• Penggugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena sudahtidak ada kecocokan lagi untuk meneruskan hidup rukun kembali, sehinggaPenggugat berkesimpulan ingin bercerai dengan Tergugat;Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak mengajukan jawabanataupun eksepsi akan tetapi sebelum mempertimbangkan hal yang menjadipokok gugatan Penggugat tersebut diatas, demi tertibnya hukum acara makaHalaman 3 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2021/PN MIgterlebin dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan formalitas

  suratgugatan Penggugat;Menimbang, bahwa suatu gugatan harus memenuhi syarat formalitas,hal yang menjadi syarat formalitas gugatan tersebut diantaranya adalah suratgugatan harus memuat fundamentum petendi (dasar gugatan) dan petitumgugatan (pokok tuntutan penggugat);Menimbang, bahwa fundamentum petendi tersebut harus lengkapmemuat dasar hukum yaitu penjelasan mengenai hubungan hukum antaraPenggugat dengan materi atau obyek yang disengketakan dan antarapenggugat dengan tergugat berkaitan dengan materi

  gugatan harus jelas dan atau tegas (duidelijk) haltersebut ditegaskan dalam Pasal 8 RV yang menyebutkan bahwa pokokpokokgugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu, hal tersebut berdasarkanasas process doelmatigheid (demi kepentingan beracara);Menimbang, bahwa surat gugatan harus jelas, jelas dasar hukum dalilgugatan, jelas obyek sengketanya, jelas posita gugatannya dan jelas petitumgugatannya, dan apabila suatu gugatan tidak jelas (obscuur libel) maka gugatandianggap tidak memenuhi syarat formalitas

• Tinggi setelahmemeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkarabeserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal08 April 2013 Nomor : 47/Pdt.G/2012/PN.PL.R. dan telah pula membacaserta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yangdiajukan oleh Pembanding semula Penggugat yang pada dasarnyasubstansi memori bandingnya sudah menekankan pada materi pokokperkara, pada hal di sisi lain putusan Pengadilan Negeri Palangka Rayatersebut hanya mempertimbangkan formalitas

  Oleh karena itu sebelummempertimbangkan terhadap pokok perkara, maka harus lebih dahulumempertimbangkan formalitas surat gugatan yang dipermasalahkan dalameksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat yang sekarang sebagai pihakTerbanding ;Menimbang, bahwa dalam pertimbangan tentang eksepsi dariTergugat sekarang sebagai Terbanding yang menyangkut formalitas suratgugatan Penggugat sekarang sebagai Pembanding yang sudahdipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Rayadalam putusan perkara

  tanggal 08 April 2013 Nomor : 47/Pdt.G/2012/PN.PL.R. tersebut, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi PalangkaRaya, pertimbangan putusan perkara a quo tersebut tidak menekankanpada formalitas yang menyangkut surat gugatan kabur (Obscuur Libel)karena substansi eksepsi Tergugat sekarang Terbanding yang pertamadipermasalahkan adalah menyangkut obyek yang disengketakan tersebuttidak jelas ( Obscuur Libel ), sehingga dalam hal ini pertimbangan MajelisHakim tingkat pertama tersebut harus diberikan tambahan

  Walaupun demikian MajelisHakim tingkat banding memandang perlu mengkaji lebih lanjut untukmenekankan, bahwa disamping hal itu, ooyek yang menjadi sengketa padadasarnya harus jelas luas dan batasbatas yang dihaki atau dikusai olehorang lain tersebut dan dalam hal ini yang dijadikan obyek sengketa olehpihak Penggugat sekarang Pembanding yang sudah jelas berbeda danmenurut Majelis Hakim tingkat banding memandang, bahwa hal yangdemikian itu) merupakan formalitas gugatan Penggugat sekarangPembanding mengandung

• yang menolak eksepsi Tergugat VII untukseluruhnya; Bahwa Para Pembanding II sangat keberatan dan tdak sependapat denganpertimbangan hukum Judex Factie, yang intinya mempersoalkan tentangkedudukan hukum Para Tergugat sebagai subyek hukum yang dirumuskan dalamgugatan Penggugat, yang disimpulkan oleh Judex Factie bahwa gugatanPenggugat kabur, hal ini adalah tidak benar dan bertentangan dengan hukum acarayang berlaku, yaitu: Bahwa gugatan kabur seharusnya merupakan materi eksepsi karenaterkait dengan formalitas

  Posita dan petitum;Menimbang, bahwa setelah mencermati surat gugatan yang diajukanPembanding I/Terbanding semula Penggugat, Majelis mendapatkan fakta bahwa padaidentitas para pihak tidak disebutkan secara jelas dan spesifik sehingga menyulitkanpihak Tergugat untuk mengajukan tangkisannya, karena tidak jelasnya kedudukan ParaTergugat, yang hanya disebutkan namanya tanpa disebutkan kedudukannya di dalamgugatan;Menimbang, bahwa terhadap dalil Pembanding II didalam memori bandingnyayang menyatakan bakwa formalitas

  gugatan adalah termasuk dalam materi eksepsi,adalah pendapat yang tidak berdasar, karena formalitas gugatan adalah masalah urgendalam suatu gugatan, maka masalah formalitas gugatan selalu dapat dipertimbangkanwalaupun tidak diajukan eksepsi.

  Dengan kata lain Hakim harus selalumempertimbangkan kebenaran formalitas gugatan Penggugat walau tidak diajukaneksepsi;Menimbang, bahwa terhadap dalil Pembanding II didalam Memori Bandingnyayang menyatakan bahwa Judex Factie melanggar azas Hukum Acara perdata yangberlaku yaitu azas Hakim bersifat Pasif, Majelis Hakim Tingkat Banding memandangHalaman 7 Putusan Nomor 2/PDT/2021/PT JAPbahwa pendapat tersebut tidak benar, karena azas Hakim bersifat pasif hanya dalamartian hakim tidak boleh ikut menentukan

• MULYAmembuat formalitas administrasi pengadaan seolaholahproses pengadaan sarung sebanyak 200.000 potong telahdilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.Berdasarkan proses formalitaS pengadaan yang dibuatoleh YULI GUMILAR dan HELMI DT.R. MULYA tersebut makaPT.

  Berdasarkanproses formalitas pengadaan yang dibuat oleh YULIGUMILAR tersebut maka PT.

  SUYOTO untukmenindaklanjuti perintah Terdakwa denganmempers iapkan formalitas administrasi pengadaandengan CEP RUHYAT.

  CHOLIS HASAN memanggil SUYOTOselaku Kepala Biro Umum (Karo Umun) dan memerintahkanagar menindaklanjuti perintah Terdakwa untukmempers iapkan formalitas administrasi pengadaansarung yang mana CEP RUHYAT sebagai pelaksananya.Setelah mendapatkan perintah dari Terdakwa tersebut,maka CHOLIS HASAN memanggi SUYOTO untukmenindaklanjuti perintah Terdakwa denganmempers iapkan formalitas administrasi pengadaandengan CEP RUHYAT.

  SUYOTOmenerintahkan stafnya yaitu YULI GUMILAR untukmenyiapkan formalitas administrasi pengadaannya.CEP RUHYAT kemudian menyerahkan dokumen perusahaanbernama PT. Bursok Ronggur Sakti kepada YULI GUMILAR,setelah itu YULI GUMILAR dan HELM! DT. R. MULYAmembuat formalitas administrasi pengadaan seolaholahproses pengadaan sarung sebanyak 200.000 potongtelah dilaksanakan sesual dengan ketentuan yangberlaku. Berdasarkan proses formalitas pengadaan yangdibuat oleh YULI GUMILAR dan HELMI DT.R.

• Menerima permintaan banding dari Pembanding / Tergugat II;

• Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Merauke tanggal 31 Januari 2017 Nomor 31/Pdt.G/2016/PN Mrk;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI :

1. Menolak eksepsi Pembanding/ Tergugat II tentang Kompetensi Absolute;
2. Mengabulkan eksepsi Tergugat II tentang formalitas

   Mengabulkan eksepsi Tergugat II tentang formalitas gugatankhususnya Ne bis in Idem;DALAM POKOK PERKARA :1. Menyatakan gugatan Para Terbanding / Para Penggugat tidakdapat diterima;2. Menghukum Para Terbanding / Para Penggugat membayar biayaperkara dalam dua tingkat Peradilan masing masing dengantanggung renteng : Untuk Peradilan Tingkat Pertama sebesar Rp.843.000.

• Selainitu, Ketua panitia pengadaan barang bekerja atas perintah dan arahanTerdakwa HESTER JUNAS NYAHUN, BA Bin JUNAS NYAHUNmelakukan formalitas sebagai kelengkapan administrasi :e Mekanisme pemasukan penawaran adalah CV. Mega Jayapenawarannya diserahkan kepada yang bersangkutan, namunterhadap CV. Fajar Mega Jaya dan CV.

  , serta adanya arahandari Terdakwa agar dilakukan evaluasi sebagai formalitas pelelangantelah dilakukan ;e Bahwa dari susunan panitia pengadaan barang tersebut tidak ada yangdilibatkan kecuali ketua panitia yang bekerja atas perintah dariTerdakwa sebagai formalitas pelelangan telah dilakukan ;e Bahwa Terdakwa HESTER JUNAS NYAHUN, BA Bin JUNASNYAHUN selaku Kuasa Pengguna Anggaran KPU Kabupaten GunungMas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya telah secaramelawan hukum dengan cara memerintahkan

  ketua panitia pengadaanbarang melakukan pelelangan secara formalitas hanya untukkelengkapan administrasi sehingga panitia pengadaan telah melakukantindakan sebagai berikut :e Membuat dokumen rencana kerja dan syaratsyarat pengadaan ;Hal. 5 dari 26 hal.

  No. 1335 K/Pid.Sus/201214dari Terdakwa agar dilakukan evaluasi sebagai formalitas pelelangantelah dilakukan ;Bahwa dari susunan panitia pengadaan barang tersebut tidak ada yangdilibatkan kecuali ketua panitia yang bekerja atas perintah dariTerdakwa sebagai formalitas pelelangan telah dilakukan ;Bahwa Terdakwa HESTER JUNAS NYAHUN, BA Bin JUNASNYAHUN selaku Kuasa Pengguna Anggaran KPU Kabupaten GunungMas dalam melaksanakan tugas pokok ' dan fungsinyamenyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana

• ., Notaris di Malang dan harus ditandatangani, setelahpenandatanganan Akta Jual Beli atas obyek sengketa selesai dilakukan dihadapan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) yang isinya antara lainsebagai berikut: Jual beli atas obyek sengketa antara Penggugat dengan Tergugathanyalah formalitas guna memenuhi persyaratan pengajuan kredit atasnama Tergugat sebagai debitur pada Turut Tergugat sebagai kreditur ; Sebagian uang kredit sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)dipakai Penggugat dan akan

  Bahwa namun demikian, setelah Akta Jual Beli selesai ditandatanganiternyata sejak itu pula Tergugat dengan berbagai alasan menghindar untukmembuat serta menandatangani akta perjanjian di hadapan Notaris yangditunjuk oleh Penggugat dan Tergugat yaitu Notaris Benediktus Bosu, SH.sebagaimana kesepakatan sebelum penandatanganan Akta Jual Beli, olehsebab itu Penggugat tidak memiliki bukti apapun bahwa jual beli antaraPenggugat dan Tergugat semata mata hanya formalitas guna memenuhipersyaratan pengajuan

  Hasanudin (Penggugat) yang telahdibalik nama secara melawan hukum menjadi atas nama : NyonyaAnita (Tergugat) ;Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yangmerugikan Penggugat (onrechtmatige daaq) ;Menyatakan jual beli atas obyek sengketa antara Penggugat danTergugat hanyalah formalitas belaka guna memenuhi persyaratanpengajuan kredit pada Turut Tergugat ;Menyatakan Akta Jual Beli atas obyek sengketa yang dibuat di hadapanTurut Tergugat Il tidak sesuai dengan tata cara pembuatan

  Bahwa obyek sengketa berupa 2 (dua) bidang tanah berikut bangunannyaadalah milik Tergugat berdasarkan peralinan hak atas tanah antara Tergugatdengan Penggugat di hadapan Agustina Lenny, SH., Pejabat Pembuat AktaTanah (PPAT) yang dalam proses jual beli tersebut dilakukan secara terangdan tunai, menurut hukum tidak ada yang namanya jual beli hak atas tanahdan bangunan dilakukan secara formalitas (schjn handeling) ;2.

  belaka ;Menimbang, bahwa oleh karena jual beli atas obyek sengketa antaraPenggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum dan bukan jual belipura pura (schjn handeling) / hanya bersifat formalitas belaka, maka petitumNo. 4 yang menyatakan jual beli atas obyek sengketa antara Penggugat danTergugat hanyalah formalitas belaka guna memenuhi persyaratan pengajuankredit pada Turut Tergugat , adalah tidak berdasar dan beralasan menuruthukum dan haruslah ditolak ;Menimbang, bahwa oleh karena jual beli

• pemberian pinjaman tahap ke IV sebanyakRp. 23.500.000, sehingga genap Rp. 50.000.000, dengan jaminan SertifikatHak Milik atas nama Penggugat II dipegang lebih dahulu Tergugat I danTergugat II;3 Bahwa pada sekitar tahun 2003 Tergugat I datang menemui Penggugat I,Penggugat II dan Penggugat III, kehadiran Tergugat I bermaksud agar keduaSertifikat tanah yang dipegang sebagai jaminan utang agar dipinjam untukdipakai kredit uang di bank, dan kemudian Tergugat I juga meminta agarditerbitkan Akta Jual Beli Formalitas

  perbulan akan dibayar oleh Tergugat I;Hal. 3 dari hal. 174 Bahwa Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III atas permintaan Tergugat Iuntuk meminjam kedua Sertifikat Hak Milik sebagaimana tersebut pada angka(3) di atas disetujui, maka pada pertemuan kedua Tergugat I datang bersamaseorang Notaris/PPAT MINTJE WAANI, SH di rumah Penggugat I,Penggugat II dan Penggugat III dalam perkara ini ditarik sebagai TurutTergugat I, dimana kehadiran Notaris/PPAT bersama Tergugat I, dan akandibuat akta jual beli formalitas

  (Persero) BRI Cabang Bitung, yang tidak pernah dikuasaiatau diduduki tanah dan bangunan oleh Tergugat I dan Tergugat IT;8 Bahwa akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat I,Penggugat II dan Penggugat III menderita kerugian yang besar jumlahnyaoleh karena itu mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bitung agar akta jualbeli formalitas yang diterbitkan oleh Notaris/PPAT MINJTE WAANI, SHdapat dibatalkan demi hukum yang khusus berkaitan dengan pengalihan hakatas tanah atas kedua Sertifikat

  (Persero) Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Bitung (Turut Tergugat I)bukan atas namanya adalah tidak mempunyai kualitas dan tidak berwenangmerupakan perbuatan melawan hukum;Menyatakan menurut hukum bahwa jual beli formalitas dibuat Notaris/PPATMINJTE WAANT, SH (Turut Tergugat I) antara Penggugat I, Penggugat II,Penggugat III denganTergugat I atas dua bidang tanah sesuai Sertifikat HakMilik Nomor 70/Desa Sagerat/1982 atas nama ANTHONETA DUMAIS(Penggugat II) dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 92/Desa

  Alasanyang dikemukanan para penggugat adalah sebagai berikut :1 Pada tahun 2003, tergugat I menemui para penggugat untukmeyakinkan agar dibuat Akta Jual Beli Formalitas melalui Notaris/PPAT atas tanah Sertifikat Hak Milik No. 92/Desa Sagerat milikpenggugat I dan tanah Sertifikat Hak Milik No. 70/Desa Sagerat milikpenggugat II dan II;2 Kedua sertifikat itu memang sebelumnya telah dipegang oleh tergugatI untuk jaminan hutang penggugat I sebesar Rp. 7.000.000, danhutang penggugat II dan III sebesar

• RIZAL PUTRA MANDIRI serta formalitas pendampingnyadipasang perusahaan CV. ERA GLOBALISASI dan CV. TAMBUNPERKASA ABADI dari Asosiasi yang sama. DRS. TEDI KOSASIHmendapatkan daftar nama perusahaan tersebut dari pengurus AsosiasiGAPEKNAS dan atas persetujuaan DRS.

  SAFIRA serta formalitas pendampingnyadipasang perusahaan CV. MITRA KONTRAKTOR dan CV. MUKHLISHAIRFANI dari Asosiasi yang sama. DRS. TEDI KOSASIH mendapatkan daftar nama perusahaan tersebut dari pengurus AsosiasiGAPEKNAS dan atas persetujuaan DRS.

  SAFIRA serta formalitas pendampingnyadipasang perusahaan CV. MITRA KONTRAKTOR dan CV. MUKHLISHAIRFANI dari Asosiasi yang sama. DRS. TEDI KOSASIH mendapatkan daftar nama perusahaan tersebut dari pengurus AsosiasiGAPEKNAS dan atas persetujuan DRS.

• Selanjutnya nantisekitar pada tahun 2000, terjadi transasksi jual beli tanah terperkara dengancara jual beli purapura (formalitas). Jual beli yang terjadi tersebut denganmaksud hanya sekedar untuk memudahkan Penggugat mencari pinjamanuang dalam rangka penambahan modal usaha Penggugat, sebagaimanamaksud dan tujuan terjadinya jual beli secara formalitas yang disarankan olehPenggugat sendiri.

  Oleh sebab jual beli yangdikatakan hanya formalitas, sehingga para Tergugat tidak pernah keberatan dantidak juga menuntut atau mempersoalkan kepada Penggugat mengenai jumlahharga jual beli tanah yang tercantum didalam akta jual belinya, oleh karenadiketahui bersama Penggugat dan para Tergugat bahwa semua yang tercantumdidalam akta jual beli tersebut hanya formalitas belaka;Bahwa oleh karena dengan caracara seperti apa yang diuraikan dalam suratgugatan pihak Penggugat, yang menyatakan bahwa Penggugat

  Dan kalaupun ada terdapat transaksi jual beli yang didalilkanPenggugat, mengenai jual beli diantara kedua belah pihak terhadap tanahterperkara tersebut, hanya sekedar jual beli purapura (formalitas saja) karenapara Tergugat tidak pernah menerima sejumlah uang dari harga jual beli yangdimaksudkan oleh Penggugat. Dikarenakan para Tergugat tidak pernah samasekali menjual dan atau mengalihkan tanah miliknya kepada Penggugat,maupun kepada pihak lain.

  demikian pula berdasarkan pada bukti para Pemohon PeninjauanKembali Nomor 2 (Terlampir) adalah Surat Pernyataan dibawah sumpahsesuai Akta Nomor 2 tertanggal 2 Juni 2014 yang aktanya dibuat dihadapanNotaris/PPAT M.R Tumonggor, S.H., Dengan demikian telah menunjukkanbahwa benar Termohon Peninjauan Kembali pernah meminjam Sertipikattanah milik kepunyaan para Pemohon Peninjauan Kembali, dan benarPemohon Peninjauan Kembali menyerahkan tanah/persil tersebut kepadaTermohon Peninjauan Kembali hanya sebagai formalitas

• ASRI dan Salinan Grosse Akta Hipotek, nomor201/2014, tanggal 17 Juni 2014, sesuai yang dimohonkan oleh Pemohon;Menimbang, bahwa terhadap permohonan pemohon tersebut diatas,maka hakim akan mempertimbangkan terlebin dahulu, syarat formalitas daripermohonan pemohon;Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2020/PN Smr.Menimbang, bahwa apabila syarat formalitas permohonan pemohontelah memenuhi persyaratan, maka hakim akan mempertibangkanpermohonan pemohon, namun apabila permohonan pemohon tidak memenuhisyarat

  formalitas permohonan pemohon, maka hakim tidak akanmempertimbangkan dalil pokok permohonan pemohon, melainkan hakim akanmenyatakan permohonan pemohon tidak beralasan dan haruslah permohonanpemohon dinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa permohonan pemohon dalam permohonan iniyang mengajukan adalah yang bernama MARIA SOPHIA, SH, M.Kn.

  Kecamatan Sorong Manoi, Kota Sorong;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, oleh karena Permohonan pemohon diajukan bukan Pemilik Kapal,sehingga Permohonan pemohon adalah tidak memenuhi persyaratanformalitas permohonan;Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan pemohon tidakmemenuhi persyaratan formalitas permohonan, maka permohonan pemohontersebut, adalah tidak beralasan dan patut dinyatakan permohonan pemohontidak dapat diterima;Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan

• yang menolak eksepsi Tergugat VIIuntuk seluruhnya; Bahwa Para Pembanding II sangat keberatan dan tdak sependapat denganpertimbangan hukum Judex Factie, yang intinya mempersoalkan tentangkedudukan hukum Para Tergugat sebagai subyek hukum yang dirumuskandalam gugatan Penggugat, yang disimpulkan oleh Judex Factie bahwagugatan Penggugat kabur, hal ini adalah tidak benar dan bertentangandengan hukum acara yang berlaku, yaitu: Bahwa gugatan kabur seharusnya merupakan materi eksepsi karenaterkait dengan formalitas

  Positadan petitum;Menimbang, bahwa setelah mencermati surat gugatan yang diajukanPembanding /Terbanding semula Penggugat, Majelis mendapatkan fakta bahwapada identitas para pihak tidak disebutkan secara jelas dan spesifik sehinggamenyulitkan pihak Tergugat untuk mengajukan tangkisannya, karena tidakjelasnya kedudukan Para Tergugat, yang hanya disebutkan namanya tanpadisebutkan kedudukannya di dalam gugatan;Menimbang, bahwa terhadap dalil Pembanding Il didalam memoribandingnya yang menyatakan bakwa formalitas

  gugatan adalah termasuk dalammateri eksepsi, adalah pendapat yang tidak berdasar, karena formalitas gugatanadalah masalah urgen dalam suatu gugatan, maka masalah formalitas gugatanselalu dapat dipertimbangkan walaupun tidak diajukan eksepsi.

  Dengan kata lainHakim harus selalu mempertimbangkan kebenaran formalitas gugatan Penggugatwalau tidak diajukan eksepsi;Menimbang, bahwa terhadap dalil Pembanding Il didalam MemoriBandingnya yang menyatakan bahwa Judex Factie melanggar azas Hukum Acaraperdata yang berlaku yaitu azas Hakim bersifat Pasif, Majelis Hakim TingkatHalaman 7 Putusan Nomor 2/PDT/2021/PT JAPBanding memandang bahwa pendapat tersebut tidak benar, karena azas Hakimbersifat pasif hanya dalam artian hakim tidak boleh ikut menentukan

• Mitra SiagaTegal pada tanggal 13 Desember 2010 yang mulai diberlakukan pada tanggal 16Desember 2010, dengan alasan Mengundurkan Diri atas Permintaan Sendiri, melaluisuratnya tanggal 10 Desember 2010 dan 11 Desember 2010 (hanya 2 hari sejak"diajukan") berkaitan adanya Ujian CPNS;Padahal hal tersebut adalah sesuai dengan "Perintah" Tergugat bahwa bagikaryawan yang hendak mendaftar Ujian CPNS supaya membuat/menyerahkanSurat Pengunduran Diri hanya sebagai formalitas belakasebagaimana tahuntahunsebelumnya

  surat "Pengunduran Diri" diajukan pada tanggal 10 dan 11 Desember 2010sedangkan SK PHK dari Perusahaan dikeluarkan pada tanggal 13 Desember 2010yang mulai diberlakukan tanggal 16 Desember 2010 tidak sesuai yang ditentukanUndangUndang, tidak sah;3 Bahwa sebagaimana telah disebutkan di atas, tidak ada larangan bagi karyawan(baik perawat, bagian apotik/laboratorium dan dokter) yang ikut Ujian CPNS samasekali TIDAK ADA YANG DI PHK meskipun juga harus membuat dan mengajukanSurat Pengunduran Diri sebagai formalitas

  Sanksi" berupadipotong gaji untuk beberapa bulan dan paling lama 6 bulan, termasuk tahun 2009 yanglalu dan sama sekali tidak ada sosialisasi mengenai "pernyataan" dan kesungguhanperusahaan tentang akan dikeluarkan/diPHKnya karyawan dari perusahaan bila hendakmengikuti Ujian CPNS, sama sekali TIDAK PERNAH ADA karyawan diberikebebasan/tidak dilarang, hanya "disuruh" dan "dibujuk" untuk membuat danmengajukan "Surat Permohonan Pengunduran Diri" pada pihak Rumah Sakit MITRASIAGA (penekanan: hanya sekedar FORMALITAS

  , jelas mustahil, dan hal tersebutdapat dilakukan bila ada perintah (baik bujukan atau ancaman) dari atasan;Surat Pengunduran Dirt dari Penggugat 1 diajukan pada tanggal 11Desember 2010 dan dari Penggugat 2 diajukan pada tanggal 8Desember 2010 sebagai formalitas belaka sesuai anjuran dan saranKepala Bangsal (bukti T.4 dan T.3) sedangkan PHK telah dijatuhkandan ditetapkan pada tanggal 13 Desember 2010 sebagaimana termaksuddalam Surat Keputusan dari Direktur RS.

  DIANAHUMAYAH, Amk, dkk untuk membuat Surat Pengunduran Diri karena hendakmendaftar CPNS dengan alasan formalitas belaka padahal dalam Perjanjian Kerjaataupun Peraturan Perusahaan sama sekali TIDAK DILARANG, dimana ternyataSurat tersebut dipakai dan menjadi senjata untuk memecat dan mem PHK ParaPemohon Kasasi/Para Penggugat dengan alasan: Mengundurkan Diri AtasPermintaan Sendiri, tanpa memberi pesangon, secara langsung telah menipu danmengingkari janjinya.

• Bahwa Ir.Sumardi Ahdah,MM selaku Kepala Dinas secara formalitas telahmenandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) No. 932/108/5.2.01.01.100/2007 tanggal 20 Agustus 2007 yang ditunjukkan kepada CV. BaktiMandiri sebesar Rp 219.560.000,00 dan telah diperhitungkan (dipotong)PPh pasal 22 sebesar Rp 3.239.400,00 sedangkan terdakwa selaku PPTKdan Direktur CV.

  Ir.Sumardi Ahdah), sedangkan terhadap Berita Acara Serah TerimaPekerjaan Tahap Pertama No. 027/549/III.05WK/2007 yang diberikantanggal 20 Agustus 2007 tersebut secara formalitas Direktur CV. BaktiMandiri (Sdr.

  Selanjutnya terdakwa selaku PPTK secara formalitas dengan diketahui dandisetujui oleh Ir.Sumardi Ahdah,MM selaku Kepala Dinas Pertanianmenandatangani Bukti Kas Pengeluaran (BKP) tanggal 20 Agustus 2007senilai RP. 69.795.000,00,guna diterbitkannya Surat Perintah Membayar(SPM) No.932/109/5.2.01.100/2007 tanggal 20 Agustus 2007 senilai RP.69.795.000 ditujukan kepada CV.

  Sumardi Ahdah),sedangkan terhadap Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap PertamaNo. 027/549/III.05WK/2007 yang diberikan tanggal 20 Agustus 2007tersebut secara formalitas Direktur CV. Bakti Mandiri (Sdr.

• Judex Facti lalai dan tidak menerapkan syarat formalitas dalam menilaiperkara a quo;Bahwa sebagaimana pertimbangan Judex Facti tingkat pertama, padahalaman 32 dan 33 putusannya yang menyatakan menimbang, bahwadalam perkara a quo Majelis Hakim lebih menekankan pada kebenaranmateriil mengenai kepemilikan objek sengketa dalam perkara a quo dan tidakhanya sekedar mempertimbangkan aspek formalitas saja.

  Hal ini bertujuanagar aspek keadilan dan kepastian hukum dapat terwujud sehinggamemberikan manfaat bagi masyarakat pada umumnya, dan juga bagi parapihak yang memang benarbenar berhak atas objek sengketa tersebut:Bahwa Pertimbangan tersebut adalah merupakan pertimbangan yang salahdan tidak tepat, karena dalam menilai suatu perkara harus benar benarmenerapkan syarat formalitas dan materiil, bahwa tanpa benar benarmenerapkan syarat formalitas dan materiil dalam memutus suatu perkaramaka Hakim tersebut

  bukan lagi bermanfaat dalam memberikan keadilandan kepastian hukum, karena telah mengabaikan syarat syarat yangdigariskan oleh hukum;Bahwa putusan Judex Facti tingkat pertama dalam membuat perkara a quobenar benar telah mengabaikan syarat formalitas, sehingga dipandangbukan lagi merupakan sikap memberikan kKeadilan bagi pihak yangberperkara, namun justru sangat merugikan pihak yang berperkara padakhususnya dan masyarakat pencari keadilan pada umumnya;Bahwa sebagaimana putusan Judex Facti tingkat

  perkara adalahsebidang tanah yang berbatas dengan:Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Termohon Kasasi;Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Termohon Kasasi;Sebelah Utara berbatas dengan Bondar;Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Sanif:Ditemukan fakta bahwa antara dalil gugatan termohon kasasi dengan hasilpemeriksaan setempat, atas batas batas tanah terperkara telah tidakbersesuaian, dimana Judex Facti tingkat pertama yang begitu saja diikutioleh Judex Facti tingkat tinggi telah mengabaikan syarat formalitas

  Nomor 1677 K/Pdt/2016 UTARA BONDAR BONDAR SELATAN TANAH TERMOHON JALAN SANIFKASASI Bondar adalah bahasa batak yang artinya adalah tali air;Bahwa sebagaimana hukum yang tertuang dalam Yurisprudensi PutusanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 81 K/Sip/1971 Tanggal11 Agustus 1971;Tanah yang dikuasai pemohon kasasi ternyata tidak sama batas batas danluasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, oleh karena itu gugatantidak dapat diterima:Dengan demikian Judex Facti telah salah dalam menilai Formalitas

• Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Depok, tanggal 13 Oktober 2022 Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Dpk tentang susunan formalitas amar putusan yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

  DALAM KONVENSI

  DALAM EKSEPSI:

  Menyatakan mengabulkan Eksepsi Tergugat I

  DALAM POKOK PERKARA:

  Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

  DALAM REKONVENSI:

  Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke

• memeriksa dan mengadiliperkara No 64/PdtP/2017/PN Mkd;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, yakni dalampersidangan tanggal 22 Mei 2017, Pemohon hadir sendiri dan telah membacakanpermohonannya, di mana atas surat permohonannya tersebut Pemohon menyatakantidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;Menimbang, bahwa selaniunya Pemohon dengan tegas dan ekspiisitmenyatakan secara lisan di muka persidangan bahwa Pemohon tersebut mencabutpermohonannya, dengan alasan menyangkut formalitas

  permohonan Pemohon(formalitas surat permohonan);Menimbang, bahwa atas pemyataan atau pengajuan pencabutan permohonanoleh Pemohon itersebut, Pengadilan berpendapat bahwa dengan seutuhnya berpijakpada hakekat, esensi dan limitasi gugatan voluntair (permohonan) dalam perkara a quo,yang sematamata hanya menyangkut masalah berupa kepentingan pihak Pemohonsemata (bersifat exparie), yaltu dalam substansi permasalahan sebagaimanatertuangdalam surat permohonannya, maka pencabutan permohonan oleh Pemohon

• ,tanggal 7 November 2018, tentang Penetapan hari sidang tersebut;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihakPemohon hadir sendiri dipersidangan, pada hari Rabu, tanggal 14 November2018 dan Hakim sebelum masuk pada pokok perkara telah mengingatkankepada Pemohon terkait formalitas permohonannya dikarenakan ada duakepentingan hukum yang berbeda, sehingga dengan alasan tersebut Pemohonmenyampaikan didepan persidangan untuk mencabut perkaranya denganalasan surat permohonan pemohon

  yang diajukan di Pengadilan NegeriLumajang ada kekeliruan secara formalitas sehingga perlu perbaikan danmencabut surat permohonannya;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut diajukan sebelumpembuktian, maka sesuai Hukum Acara Perdata, untuk pencabutan tersebutdapat diterima;Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut telahdinyatakan sah dan beralasan, maka Hakim akan memerintahkan kepadaPenitera Pengadilan Negeri Lumajang untuk mencatat pencabutan berkasHalaman 1 dari 2.

• Selain itu, Ketua panitia pengadaan barang bekerja atas perintah danarahan terdakwa HESTER JUNAS NYAHUN, BA Bin JUNAS NYAHUNmelakukan formalitas sebagai kelengkapan administrasi :e mekanisme pemasukan penawaran adalah CV. Mega Jaya penawarannyadiserahkan kepada yang bersangkutan, namun terhadap CV. Fajar MegaJaya dan CV.

  , serta adanya arahan dari terdakwaagar dilakukan evaluasi sebagai formalitas pelelangan telah dilakukan ; Bahwa dari susunan panitia pengadaan barang tersebut tidak ada yang dilibatkankecuali ketua panitia yang bekerja atas perintah dari terdakwa sebagaiformalitas pelelangan telah dilakukan ; Bahwa terdakwa HESTER JUNAS NYAHUN, BA Bin JUNAS NYAHUNselaku Kuasa Pengguna Anggaran KPU Kabupaten Gunung Mas dalammelaksanakan tugas pokok dan fungsinya telah secara melawan hukum dengancara memerintahkan

  ketua panitia pengadaan barang melakukan pelelangansecara formalitas hanya untuk kelengkapan administrasi sehingga panitiapengadaan telah melakukan tindakan sebagai berikut : membuat dokumen rencana kerja dan syaratsyarat pengadaan ;# menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan nilai Rp. 155.500.000, ;# membuat jadwal pelelangan ;# membuat dan mengumumkan pelelangan umum sesuai surat nomor: 01/PPBJ/Set.KPU.GM/IV/2009 ;Hal. 7 dari 33 halaman Put.

  Selain itu, Ketua panitia pengadaan barang bekerja atas perintah danarahan terdakwa HESTER JUNAS NYAHUN, BA Bin JUNAS NYAHUNmelakukan formalitas sebagai kelengkapan administrasi :e mekanisme pemasukan penawaran adalah CV. Mega Jaya penawarannyadiserahkan kepada yang bersangkutan, namun terhadap CV. Fajar MegaJaya dan CV. Fajar Utama Jaya penawarannya diserahkan kepada terdakwaselanjutnya oleh terdakwa baru diserahkan kepadanya ;Hal. 17 dari 33 halaman Put.

  No. 35/PID.SUS/2012/PT.PR.1818e evaluasi yang dilakukan terhadap 3 rekanan hanya terhadap kelengkapandokumen dan tidak melakukan evaluasi secara detail, hal tersebut atasarahan terdakwa bahwa pengecekan terhadap dokumen dan besaranpenawaran dari rekanan merupakan formalitas, sedangkan pemenangnyasudah diatur oleh terdakwa ;e untuk penawaran disusun oleh ketua panitia bersama dengan terdakwaselaku KPA yang mengacu pada DIPA, serta adanya arahan dari terdakwaagar dilakukan evaluasi sebagai formalitas

• kemuka persidangan, ataupun menyuruh orang lain sebagaiwakil/kuasanya yang sah untuk itu, maka pemeriksaan perkara aquo dilakukantanpahadirmnya Tergugat (bij verstek ) ;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah dengan seksamamateri gugatan Penggugat, ternyata yang menjadi materi pokok tuntutanyaadalah : agar Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putuskarena Perceraian ;Menimbang, bahwasebelum dipertimbangkan materi gugatan Penggugattersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan formalitas

  meng gubriskekurangan dan kebutuhan rumah tangga, dan disisi lainmenyatakan pihak penggugat menafkahi penggugat dan kedua anaknya Serta pembantu rumah tangga dengan nominal Rp. 3.500.000(tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan ; Bahwaternyata demikian juga halnya tempat kediaman penggugattidak menunjukkan konsistensinya dimanatempat kediaman yangsebenarnya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makagugatan yang demikian, tergolong gugatan yang yang tidak jelasdan bertentangan dengan formalitas