Formalita Widiya Kusuma bintiH.

, bahwa unsur Penganiayaan sebagaimana dimaksudkan dalamJurisprudensi hukum yang berlaku adalah, sengaja menyebabkan perasaan tidak enak(penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka ;Menimbang, bahwa rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa adaperubahan dalam bentuk badan, rasa sakit, misalnya mencubit, mendupak, memukul,menempeleng, jatuh sakit artinya timbul gangguan atas fungsi dari alatalat di dalam badanmanusia;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sitdra binti Adam Formalita

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Formalita Widya K yangdikeluarkan oleh Provinsi DKI Jakarta (Jakarta Utara) NIK tanggal 27 Februari 2015 (bukti P2);Menimbang, Bahwa selain mengajukan bukti tertulis Penggugat jugamengajukan bukti lain yaitu saksi keluarga1.

gugatan merupakandasar hukum yang akan dikaitkan dengan peristiwa serta kejadianyang mendasari adanya gugatan. sebab alas hak ini adalah faktamenentukan atas dasar apa orang tua Para Penggugatmemperoleh hak atas tanah objek sengketa;Bahwa bentuk gugatan Para Penggugat telah jelas bertentengandengan ketentuan Pasal 118 ayat (1), Pasal 120 dan Pasal 121 HIRHalaman 8 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2018/PN Bnjtermasuk juga pedoman ketentuan Pasal 8 Rv, maka gugatanbelum memenuhi syarat formalita

PTP IX Desa Timbang Langkat, sedangkan ParaPenggugat tidak mendalilkan alas hak secara jelas dasar surat penyerahantanah objek perkara dari PTP IX Desa Timbang Langkat kepada orang tua ParaPenggugat, sehingga tidak memenuhi syarat formalita gugatan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 118 ayat (1), Pasal 120 dan Pasal 121 HIR, Pasal 8 Rvjo Putusan Mahkamah Agung RI No. 121 K/Pdt/1983 dan Putusan MahkamahAgung RI No. 250 K/Pdt/1984;Menimbang, bahwa terhadap pokok eksepsi Tergugat I, Tergugat II danTergugat

DALAM EKSEPSI:GUGATAN PENGGUGAT ADALAH GUGATAN YANG KABURBahwa secara faktual dan formalita gugatan adalah tidak nyambung dan kabur,di mana baik dalam posita maupun petitum melakukan dua upaya hukum yangberbeda dengan subjek hukum berbeda dan permasalahan yang berbeda, yaitukepada Tergugat dilakukan upaya hukum PMH dengan ganti rugi sementarakepada Tergugat II dilakukan upaya pembatalan atas Pengikatan Jual Beli(PJB) sebidang tanah yang telah dialinkan menurut hukum adalah jelas tanpaada paksaan,

DALAM EKSEPSI:GUGATAN PENGGUGAT ADALAH GUGATAN YANG KABURBahwa secara faktual dan formalita gugatan adalah tidak nyambung dan kabur,di mana baik dalam posita maupun petitum melakukan dua upaya hukum yangberbeda dengan subjek hukum berbeda dan permasalahan yang berbeda, yaitukepada Tergugat dilakukan upaya hukum PMH dengan ganti rugi sementarakepada Tergugat II dilakukan upaya pembatalan atas Pengikatan Jual Bell(PJB) sebidang tanah yang telah dialinkan menurut hukum adalah jelas tanpaada paksaan,

Adha Yani Binti H.Burhanuddin Koto;

No. 1831 K/PID.SUS/2017Perbedaan antara formalita aturan hukum yang tertulis dengan cangkupannilai kKeadilan yang dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam bahasainggris sendiri dengan dikembangkannya istilah the rule of law atau dalamistilah the rule oflaw and not of a man versus istilah the rule by law yangberarti the rule of man by law.

gugatan Para Penggugatsama sekali tidak berdasar hokum dan tidak memiliki relevansi;Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Para Tergugat mohonagar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura yang Terhormat menjatuhkanputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:DALAM EKSEPSI:Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima karena sudahkedaluwarsa (lampau waktu ) dalam mengajukan gugatan :Menyatakan Gugatan Para Penggugat mengandung Cacat Formalita

Pengadaan Tanah sudahsewajarnya tidak dapat diterima, dan kegiatan penilaian tersebut melanggarketentuan Kode Etik Penilaian Indonesia dan Standar Penilaian Indonesia,sehingga dengan demikian dalil Pemohon Keberatan pada halaman 6angka 11.4 yang menyatakan bahwa penetapan nilai ganti rugiditetapkan berdasarkan hasil penilaian yang tidak obyektif dan asalasalan adalah tidak benar dan harus ditolak.Bahwa dalam rapat musyawarah tertanggal 24 November 2017 dan tanggal21 Desember 2017 hanya bersifat formalita

Kramatwatu, Serang, BantenSebagai PemohonIntervensi IV;Formalita Widya K Binti H. Burhanuddin Koto Tempat/Tgl Lahir Jakarta / 25September 1985 No. KTP 1602186509850001 Alamat jl. MarundaBaru Blok B12 No.32 Rt.007 Rw.003 Kel. Marunda Kec. Cilincing,Kodya Jakarta Utara Sebagai Pemohon Intervensi V.Dalam hal ini Pemohon Intervensi sampai PemohonIntervensi V memberi kuasa kepada H. Erwin Haslam, S.H.

kekayaan berasal, b) sumber,mengarah pada transaksi yang mendasarinya seperti hasil usaha, gaji,honor, fee, infag, shodagoh, hibah, warisan dan sebagai nya, c) lokasi,mengarah pada pengidentifikasian, letak atau posisi harta kekayaandengan pemilik yang sebenarnya, d) peruntukan, mengarah padapemanfaatan harta kekayaan, e) pengalihan hakhak, yaitu cara untukmelepaskan diri secar formal atas kepemilikan harta kekayaan, f)kepemilikan yang sebenarnya, mengandung makna bukan hanya terkaitdengan aspek formalita

Burhanuddin Koto, anak perempuan (dari istri kedua);

Burhanuddin Koto, anak perempuan (dari istri kedua) memperoleh 7/160 bagian dari harta warisan;

BURHANUDDIN KOTO
Terbanding/Penggugat V : FORMALITA WIDYA KUSUMAH BINTI H.

Burhanuddin Koto, Anak Perempuan (dari Istri Kedua);
Formalita Widya Kusumah binti H. Burhanuddin Koto, Anak Perempuan (dari Istri Kedua);
Sariayu Oktavia, S. Kesos binti H. Burhanuddin Koto, Anak Perempuan (dari istri ketiga);
Kriswanto Mandala Putra bin H. Burhanuddin Koto, Anak Laki-laki (dari istri ketiga);
Berendenly Roestandi bin H.

Burhanuddin Koto, Anak Perempuan (dari Istri Kedua) memperoleh warisan sebesar 7/160 bagian;
Formalita Widya Kusumah binti H. Burhanuddin Koto, Anak Perempuan (dari Istri Kedua) memperoleh warisan sebesar 7/160 bagian;
Sariayu Oktavia, S. Kesos binti H. Burhanuddin Koto, Anak Perempuan (dari istri ketiga) memperoleh warisan sebesar 7/160 bagian;
Kriswanto Mandala Putra bin H.

kekayaan berasal, b) sumber,mengarah pada transaksi yang mendasarinya seperti hasil usaha, gaji, honor,fee, infaq, shodaqoh, hibah, warisan dan sebagai nya, c) lokasi, mengarah padapengidentifikasian, letak atau posisi harta kekayaan dengan pemilik yangsebenarnya, d) peruntukan, mengarah pada pemanfaatan harta kekayaan, e)pengalihan hakhak, yaitu cara untuk melepaskan diri secar formal ataskepemilikan harta kekayaan, f) kepemilikan yang sebenarnya, mengandungmakna bukan hanya terkait dengan aspek formalita

kekayaan berasal, b) sumber, mengarah pada transaksi yang mendasarinya sepertihasil usaha, gaji, honor, fee, infaq, shodaqoh, hibah, warisan dan sebagai nya, c) lokasi,mengarah pada pengidentifikasian, letak atau posisi harta kekayaan dengan pemilikyang sebenarnya, d) peruntukan, mengarah pada pemanfaatan harta kekayaan, e)pengalihan hakhak, yaitu cara untuk melepaskan diri secar formal atas kepemilikanharta kekayaan, f) kepemilikan yang sebenarnya, mengandung makna bukan hanyaterkait dengan aspek formalita