Ditemukan 688594 data
44 — 11
156 — 72
107 — 45
108 — 28
58 — 0
Terbanding/Tergugat : Kepala Kantor Cabang Pembantu Banjarnegara PT. Bank Syariah Mandiri
125 — 64
., tanggal 19 Juni 2019, oleh karena terdapat cacathukum sedemikian rupa sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum danmengadili sendiri perkara ini ditingkat banding;DALAM EKSEPSI.Pembanding menolak seluruh eksepsieksepsi Tergugat/Terbanding,oleh karena pola pikir Terbanding sudah keluar dan atau menyimpangdari prinsip perbankan Syari'ah, yang semestinya mambangun,membantu pengembangan pelaku ekonomi syariah agar dapat bangkitdan sukses dalam mengembangkan usaha sedemikian rupa, sehinggaprinsip bagi
hasil yang saling menguntungkan antara perbankan Syariahdengan Pelaku Usaha dapat terwujud secara berkesinambungan;Justeru langkah Tergugat/Terbanding untuk melakukan pelelangan objeksengketa merupakan langkah yang keliru, oleh karena akan mematikanPelaku Ekonomi Syariah semestinya mengikuti prinsipprinsip syariahyang bersumber Al Quran, terutama Firman Allah QS.
Tergugatsecara tunai sekaligus pada saat mempunyai kemampuan keuangan untukmembayar ; Bahwa Penggugat pada saat ini sedang mengalami kesulitan dalammengembangkan usaha dan atau kesulitan untuk mendapatkan cash flow,yang menyebabkan kemacetan dalam pembayaran dengan systemangsuran setiap bulan kepada Pihak Tergugat, adalah merupakan kondisikeadaan umum, dimana iklim usaha di Indonesia sedang tidak mengalamiHalaman 7 dari 36 halaman Putusan Nomor 278/Pdt.G/2019/PTA.Smg.pertumbuhan yang baik, dimanamana pelaku ekonomi
135 — 23
129 — 70
Terbanding/Tergugat : PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk Cabang Semarang
165 — 96
183 — 54
PUTUSANNomor 256/Pdt.G/2018/PA.Btl>SIs DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Bantul yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkanputusan dalam perkara Ekonomi Syariah antara:Hj.Suharti,Dra,MM, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan PensiunanPegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata Il, tempatkediaman di Jedingan, Dukuh Peni Rt 7 Desa PalbapangKec Bantul Kab Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta,sebagai Pelawan;melawanBPD
316 — 188
PUTUSANNomor 2760/Pdt.G/2020/PA.SbyDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPENGADILAN AGAMA SURABAYAMemeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Ekonomi Syariah antara:PENGGUGAT., berkantor pusat di Jakarta Selatan 12910, yang Direksimenguasakan kepada KETUT KAWIARI BAYUPATI, selakuKepala Cabang / Branch Manager Cabang Surabaya 5,beralamat kantor di Kota Surabaya, yang diwakili oleh ANDIKFAJAR PRAKOSO, yang bertindak
Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama, Pasal 49 huruf disebutkan bahwa Pengadilan agamabertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang ekonomisyariah;Hal 9 dari 21 Hal PutEksyar No. 2760/Pdt.G/2020/PA.SbyMenimbang, bahwa dalam Penjelasan UndangUndang Nomor 3 Tahun2006 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama, Pasal 49 huruf i tersebut disebutkan bahwa yang dimaksuddengan ekonomi
danperkara ini diputuskan secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat) (Pasal 125ayat (1) HIR); Bahwa Penggugat juga telah mengajukan alatalat buktiberupa surat P1 sampai dengan P8 yang semakin menguatkan dalil danalasan gugatan Penggugat bahwa:O Akad Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor034217500047 tanggal 11 Februari 2017 antara Penggugat danTergugat dinyatakan sah demi hukum karena telah memenuhi unsurdan syarat akad (Pasal 1320 KUHPerdata dan Pasal 22 PERMA Nomor2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi
173 — 49
168 — 41
195 — 43
230 — 50
178 — 71
82 — 0
79 — 0
139 — 25
kebebasan berkontrak yang disimpulkandalam ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang menyatakan bahwaPutusan Nomor 0237/2016/PA.kKIt Hal. 16 dari 18 halaman Semua kontrak perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undangundang bagi mereka yang membuatnya.Menimbang, bahwa berdasarkan pada Buku Pedoman PelaksanaanTTugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II edisi Revisi yang diterbitkanoleh Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2013 halaman 170dinyatakan bahwa ... dalam memeriksa sengketa ekonomi
15 — 13