2013 untuk melunasi utangHalaman 40 dari 44 Putusan Nomor 39/PDT/2017/PT PBRpajak dan setelah diterbitkan Surat Paksa dan Berita Acara PemberitahuanSurat Paksa pada tahun 2010 dan tahun 2013;Menimbang, bahwa teguran yang diajukan kepada Peng Hock (orang tuaPara Pembandingsemula Para Pengguat) oleh Direktorat Jenderal Pajak CqKanwil DJP

Pemohon:
PT Bhakti Agung Propertindo Tbk
Termohon:
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA CQ DIREKTORAT JENDERAL PAJAK CQ KANTOR WILAYAH DJP BANTEN