Ditemukan 114 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 17-03-2023 — Putus : 30-03-2023 — Upload : 03-04-2023
Putusan PN MENGGALA Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mgl
Tanggal 30 Maret 2023 — Terdakwa
9320
  • sweater warna putih bagian depan terdapat gambar ombak dan tulisan DNDV warna hitam merk DNDV;
  • 1 (satu) potong celana panjang warna hitam terdapat tali warna putih;
  • 1 (satu) potong celana dalam warna abu-abu;
  • 1 (satu) buah botol body lotion merk Nivea Extra White;
  • 1 (satu) buah kasur busa warna kombinasi biru putih coklat motif gambar mobil ukuran 2x1,5 meter;
  • 1 (satu) buah bantal warna putih motif garis warna pink ada tulisan Everyone
Putus : 22-09-2016 — Upload : 23-09-2016
Putusan PN KENDARI Nomor 10/Pid.Pra/2016/PN.Kendari
Tanggal 22 September 2016 — - SERLI FERLI JOHARI, S.E Binti FRENGKY JOHARI M e l a w a n - PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, Cq. KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SULAWESI TENGGARA
15268
  • Adapun ketentuan dimaksud adalah sebagaiberikut : Pasal 14 angka 3 huruf a (mengenai hak yang dilanggar) : /n thedetermination of any criminal charge against him everyone shall beentitled to the followng minimum guarantees, in full equality :a) To be informed promptly and in detail in language which beunderstand of the nature and cause of the charge againt him;terjemahannya :Dalam penentuan suatu tindak kejahatan, setiap orang berhak atasjaminanjaminan minimal dibawah ini secara penuh, yaitu :a)
Putus : 16-04-2014 — Upload : 22-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 177 PK/Pdt/2013
Tanggal 16 April 2014 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA Cq. KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA BARAT Cq. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PAINAN vs KREATIKTO BOENTORO, Dkk
5339 Berkekuatan Hukum Tetap
  • UndangUndang inidan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperolehpenyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukumyang berlaku;Bahwa UndangUndang Nomor 39/1999 merupakan penjabaran lebih lanjutdari TAP MPR Nomor XVIV/VMPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia danPasal 28 UndangUndang Dasar 1945 Amandemen Il;Norma yang mengatur mengenai Hak Asasi Manusia ini merupakan adopsidari Declaration of Human Rights yang disyaratkan oleh PBB yang dalamkaitannya dalam penahanan adalah Everyone
Putus : 16-08-2011 — Upload : 20-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 39 PK/Pid.Sus/2011
Tanggal 16 Agustus 2011 — HANKY GUNAWAN alias HANKY
232134 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa sebelum mengakhiri Memori Peninjauan Kembali ini, patut kiranyadisampaikan bahwa Hukuman MATI sudah tidak sesuai dan tidak dapatlagi diterapkan dalam alam hukum Indonesia saat ini yang menjunjungtinggi penegakan HAM, antara lain karena ;e Hukuman Mati bertentangan dengan Declaration of Human Rightarticle 3 : "everyone has the right to life, liberty and security ofperson, yang diterjemahkan bahwa : setiap orang berhak ataskehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu".e Hukuman Mati
    mengenai berat ringannya/ukuran hukuman adalahmenjadi wewenang Judex Facti, bukan wewenang Judex Juris (tidaktunduk pada kasasl) ;Bahwa tujuan pemidanaan adalah bersifat edukatif, korektif danpreventif ;Bahwa untuk menjaga disparitas hukuman terhadap tindak pidana yangsama yang dilakukan oleh Terdakwa yang secara nyata telah dilakukansecara bersamasama dan terhadap pelaku yang lainnya telahmendapatkan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap ;Bahwa mendasari Declaration of Human Right article 3 : "everyone
Putus : 10-10-2016 — Upload : 30-11-2016
Putusan PN SIGLI Nomor 147/Pid.Sus/2016/PN Sgi
Tanggal 10 Oktober 2016 — HENDRA BIN ABDULLAH
12038
  • Dalam ketentuan Pasal 14 ayat (3) huruf g ICCPR dijelaskan sebagaiberikutIn the determination of any criminal charge against him, everyone shall be entitled to thefollowing minimum guarantes, in full equality : (g). Not to be compelled to testify against himself orto confess guilty. Ketentuan Pasal 14 ayat (3) huruf g ICCPR tersebut bertujuan untuk melarangpaksaan dalam bentuk apapun.
Register : 02-10-2015 — Putus : 14-09-2015 — Upload : 02-10-2015
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PN-Bna
Tanggal 14 September 2015 — H. Ariefizar Rz Bin Alm Razali Arif
8131
  • 150.00085 DasarDasar Akuntansi Dana Pensiun 46.500 10 465.00086 Filsafat Ilmu 43.500 10 435.00087 Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer 39.900 9 359.10088 Islam & Pembangunan Ekonomi 43.900 15 658.50089 Zakat Dalam perekonomian Modern 32.900 10 329.00090 Bank Syariah 44.800 8 358.40091 DasarDasar Ekonomi Wilayah 39.800 15 597.00092 Ekonomi Internasional 44.800 15 672.00093 Ekonomi Manajemen 48.800 10 488.00094 Ekonomi Pembangunan 27.800 10 278.00095 Pengantar Bisnis 51.800 10 518.00096 Marketing for Everyone
    DasarDasar Akuntansi Dana Pensiun 46.500 10 465.00086 Filsafat IIlmu 43.500 10 435.00087 Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer 39.900 9 359.10088 Islam & Pembangunan Ekonomi 43.900 15 658.50089 Zakat Dalam perekonomian Modern 32.900 10 329.00090 ~=Bank Syariah 44.800 8 358.40091 DasarDasar Ekonomi Wilayah 39.800 15 597.00092 Ekonomi Internasional 44.800 15 672.00093 Ekonomi Manajemen 48.800 10 488.00094 Ekonomi Pembangunan 27.800 10 278.00095 Pengantar Bisnis 51.800 10 518.00096 Marketing for Everyone
Register : 14-09-2020 — Putus : 30-12-2020 — Upload : 30-12-2020
Putusan PA SURABAYA Nomor 4308/Pdt.G/2020/PA.Sby
Tanggal 30 Desember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
13929
  • Keadilan berasal dari kata justice, yang menurut /nstitute ofJustinian, istilah justice dirumuskan sebagai:"Justice is the constant andcontinual purpose which given to everyone his own. Keadilan merupakanistilah yang dipergunakan dalam hubungannya antara rakyat danpemerintah.Keadilan berkaitan dengan hak seseorang apa yang seharusnyaditerimanya, sehingga apabila seseorang tidak menerima apa yangmenjadi haknya, maka dianggap tidak adil, bahkan mencederai rasakeadilan.
Register : 01-04-2016 — Putus : 13-05-2016 — Upload : 17-05-2016
Putusan PT PALEMBANG Nomor 37/PDT/2016/PT.PLG
Tanggal 13 Mei 2016 — - Pemerintah Republik Indonesia cq Kejaksan Agung Republik Indonesia cq Kejaksaan Tinggi Sumsel cq Kejaksaan Negeri Palembang - PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk, dkk
6431
  • Dalammenjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang vwajib tundukkepada pembatasan yang ditetapka dengan undangundang denganmaksud sematamata untuk menjamin pengakuan serta penghormatanatas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutanyang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilainilai agama,keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakatdemokratis.Demikian menurut Article 29 (2) The Universal Declaration of HumanRights (1984), dinyatakan : (2) In the exercise of his rights andfreedoms, everyone
Register : 03-10-2016 — Putus : 01-12-2016 — Upload : 12-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 34 P/HUM/2016
Tanggal 1 Desember 2016 — IKE FARIDA VS PRESIDEN RI;
140160 Berkekuatan Hukum Tetap
  • All are entitled toequal protection against any discrimination in violation of thisDeclaration and against any incitement to such discrimination;(8) Everyone has the rights to as effective remedy by the competentnational tribunal for act violating;Terjemahan bebasnya:(7) Setiap orang adalah sama di depan hukum dan berhak untukmendapatkan perlindungan hukum yang sama tanpa adanyadiskriminasi.
Putus : 28-07-2016 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1145 K/PID.SUS/2016
Tanggal 28 Juli 2016 — Mochamad Arifin Alias joki Bin Tukiran
2520 Berkekuatan Hukum Tetap
  • pelaku kejahatandengan penuh keyakinan;Bahwa tidak dapat dipungkiri dengan penerapan kualifikasi kapasitaspelaku kejahatan telan meletakkan perspektif rasa keadilan, dimanakesalahan penyalahgunaan tidak hanya dibebankan kepada diri pelakumelainkan berkaitan dengan tanggungjawab seluruh elemen sosialmengingat faktor keadaan ekonomi sebagai pemicu sangat rentandigunakan/dimanfaatkan oleh pelaku penyalahgunaan narkotika;Bahwa selain itu berdasarkan Declaration of Human Right artcle 3menyatakan bahwa everyone
Register : 26-09-2018 — Putus : 30-10-2018 — Upload : 06-11-2018
Putusan PN MAKASSAR Nomor 10/Pid.Pra/2018/PN Mks
Tanggal 30 Oktober 2018 — Pemohon:
H. AMIRUDDIN BIN H. LANAFI
Termohon:
DIREKTUR RESERSE KRIMINAL KHUSUS POLDA SULAWESI SELATAN
6524
  • Dalam Universal Declaration of Hukum Rights, hak milik harusdilindungi dan tidak dapat dirampas dengan semenamana sebagaimanatercantum dalam Pasal 17 ayat (1) dan (2) sebagai berikut:Article 17 (1)Everyone has the right to own property alone as well as in association withothers.Article 17 (2)No one shall be arbitrarily deprived of his property.Atau yang dapat diterjemahkan sebagai berikut:Pasal 17 ayat (1)Halaman 17 Putusan Nomor 10/Pid.pra/2018/PN MksSetiap orang berhak mempunyai milik baik sendiri
Register : 14-09-2020 — Putus : 30-12-2020 — Upload : 30-12-2020
Putusan PA SURABAYA Nomor 4308/Pdt.G/2020/PA.Sby
Tanggal 30 Desember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
11623
  • Keadilan berasal dari kata justice, yang menurut /nstitute ofJustinian, istilah justice dirumuskan sebagai:"Justice is the constant andcontinual purpose which given to everyone his own. Keadilan merupakanistilah yang dipergunakan dalam hubungannya antara rakyat danpemerintah.Keadilan berkaitan dengan hak seseorang apa yang seharusnyaditerimanya, sehingga apabila seseorang tidak menerima apa yangmenjadi haknya, maka dianggap tidak adil, bahkan mencederai rasakeadilan.
Register : 22-10-2018 — Putus : 19-02-2019 — Upload : 25-10-2021
Putusan PT PEKANBARU Nomor 200/PDT/2018/PT PBR
Tanggal 19 Februari 2019 — Pembanding/Tergugat : Pemerintah RI Cq. Kejaksaan Negeri Bengkalis Cq. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bengkalis Diwakili Oleh : Sartika Ayu Tarigan SH, Dkk
Terbanding/Penggugat : PT.Oto Multiartha Cq. PT. Oto Multiartha Cabang Pekanbaru
2617
  • Dalam pada itu, menurutArticle 29 (2) The Universal Declaration of Human Rights (1948),dinyatakan sebagai berikut: (2) In the exercise of his rights and freedoms,everyone shall be subject only to such limitations as are determined bylaw solely for the purpose of securing due recognition and respect for therights and freedoms of others and of meeting the just requirement ofmorality, public order and the general welfare in a democratic society.Menurut hukum, semua hasil kejahatan dan pelanggaran, termasuk
Register : 02-01-2019 — Putus : 16-01-2019 — Upload : 30-12-2020
Putusan PN SIDOARJO Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN SDA
Tanggal 16 Januari 2019 — Pemohon:
ARI LUKMANUL HAKIM,ST
Termohon:
Kejaksaan Negeri Sidoarjo
13532
  • Adapun ketentuan dimaksud adalah sebagaiberikut :Pasal 14 angka 3 huruf a (mengenai hak yang dilanggar) :In the determination of any criminal charge against him, everyone shall beentitled to the following minimum guarantees, in full equality :a.)
Putus : 06-10-2010 — Upload : 15-11-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 29 PK/PID/2009
Tanggal 6 Oktober 2010 — RONALD SAGALA, DK
6636 Berkekuatan Hukum Tetap
  • mendapatkan litirnasi.Untuk konteks pemidanaan, teori balas dendam ini sudahdianggap ketinggalan zaman, dan tujuan pemidanaan diIndonesia juga sebetulnya bukanlah balas dendam tetapirehabilitasi, redukasi dan reintegrasi ke masyarakat ;Bahwa sebagai bagian dari komunitas' Internasional dananggota PBB, Indonesia seharusnya sudah sejak awalmenghapuskan hukuman mati, karena Indonesia secara etisdan organisatoris harus tunduk pada UniversalDekalaration of Human Right yang dalam pasal 3mengatakan; "everyone
Register : 09-11-2016 — Putus : 29-12-2016 — Upload : 04-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 45 P/HUM/2016
Tanggal 29 Desember 2016 — PERKUMPULAN MASYARAKAT PERKAWINAN CAMPURAN VS PEMERINTAH RI CQ. PRESIDEN RI;
11001110 Berkekuatan Hukum Tetap
  • All are entitled toequal protection against any discrimination in violation of thisDeclaration and against any incitement to such discrimination;(8) Everyone has the rights to as effective remedy by the competentnational tribunal for act violating:Terjemahan bebasnya:(7) Setiap orang adalah sama di depan hukum dan berhak untukmendapatkan perlindungan hukum yang sama tanpa adanyadiskriminasi.
Register : 27-05-2019 — Putus : 17-06-2019 — Upload : 20-06-2019
Putusan PN PADANG Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN Pdg
Tanggal 17 Juni 2019 — Pemohon:
AHMAD SAFWI
Termohon:
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat.
7613
  • Adapun ketentuan dimaksud adalah sebagai berikut :Pasal 14 angka 3 huruf a (mengenai hak yang dilanggar) :In the determination of any criminal charge against him, everyone shall beentitled to tbe followingminimum guarantees, in full eguality:(a) To be informed promptly and in detail in a language which be understandsof the nature and cause of the charge against him,terjemahannya :Dalam penentuan suatu tindak kejahatan, setiap orang berhak atasjaminanjaminan minimal dibawah ini secara penuh, yaitu
Register : 21-11-2016 — Putus : 13-12-2016 — Upload : 15-05-2017
Putusan PN BAJAWA Nomor PN_Bjw_2_Pid_Pra_2016_FX
Tanggal 13 Desember 2016 — _PIDANA
12053
  • praperadilan bukanlah merupakan perbuatan yang dapatdipersalahkan menurut hukum internasional (internationally wrongful act) yangdapat dijadikan dasar untuk menuntut adanya tanggung jawab negara (stateresponsibility), in casu Indonesia.Hal 1 dari 40 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2016/PN BjwPenjelasannya adalah sebagai berikut, pasal 9 ICCPR adalah berkenaandengan hak atas kebebasan dan keamanan dalam hubungannya dengan masalahpenangkapan dan penahanan seseorang, yang selengkapnya menyatakan :(1) Everyone
Register : 08-04-2020 — Putus : 02-07-2020 — Upload : 09-11-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 32 P/HUM/2020
Tanggal 2 Juli 2020 — PERKUMPULAN ASOSIASI EKSPORTIR IMPORTIR BUAH DAN SAYURAN SEGAR INDONESIA (ASEIBSSINDO) vs MENTERI PERTANIAN RI;
500213 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dikatakan dalam Pasal 6 dariDeklarasi tersebut: Everyone has the right to recognitioneverywhere as a person before the law. Sementara itu Pasal7 juga menyebutkan: A// are equal before the law and areentitled without any discrimination to equal protection of thelaw. All are entitled to equal protection againts anydiscrimination in violation of this Declaration and againts anyincitement to such discrimination.
    Pasal 16 /nternational Covenant onCivil and Political Rights menyebutkan: everyone shall havethe right to recognition everywhere as a person before thelaw,Bahwa Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 mengatur: Setiaporang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga,Halaman 48 dari 100 halaman.
Register : 14-05-2018 — Putus : 03-07-2018 — Upload : 12-08-2019
Putusan PN KISARAN Nomor 2/Pid.Pra/2018/PN Kis
Tanggal 3 Juli 2018 — Pemohon:
Suyanto
Termohon:
Kepala Kepolisian Resor Asahan
7532
  • hakasasi manusia;Dalam ketentuan yang telah diratifikasi tersebut, Negara telahberjanji untukmemberikan jaminan guna melakukan pemulihanterhadap seseorang yanghakhaknya telah dilanggar dalamkaitannya dengan pelaksanaan tugasinstitusi Negara ataupenegak hukum;Adapun ketentuan dimaksud adalah sebagaiberikut;Hal 13 dari 50 halaman, Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2018/PN Kis(a) Pasal 14 angka 3 huruf a (mengenai hak yang dilanggar)yang menyatakan, bahwa;In the determination of any criminal charge againsthim, everyone