Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2018/PN Dps., tanggal 27 Maret 2018 yang dimintakan banding tersebut; 3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan; 5. Membebani biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

2/Pid..TPK/2018/PT DPS

Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 23 Oktober 2017 Nomor print4664/P.1.10/Ft.1/10/2017 sejak tanggal 23 Oktober 2017 sampai dengantanggal 11 November 2017;Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama padaPengadilan Negeri Denpasar tanggal 6 November 2017 Nomor: 36/Tah.Hk/Pen.Pid.SusTPK/2017/PN Dps, sejak tanggal 06 Nopember 2017sampai dengan tanggal 05 Desember 2017;Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriDenpasar tanggal 28 Nopember 2017 Nomor: 36/Tah.Ket

/Pen.Pid.SusTPK/2017/PN Dps, sejak tanggal 06 Desember 2017 s/d tanggal 03 Pebruari2018;Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bali tanggal 26Januari 2018 Nomor: 6/Pen.Pid.SusTPK/2018/PT.Dps, sejak tanggal 04Pebruari 2017 s/d tanggal 05 Maret 2018;Hal 1 dari69 hal Nomor : 2/Pid.Sus TPk/2018/PT PDS.6.

Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,(lima ribu rupiah);Membaca, putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal NomorHal 41 dari 69 hal Nomor : 2/Pid.Sus TPK/2018/PT PDS.26/Pid.Sus.TPK/2018/PN Dps., tanggal 27 Maret 2018 yang amarnya berbunyisebagai berikut:1. Menyatakan Terdakwa NI WAYAN NESTRI. tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersamasama dan berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan Primair;2.

Dampak korupsi telah sangat besar dan komplek,dapat merusak sendisendi ekonomi, dan tata kehidupan sosial masyarakat,sehingga dapat menimbulkan biaya ekonomi yang tinggi, dan disisi lain telahmerampas hak ekonomi rakyat, yang dapat menimbulkan ketidakpercayaanrakyat kepada pemerintah maka putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor26/Pid.Sus.TPK/2018/PN Dps., tanggal 27 Maret 2018 dapat dipertahankandan dikuatkan dengan menambah beberapa pertimbangan;Menimbang bahwa tujuan pemidanaan dimaksudkan untuk

Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Denpasar Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2018/PN Dps., tanggal 27 Maret2018 yang dimintakan banding tersebut;3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkansepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;5.

1/PID..TPK/2020/PT DPS.

Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Denpasar : sejak tanggal 24 September 2019 sampai dengantanggal 23 Oktober 2019.Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Denpasar : sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampaidengan tanggal 22 Desember 2019.Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Denpasar : sejak 23 Desember 2019 sampai dengan21 Januari 2020.Halaman 1 dari 37 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUSTPK/2020/PT DPS

Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Denpasar : sejak 19 Pebruari 2020 sampai dengan 18 April2020.Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 30Janauari 2020, Nomor 1/Pid.TPK/2020/PT DPS, dan suratsurat yangbersangkutan dengan perkara tersebut;Membaca, Surat Dakwaan Jaksa Penutut Umum Kejaksaan NegeriSingaraja, No. Reg.

NyomanSwatantra, M.MA), dengan jumlah pemohon sebanyak 23 orang,dimana 12 nama adalah anggota Kelompok Tani dan Ternak UsadaKarya dan 11 nama lainya bukan anggota KTT Uasada Karya denganuraian sebagai berikut:Halaman 4 dari 37 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUSTPK/2020/PT DPS No Nama RDKK Status Keanggotaan1 Ketut Sukabudiada bukan anggota2 Ketut Arpita bukan anggota3 Ketut Ngarsa bukan anggota4 Nyoman Winaka anggota5 Ketut Sukrata anggota6 Gede Wiadnyana anggota7 Ketut Redana bukan anggota8 Ketut Sukra

2015)30/09/2015 92 7,75 15.814.926,00 B 136/983783,2448/KRD/ 11/12/2015PPA, 2310201501/10/2015331/12/2015) 92 8,00 16.325.085,00 B 106/983783,0197/KRD/ 20/09/2016PPA,28/01/201601/01/201631/03/2016) 91 8,00 16.147.638,00 B 112//983783,2654/KRD/ 11/10/2016PPA,28/09/201601/04/201630/06/2016) 91 7,50 15.138.411,00 B 112//983783,2655/KRD/ 11/10/2016PPA,28/09/201601/07/201630/09/2016 92 7,50 15.304.768,00 B 145//983783,2978/KRD/ 13/12/2016 Halaman 10 dari 37 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUSTPK/2020/PT DPS

PUGUH HARYOGI, S.H., Sp.N.Halaman 36 dari 37 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUSTPK/2020/PT DPSPanitera Pengganti, GEDE IRIANA, SH.MH.Halaman 37 dari 37 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUSTPK/2020/PT DPS

-TPK/2020/PT DPS

DPS tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa danmengadili perkara ini ;Setelah membaca berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan denganperkara tersebut ;Setelah membaca Salinan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Denpasar No. 23/Pid.Sus TPk /2019/PN.Dps, tanggal 18 Maret2020;Menimbang, bahwa membaca Akta permohonan banding No. 3 /Akta Pid.SusTPK/2020/PN.Dps yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Denpasar yang

19.000.000,00 23/07/ 18.900.000,00Suweca 201520 Bagus Made 10/07/2015 19.000.000,00 23/07/ 18.900.000,00Suarna 201521 Wayan 10/07/2015 19.000.000,00 23/07/ 18.900.000,00Sutaya 201522 Nyoman 10/07/2015 19.000.000,00 23/07/ 18.900.000,00Suweca 201523 Nengah 10/07/2015 19.000.000,00 23/07/ 18.900.000,00Witastra 201524 Nengah 10/07/2015 19.000.000,00 23/07/ 18.900.000,00Nukari 201525 Ketut Merta 10/07/2015 19.000.000,00 23/07/ 18.900.000,00 Halaman 11 dari 62 Putusan Perkara Nomor 3/PID.SUSTPK/2020/PT DPS

Pemoho Dana Masuk Dana Keluarn Tanggal Nilai (Rp) Tangg Nilai (Rp)al1 Mangku Made 10/07/2015 19.000.000,00 10/07/ 18.900.000,00Astawa 20152 Ketut Sudiarta 10/07/2015 19.000.000,00 10/07/ 18.900.000,0020153 Nengah 10/07/2015 19.000.000,00 10/07/ 18.900.000,00Suarjaya 20154 Wayan Cara 10/07/2015 )19.000.000,00 10/07/ 18.900.000,002015 Halaman 22 dari 62 Putusan Perkara Nomor 3/PID.SUSTPK/2020/PT DPS 5 Ketut Suyasa 10/07/201519.000.000,00 10/07/ 18.900.000,0020156 Nengah 10/07/2015 19.000.000,00 10/

Bank BPD Rp 0,00Bali Cabang Singaraja3) Kerugian keuangan negara (1) (2) Rp 122.049.017,00Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut telah menguntungkan atau memberikankeuntungan kepada diri para Terdakwa setidaknya masingmasing sebesarRp.61.024.508,50 (enam puluh satu juta dua puluh empat ribu lima ratus delapanrupiah lima puluh sen).Halaman 28 dari 62 Putusan Perkara Nomor 3/PID.SUSTPK/2020/PT DPS Bahwa perbuatan Para Terdakwa merugikan keuangan Negara atau perekonomianNegara sebesar 122.049.017, (

,MH.NIP. 19581231 198503 1 47Halaman 62 dari 62 Putusan Perkara Nomor 3/PID.SUSTPK/2020/PT DPS

-TPK/2021/PT DPS.

Penetapan penahanan, oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejaktanggal 24 Juni 2021 sampai dengan 22 Agustus 2021;Terdakwa dalam persidangan perkara ini didampingi oleh DESIPURNANI, S.H, M.H, dkk, Para Advokat berkantor dan beralamat di kantorPusat Bantuan Hukum (PBH) DPC Peradi Denpasar, Komplek Rukan NitiMandala No. 16 Jalan Raya Puputan Renon, Denpasar, Bali berdasarkanPenetapan Ketua Majelis hakim No.1/Pid.SusTPK/2021/PN Dps tanggal 28Januari 2021;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

Tinggi tersebut ;Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal2 juni 2021, Nomor 1/Pen.Pid.SusTPK/2021/PT DPS, dan suratsurat yangbersangkutan dengan perkara tersebut;Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar oleh PenuntutUmum dengan Dakwaan Reg.

terdakwa yang bertugas mengkoordinir dan bertanggung jawabterhadap seluruh kegiatan yang ada di Pasar Kumbasari Siangmemerintahkan petugas parkir yang bertugas di areal Pasar Kumbasariagar tidak menyetorkan seluruh penerimaan retribusi parkir kepadaKasubsi Unit Administrasi pada Unit Pasar Kumbasari PerusahaanDaerah Pasar Kota Denpasar, melainkan disisinkan sebagian uangpenerimaan dari parkir Pasar Kumbasari untuk diserahkan kepadaTerdakwa ;Halaman 4 dari 31 halaman Perkara Nomor 1/PID.SUSTPkK/2021/PT DPS

tanggal 20 Mei 2021 sehingga Majelis HakimPengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasaryang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa MADE ALITNUADA (Nomor Register Perkara 01/Pid.SusTPK/2021/PN Dps) iniHalaman 25 dari 31 halaman Perkara Nomor 1/PID.SUSTPk/2021/PT DPSsebagaimana Surat Tuntutan Nomor: No.

,M.H.NIP. 19630424 198311 1 001Halaman 31 dari 31 halaman Perkara Nomor 1/PID.SUSTPk/2021/PT DPSHalaman 32 dari 31 halaman Perkara Nomor 1/PID.SUSTPk/2021/PT DPS

M E N G A D I L I :- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum / Pembanding tersebut ;- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps, tanggal 18 Maret 2019 sepanjang mengenai penjatuhan pidana tambahan berupa uang penggganti yang dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:1.

-TPK/2020/PT DPS

Beli 100 bt Bambu untuk umbulumbul PSSI @ 15.000, Rp. 1.500.000, Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 2/PID.SUSTPK/2020/PT DPS 10. Pembuatan 10 buah Aboard @ 250.000, Rp. 2.500.000,11. Uang Transport Sound System Rp. 200.000 x 3 or Rp. 600.000,12. Uang Transpor pembaca doa Rp. 200.000 x 1 or Rp. 200.000,13. Uang Transport staf humas Rp. 200.000 x 5 or Rp. 1.000.000,14. Uang Transport wartawan Rp. 200.000 x 12 orang Rp. 2.400.000,15.

Garis Lapangan Rp. 500.000 x 5 x 4 lapangan Rp.10.000.000, Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 2/PID.SUSTPK/2020/PT DPS 28. Beli air minum Rp.30.000 x 5 dus x 40 pertandingan Rp. 6.000.000,29. Foto Copy Laporan pertandingan Rp. 725.000,30. Honor wasit Rp. 300.000 x 40 pertandingan Rp. 12.000.000,31. Honor anak gawang Rp. 25.000 x 5 or x 40 Rp. 5.000.000,pertandingan32. Honor Petugas Keamanan Rp. 40.000 x 4 or x 40 pert Rp. 6.400.000,33.

Pasal 64 ayat (1)KUHP dalam dakwaan Primair;Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 2/PID.SUSTPK/2020/PT DPS. Membebaskan Terdakwa KETUT SUASTA oleh karenanya dari dakwaan Primairtersebut;. Menyatakan Terdakwa I KETUT SUASTA telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara berlanjut sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo.

Keputusan Bupati Nomor: 422/ 09G/HK/2016, Tanggal 17 Februari 2016Tentang Pemberian hibah kepada KONI Kabupaten Gianyar Tahun 2016.Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor 2/PID.SUSTPK/2020/PT DPS. Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Asisten Administrasi Umum SekretarisDaerah Kabupaten Gianyar dengan KONI Kabupaten Gianyar Nomor:0042/24/NPHD/B.TAPEM/II/2016 dan Nomor: 18/KONIGNR/II/2016 TentangDana Hibah Tanggal 24 Februari 2016;.

Halaman 47 dari 47 Putusan Nomor 2/PID.SUSTPK/2020/PT DPS

Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 3 Januari 2018 Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2017/PN Dps. yang dimintakan banding tersebut; 3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; 4. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

-TPK/2018/PT DPS

Dps Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bali sejak tanggal9 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 9 April 2018.Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bali selaku Wakil KetuaPengadilan Tindak Pidana Korupsi tanggal 22 Januari 2018, Nomor 1/Pid.SusTPK/2018/PT DPS, dan suratsurat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;Membaca, Surat Dakwaan Jaksa Penutut Umum Kejaksaan Negeri TabananNO.REG.PERK: PDS01/TBNAN/09

Dps(sembilan ratus lima puluh delapan juta enam ratus enam puluh limaribu. rupiah) yang bersumber dari APBN dan sebesar Rp.590.000.000, (lima ratus sembilan puluh juta rupiah). Dana tersebutdiantaranya dipergunakan untuk membiayai Kegiatan Simpan PinjamPerempuan sebesar Rp. 160.000.000, (seratus enam puluh jutarupiah);c.

Dps Kegiatan pinjaman pada kelompok masih berlangsung denganbaik; Mempunyai organisasi kelompok dan administrasi secarasederhana;c. Butir 4.4.8. mengenai Mekanisme Pengelolaan Kelompok SPP: Penentuan usulan Desa untuk kegiatan SPP melalui keputusanmusyawarah khusus perempuan (MKP).

Dps(6) Daftar calon pemanfaat untuk dana yang diusulkan dilengkapidengan peta sosial dan peta rumah tangga miskin; Pembuatan berita acara (BA) Hasil Verifikasi, dalam BA tersebutmencantumkan rekomendasirekomendasi termasuk jumlahusulan kelompok apakah sudah dalam kewajaran, keterlibatanrumah tangga miskin sebagai pemanfaat dan kategorisasiperkembangan kelompok;4.

Dps

TPK/2015/PT Dps

Cek Danamon No.075657 Rp900.000.0000 Tunai Rp 100.000.000, Terbilang Rp3.000.000.000, Dps 3152011, PUTU GEDE DJAJA; BB No. 36: 3 (Tiga) Lembar Asli Laporan Bulanan BankDanamon bertuliskan No.

Dps. .2011, menghubungi Saksi H. DARMAWAN menyampaikan inginbertemu dengan Saksi PUTU GEDE DJAJA.

Dps. .dan bahkan akan menghalangi keberhasilan upaya penuntutan.(Jan Remmelink: 2003, Hukum Pidana, PT.

Dps. .

Dps. .TPK/2015/PN.Dps.

04/PID TPK/2014/PT..DPS

98/ PDT/ 2019/ PT DPS

berkantor pada KantorAdvokat/Penasihat Hukum Yulius Logo, SH & Rekan di JalanAchmad Yani No. 128 Singaraja, berdasarkan Surat KuasaHalaman.1 dari 19 Putusan Nomor 98/ PDT/2019/PT DPSKhusus tertanggal 11 Juli 2018 yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja di bawah Nomor:360/SK. 1Tk.I/2018/PN.Sgr, tertanggal 23 Juli 2018, sekarangTerbanding Il semula Tergugatll ;PENGADILAN TINGGI tersebut ;Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan TinggiDenpasar, Nomor 98/PDT/2019/PT DPS

,M.H., SUTARTO, S.H., M.Hum., masingmasing HakimAnggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkanSurat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 98/PDT/2019/ PT DPS tanggal 15 Juli 2019 dan putusan tersebut diucapkan dalamsidang terobuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 6 September 2019 olehHakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh masingmasing Hakim AngotaHalaman. 18dari 19 Putusan Nomor 98/ PDT/2019/PT DPSserta Abdiaman Damanik, S.H., Panitera Pengganti

Redaksi Rp. 10.000,Jumlah Rp. 150.000 ,( seratus lima puluh ribu rupiah )Halaman. 19dari 19 Putusan Nomor 98/ PDT/2019/PT DPS

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 794/Pdt.G/ 2018/ PN Dps. tertanggal 7 Pebruari 2019, yang dimohonkan banding tersebut;3. Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah ) ;

97/Pdt / 2019/ PT DPSmelawanIDA AYU

97/Pdt / 2019/ PT DPS

VIII No. 5 DPS, BR/LINK.

VIII No. 5 DPS, BRAink.tegal kauh,Kelurahan Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, tetapi belakanganhari IDA BAGUS JAYA WIRAWAN ( Anak keempat) tersebut pindahkerumah kediaman TERGUGAT di JI. Kebo lwa GG.

Dps;3. Membebankan biaya yang timbul kepada Pembanding ;Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan meneliti dengansaksama berkas perkara dan salinan Putusan Pengadilan Negeri DenpasarNomor 794/Pdt.G/2018/PN.

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 794/Pdt.G/ 2018/PN Dps. tertanggal 7 Pebruari 2019, yang dimohonkan banding tersebut;3.

,M.H.NIP. 19581231 198503 1 047Halaman 34 dari 34 Putusan Perdata Nomor 97/Pat/2019/PT DPS

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya tertanggal 22 Januari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dengan Nomor 71/Pdt.G/2018/PN Dps tanggal 22 Januari 2018
2. Menyatakan perkara Nomor 71/Pdt.G/2018/PN Dps dicabut ;
3. Memerintahkan untuk mengeluarkan perkara tersebut dari daftar perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk

Penggugat:
Ahmad Machrus Zen
Tergugat:
1.Hj Suryani
2.Perseroan Terbatas Bank Bukopin Cab, Dps
3.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Denpasar
5.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA DENPASAR (BPN)

71/Pdt.G/2018/PN Dps

PENETAPANNomor 71/Pdt.G/2018/PN DpsDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMajelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar di Denpasar ;Setelah membaca Surat Gugatan yang diajukan Penggugat tertanggal22 Januari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadian Negeri DenpasarNomor 71/Pdt.G/2018/PN Dps tanggal 22 Januari 2018, dalam perkara antara:AHMAD MACHRUS ZEN Lakilaki, lahir di Lamongan, 18 Oktober 1989,WNI, pekerjaan wiraswasta, Agama Islam, NIK5171041810890011, bertempat tinggal di JalanCokroaminoto

ternyata antara para pihak tidak tercapaiperdamaian ;Menimbang, bahwa karena tidak tercapai perdamaian antara para pihak,maka pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat;Menimbang, bahwa selanjutnya di depan persidangan tanggal 26Februari 2018, Penggugat yang hadir menyatakan secara lisan mencabutgugatannya dan juga menyerahkan surat pencabutan gugatan tanggal 15Februari 2018 yang pada pokoknya Penggugat mencabut gugatan yangdiajukannya dengan perkara Nomor 71/Pdt.G/2018/PN Dps

Menyatakan perkara Nomor 71/Pdt.G/2018/PN Dps dicabut ;3. Memerintahkan untuk mengeluarkan perkara tersebut dari daftarperkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar ;4.

Rp. 1.775.000, Meteral ........ccccccccseeeeeeeeeeees Rp. 6.000, ReaKSI .........ccccceeeeeeeeeseneeeees Rp. 5.000.DL TD IY cies serra Rp. 1.886.000,Hal 5 dari 5 Putusan Nomor 71/Pdt.G/2018/PN Dps( satu juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah )Hal 6 dari 5 Putusan Nomor 71/Pdt.G/2018/PN Dps

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Gugatan Nomor 918/Pdt.G/2022/PN Dps;
2. Menyatakan bahwa perkara Gugatan Nomor 918/Pdt.G/2022/PN Dps dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mencoret Perkara Nomor 918/Pdt.G/2022/PN Dps dari register perkara;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp795.000,00 (tujuh ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah).

918/Pdt.G/2022/PN Dps

Mengabulkan permohonan Pencabutan Perkara permohonan Pemohon NI WAYAN FERRYANA, Nomor 215 / Pdt.P / 2015 / PN Dps ; ------------------2. Menyatakan perkara perdata permohonan Nomor 215 / Pdt.P / 2015 / PN Dps dicabut ; ----------------------------------------------------------------------------------3.

Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara perdata permohonan Nomor 215 / Pdt.P / 2015 / PN Dps dari register perkara perdata permohonan ; ----------------------------------------------------------------------------------4. Membebankan biaya yang timbul dari perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp.171.000,- ( Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah ) ; -----------------------------

215/Pdt.P/2015/PN Dps

PENETAPAN Nomor 215 / Pdt.P / 2015 / PN DpsDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAKami Hakim Pengadilan Negeri Denpsar ; Setelah mendengar Permohonan Pencabutan perkara Nomor 215 / Pat.P/2015/PN Dps dari Pemohon yang menerangkan bahwa : NI WAYAN FERRYANA, selaku Pemohon yang bermaksud untuk mencabutkembali permohonannya yang telah diajukan pada tanggal15 Mei 2015 di Pengadilan Negeri Denpasar yangdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasartanggal 15 Mei 2015 dibawah register

Nomor 215 / Padt.P /2015 / PN Dps ;dalam perkara permohonan : 20 meno nn nnn nnn nnn mensesNI WAYAN FERRYANA, Tempat / tanggal lahir : Denpasar, 18 Februari 1977, jenis kelamin : perempuan, pekerjaan : karyawanswasta, Agama : Hindu, KewarganegaraanIndonesia, beralamat di Br.Badung, DesaMelinggih, Kecamatan Payangan, KabupatenGianyar, selanjutnya disebut sebagaiPEMOHON ; Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasartertanggal 20 Mei 2015, tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa danmengadili

Mengabulkan permohonan Pencabutan Perkara permohonan PemohonNI WAYAN FERRYANA, Nomor 215 / Pdt.P/ 2015 / PN Dps ; 2. Menyatakan perkara perdata permohonan Nomor 215 / Pdt.P / 2015 / PNDps dicabut ;3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara perdatapermohonan Nomor 215 / Pdt.P / 2015 / PN Dps dari register perkaraperdata permohonan ;4.

FGGAKSE ssa seis wmmmamacacn Rp. 5.000,Jumlah ............::::2++.RP.171.000, (Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).Hal.3 dari 3 Putusan Nomor 215/Padt.P/2015/PN Dps

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan Pencabutan gugatan perkara perdata Nomor 164/Pdt.G/2024/PN Dps yang dimohonkan Penggugat tersebut diatas;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mencatat pencabutan perkara perdata Nomor 164/Pdt.G/2024/PN Dps Dps,pada register yang tersedia untuk itu;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugatyang sampai sekarang ini berjumlah Rp258.000,- (dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

   164/Pdt.G/2024/PN Dps

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan Pencabutan gugatan perkara perdata Nomor 395/Pdt.G/2024/PN Dps yang dimohonkan Penggugat tersebut diatas;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mencatat pencabutan perkara perdata Nomor 395/Pdt.G/2024/PN Dps Dps,pada register yang tersedia untuk itu;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugatyang sampai sekarang ini berjumlah Rp242.000,- (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah);

395/Pdt.G/2024/PN Dps

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara gugatan Nomor 746/Pdt.G/2024/PN Dps oleh Penggugat;
2. Menyatakan bahwa perkara Gugatan Nomor 746/Pdt.G/2024/PN Dps dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mencoret Perkara Gugatan Nomor 746/Pdt.G/2024/PN Dps dari register perkara;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

746/Pdt.G/2024/PN Dps

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor : 20/Pdt.G.S/2024/PN Dps oleh Kuasa Penggugat;

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan perkara perdata Nomor 217/Pdt.G/2024 PN Dps tersebut;
2. Menyatakan perkara Nomor 217/Pdt.G/2024 PN Dps dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mencoret perkara perdata Nomor 217/Pdt.G/2024 PN Dps Dps,dari register yang sedang berjalan;
4. Menghukum Penggugatuntuk membayar biaya perkara sejumlah Rp242.000,00

217/Pdt.G/2024/PN Dps

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perlawanan dari Para Pelawan;
2. Menyatakan perkara Nomor 1145/Pdt.Bth/2023/PN Dps dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mencatat pencabutan perkara perdata Nomor 1145/Pdt.Bth/2023/PN Dps Dps,pada register yang tersedia untuk itu;
4. Menghukum Para Pelawanuntuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp338.000,00

1145/Pdt.Bth/2023/PN Dps

Mengabulkan permohonan Pencabutan Perkara permohonan Pemohon Si Ngurah Agung Satria Wibawa, Nomor 200 / Pdt.P / 2017 / PN Dps; 2. Menyatakan perkara perdata permohonan Nomor 200 / Pdt.P / 2017 / PN Dps dicabut; 3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara perdata permohonan Nomor 200 / Pdt.P / 2017 / PN Dps dari register perkara perdata permohonan;4. Membebankan biaya yang timbul dari perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp 246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

200 / Pdt.P / 2017 / PN Dps

PENETAPANNomor 200 / Pdt.P / 2017/ PN DpsDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAKami Hakim Pengadilan Negeri Denpsar;Setelah mendengar Permohonan Pencabutan perkara Nomor 200 / Pat.P/2017/PN Dps dari Pemohon yang menerangkan bahwa :Si Ngurah Agung Satria Wibawa, jenis kelamin : Lakilaki, Tempat tanggalLahir Denpasar, 9 September 1988, Umur 29 Tahun,Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta , bertempattinggal di Jalan Raya Kerobokan No. 777 LingkunganTegeh Kerobokan Kuta Badung, NIK5103060909870004

Mengabulkan permohonan Pencabutan Perkara permohonan Pemohon SiNgurah Agung Satria Wibawa, Nomor 200 / Pdt.P / 2017 / PN Dps;2. Menyatakan perkara perdata permohonan Nomor 200 / Pdt.P / 2017 / PNDps dicabut;3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara perdatapermohonan Nomor 200 / Pdt.P / 2017 / PN Dps dari register perkaraperdata permohonan;4.

Rp. 5.000,00Jumlah .....eeeeeeeeeees Rp 246.000,00(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).Halaman 3 dari 3 Putusan Nomor 200/Pat.P/2017/PN Dps Halaman 4 dari 3 Putusan Nomor 200/Padt.P/2017/PN Dps